Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi V DPR

  • Kena Efisiensi Rp 38,9 M, Mentrans Akan Tetap Sukseskan Swasembada

    Kena Efisiensi Rp 38,9 M, Mentrans Akan Tetap Sukseskan Swasembada

    Jakarta –

    Menteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah Sulaiman Suryanagara menyebutkan kementeriannya terkena efisiensi anggaran Rp 38,9 miliar. Meski begitu, pihaknya tetap akan sukseskan program-program Presiden Prabowo Subianto.

    Hal itu disampaikan Iftitah dalam rapat dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025). Dalam rapat itu diputuskan Kementrans mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp 38,9 miliar dari Rp 122,42 miliar menjadi Rp 83,5 miliar.

    “Kami sedang menunggu dalam waktu dekat, paparan kepada Bapak Presiden tentang paradigma baru transmigrasi untuk ikut serta menyukseskan swasembada pangan dan energi, membantu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” kata Iftitah.

    “Jika telah mendapatkan arahan dan keputusan dari Bapak Presiden tentang paradigma baru Transmigrasi, pada saatnya kami akan melaporkan secara khusus kepada Pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI,” tambahnya.

    Iftitah menyebutkan tetap optimis berikan kinerja terbaik demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi. Dia optimis untuk memberikan kinerja terbaik karena program transmigrasi.

    “Kami dari Kementerian Transmigrasi tetap optimis untuk dapat melakukan sesuatu yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan rakyat Indonesia secara keseluruhan,” ucapnya.

    Iftitah menjelaskan, efisiensi anggaran tidak akan membatasi upaya Kementrans untuk menyukseskan program-program yang telah disusun. Terkait persoalan lahan di kawasan transmigrasi, dirinya menjelaskan telah koordinasi dengan sejumlah pihak seperti Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, dan Kepala BIG.

    “Selama tiga bulan ini, kami telah mencoba yang terbaik untuk mereviu, memvalidasi, dan menata regulasi dan aset atau sumber daya menuju paradigma baru Transmigrasi,” sebutnya.

    (ial/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Batal Dipangkas Rp 81 T, Anggaran PU 2025 Kena Efisiensi Rp 60,47 T

    Batal Dipangkas Rp 81 T, Anggaran PU 2025 Kena Efisiensi Rp 60,47 T

    Jakarta –

    Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tahun 2025 batal dipangkas Rp 81 triliun. Usai rekonstruksi anggaran oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), angka efisiensinya menurun menjadi sebesar Rp 60,47 triliun.

    Hal ini diumumkan langsung oleh Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam Rapat Kerja (Raker) bersama mitra pemerintah. Dengan demikian, sisa anggaran PU pada 2025 ini menjadi sebesar Rp 50,48 triliun.

    “Setelah mengalami rekonstruksi anggaran ada penambahan kembali, efisiensinya menurun dari Rp 81 menjadi Rp 60,469 triliun,” kata Lasarus di Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Lasarus menjelaskan, pada 3 Desember 2024 lalu telah disepakati pagu awal Kementerian PU sebesar Rp 110,95 triliun. Lalu kemudian dengan dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, membuat anggarannya kena pangkas Rp 81,38 triliun.

    Namun dengan dilaksanakannya rekonstruksi anggaran, disepakati penurunan angka efisiensi menjadi hanya Rp 50,48 triliun. Artinya, ada penambahan anggaran Rp 20,91 triliun, sehingga pagu akhir Kementerian PU menjadi sebesar Rp 50,48 triliun.

    Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pihaknya membagi dua anggaran tersebut menjadi alokasi untuk belanja rutin Rp 4,6 triliun dan belanja non rutin Rp 29,7 triliun. Belanja rutin digunakan antara lain untuk belanja pegawai Rp 3,33 triliun dan operasional perkantoran Rp 1,3 triliun.

