Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi V DPR

  • Dampak Efisiensi Anggaran, Kementerian PU Batal Bangun Pengendali Banjir hingga Revitalisasi Danau

    Dampak Efisiensi Anggaran, Kementerian PU Batal Bangun Pengendali Banjir hingga Revitalisasi Danau

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membatalkan rencana pembangunan pengendali banjir, pengamanan pantai, revitalisasi danau hingga pengendalian lahar, imbas efisiensi anggaran belanja pemerintah 2025.

    Hal itu disampaikan Menteri PU Dody Hanggodo dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR di Gedung DPR, kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    “Efesiensi anggaran pada Kementerian PU akan berdampak pada pencapaian target-target output prioritas di antaranya (pada Direktorat) Sumber Daya Air sebesar Rp 27,72 triliun,” kata Dody. 

    Dody memerinci program pembangunan yang gagal dilakukan tahun ini akibat efisiensi anggaran, di antaranya pembangunan 14 unit bendungan, pembangunan pengarah ruko, serta revitalisasi danau, dan situ. 

    “Pembangunan pengendali banjir sepanjang 19 kilometer, pengaman pantai sepanjang 4,5 kilometer, pengendali lahar dan sedimen,” ujarnya. 

    Rencana pembangunan prasarana air baku dengan kapasitas 1,25 meter kubik per detik tahun ini juga harus dibatalkan karena efisiensi anggaran. Begitu juga operasi dan pemeliharaan infrastruktur dan P3TGAI yang berada di 12.000 lokasi serta pengadaan tanah. 

    “Pembangunan 9.550 hektare dan rehabilitasi 29.000 hektare jaringan irigasi,” pungkasnya.  

    Dalam rapat itu, Dody menerangkan Kementerian PU terimbas pemotongan anggaran Rp 81,38 triliun. Sebagian besar pemotongan berupa proyek pembangunan infrastruktur.

    Dia juga memastikan tak akan ada proyek infrastruktur tahun tunggal (SYC) ataupun tahun jamak (MYC) baru akibat pemotongan anggaran. 

    Infografik pemangkasan anggaran 2025. – (Investor Daily/Felicia Karen Agatha Handjojo)

    Dody juga menyebut akan ada sejumlah proyek infrastruktur tahun jamak yang bakal molor.

    “Semua MYC sementara waktu kita molorkan, bukan dihentikan, direlaksasi, dan tetap berlanjut,” ujar Dody memaparkan dampak dari efisiensi anggaran.

  • BMKG Kena Efisiensi, tapi Anggaran Deteksi Gempa-Tsunami Rp 41 M Selamat

    BMKG Kena Efisiensi, tapi Anggaran Deteksi Gempa-Tsunami Rp 41 M Selamat

    Jakarta –

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga terdampak kebijakan pemangkasan anggaran. Namun, anggaran layanan deteksi gempa dan tsunami tetap dipertahankan.

    Nilai anggaran tersebut sebesar Rp 41,9 miliar.

    “Pengelolaan gempa bumi dan tsunami, yang Rp 41,9 miliar itu tetap dipertahankan termasuk kegiatan sekolah lapang gempa bumi,” ujar Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (12/2/2025).

    Dwikorita juga mengatakan terkait anggaran pengelolaan Meteorologi Publik BMKG yang di dalamnya ada layanan iklim tidak mengalami pemotongan. tetap Rp 70 miliar. Kemudian untuk layanan deteksi cuaca penerbangan juga tetap sebesar Rp 1 miliar.

    Selain itu itu, anggaran belanja pegawai juga tetap sesuai dengan pagu awal, yakni sebesar Rp 847 miliar.

    Dwikorita menambahkan, awalnya anggaran BMKG sebesar Rp 2,8 triliun, terkena pemangkasan sebesar Rp 1,42 triliun. Alhasil, anggaran setelah pemotongan menjadi Rp 1,403 triliun.

    Namun, setelah rapat dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), bakal ada rekonstruksi efisiensi sehingga pagu anggaran BMKG bisa naik menjadi Rp 1,78 triliun setelah pemotongan.

    “Dengan rekonstruksi itu dari pagu Rp 1,4 triliun, kami mendapatkan pagu 1,78 triliun,” terang Dwikorita.

