Kementrian Lembaga: Komisi V DPR

  • Menhub tegaskan keselamatan jadi prioritas di perlintasan sebidang

    Menhub tegaskan keselamatan jadi prioritas di perlintasan sebidang

    Bukan hanya keselamatan kereta api, melainkan juga keselamatan bagi masyarakat.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa keselamatan masyarakat di perlintasan sebidang menjadi perhatian serius menyusul sejumlah kecelakaan yang terjadi, termasuk insiden yang menewaskan asisten masinis pada pekan pertama bulan April 2025.

    “Kami memang selalu concern (perhatian) terhadap perlintasan sebidang,” kata Menhub Dudy Purwagandhi ditemui seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4).

    Pada kunjungannya ke beberapa daerah, khususnya berkaitan dengan pemerintah provinsi, Menhub selalu mengingatkan akan hal itu.

    Menhub menyampaikan hal itu ketika awak media meminta tanggapan mengenai adanya sejumlah kecelakaan tabrakan antara kereta api dan kendaraan di perlintasan sebidang.

    Salah satu kasus yang terjadi adalah tabrakan antara kereta api dan truk muatan kayu yang diduga melanggar karena menerobos rel kereta di Jalan Perlintasan Langsung (JPL) 11 pada km 7+600/700 antara Stasiun Indro dan Kandangan, Gresik, Jawa Timur, tepatnya di perlintasan tidak dijaga (register) pada hari Selasa (8/4).

    Akibat insiden itu, asisten masinis Kereta Api Commuter Line (CL) Jenggala relasi Indro-Sidoarjo meninggal dunia.

    Kasus terbaru tabrakan antara commuter line dan sebuah mobil minus di perlintasan sebidang JPL No. 27 lintas Cilebut–Bogor, Jawa Barat, Sabtu (19/4). Beruntung seluruh pengguna dan masinis selamat serta tidak mengalami luka-luka akibat insiden itu.

    Menanggapi hal itu, Menhub menyebutkan banyak perlintasan sebidang berada di ruas jalan provinsi, kabupaten, bahkan jalan desa yang dibuat oleh masyarakat.

    Oleh karena itu, Dudy Purwagandhi mengingatkan kepada kepala daerah agar memberi perhatian terhadap pengawasan, terutama yang memiliki potensi risiko kecelakaan tinggi.

    “Karena memang berkaitan dengan keselamatan, bukan hanya keselamatan kereta api, melainkan juga keselamatan bagi masyarakat,” imbuh Menhub.

    Sebelumnya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah menutup 74 perlintasan sebidang sepanjang Triwulan I 2025 untuk mencegah kecelakaan fatal di jalur kereta api yang berisiko mengancam keselamatan jiwa dan merugikan berbagai pihak.

    Vice President Public Relations KAI Anne Purba di Jakarta, Kamis (10/4), mengatakan bahwa langkah itu sejalan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 Pasal 2, yang mewajibkan penutupan perlintasan yang tidak memiliki nomor JPL, tidak dijaga, dan/atau tidak berpintu dengan lebar kurang dari 2 meter.

    Berdasarkan data KAI, saat ini terdapat 3.693 titik perlintasan sebidang di seluruh Indonesia dengan komposisi 1.883 titik (50,98 persen) dijaga dan 1.810 titik (49,01 persen) tidak dijaga.

    KAI mengimbau masyarakat lebih berhati-hati dan patuh pada aturan ketika melintasi perlintasan sebidang. Setiap pengguna jalan wajib memastikan kondisi aman sebelum melintas, termasuk berhenti, melihat, dan mendengar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

    Pasal 114 UU tersebut mewajibkan pengguna jalan untuk mendahulukan perjalanan kereta api. Sementara itu, Pasal 296 memberikan sanksi pidana maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp750 ribu bagi pelanggar yang nekat melintas saat sinyal peringatan berbunyi atau palang mulai menutup.

    Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian pada Pasal 124 juga secara tegas mengatur bahwa prioritas utama di perlintasan sebidang adalah perjalanan kereta api.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Angkutan Lebaran capai 54,89 persen penduduk Indonesia

    Angkutan Lebaran capai 54,89 persen penduduk Indonesia

    Alhamdulillah dapat kami sampaikan penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025 berjalan dengan lancar, aman, dan selamat,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyebutkan, total pergerakan angkutan Lebaran Idul Fitri 2025/1446 Hijriah mencapai 154,62 juta atau 54,89 persen dari populasi penduduk Indonesia.

