Kementrian Lembaga: Komisi V DPR

DPR: Layanan Darurat di Surabaya Lamban, Balap Liar Memakan Korban

Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi V DPR RI, Reni Astuti turut menyoroti kasus kecelakaan yang menewaskan seorang ibu rumah tangga di Surabaya. Ibu tersebut diduga menjadi korban tabrak lari oleh pebalap liar.

Usai berkunjung di rumah duka di Jalan Simo Gunung Barat Tol III, Surabaya, Reni menyoalkan lambannya respon command center serta menyayangkan masih maraknya aksi trek-trekan di kalangan remaja Surabaya.

Ia meminta, Pemkot Surabaya bersama pihak kepolisian untuk menaruh perhatian serius terkait dua permasalahan tersebut. “Surabaya harus zero balap liar, yang sangat membahayakan warga,” kata Reni, Selasa (7/1/2025).

Soal lambannya respon dari layanan darurat milik Pemkot Surabaya, Reni menyebutkan bahwa saat anak sulung korban menghubungi layanan 112 pada pukul 04.08 WIB, butuh waktu 20 menit hingga petugas menerima laporan.

“Memang ambulance datang cepat, tapi yang perlu dikoreksi adalah penerima telepon. Kalau memang ada kelalaian di jam itu, harus dicari tahu kenapa. Apakah memang tidak diangkat atau bagaimana?,” tanya dia.

“Kalau memang ada indisipliner dari petugas penerima telepon, harus disanksi. Karena, saat ditelepon ada nada dering. Berarti, ini yang perlu dievaluasi, apakah memang tidak masuk ke sistem atau masuk tapi tidak ada yang mengangkat, ini penting,” tambahnya.

Karena itu, dalam hal ini, Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyarankan agar Pemkot Surabaya meninjau kembali fasilitas dan layanan yang ada, termasuk sistem komunikasi darurat.

Di samping itu, Reni juga menyayangkan masih maraknya aksi balap liar atau trek-trekan yang sering terjadi di Surabaya, terutama di dalam kota. Ia meminta Pemkot Surabaya dan pihak berwenang untuk lebih fokus mengawasi dan menindaklanjuti permasalahan tersebut.

Lebih lanjut, Reni juga mengusulkan agar Pemkot Surabaya segera melakukan penjaringan anak-anak muda yang masih kerap melakukan aksi balap liar untuk kemudian dilakukan edukasi dan pembinaan.

Mengingat, Surabaya sebenarnya juga memiliki Sirkuit GBT, yang berlokasi di Stadion Gelora Bung Tomo. Sirkuit tersebut memang disediakan sebagai tempat alternatif bagi remaja yang gemar balap liar.

“Saya kira anak-anak yang suka balap liar, harus dijaring untuk diedukasi. Jangan-jangan anak-anak tidak tahu kalau di GBT ada wadah, jangan-jangan wadah itu juga ada biayanya, sehingga anak-anak tidak mau menggunakan. Maka, harus dilakukan pendekatan sosiologis,” kata Reni.

Anggota Komisi V DPR RI, Reni Astuti saat berkunjung ke rumah duka di Jalan Simo Gunung Barat Tol III, Surabaya

Ia menambahkan, seyogyanya Sirkuit GBT memberikan sesi tertentu untuk memfasilitasi anak-anak yang memiliki bakat, terutama bagi mereka yang merupakan anak dari keluarga kurang mampu.

“Ini supaya mereka tidak balap liar di jalanan. Tapi, kalau akses di Sirkuit GBT memang susah bahkan ada biaya misalkan, berarti informasi terkait dengan penggunaan fasilitas di sana harus terinformasikan. Terutama pada mereka yang punya hobi,” papar Reni.

Sebagai langkah ke depan, Reni berharap Pemkot Surabaya dan seluruh stakeholder dapat melakukan pendekatan yang lebih humanis dan edukatif terhadap generasi muda, terutama mereka yang terlibat dalam balap liar.

