Kementrian Lembaga: Komisi V DPR

  • Dirjen Bina Marga Roy Ditegur Anggota Komisi V DPR Gegara Ngobrol dengan Kepala BPJT Saat Rapat – Halaman all

    Dirjen Bina Marga Roy Ditegur Anggota Komisi V DPR Gegara Ngobrol dengan Kepala BPJT Saat Rapat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDIP, Edi Purwanto, menegur Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Roy Rizali Anwar dalam rapat di kompleks parlemen, Senayan, Rabu (20/2/2025).

    Teguran itu disampaikan lantaran Roy Rizali Anwar tampak berbincang dengan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU, Miftachul Munir, saat Edi tengah menyampaikan pendapatnya.

    Dalam rapat tersebut, Edi menyoroti masalah di sejumlah rest area yang dinilai masih belum tertata dengan baik. 

    Dia menceritakan pengalamannya ketika mendapati petugas keamanan yang tidak sigap di salah satu rest area.

    “Pak Dirjen, rest area ini juga perlu kita tertibkan. Saya mengalami sendiri, satu security ketika menghadapi kemacetan yang luar biasa. Ini kaku, tidak ramah, bahkan terakhir saya juga agak marah. Saya tanya, ‘eh di mana ini tempat jual obat?’ Kebetulan anak saya sakit. (Dia bilang) ‘enggak ada, pak’. Habis itu dianya langsung pergi,” kata Edi dalam rapat.

    Edi juga mengkritik sistem pengisian bahan bakar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang menerapkan layanan self-service. 

    Menurutnya, tidak semua pengguna jalan memahami cara mengisi bahan bakar secara mandiri, sementara antrean kendaraan yang mengular hingga satu kilometer dibiarkan tanpa ada intervensi petugas.

    “Padahal saya mohon maaf pake pelat DPR, apalagi kalau tidak menggunakan pelat DPR itu jadi masalah, rakyat biasa. Jadi artinya dari beberapa peristiwa ini pak ketua sudah sampaikan, solusi cuma satu (bentuk) Panja, supaya clear suapaya terurai,” ujar Edi.

    Edi juga meminta Dirjen Bina Marga untuk fokus menyelesaikan permasalahan yang ada agar tak terkesan membela pengembang jalan tol.

    “Dan ini bagi Pak Dirjen, mohon maaf Pak Dirjen jangan bicara Pak Dirjen. Mumpung Pak Dirjen baru, belanja masalah dulu, selesaikan seluruh masalahnya baru kita uraikan, enggak apa-apa,” ucapnya.

    Sebelum mengakhiri pendapatnya, Edi mengingatkan pentingnya menjaga etika dalam forum resmi, termasuk memberikan perhatian penuh saat anggota DPR menyampaikan pendapatnya.

    “Mohon maaf pak pimpinan seringkali dari eksekutif ketika ada teman bicara, dia bicara sendiri. Lain kali ditertibkan supaya clear persoalan-persoalan kita ini, menghormati forum yang terhormat ini,” tegasnya.

     

  • Pemkab Lamongan Paparkan Rencana Pembangunan Infrastruktur ke DPR

    Pemkab Lamongan Paparkan Rencana Pembangunan Infrastruktur ke DPR

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan memaparkan isu strategis dan rencana pembangunan infrastruktur kepada anggota Komisi V DPR RI, Ali Mufti, dalam rapat koordinasi di Guest House Pendopo Lokatantra, Senin (17/2/2025).

    Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menyampaikan pembangunan infrastruktur saat ini menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Lamongan.

    Sebab, menurut Yuhronur, infrastruktur yang memadai akan menunjang ragam pertumbuhan, salah satunya pertumbuhan ekonomi.

    “Insfrastruktur adalah salah hal yang penting untuk menunjang berbagai mobilitas masyarakat mulai dari kegiatan ekonomi, sosial, hingga lainnya. Prioritas saat ini adalah melanjutkan pembangunan kemantapan jalan,” kata Yuhronur.

    Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu menyebutkan, saat ini persentase kemantapan jalan Kabupaten Lamongan sebesar 48 persen, sehingga masih diperlukan pembangunan jalan Kabupaten.