    Sedangkan untuk porsi belanja non rutin, akan dibagi berdasarkan lingkup kerja direktorat jenderal (Ditjen). Pertama untuk Ditjen Sumber Daya Air (SDA), dianggarkan sebesar Rp 14,8 triliun. Anggaran ini akan dipergunakan untuk bencana alam, Lumpur Sidoarjo, tunggakan & eskalasi, BOPP tanah, irigasi, rawa, Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT), OP, dan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).

    “Alhamdulillah dengan tambahan ini Insyaallah kita bisa anggarkan 8.000 titik P3-TGAI di 2025 dan juga untuk melanjutkan beberapa Multi Years Contract (MYC) bendungan,” kata Dody.

    Selanjutnya untuk Ditjen Bina Marga Rp 7,2 triliun, antara lain untuk bencana alam, tunggakan, tanah dan BOPP, juga untuk pembayaran angsuran KPBU-AP, serta preservasi jalan dan rehabilitasi jembatan.

    “Preservasi jalan untuk 6 bulan dan rehabilitasi 1 tahun. Lalu penggantian jembatan dengan nilai kondisi 4, jembatan gantung, penanganan longsoran dan sebagian tunggakan di sisa pekerjaan IKN,” ujarnya.

    Berikutnya untuk Ditjen Cipta Karya, pihaknya menganggarkan Rp 2,9 triliun akan dipergunakan untuk bencana alam dan beberapa proyek infrastruktur berbasis masyarakat seperti PAMSIMAS, SANIMAS, TPS3R, PISEW, dan PKE. Demikian juga untuk pembayaran tunggakan tanah dan BOPP, serta operasi, pemeliharaan, optimalisasi, dan rehabilitasi (OPOR).

    Lalu di sektor Ditjen Prasarana Strategis, alokasinya Rp 1,9 triliun. Antara lain digunakan untuk renovasi madrasah dan penyelesaian MYC lanjutan pasar, stadion, dan gedung-gedung universitas. Terakhir, Kementerian PU menganggarkan Rp 2,7 triliun untuk pengaturan pembinaan dan pengawasan yang akan digunakan pada 638 satuan kerja (satker) di pusat maupun balai-balai di seluruh Indonesia.

    (shc/kil)

  • Akhirnya Bakal Dapat “Dana Segar”, Kepala BMKG-DPR Bilang Begini

    Akhirnya Bakal Dapat “Dana Segar”, Kepala BMKG-DPR Bilang Begini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kemungkinan akan mendapat tambahan alokasi anggaran baru di tengah penghematan besar-besaran yang dilakukan pemerintah. Hal itu disampaikan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (13/2/2025).

    Dia mengungkapkan, dari hasil rapat terbaru dengan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tentang rekonstruksi anggaran, pagu untuk BMKG untuk tahun 2025 akhirnya ditambah dari sebelumnya Rp1,4 triliun akan menjadi sekitar Rp1,7 triliun.

    “Semoga saja rekonstruksi ini akan segera disahkan secara hukum, dan bahkan ditambah,”ujar Dwikorita, dikutip Kamis (13/2/2025).

    Rencana pagu baru anggaran BMKG itu mendapat respons dari Ketua Komisi V DPR RI Lasarus. Dia memberi peringatan keras kepada pemerintah agar fokus pada kepentingan publik, seperti pelayanan publik berupa peringatan dini oleh BMKG.

    “Mudah-mudahan hal prinsip terkait early warning system, kepentingan publik, pelayanan publik informasi cuaca, peringatan dini dan seterusnya itu memang tidak boleh disentuh,” ujarnya.

    “Kita berharap pemerintah memperhatikan itu secara serius sehingga BMKG ini tetap dapat memberikan informasi-informasi penting dalam rangka keselamatan kita semua mana kala terjadi bencana, peringatan cuaca,” tegas Lasarus.

    Kepala BMKG Jamin Pelayanan Tak Terganggu

    Sebagai catatan, pemangkasan anggaran kementerian lembaga ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No 1/2025 yang berisi tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.

