Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi V DPR

  • Efisiensi Anggaran Harus Bijak, Jangan Sampai Merugikan Rakyat

    Efisiensi Anggaran Harus Bijak, Jangan Sampai Merugikan Rakyat

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi V DPR Lasarus mengingatkan pemerintah agar mempertimbangkan efisiensi anggaran dengan bijak dan tidak gegabah. Menurutnya, setiap pemotongan pagu anggaran harus dihitung secara matang agar tidak berdampak buruk pada masyarakat.

    “Tentu saya berharap pemotongan ini betul-betul dipertimbangkan secara arif dan bijaksana, dengan memperhitungkan secara matang dampaknya terhadap kondisi masyarakat di bawah,” ujar Lasarus di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Lasarus menegaskan efisiensi yang dilakukan tanpa perencanaan matang dapat menciptakan efek domino negatif. Misalnya, menurunnya kesejahteraan rakyat, meningkatnya angka pengangguran, hingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi yang telah ditargetkan pemerintah.

    “APBN bukan hanya soal untung dan rugi. APBN berperan sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, anggaran harus dimanfaatkan dengan optimal agar ekonomi masyarakat tetap bergerak,” tegasnya.

    Lasarus menyoroti dampak efisiensi anggaran terhadap mitra kerja Komisi V DPR, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ia mengungkapkan banyak proyek konstruksi dan preservasi jalan yang terhenti akibat pemangkasan anggaran.

    “Preservasi jalan adalah bagian penting dalam perawatan infrastruktur agar tetap dalam kondisi baik. Jika anggaran ini dipangkas, kondisi jalan akan memburuk. Apalagi menjelang Lebaran, kita tidak ingin jalan-jalan di seluruh Indonesia rusak karena tidak ada anggaran preservasi,” jelasnya.

    Meski demikian, Lasarus mengapresiasi keputusan pemerintah untuk melakukan rekonstruksi APBN 2025. Ia bahkan telah menggelar rapat internal untuk menindaklanjuti arahan pimpinan DPR, termasuk menghentikan sementara rapat kerja dengan para menteri hingga rekonstruksi anggaran selesai.

    “Proses ini tidak akan memakan waktu lama. Saya sebagai wakil rakyat tentu tidak ingin berlarut-larut karena semakin lama, semakin banyak sektor yang terdampak. Saat ini, misalnya, ada 2,5 juta pekerja konstruksi yang belum bisa bekerja. Bisnis batu, pasir, dan semen juga mandek. Semua masih menunggu kepastian,” kata Lasarus.

    Lebih lanjut, Lasarus berharap pemerintah mempertimbangkan kembali aspirasi dari anggota Komisi V DPR. Menurutnya, masih ada cukup waktu untuk melakukan revisi dan memastikan sektor-sektor penting yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat tetap berjalan.

    “Kita belum terlambat. Masih ada waktu untuk merombak kembali efisiensi anggaran. Jika minggu depan rancangan revisi dikirim ke DPR, saya yakin dalam dua minggu pembahasan bisa selesai. Setelah itu, kita bisa melanjutkan program yang ditunggu masyarakat, seperti padat karya dan proyek infrastruktur,” pungkasnya.

  • Jokowi Wariskan Beban ke Prabowo, Ekonom Ungkap Potensi IKN Mangkrak Makin Menjadi Nyata – Halaman all

    Jokowi Wariskan Beban ke Prabowo, Ekonom Ungkap Potensi IKN Mangkrak Makin Menjadi Nyata – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemangkasan anggaran di kementerian dan lembaga berdampak terhadap proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

    Adapun pemangkasan anggaran ini langkah dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyampaikan, IKN berpotensi mangkrak akan semakin menjadi nyata setelah adanya pemangkasan anggaran IKN secara besar-besaran pada tahun ini.

    “Dari awal kami sampaikan bahwa IKN ini membutuhkan biaya sangat besar dan akan menjadi APBN pemerintahan berikutnya. Prabowo terbukti mendapatkan beban tersebut dari Jokowi,” kata Nailul kepada Tribunnews.com, Selasa (11/2/2025).