    Sedangkan pada infrastruktur sumber daya air juga terus dilakukan penanganan. Seperti pompanisasi, normalisasi sedimentasi, dan lainnya. Sehingga terbukti selama tiga tahun terakhir tidak ada banjir di Lamongan.

    Pada kesempatan tersebut, Pak Yes juga menyampaikan pada saat ini Kabupaten Lamongan juga membutuhkan penerangan jalan umum (PJU).

    “Karena adanya PJU akan menopang maksimalnya infrastruktur,” ucap Pak Yes.

    Menanggapi paparan Pak Yes, Ali Mufti, tak menampik bahwa Infrastruktur adalah hal strategis, karena merupakan layanan yang bisa diakses oleh masyarakat umum. Terlebih pada tahun ini target swasembada pangan akan mendapatkan kemudahan akses apabila Infrastruktur memadai.

    Namun Ali Mufti menyampaikan, saat ini kemungkinan tidak seluruh usulan pembangunan infrastruktur dapat direalisasikan.

    “Dikarenakan masih ada efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat,” kata Ali Mufti. [fak/beq]

  • Lebaran 2025, Pemerintah Siapkan Penurunan Harga Tiket Pesawat dan Paket Wisata Murah – Halaman all

    Lebaran 2025, Pemerintah Siapkan Penurunan Harga Tiket Pesawat dan Paket Wisata Murah – Halaman all

    ​TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengklaim pemerintah akan menurunkan kembali harga tiket pesawat terbang pada saat libur Lebaran 2025. Pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025, pemerintah melakukan penurunan harga tiket pesawat sebesar 10 persen.

    Widiyanti mengatakan, saat periode libur dan mudik Lebaran 2025, pemerintah akan kembali menerapkan penurunan harga tiket pesawat. “Iya pasti akan kami turunkan lagi saat lebaran,” katanya ketika di kawasan wisata Kota Tua Jakarta, Minggu (16/2/2025).

    Widiyanti mengatakan telah melakukan koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi terkait dengan penurunan harga tiket ini.

    Ia membuka kemungkinan penurunan harga tiket pesawat ini akan dibarengi dengan paket wisata murah bagi masyarakat yang berlibur saat momen Lebaran 2025.

    “Harga pesawat dan mungkin paket-paket wisata murah juga,” ujar Widiyanti.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta para jajaran di kabinetnya berupaya menurunkan harga tiket pesawat dan haji. Bahkan, dia meminta penurunan harga dilakukan semaksimal mungkin.

    “Ada menteri agama di sini? ada menteri agama? Badan haji ada? kalau bisa ongkos naik haji turun lagi,” ujar Prabowo di HUT ke-17 Gerindra di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

    Prabowo menyebut ingin menjadi presiden yang gemar menurunkan harga, tetapi tidak dengan harga gabah yang menurutnya justru harus naik.

    “Harga yang boleh naik adalah harga gabah untuk petani. Nah, itu harus naik,” kata Prabowo.

    Lebih lanjut, Prabowo juga meminta para pengusaha agar tidak mencekik para petani dengan urusan harga.

    Transportasi Lain Juga Turun

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY akan mengupayakan harga tiket pesawat turun lagi saat perayaan Lebaran 2025.

    Hal itu ia sampaikan usai melakukan rapat koordinasi bersama para menteri di bawah Kemenko IPK, Rabu (8/1/2025) lalu.

    “Kita berupaya kembali untuk menurunkan harga tiket pesawat termasuk juga moda transportasi lainnya,” kata AHY.

    Menurut pria yang juga Ketua Umum Partai Demokrat itu, penurunan harga tiket pesawat pada Natal Tahun Baru 2024/2025 sebesar 10 persen besar kaitannya dengan harga avtur dan fuel surcharge.

    Maka dari itu, untuk bisa kembali menurunkan harga tiket pesawat, dibutuhkan kembali kerja sama antara pemangku kepentingan.

    Tidak hanya bersama Kementerian Perhubungan, tetapi juga perusahaan maskapai dan BUMN seperti Pertamina.