Seperti diketahui, Shinta Iryani (43), seorang ibu rumah tangga meninggal dunia, diduga menjadi korban tabrak lari oleh pembalap liar di Jalan Diponegoro Surabaya pada Minggu, 5 Januari 2025 pukul 04.00 WIB. Korban meninggal akibat mengalami pendarahan hebat di bagian kepala. [ipl/beq]

07/01/2025 16:35
Prabowo Akan Evaluasi PSN yang Dianggap Tidak Menguntungkan

Jakarta –

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai kurang menguntungkan bagi perekonomian Indonesia akan dievaluasi oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Pak Prabowo juga akan juga melakukan hal-hal kecil untuk rakyat, untuk kemudian bagaimana supaya me-evaluasi yang namanya proyek-proyek strategis nasional yang kurang menguntungkan,” katanya di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Meski begitu, Dasco tidak menjelaskan lebih lanjut terkait proyek apa saja yang akan dievaluasi. Ia menyatakan keputusan tersebut nantinya akan berada di tangan pemerintah.

“Rinciannya gimana itu nanti dari pemerintah dong,” katanya.

Dasco menyebutkan evaluasi terhadap proyek strategis nasional ini akan membuat beberapa pihak merasa tidak senang dengan keputusannya. Ia mengungkapkan bahwa Prabowo akan tetap bertekad dalam melakukan evaluasi terhadap PSN yang dianggap tidak menguntungkan rakyat.

“Prabowo tetap bertekad bahwa ini harus dilakukan apapun itu risikonya,” katanya.

Selain itu, Dasco mengatakan bahwa Prabowo Subianto kini tengah melakukan berbagai upaya pembenahan dan efisiensi di berbagai lini pemerintahan. Salah satunya memangkas berbagai anggaran yang berada di Kementerian dan Lembaga.

“Yang saya kemarin ikuti adalah pengeluaran ATK untuk seluruh kementerian dan lembaga ini jumlahnya Rp44,4 triliun. Hanya belanja saya. Dan itu dilakukan efisiensi terhadap pengeluaran kementerian dan lembaga,” katanya.

Adapun sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI-P, Edi Purwanto. Edi mengkritik sejumlah pembangunan proyek strategis nasional (PSN) di Pulau Sumatera disebut-sebut dalam kondisi mangkrak. Selain itu, kualitas bangunan juga menjadi salah satu permasalahan yang juga kerap ditemukan.

“Saya lihat ada beberapa PSN yang memang posisi hari ini banyak yang mangkrak,” kata Edi, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri PU di Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

“Harapan kita mungkin, mumpung Pak Menteri (Pekerjaan Umum) baru, cek ada berapa sih program-program yang sudah menghabiskan uang triliunan bahkan ratusan triliun tapi mangkrak,” sambungnya.

Menurutnya, bendungan yang berlokasi di Sarolangun ini mangkrak dan tidak jelas fungsinya. Ia berharap agar Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dapat segera meninjau proyek-proyek tersebut.

“Mohon nanti ditinjau secara bersama-sama. Treatment-nya apa yang harus dilakukan. Karena setahu saya sudah 209 lebih bendungan di Sarolangun tapi nggak berfungsi,” ujarnya.

(kil/kil)

07/01/2025 16:18
Biaya Haji 2025 Turun, Jemaah Bayar Rp 55,4 Juta – Page 3

Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi V DPR RI, Senin, (6/12/2025) memutuskan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp 89,41 juta untuk jemaah reguler. Angka tersebut turun dibandingkan BPIH 2024 sebesar Rp 93,4 juta.

Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menyampaikan, turunnya BPIH berdampak juga pada berkurangnya Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 2025 atau biaya yang harus dikeluarkan jemaah haji reguler. Porsi biaya yang ditanggung jemaah dengan nilai manfaat yang dikelola BPKH diputuskan dengan perbandingan 62 persen berbanding 38 persen.

“Dengan proporsi tersebut, biaya yang dikeluarkan jemaah haji reguler tahun ini hanya Rp 55,43 juta, turun dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp 56,04 juta rupiah,” kata Fadlul dalam keterangan diterima, Selasa, (7/1/2025).

Fadlul menambahkan, sisa sebesar Rp 33,98 juta ditanggung menggunakan dana nilai manfaat yang diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji yang dikelola oleh BPKH.

“Adapun total nilai manfaat yang digelontorkan untuk mendukung pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 mencapai Rp 6,83 triliun,” ungkap dia.

Fadlul mencatat, ada tiga poin penting dari keberhasilan pemerintah menurunkan biaya haji 2025. Pertama, menjadikan biaya haji lebih terjangkau bagi jemaah dengan tidak meninggalkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Kedua, yaitu sustainabilitas keuangan haji turut terjaga dengan baik. Ketiga, menjaga asas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana haji.

Fadlul pun memastikan, BPKH siap melaksanakan keputusan yang disepakati pemerintah dan DPR.

