Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi V DPR

  • Anggaran Kemenhub Baru Terserap 65,5 Persen di November 2025

    Anggaran Kemenhub Baru Terserap 65,5 Persen di November 2025

    JAKARTA – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan realisasi anggaran di kementeriannya baru mencapai 65,5 persen atau setara dengan Rp19,31 persen dari total alokasi anggaran tahun 2025.

    Hal tersebut disampaikan Dudy dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR. Dudy pun memastikan pihaknya akan memaksimalkan penyerapan anggaran Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2025.

    “Hingga November 2025, serapan anggaran Kemenhub telah mencapai Rp19,31 triliun atau setara dengan 65,5 persen total anggaran tahun 2025. Kami akan terus memaksimalkan penyerapan anggaran hingga akhir tahun ini,” ujar Dudy dalam keterangan resmi, Rabu, 19 November.

    Rinciannya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut dengan penyerapan sebesar Rp7,2 triliun, atau sebesar 70 persen dari total pagu Rp10,3 triliun di tahun 2025.

    Berikutnya, adalah Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp3,8 triliun atau 74,75 persen dari total pagu Rp5,1 triliun.

    Sementara itu, Kemenhub akan memaksimalkan penyerapan anggaran pada Ditjen Perkeretaapian yang masih Rp2,96 triliun atau 44,04 persen dari total anggaran sebesar Rp6,7 triliun. Lalu, Ditjen Perhubungan Darat yang masih sebesar Rp2,5 triliun atau 58,33 persen dari pagu Rp4,3 triliun.

    Kata Dudy, penyerapan yang sedikit terlambat ini dipicu oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah penyesuaian kebijakan anggaran tahun 2025 yang menggunakan skema buka tutup, sehingga perlu penyesuaian internal.

    Selain itu, sambung Dudy, masih ada beberapa anggaran yang dalam penyerapannya masih butuh koordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga ini juga agak sedikit memperlambat.

    “Kami berharap koordinasi berjalan lancar sehingga pada akhir tahun ini, kami bisa menyerap anggaran dengan cepat. Harapannya yang terjadi di 2025 ini dapat menjadi referensi dalam pelaksanaan anggaran 2026,” ucapnya.

    Selain evaluasi anggaran 2025, kata Dudy, rapat tersebut juga dibahas terkait anggaran Kemenhub tahun 2026.

    Alokasi anggaran untuk Kemenhub TA 2026 ditetapkan sebesar Rp28,48 triliun.

    Dari anggaran tersebut, sebesar 59,2 persen atau Rp16,8 triliun akan digunakan untuk infrastruktur konektivitas.

    “Pemenuhan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung keselamatan dan keamanan, serta meningkatkan konektivitas akan tetap menjadi prioritas Kemenhub di tahun 2026,” tutur Dudy.

  • Maruarar Akan Turun Gunung dan Terjunkan Tim ke Cikande, Ada Apa?

    Maruarar Akan Turun Gunung dan Terjunkan Tim ke Cikande, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda meminta kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk turun tangan menangani masalah kawasan pemukiman di dekat Kawasan Industri Cikande, Serang, Banten. Adapun masyarakat yang berada di lokasi tersebut sudah terpapar zat radioaktif Cesium-137.

    “Warga Cikande khawatir dan mengeluhkan bagaimana nasib permukiman mereka yang berada dekat dengan lokasi terdampaknya paparan radioaktif dari pabrik sekitar permukiman. Terkait dengan ini, ini saya kira perlu nanti respon dari Pak Menteri, situasi radioaktif yang terjadi di Kabupaten Serang, Banten, tepatnya di Cikande,” kata Syaiful dalam pembukaan rapat kerja (raker) Komisi V DPR RI dengan Kementerian PKP, Rabu (19/11/2025).

    Menjawab permintaan tersebut, Menteri yang kerap disapa Ara tersebut pun siap memenuhi dan pihaknya akan memantau terlebih dahulu kondisi saat ini.

    “Soal Cikande, Pak. Nanti dalam rapat berikutnya kami akan laporkan lengkap. Dalam waktu dekat kami akan ke sana. Kami akan turunkan lengkap tim secara komprensif untuk meninjau ke sana. Nanti tim kami akan kumpulkan data terakhir, foto, video, seperti apa. Supaya nanti juga dari kajian sosial, kajian kesehatan, keamanan, dan juga kajian-kajian lain,” jawab Ara.

    Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kontaminasi Cesium-137 Bara Krishna Hasibuan mengungkapkan, proses dekontaminasi di kawasan industri Cikande, Serang, Banten, menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan, meski belum semua kawasan sudah bebas dari zat bahaya tersebut.

    Foto: Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Cesium 137 (Cs-137) mengangkut material yang terpapar zat radioaktif di titik lokasi yang terpapar di luar kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten. (Dok. KLH)
    Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Cesium 137 (Cs-137) mengangkut material yang terpapar zat radioaktif di titik lokasi yang terpapar di luar kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten. (Dok. KLH)

    “Belum bisa dikatakan bahwa seluruh wilayah kawasan industri Cikande dan daerah-daerah sekitarnya, karena ada perkampungan, itu bisa dinyatakan clear and clean. Belum totally, atau belum sepenuhnya, tapi kemajuannya itu sangat signifikan,” ujar Bara dalam konferensi pers di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

    Menurut Bara, dari total 22 pabrik yang sempat terkontaminasi, seluruhnya kini telah berhasil didekontaminasi.

    “Sebelumnya kami mengatakan ada total 22 pabrik yang terkontaminasi ya, dari 22 itu termasuk yang PT Peter Metal itu dan fasilitas pengolahan udang PT Bahari Makmur Sejati (BMS) ya, itu 100% di 22 itu sudah selesai, sudah totally decontaminated. Sudah selesai dilakukan dekontaminasi dan clear and clean,” katanya.

    Selain pabrik, Satgas juga menangani 13 lokasi lain yang digunakan sebagai lapak atau tempat penyimpanan sementara material scrap metal terkontaminasi Cs-137.

    Dari jumlah tersebut, lima lokasi telah dinyatakan bersih dan material yang terkontaminasi telah dipindahkan ke tempat penyimpanan sementara milik PT Peter Metal.

    “13 dinyatakan memang lapak tersebut terkontaminasi. Lima itu sudah kami bersihkan ya, kami sudah pindahkan material yang terkontaminasi itu untuk dipindahkan ke interim storage facility (fasilitas penyimpanan sementara) yang dimiliki oleh PT Peter Metal, itu di bekas pabriknya PT Peter Metal ya. Lima lapak sudah clear,” jelas Bara.

    (chd/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

    Next Article

    Video: Udang & Cengkih RI Tercemar, Pengawasan Impor Jadi Sorotan

  • Realisasi Anggaran Kemenhub Baru 65% Jelang Akhir Tahun, Ini Rinciannya

    Realisasi Anggaran Kemenhub Baru 65% Jelang Akhir Tahun, Ini Rinciannya

    Jakarta –

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat total realisasi anggaran mencapai Rp 19,33 triliun atau sekitar 65,52% dari pagu anggaran 2025 sebesar Rp 29,51 triliun. Belanja anggaran tersebut dilakukan per 17 November 2025.

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menjelaskan realisasi anggaran terbesar diserap oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebesar Rp 7,21 triliun atau sekitar 70,02%. Sementara serapan anggaran terkecil sepanjang tahun ini dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian Rp 2,97 triliun atau sekitar 44,04%.

    “Realisasi anggaran Kementerian Perhubungan per posisi 17 November 2025 adalah sebesar Rp 19,33 triliun atau 65,52% terhadap pagu efektif sebesar Rp 29,51 triliun,” ungkap Dudy dalam Rapat Dengar Pendapatan (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/11/2025).

    Dudy menjelaskan, alokasi terbesar realisasi anggaran sepanjang ini digunakan untuk belanja barang mencapai Rp 14,84 triliun atau sekitar 50,32%. Anggaran Kemenhub tahun berasal dari berbagai pos pendanaan anggaran Kemenhub.

    Pendanaan tersebut di antara, rupiah murni sebesar Rp 12,6 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 2,7 triliun, Badan Layanan Umum (BLU) Rp 1,45 triliun, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp 1,33 triliun, dan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) Rp 1,17 triliun.

    Lebih lanjut, Dudy menjelaskan anggaran pihaknya akan bertambah menjadi Rp 30,31 triliun di tahun 2025. Hal ini terjadi lantaran adanya penyesuaian dan tambahan pagu sebesar Rp 647,8 miliar, realisasi efisiensi sebesar Rp 1,15 triliun, dan pengurangan daftar proyek prioritas (DPP) SBSN sebesar Rp 989,2 miliar.