    Inpres itu ditujukan kepada Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala Lembaga, pimpinan kesekretariatan lembaga negara, gubernur, bupati, dan wali kota.

    Lewat Inpres itu, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah melakukan efisiensi belanja anggaran, ditargetkan mencapai Rp 306,69 triliun. Prabowo juga meminta pembatasan belanja yang bersifat seremonial, perjalanan dinas, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, seminar.

    Pemangkasan anggaran yang juga menyasar BMKG ini sempat menjadi sorotan dan perbincangan heboh setelah BMKG menyatakan pemangkasan ini berdampak pada keakuratan pelayanan BMKG. Seperti dikutip detiknews, BMKG menyebut pemangkasan anggaran menyebabkan akurasi informasi – peringatan dini BMKG berkurang.

    Meski kemudian Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dan Istana meluruskan pernyataan tersebut.

    Dalam RDP tersebut, Dwikorita pun menegaskan, layanan informasi cuaca, iklim, serta deteksi gempa bumi dan potensi tsunami tetap berjalan maksimal selama 24 jam untuk menjangkau seluruh masyarakat. Rapat itu membahas kebijakan efisiensi anggaran kementerian/lembaga dalam APBN Tahun Anggaran 2025, tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025.

    Dia memaparkan, sebagai dampak efisiensi yang ditetapkan Instruksi Presiden RI No 1/2025 juga Surat Menteri Keuangan serta Surat Dirjen Perbendaharaan, DIPA BMKG tahun anggaran 2025 adalah Rp2,86 triliun, lalu terkena pemotongan Rp1,423 triliun. Sehingga pagu setelah pemotongan tersisa jadi Rp1,403 triliun.

    Dari sisa pagu itu BMKG kemudian mengalokasikan Rp847,243 miliar untuk belanja pegawai, sedangkan Rp556,256 miliar sisanya dialokasikan untuk biaya operasional.

    Dia menjelaskan, dengan adanya efisiensi yang diperintahkan Inpres No 1/2025, alokasi anggaran untuk program dukungan manajemen yang tadinya sebesar Rp1,324 triliun menjadi Rp1,030 triliun. Dan anggaran program meteorologi, klimatologi, dan geofisika (MKG) yang tadinya dialokasikan sebesar Rp1,502 triliun menjadi hanya Rp372,751 miliar. Program MKG ini mencakup program layanan BMKG untuk masyarakat.

    Dari alokasi anggaran program MKG itu, terbesar direncanakan untuk pengelolaan database BMKG dengan porsi sebesar Rp165,500 miliar, lalu pengelolaan jaringan komunikasi BMKG sebesar Rp120 miliar, pengelolaan gempa bumi dan tsunami BMKG sebesar Rp41,905 miliar, serta pengelolaan informasi perubahan iklim BMKG sebesar Rp15,225 miliar. Demikian 4 pos alokasi anggaran program MKG terbesar untuk tahun 2025.

    Dwikorita menegaskan, keberlanjutan layanan informasi cuaca, gempa bumi, dan tsunami tetap menjadi prioritas utama.

    “Dengan adanya efisiensi ini, BMKG tetap dapat menjalankan tugasnya dalam memberikan layanan informasi cuaca dan kebencanaan secara optimal kepada masyarakat,” katanya, dikutip dari keterangan di situs resmi BMKG, Kamis (13/2/2025).

    Foto: Pemotongan DIPA BMKG Tahun Anggaran 2025, paparan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam RDP bersama Komisi V DPR, Rabu (12/2/2025). (Tangkapan Layar Youtube DPR)
    Pemotongan DIPA BMKG Tahun Anggaran 2025, paparan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam RDP bersama Komisi V DPR, Rabu (12/2/2025). (Tangkapan Layar Youtube DPR)

    (dce/dce)

  • Anggaran Dipotong, Menteri Transmigrasi Pastikan Gaji Pegawai Aman

    Anggaran Dipotong, Menteri Transmigrasi Pastikan Gaji Pegawai Aman

    Jakarta –

    Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara memberikan penjelasan terkait kekurangan anggaran untuk gaji pegawai di tengah efisiensi anggaran. Iftitah memastikan pemangkasan anggaran yang terjadi di kementeriannnya, tidak termasuk pengurangan gaji pegawai dan honorer.