    “Tercatat selama masa angkutan Lebaran 2025, terjadi pergerakan orang sebanyak 54,89 persen dari total populasi penduduk Indonesia atau 154,62 juta,” kata Menhub saat menyampaikan hasil penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025 pada Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI terkait Evaluasi Pelaksanaan Infrastruktur dan Transportasi pada Arus Mudik dan Arus Balik Lebaran 2025, di Jakarta, Rabu.

    Sementara itu, jumlah keseluruhan penumpang untuk angkutan umum adalah 27.627.070 penumpang. Adapun rinciannya moda kereta api 8.301.274 penumpang, moda udara 5.698.887 penumpang, moda laut 2.248.646 penumpang, moda penyeberangan 5.823.967 penumpang, serta moda angkutan jalan 5.554.296 penumpang.

    Menhub mengatakan, kelancaran angkutan Lebaran 2025 dapat diraih berkat dukungan dan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepeningan terkait, serta operator transportasi terkait.

    Menhub menegaskan, koordinasi tersebut menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka memastikan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan pada masa angkutan Lebaran 2025.

    “Alhamdulillah dapat kami sampaikan penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025 berjalan dengan lancar, aman, dan selamat,” ujar Menhub.

    Dudy menambahkan, berdasarkan survei Litbang Kompas, total kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025 sebesar 90,9 persen dengan penilaian mayoritas responden merasa sangat puas dan puas.

    Adapun survei lanjutan Badan Kebijakan Transportasi menunjukkan, secara umum kepuasan masyarakat selama masa angkutan Lebaran 2025 mencapai 93,6 persen.

    Menurut Menhub, tingkat kepuasan tersebut tercapai berkat sejumlah kebijakan pemerintah yang diambil untuk mengurangi kepadatan arus mudik dan balik, di antaranya work from anywhere (WFA) mulai 24-27 Maret 2024 dan 8 April 2025.

    Selain itu, pelaksanaan posko angkutan Lebaran, transport demand management, diskon tarif, pembatasan operasional angkutan barang, pengaturan rekayasa lalu lintas, serta mudik gratis.

    “Kemenhub telah menerbitkan setidaknya 10 landasan kebijakan berupa Keputusan Menteri dan/atau Kesepakatan Lintas K/L dan/atau Keputusan/Instruksi Dirjen serta didukung dengan dua kebijakan K/L terkait sebagai upaya mewujudkan pelaksanaan angkutan Lebaran 2025 yang aman, tertib, dan lancar,” kata Menhub.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menhub: Kemacetan Priok bukan akibat pembatasan angkutan Lebaran

    Menhub: Kemacetan Priok bukan akibat pembatasan angkutan Lebaran

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan kemacetan yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, bukan disebabkan oleh kebijakan pembatasan angkutan barang selama periode Lebaran 2025.

    “Kalau kita lihat kan setelah kemarin saya meninjau, jadi tidak ada kaitannya antara kemacetan yang terjadi di Priok dengan pembatasan kendaraan (selama angkutan Lebaran),” kata Menhub ditemui seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan pembatasan kendaraan angkutan barang telah berakhir pada tanggal 8 April 2025, bahkan relaksasi aturan tersebut sudah mulai dilakukan sejak tanggal 7 April.

    Menurutnya, rentang waktu antara berakhirnya pembatasan kendaraan dan terjadinya kemacetan di pelabuhan sudah cukup jauh untuk dikaitkan sebagai penyebab langsung dari penumpukan kendaraan tersebut.

    “Karena pembatasan kendaraan kan selesai tanggal 8 April, malah di lapangan kita sudah ada relaksasi sebenarnya dari tanggal 7 April. Jadi dari tanggal 7 atau tanggal 8 ke tanggal kejadian berlangsung, rentang harinya sudah terlalu jauh,” ucapnya.

    Dari hasil pengecekan di lapangan, Menhub menyebut kemacetan hanya terjadi di salah satu terminal, bukan secara keseluruhan di semua terminal yang ada dalam wilayah Pelabuhan Tanjung Priok.

    “Dan ketika kami melakukan pengecekan di lapangan, tidak di seluruh terminal pelabuhan yang terjadi. Itu hanya di salah satu terminal. Sehingga kami lihat bahwa itu bukan merupakan akibat dari pembatasan,” tuturnya.

    Menurut dia, kemacetan lebih disebabkan oleh pelanggaran kapasitas terminal oleh pengelola pelabuhan, karena kapasitas operasional salah satu terminal saat itu sudah melebihi batas maksimal.