    (hns/hns)

  • Anggaran Kemendes Dipotong Rp 722 M, Honor Pendamping Desa Cuma 10 Bulan

    Anggaran Kemendes Dipotong Rp 722 M, Honor Pendamping Desa Cuma 10 Bulan

    Jakarta –

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto mengatakan anggaran Kementerian yang dipimpinnya dipangkas Rp 722,73 miliar. Alhasil dalam pagu anggaran 2025 tersisa Rp 1,46 triliun.

    Yandri menjelaskan pada awalnya anggaran Kemendes PDT dipangkas hingga Rp 1,03 triliun atau 47,18% dari pagu awal senilai Rp 2,19 triliun, sehingga sisa pagu efektifnya menjadi Rp 1,15 triliun.

    Namun setelah rapat koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 11 Februari 2025 kemarin, jumlah anggaran Kemendes PDT yang dipangkan dikoreksi menjadi Rp 722,73 miliar. Berkat itu jumlah anggaran yang bisa digunakan sepanjang 2025 ini Rp 1,46 triliun.

    “Berdasarkan hasil rapat koordinasi tersebut disepakati rekonstruksi efisiensi belanja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2025 menjadi sebesar Rp 722.731.521.000,” kata Yandri dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (12/2/2025).

    Menurut Yandri efisiensi anggaran sebesar Rp 722,73 miliar ini akan mencakup berbagai pos belanja termasuk honorarium pendamping desa.

    “Pos belanja lainnya dilakukan efisiensi yang memenuhi penghematan anggaran sebesar Rp722.731.521.000 termasuk dari belanja honorarium pendamping. Jadi ini Pak Ketua, pendamping bisa digaji 10 bulan,” ucapnya.

    Namun Yandri tetal memastikan agar honor pendamping desa ini tetap aman alias bisa dibayarkan untuk setahun penuh. Sehingga para pendamping desa tidak perlu khawatir meski saat ini anggaran pembayaran baru mencakup 10 bulan.

    “Tindak lanjut efisiensi belanja, kami akan mengajukan proses revisi anggaran kepada Kementerian Keuangan,” kata Yandri.

    “Jadi insya Allah akan kami usulkan nanti sekali lagi kami sampaikan di forum terbuka ini, pendamping desa nggak perlu galau insya Allah aman,” tambahnya.

    (hns/hns)

  • Viral 18.000 Pegawai Kementerian PU Dirumahkan, Menteri Dody: Anggarannya Masih Ditinjau Ulang

    Viral 18.000 Pegawai Kementerian PU Dirumahkan, Menteri Dody: Anggarannya Masih Ditinjau Ulang

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memberikan penjelasan terkait viralnya kabar 18.000 pegawai balai Kementerian PU dirumahkan setelah anggaran kementerian dipotong sebesar 80% atau setara dengan Rp 81,38 triliun.

    Menurut Dody, para pegawai yang dirumahkan tersebut sebagian besar adalah pegawai kontrak yang kontraknya belum diperpanjang karena adanya peninjauan ulang anggaran.

    “Habis kontrak. Next kontraknya belum. Kita belum bisa next kontrak karena kan anggarannya masih ditinjau ulang,” kata Dody saat ditemui seusai rapat kerja bersama Komisi V DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Dody menjelaskan, pembaruan kontrak untuk pegawai tersebut belum dapat dilakukan karena sebagian anggaran Kementerian PU masih diblokir oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pemblokiran anggaran ini dilakukan sebagai bagian dari efisiensi anggaran pemerintah.

    Kontrak pegawai baru bisa diperbarui setelah proses pemblokiran anggaran selesai, meskipun Dody tidak memberikan kepastian mengenai kapan pemblokiran tersebut akan dibuka.

    “Harapannya, mudah-mudahan dalam waktu secepatnya segera dibuka dan bisa langsung diselesaikan,” tambah Dody.

    Viralnya kabar 18.000 pegawai Kementerian PU dirumahkan beredar di media sosial, khususnya TikTok dan X. Sebuah gambar yang beredar menunjukkan sekelompok pegawai berseragam putih yang terlihat berkumpul di area parkir mobil, beberapa di antaranya tampak berpelukan sambil menangis.

