Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi V DPR

  • Anggota DPR F-PDIP: Potongan pengemudi ojol hingga 30 persen perlu dievaluasi

    Anggota DPR F-PDIP: Potongan pengemudi ojol hingga 30 persen perlu dievaluasi

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP Edi Purwanto menilai potongan aplikator hingga 30 persen per transaksi oleh penyedia layanan ojek daring atau online (ojol) memberatkan mitra pengemudi sehingga perlu dievaluasi.

    “Saya terus berkomitmen dan memperjuangkan agar potongan aplikator ini dievaluasi karena selama ini potongan aplikator mencapai 30 persen, bahkan lebih. Ini sangat memberatkan pengemudi ojol, aspirasi ini yang terus kita tampung dan kita sampaikan dalam rapat nanti,” kata Edi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikannya ketika melakukan serap aspirasi dengan para pengemudi ojol di Jambi dalam pertemuan yang dilaksanakan saat masa reses DPR RI itu.

    Dia menilai potongan aplikator hingga 30 persen itu tidak masuk akal. Menurut dia, potongan oleh aplikator idealnya cukup 10 hingga 15 persen saja.

    Bersamaan dengan itu, dia memperjuangkan pula agar ada aturan undang-undang yang mengatur terkait transportasi daring.

    “Selain potongan 30 persen yang kami dorong menjadi 10 atau 15 persen, menurut saya ini penting kaitan undang-undang yang mengatur transportasi online sehingga ada proteksi, baik pengusaha, pengemudi, maupun penumpang ojol ini punya payung hukum yang jelas,” tuturnya.

    Dia pun mengingatkan agar pengusaha atau penyedia layanan ojek daring untuk tidak berpikir ekonomi kapitalis, melainkan perlu memikirkan kesejahteraan para pengemudi transportasi daring tersebut.

    “Pengemudi ojol adalah pahlawan ekonomi keluarga. Jangan sampai mereka bekerja keras, tapi hasilnya habis untuk potongan yang tidak proporsional,” kata mantan Ketua DPRD Provinsi Jambi itu.

    Dia mengatakan dalam berbagai kesempatan rapat di DPR RI, dirinya berkomitmen terus memperjuangkan agar potongan aplikator terhadap pengemudi ojol dievaluasi.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Siap-siap Bakal Ada Penyesuaian Tarif Tol, Mana Sajakah?

    Siap-siap Bakal Ada Penyesuaian Tarif Tol, Mana Sajakah?

    TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA – Sebagian Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) telah mengajukan penyesuaian tarif, termasuk di dalamnya yang dikelola oleh PT Jasa Marga.

    Penyesuaian tarif disebut hal wajar karena telah menjadi siklus evaluasi setiap dua tahun dan telah diatur dalam UU Nomor 38 Tahun 2004.

    Meskipun demikian, beberapa pihak mengkritik pemerintah agar tak mudah mengeluarkan izin atau persetujuan penyesuaian tarif.

    Pengelola jalan tol telah mengajukan kenaikan tarif tol beberapa ruas di berbagai daerah, dimana permohonannya disampaikan sebelum Lebaran 2025.

    Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU, Miftachul Munir menyampaikan, beberapa ruas tol telah diajukan untuk dilakukan penyesuaian tarif.

    “Kamitidak hafal ruas tol mana saja, tetapi yang jelas Soreang-Pasirkoja grupnya CMNP, sebelum Lebaran harusnya sudah naik, tapi belum dinaikkan,” kata Miftachul Munir.

    Selain Tol Soerang – Pasirkoja, kabarnya Tol Tangerang-Merak yang dikelola Astra Infra Group juga akan mengalami kenaikan tarif.

    Selain itu, tol-tol lainnya seharusnya mengalami kenaikan tarif, termasuk BUMN Jasa Marga.

    “Yang Jasa Marga cukup banyak juga.”

    “Mungkin sekira 12 atau 14 ruas,” paparnya.

    Adapun kenaikan tarif tol dilakukan sebagai bagian dari siklus evaluasi setiap dua tahun, dimana penyesuaian tarif tol mempertimbangkan faktor inflasi sesuai ketentuan UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

    Menteri Dody Sindir Pengelola Jalan Tol

    Terpisah, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengingatkan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) tidak mengurus Standar Pelayanan Minimal (SPM) hanya ketika hendak memohon kenaikan tarif jalan tol.

    Dody menjelaskan bahwa kenaikan tarif jalan tol secara reguler diajukan permohonannya oleh BUJT.