    “Kami perlu sampaikan kepada masyarakat bahwa gaji pegawai dan honorer Kementerian Transmigrasi aman tidak terpengaruh efisiensi karena gaji pegawai bukan termasuk 16 poin yang perlu dilakukan efisiensi,” kata Iftitah saat Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Pada rapat kerja bersama Komisi V DPR RI kemarin, Iftitah menyampaikan memang ada kekurangan gaji pegawai sebesar Rp 51 miliar. Terkait hal itu, dia menerangkan anggaran gaji pegawai yang kurang ini bukan karena efek pemangkasan anggaran. Hal ini disebabkan oleh Kementerian Transmigrasi merupakan kementerian terbaru yang pemecahan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

    “Jika kemarin kami sampaikan ada kekurangan gaji pegawai sebesar Rp 51 miliar itu bukan karena efisiensi tetapi karena kami adalah kementerian baru sehingga gaji pegawai kami sebagian besar masih berada di Kementerian Desa,” jelas Iftitah.

    Pihaknya juga telah bersurat kepada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (Ba Bun) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pengaturan gaji pegawai dan honorer di kementeriannya. Hal ini sesuai dengan arahan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

    “Oleh karena itu kami sesuai arahan Menteri Keuangan bersurat kepada BA BUN untuk dilakukan pengaturan terkait dengan gaji para pegawai dan honorer. Sekali lagi gaji pegawai dan honorer Kementerian Transmigrasi aman sama sekali tidak terpengaruh oleh efisiensi,” tambah dia.

    Sebelumnya, Anggaran Kementerian Transmigrasi dipangkas sebesar Rp 38,91 miliar dari pagu awal Rp 122,42 miliar. Sehingga pagu efektif Kementerian Transmigrasi menjadi Rp 83,50 miliar.

    Iftitah menyampaikan dengan adanya efisiensi tersebut berdampak pada berbagai aspek operasional dan sejumlah pegawai Kementeriannya. Di mana ada defisit sebesar Rp 51,47 miliar untuk 637 pegawai di kementeriannya.

    “Dampak dari efisiensi itu antara lain adanya defisit anggaran sebesar Rp 51,47 miliar untuk 637 pegawai,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Iftitah mengatakan, jumlah aparatur sipil negara (ASN) di Kementeriannya mencapai 303 orang, ditambah 88 pegawai hasil pengalihan dari Kementerian Desa, sehingga total pegawai ASN menjadi 391 orang. Kemudian non ASN di Kementeriannya itu terdapat 246 pegawai.

    (rrd/rrd)

  • Anggaran PU yang Dipangkas Turun jadi Rp60,46 Triliun Usai Rekonstruksi Efisiensi

    Anggaran PU yang Dipangkas Turun jadi Rp60,46 Triliun Usai Rekonstruksi Efisiensi

    Bisnis.com, JAKARTA —Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus mengungkap anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) batal dipangkas hingga Rp81,38 triliun usai dilakukan rekonstruksi efisiensi anggaran TA 2025.

    Lasarus menyebut, pemangkasan Pagu Anggaran 2025 Kementerian PU disepakati turun menjadi Rp60,49 triliun.

    “Ada penambahan kembali, efisiensinya menurun dari tadinya [diefisiensi] Rp81,38 triliun efisiensinya menurun ke Rp60,46 triliun,” jelas Lasarus dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI, Kamis (13/2/2025).

    Dengan demikian, tambah Lasarus, pagu indikatif Kementerian PU TA 2025 usai dilakukan rekonstruksi menjadi Rp50,48 triliun dari sebelumnya sebesar Rp29,57 triliun.