    “Sehingga postur Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2025 saat ini yang sedang kami mintakan persetujuan dari DPR akan menjadi sebesar Rp30,31 triliun,” pungkasnya.

    (ada/ara)

  • DPR Cecar Menteri PU Gegara Serapan Anggaran Rendah, Baru Capai 59%

    DPR Cecar Menteri PU Gegara Serapan Anggaran Rendah, Baru Capai 59%

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi VI DPR RI menyoroti rendahnya serapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) hingga menjelang akhir tahun 2025 yang baru mencapai separuh dari total anggaran tahun ini yang mencapai Rp109,81 triliun.

    Ketua Komisi V DPR, Lasarus menyoroti eksekusi proyek dan realisasi anggaran Kementerian PU yang dinilai masih minim hingga November 2025.

    Lasarus menjelaskan, berdasarkan dokumen yang diterima DPR RI, realisasi anggaran Kementerian PU hingga November 2025 baru mencapai 56,53% dari total pagu tersedia Rp109,81 triliun. Posisinya, dinilai masih jauh dari rencana serapan anggaran yang sebelumnya disampaikan oleh Kementerian PU.

    “Berdasarkan data yang kami peroleh, realisasi anggaran Kementerian PU per November 2025 baru mencapai 56,53% dari total pagu Rp 109,81 triliun, di mana capaian ini masih di bawah target rencana awal yaitu 89,03%,” kata Lasarus dalam Raker bersama Kementerian PU, Senin (17/11/2025).

    Sejalan dengan hal itu, dia meminta Kementerian PU untuk memberikan penjelasan lanjutan mengenai alasan rendahnya realisasi anggaran dan lambannya eksekusi proyek-proyek infrastruktur.

    Menanggapi hal tersebut, Menteri PU, Dody Hanggodo mengungkap realisasi pagu anggaran Kementerian PU hingga periode 17 November 2025 baru mencapai 59,06% dari total alokasi anggaran tersedia sebesar Rp109,81 triliun.

    Dody menjelaskan, total anggaran yang terserap hingga hari ini dilaporkan mencapai Rp64,86 triliun dari total alokasi Rp109,81 triliun, sedangkan progres fisik dilaporkan telah mencapai 61,54%.

    “Realisiasi anggaran per pagi ini 17 November 2025 jam 8 pagi, progres fisik mencapai 61,54%, sedangkan progres keuangan 59,06% atau telah terserap Rp64,86 triliun,” kata Dody dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Senin (17/11/2025).

    Mengacu pada paparan yang disampaikan, realisasi anggaran Kementerian PU tersebut jauh di bawah dari rencana serapan keuangan. Di mana, Kementerian PU semulanya menargetkan realsiasi hingga November dibidik mencapai 89,03%.

    Meski demikian, Dody mengaku tetap optimistis dapat mengejar realisasi keuangan tembus 96,77% pada Desember 2025.

    “Meski demikian, pada akhir 2025 di Desember 2025 kami masih optimis prognosis keuangan Kementerian PU diproyeksi sampai 96,77%,” pungkasnya.

    Sebelumnya, lambatnya realisasi anggaran Kementerian PU sempat mendapat perhatian dari Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa. Dia menjelaskan, pihaknya akan mendorong Kementerian PU dapat melakukan percepatan realisasi anggaran pada akhir tahun yang ditargetkan bisa mencapai 94%. 

    “Saya tadi tanyakan kepada Pak Menteri langkah-langkahnya seperti apa dan kelihatannya langkahnya sudah cukup bagus sehingga akhir tahun mungkin 94% atau lebih bisa diserap,” kata Purbaya di kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Untuk mempercepat penyerapan anggaran, Purbaya mengatakan Kementerian PU akan segera merealisasikan pembangunan sejumlah proyek jaringan irigasi hingga perbaikan jalan-jalan desa.

    “Ada beberapa program yang penting seperti irigasi yang masih rendah itu akan dibelanjakan di daerah. Yang satu lagi penting adalah jalan-jalan desa ya itu akan dipercepat juga dan kelihatannya sudah siap,” ujarnya.