    Untuk perayaan Lebaran mendatang, AHY juga mengupayakan agar harga tiket moda transportasi lain seperti kapal laut bisa ikut turun, mengingat pemudik tidak hanya menggunakan pesawat.

    “Kita tahu masyarakat kita juga banyak sekali menggunakan kapal-kapal laut penumpang, dengan berbagai kelas untuk menuju ke lokasi-lokasi yang tidak semua memiliki akses pesawat, dan juga lebih terjangkau harganya, walaupun tentu dari sisi durasi perjalanan lebih panjang,” ujar AHY.

    Saat Natal dan Tahun Baru 2024/2025, sejumlah upaya diambil pemerintah untuk menekan harga tiket pesawat.

    Pertama, opsi penambahan jam operasi bandar udara dan layanan navigasi penerbangan menjadi 24 jam.

    Kedua, potongan 50 persen untuk tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) dan Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U).

    Ketiga, penurunan fuel surcharge dari 10 persen menjadi 2 persen untuk tipe jet dan dari 25 persen menjadi 20 persen untuk tipe propeller.

    Ketiga langkah di atas berlaku selama periode Nataru 2024/2025, yaitu pada 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025.

    Lalu upaya yang keempat adalah potongan harga jual avtur di 19 bandar udara. Berbeda dengan tiga sebelumnya, ini hanya berlaku selama Desember 2024.

    “Pemberian potongan harga jual avtur di 19 bandara dengan rentang harga Rp 700 sampai Rp 980 per liter berlaku selama bulan Desember 2024,” kata Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi saat rapat bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

    Kementerian Perhubungan juga telah menerbitkan produk hukum untuk beberapa upaya optimalisasi harga tiket di atas.

    Antara lain, Keputusan Menteri Perhubungan KM 15 Tahun 2024 tentang Penurunan Biaya Fuel Surcharge, Surat Menteri Perhubungan PR.303/1/20/MHB/2024 kepada penyelenggara bandara/badan usaha bandar udara, serta Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara 250 DJPU tahun 2024 Pengurangan Tarif Jasa Kebandarudaraan.

  • Appi Kirim Kode Terkait Stadion, Bakal Dibangun di Makassar?

    Appi Kirim Kode Terkait Stadion, Bakal Dibangun di Makassar?

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Walikota terpilih Kota Makassar, Munafri Arifuddin memberikan pernyataan menarik di media sosial pribadinya.

    Salah satu unggahan di Instastory Instagram pribadinya, memperlihatkan pria yang disapa Appi itu mengunggah ulang unggahan akun @stadium.football.

    Unggahan tersebut terlihat salah satu stadion yang berdiri megah dan diketahui berada di negara Amerika Serikat.

    Yang menarik justru caption yang disematkan oleh wali kota terpilih itu di unggahannya.

    “Masa biar begini nda bisa, harusnya bisa…,” tulisnya dikutip Minggu (16/2/2025).

    Ini bisa saja menjadi kode sang wali kota terpilih bakal menjadikan pembangunan stadion sebagai salah satu targetnya selama menjabat.

    Sebelumnya, nasib Stadion Sudiang Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) masih menjadi tanda tanya.

    Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras menyebut akan terus memperjuangkan Stadion ini.

    Mengingat ini merupakan salah satu mimpi besar masyarakat Kota Makassar.

    Ia pun berharap doa dan dukungan untuk bisa merealisasikan hal ini.

    “Mengenai Stadion Sudiang Makassar, tetap kami perjuangkan,” tutur saat dihubungi Fajar.co.id, Jumat (14/2/2025).

    “Mohon doanya. Inshaallah bisa kita masukkan kembali,” pungkasnya. (Erfyansyah/fajar)

    Tangkapan Layar Unggahan Walikota Terpilih Kota Makassar, Munafri Arifuddin di Instastory Instagram pribadinya.

  • Penyaluran Dana Desa Capai Rp 610 triliun, Said Didu: Korupsi Dipindahkan ke Desa

    Penyaluran Dana Desa Capai Rp 610 triliun, Said Didu: Korupsi Dipindahkan ke Desa

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Realisasi penyaluran dana desa sejak tahun 2015 hingga 2024 telah mencapai Rp 610 triliun. 