    SPM merupakan satu dari sekian syarat yang harus dipenuhi BUJT ketika hendak menaikkan tarif jalan tol.

    Dody pun menekankan kepada BUJT agar tidak mengurus SPM hanya ketika ingin mengajukan permohonan tarif jalan tol.

    “Kami harus memastikan bahwa para badan usaha jalan tol ini tidak hanya fokus mengurus SPM, hanya saat meminta kenaikan tarif,” kata Dody Hanggodo.

     Pihaknya pun memastikan bahwa dalam memproses permohonan kenaikan tarif, Kementerian PU kini lebih prudent atau hati-hati.

    “Prosesnya agak lebih prudent sekarang.”

    “Yang penting jalan tol ini harus berfungsi maksimal untuk masyarakat karena itu berbayar,” ujar Dody.

    Ia juga menyebut, sekarang sudah ada tim dari BPJT dan Direktorat Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU yang meninjau langsung ke lapangan mengecek kondisi jalan tol. 

    “Secara berkala sekarang tim dari Direktorat Jalan Bebas Hambatan, tim BPJT turun mengecek secara berkala,” ucap Dody Hanggodo.

    DPR Soroti Jalan Rusak di Tol

    Sementar itu, Anggota Komisi V DPR RI, Edi Purwanto sempat menyoroti bagaimana sebagian besar ruas jalan tol di Indonesia saat ini tidak memenuhi SPM.

    Sorotan itu dilontarkan saat menjelang Ramadan dan Lebaran 2025.

    “Saya melihat langsung bagaimana banyak jalan tol yang berlubang.”

    “Bahkan saya mengetes langsung bahu jalan yang digunakan untuk kedaruratan dalam kondisi tidak bagus, dan bagaimana kalau sewaktu-waktu digunakan bisa lebih berbahaya,” kata Edi.

    Edi berpandangan, dengan tidak terpenuhinya SPM, pemerintah telah mengabaikan aturan yang seharusnya ditegakkan secara optimal.

    Dia menekankan bahwa pengelola jalan tol memiliki kewajiban hukum untuk memastikan jalan yang aman dan nyaman bagi pengguna.

    Edi mengacu pada beberapa regulasi yang menurutnya telah dilanggar, di antaranya UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan serta beberapa peraturan turunannya seperti UU Nomor 2 Tahun 2017 dan PP Nomor 15 Tahun 2015.

    Saat ini, kata dia, banyak ruas jalan tol yang memiliki kekurangan dalam berbagai aspek seperti kerusakan jalan, kualitas pelayanan di gerbang tol, serta kurangnya fasilitas penunjang.

    Lebih lanjut, Edi mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan jalan tol.

    Menurutnya, diperlukan pengawasan yang lebih ketat agar pengelola jalan tol benar-benar menjalankan kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku.

    “Salah satu langkah yang harus segera dilakukan adalah evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan dan pemeliharaan jalan tol oleh pemerintah,” ungkap Edi. (*)

  • Siap-siap Tarif Jalan Tol akan Naik, Berikut Daftarnya – Halaman all

    Siap-siap Tarif Jalan Tol akan Naik, Berikut Daftarnya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengelola jalan tol telah mengajukan kenaikan tarif tol sejumlah ruas di berbagai daerah, di mana permohonannya disampaikan sebelum Lebaran 2025.

    Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU Miftachul Munir beberapa waktu lalu menyampaikan, beberapa ruas tol telah diajukan untuk dilakukan penyesuaian tarif.

    “Saya tidak hafal (ruas tol-nya). Tapi yang jelas Soreang-Pasirkoja grupnya CMNP, sebelum lebaran harusnya sudah naik tapi belum dinaikkan,” kata Munir beberapa waktu lalu.

    Selain Tol Soerang – Pasirkoja, kabarnya Jalan Tol Tangerang – Merak yang dikelola Astra Infra Group juga akan mengalami kenaikan tarif.

    Selain itu, tol-tol lainnya seharusnya mengalami kenaikan tarif, termasuk BUMN Jasa Marga.

    “Yang Jasa Marga cukup banyak juga. Mungkin kalau tidak salah ada lebih 12 ruas, sekitar 12 ruas atau 14 ruas,” paparnya.

    Adapun kenaikan tarif tol dilakukan sebagai bagian dari siklus evaluasi setiap dua tahun sekali, di mana penyesuaian tarif tol mempertimbangkan faktor inflasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

    Menteri Dody Sindir Pengelola Jalan Tol

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengingatkan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) tidak mengurus Standar Pelayanan Minimal (SPM) hanya ketika hendak memohon kenaikan tarif jalan tol.