  • Anggota DPR Yakin RUU Pekerja Gig Jamin Upah Minimum Sektor Ekonomi Digital

    Anggota DPR Yakin RUU Pekerja Gig Jamin Upah Minimum Sektor Ekonomi Digital

    Anggota DPR Yakin RUU Pekerja Gig Jamin Upah Minimum Sektor Ekonomi Digital
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda meyakini Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pekerja Gig akan mampu memberikan kepastian penghasilan minimum bagi pekerja di sektor ekonomi digital.
    “Salah satu poin penting dalam RUU
    Pekerja Gig
    ini adalah adanya jaminan penghasilan bersih bagi mitra pekerja. Jadi, nanti entitas pemberi kerja wajib menjamin kompensasi minimum yang menjadi penghasilan bersih bagi pekerja jika memenuhi syarat tertentu,” ujar Huda saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (13/11/2025).
    Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, salah satu poin penting dalam
    RUU Pekerja Gig
    adalah pengaturan mengenai jaminan penghasilan bersih bagi mitra pekerja.
    Dia menjelaskan, selama ini para pekerja di sektor
    gig economy
    belum memiliki jaminan penghasilan minimum.
    Dikutip dari tulisan “Penguatan Perlindungan bagi Pekerja Gig” karya Luthvi Febryka Nola selaku analis legislatif ahli madya bidang kesejahteraan rakyat pada Badan Keahlian DPR, diakses di berkas DPR, pekerja gig adalah pekerja lepas yang bekerja berdasarkan proyek jangka pendek dan fleksibel melalui platform digital atau langsung dengan klien.
    Mereka tidak terikat kontrak kerja jangka panjang seperti karyawan tetap, dan umumnya bekerja sesuai permintaan untuk satu atau lebih klien.
    Contoh pekerjaan gig meliputi pengemudi ojek online (ojol), pengantar makanan, penulis lepas, desainer grafis, dan konsultan IT.
    Akibatnya, mereka tidak memiliki kepastian pendapatan dalam periode waktu tertentu.
    “Situasi ini juga dimanfaatkan oleh pemberi kerja untuk bertindak semaunya karena tidak ada kewajiban dari aturan perundangan agar mereka memberikan penghasilan minimum atau penghasilan bersih bagi mitra pekerja,” kata Huda.
    Menurut Huda, besaran penghasilan bersih nantinya akan didasarkan pada waktu keterlibatan atau
    time engagement
    , yang disepakati antara pekerja dan entitas pemberi kerja.
    “Nanti terkait waktu keterlibatan akan diatur dalam aturan turunan, bisa peraturan pemerintah atau peraturan menteri,” ucap Huda.

    Huda menambahkan, inisiatif RUU Pekerja Gig ini lahir karena selama ini terjadi kekosongan hukum dalam mengatur hubungan kerja antara mitra dan perusahaan aplikasi.
    Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku saat ini masih berorientasi pada sistem kerja konvensional dan belum mampu menjangkau model kerja digital.
    “Selama ini terjadi kekosongan hukum dalam mengatur hubungan kerja di sektor GIG. Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ada masih berbasis sistem kerja konvensional sehingga tidak mengakomodasi model kerja berbasis platform digital,” ujar Huda.
    RUU Pekerja Gig resmi masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas DPR RI tahun 2026.
    Pengesahan daftar tersebut dilakukan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rapat paripurna pada Selasa (23/9/2025).
    Syaiful Huda
    mengatakan, RUU yang diinisiasinya itu memiliki tiga tujuan utama, yakni memastikan perlindungan hak dasar dan fleksibilitas pekerja, memberikan kejelasan kewajiban bagi aplikator atau platform digital, serta menjamin keselamatan publik.
    “Kami sudah menyusun draf RUU Pekerja Gig yang memuat tiga tujuan besar, yakni perlindungan hak dasar dan fleksibilitas pekerja, memastikan kejelasan kewajiban bagi aplikator, dan memastikan keselamatan publik,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (12/11/2025).
    Huda menilai, pesatnya digitalisasi di Indonesia telah melahirkan gelombang baru pekerja
    ekonomi digital
    , mulai dari pengemudi transportasi daring hingga kreator konten.
    “Pertumbuhan paling menonjol terlihat di sektor transportasi online yang melibatkan jutaan mitra pengemudi di platform seperti Gojek, Grab, Maxim, Green SM, dan Lalamove. Selain itu, muncul pula profesi digital seperti influencer, content creator, YouTuber, hingga clipper dan pekerja kreatif lainnya,” kata Huda.
    Namun, Huda menegaskan, ketiadaan regulasi khusus membuat para pekerja gig berada dalam posisi yang rentan dan tidak terlindungi secara hukum.
    “Mereka bekerja keras, namun tanpa jaminan perlindungan sosial, hubungan kerja yang jelas, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang memadai,” ujar Huda.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota DPR sebut layanan publik di jalan tol harus ditingkatkan

