Kementrian Lembaga: Komisi V DPR

Prabowo Mulai Berkantor di IKN 17 Agustus 2028, ASN Pindah Duluan Tahun Depan – Halaman all

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto direncanakan berkantor Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2028.

Sementara itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) akan pindah terlebih dahulu ke IKN pada awal 2025.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah melakukan persiapan pemindahan ASN dari sekarang.

Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti memastikan alokasi anggaran untuk kelanjutan infrastruktur IKN masih tersedia.

“Kami tetap semangat untuk menyesaikan IKN, alokasi anggarannya pun tetap ada juga di Kementerian untuk melanjutkan infrastrukturnya,” kata Diana dalam Rapat Strategi Re-Introduksi IKN di Kantor Otorita IKN (OIKN), Jakarta, dikutip dari keterangan tertulis pada Selasa (10/12/2024).

Diana menyebut, berdasarkan arahan Prabowo, pembangunan ibu kota negara IKN masih menjadi sebuah keharusan.

Hal itu salah satunya karena peningkatan air muka laut yang mengancam wilayah Jakarta.

Tercatat total progres pembangunan infrastruktur di IKN oleh Kementerian PU sebanyak 109 paket dengan nilai Rp 89 triliun sebesar 61,7 persen.

Rinciannya, batch 1 (terkontrak 2020-Maret 2023) sebanyak 40 paket dengan nilai Rp 25,1 triliun progres pembangunannya sebesar 95,8 persen.

Batch 2 (terkontrak April 2023-November 2023) sebanyak 31 paket dengan nilai Rp 27,6 triliun progres pembangunannya sebesar 75,1 persen.

Batch 3 (terkontrak Desember 2023-2024) sebanyak 38 paket dengan nilai Rp 36,2 triliun progres pembangunanya sebesar 27,9 persen.

Kementerian PU telah mengusulkan beberapa infrastruktur yang ditargetkan selesai pada Desember 2024 ini dapat diresmikan dalam waktu dekat.

Infrastruktur tersebut, kata Diana, di antaranya Istana Garuda, Kantor Sekretariat Negara, serta Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator.

Selain pembangunan infrastruktur, Diana memastikan pemelihaaran dan perawatan terutama pada pengelolaan air minum, listrik dan sanitasinya juga menjadi prioritas.

“Kita harus memastikan ASN dan warga lainnya yang pindah ke IKN merasa nyaman tinggal di sana,” ujar Diana.

Sebelumnya, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tidak terima jika pembangunan IKN di Kalimantan Timur disebut bakal melambat seiring adanya pergantian pimpinan pemerintah.

Sejak 20 Oktober 2024, Indonesia dipimpin Presiden Prabowo Subianto dari sebelumnya Joko Widodo (Jokowi).

Setelah pergantian presiden dan perubahan susunan kabinet, beberapa kali pihak pemerintah menyebut pembangunan IKN tidak secepat di era Jokowi, bahkan berpotensi molor dari target.

“Tidak (molor), kami masih mengerjakan penyelesaian pembangunan IKN dengan semangat dan sesuai target yang telah ditetapkan,” kata Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN yang juga Deputi Sarana dan Prasarana OIKN Danis Hidayat Sumadilaga dikutip dari Kontan, Selasa (10/12/2024).

Menurutnya, pembangunan tahap awal (2022-2024) berfokus pada kawasan eksekutif seperti Istana Negara, Istana Garuda, Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kantor Sekretariat Presiden, Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko), dan hunian pendukungnya.

“Infrastruktur kawasan eksekutif ini rata-rata sudah di atas 90 persen dan hampir selesai,” kata Danis.

Selanjutnya pada tahap kedua (2025-2029) akan berfokus pada pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif yang saat ini sedang dalam tahap penyiapan desain.

Sementara, dalam waktu dekat akan ada sejumlah infrastruktur yang akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Seperti Istana Garuda, Gedung Sekretariat Presiden, Kantor Kemensetneg, Kemenko 1, Kemenko 3, Kemenko 4, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Jaringan Perpipaan Air Minum, dan pusat pelatihan atau training center (TC) PSSI.

“Untuk peresmian pada beberapa infrastruktur sedang dalam tahap pembahasan,” ucap Danis.

Sejauh ini, untuk tetap menjaga ritme dan mengakselerasi pembangunan IKN, total pekerja konstruksi yang dikerahkan mencapai 26.189 orang.

Tak ada kendala berarti yang dihadapi dalam pembangunan IKN, selain hal-hal teknis seperti clash antar pekerjaan, dan pembebasan lahan pada sejumlah proyek.

Pembangunan Bakal Molor

Kementerian Pekerjaan Umum menyampaikan pembangunan IKN mengalami keterbatasan anggaran, mengingat fokus pemerintahan saat ini pencapaian swasembada pangan dan energi.

“On track 100 persen (proses pembangunannya IKN)? ya pasti tidak lah. Duitnya kan terbatas.Kalau ada yang mau bangunnya ya kita dengan senang hati gitu,” ujar Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

Meski tidak secapat pembangunan IKN era Jokowi, namun Kementerian PU menyebut pengerjaan konstruksi tetap berlanjut.

Terutama, pembangunan gedung legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

“Pembangunan lambat sekali, ya tidak. Tapi mungkin sekadar mundur-mundur dikit (target penyelesaian). Targetnya Pak Prabowo itu 17 Agustus 2028 itu sudah berkantor di sana. Selambatnya 17 Agustus 2029,” katanya.

Minta Tambahan Anggaran

Dody Hanggodo telah mengajukan penambahan anggaran untuk IKN Kaltim di tahun 2025. Besaran anggaran yang diminta sebesar Rp 14,87 triliun.

Tambahan anggaran untuk IKN Kaltim tersebut termasuk dalam total anggaran yang diminta Kementerian PU tahun 2025 yakni Rp 60,6 triliun.

Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2024), Dody Hanggodo mengatakan, “Untuk tahun 2025 sendiri kami berniat mengajukan tambahan sekitar Rp 60,6 triliun.”

Secara rinci, pengajuan penambahan anggaran untuk IKN tersebut dibagi untuk sektor Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga sebesar Rp 9,9 miliar.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pembangunan jalan tol atau jalan bebas hambatan, dan duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II.

Kemudian untuk sektor Ditjen Cipta Karya sebesar Rp 4,969 miliar yang akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sanitasi, gedung kantor pemerintahan, kantor Kementerian Pertahanan, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).

10/12/2024 07:29
Otorita Tak Terima Pembangunan IKN Disebut Bakal Molor: Kami Kerjakan dengan Semangat – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tidak terima jika pembangunan IKN di Kalimantan Timur disebut bakal melambat seiring adanya pergantian pimpinan pemerintah.

Sejak 20 Oktober 2024, Indonesia dipimpin Presiden Prabowo Subianto dari sebelumnya Joko Widodo (Jokowi).

Setelah pergantian presiden dan perubahan susunan kabinet, beberapa kali pihak pemerintah menyebut pembangunan IKN tidak secepat di era Jokowi, bahkan berpotensi molor dari target.

“Tidak (molor), kami masih mengerjakan penyelesaian pembangunan IKN dengan semangat dan sesuai target yang telah ditetapkan,” kata Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN yang juga Deputi Sarana dan Prasarana OIKN Danis Hidayat Sumadilaga dikutip dari Kontan, Selasa (10/12/2024).

Mengacu data monitoring Kementerian Pekerjaan Umum (PU) per 5 Desember 2024, pembangunan Batch I sudah berada pada angka 95,89 persen.

Kemudian progres pembangunan Batch II mencapai 75,15 persen, dan Batch III kemajuannya tembus 27,93 persen.

Pembangunan IKN telah menelan biaya hampir Rp 90 triliun atau tepatnya Rp 89,065 triliun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian PU.

Menurutnya, pembangunan tahap awal (2022-2024) berfokus pada kawasan eksekutif seperti Istana Negara, Istana Garuda, Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kantor Sekretariat Presiden, Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko), dan hunian pendukungnya.

“Infrastruktur kawasa eksekutif ini rata-rata sudah di atas 90 persen dan hampir selesai,” kata Danis.

Selanjutnya pada tahap kedua (2025-2029) akan berfokus pada pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif yang saat ini sedang dalam tahap penyiapan desain.

Peresmian sejumlah infrastruktur Sementara, dalam waktu dekat akan ada sejumlah infrastruktur yang akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Seperti Istana Garuda, Gedung Sekretariat Presiden, Kantor Kemensetneg, Kemenko 1, Kemenko 3, Kemenko 4, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Jaringan Perpipaan Air Minum, dan pusat pelatihan atau training center (TC) PSSI.

“Untuk peresmian pada beberapa infrastruktur sedang dalam tahap pembahasan,” ucap Danis.

Sejauh ini, untuk tetap menjaga ritme dan mengakselerasi pembangunan IKN, total pekerja konstruksi yang dikerahkan mencapai 26.189 orang.

Tak ada kendala berarti yang dihadapi dalam pembangunan IKN, selain hal-hal teknis seperti clash antar pekerjaan, dan pembebasan lahan pada sejumlah proyek.

Pembangunan Bakal Molor

Kementerian Pekerjaan Umum menyampaikan pembangunan IKN mengalami keterbatasan anggaran, mengingat fokus pemerintahan saat ini pencapaian swasembada pangan dan energi.

“On track 100 persen (proses pembangunannya IKN)? ya pasti tidak lah. Duitnya kan terbatas.Kalau ada yang mau bangunnya ya kita dengan senang hati gitu,” ujar Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

Meski tidak secapat pembangunan IKN era Jokowi, namun Kementerian PU menyebut pengerjaan konstruksi tetap berlanjut.

Terutama, pembangunan gedung legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

“Pembangunan lambat sekali, ya tidak. Tapi mungkin sekadar mundur-mundur dikit (target penyelesaian). Targetnya Pak Prabowo itu 17 Agustus 2028 itu sudah berkantor di sana. Selambatnya 17 Agustus 2029,” katanya.

Minta Tambahan Anggaran

Dody Hanggodo telah mengajukan penambahan anggaran untuk IKN Kaltim di tahun 2025. Besaran anggaran yang diminta sebesar Rp 14,87 triliun.

Tambahan anggaran untuk IKN Kaltim tersebut termasuk dalam total anggaran yang diminta Kementerian PU tahun 2025 yakni Rp 60,6 triliun.

Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2024), Dody Hanggodo mengatakan, “Untuk tahun 2025 sendiri kami berniat mengajukan tambahan sekitar Rp 60,6 triliun.”

Secara rinci, pengajuan penambahan anggaran untuk IKN tersebut dibagi untuk sektor Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga sebesar Rp 9,9 miliar.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pembangunan jalan tol atau jalan bebas hambatan, dan duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II.

Kemudian untuk sektor Ditjen Cipta Karya sebesar Rp 4,969 miliar yang akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sanitasi, gedung kantor pemerintahan, kantor Kementerian Pertahanan, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Pada kesempatan berbeda, Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa sejumlah proyek infrastruktur di IKN kelar pada Desember 2024 ini.

Yakni, Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) serta Rumah Susun (Rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Ekosistem kotanya di bawah Kemenko sudah banyak gerai-gerai yang buka, selain Excelso yang sekarang, itu sudah ada beberapa, rumah makan juga,” ungkap Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta, Senin (18/11/2024).

Basuki mengatakan jumlah rumah menteri di IKN akan ditambah, yang semula hanya 36 unit, menjadi 48 unit.

Basuki juga membeberkan koordinasinya dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait rencana pemindahan ASN ke IKN.