    “Sehingga pagu akhir pagu indikatif Kementerian PU sebesar Rp50,48 triliun. Bapak Ibu sekalian ini harus kita sahkan kita ketok,” tegas Lasarus.

    Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap pihaknya terdampak pemangkasan anggaran infrastruktur sebesar Rp81,38 triliun. 

    Dia menyebut pemangkasan anggaran itu sebagai bentuk implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025. 

    “Pagu DIPA semula Rp110,95 triliun telah diefisiensi sebesar Rp81,38 triliun. Sehingga, sisa total pagu Rp29,57 triliun,” kata Dody dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI, Kamis (6/2/2025). 

    Dalam laporannya, setidaknya terdapat 21 proyek yang bakal tertunda. Puluhan proyek itu terdiri dari proyek konektivitas, sumber daya air, hingga kawasan permukiman.

    Dody menjelaskan, Ditjen SDA bakal dipangkas anggaran pembangunannya sebesar Rp27,72 triliun dan Ditjen Bina Marga Rp24,83 triliun. Kemudian, Ditjen Cipta Karya dipangkas sebanyak Rp7,75 triliun dan Prasarana strategis sebesar Rp20,69 triliun.

  • DPR Minta Pemerintah Blacklist Pengembang Nakal, Abaikan Kualitas Rumah Subsidi

    DPR Minta Pemerintah Blacklist Pengembang Nakal, Abaikan Kualitas Rumah Subsidi

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi V DPR RI meminta agar pemerintah dan perbankan memblokir para pengembang nakal yang abai terhadap kualitas rumah subsidi. 

    Diketahui, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengaku telah mendapati sejumlah pengembang rumah subsidi yang nakal lantaran tak memperhatikan kualitas unit.

    Di hadapan Komisi V DPR RI, Maruarar mengaku telah bersurat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal temuan tersebut.

    Ara menegaskan, rencana bersih-bersih pengembang nakal dari mitra program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dilakukan sebagaimana mandat yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami sudah koordinasi BPK karena pesan Presiden rumah subsidi jangan sampai tidak berkualitas dan kami sangat sedih dan kecewa karena kami menemukan cukup banyak masalah,” jelasnya dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Kamis (13/2/2025).

    Menanggapi hal itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyebut pemerintah perlu segera tegas untuk menertibkan temuan itu.

    Terlebih, Lasarus juga meminta agar pemerintah dapat segera melakukan blacklist pada sejumlah pengembang yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut.

    “Ke depan harus ada keberanian salah satunya melakukan blacklist pada pengembang yang hanya kejar keuntungan dan tak kejar kualitas. Saya rasa harus ada langkah yang diambil,” tegasnya.

    Pada saat yang sama, Lasarus juga menyoroti adanya temuan banyak rumah subsidi yang tak dihuni. Alasannya, karena kualitas rumah yang dinilai sangat rendah.

    Untuk itu, dia menyebut pemerintah perlu secara tegas menyelesaikan masalah itu guna segera meningkatkan kualitas rumah subsidi.

    “Kalau bisa dibenahi, rumusnya bagaimana itukan tidak mudah. Dari sisi keuangan, negara tak boleh langsung terjun ke sana. Karena ini sudah jadi aset tertentu harus dilakukan audit keputusan-keputusan dulu,” pungkasnya.

  • Ada Efisiensi Anggaran, Bagaimana Pengembangan Kawasan Transmigrasi? Ini Kata Mentrans Iftitah – Halaman all

    Ada Efisiensi Anggaran, Bagaimana Pengembangan Kawasan Transmigrasi? Ini Kata Mentrans Iftitah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara optimis kementeriannya dapat memberikan kinerja yang terbaik dalam pengembangan kawasan transmigrasi di tengah efisiensi anggaran.

    “Kami tetap optimis dapat melakukan yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan rakyat Indonesia secara keseluruhan,” kata Iftitah dikutip Kamis (13/2/2025).