    Anggota DPR sebut layanan publik di jalan tol harus ditingkatkan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah mengatakan kualitas pelayanan publik di jalan tol perlu ditingkatkan guna memastikan aspek keselamatan dan kenyamanan pengguna.

    Dia menilai pelayanan jalan tol tidak cukup hanya dengan memastikan infrastruktur fisik yang baik, tetapi juga harus dilengkapi dengan sistem pengawasan modern dan penegakan aturan yang konsisten. Dia menyampaikan hal itu sebagai pengguna rutin Jalan Tol Kunciran-Serpong.

    “Penanda arah sering muncul mendadak. Kalau pengemudi baru lewat, bisa saja panik atau salah jalur,” kata Musa dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR ke Kantor Jalan Tol PT Marga Trans Nusa (MTN) di Kota Tangerang Selatan, Banten, Kamis.

    Dia menjelaskan rambu peringatan harus ditempatkan dengan jarak yang cukup sebelum titik rawan agar pengemudi dapat mengantisipasi dengan baik. Di sisi lain, ia menyoroti masih tingginya angka kecelakaan di jalan tol, baik akibat kelalaian. pengemudi maupun kondisi jalan yang tidak sepenuhnya aman.

    Dia menegaskan perlunya sinergi antara pengelola jalan tol, kepolisian, dan pemerintah dalam memperkuat pengawasan berbasis teknologi. Menurut dia, kecelakaan di jalan tol masih sering terjadi, dan tak bisa hanya diatasi dengan imbauan.

    “Harus ada penegakan hukum yang tegas dan sistem pengawasan yang modem. CCTV sudah banyak, tapi belum dikaitkan dengan sistem pengawasan lalu lintas elektronik,” kata dia.

    Dia mendorong agar sistem electronic traffic law enforcement (ETLE) diterapkan juga di jalan tol. Dengan begitu, menurut dia, pelanggaran batas kecepatan dapat dipantau secara otomatis dan pelanggar bisa langsung dikenai sanksi tanpa harus menunggu razia manual.

    “Di luar negeri, pelanggaran batas kecepatan bisa langsung terdeteksi dan ditindak. Di sini speed limit 100 km per jam, tapi tidak ada sanksi bagi yang melanggar. Akibatnya, ada yang melaju terlalu cepat, ada juga yang terlalu lambat di jalur kanan. Situasi ini berpotensi menimbulkan kecelakaan,” katanya.

    Selain aspek teknologi, dia juga menekankan pentingnya inovasi dalam tata kelola pelayanan jalan tol yang memperhatikan kenyamanan pengguna di malam hari. la mencontohkan perlunya jalur getar (rumble strip) di jalan tol yang panjang dan lurus untuk mengantisipasi pengemudi yang mengantuk.

    “Kalau malam hari, banyak pengemudi yang lelah. Jalur getar bisa menjadi pengingat agar mereka tetap waspada. Ini bentuk pelayanan publik yang sederhana tapi berdampak besar terhadap keselamatan,” kata dia.

    Untuk itu, dia mengatakan pelayanan publik di sektor transportasi harus dilihat sebagai ekosistem yang menyeluruh, mulai dari perencanaan infrastruktur, keamanan pengguna, hingga sistem penegakan hukum berbasis teknologi.

    “Pelayanan publik itu bukan sekadar infrastruktur fisik. Ini soal kenyamanan, keselamatan, dan kepastian hukum di lapangan. Kalau semua pihak punya komitmen yang sama, saya yakin kualitas pelayanan jalan tol kita bisa jauh lebih baik,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendes sebut Kopdes solusi hadapi dominasi ritel modern di desa

    Mendes sebut Kopdes solusi hadapi dominasi ritel modern di desa

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyampaikan keberadaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menjadi salah satu solusi menghadapi persoalan dominasi ritel modern di desa-desa.

