Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi V DPR

  • Anggaran Diblokir, Menteri PU Pusing Ditanya Progres IKN

    Anggaran Diblokir, Menteri PU Pusing Ditanya Progres IKN

    GELORA.CO -Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo agak sedikit geram ketika ditanya wartawan mengenai progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Ia menegaskan bahwa anggaran untuk IKN kini masih diblokir imbas efisiensi yang digaungkan Kementerian Keuangan.

      

    “Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada (ditanya) progres,” tegas Dody kepada wartawan usai rapat dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Februari 2025.

    Meredakan emosinya, Dody pun berkelakar bahwa progres yang ada hanya untuk “makan siang menteri.” 

    Kendati demikian, Dody tetap menjelaskan progres pembangunan IKN pada tahun 2024, tercatat mencapai 87,9 persen dari alokasi anggaran tahun lalu.

    Untuk 2024, dukungan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum untuk IKN sebesar Rp 40,29 triliun. 

    Di sisi lain meskipun anggaran untuk 2025 diblokir, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memastikan pembangunan IKN tetap berlanjut.

    “Setelah menyelesaikan pembangunan Istana Negara dan Istana Garuda, fokus kini beralih ke pembangunan kawasan serta fasilitas legislatif dan yudikatif,” jelas AHY.

    Kini pembangunan IKN juga menjadi tugas pokok Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) di bawah pimpinan Basuki Hadimuljono. 

  • Menteri PU sebut belum belanjakan anggaran IKN tahun 2025

    Menteri PU sebut belum belanjakan anggaran IKN tahun 2025

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI Dody Hanggodo mengungkapkan pihaknya masih belum merealisasikan atau membelanjakan anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun 2025.

    Tindakannya itu menyusul adanya efisiensi anggaran Kementerian PU yang mencapai Rp81,38 triliun, dan hanya menyisakan anggaran pada tahun ini sebesar Rp29,57 triliun saja.

    “Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada semua. Kan tadi saya bilang, anggaran kita diblokir semua, (jadi belum bisa) tanya progres,” kata Menteri Dody saat ditemui usai Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat (Raker/RDP) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.

    Sementara itu, Dody mengatakan progres pembangunan fisik Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mencapai 87,9 persen per akhir Desember 2024.

    Sebelumnya pada Raker bersama Komisi V DPR RI, Menteri PU mengatakan anggaran dukungan infrastruktur dasar IKN per 31 Desember 2024 sendiri memiliki total sebesar Rp40,29 triliun.

    Anggaran tersebut pun terbagi untuk beberapa sektor infrastruktur. Sektor Sumber Daya Air memiliki total anggaran senilai Rp1,45 triliun, sektor Bina Marga menyerap anggaran sebesar Rp18,32 triliun, sektor Cipta Karya menyerap anggaran sebesar Rp12,09 triliun, dan sektor hunian di IKN menyerap Rp8,43 triliun.

    Saat ini, Dody mengatakan pihaknya akan fokus pada prioritas atau rencana dalam waktu dekat seperti persiapan mudik dan liburan Hari Raya Idul Fitri serta Hari Raya Nyepi.

    “Kerjanya satu-satu. Pemotongan anggaran itu atas dasar inpres dan Kementerian Keuangan, dan sudah disepakati (anggarannya di) Komisi V,” ujar dia.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kementerian PKP dapat persetujuan efisiensi bujet jadi Rp1,61 triliun

    Kementerian PKP dapat persetujuan efisiensi bujet jadi Rp1,61 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendapatkan persetujuan dari Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan efisiensi anggaran menjadi Rp1,61 triliun.

    Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan bahwa upaya tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.

    “Anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp435,67 miliar dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1,177 triliun. Pembagian anggaran detailnya sudah ada. Kita bicarakan secara terbuka pemanfaatan anggarannya,” kata Maruarar Sirait di Jakarta, Kamis.