    Menurutnya, ruang fiskal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akibat pembangunan IKN menjadi sempit, padahal saat ini butuh ruang fiskal yang cukup untuk menjalankan pembangunan dan janji kampanyenya.

    “Dengan kebutuhan dana yang begitu besar, saya rasa keputusan Prabowo menahan anggaran IKN bisa dipahami. Prabowo butuh buat nambah dana program makan bergizi gratis,” tutur Nailul.

    “Prioritaskan terlebih dahulu program MBG, dibandingkan program warisan Jokowi. Ini suatu pilihan yang logis bagi Prabowo,” sambungnya.

    Lebih lanjut Ia menyampaikan, jika nantinya proyek IKN dihentikan oleh pemerintahan Prabowo maka ada yang bilang menimbulkan kerugian besar, padahal hal ini bisa sebaliknya.

    “Saya justru melihat, jika dilanjutkan kerugiannya akan semakin besar. Sampai sekarang investor luar besar yang tunggal, belum ada. Yang katanya sudah ada antrian investor mau masuk, tapi semuanya bohong,” paparnya.

    Tak Ada Anggaran IKN

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap belum ada anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan IKN pada tahun ini.

    Terlebih, Kementerian PU baru saja terkena efisiensi anggaran sebesar Rp 81,38 triliun. Dari Rp 110,95 triliun, kini mereka hanya memiliki Rp 29,57 triliun.

    Maka dari itu, Dody mengatakan belum ada progres pembangunan terkini yang bisa diberikan.

    “Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan tadi saya bilang, kan anggarannya kita diblokir semua, kok tanya progres? Gimana sih? Anggarannya [saja] enggak ada,” kata Dody belum lama ini.

    “Progresnya buat beli makan siangnya pak menteri. Itu progresnya,” canda Dody.

    Sebelumnya ketika rapat bersama Komisi V DPR RI, Dody mengungkap bahwa dukungan infrastruktur dasar IKN tahun 2024 sebesar Rp 40,29 triliun. Ini adalah status per 31 Desember 2024.

    Dari sektor sumber daya air, total anggaran yang dikeluarkan pada 2024 sebesar Rp 1,45 triliun yang di antaranya untuk pengendalian banjir, penyempurnaan dan penataan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, dan pembangunan Embung KIPP.

    Lalu, di sektor bina marga sebesar Rp 18,32 triliun yang di antaranya untuk pembangunan jalan tol IKN, jalan akses Bandara VVIP, jalan feeder (distrik) di kawasan IKN, dan duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II.

    Berikutnya dari sektor cipta karya sebesar Rp 12,09 triliun di antaranya untuk bangunan gedung di kawasan Istana Kepresidenan, kantor Kemensetneg, kantor Kementerian PUPR, kantor OIKN, serta sarana dan prasarana Pemerintahan II.

    Terakhir, di sektor perumahan telah terkucurkan dana sebesar Rp 8,43 triliun di antaranya untuk hunian vertikal untuk personil TNI di IKN, hunian modular TNI, dan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) tahap II. 

  • Warga Kalimantan Timur Harap Pembangunan IKN Terus Berlanjut meski Anggaran Diblokir

    Warga Kalimantan Timur Harap Pembangunan IKN Terus Berlanjut meski Anggaran Diblokir

    Nusantara, Beritasatu.com – Kabar mengenai anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang masih diblokir oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga Kalimantan Timur. Hal ini memicu kecemasan terkait kelanjutan proyek pembangunan ibu kota baru itu.

    Meski demikian, antusiasme masyarakat untuk mengunjungi IKN tetap tinggi. Banyak dari mereka yang ingin melihat langsung kondisi pembangunan IKN meski beredar kabar proyek IKN akan terhenti akibat masalah anggaran.

    Sejumlah warga berharap agar pembangunan IKN dapat terus dilanjutkan hingga selesai. Salah satu pengunjung, Galang, menilai progres pembangunan di IKN masih berjalan lancar seperti biasanya.

    “Banyak isu yang mengatakan mangkrak, ternyata masih berjalan,” ujar Galang, saat ditemui di IKN, Kalimantan Timur, Minggu (9/2/2025).

    Galang juga menyayangkan jika pembangunan IKN terhenti setelah beredarnya pemberitaan terkait anggaran IKN yang diblokir. Menurutnya, negara sudah mengeluarkan banyak dana untuk membangun IKN.