    “Kopdes, program strategis nasional, saya kira salah satu kata kunci untuk kita memastikan pelayanan ekonomi tidak dikuasai oleh segelintir orang,” kata dia dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan hal tersebut untuk merespons pertanyaan Komisi V DPR RI terkait dengan upaya mengatasi dominasi ritel modern, seperti Indomaret dan Alfamart yang mengancam keberlangsungan UMKM milik warga desa.

    Kehadiran Kopdes Merah Putih, kata dia, dapat menjadi pusat ekonomi rakyat yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan warga desa, mulai dari kebutuhan sembako, pupuk, hingga elpiji.

    Ia mengatakan Kopdes Merah Putih juga akan dirancang sebagai sistem usaha bersama yang menggerakkan ekonomi desa tanpa menyingkirkan warung tradisional.

    Ia memandang keberadaan ritel modern, terutama di desa, tidak perlu ditambah karena berpotensi mematikan usaha kecil masyarakat.

    Oleh karena itu, diperlukan sistem ekonomi alternatif yang lebih berpihak pada pelaku usaha lokal.

    “Kalau saya secara pribadi atau bisa jadi sikap saya sebagai Menteri Desa, sudah cukup, tidak perlu lagi tambah,” kata dia.

    Selain memperkuat Kopdes, Kemendes PDT menargetkan 20 ribu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat terlibat dalam rantai pasok kebutuhan pangan nasional, termasuk dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Saat ini sudah ada sekitar 400 BUMDes yang menjadi pemasok program pangan, mulai dari beras, telur, hingga ikan. Ini bagian dari konsep ‘dari desa, oleh desa, dan untuk desa’,” ujarnya.

    Ia menyampaikan pula bahwa penguatan ekonomi desa juga dilakukan melalui pengembangan desa tematik berbasis potensi lokal, seperti Desa Nila di Bandung Barat, Desa Ayam, dan Desa Lele di sejumlah daerah.

    Pewarta: Tri Meilani Ameliya
    Editor: M. Hari Atmoko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi V DPR sebut kenaikan tarif Tol MBZ belum cerminkan keadilan

    Komisi V DPR sebut kenaikan tarif Tol MBZ belum cerminkan keadilan

    “Ini tidak adil, karena yang menikmati jalan MBCKM justru mobil kecil, sedangkan kendaraan logistik yang berperan untuk perekonomian malah menanggung beban tarif lebih besar,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Robert Rouw menilai kenaikan tarif pasca penambahan ruas MBZ Cikampek (MBCKM) masih belum mencerminkan keadilan bagi pengguna jalan.

    Menurut dia, tarif kendaraan golongan I naik hampir Rp5.000, sementara golongan III dan IV naik sekitar Rp7.000 ke atas.

    “Ini tidak adil, karena yang menikmati jalan MBCKM justru mobil kecil, sedangkan kendaraan logistik yang berperan untuk perekonomian malah menanggung beban tarif lebih besar,” kata Robert di Jakarta, Jumat.

    Dia menilai ketimpangan tarif tersebut bisa berdampak pada kenaikan biaya logistik nasional yang akhirnya berpengaruh pada harga kebutuhan masyarakat. Karena itu, Komisi V DPR RI meminta adanya peninjauan ulang agar kebijakan tarif lebih berimbang.

    “Kalau tarif angkutan naik, otomatis harga barang ikut terdampak. Maka harus ada keadilan dalam penetapan tarif tol,” katanya.

    Selain soal tarif, dia juga mengungkapkan bahwa fasilitas pendukung seperti rest area di ruas tol layang sepanjang 37 kilometer tersebut masih terbatas.

    “Harusnya sebelum naik tol ada area persiapan seperti pengisian bahan bakar atau toilet. Ini belum tersedia dengan baik,” kata dia.

    Di sisi lain, dia pun mengakui keberadaan Tol MBZ cukup efektif dalam mengurai kemacetan di jalur utama Cikampek. Namun, dia tetap menekankan agar pengelola memperhatikan aspek keadilan tarif, kenyamanan, dan keselamatan pengguna jalan.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Truk Pengangkut AMDK Asing Kelebihan Muatan Bikin Jalan Rusak, Negara Rugi Miliaran Rupiah

    Truk Pengangkut AMDK Asing Kelebihan Muatan Bikin Jalan Rusak, Negara Rugi Miliaran Rupiah

    Subang: Perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK), multinasional terbesar kembali disorot, kali ini gegara praktik pengangkutan dengan muatan berlebih (Over Dimension Over Loading) alias ODOL.

