Kementrian Lembaga: Komisi V DPR

Anggota DPR Sebut Satgas Ramadan dan Idulfitri Dapat Memitigasi Lonjakan Permintaan BBM – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi XII Eddy Soeparno menilai baik kinerja Satuan Tugas (Satgas) Ramadan dan Idulfitri Pertamina 2025, yang berakhir awal pekan ini.

Menurutnya, Pertamina dapat mengantisipasi lonjakan permintaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Alhamdulillah, sejauh ini semuanya selalu berhasil dengan baik. Pertamina dapat memitigasi lonjakan permintaan,” kata Eddy kepada media, Sabtu (19/4/2025).

Menurut catatan Pertamina, selama pelaksanaan Satgas Ramadan dan Idulfitri 2025, memang terjadi peningkatan konsumsi BBM dan LPG. Konsumsi LPG naik 3,7 persen dibanding kondisi normal, Pertalite naik 9,5%, Pertamax naik 5%, dan Pertamina Dex naik 3,1%.

Pertamax Turbo mengalami kenaikan signifikan, yakni 1.062 kilo liter per hari atau meningkat 41,7% dibandingkan rata-rata normal konsumsi sebesar 750 kiloliter per hari.

Eddy menambahkan, pelayanan prima Satgas Ramadan dan Idulfitri Pertamina dalam memenuhi kebutuhan energi, tidak lepas dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya.

“Karena ini bukan sesuatu yang baru. Pertamina dari tahun ke tahun sudah melakukan kegiatan yang sama. Jadi, bagi kami ini sebuah kerja rutin Pertamina sehingga hasilnya seperti ini. Capaian ini merupakan bentuk persiapan yang baik dengan pelatihan yang sudah dilakukan bertahun-tahun. Dan alhamdulillah selama ini tidak pernah ada gangguan,” imbuhnya.

Eddy sependapat, Pertamina memang sudah mempersiapkan lonjakan permintaan.

Mulai dari sisi Subholding Upstream PT Pertamina Hulu Energi, yang dinilai mampu menjaga tingkat produksi dan lifting migas domestik tetap optimal, sehingga ketersediaan pasokan minyak mentah selama Satgas Ramadan dan Idulfitri 2025 terjaga dengan baik.

Begitu juga dengan persiapan kilang ratusan kapal tanker hingga berbagai layanan seperti BBM kemasan hingga armada motoris.

Sementara terkait lonjakan permintaan Pertamax Turbo, Eddy juga menilai positif.

Menurutnya, masyarakat sadar, dengan mengonsumsi BBM beroktan tinggi, mesin kendaraan akan terpelihara dengan baik sehingga performa juga memuaskan.

DPR Akan Evaluasi Pelaksanaan Mudik

Sementara itu, Komisi V DPR RI berencana menggelar rapat untuk membahas evaluasi pelaksanaan mudik 2025.

Hal itu diungkapkan anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Reni Astuti, dalam forum diskusi yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) dengan Biro Pemberitaan DPR RI bertajuk ‘Evaluasi Kebijakan Mudik 2025: Efektivitas, Tantangan, dan Rekomendasi untuk 2026’ di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

“Kami Komisi V, pekan depan (hari) Rabu kalau enggak salah, kami akan mengevaluasi (pelaksanaan mudik) dengan kementerian terkait,” kata Reni.

Menurut Reni, secara umum pelaksanaan mudik tahun 2025 ini lebih baik dari 2024.

Hal itu ditunjukkan titik kepadatan yang di jalan tol maupun juga di pelabuhan bisa ditangani dengan baik.

“Walaupun bisa dikatakan masih belum ideal. Belum idealnya bagaimana? Contoh misalkan di jalan tol Jalan tol itu ada namanya standar pelayanan minimal,” ujarnya.

19/04/2025 19:33
DPR Soroti Kasus Pelecehan Seksual di KRL, Desak Jaminan Keamanan untuk Perempuan dan Anak

PIKIRAN RAKYAT – Anggota Komisi V DPR Irine Yusiana Roba Putri menyoroti kasus pelecehan seksual yang baru-baru ini terjadi di KRL Commuter Line relasi Tanah Abang-Rangkasbitung. Irine meminta jaminan keamanan bagi perempuan dan anak-anak di transportasi umum termasuk KRL.

