Kementrian Lembaga: Komisi V DPR

Istana jelaskan blokir anggaran tak halangi komitmen bangun IKN

“Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya gak ada kan? Anggarannya belum dibuka. Jadi anggarannya ada di OIKN, ada di kementerian,”

Jakarta (ANTARA) – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menjelaskan bahwa pemblokiran anggaran di salah satu kementerian terkait dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak akan menghalangi komitmen pemerintah membangun IKN.

“Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya gak ada kan? Anggarannya belum dibuka. Jadi anggarannya ada di OIKN, ada di kementerian,” kata Hasan ditemui di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Jumat.

Menurutnya, semua komitmen pembangunan tentang IKN di kepemimpinan Presiden Prabowo masih terus berlanjut sejalan dengan tujuan pembangunan awalnya.

Hasan menegaskan meski efisiensi anggaran di 2025 diberlakukan, hal itu tidak akan mengganggu komitmen pembangunan IKN.

Ia mengacu pada pernyataan pers yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono bahwa anggaran sebesar Rp48 triliun dipastikan tersedia untuk pembangunan IKN selama lima tahun ke depan.

Sejumlah dana itu kata Hasan disiapkan untuk membangun kawasan inti pusat pemerintahan, gedung yudikatif, serta gedung legislatif.

“Sisanya nanti itu kan akan didorong yang membangunnya adalah swasta,” kata Hasan.

Sebelumnya, pada Kamis (6/2), Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan pihaknya masih belum merealisasikan atau membelanjakan anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk tahun 2025.

Tindakannya itu menyusul adanya efisiensi anggaran Kementerian PU yang mencapai Rp81,38 triliun, dan hanya menyisakan anggaran pada tahun ini sebesar Rp29,57 triliun saja.

“Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada semua. Kan tadi saya bilang, anggaran kita diblokir semua, (jadi belum bisa) tanya progres,” kata Menteri Dody saat ditemui usai Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat (Raker/RDP) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.

Membahas progres, Dody menyebutkan pembangunan fisik Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mencapai 87,9 persen per akhir Desember 2024.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

07/02/2025 13:35
Cerita ASN Setelah Pemangkasan Anggaran: Masuk Lobi Gelap hingga Ongkos Dibayar Setelah 8 Jam Nasional 7 Februari 2025