    “Sayang jika mengeluarkan banyak uang untuk gedung-gedung yang cukup megah, tetapi mangkrak begitu saja,” lanjut Galang.

    Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN). – (Beritasatu.com/Fuad Iqbal)

    Senada dengan para pengunjung, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar IKN juga berharap agar pembangunan IKN terus berlanjut hingga tuntas. Kevin, pedagang bakso di rest area IKN, mengungkapkan pembangunan IKN telah membawa kemajuan ekonomi bagi masyarakat sekitar, khususnya di Kecamatan Sepaku.

    “Untuk masyarakat kecil ya sangat bermanfaat. Ada kemajuan dari tahun-tahun sebelum ada IKN,” ungkap Kevin saat ditemui di rest area IKN, Minggu (9/2/2025).

    Menurutnya, omzet usaha di kawasan IKN dapat mencapai Rp 2 juta hingga Rp 4 juta per hari. Namun, dengan adanya kabar anggaran yang masih diblokir, Kevin merasa khawatir.

    “Harapan kami para rakyat kecil ini untuk pemerintah, semoga pembangunan IKN tetap dilanjut dan diselesaikan. Kami sangat berharap sekali IKN itu berjalan terus, meski ada isu-isu mangkrak dan sebagainya,” pungkas Kevin.

    Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan hingga saat ini anggaran untuk kementeriannya masih diblokir. Akibatnya Dody belum bisa melaporkan progres pembangunan IKN dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR pada Kamis (6/2/2025). Meski begitu, Dody memastikan pembangunan di IKN tetap akan berjalan meskipun ada hambatan terkait anggaran.

  • Setop Anggaran IKN, Prabowo Disebut tetap Anggap Jokowi Figur Penting

    Setop Anggaran IKN, Prabowo Disebut tetap Anggap Jokowi Figur Penting

    JAKARTA – Direktur Eksekutif PPI, Adi Prayitno menepis anggapan adanya keretakan hubungan antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto setelah pemerintah memblokir anggaran pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN).

    Menurutnya, pemblokiran anggaran IKN tidak bisa dilihat sebagai indikasi keretakan hubungan kedua tokoh tersebut. Dia mengungkapkan, adanya koreksi terhadap kebijakan-kebijakan yang mencakup proyek strategi nasional, pengelolaan APBN, dan sektor infrastruktur, hal itu sama sekali tidak berarti bahwa Prabowo dan Jokowi mulai bermusuhan.

    “Kalau dilihat dari gestur politiknya Prabowo masih menganggap Jokowi sebagai orang penting yang diperlakukan sama seperti presiden sebelumnya,” ujarnya, Minggu 9 Februari 2025.

    Selain itu, koreksi yang terjadi merupakan bagian dari evaluasi kebijakan dalam rangka mencapai efisiensi dan efektivitas pemerintahan Prabowo-Gibran, bukan merupakan cerminan dari konflik personal atau politik antara kedua tokoh. “Hubungan baik antara mereka tetap dijaga dan dirawat,” imbuhnya.

    Karena itu, dia meminta publik tidak mudah menyimpulkan bahwa revisi terhadap kebijakan-kebijakan strategis merupakan bukti adanya keretakan hubungan antara Prabowo dan Jokowi. pasalnya, dalam dunia politik, perbedaan pandangan dan pendekatan merupakan hal yang wajar dan harus dilihat dari konteks upaya mencapai efisiensi serta kemajuan bagi bangsa.

    Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa pihaknya masih belum merealisasikan atau membelanjakan anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk tahun 2025. Hal itu menyusul adanya efisiensi anggaran Kementerian PU yang mencapai Rp81,38 triliun, dan hanya menyisakan anggaran pada tahun ini sebesar Rp29,57 triliun saja.

    “Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada semua. Kan tadi saya bilang, anggaran kita diblokir semua, (jadi belum bisa) tanya progres,” katanya usai Raker bersama Komisi V DPR RI, Kamis, 6 Februari 2025.