Apalagi, kata Irine, setiap harinya jutaan penumpang perempuan baik pelajar, mahasiswa, pekerja, hingga ibu rumah tangga mengandalkan moda transportasi umum seperti KRL.

“Transportasi umum bukan hanya alat mobilitas, tetapi ruang publik yang harus aman. Fasilitas transportasi umum harus jadi ruang aman bagi setiap perempuan dan anak di Indonesia,” ujar Irine, Sabtu 19 April 2025.

“Tidak boleh ada satu pun perempuan yang merasa terancam hanya karena sedang dalam perjalanan. Pelecehan bukan kesalahan korban, dan tidak boleh ditoleransi dengan alasan apapun,” lanjutnya.

Anggota Komisi di DPR yang membidangi urusan perhubungan dan infrastruktur itu pun mengapresiasi langkah cepat PT KAI Commuter dalam mengidentifikasi pelaku lewat teknologi CCTV serta koordinasi yang sigap dengan aparat kepolisian. Meski begitu, dia mengingatkan bahwa langkah reaktif harus dibarengi upaya preventif yang kuat.

“Tidak cukup hanya mengejar pelaku. Yang lebih penting adalah mencegah agar kejadian seperti ini tidak terulang. Edukasi, pengawasan, dan sistem pelaporan yang responsif harus menjadi standar dalam setiap layanan publik,” katanya.

Irine juga meminta Kementerian Perhubungan dan PT KAI Commuter memastikan tidak ada celah bagi pelecehan seksual terjadi di transportasi umum. Ia menekankan keamanan pengguna, terutama perempuan dan anak-anak, harus menjadi prioritas utama dalam layanan publik.

“Pengawasan, edukasi, dan tindakan pencegahan adalah tanggung jawab bersama. Operator wajib membangun sistem keamanan yang proaktif dan tanggap. Ini bukan hanya soal teknologi, tetapi soal komitmen melindungi penumpang,” ujarnya.

Lebih lanjut, Irine menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk tidak ragu melaporkan tindakan pelecehan seksual. Ia juga meminta pemerintah menjadikan keselamatan perempuan dan anak sebagai prioritas dalam kebijakan publik.

“Pemerintah harus menjadikan keselamatan perempuan dan anak sebagai prioritas dalam setiap kebijakan publik,” ucapnya menegaskan.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

19/04/2025 19:09
Potongan Ojol 30 Persen Dinilai Mencekik, DPR Minta Aplikator Segera Evaluasi

PIKIRAN RAKYAT – Anggota Komisi V DPR RI, Edi Purwanto, terus memperjuangkan agar aplikator ojek online (ojol) mengevaluasi potongan tarif mencapai 30% yang sangat memberatkan driver atau mitra.

Hal tersebut terlihat dalam audiensi antara Edi dengan sejumlah driver ojol di Jambi saat reses beberapa waktu lalu.

Pada momen itu, Edi juga menjelaskan bahwa dirinya dalam beberapa kesempatan rapat di DPR terus terus meminta agar potongan aplikator dievaluasi.

Kepada Edi, pengemudi ojol meminta agar Ketua DPRD Provinsi Jambi periode 2019-2024 itu terus menyuarakan keresahan mereka terhadap potongan yang mencapai lebih dari 30 persen dari setiap transaksi.

“Saya terus berkomitmen dan memperjuangkan agar potongan aplikator ini dievaluasi, karena selama ini potongan aplikator mencapai 30 persen bahkan lebih. Ini sangat memberatkan pengemudi ojol, aspirasi ini yang terus kita tampung dan kita sampaikan dalam rapat nanti,” kata Edi Purwanto, Kamis 17 April 2025.

Potongan 30 persen tidak masuk akal

Edi mengatakan potongan aplikator hingga di atas 30 persen tidak masuk akal. “Idealnya, potongan dari aplikator cukup 10 hingga 15 persen saja,” katanya.

Selain soal potongan tarif transaksi ojol, Edi diketahui di DPR juga tengah memperjuangkan agar ada undang-undang khusus yang mengatur transportasi online.