Cerita ASN Setelah Pemangkasan Anggaran: Masuk Lobi Gelap hingga Ongkos Dibayar Setelah 8 Jam
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Salah seorang aparatur sipil negara (ASN) di
Kementerian Pekerjaan Umum
(PU), Nia (bukan nama sebenarnya), menceritakan perubahan yang terjadi di kantornya usai adanya
pemangkasan anggaran
.
Nia mengatakan, saat baru datang ke kantor dan memasuki lobi, ia merasa ada yang berbeda dari sebelum diterapkannya aturan
efisiensi anggaran
.
“Enggak ( bukan pas sudah pulang). Waktu itu saya baru mau masuk kantor di lobi, kok gelap ya, enggak gelap gulita sih, cuma enggak seterang biasanya,” ujar Nia saat bercerita kepada
Kompas.com
, Kamis (6/2/2025) malam.
Nia merasa keadaan di lobi kantornya tidak seterang biasanya. Sejumlah lampu di kantornya kini dipadamkan demi menghemat anggaran.
“Kayaknya lebih enggak seterang biasanya gitu. Memang mungkin dari 10 (lampu), cuma 3 dihidupin sepertinya,” ucapnya.
Nia mengatakan, perubahan ini dilihatnya secara kasat mata. Namun, ia tak mengetahui secara pasti apakah keadaan kantornya pada saat ini merupakan dampak dari pemangkasan anggaran atau tidak.
“Kalau di lantai saya ya, saya belum ke lantai-lantai atas sih. Ya cuma jadi bukan bercandaan ‘ini mah efisiensi nih ya’,” imbuhnya.
Kondisi berbeda dirasakan Burhan (bukan nama sebenarnya), ASN di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
“PKP itu kan kantornya masih terpisah-pisah. Menterinya di Wisma Mandiri, gabung sama Irjen dan Sekjen, Wamen dan beberapa dirjen itu di Kementerian ATR, terus di Tebet itu ada dua dirjen,” ujarnya kepada
Kompas.com
, Jumat (7/2/2025).
Di kantornya di Wisma Mandiri, Burhan mengaku, tidak ada pengurangan penerangan seperti halnya di Kementerian PU.
“Kan lampu masih tanggungannya Wisma Mandiri,” ungkapnya.
Kebijakan pemangkasan anggaran ini dikhawatirkan akan memiliki dampak yang lebih luas, tak hanya bagi karyawan maupun kinerjanya, tetapi juga masyarakat.
Di Kementerian PU, misalnya. Kementerian ini sempat menjadi kementerian dengan anggaran terbesar di era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, karena pada saat itu infrastruktur menjadi program andalannya.
Semula, anggaran Kementerian PU pada tahun 2025 sebesar Rp 110,95 triliun. Namun kemudian dipangkas 73,35 persen dan hanya tinggal Rp 29,57 triliun.
Menteri PU Dody Hanggodo merinci program-program yang hilang akibat efisiensi anggaran tersebut.
Di sektor sumber daya air, anggaran dikurangi Rp 27,72 triliun. Program-program yang dihilangkan antara lain pembangunan 14 unit bendungan, satu bangunan pengarah Rukoh (Aceh), serta revitalisasi danau dan situ.
“(Kedua), pembangunan 9.550 hektar dan rehabilitasi 29.000 hektar jaringan irigasi. (Ketiga) pembangunan prasarana air baku (kap 1,25 m3/detik). (Keempat) pembangunan pengendali banjir (19 km), pengaman pantai (4,5 km), pengendali lahar dan sedimen,” kata Dody dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).
Di bidang bina marga, dilakukan efisiensi sebesar Rp 24,83 triliun. Program-program yang hilang antara lain pembangunan jalan sepanjang 57 kilometer serta peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan jalan 1.120 km.
Kemudian, pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 5.841 meter, jembatan gantung, dan preservasi jembatan sepanjang 126.000 meter.
Program yang dihilangkan selanjutnya adalah pembangunan flyover atau underpass dan terowongan sepanjang 94 meter.
Di bidang cipta karya, dilakukan efisiensi Rp 7,75 triliun.
Di bidang prasarana strategis, telah dilakukan efisiensi sebesar Rp 20,69 triliun.
Sementara anggaran Kementerian PKP dipangkas, dari awalnya Rp 5,27 triliun menjadi tersisa Rp 1,61 triliun. Padahal kementerian ini memiliki pekerjaan rumah untuk menggarap program 3 juta rumah per tahun.
“Kami tetap berusaha, kami diminta Pak Prabowo (Presiden Prabowo Subianto) untuk tetap optimis dengan situasi yang ada, tetap optimis,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (06/02/2025).
Ada pun sisa anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk program Dukungan Manajemen sebesar Rp 435,67 miliar. Kemudian untuk program Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp 1,177 triliun.
Sementara itu, Burhan mengaku, kebijakan penghematan anggaran ini turut berdampak pada kegiatan operasional yang sehari-hari dilaksanakan.
Ia mencontohkan, ketika ada kegiatan menteri di dalam kota, biasanya setiap pegawai yang mendampingi akan mendapatkan uang jalan, berapa pun lama kegiatannya.
“Mau sejam-dua jam, biasanya dapat ongkos. Tapi sekarang minimal harus delapan jam baru dapat ongkos. Kalau dari sisi personel tidak ada pengurangan untuk yang mendampingi,” ungkapnya.
Sementara Nia mengaku, cukup memahami kondisi kantornya yang terdampak kebijakan efisiensi. Hanya ia menyayangkan kebijakan ini berdampak ke masyarakat.
“Orang menganggap yang dipotong adalah anggaran dinas sama ATK PNS. Tapi orang lupa kalau ini berdampak ke masyarakat,” kata dia.
Nia menyebut, masyarakat yang tinggal di kampung sangat membutuhkan bendungan. Tetapi, dengan kebijakan baru, anggaran pembangunan bendungan kini dipangkas.
“Kalau tinggal di kampung mungkin sangat butuh bendungan, ini tuh enggak sampai ke masyarakat,” tuturnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/02/2025 12:15
Cerita ASN Usai Pemangkasan Anggaran, Sejumlah Lampu Kantor Dipadamkan Nasional 7 Februari 2025