“Kami memastikan ketersediaan dana tepat waktu oleh BPKH untuk pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025,” yakin dia.

07/01/2025 10:10
Ongkos Haji 2025 Turun, BPKH Gelontorkan Nilai Manfaat Total Rp 6,83 Triliun – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi V DPR RI, Senin, (6/12/2025) memutuskan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp 89,41 juta untuk jemaah reguler. Angka tersebut turun dibandingkan BPIH 2024 sebesar Rp 93,4 juta.

Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menyampaikan, turunnya BPIH berdampak juga pada berkurangnya Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 2025 atau biaya yang harus dikeluarkan jemaah haji reguler. Porsi biaya yang ditanggung jemaah dengan nilai manfaat yang dikelola BPKH diputuskan dengan perbandingan 62 persen berbanding 38 persen.

“Dengan proporsi tersebut, biaya yang dikeluarkan jemaah haji reguler tahun ini hanya Rp 55,43 juta, turun dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp 56,04 juta rupiah,” kata Fadlul dalam keterangan diterima, Selasa, (7/1/2025).

Fadlul menambahkan, sisa sebesar Rp 33,98 juta ditanggung menggunakan dana nilai manfaat yang diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji yang dikelola oleh BPKH.

“Adapun total nilai manfaat yang digelontorkan untuk mendukung pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 mencapai Rp 6,83 triliun,” ungkap dia.

Fadlul mencatat, ada tiga poin penting dari keberhasilan pemerintah menurunkan biaya haji 2025. Pertama, menjadikan biaya haji lebih terjangkau bagi jemaah dengan tidak meninggalkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Kedua, yaitu sustainabilitas keuangan haji turut terjaga dengan baik. Ketiga, menjaga asas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana haji.

Fadlul pun memastikan, BPKH siap melaksanakan keputusan yang disepakati pemerintah dan DPR.

“Kami memastikan ketersediaan dana tepat waktu oleh BPKH untuk pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025,” yakin dia.

Menurutnya, kemampuan BPKH dalam menanggung biaya haji melalui dana nilai manfaat tak lepas dari sejumlah terobosan dalam optimalisasi dana umat yang dikelola. Salah satunya, dengan mendirikan anak usaha yang masuk dalam ekosistem perhajian sejak tahun 2023 yakni BPKH Limited.

“BPKH Limited telah mengelola sejumlah aset produktif berupa hotel di Mekkah, Madinah, dan Jeddah yang seluruh keuntungannya digunakan untuk menambah nilai manfaat bagi kepentingan jemaah haji Indonesia,” tutur Fadlul.

“BPKH berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun, dan menjaga keberlanjutan dana haji yang telah dikelola dengan prudent dan profesional,” imbuhnya menandasi.

07/01/2025 09:05
DPR Dukung Langkah Erick Thohir Jadikan Terminal 2F sebagai Terminal Khusus Haji dan Umrah – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, mengapresiasi Menteri BUMN Erick Thohir yang menjadikan Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta sebagai terminal khusus untuk keberangkatan dan kedatangan jemaah haji dan umrah.

Langkah ini dinilai Sudjatmiko sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah, sekaligus mendukung kelancaran ibadah umat Islam.

“Terminal khusus ini tidak hanya akan memberikan kenyamanan bagi jemaah, tetapi juga mempermudah proses keberangkatan dan kedatangan,” ujar Sudjatmiko kepada wartawan, Sabtu (4/1/2025).

Sudjatmiko juga menyampaikan pentingnya infrastruktur yang memadai untuk mendukung peningkatan kuota haji yang terus berkembang.

Dia menyampaikan Indonesia mendapatkan kuota sebanyak 229.000 jemaah Tahun 2023.

Pada Tahun 2024, kuota haji meningkat menjadi 241.000 jemaah, yang merupakan kuota terbesar dalam sejarah penyelenggaraan haji di Indonesia.

Dari jumlah tersebut, 213.320 jemaah adalah haji reguler dan 27.680 jemaah adalah haji khusus.

Sementara itu, pada 2025, Indonesia telah mengajukan kuota sebesar 250.000 jemaah kepada Pemerintah Arab Saudi.

Namun, kuota resmi yang ditetapkan sementara adalah 221.000 jemaah, ditambah 2.210 petugas haji.