“Selain potongan 30 persen yang kita dorong menjadi 10 atau 15 persen, menurut saya ini penting kaitan undang-undang yang mengatur transportasi online, sehingga ada proteksi baik pengusaha, pengemudi maupun penumpang ojol ini punya payung hukum yang jelas,” katanya.

Edi kembali mengingatkan agar pengusaha atau penyedia layanan ojek online untuk tidak berpikir ekonomi kapitalis. Namun juga perlu memikirkan kesejahteraan masyarakat, pengemudi ojol lewat potongan yang memberatkan mereka.

“Pengemudi ojol adalah pahlawan ekonomi keluarga. Jangan sampai mereka bekerja keras, tapi hasilnya habis untuk potongan yang tidak proporsional,” ujarnya.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

19/04/2025 10:29
Macet Horor di Pelabuhan Priok, DPR: Pelindo Harusnya Lebih Profesional dan Perbaiki Sistem

FAJAR.CO.ID — Ketua Komisi V DPR Lasarus menyoroti aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok yang tidak terkelola dengan baik sehingga menjadi biang kerok kemacetan parah pada Kamis (17/4). Lasarus menilai PT Pelindo seharusnya lebih profesional mengelola pelabuhan.

Sandarnya tiga kapal di luar jadwal di Pelabuhan Tanjung Priok menjadi dalih PT Pelindo sebagai penyebab macet horor menuju pelabuhan. Menurut Lasarus, jika Pelindo memiliki sistem yang baik, aktivitas bongkar muat bisa diantisipasi dan kemacetan panjang kendaraan bisa terhindar.

“Menurut saya ini kembali kepada pengaturan, harusnya Pelindo lebih bijak dalam mengatur ini. Menurut saya ada sistem yang harus diperbaiki oleh Pelindo ini,” kata Lasarus, Jumat (18/4/2025).

Dia menyayangkan dampak buruk pada lalu lintas akibat sistem pengaturan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok.

“Saat (gate) rusak, masak harus berantakan seperti itu. Harusnya Pelindo bisa lebih profesional mengelola pelabuhan itu yang notabenenya kan sekarang hampir berada di tengah-tengah kota,” kata Lasarus kepada wartawan.

Kalaupun kemacetan horor itu akibat adanya tiga kapal sandar dan bongkar muat dalam waktu bersamaan, kata Lasarus, Pelindo mestinya sudah punya sistem untuk antisipasi. Pelindo semestinya sudah mengatur dengan tepat agar penumpukan bongkar muat tidak terjadi dan akhirnya mengakibatkan kemacetan panjang.

“Terkait dengan bongkar muat tiga kapal bersamaan itu kan bisa diatur. Kan dulu bisa ditumpuk di penumpukan kontainer kan tidak harus jalanan macet. Nah ini kan keluar nggak bisa cepat juga dipaksakan keluar kan. Jadi kembali pada pengaturan kalau menurut saya,” ujar dia.

19/04/2025 09:16
Ketua Komisi V DPR Desak Pelindo Benahi Pengaturan Usai Macet Horor di Priok

Jakarta –

Ketua Komisi V DPR Lasarus menyoroti macet panjang buntut bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok. Dia meminta Pelindo berbenah agar peristiwa serupa tak terulang.

“Menurut saya ini kembali kepada pengaturan, harusnya Pelindo lebih bijak dalam mengatur ini. Menurut saya ada sistem yang harus diperbaiki oleh Pelindo ini. Di saat (gate) rusak masak harus berantakan seperti itu. Harusnya Pelindo bisa lebih profesional mengelola pelabuhan itu yang notabenenya kan sekarang hampir berada di tengah-tengah kota itu,” kata Lasarus kepada wartawan, Jumat (18/4/2025).

Lasarus kemudian mengungkit alasan Pelindo bahwa kemacetan panjang terjadi lantaran adanya tiga kapal sandar yang bongkar muat dalam waktu bersamaan. Menurutnya, hal itu semestinya diatur dengan tepat sehingga tidak terjadi.