Cerita ASN Usai Pemangkasan Anggaran, Sejumlah Lampu Kantor Dipadamkan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Salah seorang aparatur sipil negara (ASN) di
Kementerian Pekerjaan Umum
(PU) menceritakan perubahan yang terjadi di kantornya usai adanya
pemangkasan anggaran
.
Kepada
Kompas.com
, Nia (bukan nama sebenarnya) memaparkan bahwa sejumlah lampu di kantornya kini dipadamkan setelah adanya aturan efisiensi
anggaran
.
“Kalau yang tampak sih di tempat saya itu ya kayak biasa sih mungkin beberapa itu sudah diefisiensikan. Tadinya yang (ruangan) terang-terang itu, beberapa lampu dimatikan,” ujarnya saat bercerita kepada
Kompas.com
, Kamis (6/2/2025) malam.
Selain lampu kantor yang kini dipadamkan, Nia mengatakan, beberapa tanaman yang sebelumnya mejeng di kantor Kementerian PU juga tak lagi terlihat.
“Terus tanaman-tanaman itu tuh sudah mulai kayak dirapiin gitu. Enggak kayak dulu misalnya lorong arah ruangan itu ramai dengan tanaman,” ucapnya.
Nia mengatakan, perubahan itu yang dilihatnya secara kasatmata. Ia pun tidak mengetahui secara pasti apakah ini merupakan dampak pemangkasan anggaran.
“Ini apa yang saya lihat aja ya. Sepertinya sekarang sudah tidak ada (tanaman). Saya enggak tahu apakah itu berhubungan dengan efisiensi atau enggak,” kata dia.
Namun, Nia dan rekan ASN lainnya berkelakar bahwa lampu yang padam dan tanaman yang menghilang memang merupakan dampak
efisiensi anggaran
sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau di lantai saya ya, saya belum ke lantai-lantai atas sih. Ya cuma jadi bukan bercandaan, ‘Ini mah efisiensi nih ya’,” ucapnya.
Sebelumnya diberitakan, anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang semula Rp 110,95 triliun dipangkas 73,35 persen dan hanya tinggal Rp 29,57 triliun pada 2025.
Menteri PU Dody Hanggodo merinci program-program yang hilang akibat efisiensi anggaran tersebut. Di sektor sumber daya air, anggaran dikurangi Rp 27,72 triliun.
Program-program yang dihilangkan antara lain pembangunan 14 unit bendungan, satu bangunan pengarah Rukoh (Aceh), serta revitalisasi danau dan situ.
“(Kedua), pembangunan 9.550 hektar dan rehabilitasi 29.000 hektar jaringan irigasi. (Ketiga) pembangunan prasarana air baku (kap 1,25 m3/detik). (Keempat) pembangunan pengendali banjir (19 km), pengaman pantai (4,5 km), pengendali lahar dan sedimen,” kata Dody dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).
Di bidang bina marga, dilakukan efisiensi sebesar Rp 24,83 triliun. Program-program yang hilang antara lain pembangunan jalan sepanjang 57 kilometer serta peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan jalan 1.120 km.
Kemudian, pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 5.841 meter, jembatan gantung, dan preservasi jembatan sepanjang 126.000 meter.
Program yang dihilangkan selanjutnya adalah pembangunan
flyover
atau
underpass
dan terowongan sepanjang 94 meter.
Di bidang cipta karya, dilakukan efisiensi Rp 7,75 triliun. Di bidang prasarana strategis, telah dilakukan efisiensi sebesar Rp 20,69 triliun.
Meski anggaran dipangkas, Dody memastikan program pembangunan tetap berjalan meski anggaran kementeriannya untuk 2025 dipangkas 80 persen dari total Rp 110,95 triliun.
“Yang paling penting sekarang adalah bagaimana Kementerian PUPR bisa mendukung swasembada pangan. Irigasi dan jalan daerah satu paket, itu yang utama. Program-program ke depan tetap berjalan secara bertahap,” ujar Dody.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/02/2025 08:20
Ikuti Perintah Prabowo, Anggaran Kementerian PU untuk IKN Telah Diblokir – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengatakan realisasi anggaran Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) untuk tahun 2025 diblokir.

Hal inidisampaikan Dody sesuai mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2).

“Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Nanti saya bilang, kan anggaran kita diblokir semua, kok tanya progres ke mana sih, anggarannya nggak ada,” kata Dody.

Dody menjelaskan bahwa pemblokiran anggaran terjadi karena adanya prioritas pengalokasian dana untuk program lain.

Secara berkelakar, dia menyebut salah satu penggunaannya untuk program makan siang menteri.

“Progresnya, buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya,” ujar Dody.