“Bertahap kan. Saya harus melaporkan apa saja yang sudah siap, atau kantor-kantor.

Semua sudah siap, tapi juga eselon I berapa saja, eselon II berapa saja, staf berapa, termasuk huniannya,” tutur Basuki.

Dampak IKN Nusantara ke Ekonomi Kaltim

Perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus mengalami peningkatan yang positif, hal ini andil dari adanya pembangunan IKN, sektor pengolahan dan kinerja lapangan usaha (LU) pertambangan.

Deputi Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Bayuadi Hardiyanto mengungkapkan peningkatan positif ekonomi Kalimantan Timur terdapat andil beberapa faktor.

Masifnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), produksi pada sektor penggalian seperti batu bara dan migas serta industri pengolahan memebuat perekonomian di Kaltim terus menunjukkan tren yang positif.

Sektor industri pengolahan seperti pengolahan pupuk, hingga turunan perkebunan seperti crude palm oil (CPO) maupun industri pengolahan lainnya masih menjadi primadona.

Secara keseluruhan hingga akhir tahun 2024 ekonomi Kaltim diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dikisaran 5,5 persen hingga 6,3 persen year on year.

“Pertumbuhan positif berdasarkan pada meningkatnya kinerja lapangan usaha pertambangan, industri pengolahan, serta masifnya konstruksi di Ibu Kota Negara (IKN). Pun juga pada sektor perdagangan,” katanya.

Bayuadi juga menegaskan, optimisme dalan menjaga inflasi Kaltim pada tahun 2025 mendatang.

Pihaknya memprakirakan berada pada target nasional yakni 2,5 + 1 persen.

“Kita optimis, tentu dengan upaya stabilitas harga dan nilai tukar rupiah, penyesuaian suku bunga acuan, serta risiko fluktuasi harga pangan yang melandai melalui optimalisasi TPID,” ujarnya.

Ke depan, pembangunan dan pemindahan IKN yang telah dimulai, juga berimbas pada peningkatkan kebutuhan pangan, akibat pertambahan jumlah penduduk.

Hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri, dan mesti diantisipasi.

Upaya pengendalian inflasi harus terus diperkuat, dan BI Kaltim berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang efektif dalam menjaga stabilitas harga terus berlanjut.

“Diperlukan langkah strategis untuk memastikan kecukupan pasokan guna mengelola potensi tekanan inflasi secara efektif,” pungkasnya.

10/12/2024 06:04
Kemenhub Gelar Mudik Gratis Nataru Naik Kereta Api, Cek Syaratnya!

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menggelar program mudik gratis selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025 dengan kereta api (KA).

Mengacu laman resmi Kemenhub, pendaftaran untuk program mudik gratis angkutan KA tersebut berlangsung selama periode 1 Desember hingga 28 Desember 2024, baik secara online dan offline.

Kemudian, pelaksanaan mudik gratis akan digelar pada 20 Desember hingga 29 Desember 2024. Adapun, totalnya ada enam stasiun tujuan pada mudik gratis Kemenhub tersebut.

Keenam stasiun tersebut yakni Stasiun Pasar Senen, Stasiun Jakarta Gudang, Stasiun Cirebon Prujakan, Stasiun Kutoarjo, Stasiun Purwokerto, Stasiun Lempuyangan.

Bagi masyarakat yang ingin mendaftar program mudik gratis Kemenhub secara online, dapat melalui laman resmi motis.djka.kemenhub.go.id.

Diberitakan sebelumnya, Kemenhub mengadakan tiga program mudik gratis pada Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwaghandi mengatakan, pihaknya menyediakan tiga program mudik gratis dengan total 38.772 penumpang dan 2.320 sepeda motor.

“Tiga program tersebut diadakan oleh Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perkeretaapian dan Ditjen Perhubungan Laut,” kata Dudy dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (4/12/2024).

Berikut Syarat dan Ketentuan Mudik Gratis Angkutan Kereta Api Kemenhub:

1. Semua peserta Motis 2024 dengan KA, mendaftarkan diri secara online melalui motis.djka.kemenhub.go.id. atau dapat dilakukan di posko pendaftaran yang ditunjuk.

2. Syarat pendaftaran peserta motis :

a. Satu peserta harus memiliki KTP, Kartu Keluarga, SIM C

b. Motor dengan kapasitas mesin maksimal 200 cc

c. Satu motor dapat difasilitasi pembelian 2 tiket penumpang dan satu tiket infant (anak umur dibawah 3 tahun), dengan persyaratan:

-Pembelian Tiket KA untuk Peserta Motis adalah sesuai dengan nama Peserta Motis yang terdaftar

-Penumpang kedua tercantum dalam Kartu Keluarga Peserta yang terdaftar

-Tiket yang telah dibeli tidak dapat dibatalkan, diubah jadwal, dan perubahan nama penumpang

3. Bagi peserta yang sudah berhasil mendaftar secara online wajib melakukan verifikasi ke Posko, sesuai dengan waktu verifikasi yang telah dipilih pada saat mendaftar, untuk menghindari terjadinya penghapusan pendaftaran secara otomatis.

4. Bagi peserta yang hanya mendaftarkan sepeda motor, diwajibkan memiliki /menunjukkan bukti mudik moda transportasi lainnya.

5. Sepeda motor diserahkan H-2 atau dua hari sebelum tanggal keberangkatan sepeda motor

6. Pada saat penyerahan sepeda motor, Peserta wajib menunjukkan KTP Asli pendaftar dan bukti pendaftaran.

7. Sepeda motor yang masuk di stasiun penyerahan maupun yang keluar di stasiun tujuan, akan dikenakan biaya parkir oleh pengelola parkir resmi stasiun.