“Terkait dengan bongkar muat tiga kapal bersamaan itu kan bisa diatur. Kan dulu bisa ditumpuk di penumpukan kontainer kan tidak harus jalanan macet. Nah ini kan keluar nggak bisa cepat juga dipaksakan keluar kan. Jadi kembali pada pengaturan kalau menurut saya,” ujar dia.

Diketahui, kemacetan horor terjadi di Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Kamis (17/4) kemarin. Pihak Pelindo menjelaskan penyebab kemacetan karena adanya bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok.

Executive Director Regional 2 PT Pelindo, Drajat Sulistyo mengatakan terjadi penambahan volume bongkar muat di pelabuhan New Priok Container Terminal (NCPT) 1. Peningkatan bongkar muat itu terjadi karena ada tiga kapal yang berlabuh di luar jadwal seharusnya.

“Ada tiga kapal yang sandar, itu nama kapalnya MSC Adu V, Ever Balmy, dan satu lagi Starship Venus, ini tiga kapal ini memang kapal yang harusnya yang dua itu datang minggu lalu, yang satunya lagi harusnya datang 24 jam sebelumnya,” jelasnya.

Menurut dia, ketiga kapal itu sandar di luar jadwal yang sudah ditentukan. Akibatnya dengan kehadiran tiga kapal tersebut menambah volume bongkar muat di Pelabuhan NPCT 1.

(fca/imk)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

19/04/2025 05:02
DPR Soroti Tingginya Potongan Pendapatan Driver Ojol oleh Aplikasi, 30 Persen Itu Tak Masuk Akal – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi V DPR Edi Purwanto mempersoalkan potongan tarif 30 persen dari pendapatan mengangkut penumpang yang diberlakukan perusahaan aplikasi ojek online ke driver ojol.

Dalam sebuah audiensi dengan para pengemudi ojol di Jambi, Edi menyebut besaran potongan tersebut sangat memberatkan driver ojek online.

“Ini sangat memberatkan pengemudi ojol, aspirasi ini yang terus kita tampung dan kita sampaikan dalam rapat nanti,” kata Edi Purwanto kepada wartawan, Jumat (18/5/2025).

Menurutnya, potongan aplikator hingga di atas 30 persen tidak masuk akal. “Idealnya, potongan dari aplikator cukup 10 hingga 15 persen saja,” ujar Edi.

Edi menjelaskan, pihaknya juga sedang memperjuangkan regulasi nasional berbentuk undang-undang transportasi online.

“Selain potongan 30 persen yang kita dorong menjadi 10 atau 15 persen, menurut saya ini penting kaitan undang-undang yang mengatur transportasi online, sehingga ada proteksi baik pengusaha, pengemudi maupun penumpang ojol ini punya payung hukum yang jelas,” tegasnya.

Edi kembali mengingatkan agar pengusaha atau penyedia layanan ojek online untuk tidak berpikir ekonomi kapitalis. Namun, perlu memikirkan kesejahteraan masyarakat, pengemudi ojol lewat potongan yang memberatkan mereka.

“Pengemudi ojol adalah pahlawan ekonomi keluarga. Jangan sampai mereka bekerja keras, tapi hasilnya habis untuk potongan

18/04/2025 12:51
Prabowo Akan Terbitkan Inpres untuk Bereskan Jalan Daerah yang Rusak Nasional 17 April 2025