    Dody menjelaskan bahwa kenaikan tarif jalan tol secara reguler diajukan permohonannya oleh BUJT.

    SPM merupakan satu dari sekian syarat yang harus dipenuhi oleh BUJT ketika hendak menaikkan tarif jalan tol.

    Dody pun menekankan kepada para BUJT agar tidak mengurus SPM hanya ketika ingin mengajukan permohonan tarif jalan tol.

    “Kami harus memastikan bahwa para badan usaha jalan tol ini tidak hanya fokus mengurus SPM-nya hanya saat dia meminta kenaikan tarif,” kata Dody ketika ditemui di kantornya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (11/4/2025).

    Ia pun memastikan bahwa dalam memproses permohonan kenaikan tarif, Kementerian PU kini lebih prudent atau hati-hati.

    “Prosesnya agak lebih prudent sekarang. Yang penting jalan tol ini harus berfungsi maksimal untuk masyarakat karena itu kan berbayar,” ujar Dody.

    Ia juga menyebut sekarang sudah ada tim dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Direktorat Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU yang meninjau langsung ke lapangan mengecek kondisi jalan tol. 

    “Secara berkala sekarang tim dari [Direktorat] Jalan Bebas Hambatan, tim dari BPJT turun, mengecek secara berkala,” ucap Dody.

    DPR Soroti Jalan Rusak di Tol

    Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto sempat menyoroti bagaimana sebagian besar ruas jalan tol di Indonesia saat ini tidak memenuhi SPM.

    Sorotan itu dilontarkan saat menjelang bulan Ramadan dan Lebaran 2025.

    “Saya melihat langsung bagaimana banyak jalan tol yang berlubang. Bahkan saya mengetes langsung bahu jalan yang digunakan untuk kedaruratan dalam kondisi tidak bagus, dan ini gimana kalau sewaktu-waktu digunakan bisa lebih berbahaya,” kata Edi kepada wartawan Rabu, 26 Februari 2025.

    Edi berpandangan dengan tidak terpenuhinya SPM, pemerintah telah mengabaikan aturan yang seharusnya ditegakkan secara optimal.

    Dia menekankan bahwa pengelola jalan tol memiliki kewajiban hukum untuk memastikan jalan yang aman dan nyaman bagi pengguna.

    Edi mengacu pada beberapa regulasi yang menurutnya telah dilanggar, di antaranya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan serta beberapa peraturan turunannya seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015.

    Saat ini, kata dia, banyak ruas jalan tol yang memiliki kekurangan dalam berbagai aspek, seperti kerusakan jalan, kualitas pelayanan di gerbang tol, serta kurangnya fasilitas penunjang.

    Lebih lanjut, Edi mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan jalan tol.

    Menurutnya, diperlukan pengawasan yang lebih ketat agar pengelola jalan tol benar-benar menjalankan kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku.

    “Salah satu langkah yang harus segera dilakukan adalah evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan dan pemeliharaan jalan tol oleh pemerintah,” ungkap Edi.

     

  • Menteri PU Ingatkan BUJT Tidak Urus SPM Jalan Tol Hanya Saat Ingin Menaikkan Tarif – Halaman all

    Menteri PU Ingatkan BUJT Tidak Urus SPM Jalan Tol Hanya Saat Ingin Menaikkan Tarif – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengingatkan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) tidak mengurus Standar Pelayanan Minimal (SPM) hanya ketika hendak memohon kenaikan tarif jalan tol. Dody menjelaskan bahwa kenaikan tarif jalan tol secara reguler diajukan permohonannya oleh BUJT.

    SPM merupakan satu dari sekian syarat yang harus dipenuhi oleh BUJT ketika hendak menaikkan tarif jalan tol. Dody pun menekankan kepada para BUJT agar tidak mengurus SPM hanya ketika ingin mengajukan permohonan tarif jalan tol.

    “Kami harus memastikan bahwa para badan usaha jalan tol ini tidak hanya fokus mengurus SPM-nya hanya saat dia meminta kenaikan tarif,” kata Dody ketika ditemui di kantornya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (11/4/2025).

    Ia pun memastikan bahwa dalam memproses permohonan kenaikan tarif, Kementerian PU kini lebih prudent atau hati-hati. “Prosesnya agak lebih prudent sekarang. Yang penting jalan tol ini harus berfungsi maksimal untuk masyarakat karena itu kan berbayar,” ujar Dody.