  • Menhub Dudy akan Bertemu DPR, Nasib Angkutan Perintis dan PSO ditentukan Besok

    Menhub Dudy akan Bertemu DPR, Nasib Angkutan Perintis dan PSO ditentukan Besok

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dijadwalkan akan rapat kerja dengan Komisi V DPR RI membahas mengenai rencana kerja 2025 terkait efisiensi anggaran APBN 2025 serta realisasi APBN tahun anggaran 2024 besok, Senin (10/2/2025). 

    Berdasarkan agenda resmi DPR, Raker tersebut akan membahas lebih rinci mengenai evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024 serta membahas program kerja tahun 2025 dan kebijakan efisiensi anggaran Kemenhub dalam APBN tahun anggaran 2025. 

    Program tersebut termasuk angkutan perintis serta angkutan yang berdasarkan PSO (Public Service Obligation). 

    Seharusnya, Menhub Dudy dijadwalkan bertemu Komisi V pada Kamis (6/2/2025) lalu. Namun, Dudy terlihat absen dalam raker tersebut. 

    Di kesempatan terpisah, Dudy sendiri mengklaim subsidi transportasi dan angkutan perintis akan tetap menjadi perhatian utama di tengah penghematan anggaran pemerintah. 

    Dudy mengatakan Kemenhub akan melakukan eisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 akan dilakukan dengan cermat, hati-hati dan selektif. 

    “Sektor transportasi publik dan subsidi angkutan perintis yang berperan penting dalam mobilitas masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat rentan, tetap mendapatkan perhatian dan dukungan penuh,” kata Dudy. 

    Adapun informasi yang beredar, pagu Kementerian Perhubungan dihemat sekitar Rp17,87 triliun. Padahal Kemenhub semula memiliki pagu total sebesar Rp31,45 triliun. 

    Di sisi lain, Menhub Dudy  mengatakan realisasi anggaran Kemenhub pada 2024 adalah 85,21%. Dari total pagu 45,88 triliun, realisasi yang dicapai sebesar 39,09 triliun. Adapun rinciannya, belanja pegawai 98,31%, belanja barang 92,05%, serta belanja modal 76,43%.

  • IKN Makin Indah Omongan Mbelgedes Buzzer Mulyono

    IKN Makin Indah Omongan Mbelgedes Buzzer Mulyono

    GELORA.CO –  Di media sosial viral kondisi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur yang memprihatinkan. 

    Saat ini IKN ditumbuhi semak belukar dan tidak terurus. Bahkan nyaris tidak ada aktivitas pembangunan di lokasi yang digadang-gadang Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Mulyono sebagai ibu kota baru Indonesia menggantikan Jakarta.

    Namun kabar gedung-Gedung yang mangkrak di IKN yang sudah dikepung semak belukar, dibantah keras oleh ternak Mulyono dan para buzzer rupiah. Mereka bilang IKN makin indah. 

    “Meminjam bahasa orang Solo, pernyataan para ternak Jokowi itu pernyataan mbelgedes, artinya pernyataan bohong, tipu-tipu,” kata Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais dalam sebuah video singkat yang dikutip Minggu 9 Februari 2025.

    “Jokowi bukan Mulyono kalau tidak suka bohong dan tipu-tipu. Semua bangunan yang ada di IKN kini kosong melompong,” sambungnya.

    IKN terancam mangkrak menyusul diblokirnya anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh pemerintahan Prabowo Subianto.

     

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) belum ada progres karena anggaran masih diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Dia menjelaskan blokir berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran. Blokir akan dibuka setelah pagu anggaran indikatif hasil efisiensi sudah disetujui Komisi V DPR.

    “Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya enggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya,” kata Dody tertawa di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 6 Februari 2025.

  • Anggaran BMKG Dipangkas, Bagaimana Nasib Info Gempa, Tsunami, dan Cuaca?

    Anggaran BMKG Dipangkas, Bagaimana Nasib Info Gempa, Tsunami, dan Cuaca?

    PIKIRAN RAKYAT – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tengah menghadapi tantangan baru akibat pemangkasan anggaran yang signifikan pada tahun 2025. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran negara.

    Efisiensi Anggaran BMKG

    Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, BMKG harus menerima kenyataan bahwa anggarannya dipotong hingga 50,35%, yang semulai Rp2,826 triliun menjadi Rp1,423 triliun.

