Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi V DPR

  • Anggota DPR minta pemerintah gerak cepat perbaiki rumah korban banjir

    Anggota DPR minta pemerintah gerak cepat perbaiki rumah korban banjir

    “Pada beberapa minggu ini banyak provinsi yang terdampak bencana, termasuk dapil (daerah pemilihan) saya. Saya baru tadi pagi dari Padang, meninjau wilayah banjir di Sumatera Barat. Rata-rata kebutuhan pertama warga, selain air bersih, adalah rumah,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk bergerak cepat memperbaiki kerusakan rumah korban bencana banjir di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

    Zigo menjelaskan bahwa pemerintah perlu melakukan percepatan pemulihan rumah warga yang terdampak karena kondisi bencana yang dia lihat saat turun langsung ke daerah terdampak menjadi persoalan paling mendesak setelah kebutuhan air bersih.

    “Pada beberapa minggu ini banyak provinsi yang terdampak bencana, termasuk dapil (daerah pemilihan) saya. Saya baru tadi pagi dari Padang, meninjau wilayah banjir di Sumatera Barat. Rata-rata kebutuhan pertama warga, selain air bersih, adalah rumah,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Zigo juga memaparkan data kerusakan rumah berdasarkan laporan sementara dari pemerintah daerah di tiga provinsi tersebut.

    “Rumah yang hanyut lebih kurang 428 unit, rusak berat 1.301 unit, rusak sedang 1.429 unit, dan rusak ringan 1.302 unit. Total warga terdampak lebih kurang 37.406 rumah,” jelasnya.

    Langkah percepatan itu, menurut Zigo, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sehingga Kementerian PKP perlu mempercepat penanganan yang terukur.

    Selain itu, kata Zigo, Kementerian PKP perlu menyiapkan skema percepatan meski APBN 2026 telah ditetapkan dan mengusulkan agar rumah-rumah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang sebelumnya pernah dibangun kembali diusulkan jika kini masuk kategori terdampak berat.

    Selain itu, Zigo juga mengingatkan target pembangunan tiga juta rumah di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai pembangunan di kawasan rawan bencana dapat menggagalkan target tersebut.

    “Fakta di lapangan menunjukkan banyak perumahan dibangun di kawasan rawan bencana. Ini perlu evaluasi agar target yang kita tetapkan tidak sia-sia,” ujarnya.

    Pada kesempatan yang berbeda, Menteri PKP Maruarar Sirait menanggapi dorongan tersebut. Ia menyatakan kementeriannya siap meninjau ulang aturan BSPS bagi korban bencana serta menegaskan perlunya kebijakan khusus bagi daerah yang mengalami kerusakan masif.

    “Dalam kondisi force majeure seperti sekarang, menurut saya perlu ada kebijakan khusus. Kalau yang kena bencana, saya ubah aturannya. Bisa dapat BSPS lagi walaupun belum 10 tahun,” kata Maruarar.

    Maruarar pun menyampaikan bahwa pendekatan kemanusiaan menjadi dasar kebijakan kementerian, terutama bagi masyarakat di wilayah yang tengah menghadapi bencana besar.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah/Muhammad Rizki
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Banjir Bandang Sumatera, Kementerian PKP Siapkan Bantuan Hunian untuk Warga Terdampak

    Banjir Bandang Sumatera, Kementerian PKP Siapkan Bantuan Hunian untuk Warga Terdampak

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Menteri Ara) menegaskan kesiapan penuh Kementerian PKP dalam membantu pemerintah daerah menangani dampak banjir bandang Sumatera.

    “Saat ini para Dirjen, mulai dari Dirjen TKPR di Sumatera Utara, Dirjen Perumahan Perdesaan di Aceh, hingga Dirjen Kawasan Permukiman yang baru kembali dari Sumatera Barat, masih bergerak di lapangan untuk memetakan kebutuhan hunian masyarakat terdampak,” ujar dia dalam Rapat bersama Komisi V DPR RI, Kamis, 4 Desember 2025, seperti dikutip dari keterangan resmi, Jumat, (5/12/2025).