8. Tidak diperkenankan menitipkan helm dan kaca spion.

9. BBM wajib untuk dikosongkan pada saat penyerahan

10. Kode booking tiket KA akan diberikan pada saat penyerahan Sepeda Motor.

11. Peserta dilarang memberikan tip bagi Petugas Motis 2024.

12. Para peserta wajib tunduk pada peraturan yang berlaku.

09/12/2024 20:19
Tol Cipularang KM 100-90 ‘Angker’, KNKT Beberkan Masalahnya

Jakarta –

Tol Cipularang khususnya KM 100 sampai KM 90 arah Jakarta kerap terjadi kecelakaan. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mengungkapkan beberapa masalah yang ada di lokasi tersebut.

Beberapa kecelakaan terjadi di sepanjang KM 100 sampai KM 90 Tol Cipularang arah Jakarta. Bahkan, kecelakaan di sana sampai menimbulkan korban jiwa.

Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Soerjanto Tjahjono, mengatakan pihaknya telah melakukan tinjauan langsung di Tol Cipularang. Menurutnya, Tol Cipularang arah Jakarta dari Km 100 sampai Km 90 memang lebih banyak turunan panjang.

“Ini hasil detail dari jalan tol kita cek di beberapa tempat memang ternyata kelandaiannya atau kemiringannya sekitar 5 sampai 8 persen. Dan ini sesuai dengan aturan tahun 97 bahwa untuk kecepatan 60 km/jam diizinkan sampai 8 persen. Tapi untuk aturan yang baru (maksimal kemiringannya) 5 persen. Nanti ini berkaitan dengan masalah berapa kecepatan minimum yang diizinkan untuk kendaraan besar di sana,” kata Soerjanto di DPR belum lama ini.

Soerjanto menyoroti masalah drainase di beberapa titik Tol Cipularang tersebut. Menurutnya, masalah pada drainase yang membuat air menggenang di aspal dapat membahayakan pengendara.

“Di KM 95 di sisi dalam di median jalan terdapat drainase, tapi hanya di beberapa tempat. Di (kilometer) 94 sampai 94 +400 tidak tersedia drainase di median jalan. Di mana jalan menikung ke kanan superelevasinya adalah 8 persen ke kanan, sehingga ketika hujan airnya akan berkumpul di kanan. Dan ini akan menyebabkan masalah aquaplanning atau hydroplanning. Bahu di luar terdapat drainase tapi bahu dalam tidak dapat drainase, tapi secara peraturan harusnya ada drainase untuk membuang limpahan yang mengarah ke kanan,” jelasnya.

Selain itu, ada juga temuan tinggi bahu jalan terhadap tanah sisi luar yang beda level. Dengan ketinggian yang berbeda antara bahu jalan dengan tanah, maka dapat membahayakan pengendara.

“Ini masalah tinggi bahu jalan terhadap sisi luar dari tanah yang sesuai dengan aturan harusnya rata. Kemarin kita tinjau bareng-bareng dengan Komisi V harusnya perbedaannya maksimal 5 cm, tapi di sini kita lihat sekitar 30-40 cm. Ini membahayakan ketika mobil tidak sengaja keluar dari bahu jalan akan bisa terguling,” ujarnya.

Jalur penghentian darurat di KM 92+600 pun menjadi sorotan. Menurut Soerjanto, jalur penghentian darurat di sana belum memenuhi unsur keselamatan.

“Ini jalur penghentian darurat di KM 92+600 yang memang sesuai PM Perhubungan No. 48, tapi sudut (masuk)-nya terlalu tajam sehingga ketika terjadi kondisi darurat untuk kendaraan besar tidak memungkinkan bisa masuk kendaraan tersebut. Kami mengusulkan untuk sesuai dengan SE Dirjen PUPR maksimum sudut masuknya 5 derajat, seperti yang warna kuning (di gambar) Sehingga mudah untuk masuk. Dan isi dari jalur penghentian darurat itu harusnya dari gravel tidak dengan pasir atau dengan tanah,” bebernya.

Jalur Penyelamat di Tol Cipularang Foto: Youtube Komisi V DPR RI Channel

Soerjanto juga melihat guardrail di KM 92+600 yang tidak sesuai standar. Sebab, guardrail itu langsung tersambung dengan beton. “Harusnya terdapat transisi antara beton dan guardrail, tapi di sini tidak ada transisinya,” katanya.

Kemudian terdapat crash cusion atau semacam bantalan benturan di jalur penghentian darurat. Namun, menurutnya, crash cusion itu terlalu menonjol sehingga sangat membahayakan.

“Terus kemudian lajur layanan (aspal di jalur penghentian darurat) sebaiknya di sebelah kiri, karena kecenderungan mobil dalam kondisi darurat akan memepet ke kanan sehingga kalau seperti ini akan membahayakan, akan naik jalur layanan, tidak masuk ke jalur penyelamatnya,” katanya,

Kemudian masalah perlengkapan jalan. Di sana tertulis ada rambu kurangi kecepatan 60 km/jam dengan sudut penurunan sekitar 5-8 persen.

“Ini untuk kendaraan besar akan berbahaya, meskipun tidak overload juga akan berbahaya. Dan ini juga harus dievakuasi sebaiknya kecepatannya berapa yang aman untuk di daerah ini,” katanya.

Rambu-rambu menjelang jalur penghentian darurat pun bisa bikin pengemudi kebingungan. Sebab, ada rambu yang bertumpuk sehingga pengemudi tidak memahami adanya jalur penghentian darurat.

“Satu km sebelum jalur darurat ini ada beberapa tanda, termasuk tanda-tanda ini sebetulnya tidak perlu ada di sini seperti jarak aman, titik awal, di sini ada kamera, batas kecepatan 80 km/jam. Sebaiknya kalau sudah jalur darurat ya tandanya khusus untuk jalur darurat sehingga tidak membingungkan pengemudi mana tanda yang harus diikuti. Dan (rambu) jalur darurat ini sesuai dengan SE PUPR harusnya background-nya kuning,” katanya.