Prabowo Akan Terbitkan Inpres untuk Bereskan Jalan Daerah yang Rusak
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden
Prabowo Subianto
dan
Komisi V DPR
membahas masalah
infrastruktur
dan pemeliharaan jalan. Prabowo memberi jaminan.
Presiden Prabowo Subianto menerima pimpinan Komisi V DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, salah satunya di sektor infrastruktur, yaitu mengenai preservasi (pemeliharaan) jalan nasional.
“Tadi saya sampaikan soal preservasi jalan, Pak Presiden langsung menanggapi dan memerintahkan untuk preservasi ini supaya dijamin kemantapan jalan nasional ini terpelihara, itu yang pertama,” ucap Lasarus usai pertemuan.
Ia menyampaikan bahwa pertemuannya juga membahas peningkatan kualitas jalan daerah.
Presiden Prabowo memerintahkan untuk memperhatikan secara serius kondisi jalan daerah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.
Terlebih, kemantapan jalan kabupaten baru mencapai 40 persen, sementara jalan provinsi mencapai 60 persen.
Sementara itu, kondisi jalan nasional di Indonesia posisinya sudah di atas 90 persen.
“Tapi posisi jalan daerah kemantapannya itu masih 40 (persen) di jalan kabupaten, dan 60 persen di jalan provinsi. Pak Presiden juga tadi memerintahkan untuk memperhatikan secara serius jalan-jalan daerah dengan pola Inpres (Instruksi Presiden). Namanya nanti ada Inpres Jalan Daerah,” tuturnya.
Tak cuma itu, pihaknya juga membahas isu
ketahanan pangan
, salah satunya mengenai penyelesaian pembangunan sistem irigasi di sekitar bendungan. Ia menyebut Prabowo menginstruksikan agar segera diselesaikan.
“Tadi juga kami membahas soal irigasi ini bukan hanya yang ada di bendungan saja, juga ada irigasi-irigasi sawah tadah hujan dengan pola namanya irigasi sederhana yang bisa dikerjakan langsung oleh masyarakat,” ucap Lasarus.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pertemuan turut membahas mengenai Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mewujudkan perumahan dengan hunian berimbang.
Adapun dalam sektor transportasi jalan, Prabowo memerintahkan penanganan tegas terhadap kendaraan truk angkutan Over Dimension dan Over Loading (ODOL).
“Kami sampaikan tadi beberapa kendala dan kendala-kendalanya itu tadi Pak Presiden sampaikan ini harus kita selesaikan soal ODOL ini. Karena beban jalan yang kita bangun ini sudah tidak mampu menampung beban angkutan kendaraannya yang sudah ada,” jelasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

17/04/2025 21:58
Presiden Prabowo: Prioritas Rekonstruksi Jalan Nasional

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan pimpinan Komisi V DPR di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (17/4/2025). Pertemuan ini membahas berbagai persoalan strategis terkait infrastruktur, terutama kondisi jalan nasional yang dinilai belum optimal.

Ketua Komisi V DPR, Lasarus, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberikan respons cepat terhadap usulan rekonstruksi jalan nasional. Bahkan, Presiden Prabowo langsung menginstruksikan agar kondisi jalan nasional terus dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya.

“Presiden langsung menanggapi dan menginstruksikan rekonstruksi agar kondisi jalan nasional terjamin terpelihara,” ujar Lasarus dalam konferensi pers seusai pertemuan.

Data yang disampaikan kepada Presiden Prabowo menunjukkan, tingkat kemantapan jalan nasional saat ini berada di atas 90%. Namun, kondisi jalan provinsi baru mencapai 60% dan jalan kabupaten hanya 40%, yang menunjukkan adanya ketimpangan yang perlu segera ditangani.

Sebagai langkah konkret, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya perhatian terhadap jalan-jalan daerah melalui kebijakan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.

“Presiden menginstruksikan untuk memperhatikan secara serius jalan-jalan daerah dengan pola Inpres,” jelas Lasarus.

Selain itu, Komisi V DPR juga mengusulkan revisi kebijakan infrastruktur yang lebih luas, mencakup perumahan, irigasi, hingga sistem pendanaan jalan daerah.

Mengenai anggaran, Lasarus memastikan bahwa pembahasan nominal masih menunggu data teknis dari kementerian terkait. Presiden Prabowo berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh masukan dalam waktu dekat.

17/04/2025 19:43
Berantas ODOL! Prabowo Perintahkan Tertibkan Truk Kelebihan Muatan

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius pada permasalahan kendaraan overdimension dan overloading (ODOL) yang kerap menjadi penyebab utama kerusakan jalan nasional di Indonesia. Prabowo akan memerintahkan menteri terkait untuk menertibkan ODOL.

Ketua Komisi V DPR Lasarus mengungkapkan, dalam pertemuan resmi antara Komisi V DPR dan Presiden Prabowo, isu kendaraan ODOL menjadi topik utama yang dibahas. Presiden bahkan telah menginstruksikan agar permasalahan ODOL segera ditertibkan guna menjaga ketahanan jalan di seluruh wilayah Indonesia.