    Menteri Ara menyampaikan, meski penetapan lokasi relokasi merupakan kewenangan pemerintah daerah, Kementerian PKP siap mendampingi dengan dukungan teknis agar keputusan yang diambil aman dan tepat.

    “Kami membantu pemda dengan pengalaman teknis kami, memastikan lokasi yang diusulkan aman, dekat sekolah, rumah sakit, pasar, dan akses kerja warga,” ujarnya.

    Untuk mempercepat penanganan hunian, Kementerian PKP telah menyiapkan stok Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) yang dapat langsung dikirim.

    “Di Medan sudah standby lebih dari 400 unit, dan di Bandung sekitar 100 unit. Jika diperlukan, kami siap menambah sesuai kebutuhan di lapangan,” tegas Menteri Ara.

    Ia menambahkan, koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah akan segera dilakukan sesuai arahan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

    “Kami memastikan semua langkah berjalan cepat dan terkoordinasi, agar masyarakat terdampak segera mendapatkan hunian yang aman dan layak,” ujar dia.

  • Sepekan di Lokasi Bencana Sumatera, Tim SAR Mulai Alami Kelelahan Ekstrem

    Sepekan di Lokasi Bencana Sumatera, Tim SAR Mulai Alami Kelelahan Ekstrem

    Jakarta –

    Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) mengungkapkan adanya kelelahan ekstrem dialami oleh petugas SAR gabungan. Ini setelah mereka bekerja selama tujuh hari non-stop dalam operasi tanggap darurat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Kepala Basarnas, Mohammad Syafii dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin (1/12) mengatakan bahwa tim SAR bekerja 24 jam non-stop dalam situasi medan berat, komunikasi terputus, dan cuaca ekstrem, sehingga membutuhkan stamina ekstra.

    Kondisi tersebut terjadi setelah tim SAR yang ditempatkan di titik-titik terisolasi harus berjalan kaki berjam-jam menyusuri medan licin dan terjal tanpa kontak radio memadai, sehingga tekanan fisik dan mental cukup tinggi.

    “Operasi ini akan terus kami laksanakan. Apabila masih ada kami bisa menemukan korban-korban. Karena selama ini yang bisa menghentikan operasi, apabila korban sudah tidak efektif lagi untuk dicari,” kata Syafii di Gedung MPR/DPR, Jakarta Pusat, Senin (1/12/2025).

    Beberapa personel, kata dia, sudah bertugas lebih dari 72 jam tanpa jeda ketika banjir bandang dan longsor terjadi secara bersamaan, terutama di Agam dan Tapanuli Selatan.

    Basarnas kemudian menambah pasukan cadangan dari menggunakan KN Ganesha dari Jakarta dan Kantor SAR Pekanbaru untuk menggantikan personel yang sudah kelelahan di Aceh dan Sumatera Barat.

    Sementara di Sumatera Utara, beban kerja meningkat karena banyaknya desa terisolasi yang hanya dapat dijangkau dengan helikopter, sehingga tim harus melakukan evakuasi udara berkali-kali dalam sehari.

    “Dukungan berbagai pihak terus mengalir agar operasi kemanusiaan ini dapat berjalan optimal hingga seluruh korban ditemukan,” kata Syafii.

    Apa itu Kelelahan Ekstrem?

    Kelelahan parah atau fatigue merupakan rasa lelah yang mendalam dan terus-menerus yang tidak membaik setelah istirahat, sehingga sangat mengganggu aktivitas sehari-hari.