Lebih lanjut, ada beberapa lokasi yang dilengkapi dengan rumble strip atau semacam garis kejut. Untuk kendaraan tertentu, garis kejut itu bahkan bisa menyebabkan kecelakaan.

“Mobil dengan teknologi ABS, justru ketika melewati di daerah sini akan tidak bisa ngerem malahan. Dan ketika melewati rumblestrip ini ketika suspensinya tidak baik juga akan menimbulkan masalah bisa mengalami selip,” ujarnya.

Sementara itu, di Km 97 ada rest area tipe A. Namun, menurut Soerjanto, rest area tersebut belum memenuhi unsur keselamatan,

“Di mana untuk kendaraan besar radius tikungnya terlalu tajam dan kapasitasnya untuk kendaraan besar cuma 8 unit. Sementara sesuai dengan Permen PUPR Nomor 28 harusnya minimum 50 unit, artinya ini tidak sesuai dengan peraturan yang ada,” ucapnya.

(rgr/din)

09/12/2024 10:12
KNKT Ungkap Kurangnya Unsur Keselamatan di KM 100-90 Tol Cipularang

Jakarta –

Jalan Tol Cipularang khususnya KM 100-90 arah Jakarta sering menimbulkan kecelakaan. Bahkan, kecelakaan di sana sampai memakan korban jiwa. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mengungkapkan kurangnya unsur keselamatan di sana.

Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Soerjanto Tjahjono, mengatakan pihaknya telah melakukan tinjauan langsung di Tol Cipularang. Menurutnya, Tol Cipularang arah Jakarta dari Km 100 sampai Km 90 memang lebih banyak turunan panjang.

“Ini hasil detail dari jalan tol kita cek di beberapa tempat memang ternyata kelandaiannya atau kemiringannya sekitar 5 sampai 8 persen. Dan ini sesuai dengan aturan tahun 97 bahwa untuk kecepatan 60 km/jam diizinkan sampai 8 persen. Tapi untuk aturan yang baru, (maksimal) 5 persen. Nanti ini berkaitan dengan masalah berapa kecepatan minimum yang diizinkan untuk kendaraan besar di sana,” ujar Soerjanto dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI belum lama ini.

Salah satu temuan KNKT di tol tersebut adalah adanya rest area yang belum memenuhi unsur keselamatan. Di sana, ada rest area tipe A di KM 97 jalur B.

“Di mana untuk kendaraan besar radius tikungnya terlalu tajam dan kapasitasnya untuk kendaraan besar cuma 8 unit. Sementara sesuai dengan Permen PUPR Nomor 28 harusnya minimum 50 unit, artinya ini tidak sesuai dengan peraturan yang ada,” ucapnya.

Selanjutnya, di KM 95 terdapat drainase di median jalan, tapi hanya di beberapa tempat. Sedangkan di KM 94 sampai 94+400 tidak tersedia drainase di median jalan.

“Jalan menikung ke kanan superelevasinya adalah 8 persen ke kanan, sehingga ketika hujan, airnya akan berkumpul di kanan. Dan ini akan menyebabkan masalah aquaplanning atau hydroplanning. Bahu di luar terdapat drainase tapi bahu dalam tidak dapat drainase, tapi secara peraturan harusnya ada drainase untuk membuang limpahan yang mengarah ke kanan,” sebutnya.

Kemudian masalah tinggi bahu jalan terhadap sisi luar dari tanah. Seharusnya, bahu jalan sejajar dengan tanah di sisi luar sehingga tidak membahayakan pengendara.

“Kemarin kita tinjau bareng-bareng dengan Komisi V harusnya perbedaannya maksimal 5 cm, tapi di sini kita lihat sekitar 30-40 cm. Ini membahayakan ketika mobil tidak sengaja keluar dari bahu jalan akan bisa terguling,” ujarnya.

Lanjut Soerjanto, jalur penghentian darurat di KM 92+600 juga belum sesuai standar keselamatan. Sebab, sudut belok untuk masuknya terlalu tajam sehingga ketika kendaraan besar terjadi kondisi darurat tidak memungkinkan bisa masuk ke jalur penyelamat tersebut.

Jalur Penyelamat di Tol Cipularang terlalu menikung tajam, seharusnya tidak terlalu tajam seperti pada garis kuning. Foto: Youtube Komisi V DPR RI Channel

“Kami mengusulkan untuk sesuai dengan Surat Edaran Dirjen PUPR, maksimum sudut masuknya adalah 5 derajat, seperti yang kuning itu harusnya. Sehingga mudah untuk masuk dan isi dari jalur penghentian darurat itu harusnya dari gravel tidak dengan pasir atau dengan tanah,” katanya.

“Terus kemudian di KM 92+600 itu guardrail tidak sesuai dengan standar, harusnya terdapat transisi antara beton dan guardrail, tapi di sini tidak ada transisinya,” lanjutnya.

Di jalur penyelamat tersebut juga terdapat crash cusion yang sangat menonjol. Hal itu menurut Soerjanto justru sangat membahayakan.

“Terus kemudian lajur layanan (aspal di jalur penyelamat) sebaiknya di sebelah kiri, karena kecenderungan mobil dalam kondisi darurat akan memepet ke kanan sehingga kalau seperti ini akan membahayakan, akan naik jalur layanan, tidak masuk ke jalur penyelamatnya,” sambungnya.

[Lanjut halaman berikut: Penempatan Rambu Tak Efektif]

08/12/2024 10:08
Pembangunan IKN Era Prabowo Bakal Molor di Tengah Meroketnya Ekonomi Kaltim – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dipastikan molor karena terbatasnya anggaran.

Diketahui, pemerintahan Prabowo saat ini lebih fokus terhadap pencapaian swasembad baik pangan maupun energi.

“On track 100 persen (proses pembangunannya)? ya pasti tidak lah. Duitnya kan terbatas.Kalau ada yang mau bangunnya ya kita dengan senang hati gitu,” ujar Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dikutip Sabtu (7/12/2024).