    Dari informasi yang diterima, kapasitas terminal yang seharusnya hanya sekitar 65 persen ternyata telah terlampaui, sehingga memicu penumpukan kendaraan di area pelabuhan Tanjung Priok secara signifikan.

    “Jadi di sana ada kapasitas yang dilanggar oleh pengelola terminal yang ada di pelabuhan. Nah, itu nanti kalau saya tidak salah kapasitasnya itu sekitar 65 persen. Pada saat kejadian itu kapasitasnya sudah melebih dari salah satu terminal di Pelabuhan Tanjung Priok,” kata dia.

    Kementerian Perhubungan menyerahkan sepenuhnya kepada Pelindo untuk menindaklanjuti masalah tersebut sebagai pemegang konsesi.

    Menhub berharap kejadian serupa tidak terulang, dan meminta agar pengelola pelabuhan menghentikan operasi bila kapasitas sudah melebihi batas agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di pelabuhan.

    “Kalau dari kami berharap bahwa itu tidak terjadi lagi. Dan kami juga minta supaya apabila sudah melampaui kapasitas, maka tidak boleh dipaksakan (sehingga tidak) terjadi penumpukan,” kata Menhub.

    Sebelumnya diberitakan ribuan truk mengantre mengular di Jalan Raya Yos Sudarso menuju Pelabuhan Tanjung Priok sejak Rabu (16/4) malam akibat aktivitas bongkar muat yang menumpuk di dalam pelabuhan.

    PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) memberikan sejumlah kompensasi biaya masuk hingga biaya tol untuk mengurai kemacetan yang terjadi di sejumlah ruas jalan di Jakarta Utara yang menuju Pelabuhan Tanjung Priok.

    “Kompensasi yang diberikan adalah menambah waktu pembatasan bagi truk yang masuk kawasan pelabuhan, kami juga tidak tarik biaya lagi bagi akses gate (pintu) yang kedaluwarsa,” kata Executive Director Regional 2 PT Pelabuhan Indonesia Drajat Sulistyo didampingi Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan M Takwin di Jakarta, Jumat (18/4).

    Ia mengatakan pembebasan biaya Surat Penarikan Peti Kemas atau Surat Penarikan Peti Kemas Impor (SP2/TILA) ini sangat membantu pengendara kargo.

    Pihaknya melepas gate agar pengendara truk angkutan peti kemas bisa melakukan tapping dan di waktu kendaraan terjebak (stuck) diarahkan ke jalan tol.

    “Biaya tol juga kami bantu agar kendaraan bisa masuk jalur tol,” kata dia.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri PU: Website terintegrasi bantu perlancar Angkutan Lebaran 2025

    Menteri PU: Website terintegrasi bantu perlancar Angkutan Lebaran 2025

    Seluruh informasi layanan mudik, pemerintah dan pekerja umum kami sajikan melalui portal mudik.pu.go.id bekerja sama dengan Google

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyampaikan website terintegrasi milik Kementerian PU yakni mudik.pu.go.id membantu masyarakat dalam melancarkan perjalanan selama arus mudik maupun balik Lebaran 2025/Idul Fitri 1446 Hijriah.

    Dody dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu, mengatakan website itu terintegrasi dengan sistem Google Maps sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses lokasi posko, titik kemacetan, hingga kondisi jalan rusak atau terdampak bencana sepanjang jalur mudik nasional.

    “Seluruh informasi mengenai layanan mudik, pemerintah dan pekerja umum telah juga kami sajikan melalui portal mudik.pu.go.id yang bekerja sama penuh dengan Google, sehingga memudahkan semua pengguna jalan yang pada saat itu melakukan arus mudik dan arus balik pada periode Lebaran 2025,” kata Menteri PU.

    Ia menuturkan seluruh publikasi informasi juga disebarkan lewat media sosial Kementerian PU, termasuk pengumuman ruas tol fungsional, jadwal diskon tarif tol, serta imbauan etika penggunaan rest area bagi pengguna jalan.

    “Itu bisa memantau kondisi jalan nasional maupun jalan tol, dan juga posko-posko peristirahatan, serta juga peta-peta rawan kemacetan maupun bencana pada seluruh ruas jalan nasional maupun jalan tol di seluruh Indonesia,” ujarnya.

    Laporan langsung kondisi lapangan disediakan oleh balai pelaksanaan jalan nasional dan Badan Usaha Jalan Tol, memberikan informasi aktual dan akurat agar pemudik dapat mengatur waktu dan rute perjalanan dengan baik.