    Ia juga menyebut sekarang sudah ada tim dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Direktorat Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU yang meninjau langsung ke lapangan mengecek kondisi jalan tol.  “Secara berkala sekarang tim dari [Direktorat] Jalan Bebas Hambatan, tim dari BPJT turun, mengecek secara berkala,” ucap Dody.

    Sebelumnya, anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto sempat menyoroti bagaimana sebagian besar ruas jalan tol di Indonesia saat ini tidak memenuhi SPM. Sorotan itu dilontarkan saat menjelang bulan Ramadan dan Lebaran 2025.

    “Saya melihat langsung bagaimana banyak jalan tol yang berlubang. Bahkan saya mengetes langsung bahu jalan yang digunakan untuk kedaruratan dalam kondisi tidak bagus, dan ini gimana kalau sewaktu-waktu digunakan bisa lebih berbahaya,” kata Edi kepada wartawan Rabu, 26 Februari 2025 lalu.

    Edi berpandangan dengan tidak terpenuhinya SPM, pemerintah telah mengabaikan aturan yang seharusnya ditegakkan secara optimal.

    Dia menekankan bahwa pengelola jalan tol memiliki kewajiban hukum untuk memastikan jalan yang aman dan nyaman bagi pengguna.

    Edi mengacu pada beberapa regulasi yang menurutnya telah dilanggar, di antaranya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan serta beberapa peraturan turunannya seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015.

    Saat ini, kata dia, banyak ruas jalan tol yang memiliki kekurangan dalam berbagai aspek, seperti kerusakan jalan, kualitas pelayanan di gerbang tol, serta kurangnya fasilitas penunjang.

    Lebih lanjut, Edi mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan jalan tol.

    Menurutnya, diperlukan pengawasan yang lebih ketat agar pengelola jalan tol benar-benar menjalankan kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku.

    “Salah satu langkah yang harus segera dilakukan adalah evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan dan pemeliharaan jalan tol oleh pemerintah,” ungkap Edi.

  • Anggota DPR F-PDIP minta Bandara Jambi cek seluruh landasan usai ada gangguan

    Anggota DPR F-PDIP minta Bandara Jambi cek seluruh landasan usai ada gangguan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP Edi Purwanto meminta pihak Bandara Sultan Thaha Jambi mengecek secara menyeluruh terhadap fasilitas landasan guna memastikan keselamatan penumpang dan aktivitas penerbangan setelah adanya gangguan pada landasan pacu.

    Dia pun mengaku sudah langsung berkomunikasi melalui telepon seluler dengan General Manager (GM) Bandara untuk menyampaikan permintaan tersebut. Adapun gangguan tersebut sempat menyebabkan terganggunya penerbangan.

    “Terkait dengan kejadian itu, saya langsung telefon Pak GM dan saya minta dilakukan pengecekan secara menyeluruh,” kata Edi di Jakarta, Kamis.

    Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jambi itu meminta pihak bandara memastikan keselamatan penumpang dan seluruh kru dalam penerbangan di bandara Sultan Thaha Jambi. Menurut dia, aspek keselamatan harus menjadi prioritas utama yang harus dijamin.

    “Tidak ada kompromi dalam hal ini, prioritas utama kita adalah keselamatan. Keselamatan di dunia penerbangan harus zero tolerance,” katanya.

    Dia menyampaikan bahwa Komisi V DPR RI pun akan melakukan kunjungan kerja ke Jambi pada Senin (14/4). Menurut dia, kunjungan itu akan menjadi momen evaluasi terhadap adanya insiden tersebut hingga termasuk pengecekan aspek lainnya

    “Jadi pembahasan kita juga nanti untuk evaluasi bersama apa yang bisa kita lakukan untuk peningkatan sistem keamanan di Bandara Jambi,” katanya.

    Sebelumnya, Bandara Sultan Thaha Jambi memastikan penerbangan kembali normal setelah terjadinya gangguan pada landasan pacu yang mengakibatkan tertundanya sejumlah penerbangan, hingga tertunda sekitar dua jam.

    General Manager Bandara Sultan Thaha Jambi Ardon Marbun di Jambi, Kamis, mengatakan terjadi kendala teknis pada landasan efek panasnya terik matahari yang mengakibatkan roda pesawat menjadi lengket pada landasan sehingga tidak bisa terbang.