Meski tidak secapat pembangunan IKN era Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi), namun Kementerian PU menyebut pengerjaan konstruksi tetap berlanjut.

Terutama, pembangunan gedung legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

“Pembangunan lambat sekali, ya tidak. Tapi mungkin sekadar mundur-mundur dikit (target penyelesaian). Targetnya Pak Prabowo itu 17 Agustus 2028 itu sudah berkantor di sana. Selambatnya 17 Agustus 2029,” katanya.

Minta Tambahan Anggaran

Dody Hanggodo telah mengajukan penambahan anggaran untuk IKN Kaltim di tahun 2025. Besaran anggaran yang diminta sebesar Rp 14,87 triliun.

Tambahan anggaran untuk IKN Kaltim tersebut termasuk dalam total anggaran yang diminta Kementerian PU tahun 2025 yakni Rp 60,6 triliun.

Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2024), Dody Hanggodo mengatakan, “Untuk tahun 2025 sendiri kami berniat mengajukan tambahan sekitar Rp 60,6 triliun.”

Secara rinci, pengajuan penambahan anggaran untuk IKN tersebut dibagi untuk sektor Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga sebesar Rp 9,9 miliar.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pembangunan jalan tol atau jalan bebas hambatan, dan duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II.

Kemudian untuk sektor Ditjen Cipta Karya sebesar Rp 4,969 miliar yang akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sanitasi, gedung kantor pemerintahan, kantor Kementerian Pertahanan, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Pada kesempatan berbeda, Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa sejumlah proyek infrastruktur di IKN kelar pada Desember 2024 ini.

Yakni, Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) serta Rumah Susun (Rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Ekosistem kotanya di bawah Kemenko sudah banyak gerai-gerai yang buka, selain Excelso yang sekarang, itu sudah ada beberapa, rumah makan juga,” ungkap Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta, Senin (18/11/2024).

Basuki mengatakan jumlah rumah menteri di IKN akan ditambah, yang semula hanya 36 unit, menjadi 48 unit.

Basuki juga membeberkan koordinasinya dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait rencana pemindahan ASN ke IKN.

“Bertahap kan. Saya harus melaporkan apa saja yang sudah siap, atau kantor-kantor.

Semua sudah siap, tapi juga eselon I berapa saja, eselon II berapa saja, staf berapa, termasuk huniannya,” tutur Basuki.

Dampak IKN Nusantara ke Ekonomi Kaltim

Perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus mengalami peningkatan yang positif, hal ini andil dari adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), sektor pengolahan dan kinerja lapangan usaha (LU) pertambangan.

Deputi Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Bayuadi Hardiyanto mengungkapkan peningkatan positif ekonomi Kalimantan Timur terdapat andil beberapa faktor.

Masifnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), produksi pada sektor penggalian seperti batu bara dan migas serta industri pengolahan memebuat perekonomian di Kaltim terus menunjukkan tren yang positif.

Sektor industri pengolahan seperti pengolahan pupuk, hingga turunan perkebunan seperti crude palm oil (CPO) maupun industri pengolahan lainnya masih menjadi primadona.

Secara keseluruhan hingga akhir tahun 2024 ekonomi Kaltim diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dikisaran 5,5 persen hingga 6,3 persen year on year.

“Pertumbuhan positif berdasarkan pada meningkatnya kinerja lapangan usaha pertambangan, industri pengolahan, serta masifnya konstruksi di Ibu Kota Negara (IKN). Pun juga pada sektor perdagangan,” katanya.

Bayuadi juga menegaskan, optimisme dalan menjaga inflasi Kaltim pada tahun 2025 mendatang.

Pihaknya memprakirakan berada pada target nasional yakni 2,5 + 1 persen.

“Kita optimis, tentu dengan upaya stabilitas harga dan nilai tukar rupiah, penyesuaian suku bunga acuan, serta risiko fluktuasi harga pangan yang melandai melalui optimalisasi TPID,” ujarnya.

Ke depan, pembangunan dan pemindahan IKN yang telah dimulai, juga berimbas pada peningkatkan kebutuhan pangan, akibat pertambahan jumlah penduduk.

Hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri, dan mesti diantisipasi.

Upaya pengendalian inflasi harus terus diperkuat, dan BI Kaltim berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang efektif dalam menjaga stabilitas harga terus berlanjut.

“Diperlukan langkah strategis untuk memastikan kecukupan pasokan guna mengelola potensi tekanan inflasi secara efektif,” pungkasnya.

07/12/2024 11:27
Jakarta Berpotensi Dilanda Banjir saat Nataru, Ini Kata BMKG

Jakarta: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi Jakarta berpotensi dilanda banjir saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, dalam rapat bersama Komisi V DPR RI, Rabu, 4 Desember 2024.

Menurutnya, fase puncak musim hujan akan terjadi pada akhir Desember 2024. “Saat ini kita sedang memasuki musim hujan dan puncak musim hujan di sebagian wilayah di Sumatera dan Jawa itu ada di bulan Desember akhir. Kemudian di sebagian wilayah itu mengalami puncak musim hujan di bulan Januari,” kata Dwikorita.

“Artinya selama mudik Nataru ini kebetulan berada atau menuju puncak musim hujan,” imbuhnya.

Ancaman badai La Nina di penghujung tahun

Tak hanya ancaman banjir, BMKG juga mengajak masyarakat untuk mewaspadai ancaman badai La Nina saat libur Nataru.

Menurut BMKG, pada Desember dan Januari juga ada ancaman adanya fenomena La Nina yang bisa meningkatkan curah hujan hingga 20 persen.

BMKG juga sudah mendeteksi potensi masuknya seruak dingin tersebut ke wilayah Indonesia.

“Sejak minggu lalu kami mendeteksi adanya potensi masuknya seruak udara dingin dari dataran tinggi Siberia. Kemudian diprediksi mulai Desember ini sudah bergerak mengarah ke wilayah Indonesia,” Jelas Dwikorita.