    Ia menyatakan bahwa sejak awal, Kementerian PKP telah melaksanakan berbagai upaya efisiensi anggaran, dari pagu awal Kementerian PKP Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp5,27 triliun yang dipangkas sebesar Rp3,66 triliun.

    Sehingga, setelah dilakukan efisiensi APBN TA 2025, anggaran Kementerian PKP TA 2025 menjadi sebesar Rp1,61 triliun.

    Persetujuan dari Komisi V DPR tersebut diperlukan agar Kementerian PKP dapat menyampaikan usulan berupa pembintangan anggaran sesuai besaran efisiensi kepada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan paling lambat pada 14 Februari 2025.

    Keputusan terkait efisiensi anggaran tersebut diambil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama sejumlah kementerian yang dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR RI Lasarus di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

    “Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, APBN tahun 2025 pagu semula sebesar Rp5.274.391.058.000 mengalami efisiensi sebesar atau diefisiensikan sebesar Rp3.661.095.000.000. Maka, APBN tahun 2025 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman setelah mengalami efisiensi menjadi Rp1.613.296.058.000,” ujar Lasarus.

    Kementerian Keuangan telah menerbitkan surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang memerintahkan K/L untuk melakukan efisiensi anggaran terhadap 16 pos belanja sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.

    Pos belanja alat tulis kantor (ATK) diminta untuk dihemat hingga 90 persen; kegiatan seremonial 56,9 persen; rapat, seminar, dan sejenisnya 45 persen; kajian dan analisis 51,5 persen; diklat dan bimtek 29 persen; serta honor output kegiatan dan jasa profesi 40 persen.

    Kemudian, percetakan dan suvenir 75,9 persen; sewa gedung, kendaraan, peralatan 73,3 persen; lisensi aplikasi 21,6 persen; jasa konsultan 45,7 persen; bantuan pemerintah 16,7 persen; pemeliharaan dan perawatan 10,2 persen; perjalanan dinas 53,9 persen; peralatan dan mesin 28 persen; infrastruktur 34,3 persen; serta belanja lainnya 59,1 persen.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri PU Sebut Anggaran Pembangunan IKN Masih Diblokir

    Menteri PU Sebut Anggaran Pembangunan IKN Masih Diblokir

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)  masih diblokir. Karena itu, kata Dody, dirinya belum bisa menyampaikan progres realisasi anggaran untuk IKN Tahun 2025.

    “Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Anggaran kita diblokir semua, kok tanya progres, anggarannya enggak ada,” ujar Dody seusai rapat kerja dengan Komisi V DPR di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Dody memahami anggaran negara saat ini banyak difokuskan untuk program-program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dia pun berkelakar salah satunya untuk program makan siang menteri.

    “Progresnya, buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya,” tandas Dody.

    Pada saat raker dengan Komisi V DPR, Dody memaparkan data progres IKN Nusantara per 31 Desember 2024 dengan total pagu anggaran mencapai Rp 40,29 triliun.

    Anggaran itu meliputi pengadaan sumber daya air Rp 1,45 triliun dan Bina Marga Rp 18,32 triliun. Kemudian, Cipta Karya Rp12,09 triliun dan perumahan Rp 8,43 triliun.

    Dody mengaku kementeriannya memotong anggaran dalam rangka efisiensi hingga Rp 81,38 triliun. Pemangkasan bentuk eksekusi instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran. Awalnya pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PU sebesar Rp 110,95 triliun. Saat ini pagunya menjadi Rp 29,57 triliun.

  • Menteri PU selektif lakukan preservasi jalan demi cegah kecelakaan

    Menteri PU selektif lakukan preservasi jalan demi cegah kecelakaan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI Dody Hanggodo mengatakan lebih selektif dalam melakukan preservasi atau menjaga kondisi jalan demi mencegah terjadinya kecelakaan.