Dalam rapat dengan Komisi V DPR, Dody juga memaparkan data progres pembangunan IKN Nusantara hingga 31 Desember 2024. Berdasarkan data tersebut, total anggaran yang dialokasikan untuk proyek tersebut mencapai Rp 40,29 triliun.

Anggaran tersebut mencakup pengadaan sumber daya air sebesar Rp1,45 triliun, binamarga Rp 18,32 triliun, cipta karya Rp 12,09 triliun, serta perumahan Rp 8,43 triliun.

Selain itu, Dody mengungkapkan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum melakukan pemangkasan anggaran hingga Rp 81,38 triliun.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam rangka efisiensi anggaran.

Semula, pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pekerjaan Umum ditetapkan sebesar Rp 110,95 triliun.

Namun, setelah pemangkasan, pagu anggaran kementerian tersebut menyusut menjadi Rp 29,57 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi keputusan Presiden RI Prabowo Subiantoyang memangkas anggaran Badan Otorita IKN (OIKN).

Diketahui, anggaran Badan Otorita IKN OIKN dipangkas sebesar 75 persen, atau sekitar Rp 4,8 triliun. Adapun total pagu awal mencapai Rp 6,39 triliun.

Menurutnya, semua kementerian dan lembaga yang terkait dengan pembangunaninfrastruktur memang mengalami pemangkasan.

Karenanya, nantinya ada sejumlah penyesuaian dalam pembangunan IKN.

“Tentunya pembangunan IKN ini menghadapi berbagai penyesuaian, ada pengurangan dan juga efisiensi di berbagai aspek tentunya ini juga menuntut kita semua untuk benar-benar mengkaji rancang awal atau yangsudah berjalan selama ini,” ujar AHY.

AHY menjelaskan hal yang terpenting adalah tidak boleh satu pun anggaran negarayang keluar tidak efisien. Sebaliknya, ia meminta semua pihak untuk lebih bijak dalammenentukan urgensi pembangunan.

“Penekanannya tentu tidak boleh ada yang tidak efisien atau yang sering disebutkebocoran oleh bapak presiden, termasuk juga kita harus bijak untuk menentukanmana yang memiliki urgensi terlebih dahulu,” jelasnya.

Karenanya, kata AHY, pihaknya mendukung pemerintah dalam mengevaluasi terhadap sejumlah pembangunan yang sedang berlangsung.

Nantinya, pemerintah bisa memilihmana yang lebih prioritas dikerjakan lebih dahulu.

“Jadi prioritas, prioritasnya harus dikaji, harus dievaluasi dan ini juga membutuhkankesediaan dari berbagai kementerian dan lembaga termasuk tentunya dalam sektor infrastruktur kan tidak bicara, tidak hanya bicara IKN ya tapi juga pembangunanberbagai projek lainnya,” jelasnya.

“Apakah proyek yang sudah berjalan secara reguler selama ini, pemeliharaan termasukjuga hal-hal yang mau dibangun baru ke depan. Jadi ini harus kita evaluasi semua,” imbuhnya.

Lebih lanjut, AHY menambahkan pihaknya juga sudah melakukan rapat terbatasdengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin (3/2).

Dalam ratasitu, adapula Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggono dan Kepala OIKN Basuki Hadimuljono.

Saat itu, Presiden RI Prabowo Subianto meminta agar adanya pengkajianterhadap sejumlah hal mengenai pembangunan IKN.

“Jadi berdasarkan rapat terbatas beberapa minggu lalu di Bulan Januari, pak presidenjuga meminta kami untuk kembali melakukan review terhadap sejumlah aspek termasukjuga desainnya, kelanjutan pembangunan IKN terutama untuk fasilitas atau kawasanlegislatif dan juga yudikatif,” pungkasnya. (Tribun Network/fer/igm/wly)

07/02/2025 07:49
Dampak Luas Pemangkasan Anggaran Jumbo Rp 81 T di PU

Jakarta –

Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dipangkas cukup besar imbas adanya efisiensi di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Anggaran di Kementerian PU dipangkas Rp 81,38 triliun sehingga tersisa Rp 29,57 triliun dari sebelumnya Rp 110,95 triliun.

Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan, adanya efisiensi anggaran berimplikasi pada 10 perubahan pola kerja di Kementerian PU. Rinciannya mencakup pembatalan kegiatan fisik pembangunan dan pelaksanaan kegiatan yang tidak prioritas.