    “Kami juga memberikan dukungan live report untuk pembantuan kondisi lalulintas oleh balai-balai besar maupun Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kementerian PU dan juga pada usaha jalan tol,” tuturnya.

    Publikasi edukasi rest area dilakukan untuk mengatur waktu istirahat pengguna agar tidak menumpuk di jam yang sama, dan menghindari terjadinya antrean panjang serta kelelahan saat berkendara jarak jauh.

    “Harapan kami para pemudik baik yang arus mudik dan arus balik tidak berangkat maupun kembali pada waktu yang sama,” jelasnya.

    Menurut dia, pelaksanaan infrastruktur dan transportasi arus mudik dan balik Lebaran 2025 terlaksana lebih baik dari pada tahun 2024 dengan menunjukkan volume lalu lintas meningkat namun tingkat kemacetan menurun.

    “Jumlah tingkat kecelakaan dan fatality juga menurun serta response time dari badan usaha jalan tol di ruas-ruas tol jika ada kendaraan kahar masih di bawah batas maksimal sesuai ketentuan standar pelayan minimum,” bebernya.

    Ia menambahkan upaya-upaya yang telah dilakukan Kementerian PU dalam meningkatkan layan pada angkutan Lebaran antara lain memfungsikan beberapa ruas jalan tol untuk mengurai dan mengurai volume lalulintas.

    Selain itu, memfungsikan beberapa rest area dan menambahkan toilet portable dan mobile toilet, serta melakukan penanganan banjir dan longsor secara responsif sehingga akses jalan maupun jembatan dapat segera dimanfaatkan oleh para pemudik.

    “Alhamdulillah bahwa mudik Lebaran 2025 secara umum berjalan lebih lancar berkat kerja sama dan kerja keras semua pihak, termasuk juga arahan dan bimbingan dari Komisi V DPR RI,” kata Dody.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tol Sepanjang 223 Km Dibuka Gratis Selama Mudik Lebaran

    Tol Sepanjang 223 Km Dibuka Gratis Selama Mudik Lebaran

    Jakarta

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melaporkan sejumlah ruas tol sepanjang 223,16 km dioperasikan secara gratis khusus di periode mudik dan balik Lebaran. Hal ini dilakukan untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas (lalin).

    Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, jumlah tersebut terdiri atas tol beroperasi tanpa tarif sepanjang 29,1 km, dan tol fungsional sepanjang 194,06 km yang juga dibuka secara gratis. Namun, Dody tak merincikan ruas-ruas tol tersebut.

    “Khusus untuk masa Lebaran tahun 2025 kemarin, kami telah mengimbau kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk menambah ruas operasionalnya. Pada saat kemarin kita menambah sekitar 223 km (jalan tol),” kata Dody, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

    Dody menambahkan, Kementerian PU juga telah menambah sekitar 10 Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) atau rest area di Tol Trans Sumatera. Lalu, ada tambahan 11 rest area yang bersifat fungsional, rinciannya yakni di Tol Trans Jawa sebanyak 5 TIP dan di Tol Trans Sumatera di 6 TIP.

    “Kami juga bekerjasama dengan Badan Usaha Jalan Tol, memberikan diskon tarif tol 20% untuk tanggal-tanggal dan jam-jam tertentu,” lanjut Dody.

    Untuk meningkatkan layanan di rest area, Kementerian PU juga menambahkan beberapa toilet-toilet portable. Kemudian juga ada tambahkan beberapa toilet-toilet portable untuk disabilitas.

    Selanjutnya, dari pantuan Kementerian PU, terjadi kenaikan arus keluar maupun arus masuk dibandingkan tahun 2024. Untuk Lebaran 2025 ini, jumlah kendaraan yang keluar dari Jabodetabek sebanyak 3,62 juta kendaraan, naik sekitar 1% dibandingkan tahun kemarin. Sedangkan untuk arus masuk ke Jabodetabek, jumlahnya mencapai 3,46 juta kendaraan masuk. Angka ini naik sekitar 3,5% dibandingkan Lebaran tahun 2024.

    “Keluar masuk di area di Sumatera ada penambahan, yang keluar ke arah Sumatera, dari Pulau Jawa melalui pelabuhan Bakauheni. Ada penambahan sekitar 6,21% dibandingkan Lebaran tahun 2024. Pada saat arus balik ada penambahan sekitar 4,96% sekitar 5% dibandingkan tahun sebelumnya,” kata dia.