    “Kalau amblas tidak benar, kami menyebutnya landasan lendut karena panasnya matahari, pesawat itu berat sehingga roda pesawat lengket di landasan,” kata dia saat dikonfirmasi.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi V DPR Optimistis Mudik Lebaran Bisa Dongkrak Ekonomi

    Komisi V DPR Optimistis Mudik Lebaran Bisa Dongkrak Ekonomi

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Komisi V DPR Ridwan Bae mengatakan pihaknya optimistis Mudik Lebaran 2025 bakal mendongkrak pertumbuhan ekonomi khususnya di daerah. Menurut Ridwan, para pemudik akan membelanjakan uang yang dibawa sehingga bisa menggerakkan roda perekonomian di daerah.

    “Ya dengan sendirinya. Karena pemudik itu kan pasti membawa uang, dan kembali ke sana pasti belanja di sana. Oleh karena itu, pasti akan terjadi perputaran uang di daerah. Berapa yang hidup masyarakat kita di sana, pemilik bus di sana yang dipakai, masyarakat penjual warung di sana, semua akan terjadi pertumbuhan yang baik di situ,” ujar Ridwan Bae dikutip Selasa (1/4/2025).

    Ridwan Bae memastikan perputaran uang pasti terjadi di daerah tujuan mudik. Meskipun, kata dia, besaran tergantung jumlah pemudik dan banyaknya uang yang mereka keluarkan.

    “Yang enaknya itu, uang itu akan tinggal di daerah di situ sendiri. Jadi aspek pertumbuhan ekonomi pasti akan terjadi. Soal besar-kecilnya, tergantung,” tandas politisi Golkar tersebut mengungkapkan optimismenya mudik Lebaran akan mendongkrak ekonomi daerah.

    Lebih lanjut, Ridwan mengatakan mudik kali lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Salah satu indikatornya angka kecelakaan mengalami penurunan. Meski, kata dia, pihaknya sempat cemas dengan adanya efisiensi anggaran khususnya di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) soal anggaran perbaikan jalan.

    “Namun, kalau kita lihat, warnanya, suasananya tenang-tenang saja. Maka berarti insyaallah tidak terjadi apa-apa,” pungkas Ridwan Bae saat berkomentar soal mudik Lebaran akan mendongkrak ekonomi.

  • Deret Fakta Underpass Terpanjang RI-Masuk Radar Peringatan Kepala BMKG

    Deret Fakta Underpass Terpanjang RI-Masuk Radar Peringatan Kepala BMKG

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memberikan peringatan risiko potensi tsunami di sekitar Bandara New Yogyakarta International (NYIA), Kulonprogo, Yogyakarta saat arus mudik Lebaran 2025.

    Kepala BMKG Dwikorita Karnawati meminta semua pihak perlu mewaspadai potensi risiko tersebut, terutama di kawasan Jalan Underpass Bandara NYIA.

    “Titik risiko yang perlu diwaspadai salah satunya, ya jalan underpass lintas selatan Bandara Yogyakarta di Kulonprogo, underpass di situ adalah zona rawan tsunami,” kata Dwikorita dalam rapat kerja (raker) Komisi V DPR RI, dikutip Minggu (30/3/2025).

    Ia lantas memberikan usul agar kementerian/lembaga teknis dapat menerapkan skema buka tutup lalu lintas pada ruas masuk ke jalan underpass yang berupa terowongan itu, sekaligus mensosialisasikannya sejak dini ke masyarakat akan potensi bahaya tsunami di kawasan tersebut.

    Menurut dia, sistem buka-tutup perlu dilakukan dengan hati-hati, karena hal ini dapat mengurangi volume kendaraan yang melintasi underpass tersebut. Apalagi, underpass tersebut juga cukup panjang yakni 1,4 kilometer, sehingga pengaturan lalu lintasnya perlu dilakukan secara hati-hati.

    Berikut ini 5 fakta underpass NYIA yang menjadi titik rawan tsunami mudik 2025 dan tengah menjadi sorotan:

    1. Underpass Terpanjang di Indonesia

    Saat pembangunannya, underpass ini menarik banyak perhatian. Terowongan bawah tanah yang menghubungkan Purwokerto dan Yogyakarta ini menjadi jalur strategis yang dilewati pemudik. Terowongan ini merupakan underpass terpanjang di Indonesia dengan panjang 1,3 km.

    Underpass ini dibangun bertujuan supaya akses Jalan Nasional Pantai Selatan (Pansela) yang menjadi penghubung Purwokerto dan Yogyakarta tetap terbuka karena pembangunan Bandara Kulonprogo memotong jalan Pansela yang lama.