    Dikutip dari Better Health Australia, kelelahan parah dapat bersifat fisik, mental, dan emosional dan mungkin termasuk:

    Mengantuk atau kekurangan energiSakit kepalaPusingOtot sakit atau nyeriOtot melemahRefleks dan respons melambatGangguan dalam pengambilan keputusanSuasana hati tidak menentuGangguan koordinasi tangan dan mataKehilangan nafsu makanPenurunan fungsi kekebalan tubuhPenglihatan kaburKonsentrasi burukHalusinasiMotivasi rendah

    Halaman 2 dari 2

    (dpy/kna)

  • Pemerintah Didorong Perkuat Sistem Deteksi Dini dan Mitigasi Bencana Nasional 2 Desember 2025

    Pemerintah Didorong Perkuat Sistem Deteksi Dini dan Mitigasi Bencana Nasional 2 Desember 2025

    Pemerintah Didorong Perkuat Sistem Deteksi Dini dan Mitigasi Bencana
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi V DPR Ridwan Bae mendorong pemerintah untuk memperkuat dan meningkatkan sistem deteksi dini dan mitigasi terhadap bencana.
    Hal tersebut disampaikannya dalam rapat dengar pendapat (RDP)
    Komisi V
    bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (
    BMKG
    ) serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Senin (1/12/2025).
    “Jika ada kekurangan alat atau sistem, agar segera kementerian terkait menyampaikannya kepada Presiden,” ujar Ridwan dikutip dari Youtube DPR RI, Selasa (2/12/2025).
    Selama ini, ia melihat bahwa
    mitigasi bencana
    baru dilakukan setelah musibah terjadi dan menimbulkan banyak korban.
    Bencana
    yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) harus menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk memikirkan langkah mitigasi sebelum bencana terjadi.
    “Setiap hari kita lihat berita longsor, korban sekian orang. Ini menyedihkan. Kita harus berpikir sebelum terjadi, bukan hanya mengatasi setelah kejadian,” ujar Ridwan.
    Dalam RDP tersebut, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan, pihaknya sudah memberi peringatan dini tentang cuaca ekstrem di Sumatera Utara (Sumut) sejak delapan hari sebelum bencana terjadi.
    Lalu, untuk di kawasan Aceh dan Sumatera Barat (Sumbar), BMKG sudah memberi peringatan sejak empat hari sebelum bencana.
    “Berikut kami sampaikan analisis dari BMKG terkait dengan cuaca terkini di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam rentang waktu 27 November hingga 4 Desember 2025,” ujar Teuku.
    “Ini kami sampaikan bahwa untuk daerah Aceh dan Sumatera Barat, BMKG telah menerbitkan press release untuk potensi bencana siklon atau cuaca ekstrem di Aceh dan Sumatera Barat. Ini 4 hari sebelum bencana. Untuk Sumatera Utara, press release-nya telah diterbitkan 8 hari sebelum bencana terjadi,” sambungnya.
    BMKG pusat telah memberi wewenang kepada Kepala Balai Besar BMKG Wilayah I yang membawahi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau untuk menyampaikan peringatan dini.
    Menurutnya, ketika peringatan disampaikan, sejumlah kepala daerah memberikan respons positif.
    “Ini adalah peringatannya. Beberapa kepala daerah itu langsung memberikan respons positif dengan mengingatkan warganya melalui berbagai kanal. Ini kita sampaikan ke Forkopimda, provinsi, BPBD, semua kami sampaikan. Dan ini terus di-update setiap 2 hari bahwa akan terjadi cuaca ekstrem pada tiga wilayah ini,” imbuh Teuku.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi V DPR Soroti Penyebab Bencana di Sumatera Akibat Kerusakan Alam

    Komisi V DPR Soroti Penyebab Bencana di Sumatera Akibat Kerusakan Alam

    Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyoroti penyebab terjadinya bencana alam di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

    Lasarus mengatakan berdasarkan temuan BMKG bencana tersebut terjadi karena faktor hujan yang tinggi. Ia juga menyoroti pengaruh alih fungsi lahan yang masif dan eksploitasi kekayaan alam yang tidak memperhitungkan dampak lingkungan.