    “Bukan saja karena program transmigrasi menjadi bagian dari program prioritas nasional, yakni menyiapkan kantong-kantong pangan untuk mencapai swasembada pangan, meskipun anggaran terbatas, tidak akan membatasi upaya untuk menyukseskan program yang telah disusun,” sambungnya.

    Secara keseluruhan, dia bilang, keterbatasan anggaran ini berdampak luas terhadap efektivitas program transmigrasi, baik dalam aspek, kelembagaan, infrastruktur, ekonomi, sosial, maupun legalisasi lahan. 

    Menurutnya, Kementrans telah mencoba yang terbaik untuk mereviu, memvalidasi, dan menata regulasi dan aset atau sumber daya menuju paradigma baru transmigrasi sejak dibentuk kembali pada Oktober 2024.

    “Tidak lagi hanya soal perpindahan penduduk, tetapi bagaimana menyejahterakan masyarakat transmigrasi dan rakyat Indonesia. Menyukseskan swasembada pangan dan energi, membantu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” katanya.

    Terkait dengan persoalan lahan dan status lahan di kawasan transmigrasi, ia bilang, Kementrans telah beberapa kali melakukan rapat koordinasi dengan Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, dan Kepala BIG untuk mendapatkan solusi terbaik.

    Ia bilang, pihaknya membuat kesepakatan untuk mengatasi persoalan terkait lahan di kawasan transmigrasi dalam waktu satu hingga dua minggu ini.

    Saat rapat Rapat Kerja Kementrans dengan Komisi V DPR RI, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengatakan, meskipun dengan anggaran sedikit, Kementrans tetap semangat menjalankan program pemerintah.

    “Bangga dengan program-program kementerian transmigrasi yang saat ini memang sudah minim perhatian. Paradigma Baru Transmigrasi  perlu diapresiasi dan kami DPR pasti mendukung program pemerintah dalam mengembangkan transmigrasi,” pungkas Lasarus.

  • Daftar K/L yang Kena Efisiensi Terbesar, KemenPU ‘Dibabat’ Rp81 Triliun

    Daftar K/L yang Kena Efisiensi Terbesar, KemenPU ‘Dibabat’ Rp81 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi V DPR RI menyetujui langkah efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2025. Berikut daftar 7 kementerian/lembaga yang kena efisiensi anggaran terbesar. 

    Persetujuan ini merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja serta Surat Menteri Keuangan No. S-37/MK.02/2025 yang mengatur penghematan anggaran kementerian/lembaga (K/L).

    Dalam keputusan ini, DPR menyetujui efisiensi anggaran di berbagai kementerian dengan penghematan signifikan. Mulai dari Kementerian Pekerjaan Umum mengalami efisiensi terbesar dengan anggaran dikurangi dari Rp110,95 triliun menjadi Rp29,57 triliun atau kena pangkas hingga Rp81,38 triliun. 

    Selanjutnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mendapatkan penghematan sebesar Rp3,66 triliun setelah anggarannya dikurangi dari Rp5,27 triliun menjadi Rp1,61 triliun. 

    Kemudian, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mengalami penyesuaian dari Rp2,19 triliun menjadi Rp1,16 triliun, dengan penghematan Rp1,03 triliun.

    Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan bahwa kementerian-kementerian terkait harus tetap memprioritaskan program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM), menjamin ketersediaan infrastruktur dasar, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta mempertahankan performa infrastruktur yang telah terbangun. 

    Selain itu, Komisi V meminta mitra kerjanya untuk menjamin kelangsungan proyek yang sudah selesai proses tender, terutama infrastruktur mendesak yang berdampak besar terhadap perekonomian. Keberlanjutan pemanfaatan anggaran pun harus dilakukan dengan prinsip tepat guna, tepat waktu, serta akuntabel.