    “Mulai pamitan, karena lebih dari 600 orang yang dirumahkan di kantor balai kami. Bahkan kira-kira sudah 18.000 orang yang dirumahkan di Kementerian PU yang tersebar di seluruh balai se-Indonesia,” tulis keterangan gambar viral tentang pegawai Kementerian PU dirumahkan.

  • Istana: Tidak benar anggaran BMKG dipangkas 50 persen

    Istana: Tidak benar anggaran BMKG dipangkas 50 persen

    Tidak benar anggaran BMKG terkena efisiensi sebesar 50 persen. Silakan cek lagi ke BMKG untuk data terbaru

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membantah bahwa anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) tahun ini terkena efisiensi 50 persen sebagaimana informasi yang beredar hingga dikhawatirkan menurunkan akurasi alat info cuaca dan deteksi gempa.

    Pernyataan Hasan tersebut merespons soal dampak efisiensi anggaran pada BMKG sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

    “Tidak benar anggaran BMKG terkena efisiensi sebesar 50 persen. Silakan cek lagi ke BMKG untuk data terbaru,” kata Hasan di Jakarta, Rabu.

    Hasan menjelaskan bahwa efisiensi anggaran dilakukan untuk mengurangi beban negara, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan bahwa anggaran negara harus difokuskan untuk kepentingan rakyat.

    Dalam kesempatan sebelumnya, ia juga menegaskan bahwa efisiensi dilakukan pada hal-hal yang dianggap “lemak” dan memboroskan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Efisiensi yang sesuai arahan Presiden Prabowo adalah menghilangkan ‘lemak-lemak’ dalam belanja APBN kita, tapi tidak mengurangi ‘otot’. Tenaga pemerintah dan kemampuan pemerintah tidak akan berkurang karena pengurangan ‘lemak’ ini,” kata Hasan.

    Lebih lanjut, Hasan memastikan ada sejumlah hal yang tidak terpengaruh dari efisiensi APBN di kementerian dan lembaga yang semuanya berhubungan dengan produktivitas serta layanan bagi masyarakat.

    Dalam hal mendukung produktivitas, Pemerintah memastikan bahwa gaji pegawai serta layanan dasar prioritas pegawai tidak akan terdampak efisiensi.

    Sementara untuk layanan bagi masyarakat, program-program yang terkait bantuan sosial dan layanan publik juga anggarannya tidak dilakukan penyesuaian.

    Hasan mencontohkan salah satu layanan publik yang dipastikan tidak terdampak oleh efisiensi adalah terkait dengan mitigasi bencana. Layanan tersebut dipastikan tetap memiliki anggaran khusus.

    “Mitigasi bencana merupakan layanan publik yang dipastikan optimal,” ucap Hasan.

    Dalam kesempatan berbeda, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati juga menyampaikan bahwa anggaran terkait dengan pengelolaan gempa dan tsunami tetap dipertahankan, di tengah adanya kebijakan efisiensi anggaran.

    “Di sini, dalam poin pengelolaan gempa bumi dan tsunami Rp41,9 miliar, di situ tetap dipertahankan, termasuk kegiatan sekolah lapang gempa bumi,” kata Dwikorita dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu, dengan agenda pembahasan seputar kebijakan efisiensi anggaran.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggaran BMKG Dipangkas Rp 1,4 Triliun Tapi Dana Deteksi Tsunami dan Gempa Dinyatakan Aman – Halaman all

    Anggaran BMKG Dipangkas Rp 1,4 Triliun Tapi Dana Deteksi Tsunami dan Gempa Dinyatakan Aman – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengalami pemangkasan Rp 1,4 triliun karena kebijakan efisiensi Presiden RI Prabowo Subianto. 

    Kepala BMKG Dwikorita Karnawati saat rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025) menjelaskan, anggaran BMKG sebelumnya sebesar Rp Rp2,826.897.302.000 atau Rp 2,8 trilun. Namun, BMKG kini mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp1.423.397.000.000 atau Rp1,4 triliun.

