Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi V DPR

  • Daftar Lengkap Tol yang Dibuka Gratis Selama Libur Nataru

    Daftar Lengkap Tol yang Dibuka Gratis Selama Libur Nataru

    Jakarta –

    Sejumlah ruas tol di Indonesia dibuka secara fungsional alias gratis selama periode Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024-2025. Setidaknya, ada 8 ruas tol yang dibuka fungsional yang tersebar di Pulau Sumatera dan Jawa.

    Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pengoperasian ruas-ruas jalan tol ini secara fungsional harapannya dapat mendukung kelancaran arus mudik dan balik selama Nataru.

    “Terdapat beberapa tol fungsional sementara yang dibuka untuk umum guna mendukung kelancaran arus mudik Nataru 2024-2025. Panjang ruas tol fungsional sementara adalah 120,4 km,” kata Dody, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

    Dody menjelaskan, ruas tol tersebut tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera. Rinciannya antara lain ruas jalan tol fungsional sepanjang 90,4 km di Sumatera dan 29,98 km di Jawa.

    Di samping itu, Jasamarga Metropolitan Tollroad (JMT) juga baru saja mengumumkan penambahan akses tol fungsional untuk Nataru 2024-2025. Ruas tersebut antara lain jalan akses Tol Sementara KM 149A dan KM 151A pada Jalan Tol Padalarang-Cileunyi (Padaleunyi). Akses ini dibuka khusus di 27 Desember, serta bisa diperpanjang menyesuaikan kondisi.

    “Pengoperasian fungsional Akses Tol Sementara KM 151A dan KM 149A (jalur bawah) Gedebage ini diberlakukan khusus untuk pengguna jalan dengan kendaraan golongan 1 non bus dan non truk yang menuju Cileunyi-Gedebage atau destinasi lain di sekitarnya,” tulis JMT, dalam keterangan tertulis, Jumat (27/12).

    Dengan demikian, ruas tol fungsional di Pulau Jawa antara lain sebagai berikut:

    (1) Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Seksi Kutanegara-Sadang,
    (2) Tol Solo-Yogyakarta Seksi Kartosuro-Purwomartani untuk Segmen Klaten-Prambanan,
    (3) Tol Probolinggo-Banyuwangi Tahap I (Gending-Kraksaan), dan
    (4) Akses Tol Sementara KM 149A dan KM 151A pada Jalan Tol Padalarang-Cileunyi (Padaleunyi).

    Selanjutnya di Sumatera, ruas tol fungsional antara lain:

    (5) Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi Parapat Seksi Kuala Tanjung-IC Indrapura),
    (6) Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 1 (Padang Tiji-Seulimeum),
    (7) Tol Binjai-Langsa Seksi 3 Tanjung Pura-Pangkalan Brandan, dan
    (8) Tol Pekanbaru-Padang Seksi Padang-Sicincin.

    (acd/acd)

  • PPN Naik Jadi 12 Persen di 2025, Menteri PU Dody Sebut Tarif Tol Bakal Naik – Halaman all

    PPN Naik Jadi 12 Persen di 2025, Menteri PU Dody Sebut Tarif Tol Bakal Naik – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap bahwa tarif tol berpotensi mengalami kenaikan imbas naiknya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025.

    Namun, menurut Dody, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) seharusnya tidak menjadikan kenaikan PPN sebagai alasan meningkatkan tarif tol.

    “Ya pasti ada (potensi kenaikan tarif tol). Sebetulnya itu enggak bisa dipakai sebagai alasan, tapi kalau namanya orang bikin alasan kan boleh-boleh saja dong bagaimana supaya naik,” katanya ketika ditemui di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (27/12/2024).

    Sejauh ini, ia mengatakan belum ada BUJT yang mengajukan kenaikan tarif tol.

    Sebagai regulator, ia mengatakan akan mengupayakan agar tarif tol tidak mengalami kenaikan. Bahkan, kalau bisa, seharusnya diturunkan dari yang sekarang.