Sudjatmiko berharap, dengan adanya terminal khusus ini, pemerintah dapat terus berkoordinasi untuk memastikan layanan terbaik bagi jemaah, termasuk dalam mengantisipasi peningkatan jumlah jemaah haji di masa mendatang.

“Keberadaan Terminal 2F sebagai terminal khusus harus disertai dengan fasilitas terbaik, mulai dari ruang tunggu, akses transportasi, hingga layanan imigrasi yang cepat dan nyaman. Dengan begitu, pengalaman ibadah haji dan umrah akan semakin berkesan bagi jemaah,” kata dia.

Terminal khusus ini, dia berharap dapat mendukung pelaksanaan ibadah haji dan umrah yang lebih efisien, terutama bagi Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah jemaah haji terbanyak di dunia.

Sudjatmiko juga mendorong kementerian terkait untuk terus meningkatkan sinergi dalam pelayanan, baik dari sisi transportasi darat, udara, maupun proses administrasi di dalam negeri dan Arab Saudi.

“Semoga ini menjadi langkah awal menuju pelayanan haji dan umrah yang lebih profesional, modern, dan sesuai harapan umat,” pungkasnya.

04/01/2025 23:40
Industri Penerbangan Masih Hadapi Tantangan Berat, Komisi V DPR Dorong Keberpihakan Pemerintah

loading…

Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda mendorongan keberpihakkan pemerintah agar ekosistem industri penerbangan mampu menyediakan layanan terjangkau dan berkualitas kepada konsumen. FOTO/DOK.DPR

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda melihat industri penerbangan di Tanah Air masih menghadapi berbagai tantangan berat di 2025. Dibutuhkan keberpihakkan pemerintah agar ekosistem industri penerbangan mampu menyediakan layanan terjangkau dan berkualitas kepada konsumen.

“Kami menilai saat ini perlu ada kajian serius untuk mengarustamakan transportasi udara untuk memperlancar konektivitas Indonesia sebagai negara kepulauan. Maka satu-satunya jalan agar hal itu terwujud adalah dengan menciptakan ekosisitem industri penerbangan yang terjangkau dan berkualitas kepada masyarakat luas. Dan saat ini kita belum sampai pada titik itu,” kata Syaiful Huda, Kamis (2/1/2025).

Untuk diketahui, dari hasil kajian Indonesia National Air Carrier Association (INACA), industri penerbangan Indonesia di 2025 masih menghadapi berbagai tantangan berat. Di antaranya tingginya biaya penerbangan karena naiknya kurs dolar Amerika, tingginya harga avtur, dan suku cadang pesawat, serta masih belum direvisinya aturan batas tarif atas dan bawah tiket pesawat. Selain itu, bea masuk untuk impor suku cadang pesawat masih relatif tinggi, adanya backlog pesawat dan suku cadang serta turunnya daya beli masyarakat.

Huda mengatakan, kajian INACA merupakan fakta yang sehari-hari dihadapi oleh berbagai maskapai di Tanah Air. Situasi ini membuat ekosistem penerbangan di Indonesia belum menjadi industri ramah bagi para investor.

“Kondisi ini akhirnya berdampak pada belum dipilihnya jasa penerbangan sebagai opsi utama transportasi antar kota maupun antara pulau di Indonesia oleh masyarakat,” katanya.

Padahal dari berbagai kajian, kata Huda, ekosistem penerbangan yang kuat akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi seiring terpangkasnya waktu pergerakan individu maupun pengiriman barang ke berbagai wilayah Indonesia. Saat ini kontribusi industri industri penerbangan nasional dan sektor-sektor terkait seperti pariwisata dan perdagangan terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia cukup tinggi.

“Di tahun 2023 misalnya mencapai USD62,6 miliar atau Rp1.001,6 trilliun (kurs Rp 16.000), setara 4,6% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sektor ini juga menyerap sedikitnya 6 juta tenaga kerja,” katanya.

Politikus PKB ini menegaskan butuh keberpihakkan pemerintah agar industri penerbangan menjadi tulang punggung konektivitas nasional. Terutama memberikan kelonggaran bea dan pajak terutama untuk angkutan penerbangan perintis di berbagai pelosok Tanah Air.

“Selain itu pemerintah harus terus berkoordinasi dengan maskapai penerbangan nasional untuk memastikan manajemen keselamatan benar-benar diterapkan. Hal ini untuk meminimalkan berbagai potensi kecelakaan udara yang memicu banyak korban,” katanya.