“Satu, pembatalan kegiatan fisik single year contract baru dan multi years contract baru yang bersumber dari rupiah murni. Dua, pembatalan pembelian alat berat, kami sekarang hanya mengoptimalisasikan alat berat yang ada,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

Ketiga, penggunaan dana tanggap darurat yang lebih efektif dan efisien. Keempat, pembatasan perjalanan dinas yang berlaku untuk kegiatan di dalam negeri maupun luar negeri.

“Pembatasan perjalanan dinas (perdinas), baik dalam dan luar negeri. Kelima, mengurangi secara signifikan belanja ATK menuju paperless office,” sebutnya.

Keenam, meniadakan semua kegiatan seremonial. Ketujuh, pelaksanaan rapat kerja, rapat koordinasi hingga pelaksanaan sosialisasi bakal dilakukan secara online. Kedelapan, meniadakan belanja kehumasan yang kurang atau tidak prioritas, seperti percetakan banner, spanduk, seminar kit, dan sebagainya.

“Kesembilan, efisiensi belanja operasional, baik layanan perkantoran, pembelian dan perawatan, sewa kendaraan, dan sebagainya. Kesepuluh, efisiensi belanja non-operasional, yang mengikuti honor autur kegiatan, dasar konsultan, kajian analisis, dan sebagainya,” terang Dody.

Komisi V DPR RI mempertanyakan besarnya potongan anggaran di Kementerian PU. Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan, dirinya tidak setuju jika anggara Kementerian PU hanya disisakan Rp 29 triliun.

“Kalau saya ditanya setuju nggak anggaran Menteri PU sebesar itu, 1.000% saya bilang tidak setuju. Tapi bukan kewenangan saya, saya bukan Presiden,” kata Lasarus.

Lalu, anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI-P Adian Napitupulu menilai pengurangan anggaran Rp 81 triliun akan berdampak ke program-program lainnya, termasuk program pangan milik Prabowo. Ia sempat menyinggung rehabilitasi jaringan irigasi yang kini cuma 16 ribu hektare (ha).

“Pengurangan Rp 81 triliun ini dampaknya ke mana-mana. Tapi kalo sebagai Menteri siap bertanggung jawab, misalnya sumber daya air Rp 10,7 triliun terus kita mau bicara tentang ketahanan pangan, sementara rehabilitasi jaringan irigasi cuman 16 ribu hektare dari sekian banyak yang lain, ya memang tidak akan tercapai,” beber Adian.

Menurut Adian dengan anggaran Kementerian PU yang sekarang akan sulit melakukan pembangunan di daerah. Ia menilai pemerintah harus bertanggung jawab ke rakyat jika berbagai program infrastruktur tidak terlaksana.

“Menurut saya ya teman-teman di DPR harus rela nggak buat apa-apa. Ya jadi pembohong lah setahun, tidak mampu menepati janji-janjinya. Kan memang tidak bisa diotak-atik. Kita pindah jadi jembatan gantung, jalan nggak terbangun. Kita pindah jadi yang lain, yang lain tidak terbangun,” tutup Adian.

(ily/rrd)

07/02/2025 07:00
Progresnya Buat Makan Siang Menteri

PIKIRAN RAKYAT – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap kabar terbaru mengenai IKN (Ibu Kota Nusantara). Ia menyebut anggaran pembangunan ibu kota baru itu diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Sebelumnya, pembangunan Ibu Kota Nusantara diklaim sudah menyedor Rp40,29 triliun sampai 31 Desember 2024. Dana Rp18,32 triliun di antaranya adalah untuk membangun akses jalan, dermaga logistik, jalan tol, dan bandara VVIP.

“Kerjanya satu-satu. Pemotongan anggaran itu atas dasar inpres dan Kementerian Keuangan, dan sudah disepakati (anggarannya di) Komisi V,” ujar Dody kepada wartawan Pikiran-rakyat.com, Asep Bidin Rosidin.

Guyon Menteri PU soal anggaran IKN 2025 diblokir

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkap progres pembangunan Ibu Kota Nusantara sembari bercanda di depan awak media. Hal itu disampaikannya usai menghadiri rapat bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

“Progresnya, buat beli makan siang Pak Menteri, itu progresnya,” kata Dody.

Dody menjelaskan lebih lanjut bahwa anggaran kementeriannya saat ini diblokir semua oleh Kementerian Keuangan. Ia belum bisa menjelaskan progres lebih lanjut dari pembangunan ibu kota di Kalimantan Timur tersebut.

“Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Nanti saya bilang, kan anggaran kita diblokir semua, kok tanya progres kemana sih, anggarannya nggak ada,” ucapnya.

Selain itu, Kementerian PU juga akan fokus terlebih dahulu ke momen terdekat seperti lebaran. Pihaknya akan fokus satu-satu ke program yang bisa dikerjakan lebih dulu. Potensi penambahan anggaran masih ada.

“Anggarannya dibuka, kita diskusi lagi nih, yang paling kepentingan apa? Lebaran, Kita urusin lebaran dulu, setelah itu baru apa, gitu lho. Ya (masih ada potensi penambahan anggaran), kalau bisa Rp1.000 triliun, kenapa nggak? Kalau bisa,” ujarnya.

Demikian penjelasan Menteri PU Dody Hanggodo soal progres IKN 2025 yang belum ada. Ia berkelakar bahwa anggaran saat ini dipakai untuk makan siang menteri dulu.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

07/02/2025 00:54
Dana IKN Diblokir, Menteri PU ‘Ngemis’ ke Sri Mulyani: Tolong Dibuka Anggaran Kami

PIKIRAN RAKYAT – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebut pihaknya harus menghadapi Sri Mulyani dulu terkait anggaran IKN (Ibu Kota Nusantara) dan lainnya. Pembangunan ibu kota baru adalah salah satu program kementerian tersebut.

Saat ini, telah diberlakukan efisiensi anggaran oleh Prabowo lewat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Instruksi itu sudah diterapkan Menteri Keuangan dan kini semua kementerian dan lembaga harus mematuhi efisiensi tersebut.

Menteri PU ‘ngemis’ ke Sri Mulyani soal anggaran IKN

Menteri PU Dody Hanggodo menyebut anggaran untuk Ibu Kota Nusantara dan program lainnya harus dibicarakan dulu dengan Menteri Keuangan. Setelah ada efisiensi anggaran, program-program lain seperti perawatan jalan bisa tetap dilakukan, hanya saja diberlakukan skala prioritas.

“Ini pemotongan anggaran itu atas dasar instruksi presiden, atas dasar sumber Menteri Keuangan, sesuai peraturan kan mesti disetujui oleh DPR Komisi V. berdasarkan persetujuan, saya menghadap lagi ke Kementerian Keuangan, sesuai disetujui ya, tolong dibuka anggaran kami,” ujarnya kepada wartawan Pikiran-rakyat.com, Asep Bidin Rosidin.

Dody juga menyebut pihaknya akan fokus terlebih dahulu pada Lebaran 2025. Perkara lebaran bukan hanya preservasi atau pemeliharaan jalan, tetapi juga hal lain, terlebih saat ini adalah musim hujan.

“Ini kan musim hujan, bagaimana pada saat harus mudik itu, pada saat ada banjir misalnya, kita bisa support. Jadi nggak cuma masalah preservasi, banyak,” katanya.

Menteri PU guyon soal anggaran IKN 2025 diblokir

Dody Hanggodo bercanda saat menjelaskan progres pembangunan Ibu Kota Nusantara. Hal itu disampaikannya seusai mengikuti rapat bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 6 Februari 2025.

“Progresnya, buat beli makan siang Pak Menteri, itu progresnya. Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Nanti saya bilang, kan anggaran kita diblokir semua, kok tanya progres kemana sih, anggarannya nggak ada,” ujarnya Dody.

“Anggarannya dibuka, kita diskusi lagi nih, yang paling kepentingan apa? Lebaran, Kita urusin lebaran dulu, setelah itu baru apa, gitu lho. Ya (masih ada potensi penambahan anggaran), kalau bisa Rp1.000 triliun, kenapa nggak? Kalau bisa,” ujarnya.

Demikian penjelasan Menteri PU Dody Hanggodo soal perlunya menghadap Sri Mulyani tentang anggaran IKN 2025 dan program lainnya. Diketahui anggaran kementeriannya sedang diblokir Kementerian Keuangan karena ada efisiensi anggaran.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

06/02/2025 22:42
Menteri PU Segera Perbaiki Tol Jelang Lebaran

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Kementerian Pekerjaan Umum segera mengambil langkah antisipatif mencegah terjadinya kecelakaan di tol menjelang Lebaran 2025. Menurut Dody, langkah ini diambil sebagai respons atas kecelakaan maut di pintu gerbang tol Ciawi, Bogor pada Selasa (4/2/2025) malam.