    Terkait laporan angka ini disampaikan langsung oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto.

    Namun, dibalik angka fantastis Rp 610 triliun yang sudah digelontorkan selama kurang lebih 9 tahun, nyata tidak digunakan dengan bijak.

    Penyaluran dalam jumlah besar ini diakuinya belum dimanfatkan maksimal untuk pengembangan desa.

    Menurutnya tersebut terjadi karena lemahnya pengawasan penggunaan dana desa. 

    “Makanya kami bentuk tim untuk membuat road map pengawasan yang dipimpin Pak Irjen, hasil diskusi kemarin saya teliti betul termasuk digitalisasi pengawasan,” kata Yandri dalam Raker bersama Komisi V DPR RI.

    “Ini memang menjadi pekerjaan rumah bagi semua untuk memadukan potensi desa dengan ketaatan aturan,” jelasnya. 

    Melihat kondisi ini, mantan sekertaris BUMN, Said Didu memberikan pernyataan yang menohok.

    Said didu menyebut ini menjadi salah satu upaya dengan memindahkan korupsi ke desa.

    “Memindahkan korupsi ke Desa,” tulisnya dicuitan akun X pribadinya dikutip Minggu (16/2/2025).

    Dimana, Kepala-kepala desa menjadi alat dan garda terdepan untuk mengusur rakyat.

    Serta perampasan-perampasan hak secara paksa pun dilakukan demi mencapai tujuan.

    “Jadikan Kades jadi alat oligarki menggusur rakyat dan mengambil asset negara,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Profil Bupati Aceh Utara Ayahwa, Mantan Komandan Operasi GAM yang Dikenal Dermawan
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        16 Februari 2025

    Profil Bupati Aceh Utara Ayahwa, Mantan Komandan Operasi GAM yang Dikenal Dermawan Regional 16 Februari 2025

    Profil Bupati Aceh Utara Ayahwa, Mantan Komandan Operasi GAM yang Dikenal Dermawan
    Tim Redaksi
    ACEH UTARA, KOMPAS.com