    Hal ini tentu saja berdampak pada operasional dan program-program yang telah direncanakan sebelumnya.

    Pemangkasan anggaran ini dilakukan berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.2025 dan telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

    Tujuannya adalah untuk melakukan efisiensi anggaran negara dalam rangka mendukung program-program pembangunan nasional lainnya.

    Dampak Efisiensi Anggaran

    Pemangkasan anggaran BMKG berpotensi menimbulkan beberapa dampak, antara lain:

    – Beberapa kegiatan operasional BMKG, seperti pemeliharaan peralatan dan pengembangan sistem, mungkin harus dikurangi.

    FORECASTER BMKG Jatiwangi, Majalengka menunjukan arah angin dan kecepatan angin yang terjadi di Majalengka dalam layar monitor, di kantor BMKG Jatiwangi, Kamis 15 Agustus 2019.*/TATI PURNAWATI/KABAR CIREBON

    – Pembelian peralatan baru untuk meningkatkan akurasi data cuaca, iklim, dan gempa bumi mungkin akan tertunda.

    – Dalam jangka panjang, pemangkasan anggaran dapat berdampak pada jumlah pegawai BMKG.

    – Meskipun BMKG berkomitmen untuk tetap memberikan layanan terbaik, namun kualitas layanan yang diberikan dapat terpengaruh jika anggaran terus berkurang.

    Upaya BMKG Pasca Efisiensi Anggaran

    Meskipun menghadapi tantangan akibat pemangkasan anggaran, BMKG tetap berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Beberapa upaya yang dilakukan BMKG antara lain:

    – BMKG akan melakukan efisiensi anggaran pada kegiatan yang tidak terlalu mendesak, seperti perjalanan dinas dan pengadaan barang dan jasa.

    – BMKG akan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada untuk tetap memberikan layanan yang maksimal, dengan menerapkan WFO dan WFA.

    – BMKG akan memperkuat kerja sama dengan lembaga terkait untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan.

    Pastikan Informasi Tetap 24 Jam

    Meski mendapatkan efisiensi anggaran, BMKG memastikan pihaknya tetap akan memberikan informasi layanan seperti cuaca, gempa bumi, iklim, dan potensi tsunami selama 24 jam.

    “Meskipun dilakukan efisiensi anggaran, BMKG menjamin terlaksananya operasional layanan informasi 24 jam dan secara terus menerus,” kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

    Pentingnya Peran BMKG

    BMKG memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi yang akurat sangat dibutuhkan untuk berbagai sektor, seperti pertanian, transportasi, dan kebencanaan. Oleh karena itu, pemangkasan anggaran BMKG perlu menjadi perhatian bersama.

    Sebagai informasi tambahan, sebelumnya sejumlah netizen mengungkapkan kekecewaan pasca Perpustakaan Nasional (Perpusnas) harus memangkas jam operasionalnya.

    Hal itu disampaikan di akun media sosial resm Perpusnas, di mana penyesuaian tersebut efek dari pemangkasan anggaran sesuai nstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja.

    Adapun jam opersional Perpusnas baru mulai 10 Februari 2025, yakni Senin – Kamis 08.00 – 16.00 WIB, Jumat 08.00 – 16.30 WIB, Sabtu 09.00 – 15.00 WIB, serta Minggu, Libur Nasional dan Cuti Bersama TUTUP.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Anggaran IKN Diblokir, Bahlil: Target Presiden Prabowo Pindah Ibu Kota 2028 Nasional 8 Februari 2025

    Anggaran IKN Diblokir, Bahlil: Target Presiden Prabowo Pindah Ibu Kota 2028 Nasional 8 Februari 2025