  • Komisi V DPR Dukung Penetapan Bencana Nasional di Sumatera

    Komisi V DPR Dukung Penetapan Bencana Nasional di Sumatera

    Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mendukung pemerintah untuk menetapkan status bencana nasional, merespons banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera, Barat, dan Aceh. Ia berharap agar seluruh lembaga yang terlibat dapat melakukan penangan bencana dengan cepat.

    Lasarus juga mengatakan Komisi V DPR berfokus untuk melakukan rekonstruksi infrastruktur umum seperti jalan, jembatan, kemudian infrastruktur milik masyarakat. Pembangunan ini akan melibatkan Kementerian Pembangunan Umum (PU).

  • Kabasarnas Ungkap Beratnya Bencana di Sumatera: Tim SAR Ekstra Kelelahan

    Kabasarnas Ungkap Beratnya Bencana di Sumatera: Tim SAR Ekstra Kelelahan

    Jakarta –

    Kepala Basarnas Marsekal Madya Mohammad Syafii mengungkap tantangan yang dialami tim penyelamat saat hendak menuju lokasi terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Dia mengatakan anggota SAR sudah ekstra kelelahan pada hari ketiga.

    Hal itu disampaikan Kabasarnas dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (1/12/2025). Dia awalnya menjelaskan warga yang terdampak bencana di Sumatera Barat mencapai 29.445 jiwa.

    “Jumlah warga yang terdampak ada 29.445 di mana kami telah mengevakuasi 128 dalam kondisi meninggal dan dilaporkan 115 masih belum ditentukan,” ujar Syafii dalam rapat.

    Dia mengatakan ada satu helikopter yang dikirimkan ke Padang untuk membantu proses evakuasi. Basarnas juga mengirimkan kapal Ganesha dari Jakarta untuk membantu proses evakuasi.

    “Untuk kekuatan yang dilibatkan khusus di kantor SAR Padang untuk kekuatan yang ada saat ini. Satu pesawat helikopter dan rencananya sekarang dalam perjalanan satu heli akan hadir. Posisi terakhir tadi kami monitor ada di Lampung,” ujar Syafii.

    “Dengan drone kemudian kapal, kapal juga dari kapal Ganesha yang dari Jakarta hari ini kami akan merapat ke sana,” sambungnya.

    Dia menyebut banjir bandang dan longsor membuat tim SAR harus bekerja ekstra melakukan evakuasi. Dia mengatakan wilayah terdampak bencana tersebar di banyak titik.

    “Karena secara spesifik kami sampaikan bahwa kondisi bencana yang terjadi ini sebenarnya diawali dari hidrometeorologi ini sebenarnya memerlukan effort atau tenaga yang agak ekstra. Di mana tidak seperti kalau misalkan kita mengalami kedaruratan di gedung atau di titik khusus. Misalkan longsor di satu titik,” ujar Syafii.

    Dia mengatakan anggota SAR harus menempuh medan berat saat menuju daerah yang terisolir. Kabasarnas mengatakan anggota SAR sudah ekstra kelelahan dalam 3 hari.

    “Namun pada saat bencana banjir, diikuti banjiri bandang, lumpur, longsor jadi anggota SAR mengalami tantangan tersendiri pada saat mereka disebar dalam satu titik mereka harus berjalan di situasi kondisi terisolir tidak bisa komunikasi dan di situ sehingga memungkinkan bahwa pada saat 3 hari mereka sebenarnya sudah mengalami ekstra kelelahan,” ujar Syafii.

    Dia mengatakan Basarnas menambah personel dan logistik ke area bencana. Dia berharap hal itu bisa mempercepat proses evakuasi korban.