    “Kami sebagai regulator yang harus berada di tengah-tengah. Nanti kami review sama-sama. Belum ada (BUJT) yang mengajukan. Kami upayakan enggak naik. Kalau bisa malah turun. Kasihan rakyat,” ujar Dody.

    Sebelumnya, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menilai BUJT kerap menaikkan tarif jalan tol seenak mereka.

    Ia awalnya mengungkapkan telah menerima keluhan yang diterima dari masyarakat mengenai kebijakan kenaikan tarif tol.

    Kenaikan tarif jalan tol seringkali tidak didasari oleh pemenuhan standar pelayanan minimum yang seharusnya menjadi acuan bagi BUJT.

    Saat sedang rapat bersama Dody, ia menceritakan pengalaman ketika Komisi V DPR RI meninjau lokasi kecelakaan Tol Cipularang tepatnya di KM 92.

    Lasarus menyayangkan kondisi ruas jalan tol tersebut yang banyak mengalami kerusakan seperti berlubang dan hanya ditambal dengan patching tanpa adanya upaya perbaikan lebih lanjut seperti overlay.

    Menurut Lasarus, jalan tol seharusnya memiliki standar kualitas yang jelas, layaknya landasan pacu pesawat yang memiliki standar PCN (Pavement Classification Number) tertentu.

    Ia menilai kondisi jalan tol yang hanya ditambal dengan patching bisa membahayakan pengendara.

    “Jalan tol saya lihat ada bolong sedikit, tambal. Padahal tambalnya tuh bikin mobil loncat, bisa lari ke sana lari ke sini,” kata Lasarus di lokasi rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

    Lasarus menekankan bahwa salah satu komponen penting dalam menaikkan tarif jalan tol adalah pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM).

    Jika standar tersebut belum dipenuhi, maka tidak seharusnya BUJT menaikkan tarif.

    “Kami di komisi ini sering diprotes masyarakat. Hitungannya (untuk kenaikan tarif jalan tol) sekarang hanya pakai inflasi. Jadi kasarnya yang menguntungkan mereka (para BUJT) itu diambil, menjadi dasar untuk menaikkan tarif, tapi yang merugikan mereka tidak kerjakan. Ini kami tidak mau biarkan lagi,” ujar Lasarus.

    Selain itu, ia juga menyoroti masalah lain yang sering ditemui di jalan tol seperti kelengkapan sarana dan prasarana yang kurang memadai.

    Ia menyebutkan bahwa pihak kepolisian pernah menyampaikan keluhan mengenai BUJT yang diminta memasang CCTV di jalan tol, tetapi tak kunjung dikerjakan.

    Namun, saat tiba waktunya untuk menaikkan tarif, pihak pengelola tol malah langsung melakukannya.

    “Kemarin kami digempur oleh masyarakat di sini. ‘Mana Komisi V pengawasannya?’ Semau dewe pemegang konsesi jalan tol ini,” ucap Lasarus.

    Lasarus pun mengingatkan bahwa persetujuan untuk menaikkan tarif jalan tol tidak hanya menjadi kewenangan BUJT, tetapi juga melibatkan Menteri PU.

    “Persetujuan naikkan tarif tol ada peran Menteri PU. Jangan semau dewe naikkan (tarif) jalan tol ini,” pungkas Lasarus.

     

  • Dermawan Qatar Akan Bantu Prabowo Bangun 1 Juta Rumah

    Dermawan Qatar Akan Bantu Prabowo Bangun 1 Juta Rumah

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan Qatar dan Abu Dhabi akan membantu Presiden Prabowo Subianto membangun 7 juta unit rumah bagi masyarakat Indonesia.