    Anggaran IKN Diblokir, Bahlil: Target Presiden Prabowo Pindah Ibu Kota 2028
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengatakan, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan akan dilakukan pada 2028 sebagaimana target Presiden Prabowo Subianto.
    Hal ini disampaikan Bahlil saat ditanya awak media perihal anggaran pembangunan IKN yang diblokir oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
    “IKN ini setahu kami sampai dengan sekarang, tetap target Bapak Presiden, 2028 kita akan pindah ke ibu kota baru di IKN, sudah pindah,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).
    Bahlil mengaku tidak mengetahui detail proses pembangunan IKN. Dia bilang, pembangunan IKN di bawah Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
    “Sudah barang tentu tahapan proses penyelesaiannya berjalan. Nah, strategi penyelesaiannya seperti apa? Itu di Kementerian PU,” kata Bahlil.
    Di sisi lain, Bahlil menyatakan, ketua umum partai politik juga tidak bisa mencampuri urusan pembangunan IKN. Seluruh prosesnya dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini kementerian dan lembaga terkait.
    “Jadi, kami enggak bisa juga kalau mendalami, jangan merasa seperti karena ketum partai semua yang ngerti,” kata Bahlil.
    Adapun pemblokiran anggaran IKN karena efisiensi disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
    Diketahui, terdapat alokasi anggaran pembangunan IKN di Kementerian PU sekitar Rp 14,87 triliun.
    Sementara, Kementerian PU masih bertanggung jawab untuk menyelesaikan proyek infrastruktur IKN yang sudah terkontrak pada tahun-tahun sebelumnya.
    “IKN kayaknya belum ada (progres) sih. Makanya saya bilang, anggaran itu kan diblokir semua. Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada (kok ditanya) progres,” ucap Dody.
    Kendati begitu, bukan berarti anggaran pembangunan IKN lantas diblokir seluruhnya. Sebab, pemerintah sudah menganggarkan dana pembangunan IKN mencapai Rp 48,8 triliun untuk tahap kedua.
    Terkait anggaran IKN di Kementerian PU, Wakil Menteri Diana Kusumastuti menyatakan bahwa pemblokiran tersebut merupakan hal yang wajar dalam pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
    Namun, ini bukan akhir dari segalanya mengingat pihaknya akan melakukan rapat kerja dengan DPR RI untuk membuka peblokiran tersebut.
    “Jadi ini belum akhir dari segalanya, kalau saya mudah-mudahan masih ada jalan untuk kami melakukan ini (mengupayakan). Mudah-mudahan masih ada jalan,” ungkap Diana.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jokowi yang Bertanggung Jawab Dunia Akhirat, Bukan Prabowo

    Jokowi yang Bertanggung Jawab Dunia Akhirat, Bukan Prabowo

    JAKARTA – Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menyebut mantan Presiden Joko Widodo adalah orang yang paling bertanggungjawab atas tersendatnya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, bukan Presiden Prabowo Subianto.

    Jamiluddin menilai logis pemblokiran anggaran Ibu Kota Negara (IKN). Sebab IKN bukanlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    “Logis karena Prabowo harus menyiapkan anggaran untuk membiayai program unggulannya. Karena itu, yang bukan program unggulan logis kalau anggarannya dipangkas. Jadi, sudah tepat anggaran IKN diblokir,” ujar Jamiluddin, Sabtu, 8 Februari.

    Jamiluddin menilai, rakyat tidak akan menuntut bila pembangunan IKN tidak dilanjutkan. Rakyat, menurutnya, hanya menuntut Prabowo menunaikan janji kampanyenya.

    “Pembangunan IKN tidak termasuk janji Prabowo. Karena itu, Prabowo tak akan merasa bersalah bila tidak melanjutkan pembangunan IKN,” kata Jamiluddin.

    “IKN mangkrak atau tidak bukan tanggung jawab Prabowo. Rakyat justru akan marah pada Prabowo bila ia membangun IKN tapi janjinya justru tidak diwujudkan. Janji adalah hutang, akan terus ditagih rakyat,” sambungnya.

    Untuk itu, Jamiluddin menilai, Prabowo boleh saja mengabaikan ambisi Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait IKN. Sebab Prabowo tak punya beban moral atau merasa bersalah bila abai terhadap IKN.

    “Prabowo harus memilih, membangun IKN atau memenuhi janjinya kepada rakyat. Saya yakin, Prabowo akan memilih mewujudkan janjinya,” katanya.

    Jokowi, tambah Jamiluddin, bisa jadi hanya tinggal masa lalu. Termasuk IKN yang tak akan jelas rimbanya.