    “Jadi ini yang terjadi sehingga kami menambah kekuatan dengan kapal Ganesha yang kami kirimkan ke sana dengan membawa logistik bantuan,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (dwr/haf)

  • BMKG Sudah Wanti-wanti Cuaca Ekstrem Sumut 8 Hari Sebelum Bencana, Aceh-Sumbar 4 Hari Nasional 1 Desember 2025

    BMKG Sudah Wanti-wanti Cuaca Ekstrem Sumut 8 Hari Sebelum Bencana, Aceh-Sumbar 4 Hari Nasional 1 Desember 2025

    BMKG Sudah Wanti-wanti Cuaca Ekstrem Sumut 8 Hari Sebelum Bencana, Aceh-Sumbar 4 Hari
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani mengatakan, pihaknya sudah memberi peringatan dini tentang  cuaca ekstrem di Sumatera Utara (Sumut) sejak 8 hari sebelum bencana terjadi.
    Lalu, untuk di kawasan Aceh dan Sumatera Barat (Sumbar),
    BMKG
    sudah memberi peringatan sejak 4 hari sebelum bencana. Hal tersebut Teuku sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/12/2025).
    “Berikut kami sampaikan analisis dari BMKG terkait dengan cuaca terkini di Provinsi Aceh,
    Sumatera Utara
    , dan Sumatera Barat dalam rentang waktu 27 November hingga 4 Desember 2025,” ujar Teuku.
    “Ini kami sampaikan bahwa untuk daerah Aceh dan Sumatera Barat, BMKG telah menerbitkan
    press release
    untuk potensi bencana siklon atau
    cuaca ekstrem
    di Aceh dan Sumatera Barat. Ini 4 hari sebelum bencana. Untuk Sumatera Utara,
    press release
    -nya telah diterbitkan 8 hari sebelum bencana terjadi,” sambungnya.
    Teuku menyampaikan, BMKG pusat telah memberi wewenang kepada Kepala Balai Besar BMKG Wilayah I yang membawahi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau untuk menyampaikan peringatan dini.
    Menurutnya, ketika peringatan disampaikan, sejumlah kepala daerah memberikan respons positif.
    “Ini adalah peringatannya. Beberapa kepala daerah itu langsung memberikan respons positif dengan mengingatkan warganya melalui berbagai kanal. Ini kita sampaikan ke Forkopimda, provinsi, BPBD, semua kami sampaikan. Dan ini terus di-update setiap 2 hari bahwa akan terjadi cuaca ekstrem pada tiga wilayah ini,” imbuh Teuku.
    Per 30 November 2025, tercatat sudah ada 442 orang tewas akibat banjir di Sumatera dan 402 orang masih hilang. Berikut rincian jumlah korban tewas per provinsi.
    Jumlah korban
    banjir Sumatera
    ini disampaikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) lewat siaran pers, Minggu (30/11/2025).
    Di Sumatera Utara, tercatat 217 jiwa meninggal dunia hingga saat ini.
    Di Sumatera Barat, tercatat 129 jiwa meninggal dunia, 118 hilang, dan 16 luka-luka.
    Sementara di Provinsi Aceh, hingga sore kemarin tercatat 96 jiwa meninggal dunia dan 75 jiwa hilang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Update Banjir Sumatra, Kepala Basarnas Sebut Korban Jiwa Capai 447 Orang

    Update Banjir Sumatra, Kepala Basarnas Sebut Korban Jiwa Capai 447 Orang

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Mohammad Syafii mengungkap pihaknya telah mengevakuasi sebanyak 447 korban jiwa dalam bencana banjir hingga longsor yang terjadi di sejumlah titik di wilayah Sumatra.

    Hal tersebut disampaikannya dalam agenda Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI. Dalam penjelasannya, korban jiwa tersebut merupakan masyarakat terdampak bencana di wilayah Aceh, Sumatra Barat, serta Sumatra Utara.

    “Di mana dari jumlah yang terdampak, kami telah mengevakuasi 447 jiwa dalam kondisi meninggal,” kata Syafii dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Senin (1/12/2025).

    Syafii menambahkan, saat ini pihaknya juga tengah melakukan pencarian terhadap 399 orang yang masih dinyatakan hilang.