    “Yang berkaitan langsung dengan hajat hidup masyarakat harus tetap terjamin. Jika ada yang belum terakomodasi, harus diusulkan kembali ke pemerintah agar tidak menimbulkan keresahan,” ujarnya dalam rapat Komisi V DPR RI dengan seluruh mitra kerja di Ruang Rapat Komisi V, DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Khusus kepada Kementerian Perhubungan, Lasarus mengingatkan pentingnya kesiapan infrastruktur menjelang musim mudik Lebaran. Apalagi, Kementerian Perhubungan juga mengalami penyesuaian dari Rp31,46 triliun menjadi Rp13,58 triliun, dengan efisiensi mencapai Rp17,87 triliun.

    Dia menekankan bahwa kondisi jalan yang tidak terawat dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. 

    “Saya mengkhawatirkan pergerakan masyarakat yang sangat besar menjelang mudik. Jika kondisi jalan tidak terjaga dengan baik, ini bisa berdampak pada meningkatnya angka kecelakaan,” tegasnya.

    Sementara kepada BMKG, Lasarus meminta agar seluruh kebutuhan operasional tetap diprioritaskan, terutama dalam hal perawatan peralatan. Penyebabnya, BMKG terdampak efisiensi anggaran dari Rp2,83 triliun menjadi Rp1,40 triliun, dengan efisiensi sebesar Rp1,42 triliun.

    “Seluruh peralatan BMKG itu mahal dan harus dipertahankan agar tetap berfungsi. Jika tidak dijaga, malah akan berujung pada pembelian baru, yang justru bukan efisiensi, tetapi pemborosan,” pungkas Lasarus.

    Dia pun berharap bahwa pembahasan RAPBN 2025 ini bukan yang terakhir, sehingga anggaran kementerian dan lembaga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perencanaan yang matang.

    Berikut alokasi anggaran kementerian dan lembaga (K/L) yang mengalami efisiensi anggaran 

    Kementerian Pekerjaan Umum: Dari Rp110,95 triliun menjadi Rp29,57 triliun (efisiensi Rp81,38 triliun).
    Kementerian Perhubungan: Dari Rp31,46 triliun menjadi Rp13,58 triliun (efisiensi Rp17,87 triliun).
    Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman: Dari Rp5,27 triliun menjadi Rp1,61 triliun (efisiensi Rp3,66 triliun).
    Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Dari Rp2,19 triliun menjadi Rp1,16 triliun (efisiensi Rp1,03 triliun).
    Kementerian Transmigrasi: Dari Rp122,42 miliar menjadi Rp75,02 miliar (efisiensi Rp47,39 miliar).
    BMKG: Dari Rp2,83 triliun menjadi Rp1,40 triliun (efisiensi Rp1,42 triliun).
    BNPP/Basarnas: Dari Rp1,49 triliun menjadi Rp1,01 triliun (efisiensi Rp486 miliar).

  • Anggaran untuk Perbaikan Jalan dan Jembatan Tak Ada, Menteri PU: Kami Masih Peninjauan

    Anggaran untuk Perbaikan Jalan dan Jembatan Tak Ada, Menteri PU: Kami Masih Peninjauan

    JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapatkan anggaran sebesar Rp29,57 triliun pada tahun ini.

    Hal tersebut imbas dari adanya efisiensi anggaran sebesar Rp81,38 triliun.

    Dengan minimnya anggaran tersebut, Kementerian PU pun diketahui tidak mengalokasikan anggaran untuk kegiatan preservasi jalan dan jembatan pada tahun ini.

    Padahal, libur Idulfitri 2025 tinggal sekitar satu bulan lagi, yang mana biasanya Kementerian PU melakukan preservasi jalan untuk mendukung kelancaran lalu lintas pada momentum tersebut.

    Saat ditemui usai mengikuti rapat kerja kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Dody bilang, pihaknya pasti akan selalu melakukan perbaikan jalan.

    Akan tetapi, kata dia, saat ini memang anggaran Kementerian PU masih dalam tahap peninjauan.

    “Perbaikan itu selalu (kami kerjakan) walaupun anggaran kami masih peninjauan,” ucap Dody kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari.