    Praktik ini dinilai menjadi salah satu penyebab utama kerusakan jalan dan menimbulkan kerugian negara hingga miliaran rupiah setiap tahun. Isu ini mencuat setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan inspeksi mendadak ke pabrik perusahaan tersebut yang berada di Subang pada 21 Oktober 2025. 

    Dedi menunjuk langsung sebuah truk dan bertanya, “Ini sekali angkut bebannya berapa?” Jawabannya sangat mengejutkan, truk tersebut mengangkut muatan seberat 14 ton, padahal batas muatan yang diizinkan hanya 5 ton. 

    Artinya, truk itu membawa beban hampir tiga kali lipat dari kemampuannya. Ia menilai kelebihan muatan tidak hanya mempercepat kerusakan jalan provinsi, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.

    Penelitian Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) pada 2021 menemukan pelanggaran serupa di jalur Sukabumi–Bogor. Studi itu mencatat seluruh truk pengangkut AMDK yang diamati membawa muatan melebihi batas. 

    KPBB memperkirakan praktik tersebut menghemat biaya logistik perusahaan hingga Rp480 miliar per tahun, namun berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi infrastruktur publik.

    Dampak ODOL juga terlihat pada sejumlah kecelakaan fatal. Pada Februari 2025, sebuah truk pengangkut galon kehilangan kendali di Gerbang Tol Ciawi, Bogor, dan menewaskan delapan orang. Dugaan awal menunjukkan rem blong akibat kelebihan muatan sebagai salah satu faktor penyebab.
     

    Menanggapi temuan tersebut, pihak perusahaan menyatakan bahwa sebagian besar armada distribusi dikelola oleh perusahaan logistik pihak ketiga. Namun, sejumlah pengamat transportasi menilai tanggung jawab tetap berada pada perusahaan utama untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan keselamatan dan batas muatan.

    Pemerintah daerah dan lembaga terkait kini mendesak agar ada langkah tegas dalam penegakan hukum terhadap praktik ODOL, terutama pada sektor logistik perusahaan besar. Menurut data dari Komisi V DPR RI, biaya pemeliharaan jalan yang dilalui truk bermuatan berlebih menelan biaya hingga 40 triliun rupiah setiap tahun.

    Selama praktik ODOL masih dibiarkan, jalan-jalan utama di berbagai daerah diperkirakan akan terus rusak lebih cepat dari umur teknisnya—dan biaya perbaikannya, pada akhirnya, kembali ditanggung oleh negara.

    Subang: Perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK), multinasional terbesar kembali disorot, kali ini gegara praktik pengangkutan dengan muatan berlebih (Over Dimension Over Loading) alias ODOL.
     
    Praktik ini dinilai menjadi salah satu penyebab utama kerusakan jalan dan menimbulkan kerugian negara hingga miliaran rupiah setiap tahun. Isu ini mencuat setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan inspeksi mendadak ke pabrik perusahaan tersebut yang berada di Subang pada 21 Oktober 2025. 
     
    Dedi menunjuk langsung sebuah truk dan bertanya, “Ini sekali angkut bebannya berapa?” Jawabannya sangat mengejutkan, truk tersebut mengangkut muatan seberat 14 ton, padahal batas muatan yang diizinkan hanya 5 ton. 

    Artinya, truk itu membawa beban hampir tiga kali lipat dari kemampuannya. Ia menilai kelebihan muatan tidak hanya mempercepat kerusakan jalan provinsi, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.
     
    Penelitian Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) pada 2021 menemukan pelanggaran serupa di jalur Sukabumi–Bogor. Studi itu mencatat seluruh truk pengangkut AMDK yang diamati membawa muatan melebihi batas. 
     
    KPBB memperkirakan praktik tersebut menghemat biaya logistik perusahaan hingga Rp480 miliar per tahun, namun berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi infrastruktur publik.
     
    Dampak ODOL juga terlihat pada sejumlah kecelakaan fatal. Pada Februari 2025, sebuah truk pengangkut galon kehilangan kendali di Gerbang Tol Ciawi, Bogor, dan menewaskan delapan orang. Dugaan awal menunjukkan rem blong akibat kelebihan muatan sebagai salah satu faktor penyebab.
     