    “Biarkan Jokowi yang mempertanggungjawabkan IKN baik dunia maupun akhirat. IKN bukan urusan Prabowo, tapi urusan Jokowi,” pungkasnya.

    Diketahui, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2025 masih terkena blokir sehingga belum ada pembangunan baru yang dilakukan. Meski demikian, progres pembangunan mega proyek IKN sudah menyentuh angka 87 persen.

    Dody menyebut, saat ini Kementerian PU tidak memiliki anggaran untuk pelaksanaan pembangunan IKN.

    “Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya nggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya,” ujar Dody usai rapat kerja bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 6 Februari.

  • Heboh Anggaran IKN Diblokir, Istana dan Otorita Pastikan Pembangunan Tetap Jalan – Halaman all

    Heboh Anggaran IKN Diblokir, Istana dan Otorita Pastikan Pembangunan Tetap Jalan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkapkan anggaran proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) diblokir.

    Hal ini disampaikan usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI pada Kamis (6/2/2025).

    “IKN kayaknya belum ada (progres) sih. Makanya saya bilang, anggaran itu kan diblokir semua. Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada (kok ditanya) progres,” ucap Dody, Kamis. 

    Bahkan, ia berkelakar, anggaran yang ada hanya cukup untuk membeli makan siang.

    “Progresnya, buat beli makan siang Pak Menteri, itu progresnya,” kata Dody.

    Pernyataan tersebut menuai banyak respons dari sejumlah pihak. 

    Publik juga bertanya-tanya mengenai kelanjutan pembangunan IKN.

    Namun, Istana dan Otorita IKN telah memastikan pembangunan akan terus berlanjut dengan dana yang sudah dianggarkan. 

    Kata Istana 

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, tak menampik ada anggaran IKN yang diblokir. 

    Namun, ia menegaskan pemblokiran itu bukan berarti anggarannya tidak ada. 

    “Anggaran pembangunan IKN itu ada yang di Kementerian PU, ada yang di Otorita IKN,” ujar Hasan, di Gedung Kwarnas, Jakarta, Jumat (7/2/2025). 

    Ia mengatakan, anggaran pembangunan IKN yang digelontorkan tidak kecil, sehingga dipastikan progresnya akan terus berjalan. 

    “Masih jalan kan. Itu kan Rp48 triliun dalam 5 tahun, itu kan enggak kecil.”

    “Kan IKN jalan terus. Komitmennya baru beberapa hari yang lalu sih teman-teman juga meliput kan. Ada konferensi pers dari Menko Infrastruktur, ada Kepala Otorita IKN, ada Menteri PU,” ujar Hasan. 

    Hasan juga menegaskan, Presiden Prabowo masih dengan komitmennya untuk meneruskan pembangunan IKN. 

    “Yang jelas komitmen dari Presiden kan beberapa hari lalu sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur.”

    “Bahwa, selama 5 tahun ke depan, Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan,” tegas Hasan. 

    Hasan juga menyebut, pihak swasta nantinya juga akan dilibatkan dalam pembangunan IKN.

    Otorita: IKN Tetap Berjalan 

    Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, juga memastikan pembangunan IKN terus berlanjut. 

    Danis bahkan mengatakan saat ini IKN sudah memasuki Tahap II periode 2025-2029. 

    Dana senilai Rp48,8 triliun yang dialokasikan adalah untuk pembangunan Kawasan Perkantoran Legislatif dan Yudikatif, beserta sarana dan prasarana pendukungnya.

    “Kami bertugas menyelesaikan ekosistem yudisial dan ekosistem legislatif beserta sarana dan prasarana pendukungnya,” jelas Danis, Jumat, dikutip dari Kompas.com. 

    Danis tak menampik, dana untuk IKN yang diblokir atau belum dicairkan oleh Kemenku adalah anggaran yang dialokasikan Kementerian PU. 

    Adapun kebutuhan anggaran untuk program pembangunan IKN Tahap II sesuai dengan arahan Presiden Subianto, yaitu terdiri dari APBN Rp48,8 triliun, dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Rp60,93 triliun.

    Kemudian investasi swasta yang menurut data per Februari 2025 sudah masuk sekitar Rp6,49 triliun.

    (Tribunnews.com/Milani/Igman Ibrahim, Kompas.com)