    “DIPA BMKG adalah Rp2,826.897.302.000. Kemudian terkena pemotongan sebesar kurang lebih Rp1.423.397.000.000. Sehingga pagu setelah pemotongan Rp1.403.500.302.000,” ujar Dwikorita.

    Dengan begitu, belanja pegawai BMKG kini berkurang menjadi Rp847.243.319.000 dan anggaran operasional sebesar Rp556.256.983.000.

    Ia menjelaskan program Meterologi, Klimatologi dan Geofisika (MKG) yaitu program operasional layanan untuk masyarakat, sebelum pemotongan Rp1.502.295.502.000 dan setelah efisiensi menjadi Rp372.751.795.000.

    “Untuk program MKG yaitu program operasional layanan publik dari Rp372 miliar tersebut, kita rinci menjadi 14 kegiatan yang tertera pada layar. Yang tervesar adalah untuk pengelolaan database VMKG serta untuk pengelolaan jaringan komunikasi, jelasnya.

    “Dan lain-lain terutama untuk menjamin keberlanjutan operasional BMKG selama 24 jam nonstop, 7 hari selama 1 minggu atau 365 dalam 1 tahun. Jadi angka tersebut untuk menjamin keberlanjutan operasional BMKG,” sambungnya.

    Di sisi lain, Dwikorita memastikan bahwa anggaran pengelolaan gempa bumi dan tsunami tidak terkena pangkas. Mereka tetap menyediakan anggaran sebesar Rp41,9 miliar.

    “Di sini poin pengelolaan gempa bumi dan tsunami yang Rp41,9 miliar, di situ tetap dipertahankan termasuk kegiatan sekolah lapang gempa bumi. Kemudian layanan informasi iklim terapan yang Rp70 juta di situ termasuk kegiatan sekolah lapang,” pungkasnya.

  • Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 13 Triliun, Gaji Pegawai Aman?

    Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 13 Triliun, Gaji Pegawai Aman?

    Jakarta –

    Anggaran Kementerian Perhubungan dipangkas Rp 13,725 triliun dari pagu awal Rp 31,45 triliun. Wakil Menteri Perhubungan Suntana menegaskan pemangkasan ini tidak akan mengganggu layanan transportasi bagi masyarakat.

    Ia juga memastikan, adanya efisiensi anggaran di Kemenhub tidak akan mengganggu sistem upah bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang selama ini dikhawatirkan oleh para PPPK.

    “Enggak ada yang terganggu (layanan). (Gaji) Insyaallah terpenuhi. Untuk hajat hidup orang itu kita nggak ganggu,” katanya usai melakukan Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (12/2/2025).

    Suntana menjelaskan pada awalnya, pemangkasan anggaran Kemenhub sebesar Rp 17,87 triliun, dan menyisakan Rp 13,58 triliun.

    “Di mana dari sisa pagu tersebut sudah termasuk beberapa belanja yang dikecualikan dari efisiensi anggaran antara lain belanja pegawai serta kegiatan-kegiatan yang bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri, SBSN serta BLU,” jelasnya lagi.

    Namun setelah pihaknya melangsungkan rapat dengan Kemenkeu pada 11 Februari 2025 kemarin, sisa pagu anggaran 2025 ini kemudian direvisi kembali menjadi Rp 17,725 triliun atau 56,34% dari pagu awal. Sehingga nilai akhir dari pemangkasan anggaran Kemenhub 2025 sebesar Rp 13,725 triliun atau 43,66%.

    “Dapat kami laporkan pagu efektif terkini Kementerian Perhubungan pasca-restrukturisasi anggaran yang semula sebesar Rp 13,58 triliun menjadi Rp 17,725 triliun atau sebesar 56,34% dari pagu awal,” papar Suntana.

    Menurutnya sisa pagu anggaran 2025 ini akan dioptimalkan untuk mengakomodir belanja pegawai, belanja operasional, dan subsidi perintis. Meski begitu ia mengaku belum bisa melaporkan rincian anggaran Kemenhub terbaru itu.

    “Pada kesempatan ini kami mohon izin dan mohon maaf kepada pak ketua, wakil, dan juga seluruh anggota Komisi V yang saya hormati, kami akan segera menyusulkan rincian setelah dana itu menjadi Rp 17 triliun dalam waktu cepat untuk segera mendapat persetujuan dari bapak ketua komisi dan anggota komisi,” pungkasnya.