     

    Menanggapi temuan tersebut, pihak perusahaan menyatakan bahwa sebagian besar armada distribusi dikelola oleh perusahaan logistik pihak ketiga. Namun, sejumlah pengamat transportasi menilai tanggung jawab tetap berada pada perusahaan utama untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan keselamatan dan batas muatan.
     
    Pemerintah daerah dan lembaga terkait kini mendesak agar ada langkah tegas dalam penegakan hukum terhadap praktik ODOL, terutama pada sektor logistik perusahaan besar. Menurut data dari Komisi V DPR RI, biaya pemeliharaan jalan yang dilalui truk bermuatan berlebih menelan biaya hingga 40 triliun rupiah setiap tahun.
     
    Selama praktik ODOL masih dibiarkan, jalan-jalan utama di berbagai daerah diperkirakan akan terus rusak lebih cepat dari umur teknisnya—dan biaya perbaikannya, pada akhirnya, kembali ditanggung oleh negara.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (RUL)

  • Anggota DPR: Edukasi tanggap darurat penting untuk masyarakat pesisir

    Anggota DPR: Edukasi tanggap darurat penting untuk masyarakat pesisir

    Basarnas sudah melakukan tugas dengan sangat baik, tapi upaya pencegahan lewat edukasi langsung ke masyarakat seperti ini juga tak kalah penting

    Indramayu (ANTARA) – Anggota Komisi V DPR RI Daniel Mutaqien Syafiuddin menekankan pentingnya kegiatan edukasi dan pelatihan tanggap darurat bagi masyarakat pesisir, khususnya di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, untuk mengurangi potensi keadaan darurat.

    Menurut Daniel, kegiatan edukasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat di Indramayu, khususnya untuk menghadapi bencana.

    “Edukasi seperti ini sangat penting. Masyarakat perlu tahu langkah pertama apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana,” katanya di Indramayu, Rabu.

    Atas dasar itu, pihaknya sangat mendukung kegiatan pelatihan dan edukasi yang dilaksanakan oleh Basarnas di Kabupaten Indramayu.

    Ia menyebutkan pelatihan yang diikuti 160 peserta itu menjadi bagian dari pemberdayaan masyarakat agar siap menghadapi potensi bencana, terutama menjelang musim hujan.

    Pelatihan ini, kata dia, meliputi teori dan praktik langsung pertolongan pertama atau first aid, sehingga masyarakat dapat menolong diri sendiri maupun orang lain dalam situasi darurat.

    “Bencana sering datang tanpa diduga. Dengan pelatihan ini, masyarakat bisa bertindak cepat dan tidak panik ketika menghadapi keadaan genting,” ujarnya.

    Daniel menilai kegiatan semacam ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara di tengah masyarakat, melalui peningkatan kapasitas warga pesisir dalam mengantisipasi bencana.

    “Basarnas sudah melakukan tugas dengan sangat baik, tapi upaya pencegahan lewat edukasi langsung ke masyarakat seperti ini juga tak kalah penting,” katanya.

    Legislator asal Indramayu itu menambahkan, Basarnas selama ini telah bekerja responsif dalam setiap operasi pencarian dan penyelamatan, meski masih memerlukan dukungan peralatan di lapangan.

    Ia menyebutkan dukungan itu penting agar Basarnas, memiliki sarana dan prasarana yang lebih lengkap dalam menjalankan tugas kemanusiaan di berbagai wilayah.

    Daniel memastikan DPR RI, khususnya Komisi V yang bermitra dengan Basarnas, akan terus memberikan dukungan agar kinerja lembaga tersebut semakin optimal.

    “Dalam rapat terakhir, kami di DPR sudah membahas perencanaan anggaran tahun 2026. Insya Allah akan ada penambahan dukungan anggaran untuk Basarnas,” ujarnya.

    Daniel pun mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga lingkungan sebagai langkah pencegahan bencana yang bisa dilakukan sejak dini.

    “Sebagian besar bencana muncul karena perilaku manusia yang tidak menjaga kebersihan dan lingkungan. Jadi mari sama-sama menjaga alam agar risiko bencana bisa diminimalkan,” ucap dia.

    Pewarta: Fathnur Rohman
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.