    Tak hanya dipicu oleh kecelakaan truk di Gerbang Tol (GT) Ciawi 2, KM 41+400 ruas Tol Jagorawi arah Jakarta, Selasa (4/2) malam, Dody mengatakan upaya menyisir kembali perawatan rutin ruas jalan ini juga dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran Kementerian PU, yang dipangkas hingga hanya menyisakan Rp29,57 T saja untuk tahun ini.

    “Dengan keterbatasan anggaran, kita harus super memilih saat akan melakukan preservasi. Mana yang benar-benar penting untuk kelancaran mudik nanti,” kata Dody saat ditemui setelah Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat (Raker/RDP) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.

    Pada paparannya di Raker/RDP Komisi V, Dody mengatakan tidak memprioritaskan preservasi jalan dan jembatan.

    Namun, ia memastikan nantinya akan ada penyesuaian kembali terkait program-program yang akan diprioritaskan lebih lanjut pada tahun ini, termasuk perawatan jalan dan jembatan.

    “Pasti ada, tapi kerjanya satu-satu. Pemotongan anggaran itu atas dasar inpres dan Kementerian Keuangan, dan sudah disepakati (anggarannya di) Komisi V,” kata Dody.

    “Nanti baru dipikir lagi untuk preservasi, karena (preservasi) tidak hanya menjelang Lebaran, ada juga (preservasi) saat (memasuki) musim hujan, arus mudik, (pencegahan) banjir, bagaimana kita bisa support itu semua,” ujar dia menambahkan.

    Mengenai apa langkah terdekatnya untuk mencegah terulangnya kecelakaan seperti di Gerbang Tol Ciawi menjelang libur panjang Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi nanti, Dody memastikan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk Kementerian Perhubungan.

    “Kalau koordinasi sudah dimulai sejak beberapa hari lalu bersama Kementerian Perhubungan, bahkan sudah kami sampaikan beberapa saran untuk memperbaiki beberapa ruas di dekat-dekat Merak, agar ketika Lebaran nanti beberapa pelabuhan terdekat bisa dipergunakan untuk truk, kendaraan bermotor. Koordinasi sudah terus-menerus,” ujar dia.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Terbiasa dengan Sesuatu yang Saya Punya

    Terbiasa dengan Sesuatu yang Saya Punya

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menjawab soal tantangan efisiensi anggaran di kementeriannya. Anggaran Kementerian PU ‘dipangkas’ Rp81.380.706.000 atau 73,35 persen dari Pagu APBN TA 2025 yang sebesar Rp 110 triliun (Rp110.952.654.255).

    Dengan efisiensi tersebut, anggaran tersisa di Kementerian PU senilai Rp29.571.948.058.

    Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian/Lembaga (K/L) untuk menghemat anggaran. Instruksi tersebut dituangkan dalam instruksi presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan ABPD TA 2025.

    Menteri Dody mengaku ingin bekerja maksimal dengan anggaran yang ada saat ini.

    “Kendalanya sementara waktu sih aman-aman saja saya adalah orang yang terbiasa mengerjakan sesuatu dengan apa yang saya punya,” kata Dody kepada media sesuai raker dengan komisi V DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025.

    Meski Dody mengaku tidak menutup kemungkinan kedepannya berupaya meminta tambahan anggaran untuk program Kementerian PU. Namun, untuk saat ini pihaknya akan berupaya maksimal dengan anggaran terbatas.

    “Saya pastikan dengan apa yang saya punya, kalau sudah maksimal, (tapi) tuntutannya besar, ya saya tinggal bilang ke Pak Presiden ‘Pak Presiden saya sudah maksimal dengan apa yang bapak kasih, saya mohon tambahan dong’. Tapi saya ingin tunjukkan dulu, dengan itu (anggaran) saya bisa kerjakan sesuatu,” kata dia.