    Underpass ini terdiri dari slab tertutup sepanjang 1.095 meter, jalan pendekat arah timur 110 meter, dan jalan pendekat arah barat 100 meter. Terowongan ini memiliki lebar 7,85 meter, clearance atas 5,2 meter dan samping 18,4 meter.

    2. Waktu dan Biaya Pembangunan

    Pembangunan underpass memakan waktu selama satu tahun. Pembangunan underpass NYIA dimulai pada November 2018 dan mulai difungsikan sejak Desember 2019, dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Januari 2020. Underpass NYIA dibangun biaya Rp 293 miliar bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) / Sukuk Negara Tahun Anggaran 2018-2019.

    3. Dilengkapi Fasilitas Canggih

    Melansir dari laman resmi Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pembangunan Umum, dalam pembangunannya, underpass ini memiliki fasilitas yang canggih dan aman dan mengutamakan keselamatan pengguna jalan. Terdapat 8 pintu darurat di sisi kanan dan kiri terowongan. Selain itu, untuk mengantisipasi terjadi genangan air saat turun hujan, konstruksi underpass juga dilengkapi dengan rumah pompa yang dilapisi waterstop yang terbuat dari karet untuk beton dinding dan juga lantainya.

    4. Arsitektur yang Khas Yogyakarta

    Underpass NYIA mengusung konsep Gerak Gumerah sebagai simbol masyarakat Jogja yang berkembang dengan semangat, maka terowongan ini memiliki arsitektural schenography tarian rakyat Jathilan dari Yogyakarta dan tarian Angguk Putri di Kulon Progo. Tak hanya itu, terowongan yang terhubung langsung dengan kawasan bandara ini memiliki hiasan ornamental di gerbang underpass dan motif pembatas jalan merupakan setilir renteng khas Kulon Progo.

    5. Mendorong Pembangunan Ekonomi Daerah

    Yogyakarta sangat terkenal dengan seni dan budayanya yang menarik. Pembangunan NYIA yang menjadi penunjang lalu lintas kendaraan menuju Bandara NYIA. Tak hanya itu, terowongan ini juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pariwisata di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya.

    Sebelumnya,Dwikorita mengungkapkan fakta mengejutkan bandara Yogyakarta atau Yogyakarta International Airport (YIA).

    Menurutnya, YIA adalah satu-satunya bandara di dunia yang telah disiapkan menghadapi gempa berkekuatan besar. Hal itu disampaikan saat Rakor Peningkatan Upaya Mitigasi dan Peringatan Dini Bahaya Gempa Bumi dan Tsunami di Kawasan Bandara Yogyakarta International Airport (YIA), Jumat (5/7/2024).

    “YIA adalah satu-satunya bandara di dunia yang telah disiapkan dan di-design untuk mampu bertahan terhadap guncangan gempa megathrust dengan Magnitudo 8,7. Dan aman terhadap tsunami yang dipicu oleh gempa megathrust,” kata Dwikorita dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (10/7/2024).

    (dce)

  • Warga Jakarta Diimbau Tak Pulang Kampung Gegara COVID-19 dalam Memori Hari Ini, 28 Maret 2020

    Warga Jakarta Diimbau Tak Pulang Kampung Gegara COVID-19 dalam Memori Hari Ini, 28 Maret 2020

    JAKARTA – Memori hari ini, lima tahun yang lalu, 28 Maret 2020, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengimbau warga Jakarta untuk tak pulang ke kampung halamannya masing-masing. Imbauan itu dilakukan karena angka penularan virus Korona sedang tinggi-tingginya.

    Sebelumnya, pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia bawa masalah baru. Angka penularan dan kematian gara-gara virus dari Wuhan meningkat. Imbasnya ke mana-mana. Segenap rakyat Indonesia – utamanya Jakarta jadi dilanda kepanikan.

    Eksistensi pandemi COVID-19 membawa kepanikan tak bisa dianggap remeh. Negara-negara yang dulunya meremehkan kehadiran virus Korona mulai merasakan dampaknya. Virus itu terus menjangkiti warga dunia.

    Tiada negara yang tak kerepotan. Badan kesehatan dunia, WHO juga ikut kelimpungan. Narasi itu karena pandemi COVID-19 adalah hal yang baru. WHO masih menerka-nerka cara penanganannya. Optimal tidaknya tindakan panduan melawan virus belum ketahuan.