    (acd/acd)

  • Menhub: Kepuasan masyarakat pada angkutan Lebaran mencapai 90,9 persen

    Menhub: Kepuasan masyarakat pada angkutan Lebaran mencapai 90,9 persen

    Mayoritas responden merasa puas dan sangat puas terhadap kinerja pemerintah dalam menyediakan transportasi yang memadai selama masa mudik dan arus balik Lebaran 2025.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi melaporkan tingkat kepuasan masyarakat secara umum terhadap penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2025/1446 Hijriah mencapai 90,9 persen.

    Menhub dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, mengatakan angka tersebut berdasarkan hasil survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bekerja sama dengan lembaga survei Litbang Kompas.

    “Berdasarkan survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2025 bekerjasama dengan Litbang Kompas diperoleh total kepuasan sebesar 90,9 persen,” kata Menhub.

    Menurutnya, angka tersebut menunjukkan mayoritas responden merasa puas dan sangat puas terhadap kinerja pemerintah dalam menyediakan transportasi yang memadai selama masa mudik dan arus balik Lebaran 2025.

    Dari kategori moda, tingkat kepuasan masyarakat terhadap angkutan pribadi tercatat sebesar 91,3 persen dan terhadap angkutan umum sebesar 90,5 persen menurut hasil survei yang telah dilakukan.

    Kemenhub juga mencatat tingkat kepuasan terhadap program mudik gratis sebesar 92,1 persen, menunjukkan tingginya apresiasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah memfasilitasi mudik yang aman dan terjangkau.

    Sementara itu, kebijakan diskon harga tiket angkutan mendapatkan tingkat kepuasan tertinggi yaitu 95 persen, menjadi bukti bahwa masyarakat merespons positif program keringanan biaya perjalanan.

    Dalam aspek kebijakan lalu lintas, kepuasan terhadap rekayasa lalu lintas yang diterapkan selama masa mudik dan balik Lebaran 2025 juga mencapai angka signifikan sebesar 92,1 persen.

    Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan juga melakukan survei lanjutan yang menunjukkan secara umum tingkat kepuasan masyarakat selama masa Lebaran 2025 sebesar 93,6 persen.

    Survei tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap aspek keamanan perjalanan selama masa Lebaran mencapai angka tertinggi yaitu sebesar 96,1 persen, menggambarkan keberhasilan menjaga ketertiban.

    Selain itu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap keselamatan transportasi secara umum tercatat mencapai 95,8 persen, membuktikan efektivitas pengawasan dan pengendalian keselamatan transportasi di berbagai moda.

    Kemenhub juga mencatat tingkat kepuasan terhadap kenyamanan transportasi secara umum sebesar 94,5 persen, menandakan peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas yang dinikmati para pengguna jasa transportasi selama musim mudik.

    Untuk mewujudkan Angkutan Lebaran 2025 yang aman dan lancar, Menhub mengaku juga telah melakukan sinergi dan kolaborasi bersama lintas kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian PMK, Kementerian Agama, Kementerian PAN-RB, Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, dan lainnya.

    “Kemudian kami mengadakan raker lintas sektoran di sektor transportasi, koordinasi dengan Sekretaris Kabinet, Wamen BUMN dan BUMN Sektor Transportasi dan terakhir kami melakukan koordinasi dengan organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama,” ujar Menhub.

    Menhub juga mengaku memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah selama persiapan maupun pelaksanaan Angkutan Lebaran 2025.

    “Di antaranya dengan Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gubernur Lampung, serta terakhir kami melakukan koordinasi dengan Gubernur Sulawesi Selatan,” kata Menhub pula.

    Kementerian Perhubungan mencatat, realisasi jumlah orang yang melakukan perjalanan dalam dan antarprovinsi se-Indonesia pada masa Lebaran 2025 mencapai sekitar 154,6 juta orang, turun 4,69 persen dibandingkan dengan realisasi 2024 yang sebanyak 162,2 juta orang.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • 154 Juta Orang Mudik, Angkutan Umum Ini Paling Banyak Dipakai

    154 Juta Orang Mudik, Angkutan Umum Ini Paling Banyak Dipakai

    Jakarta

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi melaporkan realisasi penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2025. Selama masa Angkutan Lebaran 2025 periode H-10 sampai dengan H-10, total pergerakan mudik sebanyak 154.669.974 orang atau 154 juta orang.

    Dudy mengatakan, hal ini berdasarkan Mobile Positioning Data (MPD). Ada tiga provider yang diambil sebagai data yakni Telkomsel, Indosat, dan XL yang diambil pada H-10 hingga H+10 Lebaran.