    “Saya dengar sendiri dari Pak Presiden RI Prabowo Subianto bahwa Pemerintah Qatar bersedia untuk membiayai 5 juta unit perumahan. Juga ada dermawan dari Qatar secara pribadi akan bantu 1 juta unit perumahan. Saya juga berkunjung, ke Abu Dhabi dan Pemerintah Abu Dhabi menyatakan akan bantu 1 juta unit perumahan. Jadi dua negara ini bersedia untuk membiayai 7 juta unit perumahan,” ujar Hashim di Jakarta, Kamis.

    Dia juga mengapresiasi kerja sama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jakarta dalam upaya menyediakan hunian layak bagi rakyat kecil.

    Hashim yakin bahwa bantuan itu akan membuat target pembangunan 15 juta unit rumah dalam 5 tahun yang dicanangkan Prabowo akan tercapai.

    Pemerintahan Presiden Prabowo bercita-cita membangun 3 juta rumah per tahun untuk memenuhi kebutuhan papan masyarakat kurang mampu. 

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (4/11) lalu mengatakan untuk melaksanakan cita-cita itu kementeriannya hanya mendapatkan anggaran Rp5 triliun.

    Padahal, Komisi V DPR RI menyebut negara butuh Rp750 triliun untuk membangun program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan Prabowo.

    Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menggunakan data pembanding dari bantuan likuiditas dan bantuan subsidi perumahan di era Jokowi. Katanya, anggaran negara habis Rp119 triliun untuk 2,17 juta rumah dalam lima tahun kepemimpinan Presiden ke-7 Joko Widodo.

    “Maka, kalau 3 juta rumah itu kita memerlukan dana Rp750 triliun, Rp750 triliun satu tahun,” kata Lasarus dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Senin (4/11) lalu. 

    (agt/agt)

  • Pemerintah Didesak Lakukan Evaluasi dan Investigasi Kecelakaan Maut di Tol Pandaan

    Pemerintah Didesak Lakukan Evaluasi dan Investigasi Kecelakaan Maut di Tol Pandaan

    Jakarta (beritajatim.com) – Kecelakaan maut di KM 77+200 A arah Malang terjadi di Jalan Tol Pandaan-Malang pada Senin (23/12/2024). Kecelakaan tersebut melibatkan sebuah bus yang membawa rombongan santri Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) Darul Quran Mulia, Bogor, dan sebuah truk.

    Insiden tersebut menyebabkan empat orang meninggal dunia dan puluhan santri mengalami luka ringan hingga berat. Para korban telah dievakuasi ke beberapa rumah sakit terdekat di sekitar lokasi kejadian.

    Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Reni Astuti mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi dan investigasi terkait kecelakaan tersebut.

    “Hal ini perlu dilakukan sehingga insiden serupa tidak terulang dan masyarakat dapat berkendara dengan aman, terutama di masa libur akhir tahun,” kata anggota DPR daerah pemilihan Jawa Timur I (Surabaya-Sidoarjo) ini.

    Dia pun menyoroti isu kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) yang kerap menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas. “Kecelakaan akibat kendaraan ODOL masih sering terjadi. Pemerintah harus segera memastikan kelaikan truk dan kendaraan lain yang melintas di jalan tol. Investigasi mendalam harus dilakukan, dan jika ditemukan kelalaian pada truk, tindakan tegas perlu diambil,” tuturnya.

    Selain itu, Reni juga mengingatkan pentingnya persiapan menghadapi arus libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang sudah di depan mata. Ia meminta pihak kementerian Perhubungan, Kepolisian dan lembaga terkait untuk meningkatkan langkah preventif demi mengantisipasi kecelakaan lalu lintas.