    Ismail A Jalil
    atau yang akrab disapa
    Ayahwa
    akan memimpin Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh lima tahun mendatang sebagai Bupati. 
    Ayah dua anak ini melawan kotak kosong pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 dan melenggang menjadi orang nomor satu di kabupaten terbesar di Provinsi Aceh itu.
    Suami dari Musliana ini lahir di Matang Serdang, 12 Juni 1979 berasal dari keluarga petani. Dia aktif berjuang dalam
    Gerakan Aceh Merdeka
    (
    GAM
    ).
    Keluar masuk hutan dalam perang gerilya menjadi kegiatan rutinitasnya sehari-hari. Lalu, tahun 1996 dia didapuk menjadi Komandan Operasi Daerah IV Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
    Akrab dengan senjata dan mesiu tak menyurutkan tekadnya belajar.
    Pria murah senyum ini kerap membuat santunan akbar di kediamannya di Desa Matang Dien, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara.
    Dia dikenal dermawan di kecamatan itu. Ribuan orang kerap datang ke rumahnya.
    Menamatkan pendidikan dasar hingga sekolah lanjutan pertama di Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara. Lalu, pria ini nyantri di Darul Ulum Tanah Merah Kabupaten Bireuen 2004 hingga tamat.
    Sementara itu, pendidikan sarjana ekonomi diambilnya dari Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Budi Bakti (STIM) Bekasi 2010 dan magister manajemen diselesaikan di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen, Provinsi Aceh 2024.
    Setelah damai, seluruh aktivitas militer Ayahwa bersama GAM ditinggalkan. Dia pun beralih dalam “perjuangan” politik dan menjadi anggota DPRD Aceh Utara tahun 2009.
    Dalam Pemilihan Umum 2014, Ayahwa dipercaya Partai Aceh menjadi Ketua DPRD Aceh Utara. Sementara itu, pada Pemilu 2019, Ayahwa melenggang menjadi anggota DPR Provinsi Aceh dari Partai Aceh.
    Kecintaannya pada Partai Aceh pula membuatnya meraih suara terbanyak dalam Pemilu 2024 lalu dan terpilih kembali menjadi anggota DPR Provinsi Aceh.
    Namun, dia memilih mengundurkan diri dari kursi DPR Provinsi Aceh dan maju dalam pemilihan kepala daerah. Hasilnya, dia menang dan memimpin daerah itu lima tahun ke depan.
    Pengalamannya menjadi anggota DPRD tingkat kabupaten dan provinsi tentu menjadi modal besar untuk mengatur pemerintahan.
    Dalam wawancara saat pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Cut Meutia (RSUCM) Aceh Utara, Ayahawa mengajak seluruh rakyat menghadiri pelantikannya pada 17 Februari 2025 di Gedung DPRD Aceh Utara.
    “Acaranya terbuka, ada kenduri rakyat. Silakan datang,” ucap Ayahwa.
    Namun, dia enggan berbicara program 100 hari pertama pemerintahannya.
    “Nanti saya sampaikan pas pelantikan. Hari ini saya periksa kesehatan untuk ikut retret kepala daerah di Akmil Magelang yang digelar Presiden Prabowo Subianto,” ujar Ayahwa.
    Kini, beban berat dipundak Ayahwa. Sebagai daerah terluas di Aceh, Aceh Utara tentu menyimpan beragam masalah.
    Ayahwa menjadi “sopir” yang akan menentukan kabinetnya, seiring seirama bersama dirinya dalam membangun kabupaten itu lima tahun mendatang.
    Nama: Ismail A Jalil akrab disapa Ayahwa
    Lahir: Matang Serdang, 12 Juni 1979
    Istri  Musliana
    Anak: 2
    Alamat: Desa Matang Drien, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara
    SD Negeri 15 Matang Serdang Tanah Jambo Aye 1992
    SMP Negeri 2 Tanah Jambo Aye 1995
    Pondok Pendidikan Islam Darul Ulum Tanah Merah Kabupaten Bireuen 2004
    Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Budi Bakti (STIM) Bekasi 2010
    Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) 2024
    Komandan Operasi D IV Gerakan Aceh Merdeka 1996
    Penasehat Jaringan Aneuk Syuhada (JASA Aceh) 2015
    Anggota DPRD Aceh Utara 2009-2014
    Ketua DPRD Aceh Utara 2014-2019
    Ketua Komisi V DPR Aceh 2019-20204
    Bupati Aceh Utara
    2025-2030
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemenhub Dapat Tambahan Anggaran Rp4,1 Triliun, Mudik Gratis Tetap Jalan

    Kemenhub Dapat Tambahan Anggaran Rp4,1 Triliun, Mudik Gratis Tetap Jalan

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapatkan tambahan anggaran melalui rekonstruksi sebesar Rp4,14 triliun dan menjadi Rp17,72 triliun.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan berdasarkan Surat Menteri keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 maka pagu efektif terkini Kemenhub sebesar Rp17,72 triliun.

    “Berdasarkan Surat Menteri Keuangan pagu anggaran Kemenhub sebesar Rp17,72 triliun, semula pagu anggaran sebesar Rp13,58 triliun dengan nilai penambahan sebesar Rp4,14 triliun,” kata Dudy dalam Rapat Kerja Komisi V dengan Seluruh Mitra Kerja, Kamis (13/2/2025). 

    Dudy mengatakan dengan tambahan anggaran tersebut pihaknya memastikan layanan publik seperti public service obligation (PSO) maupun subsidi angkutan, mudik gratis dan pegawai tetap menjadi prioritas Kemenhub. 

    Lebih lanjut, Dudy mengklaim Kemenhub dan Pemerintah berkomitmen memastikan dan mengoptimalkan ketersediaan layanan transportasi yang terjangkau dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia. 

    “Jadi dibandingkan dengan kemarin, kami sampaikan untuk layanan subsidi, PSO, Insyaallah mudik gratis bisa kami laksanakan dan begitu juga pegawai, Insyaallah tidak terganggu,” kata Dudy. 

    Sebagai informasi, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memiliki pagu anggaran sebesar Rp17,72 triliun atau 56,34% dari pagu awal sebelum efisiensi sesuai Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025.