(abd)

02/01/2025 15:33
Komisi V DPR Sebut Industri Penerbangan Masih Hadapi Tantangan Berat, Butuh Keberpihakan Pemerintah – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Industri penerbangan di tanah air masih menghadapi berbagai tantangan berat di tahun 2025.

Dibutuhkan keberpihakkan pemerintah agar ekosistem industri penerbangan mampu menyediakan layanan terjangkau dan berkualitas kepada konsumen.

“Kami menilai saat ini perlu ada kajian serius untuk mengarustamakan transportasi udara untuk memperlancar konektivitas Indonesia sebagai negara kepulauan. Maka satu-satunya jalan agar hal itu terwujud adalah dengan menciptakan ekosisitem industri penerbangan yang terjangkau dan berkualitas kepada masyarakat luas. Dan saat ini kita belum sampai pada titik itu,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda, Kamis (2/1/2025).

Untuk diketahui dari hasil kajian Indonesia National Air Carrier Association (INACA) industri penerbangan Indonesia di tahun 2025 masih menghadapi berbagai tantangan berat.

Di antaranya masih tingginya biaya penerbangan karena naiknya kurs dolar Amerika, tingginya harga avtur dan suku cadang pesawat serta masih belum direvisinya aturan batas tarif atas dan bawah tiket pesawat.

Selain itu bea masuk untuk impor suku cadang pesawat masih relatif tinggi, adanya backlog pesawat dan suku cadang serta turunnya daya beli masyarakat.

Huda mengatakan kajian INACA merupakan fakta yang sehari-hari dihadapi oleh berbagai maskapai di tanah air.

Situasi ini membuat ekosistem penerbangan di Indonesia belum menjadi industri ramah bagi para investor.

“Kondisi ini akhirnya berdampak pada belum dipilihnya jasa penerbangan sebagai opsi utama transportasi antar kota maupun antara pulau di Indonesia oleh masyarakat,” katanya.

Padahal dari berbagai kajian, kata Huda ekosistem penerbangan yang kuat akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi seiring terpangkasnya waktu pergerakan individu maupun pengiriman barang ke berbagai wilayah Indonesia.

Saat ini kontribusi industri industri penerbangan nasional dan sektor-sektor terkait seperti pariwisata dan perdagangan terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia cukup tinggi.

“Di tahun 2023 misalnya mencapai USD 62,6 miliar atau Rp 1.001,6 trilliun (kurs Rp 16.000), setara 4,6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sektor ini juga menyerap sedikitnya 6 juta tenaga kerja,” katanya.

Politisi PKB ini menegaskan butuh keberpihakkan pemerintah agar industri penerbangan menjadi tulang punggung konektivitas nasional. Terutama memberikan kelonggaran bea dan pajak terutama untuk angkutan penerbangan perintis di berbagai pelosok tanah air.

“Selain itu pemerintah harus terus berkoordinasi dengan maskapai penerbangan nasional untuk memastikan manajemen keselamatan benar-benar diterapkan. Hal ini untuk meminimalkan berbagai potensi kecelakaan udara yang memicu banyak korban,” pungkasnya.

02/01/2025 12:38
Industri Penerbangan Masih Hadapi Tantangan Berat, DPR: Butuh Keberpihakan Pemerintah – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Industri penerbangan di tanah air masih menghadapi berbagai tantangan berat di tahun 2025. Dibutuhkan keberpihakkan pemerintah agar ekosistem industri penerbangan mampu menyediakan layanan terjangkau dan berkualitas kepada konsumen.

“Kami menilai saat ini perlu ada kajian serius untuk mengarustamakan transportasi udara untuk memperlancar konektivitas Indonesia sebagai negara kepulauan. Maka satu-satunya jalan agar hal itu terwujud adalah dengan menciptakan ekosisitem industri penerbangan yang terjangkau dan berkualitas kepada masyarakat luas. Dan saat ini kita belum sampai pada titik itu,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda, Kamis (2/1/2025).

Untuk diketahui, dari hasil kajian Indonesia National Air Carrier Association (INACA) industri penerbangan Indonesia di tahun 2025 masih menghadapi berbagai tantangan berat. Di antaranya masih tingginya biaya penerbangan karena naiknya kurs dolar Amerika, tingginya harga avtur dan suku cadang pesawat serta masih belum direvisinya aturan batas tarif atas dan bawah tiket pesawat.

Selain itu bea masuk untuk impor suku cadang pesawat masih relatif tinggi, adanya backlog pesawat dan suku cadang serta turunnya daya beli masyarakat.