Dody mengaku pihaknya sudah dan terus berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Perhubungan. Termasuk, kata dia, perbaikan jalan untuk akses menuju Pelabuhan Merak yang menjadi salah satu jalur favorit selama mudik Lebaran 2025. Dia berharap, sebelum Lebaran, jalan tersebut sudah siap untuk dipergunakan.

“Pak menteri perhubungan sudah sampaikan beberapa saran untuk memperbaiki beberapa ruas yang dekat Pelabuhan Merak sana, agar pada saat Lebaran nanti beberapa pelabuhan terdekat bisa dipergunakan untuk pengangkut barang, truk, ataupun kendaraan bermotor. Koordinasi sudah terus-terusan,” ujar Dody seusai rapat kerja (Raker) bersama Komisi V DPR di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Hanya saja, kata Dody, pihaknya akan cermat dan berhati-hati dalam menentukan prioritas, termasuk dalam proyek preservasi jalan menjelang libur panjang seperti Lebaran 2025. Pasalnya, Kementerian PU terkena imbas efisiensi anggaran yang cukup besar, mencapai 80% dari pagu semula.

“Namun, nanti dengan keterbatasan anggaran, kita akhirnya pada saat kita harus melakukan preservasi, harus super-super dipilih, mana yang benar-benar super-super penting untuk kelancaran arus mudik, kira-kira begitu lah,” tandas dia.

Lebih lanjut, Dody mengungkapkan, berdasarkan Weight In Motion (WIM) yang dipasang Jasa Marga, ditemukan bahwa truk yang menyebabkan kecelakaan maut di Ciawi, masuk ke dalam golongan truk ODOL atau over dimension dan over load. Penyebab kecelakaan pun diduga kuat karena truk bersangkutan kelebihan muatan.

“Dengan adanya WIM kan ada semua ter-record, berapa sih berat kendaraan yang keluar-masuk di ruas itu. Dari data Jasa Marga itu, yang masuk itu ODOL,” pungkas Dody terkait perbaikan tol.

Diketahui, kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi telah menewaskan delapan orang dan 11 orang lainnya mengalami luka berat dan ringan. Dugaan sementara, penyebab kecelakaan karena rem truk pembawa air galon blong dan menabrak sejumlah kendaraan yang sedang melakukan transaksi di pintu masuk gerbang tol Ciawi.

Saat ini, polisi sedang melakukan penyelidikan untuk mengetahui secara pasti penyebab kecelakaan maut tersebut dan para korban masih dirawat secara intensif.

06/02/2025 22:28
Progres Capai 88 Persen, Pembangunan IKN Telan Rp 40 Triliun pada 2024

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebut progres fisik pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mencapai 87,9% per 31 Desember 2024. Pembangunan itu berasal dari pagu anggaran pembangunan 2024 ditetapkan sebesar Rp 40,29 triliun.

“Dukungan infrastruktur IKN 2024 sebesar Rp 40,29 triliun. Hingga akhir 31 Desember 2024 progres fisik IKN telah mencapai 87,9% dari alokasi IKN tahun 2024,” ujar Dody dalam rapat kerja di Komisi V DPR Senayan, Kamis (6/5/2025).

Dody menjelaskan anggaran itu digunakan untuk beberapa pos pembangunan, termasuk sumber daya air sebesar Rp 1,45 triliun. Pembangunannya mencakup proyek pengendalian banjir DAS Sanggai 1A Lanjutan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pengendalian banjir Sungai Sepaku, dan sebagainya.

Kemudian sektor Bina Marga pagu anggarannya sebesar Rp 18,32 triliun. Dana itu digunakan untuk pembangunan jalan akses menuju masjid di kawasan IKN dam dermaga logistik, jalan sumbu kebangsaan sisi barat dan timur, jalan feeder kawasan IKN serta jalan akses bandara VVIP.

“Anggaran juga digunakan membangun berbagai proyek tol seperti tol Seksi 1, Seksi 3A, Seksi 3B, Seksi 5A, Seksi 5B-1, Seksi 5B-2, Seksi 6A, Seksi 6B dan Seksi 6C-1. Lalu jalan tol Seksi 1 Bandara Sepinggan – Tol Balsam, bandara VVIP IKN dan duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II,” jelasnya tentang pembangunan IKN.

Sementara itu Cipta Karya menelan biaya Rp 12,09 triliun untuk membangun Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku dan jaringan perpipaannya. Kemudian ada proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 1, 2, dan 3 di KIPP serta jaringan perpipaannya.