    Dalam rapat kerja (raker) Komisi V dengan Kementerian PU, Menteri Dody Hanggodo sempat memaparkan dampak efisiensi anggaran terhadap perubahan 10 pola kerja di Kementerian PU, meliputi pembatalan kegiatan fisik, pembatalan pembelian alat baru, penggunaan dana tanggap darurat selektif dan efisien, pembatasan perjalanan dinas, paperless office.

    Peniadaan kegiatan seremonial, peniadaan rapat/seminar luring, peniadaan belanja kehumasan kurang prioritas, efisiensi belanja operasional, efisiensi belanja non operasional.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menteri PU sebut belum belanjakan anggaran IKN tahun 2025

    Menteri PU memastikan kualitas proyek terjaga meski ada efisiensi

    (Proyek) Mangkrak, sih, enggaklah. Kita memotong anggaran pun pastinya memperhatikan kualitas bangunannya juga.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan pihaknya tetap memperhatikan kualitas proyek-proyek yang diampu, terlepas dari adanya pemotongan anggaran yang besar.

    “(Proyek) Mangkrak, sih, enggaklah. Kita memotong anggaran pun pastinya memperhatikan kualitas bangunannya juga,” kata Dody, saat ditemui usai Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat (Raker/RDP) bersama Komisi V DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.

    Adapun anggaran Kementerian PU tahun 2025 dipangkas hingga 80 persen atau senilai Rp81,38 triliun, setelah pada tahun sebelumnya memiliki pagu anggaran sebesar Rp110,95 triliun.

    Hal ini pun menyisakan anggaran Kementerian PU pada tahun ini sebesar Rp29,57 triliun, dan membuat Menteri Dody merombak pola kerja di kementerian yang ia pimpin.

    Dody mengaku masih belum menemukan kendala berarti setelah adanya efisiensi anggaran kementerian yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.

    “Untuk kendala, sejauh ini, masih aman-aman saja. Saya adalah orang yang terbiasa mengerjakan sesuatu dengan apa yang saya punya, saya maksimalkan apa yang saya punya,” kata Dody.

    Meski efisiensi menjadi tantangan besar, Dody mengatakan ia tetap berupaya untuk menyelesaikan target-target dengan memanfaatkan anggaran yang dimiliki.

    “Tapi, kalau sudah maksimal dan tuntutannya besar, ya, saya bilang kalau sudah maksimal dengan apa yang dikasih. (Kalau kurang) Saya akan bilang butuh tambahan,” kata Dody pula.

    “Tapi, kita ingin tunjukkan dulu, dengan (sisa anggaran) itu saya bisa kerjakan sesuatu,” ujar dia menambahkan.

    Menteri PU pun mengatakan tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya akan ada penyesuaian kembali terkait program-program yang akan diprioritaskan lebih lanjut pada tahun ini.

    “Dengan (anggaran) ini sudah disetujui, nanti bisa kita rekomposisi lagi, nanti mana yang bisa diutak-atik dan bisa support masyarakat luas,” kata Dody lagi.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggaran Kementerian PU Terpangkas Rp 81,38 Triliun, Tersisa Rp 29,57 T Saja – Halaman all

    Anggaran Kementerian PU Terpangkas Rp 81,38 Triliun, Tersisa Rp 29,57 T Saja – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terkena efisiensi anggaran sebesar Rp 81,38 triliun dari pagu dipa TA 2025 sebesar Rp 110,95 triliun.

    Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan telah melakukan beberapa pembatalan kegiatan fisik, pembangunan infrastruktur, dan pelaksanaan kegiatan tidak prioritas, sehingga anggaran tersisa sebesar Rp 29,57 triliun.

    Berdasarkan bahan paparan Dody saat rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/2/2025), ada 10 perubahan pola kerja Kementerian PU akibat efisiensi ini.

    “Satu, pembatalan kegiatan fisik single year contract baru dan mutual year contract baru yang bersumber dari rupiah murni,” kata Dody.

    Kedua, pembatalan pembelian alat berat. Dody mengatakan Kementerian PU sekarang hanya mengoptimalisasi arat berat yang ada.