    “Kelaikan kendaraan harus menjadi perhatian utama, dan tindakan tegas harus dilakukan agar keselamatan pengguna jalan dapat terjamin,” ujarnya. [kun]

  • Cairan Kimia Tumpah, Pakar Ungkap Bahaya Soda Api ke Orang-Lingkungan

    Cairan Kimia Tumpah, Pakar Ungkap Bahaya Soda Api ke Orang-Lingkungan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Cairan kimia caustic soda liquid (NaOH) atau soda api yang dibawa sebuah mobil tangki di Jalan Purwakarta-Padalarang tumpah, Selasa (24/12). Dari video yang beredar, selain mengenai kendaraan, soda api cair juga berceceran di jalan hingga mengalir ke saluran air.

    Soda api termasuk dalam bahan berbahaya dan beracun. Dalam jumlah besar tentu bisa menimbulkan bahaya.

    Koordinator Grup Kimia Analitik BRIN Andreas memperkirakan konsentrasi NaOH yang dibawa dalam insiden tersebut berkisar antara 40-50 persen.
    Soda api menurutnya bersifat korosif kulit manusia bahkan pada logam.

    “Bahan kimia ini memiliki potensi bahaya, diantaranya korosi terhadap logam, korosif terhadap kulit,” ujarnya.

    Saat kejadian pengguna kendaraan banyak yang mengaku mata dan kulit perih saat terciprat atau terkena uap soda api yang berceceran di jalan itu.

    Kendaraan yang terciprat cairan itu juga mengelupas catnya.

    Peneliti Pusat Riset Kimia Maju Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Roni Maryana mengatakan soda api yang tumpah ke jalan itu berbahaya bagi manusia dan lingkungan.

    Selain berdampak pada logam dan kulit, kata Roni, tumpahan NaOH ini juga bisa berdampak besar terhadap lingkungan.

    Menurutnya kontaminasi pada air atau tanah akan merusak ekosistem, terutama mikroba dan makhluk hidup dikarenakan pH ideal berada di angka 6 hingga 7.

    “Bagi tanaman, kenaikan pH juga akan merusak, yang dalam jangka panjang menyebabkan kematian,” tuturnya.

    Maka dari itu, perlu proses netralisir pH yang tujuannya menetralkan kondisi lingkungan dari sekitar angka 12 menjadi 7 dengan bantuan asam.

    Polisi saat ini tengah menyelidik dugaan kelalaian dalam insiden ini.

    Sementara Wakil Kepala Komisi V DPR Syaiful Huda menduga ada pelanggaran di balik tumpahnya cairan kimia itu.

    Bukan cuma sopir, perusahaan yang menaunginya juga dinilai perlu dijatuhi sanksi jika memang ada pelanggaran.

    (lom/sur)

    [Gambas:Video CNN]

  • Pemerintah Diminta Investigasi Menyeluruh Soal Kecelakaan Maut di Malang – Halaman all

    Pemerintah Diminta Investigasi Menyeluruh Soal Kecelakaan Maut di Malang – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Anggota Komisi V DPR RI, Reni Astuti, mendesak Pemerintah untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terkait kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Tol Pandaan-Malang pada Senin (23/12/2024).

    Kecelakaan maut di KM 77+200 A arah Malang itu melibatkan sebuah bus yang membawa rombongan santri Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) Darul Quran Mulia, Bogor, dan sebuah truk.

    Insiden tersebut menyebabkan empat orang meninggal dunia dan puluhan santri mengalami luka ringan hingga berat. Para korban telah dievakuasi ke beberapa rumah sakit terdekat di sekitar lokasi kejadian.

    “Saya turut berduka cita atas kecelakaan yang mengakibatkan 4 korban jiwa meninggal dan melukai banyak santri ini. Semoga korban yang selamat segera mendapatkan kesembuhan, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan kesabaran,” ujarnya, Rabu (25/12/2024).

    Reni meminta Kementerian Perhubungan dan Badan Pengelola Jalan Tol untuk segera mengevaluasi insiden ini. Dia menyoroti isu kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) yang kerap menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas.

    ‘Kecelakaan akibat kendaraan ODOL masih sering terjadi. Pemerintah harus segera memastikan kelaikan truk dan kendaraan lain yang melintas di jalan tol. Investigasi mendalam harus dilakukan, dan jika ditemukan kelalaian pada truk, tindakan tegas perlu diambil,” ucapnya.