    “Berdasarkan hasil realisasi MPD pada periode Angkutan Lebaran 2025 terdapat pergerakan sebanyak 54,89% dari total jumlah penduduk Indonesia atau sebesar 154,62 juta orang,” kata Dudy, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

    Daerah asal pelaku perjalanan didominasi dari provinsi-provinsi di Pulau Jawa dengan total sebesar 60,73% atau sebanyak 93,9 juta orang. Asalnya terutama dari Jabodetabek, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Dudy menambahkan, daerah tujuan pelaku perjalanan didominasi dari provinsi di Pulau Jawa dengan total sebesar 65,79% atau sebesar 101,72 juta orang utamanya di Jabodetabek, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

    Sementara dari sisi penggunaan angkutan umum, paling laris ialah kereta api. Berdasarkan data penumpang angkutan umum pada sebaran titik pantau di 465 stasiun kereta api, total pengguna angkutan mencapai 8,30 juta, naik 9,54% dari tahun lalu sebesar 7,5 juta.

    Lalu berdasarkan pantauan dari 257 bandar udara, total pengguna angkutan udara mencapai 5,69 juta orang, naik 3,17% dari 5,52 juta orang dari tahun 2024 lalu. Kemudian angkutan laut, dari 264 pelabuhan, tercatat total pengguna mencapai 2,24 juta atau naik 21,19% dari tahun lalu sebanyak 1,85 juta.

    Selanjutnya angkutan penyeberangan, dari 248 pelabuhan, penggunanya mencapai 5,82 juta atau naik 12,68% dari tahun lalu di 5,15 juta. Terakhir, ada angkutan jalan penggunanya tembus 5,55 juta atau naik 20,47% dibandingkan tahun lalu yang di 4,61 juta.

    “Jumlah realisasi penumpang angkutan umum pada masa angkutan Lebaran 2025 sebanyak 27,62 juta penumpang, mengalami peningkatan sebesar 11,68% dibandingkan 2024 sebanyak 24,73 juta penumpang,” ujar Dudy.

    Berdasarkan data kumulatif kecepatan dan waktu tempuh rata-rata pada arus keberangkatan mudik Lebaran pada periode H-1 sampai dengan H-10 dari Jakarta menuju Semarang sepanjang 434 km, terjadi peningkatan sebesar 9,2% terhadap arus mudik Lebaran 2024. Selain itu terjadi perbaikan waktu tempuh rata-rata kumulatif lebih cepat 9,4% terhadap arus mudik Lebaran 2024, semula 5 jam 47 menit menjadi 5 jam 14 menit.

    Kemudian berdasarkan data kumulatif kecepatan dan waktu tempur rata-rata pada arus balik Lebaran, terjadi peningkatan kecepatan rata-rata kumulatif naik sebesar 13,8% terhadap arus balik Lebaran 2024, semula 74,22 km per jam menjadi 84,49 km per jam. Selain itu terjadi perbaikan waktu tempuh rata-rata kumulatif lebih cepat 13,5% terhadap arus balik Lebaran 2024, semula 5 jam 57 menit menjadi 5 jam 9 menit.

    “Berdasarkan data kecelakaan lalu lintas dari Korlantas Polri, pada masa angkutan Lebaran terdapat 4.640 kasus kecelakaan lalu lintas, menurun sebesar 34,31% dibandingkan tahun 2024. Korban meninggal dunia sebanyak 548 orang, menurun sebesar 55,95% terhadap Lebaran 2024,” lanjut Dudy.

    Sebagai informasi, data pergerakan mudik tahun ini yakni sebanyak 154 juta mengalami penurunan sebesar 4,69% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai 162,2 juta orang. Hal ini sebelumnya juga telah diakui oleh Dudy.

    “Secara data bahwa untuk tahun 2025 jumlah pergerakan yang terjadi adalah sebesar 358.211.415 pergerakan. Jumlah orang yang melakukan perjalanan adalah sekitar 154.623.632 orang,” kata Dudy dalam acara penutupan Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2025/1446 H, Sabtu (12/4/2025).

    “Ini lebih tinggi dari hasil survei sebesar 5,6% yaitu 146,67 juta orang. Ada sedikit penurunan sebesar 4,69% apabila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 162,2 juta orang,” terangnya lagi.