    (fdl/fdl)

  • Anggaran Dipotong Rp 81 T, Menteri PU Putar Otak Perbaiki-Bangun Jalan

    Anggaran Dipotong Rp 81 T, Menteri PU Putar Otak Perbaiki-Bangun Jalan

    Jakarta –

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan program preservasi atau kegiatan pemeliharaan dan perbaikan jalan hingga jembatan, serta anggaran pembagunan jalan terdampak pemangkasan anggaran Rp 81 triliun

    Dalam rapat dengan Komisi V DPR hari ini, Rabu (12/2/2025), Dody mengaku harus meniadakan anggaran preservasi dan pembangunan bidang Bina Marga sebesar Rp 24,83 triliun.

    Contohnya program pembangunan jalan 57 kilometer serta peningkatan kapasitas dan preservasi jalan di 1.102 kilometer jalan. Kemudian ada juga peniadaan anggaran untuk perservasi rutin sepanjang 47.600 kilometer jembatan 563 kilometer, dan padat karya untuk 24.600 tenaga kerja.

    Alhasil, Kementerian PU setelah efisiensi tidak lagi mencantumkan program pembangunan dan preservasi rutin jalan dan jembatan alias 0 kilometer (km).

    Namun, Dody menjamin melakukan perbaikan jalan yang mendesak, dengan realokasi atau rekomposisi anggaran yang terbatas.

    “(Anggaran preservasi jalan 0 km) karena itu kan kita mengacu kepada Inpres. Tenang-tenang pasti kita pikirin. Jadi juga di kesimpulan rapat seperti itu, kan ini masih politik anggaran,” kata Dody saat ditemui wartawan usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (12/2/2025).

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan imbas efisiensi anggaran sampai saat pihaknya belum mengalokasikan dana untuk perservasi jalan.

    Namun ia mengatakan pihaknya masih melakukan pengkajian ulang terhadap sisa anggaran yang dimiliki Kementerian PU untuk kemudian nanti bisa digunakan untuk preservasi jalan. Namun ia belum bisa memastikan besaran anggaran untuk keperluan Bina Marga ini.

    “Untuk preservasi jalan kan tadi 0. Ya kan belum ada, di-exercise, kita masih exercise ya,” kata Diana.

    “(Anggaran preservasi jalan?) itu kan masih di-exercise, saya belum berani lho angkanya tapi yang jelas menjadi perhatian kita, tapi masih di-exercise,” sambungnya.

    (hns/hns)

  • Anggaran Dipotong Rp 81 T, Menteri PU Putar Otak Perbaiki-Bangun Jalan

    Menteri PU Bantah Ada ASN Dirumahkan Gara-gara Anggaran Dipotong

    Jakarta –

    Viral di media sosial X kabar sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) harus dirumahkan imbas pemangkasan anggaran hingga Rp 81 triliun.

    Menanggapi hal ini, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pihaknya tidak pernah merumahkan atau PHK massal karyawan di Kementeriannya imbas efisiensi anggaran.

    Ia berpendapat kabar yang beredar di media sosial kemungkinan berhubungan dengan para pegawai yang kontraknya habis namun belum bisa diperpanjang. Sebab efisiensi pagu anggaran Kementerian PU 2025 ini memang masih dalam tahap peninjauan ulang.

    “Mungkin ada hal itu kali, apa namanya, habis kontrak. Habis kontrak next kontraknya belum. Kan kita belum bisa next kontrak karena kan anggarannya masih ditinjau ulang, masih dalam proses politik anggaran kan,” kata Dody saat ditemui wartawan usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (12/2/2025).

    Ia mengatakan setelah proses peninjauan efisiensi anggaran Kementeriannya sudah selesai, pihaknya akan kembali menghadap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan mendapatkan tambahan dana. Dengan begitu Kementerian PU mampu memperpanjang kontrak para pegawai yang dikabarkan dirumahkan tadi.

    “Setelah ini selesai kan ini kita masih menghadap lagi ke Bu Menkeu, harapannya mudah-mudahan dalam waktu secepatnya segera dibuka,” tambahnya.