Kemudian ada proyek tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) 1 di KIPP, penataan sumbu kebangsaan tahap II, bangunan gedung pada kawasan Istana Kepresidenan, Istana Kepresidenan, kantor Kemensetneg, kantor Kementerian PU, kantor OIKN, kantor Kementerian Koordinator, dan lainnya.

“Terakhir anggaran untuk perumahan mencapai Rp 8,43 triliun untuk optimalisasi pengelolaan hunian pekerja konstruksi (HPK) IKN, HPK Tahap II, dukungan untuk dormitory PSSI, rusun ASN dan Hankam, hunian vertikal untuk TNI, dan lain-lain,” ungkapnya saat menjelaskan soal pembangunan IKN.

06/02/2025 21:53
Anggaran IKN 2025 Diblokir Sri Mulyani, Menteri PU: Belum Ada Progres

PIKIRAN RAKYAT – Anggaran IKN 2025 diketahui diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani. Hal tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo kepada awak media pada hari ini, Kamis 6 Februari 2025.

Diketahui IKN atau Ibu Kota Nusantara adalah proyek warisan eks Presiden Jokowi yang akan dilanjutkan Presiden Prabowo. Proyek ibu kota baru itu diklaim mencapai progres fisik 87,9 persen per akhir Desember 2024, dilansir dari laman Antara.

Anggatan IKN 2025 diblokir Sri Mulyani

Menteri PU Dody Hanggodo menyebut belum ada progres pembangunan Ibu Kota Nusantara saat ini yang bisa diungkapkan ke publik. Hal itu disampaikan saat ditanya mengenai kabar terbaru tentang pembangunan proyek di Provinsi Kalimantan Timur tersebut.

“IKN kayaknya belum ada (progres) sih. Makanya saya bilang, anggaran itu kan diblokir semua. Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada, (kok ditanya) progres,” ujar Dody kepada wartawan Pikiran-rakyat.com, Asep Bidin Rosidin, pada Kamis 6 Februari 2025.

Hanggodo menyebut ada Instruksi Presiden (Inpres) Prabowo dengan nomor 1 tahun 2025 yang menyebabkan anggaran Kementerian PU mengalami pemangkasan anggaran. Pemangkasan itu sampai bernilai Rp81 triliun. Seluruh anggaran pun saat ini masih diblokir.

“Progresnya, buat beli makan siang Pak Menteri, itu progresnya,” ujar Dody Hanggodo saat berkelakar setelah menghadiri rapat bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

IKN sudah habis berapa triliun?

Menteri PU Dody menyebut anggaran untuk membuat Ibu Kota Nusantara sudah menyedot Rp40,29 triliun sampai 31 Desember 2024. Berikut rinciannya:

Rp1,45 triliun untuk Sumber Daya Air yaitu pengendalian banjir DAS Sanggai 1A lanjutan (KIPP), Sungai Sanggai, Sungai Seluang dan Tengin, serta Sungai Pamaluan. Rp18,32 triliun untuk sektor Bina Marga yaitu membangun akses jalan ke masjid dan dermaga logistik, jalan feeder (distrik), membangun jalan tol seksi 1, 3A, 5A, 5B-1, 5B-2, 6A, 6B, dan 6C, lalu membangun bandara VVIP (sisi landasan utara), jalan tol seksi 1 Bandara Sepinggan-Tol Balsam, dan jalan akses bandara VVIP. Rp12,09 triliun untuk sektor Cipta Karya yaitu penataan Sumbu Kebangsaan Tahap II dan Sumbu Tripraja, pembangunan kawasan Istana Kepresidenan, bangunan gedung dan kawasan kantor kementerian koordinator, Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), dan Kawasan Beranda Nusantara. Rp8,43 triliun untuk sektor hunian yaitu Hunian Pekerja Konstruksi (HPK), HPK tahap II, dukungan untuk asrama (dormitory) PSSI, smart technology Rusun ASN dan Hankam, Hunian Vertikal untuk TNI dan Hunian Modular TNI.

Demikian penjelasan Menteri PU Dody Hanggodo tentang anggaran IKN 2025 yang ternyata diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sang menteri menyebut belum ada progres dari pembangunan Ibu Kota Nusantara tersebut.**

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

06/02/2025 20:31

Kementrian Lembaga: Komisi V DPR

Guyon Menteri PU soal anggaran IKN 2025 diblokir