    Dody menjelaskan, belum lama ini juga pihaknya telah melakukan perbaikan jalan di daerah Pekalongan, Jawa Tengah, yang rusak karena longsor.

    “Jadi, ya, teman-teman PU ini punya kepercayaan yang luar biasa,” ucapnya.

    Menurut dia, Kementerian PU belum bisa mengalokasikan anggaran untuk kegiatan perbaikan jalan dan preservasi jembatan lantaran adanya efisiensi anggaran seperti tertuang dalam instruksi presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

    Namun, lanjut Dody, pihaknya pasti akan memikirkan hal tersebut secara matang.

    “Karena itu, kan, kami mengacu kepada Inpres. Tenang tenang pasti kami pikirin,” tutur Dody.

    Pada kesempatan sama, Wakil Menteri (Wamen) PU Diana Kusumastuti menuturkan, pihaknya belum bisa mengalokasikan anggaran untuk kegiatan perbaikan jalan itu lantaran angkanya masih dalam perhitungan.

    “Itu, kan, masih di-exercise. Saya belum berani lho angkanya, tapi yang jelas menjadi perhatian kami,” pungkasnya.

  • DPR Tolak Restrukturisasi Anggaran Kemenhub Rp17,72 Triliun

    DPR Tolak Restrukturisasi Anggaran Kemenhub Rp17,72 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi V DPR RI hanya mengesahkan pagu anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebesar Rp13,58 Triliun bukan Rp17,72 triliun, sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 dan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi anggaran.  

    Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan pihaknya hanya mengesahkan anggaran sesuai dengan Inpres dan Surat Menteri Keuangan bukan berdasarkan hasil diskusi tanpa adanya dasar atau dokumen resmi. 

    “Ruangan ini adalah ruangan bukti, bukan informasi. Dokumennya harus lengkap baru kita sahkan. Oleh karenanya saya lihat [menteri-menteri] ada tambahan. Supaya kita taat asas,” kata Lasarus dalam dalam Raker dan RDP terkait kebijakan efisiensi anggaran, Rabu (12/2/2025). 

    Lasarus mengatakan keputusan rapat hari ini bukan merupakan final. Dia menyatakan bahwa perubahan anggaran dapat sewaktu-waktu dilakukan. 

    “Ini belum final, pasti tidak final karena ada tambahan kok. Nanti kita rapat lagi biasa kita. Perubahan anggaran itu kita biasa. Mau 10 kali berubah, 10 kali kita rapat. Saya memastikan semua sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.

    Komisi V pun mengesahkan pagu anggaran Kementerian Perhubungan sebesar Rp13,58 triliun, dengan rincian Sekretaris Jenderal Rp228,95 miliar, Inspektorat Jenderal Rp53,32 juta, Ditjen Perhubungan Darat Rp1,9 triliun, Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp5,95 triliun. 

    Kemudian Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp2,41 triliun, Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp1,09 triliun , BPSDMP sebesar Rp55,25 juta, Badan Kebijakan Transportasi sebesar Rp1,82 triliun dan BPTJ sebesar Rp47,38 juta. 

    Padahal, di rapat yang sama Wakil Menteri Perhubungan Suntana memaparkan per 11 Februari 2025 berdasarkan hasil diskusi informal dengan Kementerian Keuangan, Kemenhub  memiliki pagu efektif sebesar Rp17,72 triliun atau sebesar 56,34% dari pagu awal yang sebesar Rp31,45 triliun. 

    “Kami laporkan pagu efektif Kementerian Perhubungan pasca restrukturisasi anggaran yang semula sebesar Rp13,58 triliun menjadi Rp17,72 triliun,” kata Suntana dalam rapat dengan Komisi V DPR RI, Rabu (12/2/2025). 

    Suntana mengatakan pagu tersebut akan dioptimalkan untuk mengakomodir kebutuhan belanja pegawai, belanja operasional dan subsidi perintis.