    Secara keseluruhan, bencana banjir, longsor, dan cuaca ekstrem yang terjadi di wilayah berdampak pada 33.620 jiwa. Meski demikian, Syafii menyebut pihaknya telah mengevakuasi sebanyak 33.173 jiwa masyarakat.

    “Untuk jumlah korban selamat yang dievakuasi oleh Badan SAR Nasional dan juga beserta seluruh potensi SAR yang terdata ada 33.173,” tambahnya.

    Pada kesempatan berbeda, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bencana banjir hingga longsor di sejumlah wilayah Sumatra dipicu cuaca ekstrem dan kondisi geografis. 

    Plt. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria menjelaskan, bencana di lima kabupaten, yaitu Humbang Hasudutan, Agam, Mandailing Natal, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara dipicu oleh tiga faktor utama. Adapun, curah hujan tinggi hingga ekstrem sebagai faktor dominan. 

    Selain itu, kondisi geomorfologi yang curam hingga sangat curam serta litologi yang lapuk dan mudah tererosi turut memperparah kerentanan wilayah tersebut. 

    Menurutnya, peningkatan kapasitas masyarakat desa rawan bencana melalui identifikasi tanda awal longsor, jalur evakuasi, serta revitalisasi vegetasi lereng menjadi fondasi pencegahan di tingkat tapak. 

    “Pengendalian tata guna lahan pada lereng curam termasuk pembatasan pembukaan lahan baru dan perbaikan drainase permukaan merupakan langkah struktural yang sangat menentukan dalam menurunkan risiko pada kawasan permukiman,” jelas Lana.

  • Sidak Pasar Senen Bareng Adian Napitupulu, Menteri Maman Janji Cari Jalan Tengah Tangani Polemik Thrifting

    Sidak Pasar Senen Bareng Adian Napitupulu, Menteri Maman Janji Cari Jalan Tengah Tangani Polemik Thrifting

    Maman mengatakan akan mencari jalan tengah terkait polemik yang muncul di publik. Pemerintah dan legislatif, kata Maman, harus mengamankan keberlanjutan aktivitas ekonomi para pedagang dengan solusi terbaik.

    “Kita akan mencari jalan tengah, solusi terbaik apa untuk menyelesaikan situasi ini,” ujar Maman dalam keterangannya dikutip Senin (1/12/2025).

    Menteri Maman menegaskan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar pemerintah mampu menjaga aktivitas perdagangan di masyarakat.

    “Di satu sisi ada aturan, di satu sisi juga ada kepentingan perdagangan, aktivitas ekonomi juga harus diselamatkan. Nah ini nanti kita akan coba cari formulasinya,” kata Maman seperti dilansir Antara.

    “Saya melihatnya juga kita tidak bisa langsung mengambil langkah A, langkah B, langkah C. Yang terpenting, pokoknya kepentingan saya adalah pedagang harus berjalan aktivitas ekonominya,” ujarnya menambahkan.

    Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Adian Napitupulu merasa salut karena Menteri Maman mau untuk turun langsung menyerap aspirasi dari pedagang thrifting dan pedagang UMKM lokal.

    “Jadi dia datang, keren. Ini harus dipertimbangkan. Mematikan salah satu, akan mematikan mata rantai ekosistem ini. Nah, ini yang menurut saya, saya berterima kasih sama Pak Menteri, dia tidak cuma percaya pada laporan,” katanya.

    Adian melanjutkan, kedatangan Menteri Maman sangat penting untuk mendengarkan langsung apa yang menjadi keluh kesah para pedagang, sekaligus mengkonfirmasi langsung laporan-laporan dari lapangan.

    “Seringkali laporan dan kenyataan tidak sama. Kedatangan Pak Menteri hari ini, menurut saya bagian dari memverifikasi laporan-laporan tadi. Keren, deh,” tandasnya.