“Diprediksi landing-nya ini kira-kira sekitar tanggal 20 Desember sampai sekitar 29 Desember,” pungkasnya.

Jakarta: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi Jakarta berpotensi dilanda banjir saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, dalam rapat bersama Komisi V DPR RI, Rabu, 4 Desember 2024.

Menurutnya, fase puncak musim hujan akan terjadi pada akhir Desember 2024. “Saat ini kita sedang memasuki musim hujan dan puncak musim hujan di sebagian wilayah di Sumatera dan Jawa itu ada di bulan Desember akhir. Kemudian di sebagian wilayah itu mengalami puncak musim hujan di bulan Januari,” kata Dwikorita.
“Artinya selama mudik Nataru ini kebetulan berada atau menuju puncak musim hujan,” imbuhnya.

Ancaman badai La Nina di penghujung tahun

Tak hanya ancaman banjir, BMKG juga mengajak masyarakat untuk mewaspadai ancaman badai La Nina saat libur Nataru.

Menurut BMKG, pada Desember dan Januari juga ada ancaman adanya fenomena La Nina yang bisa meningkatkan curah hujan hingga 20 persen.

BMKG juga sudah mendeteksi potensi masuknya seruak dingin tersebut ke wilayah Indonesia.

“Sejak minggu lalu kami mendeteksi adanya potensi masuknya seruak udara dingin dari dataran tinggi Siberia. Kemudian diprediksi mulai Desember ini sudah bergerak mengarah ke wilayah Indonesia,” Jelas Dwikorita.

“Diprediksi landing-nya ini kira-kira sekitar tanggal 20 Desember sampai sekitar 29 Desember,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(PRI)

06/12/2024 09:58
Cuaca Ekstrem Berpotensi Ancam RI hingga April 2025

Jakarta, CNN Indonesia —

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca ekstrem berpotensi terjadi hingga Maret-April 2025 imbas aktifnya fenomena La Nina. Simak penjelasannya.

Hingga akhir Oktober, pemantauan terhadap suhu permukaan laut di Samudra Pasifik menunjukkan kecenderungan yang terus mendingin, dengan indeks El Nino Southern Oscillation (ENSO) sudah melewati ambang batas La Nina, yakni -0,59. Kondisi La Nina yang berstatus lemah ini akan bertahan setidaknya sampai dengan Maret 2025.

Dalam keterangan di laman resminya, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menjelaskan bahwa “cuaca ekstrem diperkirakan berpotensi terjadi hingga Maret-April 2025, dipengaruhi oleh fenomena La Nina Lemah yang dapat meningkatkan curah hujan sebesar 20 persen.”

Faktor lain yang turut mempengaruhi kondisi cuaca tersebut adalah dinamika atmosfer seperti Madden-Julian Oscillation (MJO). Potensi Cold Surge atau seruak udara dingin yang bergerak dari Siberia menuju wilayah barat Indonesia juga diproyeksikan aktif selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Menurut BMKG, kedua fenomena ini berpotensi meningkatkan intensitas dan volume curah hujan di berbagai wilayah Indonesia, “meskipun skala dan dampaknya masih memerlukan pemantauan lebih lanjut”.

Dwikorita dalam beberapa kesempatan juga mengimbau masyarakat untuk tetap mewaspadai menghadapi cuaca ekstrem dan potensi bencana hidrometeorologi yang ditimbulkannya.

“Pemerintah daerah dan masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan. Saat ini sebagian besar wilayah Indonesia telah memasuki musim penghujan. Adanya fenomena La Nina mengakibatkan potensi penambahan curah hujan hingga 20 persen sampai awal 2025. Situasi ini juga berpotensi meningkatkan frekuensi bencana hidrometeorologi,” ungkap Dwikorita awal November lalu.

Menurut dia pemerintah harus meningkatkan optimalisasi fungsi infrastruktur sumber daya air pada wilayah urban atau yang rentan terhadap banjir, seperti penyiapan kapasitas pada sistem drainase, sistem peresapan dan tampungan air, agar secara optimal dapat mencegah terjadinya banjir.

Selain itu juga perlu dipastikan keandalan operasional waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan lainnya untuk pengelolaan curah hujan tinggi saat musim hujan dan penggunaannya di saat musim kemarau.

Banjir Jakarta 2020 berpotensi terulang

BMKG juga mengungkap potensi bencana banjir Jakarta pada 2020 terulang imbas pergerakan seruak udara dingin dari dataran tinggi Siberia.

“Sejak minggu lalu kami mendeteksi adanya potensi masuknya seruak udara dingin dari dataran tinggi Siberia. Kemudian diprediksi mulai Desember ini sudah bergerak mengarah ke wilayah Indonesia,” kata Dwikorita dalam Raker Kesiapan Nataru dengan Komisi V DPR RI, Rabu (4/12).

“Diprediksi landing-nya ini kira-kira sekitar tanggal 20 Desember sampai sekitar 29 Desember,” ujar dia menambahkan.

Dwikorita menjelaskan seruak dingin tersebut menyebabkan terjadinya angin kencang, gelombang tinggi, dan peningkatan curah hujan.

Menurut dia kecepatan angin dan peningkatan gelombang tinggi ini akan terjadi terutama di Laut Natuna.

Di wilayah barat Indonesia, seruak dingin ini dalam skenario terburuk dapat menyebabkan banjir parah yang menerjang Jakarta pada 2020.

“Kemudian kalau saat landing ke Indonesia bagian barat yaitu Jawa Barat, Lampung, kemudian Banten, DKI. Skenario terburuk itu meningkatkan curah hujan dengan intensitas yang ekstrem. Contoh yang sudah terjadi di tahun 2020 di bulan Januari kondisi terparah adalah Jabodetabek banjir saat itu,” jelas Dwikorita.