    Ketiga, penggunaan dana tanggap darurat yang lebih selektif dan efisien. Keempat, pembatasan perjalanan dinas dalam dan luar negeri akan sangat selektif.

    Kelima, mengurangi secara signifikan belanja alat tulis kantor secara signifikan. Dody menyebut ini menjadi salah satu upaya pihaknuya menuju paperless office.

     

    Keenam, meniadakan semua kegiatan seremonial di antaranya Hari Bakti Kementerian PU, Hari Air, Hari Jalan, dan Hari Habitat Dunia.

    Ketujuh, meniadakan rapat atau seminar secara luring. Pelaksanaan rapat kerja, rapat koordinasi, diseminasi, seminar, sosialisasi, dan sejenisnya akan dilakukan secara daring.

    Kedelapan, meniadakan belanja kehumasan yang kurang atau tidak prioritas seperti percetakan banner, spanduk, dan seminar kit.

    Kesembilan, efisiensi belanja operasional, baik layanan perkantoran, pemeliharaan, dan perawatan, serta kendaraan.

    Ke-10, efisiensi belanja non operasional seperti honor output kegiatan, jasa konsultan, serta kajian analisis dan seterusnya.

    “Pagu DIPA PU yang semula Rp 110 triliun, diefesiensikan sebesar Rp 81 triliun, sehingga total pagu sisa adalah Rp 29,57 triliun,” ujar Maruarar.

    Rp 29,57 triliun terdiri dari non rupiah murni sebesar Rp 16,31 triliun dan rupiah murni sebesar Rp 13,26 triliun.

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kementerian/lembaga melakukan review sesuai tugas dan kewenangan dalam rangka efisiensi.

    Arahan Prabowo itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada 22 Januari 2025. Ada tujuh poin instruksi Prabowo dalam rangka efisiensi anggaran itu.

    Pada poin kedua, Prabowo Subianto menginstruksikan agar ada efisiensi anggaran belanja negara tahun anggaran negara yang sebesar Rp 306 triliun.

    Anggaran itu terdiri dari anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

    Lalu pada poin ketiga, Prabowo meminta menteri dan pimpinan lembaga mengidentifikasi rencana efisiensi yang meliputi belanja operasional dan non-operasional yang terdiri belanja operasional kantor, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, hingga pengadaan alat dan mesin.

    Batasi Belanja untuk Kegiatan Seremonial

    Arahan Prabowo kepada kepala daerah adalah membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, studi banding, hingga seminar FGD.

    Pemerintah Daerah juga diminta mengurangi perjalanan dinas sebesar 50 persen, termasuk membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran gaji.

    Adapun di poin kelima, Prabowo secara khusus meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing kementerian/lembaga.

    Prabowo juga menginstruksikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memantau efisiensi belanja kepala daerah.

     

  • Menteri PU sebut progres pembangunan fisik IKN capai 87,9 persen

    Menteri PU sebut progres pembangunan fisik IKN capai 87,9 persen

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan progres pembangunan fisik Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mencapai 87,9 persen per akhir Desember 2024.

    “Hingga akhir Desember, 31 Desember 2024, progres fisik IKN mencapai 87,9 persen dari alokasi IKN 2024,” kata Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.

    Lebih lanjut, Menteri PU mengatakan anggaran dukungan infrastruktur dasar IKN per 31 Desember 2024 sendiri memiliki total sebesar Rp40,29 triliun.

    Anggaran tersebut pun terbagi untuk beberapa sektor infrastruktur. Sumber Daya Air memiliki total anggaran senilai Rp1,45 triliun yang digunakan di antaranya untuk pengendalian banjir DAS Sanggai 1A lanjutan (KIPP), Sungai Sanggai, Sungai Seluang dan Tengin, serta Sungai Pamaluan.