    Anies Baswedan yang pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta era 2017-2022 sedang memeriksa bantuan kebutuhan medis saat pandemi COVID-19 di Ibu Kota. (jakarta.go.id)

    Kondisi itu membawa kebimbangan di mana-mana. Beberapa negara kemudian mulai berinisiatif melakukan tindakan sendiri-sendiri. Ada juga yang menggelorakan karantina wilayah (lockdown) sebagai opsi utama memutus mata rantai penyebaran virus Korona.

    Narasi yang sama sempat pula diambil oleh Anies Baswedan. Gubernur DKI Jakarta itu ingin segera melakukan karantina wilayah. Rencana itu diyakini Anies dapat membawa banyak manfaat bagi seisi Jakarta.

    Kondisi Jakarta yang sentral dianggap jadi pertimbangan paling penting. Kala penularan di Jakarta tak ditanggulangi dengan serius, maka daerah lain bisa sulit melawan penyebaran COVID-19. Tenaga kesehatan takkan bisa menampung pasien COVID-19 terus menerus.

    Ide karantina wilayah yang dilontarkan awal Maret 2020 mendapatkan dukungan dari beberapa anggota DPR RI. Mereka setuju dengan ide Anies karena karantina wilayah dianggap langkah yang paling tepat. Sebab, belum ada langkah pencegahan yang mempuni selain karantina wilayah.

    “Ya saya kira sekarang harus sama sudah antara pemerintah pusat dan DKI persepsinya seperti sebagaimana yang sudah diutarakan oleh Gubernur sebelumnya. Pak gubernur kan udah minta lockdown untuk Jakarta, saya kira itu lebih efektif, karena semua orang kan masuk DKI.”

    “Saya kira sebenarnya ini kan sudah lama ini yang diwacanakan oleh Gubernur DKI kan untuk me-lockdown Jakarta. Tetapi terganjalnya di pemerintah pusat. Karena DKI ini sentral masuk, jadi saya kira bisa itu untuk DKI itu perlu diambil tindakan lockdown seperti itu, khusus DKI,” ungkap Wakil Ketua Komisi V DPR Syarief Abdullah Alkadrie sebagaimana dikutip laman kumparan, 27 Maret 2020.

    Keinginan Anies tak kunjung mendapatkan restu dari pemerintah pusat. Kondisi itu disayangkan banyak pihak karena angka penularan COVID-19 di Jakarta meningkat tajam. Anies pun tak kehilangan akal. Ia mengimbau warga Jakarta untuk tidak pulang kampung pada 28 Maret 2020.

    Imbauan itu diungkap Anies supaya warga Jakarta tak membawa virus ke kampung halaman. Mereka yang terlihat sehat-sehat saja dapat terinfeksi virus Korona dan menularkan ke keluarganya. Anies juga menjamin mereka yang tetap di Jakarta akan difasilitasi urusan kesehatan.

    Suasana Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta yang sangat sepi saat pandemi COVID-19 melanda. (jakarta.go.id)

    “Salah satu hal yang kami bahas tadi, kami minta seluruh masyarakat Jakarta untuk tidak meninggalkan Jakarta keluar, khususnya ke kampung halaman. Pesan ini sesungguhnya sudah disampaikan berkali-kali, tujuannya memastikan bahwa bapak, ibu, saudara sekalian, sehat.”

    “Bila membutuhkan layanan kesehatan kami bisa memberikan bantuan. Jadi saya berharap kepada semuanya ambil sikap bertanggung jawab dengan tidak meninggalkan Jakarta dan jangan pulang kampung, apalagi bila yang bersangkutan berstatus sebagai ODP (orang dalam pemantauan),” ujar Anies sebagaimana dikutip laman kompas.com, 28 Maret 2020.

  • Muhammad Syauqie Tinjau Kesiapan Angkutan Mudik di Kotawaringin Timur

    Muhammad Syauqie Tinjau Kesiapan Angkutan Mudik di Kotawaringin Timur


    PIKIRAN RAKYAT –     Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Syauqie melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) untuk memastikan kesiapan angkutan mudik Lebaran 2025. Dalam agenda tersebut, Syauqie turut melepas peserta program mudik gratis yang diselenggarakan PT Pelni di Pelabuhan Sampit.

    “Kami mengapresiasi langkah PT Pelni dan Kementerian BUMN dalam menyediakan fasilitas mudik gratis bagi masyarakat,” ujar Syauqie, Senin (24/3/2025). Ia menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah dalam memberikan pelayanan transportasi yang memadai selama musim mudik Lebaran.