Huda mengatakan, kajian INACA merupakan fakta yang sehari-hari dihadapi oleh berbagai maskapai di tanah air. Situasi ini membuat ekosistem penerbangan di Indonesia belum menjadi industri ramah bagi para investor.

“Kondisi ini akhirnya berdampak pada belum dipilihnya jasa penerbangan sebagai opsi utama transportasi antar kota maupun antara pulau di Indonesia oleh masyarakat,” katanya.

02/01/2025 11:49
Kasus DJKA, JCW Soroti Dugaan Keterlibatan Bupati Pati Terpilih Sudewo: Aneh kalau Belum Tersangka

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Jateng Corruption Watch (JCW) menyoroti kasus dugaan korupsi serta suap pengadaan barang-jasa pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementrian Perhubungan (Kemenhub).

Terlebih, kasus tersebut turut menyeret nama calon Bupati Pati terpilih, Sudewo.

Politikus Gerindra tersebut beberapa kali telah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta dihadirkan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang.

Koordinator Jateng Coorruption Watch, Kahar Muamalsyah, mengatakan kasus ini sudah menjadi perhatian organisasi antirasuah tersebut, jauh sebelum Sudewo mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024, dan pada akhirnya keluar sebagai Bupati Pati terpilih.

“Saat itu, saat masih penjaringan calon kepala daerah, kami sudah menyoroti sejumlah nama yang diduga bermasalah, karena terindikasi terlibat korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Tidak hanya Sudewo,” kata kahar dalam keterangannya, Selasa (31/12/2024).

Dituturkan Kahar, memang secara hukum belum ada putusan atau ketatapan hukum yang menyebut Sudewo, mantan Anggota Komisi V DPR RI, terlibat dalam korupsi pengadaan barang-jasa di Dirjen Perkeretaapian Kemenhub. Namun, indikasinya sudah jelas dan kuat.

Terlebih, sambung dia, penyidik KPK pernah menyita uang tunai bernilai sekitar Rp3 miliar dari kediaman Sudewo, dalam kasus tersebut. Oleh karenanya, menurut dia, aneh kalau hingga saat ini Sudewo belum ditetapkan sebagai tersangka.

“Uang yang disita itu kan sebagai barang bukti adanya keterlibatan yang bersangkutan,” ucapnya.

Menurut Kahar, bilamana memang Sudewo dinilai tak bersalah dalam kasus ini, KPK sudah seyogyanya KPK menjelaskan kepada publik, peran yang bersangkutan dalam kasus ini seperti apa.

“Kami berharap, penegakan hukum dilakukan secara benar, tanpa tebang pilih. Penegakan hukum dilakukan dengan asas equality before the law, semua sama di depan hukum,” tegasnya.

Sebelumnya dilansir Tribunnews.com, Gerakan Masyarakat Peduli Pati (Germas PP) mendesak KPK agar tak tebang pilih dalam penuntasan kasus suap dan korupsi pengadaan barang-jasa di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun anggaran 2020–2022.

Germas PP menggelar unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasinya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/12/2024), kemarin.

Perwkilan Germas PP menyampaikan, KPK dinilai telah cukup memiliki bukti keterlibatan Sudewo, politikus Gerindra mantan anggota Komisi V DPR yang kini menjadi Bupati Pati terpilih tersebut.

Penyitaan uang senilai Rp3 miliar dari kediaman Sudewo sudah menjadi bukti keterlibatan yang bersangkutan, dalam pusaran kasus suap dan korupsi ini.

“KPK jangan tebang pilih, penerima suap yang lain sudah jadi tersangka dan diseret ke persidangan,” katanya.

Penyitaan uang itu terungkap dalam sidang kasus dugaan suap proyek DJKA dengan terdakwa Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan di Pengadilan Tipikor Semarang, beberapa waktu lalu.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (9/11/2023) silam. Sudewo membantah telah menerima suap terkait proyek pengadaan barang-jasa di DJKA.

Menurut dia, uang disita penyidik KPK sebagian merupakan gajinya sebagai anggota DPR RI dan sebagian lainnya dari merupakan hasil dari usaha pribadinya.

Terpisah, Presiden Prabowo Subianto cum Ketua Umum Gerindra menegaskan tak akan melindungi kadernya bilamana ada yang melakukan korupsi.

Hal itu disampaikan saat Prabowo menghadiri HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (12/12/2024).