    Lebih lanjut, sektor Bina Marga menyerap anggaran sebesar Rp18,32 triliun per akhir Desember lalu, yang digunakan di antaranya untuk pembangunan jalan akses menuju masjid di kawasan IKN dan dermaga logistik, jalan feeder (distrik) di kawasan IKN.

    Selanjutnya ada juga pembangunan jalan tol seksi 1, 3A, 5A, 5B-1, 5B-2, 6A, 6B, dan 6C. Lalu anggaran tersebut juga dimanfaatkan untuk pembangunan bandara VVIP (sisi landasan utara), jalan tol seksi 1 Bandara Sepinggan-Tol Balsam, hingga jalan akses bandara VVIP.

    Pada sektor Cipta Karya, IKN menyerap anggaran sebesar Rp12,09 triliun yang dialokasikan di antaranya untuk penataan Sumbu Kebangsaan Tahap II dan Sumbu Tripraja, pembangunan kawasan Istana Kepresidenan di IKN, bangunan gedung dan kawasan kantor kementerian koordinator, Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), hingga Kawasan Beranda Nusantara.

    Sementara untuk sektor hunian, pembangunan di IKN tahun lalu menyerap Rp8,43 triliun yang digunakan untuk Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) IKN, HPK tahap II, dukungan untuk asrama (dormitory) PSSI, smart technology Rusun ASN dan Hankam, Hunian Vertikal untuk TNI dan Hunian Modular TNI.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Efisiensi anggaran, Menteri PU fokus ke empat bidang pembangunan

    Efisiensi anggaran, Menteri PU fokus ke empat bidang pembangunan

    Efisiensi anggaran TA 2025 berimplikasi terhadap 10 perubahan pola kerja Kementerian PU mencakup pembatalan kegiatan fisik pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan kegiatan yang tidak prioritas

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengalihkan fokus ke empat bidang pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum tahun 2025, seiring dengan adanya efisiensi anggaran kementerian yang mencapai Rp81,38 triliun.

    “Target terbagi pada empat bidang, yaitu sumber daya air sebesar Rp10,70 triliun, jalan dan jembatan sebesar Rp12,48 triliun, cipta karya sebesar Rp3,78 triliun, dan prasarana strategi sebesar Rp1,16 triliun,” kata Menteri Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.

    Adapun anggaran Kementerian PU tahun 2025 dipangkas hingga 80 persen, setelah pada tahun sebelumnya memiliki anggaran sebesar Rp110,95 triliun. Hal ini menjadikan anggaran Kementerian PU tahun 2025 menjadi sebesar Rp29,57 triliun.

    Pada empat bidang tersebut, beberapa rencana program yang dipaparkan oleh Kementerian PU antara lain pembangunan jalan baru sepanjang 63 km, peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan sepanjang 342 km, pembangunan jalan tol sepanjang 13 km, hingga pembangunan daerah irigasi seluas 450 ha.

    Dody menambahkan, efisiensi anggaran tersebut juga berdampak terhadap sejumlah perubahan pola kerja di kementerian yang ia pimpin.

    Tak hanya membatalkan sejumlah rencana pembangunan infrastruktur, Dody juga mengatakan pihaknya telah melakukan beberapa pembatalan kegiatan fisik dan tidak prioritas.

    “Efisiensi anggaran TA 2025 berimplikasi terhadap 10 perubahan pola kerja Kementerian PU mencakup pembatalan kegiatan fisik pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan kegiatan yang tidak prioritas,” kata dia.

    Beberapa di antaranya adalah pembatalan kegiatan fisik single year contract (SYC) dan multi year contract (MYC) baru yg bersumber dari rupiah murni, membatalkan pembelian alat baru dan optimalisasi alat berat yang ada, perjalanan dinas yang lebih selektif, peniadaan kegiatan seremonial, hingga penerapan paperless office.

    Sebelumnya, Kementerian Keuangan telah menerbitkan surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang memerintahkan K/L untuk melakukan efisiensi anggaran terhadap 16 pos belanja sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025