“Itu akibat kami mendeteksi seruak udara dingin tadi,” imbuhnya.

(tim/dmi)

[Gambas:Video CNN]

06/12/2024 06:00
3 Warga Tewas Imbas Cuaca Ekstrem Terjang Lebak

Jakarta, CNN Indonesia —

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lebak, Banten, menerima laporan tiga orang meninggal dunia imbas banjir dan pohon tumbang akibat cuaca ekstrem yang terjadi sejak Selasa (3/12) hingga Kamis (5/12).

“Cuaca ekstrem, hujan deras disertai angin kencang terjadi di Lebak dari hari Selasa (3/12) sampai hari ini,” kata Kepala BPBD Lebak Febby Rizky Pratama, Kamis (5/12).

Febby menjelaskan, warga berinisial R (64) meninggal dunia karena tertimpa pohon tumbang di Kecamatan Cibeber, Kamis (5/12). Menurut Febby, korban meninggal ketika perjalanan pulang dari kebun ke rumah.

“Kondisi hujan deras disertai angin kencang, yang bersangkutan sedang perjalanan pulang dari kebun ke rumah. Di perjalanan itu korban tertimpa pohon dan cukup lama ditemukan warga,” jelas dia, mengutip Detik.

Febby mengatakan korban sudah dievakuasi dan langsung dimakamkan oleh keluarga.

“Sudah dibawa ke rumah dan sudah dimakamkan,” tuturnya.

Selain peristiwa hari ini, Febby mengatakan bahwa BPBD Lebak juga menerima dua laporan lain terkait warga yang meninggal karena cuaca ekstrem. Warga berinisial D (13) meninggal dunia karena tenggelam ketika banjir di Kecamatan Banjarsari, Rabu (4/12).

Sementara, warga berinisial DA (14) meninggal dunia karena tertimpa tanah longsor di Cipanas pada Selasa (3/12).

“Cuaca ekstrem selama tiga hari ini, kita menerima laporan tiga orang meninggal,” kata dia.

Cuaca ekstrem saat Nataru

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebelumnya juga sudah mewanti-wanti potensi cuaca ekstrem sepanjang Desember ini. Bahkan, momen libur Natal dan Tahun Baru akan dibarengi dengan curah hujan cukup tinggi karena berada di puncak musim hujan yang disertai dengan fenomena La Nina lemah.

“Saat ini kita sedang memasuki musim hujan, dan puncak musim hujan di sebagian wilayah di Sumatera dan Jawa itu ada di bulan Desember akhir. Kemudian di sebagian wilayah tersebut mengalami puncak musim hujan di bulan Januari,” ujar Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam Raker Kesiapan Nataru dengan Komisi V DPR RI, Rabu (4/12).

“Artinya selama mudik Nataru ini kebetulan berada atau menuju puncak musim hujan,” imbuhnya.

Dwikorita mengatakan pada Desember puncak musim hujan terjadi di sebagian Jawa terutama bagian selatan. Kemudian, pada Januari itu puncak musim di Jawa terjadi di bagian tengah hingga utara.

Oleh karena itu, Dwikorita meminta pihak terkait untuk memberi perhatian pada peningkatan curah hujan yang cukup tinggi ini karena mungkin berdampak pada mobilitas masyarakat di momen libur Nataru, khususnya di Sumatera dan Jawa.

Selain berada pada puncak musim hujan, Dwikorita mengatakan curah hujan juga bisa semakin tinggi karena adanya fenomena La Nina lemah. Fenomena ini berpotensi meningkatkan curah hujan hingga 20 persen.

“Musim hujan ini disertai dengan terjadinya La Nina lemah yang berdampak pada peningkatan curah hujan mencapai diprediksi 20 persen dari normalnya,” jelasnya.

(tim/dmi)

[Gambas:Video CNN]

06/12/2024 03:30
Mudik Gratis Resmi Dibuka, Ini Daftar Stasiun Layani Angkutan Motor – Page 3

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi bakal menyiapkan mudik gratis selama periode libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). Program mudik gratis itu dibagi ke beberapa moda transportasi, yakni darat, kereta api, dan kapal laut.

Dia menerangkan, secara total ada kuota sebanyak 38.772 orang penumpang dan 2.320 angkutan sepeda motor gratis dari tiga moda transportasi tersebut.

“Kementerian Perhubungan menyediakan 3 program mudik gratis pada masa Nataru 2024-2025, dengan total kapasitas 38.772 penumpang, dan 2.320 sepeda motor,” ujar Dudy dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (4/12/2024).

Sebagai rinciannya, Direkturat Jenderal Perhubungan Darat menyediakan 11 rute tujuan mudik dari Jakarta ke Solo, Yogyakarta, Surabaya, Wonosobo, Semarang, Wonogiri, Cilacap, Purwokerto, Malang, Madiun, dan Kediri. Rute ini akan diangkut dengan 88 unit bus dan 2 unit truk untuk kapasitas 3.500 penumpang.

Berikutnya, Direktur Jenderal Perketapian menyediakan mudik gratis dengan rute Jakarta Gudang-Lempuyangan PP. Lintas ini dimulai di Stasiun Jakarta Gudang, Stasiun Cirebon, Stasiun Prujakan, Stasiun Purwokerto, Stasiun Kutoarjo, dan berakhir di Stasiun Lempuyangan.

“Dengan kapasitas 5.300 penumpang, dan 2.320 sepeda motor, (berlaku pada) periode angkutan motor gratis 10 hari,” kata Dudy.

Selanjutnya, Direktur Jenderal Perhubungan Laut juga menyediakan 100 ruas trayek pelayaran angkutan laut pulang-pergi (PP). Melalui layanan ini, disediakan kuota dengan kapasitas 29.972 penumpang.

05/12/2024 10:30

Kementrian Lembaga: Komisi V DPR

[Lanjut halaman berikut: Penempatan Rambu Tak Efektif]