    “Nggak ada (PHK), saya nggak pernah mikir begitu dah, saya bingung juga. Mendingan tanya ke media sosial,” pungkas Dody.

    Sebagai informasi, dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI hari ini, Dody mengatakan pemangkasan anggaran ini memang cukup berdampak di Kementerian yang dipimpinnya.

    Salah satunya terhadap mundurnya target penyelesaian proyek Multi Years Contract (MYC) atau proyek yang sudah terkontrak.

    “Semua Multi Years Contract sementara waktu kita molorkan pak, bukan dihentikan, diperpanjang atau direlaksasi semua,” kata Dody dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (12/2/2025).

    Kemudian, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus kembali mempertegas terkait sejumlah proyek Multi Years Contract (MYC) apakah tetap dilanjutkan oleh Kementerian PU.

    “Tapi program itu tetap berlanjut ya pak? Karena ada beberapa ada yang belum selesai seperti Bendungan Ciibeet dan Cijuray? Itu semua nanti tetap lanjut?,” katanya.

    Mendapatkan pertanyaan tersebut, Dody menegaskan proyek tersebut akan tetap dilanjutkan, hanya saja memang akan mengalami molor. “Iya, tetap lanjut,” kata Dody.

    (fdl/fdl)

  • Proyek Multiyears Akan Molor karena Anggaran Kementerian PU Dipangkas Rp 81,38 Triliun  – Halaman all

    Proyek Multiyears Akan Molor karena Anggaran Kementerian PU Dipangkas Rp 81,38 Triliun  – Halaman all

     

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan, proyek yang sudah terkontrak atau multi years contract (MYC) berpotensi akan molor imbas adanya pemangkasan anggaran sebesar Rp 81,38 triliun.

    Kementerian PU memiliki alokasi anggaran senilai Rp 110,95 triliun dengan efisiensi anggaran Rp 81,38 triliun dan sisa pagu anggaran Rp 29,57 triliun.

    Namun, Dody memastikan bahwa proyek multiyears tidak berhenti. Namun pembangunannya akan jauh lebih lama dari yang ditargetkan.

    “Semua multiyears kontrak sementara waktu kita molor kan, diperpanjang, bukan dihentikan. Diperpanjang direlaksasi,” kata Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (12/2/2025).

    Dody mengatakan, beberapa proyek yang sedang berjalan dipastikan tetap lanjut misalnya Bendungan Cibeet, Cariu Jonggol Bogor dan Bendungan Cijurey Jonggol.

    “Iya, insya Allah tetap lanjut,” ungkapnya.

    Sebelumnya, saat rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025), efisiensi ini mengakibatkan sejumlah pembangunan infrastruktur terkena dampaknya.

    Di bidang sumber daya air terkena efisiensi sebesar Rp 27,72 triliun.

    Efisiensi di bidang sumber daya air antara lain untuk pembangunan bendungan, jaringan irigasi, prasarana air baku, pengendali banjir, pengaman pantai, serta pengendali lahar dan sedimen.

    Berikutnya, di bidang bina marga, efisiensi anggaran sebesar Rp 24,38 triliun.

    Di antaranya dikenakan untuk pembangunan jalan, peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan jalan, pembangunan dan duplikasi jembatan, pembangunan flyover atau underpass dan terowongan, pembangunan jalan bebas hambatan, serta preservasi rutin jalan raya.

    Untuk bidang cipta karya, telah dilakukan efisiensi sebesar Rp 7,75 triliun.

    Di bidang cipta karya, pembangunan infrastruktur yang terkena efisiensi seperti pembangunan, peningkatan, dan perluasan spam. Lalu, sistem pengelolaan air lembah dan persampahan juga terdampak.

    Pengembangan kawasan dan penataan kawasan pariwisata turut terkena.

    Pembangunan gedung dan penataan bangunan serta lingkungan juga ikut terkena dampak.

    Di bidang prasarana strategis terkena pemangkasan sebesar Rp 20,69 triliun. Beberapa pembangunan yang terkena seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, rehabilitasi renovasi permukiman, prasarana olahraga, dan prasarana lainnya.