    (acd/acd)

  • Menhub: 154 Juta Orang Mudik Lebaran 2025, Setara 54,89 Persen Penduduk Indonesia
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        23 April 2025

    Menhub: 154 Juta Orang Mudik Lebaran 2025, Setara 54,89 Persen Penduduk Indonesia Nasional 23 April 2025

    Menhub: 154 Juta Orang Mudik Lebaran 2025, Setara 54,89 Persen Penduduk Indonesia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengungkapkan, sebanyak 154,62 juta orang melakukan perjalanan selama masa angkutan Lebaran 2025. Angka ini setara dengan 54,89 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.
    “Berdasarkan hasil realisasi MPD
    (mobile positioning data
    ) pada periode angkutan Lebaran 2025, terdapat pergerakan sebanyak 154,62 juta orang,” ujar Dudy dalam rapat evaluasi bersama Komisi V DPR RI, Rabu (23/4/2025).
    Dudy menjelaskan, pergerakan masyarakat ini didominasi oleh masyarakat dari wilayah Pulau Jawa, terutama dari kawasan Jabodetabek, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.
     
    Total pelaku perjalanan dari Pulau Jawa mencapai 93,9 juta orang atau sekitar 60,73 persen dari total pemudik.
    Hasil survei potensi pergerakan nasional juga menunjukkan prediksi yang hampir serupa, yakni sebanyak 146,48 juta orang atau 52 persen dari total penduduk Indonesia akan melakukan perjalanan selama masa libur Lebaran.
    Selain untuk merayakan Idul Fitri, lanjut Dudy, mayoritas responden menyebutkan tujuan perjalanan mereka adalah untuk mengunjungi keluarga dan berwisata.
    “Daerah asal pelaku perjalanan libur lebaran didominasi dari provinsi-provinsi di pulau Jawa dengan total sebesar 66,6 persen atau sebanyak 97,6 juta orang. Utamanya Jawa Barat 30,9 juta, Jawa Timur 26,4 juta, Jawa Tengah 23,3 juta,” ungkap Dudy.
    Sementara daerah tujuan utama adalah Jawa Tengah 36,6 juta orang, Jawa Timur 27,4 juta orang, dan Jawa Barat 22,1 juta orang.
    Terkait pola arus mudik, Dudy menyebutkan puncak keberangkatan terjadi pada H-3 Lebaran, yakni sebanyak 12,15 juta orang atau sekitar 8,3 persen dari total pemudik.
    Setelah penerapan kebijakan
    work from anywhere
    (WFA), distribusi pergerakan masyarakat menjadi lebih merata, dengan puncak arus mudik pada H-4 sebesar 9,8 juta orang atau 6,2 persen.
    “Setelah penerapan WFA terjadi perubahan pola pergerakan antara H-10 sampai H-2 Lebaran, di mana kurva pergerakan cenderung mendatar,” jelas Dudy.
    Untuk arus balik, pergerakan diperkirakan mulai meningkat pada H+3 dan mencapai puncaknya pada H+5 atau sekitar tanggal 6 April 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menhub Dudy Purwagandhi Ungkap Angka Korban Meninggal Dunia Selama Arus Mudik Lebaran 2025 Turun – Halaman all

    Menhub Dudy Purwagandhi Ungkap Angka Korban Meninggal Dunia Selama Arus Mudik Lebaran 2025 Turun – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perhubungan RI (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan, angka kecelakaan lalu lintas selama periode mudik lebaran Idulfitri 2025 menurun jika dibandingkan pada periode IdulFitri sebelumnya.

    Pernyataan itu disampaikan Dudy, saat rapat evaluasi pelaksanaan mudik lebaran 2025 bersama Komisi V DPR RI, Rabu (23/4/2025).

    “Berdasarkan data kecelakaan lalu lintas dari Korlantas Polri pada masa angkutan lebaran terdapat 4.640 kasus kecelakaan lalu lintas menurun sebesar 34,31 persen dibandingkan tahun 2024,” kata Dudy dalam paparannya di ruang rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Dari data pihaknya, dari jumlah kecelakaan tersebut, sebanyak 548 orang meninggal dunia.

    Dimana angka tersebut juga menurun sebesar 55,95 persen dibandingkan tahun lalu yang mencapai 1.244 orang.

    “Korban meninggal dunia sebanyak 548 orang menurun sebesar 55,95% terhadap lebaran 2024,” beber dia.

    Tak cukup di situ, Dudy juga menyampaikan angka kumulatif kecepatan kendaraan selama arus mudik dan arus balik lebaran kemarin.

    Dimana, berdasarkan data kumulatif pihaknya, tercatat kalau angka kecepatan dan waktu tempuh rata-rata pada arus keberangkatan mudik lebaran pada periode H+1 sampai dengan H+10 dari Jakarta menuju Semarang terjadi peningkatan kecepatan.