    Selain itu, Reni juga mengingatkan pentingnya persiapan menghadapi arus libur Natal dan Tahun Baru. Dia meminta pihak kementerian Perhubungan, Kepolisian dan lembaga terkait untuk meningkatkan langkah preventif demi mengantisipasi kecelakaan lalu lintas.

    “Kelaikan kendaraan harus menjadi perhatian utama, dan tindakan tegas harus dilakukan agar keselamatan pengguna jalan dapat terjamin,” ujar Reni.

    Reni berharap evaluasi dan investigasi ini dapat dilakukan segera, sehingga insiden serupa tidak terulang dan masyarakat dapat berkendara dengan aman, terutama di masa libur akhir tahun.

  • KPK Diminta Tak Tebang Pilih di Kasus Suap DJKA – Halaman all

    KPK Diminta Tak Tebang Pilih di Kasus Suap DJKA – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menindaklanjuti kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun anggaran 2020–2022, yang diduga menyeret nama Bupati Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Sudewo. 

    Lembaga antikorupsi diminta tak tebang pilih untuk menjerat bupati terpilih Kabupaten Pati tersebut. 

    Hal itu diutarakan Gerakan Masyarakat Peduli Pati (Germas PP) saat menyampaikan aspirasi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/12/2024). 

    Bukan tanpa sebab hal itu disampaikan. Sebab, KPK telah memiliki bukti, yakni uang Rp3 miliar yang disita dari Sudewo.

    “KPK jangan tebang pilih, penerima suap yang lain sudah jadi tersangka,” kata orator Syamsul saat menyampaikan aspirasinya.

    Germas PP menyebut dugaan penerimaan uang Sadewo tak bisa terelakan. Pasalnya, KPK telah menyita uang sekira Rp3 miliar dari kediaman Sudewo yang sebelumnya menjabat anggota Komisi V DPR RI. Penyitaan itu berkaitan penanganan kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di DJKA.

    Penyitaan uang itu terungkap dalam sidang kasus dugaan suap proyek DJKA dengan terdakwa Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan di Pengadilan Tipikor Semarang, beberapa waktu lalu. 

    Sudewo saat itu diperiksa sebagai saksi. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menunjukkan barang bukti foto uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing yang disita dari rumah Sudewo. Saat penyidikan kasus ini berjalan, Sudewo juga pernah diperiksa tim penyidik KPK. 

    Germas PP menekankan keberanian KPK menangkap Sudewo merupakan upaya mendukung pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto agar bersih dan terbebas dari perbuatan korup para elite. Germas PP juga mendukung Presiden Prabowo membangun pemerintahan yang bersih diawali dengan pembersihan internal dari kader-kader partai yang terindikasi terlibat kasus korupsi. 

    Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra diharapkan untuk kembali meninjau dan mendorong proses hukum terhadap kadernya yang terlibat kasus dugaan korupsi. Hal itu dinilai sebagai dukungan elemen masyarakat terhadap kepemimpinan Prabowo sebagai presiden. 

    “Masyarakat Kabupaten Pati, Jawa Tengah juga menolak pelantikan dan kehadiran pejabat yang terindikasi terlibat korupsi,” katanya.

  • Begal Resahkan Pengendara di Suramadu, Aba Syafi Serukan Pengamanan Ketat

    Begal Resahkan Pengendara di Suramadu, Aba Syafi Serukan Pengamanan Ketat

    Bangkalan (beritajatim.com) – Dugaan aksi pembegalan yang terjadi di Jembatan Suramadu belakangan ini semakin meresahkan pengendara, khususnya pengguna roda dua. Meski demikian, hingga saat ini belum ada petugas yang melakukan patroli selama 24 jam di jembatan terpanjang di Jawa Timur tersebut.

    Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB Dapil Jatim XI Madura, H. Syafiuddin, menyatakan pentingnya kehadiran petugas patroli untuk menjaga keamanan di jembatan yang menghubungkan Bangkalan dan Surabaya. Menurutnya, Jembatan Suramadu memiliki potensi besar dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan tindak kejahatan.

    “Memang perlu ada petugas yang melakukan patroli di sepanjang jembatan itu,” tegas Syafiuddin, Minggu (22/12/2024).

    Politisi yang akrab disapa Aba Syafi itu juga mengungkapkan bahwa dirinya telah mengajukan permohonan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menyediakan petugas jaga di Jembatan Suramadu. Langkah tersebut, menurutnya, sangat mendesak guna mencegah penyalahgunaan fasilitas umum oleh pihak tak bertanggung jawab.

    “Sudah saya sampaikan itu sebelumnya namun belum bisa diakomodir. Namun nanti akan saya sampaikan lagi ke PUPR supaya bisa disediakan petugas patroli di jembatan itu,” pungkasnya. [sar/but]

  • BMKG Ungkap Musim Hujan Tahun Ini Berbeda, Apa Penyebabnya?

    BMKG Ungkap Musim Hujan Tahun Ini Berbeda, Apa Penyebabnya?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkap kondisi musim hujan tahun ini di Indonesia berbeda dari tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan sejumlah daerah terdampak bencana hidrometeorologi.

    Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan musim hujan tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena fenomena La Nina lemah, yang mengakibatkan anomali suhu permukaan laut di Samudra Pasifik menjadi lebih dingin dari biasanya.

    “Tahun lalu yang terjadi adalah El Nino dan bersifat kering, sementara tahun ini adalah La Nina lemah. Hal inilah yang menjadi booster pertumbuhan awan-awan hujan, sehingga intensitas dan volume hujan meningkat,” kata Dwikorita dalam keterangannya, Sabtu (21/12).

    “Bagi Indonesia fenomena ini menyebabkan peningkatan curah hujan di hampir sebagian besar wilayah yang berkisar 20-40 persen,” lanjut dia.

    Selain itu, Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudra juga dikepung oleh bibit siklon yang mengakibatkan angin kencang, gelombang tinggi, dan cuaca ekstrem.

    Dinamika atmosfer seperti Madden-Julian Oscillation (MJO) dan potensi seruakan udara dingin (cold surge) yang bergerak dari Siberia menuju wilayah barat Indonesia, juga diproyeksikan aktif selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).

    “Saat ini Indonesia tengah berada di puncak musim penghujan. Kondisi ini ditambah La Nina serta kombinasi aktif Madden-Julian Oscillation, gelombang Rossby, gelombang Kelvin, serta konvektif lokal di wilayah barat, selatan, dan tengah Indonesia memperkuat dinamika atmosfer yang mendukung terjadinya hujan lebat di berbagai daerah,” jelas dia.

    Oleh karena itu, sejak November BMKG terus mengeluarkan peringatan dini terkait potensi bencana hidrometeorologi. Selain mengimbau masyarakat di wilayah rawan bencana, BMKG juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan potensi bencana.

    Sebelumnya, merujuk data prakiraan hujan BMKG, hampir seluruh wilayah Tanah Air diperkirakan berpotensi diguyur hujan lebat selama Desember dengan intensitas lebih dari 200 mm.

    Dwikorita mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap potensi cuaca ekstrem, khususnya pada periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). Menurut dia kondisi ini dipicu oleh sejumlah faktor, di antaranya fenomena La Nina yang mengakibatkan potensi penambahan curah hujan hingga 20-40 persen.

    Fenomena ini disebut akan berlangsung mulai akhir tahun 2024 hingga setidaknya April 2025.