    Wakil Menteri Perhubungan Suntana memaparkan per 11 Februari 2025 berdasarkan hasil diskusi informal dengan Kementerian Keuangan, Kemenhub  memiliki pagu efektif sebesar Rp17,72 triliun atau sebesar 56,34% dari pagu awal yang sebesar Rp31,45 triliun. 

    “Kami laporkan pagu efektif Kementerian Perhubungan pasca restrukturisasi anggaran yang semula sebesar Rp13,58 triliun menjadi Rp17,72 triliun,” kata Suntana dalam rapat dengan Komisi V DPR RI, Rabu (12/2/2025). 

    Suntana mengatakan pagu tersebut akan dioptimalkan untuk mengakomodir kebutuhan belanja pegawai, belanja operasional dan subsidi perintis.

  • Kena Efisiensi Rp38 Miliar, Kementrans akan Tetap Wujudkan Swasembada dan Entaskan Kemiskinan – Halaman all

    Kena Efisiensi Rp38 Miliar, Kementrans akan Tetap Wujudkan Swasembada dan Entaskan Kemiskinan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan kementeriannya ingin ikut menyukseskan program swasembada pangan dan energi maupun pengentasan kemiskinan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. 

    Demikian disampaikan Menteri Iftitah dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Dalam rapat itu diputuskan Kementrans mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp38,9 miliar dari Rp122,42 miliar menjadi Rp83,5 miliar.

    “Kami sedang menunggu dalam waktu dekat, paparan kepada Bapak Presiden tentang paradigma baru transmigrasi untuk ikut serta menyukseskan swasembada pangan dan energi, membantu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” kata Iftitah dalam rapat tersebut.

    “Jika telah mendapatkan arahan dan keputusan dari Bapak Presiden tentang paradigma baru Transmigrasi, pada saatnya kami akan melaporkan secara khusus kepada Pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI,” imbuhnya.

    Di sisi lain, Iftitah menyatakan tetap optimis memberikan kinerja terbaik demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi. 

    “Kami dari Kementerian Transmigrasi tetap optimis untuk dapat melakukan sesuatu yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan rakyat Indonesia secara keseluruhan,” ucap Iftitah.

    Dia optimis untuk memberikan kinerja terbaik karena program transmigrasi menjadi bagian dari program prioritas nasional, seperti menyiapkan kantong-kantong pangan untuk mencapai swasembada pangan.
     
    Iftitah menegaskan, efisiensi anggaran tidak akan membatasi upaya Kementrans untuk menyukseskan program-program yang telah disusun.

    “Selama tiga bulan ini, kami telah mencoba yang terbaik untuk mereviu, memvalidasi, dan menata regulasi dan aset atau sumber daya menuju paradigma baru Transmigrasi. Tidak lagi hanya soal perpindahan penduduk, tetapi bagaimana menyejahterakan masyarakat transmigrasi dan rakyat Indonesia,” katanya.

    Terkait persoalan lahan dan status lahan di kawasan transmigrasi, ia menyampaikan pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, dan Kepala BIG untuk mendapatkan solusi terbaik. 

    “Tidak lagi hanya soal perpindahan penduduk, tetapi bagaimana menyejahterakan masyarakat transmigrasi dan rakyat Indonesia. Menyukseskan swasembada pangan dan energi, membantu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” katanya.

  • Stadion Sudiang yang Dijanjikan Jokowi Ternyata Tak Dianggarkan, Wali Kota Makassar: Kita Prihatin

    Stadion Sudiang yang Dijanjikan Jokowi Ternyata Tak Dianggarkan, Wali Kota Makassar: Kita Prihatin

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Rencana pembangunan stadion di Sulawesi Selatan (Sulsel) lagi-lagi gagal. Stadion Sudiang yang didambakan, dipastikan tidak dapat anggaran pada 2025. 

    Stadion itu sebelumnya dijanjikan pembangunannya oleh Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Namun, karena efisiensi anggaran di pemerintahan Prabowo Subianto, pembangunannya tak dianggarkan.

    Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, menanggapi hal itu. Ia mengaku prihatin.

    “Kita prihatin,” kata Danny Pomanto, sapaannya, saat ditemui di Tamangapa, Makassar, Kamis (13/2/2025).