    Rata-rata akumulatif kecepatan tersebut naik sebesar 9,2% terhadap arus mudik lebaran 2024. 

    “Selain itu terjadi perbaikan waktu tempuh rata-rata komulatif lebih cepat 9,4% terhadap arus mudik lebaran 2024, semula 5 jam 47 menit menjadi lima jam 14 menit,” kata dia.

    Sementara itu, berdasarkan data kumulatif kecepatan waktu tempuh rata-rata pada arus balik lebaran periode H+1 sampai dengan h+10 dari Semarang menuju Jakarta terjadi peningkatan kecepatan rata-rata komulatif naik sebesar 13,8% terhadap arus balik lebaran 2024.

    “Semula 74,2 km per jam menjadi 84,49 km/jam,” tutur Dudy.

     

     

  • Menteri PU Tegaskan Komitmen Pemerintah Dorong Penerapan IPHA untuk Dukung Swasembada Pangan
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        22 April 2025

    Menteri PU Tegaskan Komitmen Pemerintah Dorong Penerapan IPHA untuk Dukung Swasembada Pangan Nasional 22 April 2025

    Menteri PU Tegaskan Komitmen Pemerintah Dorong Penerapan IPHA untuk Dukung Swasembada Pangan
    Penulis
    KOMPAS.com 
    -Menteri Pekerjaan Umum (PU)
    Dody Hanggodo
    menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong penerapan metode
    Irigasi
    Padi Hemat Air (
    IPHA
    ) untuk mendukung swasembada pangan nasional.
    “Metode IPHA terbukti mampu meningkatkan produktivitas panen hingga 20 persen dan menghemat penggunaan air
    irigasi
    hingga 30 persen dibandingkan dengan metode konvensional,” ujarnya lewat siaran pers, Selasa (22/4/2025).
    Hal ini disampaikannya saat menghadiri Panen Demonstration Plot (Demplot) Pertama IPHA di Desa Cikedung Lor, Kabupaten
    Indramayu
    , Jawa Barat, Selasa.
    Kementerian PU
    , sebutnya, fokus pada penyediaan air irigasi secara efisien. Kementerian juga optmistis metode IPHA dapat meningkatkan kesejahteraan petani karena hasil panen meningkat dan biaya produksi seperti pupuk dan benih dapat ditekan.
    “Tantangan utama dalam implementasi IPHA terletak pada mengubah pola pikir petani mengenai kebutuhan air irigasi,” ucapnya.
    Pasalnya, petani selama ini terbiasa dengan keyakinan bahwa semakin banyak air, semakin baik hasilnya. Padahal, hasil panen dengan metode IPHA justru lebih optimal dengan penggunaan air yang sesuai kebutuhan tanaman.
    Dody mengungkapkan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dalam mendukung suksesnya metode ini.
    “Kami bekerja sama dengan Kementerian
    Pertanian
    untuk mendukung mekanisasi tanam padi. Sebab, metode IPHA memerlukan pendekatan berbeda dari segi teknis dan implementasinya sangat bergantung pada peran aktif penyuluh
    pertanian
    ,” tambahnya.
    Pada kesempatan itu, ia juga memaparkan hasil uji coba penerapan IPHA yang menunjukkan peningkatan hasil panen signifikan.
    “Data menunjukkan metode IPHA mampu menghemat air hingga 30 persen. Untuk padi varietas Ciherang, hasil panen meningkat dari 7,5 ton menjadi 11,04 ton per hektar (ha) gabah kering panen (GKP). Sementara untuk varietas Mentik Susu, hasilnya mencapai 11,36 ton per ha GKP,” ungkapnya.
    Sementara itu, anggota Komisi V DPR RI Daniel Mutaqien Syafiuddin turut mengapresiasi penerapan metode IPHA yang dinilai efektif dalam menghadapi tantangan keterbatasan air.
    “Dengan pengelolaan air yang tepat dan efisien, hasil panen bisa lebih baik dibandingkan metode konvensional. Kami berharap metode ini diperluas ke wilayah lain di Jawa Barat bahkan diterapkan secara nasional,” ujarnya.
    Turut mendampingi Menteri Dody dalam kegiatan tersebut, antara lain Bupati Indramayu Lucky Hakim, Direktur Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian Dhani Gartina, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung Dwi Agus Kuncoro, Kepala BBPJN DKI Jakarta-Jawa Barat Sjofva Rosliansjah, dan Kepala BPPW Jawa Barat Muhammad Reva.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.