“Pak Presiden sudah memerintahkan ODOL ini untuk dirapikan,” ujar Lasarus dalam konferensi pers seusai pertemuan, Kamis (17/4/2025).

Selain itu, regulasi terkait lalu lintas dan angkutan jalan juga menjadi perhatian dalam diskusi tersebut. Langkah tegas Prabowo terkait kendaraan ODOL merupakan bagian dari upaya menyeluruh dalam menangani dampak kendaraan bermuatan berlebih yang selama ini mempercepat kerusakan infrastruktur jalan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

“Beban jalan yang kita bangun sudah tidak mampu menampung beban angkutan kendaraan yang melebihi kapasitas,” tegas Lasarus.

Presiden Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh masukan dari Komisi V DPR, termasuk terkait implementasi kebijakan zero ODOL yang diharapkan bisa segera diterapkan oleh kementerian terkait.

“Presiden menyampaikan, pekan depan akan ditindaklanjuti semua apa yang tadi kami sampaikan, termasuk soal ODOL,” kata Lasarus.

Langkah tegas Presiden Prabowo dalam menangani kendaraan ODOL diharapkan mampu menghasilkan solusi menyeluruh, mulai dari penegakan hukum, peningkatan kesadaran pelaku usaha transportasi, hingga penyempurnaan regulasi.

17/04/2025 19:18
DPR Bakal Panggil Kemenhub & Pelindo Buntut Macet Parah Tanjung Priok

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyoroti kepadatan lalu lintas yang terjadi di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Meskipun hingga kini pihaknya belum menerima laporan resmi terkait insiden tersebut, tetapi dia melanjutkan bahwa Komisi V menyatakan akan menindaklanjuti jika kemacetan itu menimbulkan keruwetan berkepanjangan.

Hal ini disampaikannya usai menemui Presiden Prabowo Subianto bersama delegasi Komisi V DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (17/4/2025).

“Kalau ini menimbulkan keruwetan pasti akan kami panggil menteri perhubungan dan pihak pelindo pengelola Tanjung Priok nanti kami cek,” kata Lasarus kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Kemacetan dilaporkan terjadi sejak dini hari hingga sore hari di sekitar pelabuhan. Lasarus menyatakan belum mengetahui secara pasti penyebab kepadatan, namun menyebutkan bahwa saat ini tengah dibangun jalan tol akses khusus menuju Pelabuhan Tanjung Priok.

Dia menambahkan, akses menuju Tanjung Priok memang masih membutuhkan pembenahan agar persoalan kemacetan tidak terus berulang.

“Kami tahunya di Priok lagi dibangun tol akses khusus ke Tanjung Priok oleh Pak Hamka, BUJT (Badan Usaha Jalan Tol) yang membangun ke situ,” pungkas Lasarus.

Sebelumnya, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) alias Pelindo angkat bicara soal kemacetan panjang di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara hingga menyebabkan pengiriman barang truk logistik terhambat.

Executive General Manager Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, Adi Sugiri menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat maupun pihak yang terimbas akibat kemacetan yang terjadi.

Menurutnya, padatnya aktivitas bongkar muat ini dikarenakan ritme proses receiving delivery di terminal yang dilakukan secara bersamaan pasca-pembatasan serta mengejar sebelum libur bersama yang jatuh pada Jumat (18/4) hingga Minggu (20/4).

Alhasil, Pelindo berupaya menjaga kelancaran operasional dan memastikan layanan kepada pelanggan tetap berjalan secara optimal, meskipun terjadi peningkatan volume logistik.

“Kami tidak berhenti untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk membantu kelancaran pada titik-titik kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok,” ujar Adi dalam keterangannya, Kamis (17/4/2025).

Dia mengatakan, kemacetan panjang terjadi pada hari ini akibat meningkatnya aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok. Menurutnya, tidak terdapat hambatan yang terjadi akibat dari error sistem baik di Gate Pelabuhan maupun di Terminal Petikemas Pelabuhan Priok.

17/04/2025 19:00