    Alasannya, kata Danny, karena ada refocusing. Dana yang disiapkan untuk pembangunannya oleh pemerintah pusat, dialihkan untuk hal lain. Ia tak menyebut untuk apa.

    “Karena ada refocusing anggaran, ada efisiensi,” terangnya.

    Tapi menurutnya, hal tersebut hanya persoalan waktu. Ia mengibaratkannya seperti orang puasa.

    “Ini seperi orang puasa, puasa untuk sehat, kita taat saja dulu, kita sabar saja dulu, ini masalah kesabaran, kalau puasa itu temannya sabar, jadi sabarlah,” terangnya.

    Pengalihan anggaran pembangunan Stadion Sudiang itu juga dikonfirmasi Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras. Ia menyebut saat ini Pemerintah punya fokus ke berbagai sektor.

    “Memang saat ini pemerintah melakukan efisiensi di berbagai sektor,” katanya saat dihubungi Fajar.co.id, Kamis (13/2/2025).

    “Fokus saat ini lebih kepada ketahanan pangan dan program yang berbasis masyarakat,” ungkapnya.

    Meski begitu, terkait Stadion Sudiang ia mengaku masih akan tetap memperjuangkan hal tersebut. (Arya/Fajar)

  • Anggaran Dipotong, Menhub Jelaskan Nasib Mudik Gratis Lebaran

    Anggaran Dipotong, Menhub Jelaskan Nasib Mudik Gratis Lebaran

    Jakarta

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan penyelenggaraan program mudik gratis tetap digodok kendati ada efisiensi anggaran. Ia mengatakan, saat ini pihaknya masih berkeliling untuk menemui stakeholder terkait.

    “(Mudik gratis) Insya Allah ada. Ini saya lagi, apa, menghubungi, bukan menghubungi, roadshow ketemu dengan para stakeholder yang menyelenggarakan mudik gratis supaya ini bisa kita koordinasikan secara baik,” ujar Dudy kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Dudy berharap program mudik gratis juga selenggarakan oleh para kementerian dan lembaga pemerintah. Sehingga, pengaturan mudik gratis dapat dilakukan lebih aman dan nyaman.

    Ia juga berharap, kapasitas muatan angkutan mudik gratis dapat menampung para peserta dengan menggandeng sejumlah stakeholder terkait. Dengan begitu, proses pendaftaran mudik gratis bisa dilakukan lebih efisien.

    “Kita berharap bisa lebih tinggi, sehingga tidak ada pemudik yang mungkin reservasi-nya di beberapa tempat gitu,” tutur Dudy.

    Sementara dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI hari ini, Dudy mengatakan, Kemenhub mendapat tambahan anggaran Rp 4,1 triliun. Dengan tambahan tersebut, ia akan beberapa prioritas Kemenhub, yakni layanan transportasi publik Public Service Obligation (PSO), subsidi, hingga mudik gratis.

    “Kami sampaikan layanan publik seperti PSO, subsidi, mudik gratis dan pegawai, tetap menjadi prioritas Kemenhub. Kemenhub berkomitmen untuk memastikan, mengoptimalkan, ketersediaan transportasi publik yang terjangkau dan menjangkau seluruh wilayah,” jelasnya.

    “Dibandingkan kemarin, kami sampaikan untuk layanan subsidi PSO, insyaallah, mudik gratis bisa kami laksanakan dan begitu juga pegawai tidak terganggu,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Melalui instruksi tersebut, pemerintah kini melakukan pemangkasan anggaran besar-besaran pada APBN 2025.

    Salah satu yang terkena pemangkasan anggarannya ialah Kementerian Perhubungan. Namun begitu, Dudy berjanji mengupayakan tetap ada mudik gratis meski anggaran dipangkas. Pasalnya, mudik gratis ini sangat membantu meringankan beban masyarakat

    “Mudik gratis kalau anggarannya masih ada kita teruskan. Kalaupun anggaranya tidak ada kita akan mendorong pihak swasta dan BUMN,” katanya di Roemah Kuliner, Komplek Metropolen, Jakarta, Jumat (31/1).

    (hns/hns)