    Dwikorita, dalam rapat bersama Komisi V DPR RI beberapa waktu lalu, juga mewanti-wanti bencana banjir besar di wilayah Jabodetabek pada tahun 2020 berpotensi terulang kembali di awal 2025.

    Ia mengatakan dua fenomena iklim dapat berdampak pada skenario terburuk curah hujan ekstrem hingga banjir bandang seperti yang pernah terjadi di Jabodetabek empat tahun lalu.

    Hal ini turut disebabkan oleh pergerakan seruak udara dingin dari dataran tinggi Siberia. BMKG, kata dia, sudah mendeteksi potensi masuknya seruak dingin tersebut ke wilayah Indonesia.

    “Sejak minggu lalu kami mendeteksi adanya potensi masuknya seruak udara dingin dari dataran tinggi Siberia. Kemudian diprediksi mulai Desember ini sudah bergerak mengarah ke wilayah Indonesia,” Jelas Dwikorita.

    “Diprediksi landing-nya ini kira-kira sekitar tanggal 20 Desember sampai sekitar 29 Desember,” ujar dia menambahkan.

    Dwikorita menjelaskan seruak dingin menyebabkan terjadinya angin kencang, gelombang tinggi, dan peningkatan curah hujan. Kecepatan angin dan peningkatan gelombang tinggi ini akan terjadi terutama di Laut Natuna.

    Di wilayah barat Indonesia, seruak dingin ini dalam skenario terburuk dapat menyebabkan banjir parah yang menerjang Jakarta pada 2020.

    “Kemudian kalau saat landing ke Indonesia bagian barat yaitu Jawa Barat, Lampung, kemudian Banten, DKI. Skenario terburuk itu meningkatkan curah hujan dengan intensitas yang ekstrem,” kata Dwikorita.

    “Contoh yang sudah terjadi di tahun 2020 di bulan Januari kondisi terparah adalah Jabodetabek banjir saat itu. Itu akibat kami mendeteksi seruak udara dingin tadi,” imbuhnya.

    (tim/dmi)

  • Libur Nataru, Anggota DPR Minta Pemerintah Antisipasi Lonjakan Kendaraan dan Cuaca Ekstrem

    Libur Nataru, Anggota DPR Minta Pemerintah Antisipasi Lonjakan Kendaraan dan Cuaca Ekstrem

    Bangkalan (beritajatim.com) – Jelang Libur Nataru (Natal dan Tahun Baru) 2025 anggota DPR RI meminta pemerintah melakukan sejumlah upaya antisipasi adanya lonjakan kendaraan.

    Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB Syafiuddin meminta pemerintah memperhatikan masalah tersebut. Ia juga meminta agar pemerintah melakukan antisipasi sehingga masyarakat bisa berlibur dengan aman dan nyaman.

    “Ini menjadi masalah setiap tahun. Sehingga harus diantisipasi dan dipersiapkan lebih awal. Sehingga masyarakat bisa berlibur dengan nyaman,” ujarnya, Jumat (19/12/2024).

    Ia juga meminta agar dipersiapkan penerapan rekayasa lalu lintas, pelebaran jalan tol, dan pembukaan jalur-jalur alternatif lebih awal. Langkah tersebut diyakini bisa meminimalisir adanya kemacetan panjang. “Antisipasi perlu dilakukan terutama pada titik-titik rawan,” imbuhnya.

    Tak hanya itu, Syafi juga menyoroti adanya lonjakan penumpang transportasi umum. Sebab diprediksi akan terjadi peningkatan lonjakan penumpang. Terutama pada wilayah yang memiliki tujuan destinasi wisata.

    “Selain itu cuaca ekstrem juga perlu menjadi perhatian penting karena potensi bencana bisa terjadi dalam kondisi cuaca yang tidak bisa ditebak ini,” pungkasnya.

    Ia berharap, pemerintah segera melakukan upaya antisipasi lebih awal sehingga masyarakat bisa menikmati libur Nataru 2025 dengan lancar. [sar/suf]