    Selain melepas peserta mudik gratis, Syauqie juga meninjau posko mudik di Terminal Patih Rumbih, Pos SAR Sampit, dan sejumlah fasilitas lainnya guna memastikan kesiapan infrastruktur, keamanan, serta kelancaran arus mudik di wilayah tersebut.

    Mudik Gratis

    Tahun ini, PT Pelni menyediakan 500 tiket mudik gratis melalui Pelabuhan Sampit, sementara Kementerian Perhubungan menambah kuota dengan 300 tiket. Meski demikian, Syauqie berharap jumlah tersebut dapat ditingkatkan pada tahun mendatang.

    “Kami berharap kuota mudik gratis tahun depan dapat meningkat menjadi 1.000 tiket atau lebih, mengingat antusiasme masyarakat yang sangat tinggi,” ujarnya.

    Syauqie juga menyoroti pentingnya kolaborasi antarinstansi, termasuk Kepolisian, Balai Jalan, Balai Perhubungan, serta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), untuk memastikan kelancaran arus mudik dan balik.

    “Alhamdulillah, kolaborasi berjalan dengan baik. Tentunya yang kurang akan kita benahi, sementara yang sudah baik akan terus kita tingkatkan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Kalimantan Tengah mendapatkan perhatian khusus dalam hal transportasi mudik,” tambahnya.

    Keamanan dan Evaluasi Layanan

    Selain infrastruktur, keamanan perjalanan juga menjadi perhatian utama. Syauqie mengingatkan agar setiap pihak yang terlibat dapat bekerja optimal dalam mengantisipasi potensi kendala selama mudik, seperti kemacetan dan cuaca ekstrem yang kerap terjadi di jalur darat maupun laut.

    “Kami berharap program mudik tahun ini berjalan lancar dan menjadi evaluasi untuk perbaikan di tahun-tahun mendatang. Pemerintah dan DPR RI akan terus berupaya meningkatkan layanan mudik agar masyarakat dapat menikmati perjalanan yang aman dan nyaman,” tegasnya.

    Program mudik gratis ini tidak hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah, DPR, dan badan usaha milik negara (BUMN) dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kemenhub Lepas Angkutan Motor Gratis Pasar Senen-Lempuyangan

    Kemenhub Lepas Angkutan Motor Gratis Pasar Senen-Lempuyangan

    Jakarta –

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melepas Angkutan Motor Gratis (Motis) dengan Kereta Api di masa Angkutan Lebaran 2025 di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Rabu (26/3). Angkutan motis menggunakan kereta yang dilepas keberangkatannya hari ini rute Pasar Senen-Lempuyangan.

    Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Rizal Wasal mengatakan, kereta motis ini mengangkut 16.000 penumpang dengan kapasitas 7.400 sepeda motor dengan anggaran Rp 6 miliar. Ia mengatakan, tiket kereta motis ini 96% telah dipesan pemudik pada periode Lebaran 2025.

    “96% sudah terpenuhi. Yang arah balik, yang belum terpenuhi, sedikit lagi. Untuk mudik sudah habis,” kata Risal.

    Ia mengatakan, gelaran angkutan motis tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada penyelenggaraan tahun ini, angkutan motis dengan ketentuan satu sepeda motor dan dua penumpang.

    “Sekarang gratis penumpang motor dengan penumpangnya gratis dua orang, tapi kita lihat tadi, ada bawa anak juga mereka ya. Ada yang bertiga, ada yang berempat. Ini yang kita harapkan. Ya, nggak mungkin juga mereka berdua anaknya tinggal. Mereka tetap bawa, tapi kita berharap tetap berhati-hati di jalan dan tetap menggunakan helm,” jelasnya.

    Lebih jauh, Risal mengatakan banyak penumpang yang berharap program tersebut dijalankan setiap tahunnya. Ia pun berharap angkutan motis dapat menekan angka kecelakaan di jalan.

    “Kita memang sengaja menaikkan motor untuk mereka tidak menggunakan motor di jalan, sepeda motor, dan kita menaikkan kereta,” jelasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi V DPR RI Yanuar Arif Wibowo mengatakan, program angkutan motis menjadi salah satu upaya untuk menekan kecelakaan yang kerap kali menimpa pengendara motor.

    “Migrasi dari motor, naik kereta api ini, ini akan mengurangi risiko kecelakaan di jalan raya. Jadi program yang diluncurkan oleh Dirjen Perkeretaapian ini sangat baik, sehingga pemudik bisa sampai ke Kampung Halaman tapi transportasinya tetap kebawa,” jelasnya.

    (ara/ara)