“Jangan karena kau merasa Gerindra, kau berbuat menyimpang berbuat seenaknya, kau berharap Gerindra melindungi kau tidak,” ujar Prabowo, dikutip Tribunnews.com. (*)

31/12/2024 13:00
Kasus Suap DJKA, JCW Soroti Dugaan Keterlibatan Bupati Pati Terpilih: Aneh, Kalau Belum Tersangka

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Jateng Corruption Watch (JCW) menyoroti kasus dugaan korupsi serta suap pengadaan barang-jasa pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementrian Perhubungan (Kemenhub).

Terlebih, kasus tersebut turut menyeret nama calon Bupati Pati terpilih, Sudewo. Politikus Gerindra tersebut beberapa kali telah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta dihadirkan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang.

Koordinator Jateng Coorruption Watch, Kahar Muamalsyah, mengatakan kasus ini sudah menjadi perhatian organisasi antirasuah tersebut, jauh sebelum Sudewo mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024, dan pada akhirnya keluar sebagai Bupati Pati terpilih.

“Saat itu, saat masih penjaringan calon kepala daerah, kami sudah menyoroti sejumlah nama yang diduga bermasalah, karena terindikasi terlibat korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Tidak hanya Sudewo,” kata kahar dalam keterangannya, Selasa (31/12/2024).

Dituturkan Kahar, memang secara hukum belum ada putusan atau ketatapan hukum yang menyebut Sudewo, mantan Anggota Komisi V DPR RI, terlibat dalam korupsi pengadaan barang-jasa di Dirjen Perkeretaapian Kemenhub. Namun, indikasinya sudah jelas dan kuat.

Terlebih, sambung dia, penyidik KPK pernah menyita uang tunai bernilai sekitar Rp3 miliar dari kediaman Sudewo, dalam kasus tersebut. Oleh karenanya, menurut dia, aneh kalau hingga saat ini Sudewo belum ditetapkan sebagai tersangka.

“Uang yang disita itu kan sebagai barang bukti adanya keterlibatan yang bersangkutan,” ucapnya.

Menurut Kahar, bilamana memang Sudewo dinilai tak bersalah dalam kasus ini, KPK sudah seyogyanya KPK menjelaskan kepada publik, peran yang bersangkutan dalam kasus ini seperti apa.

“Kami berharap, penegakan hukum dilakukan secara benar, tanpa tebang pilih. Penegakan hukum dilakukan dengan asas equality before the law, semua sama di depan hukum,” tegasnya.

Sebelumnya dilansir Tribunnews.com, Gerakan Masyarakat Peduli Pati (Germas PP) mendesak KPK agar tak tebang pilih dalam penuntasan kasus suap dan korupsi pengadaan barang-jasa di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun anggaran 2020–2022.

Germas PP menggelar unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasinya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/12/2024), kemarin.

Perwkilan Germas PP menyampaikan, KPK dinilai telah cukup memiliki bukti keterlibatan Sudewo, politikus Gerindra mantan anggota Komisi V DPR yang kini menjadi Bupati Pati terpilih tersebut.

Penyitaan uang senilai Rp3 miliar dari kediaman Sudewo sudah menjadi bukti keterlibatan yang bersangkutan, dalam pusaran kasus suap dan korupsi ini.

“KPK jangan tebang pilih, penerima suap yang lain sudah jadi tersangka dan diseret ke persidangan,” katanya.

Penyitaan uang itu terungkap dalam sidang kasus dugaan suap proyek DJKA dengan terdakwa Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan di Pengadilan Tipikor Semarang, beberapa waktu lalu.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (9/11/2023) silam. Sudewo membantah telah menerima suap terkait proyek pengadaan barang-jasa di DJKA.

Menurut dia, uang disita penyidik KPK sebagian merupakan gajinya sebagai anggota DPR RI dan sebagian lainnya dari merupakan hasil dari usaha pribadinya.

Terpisah, Presiden Prabowo Subianto cum Ketua Umum Gerindra menegaskan tak akan melindungi kadernya bilamana ada yang melakukan korupsi.

Hal itu disampaikan saat Prabowo menghadiri HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (12/12/2024).

“Jangan karena kau merasa Gerindra, kau berbuat menyimpang berbuat seenaknya, kau berharap Gerindra melindungi kau tidak,” ujar Prabowo, dikutip Tribunnews.com. (*)

31/12/2024 12:56