Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi V DPR

  • Hadapi Reaksi Keras dari Pengembang, Menteri PKP Ungkap Ada Proyek Rumah Subsidi Tak Berkualitas – Halaman all

    Hadapi Reaksi Keras dari Pengembang, Menteri PKP Ungkap Ada Proyek Rumah Subsidi Tak Berkualitas – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkap adanya pengembang yang tak bertanggung jawab dalam membangun rumah subsidi yang berkualitas. 

    Dalam rapat dengan Komisi V DPR RI, Ara mengaku dirinya menghadapi reaksi keras dari sejumlah pengembang rumah subsidi. 

    “Karena kami menemukan rumah subsidi yang dikelola dengan tidak berkualitas, contoh yang tidak ada hujan tapi banjir, yang retak-retak belum setahun, dan kami menemukan dalam setiap kunjungan kekecewaan dan kesedihan,” kata Ara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Dia mencontohkan di Kabupaten Semarang, ada pembeli rumah subsidi dan sudah membayar sertifikat, tetapi para pembeli tersebut tak kunjung menerima kunci rumah.

    Dirinya pun bersedia jika Komisi V mau mempertemukan dirinya dengan pengembang rumah subsidi.

    “Saya siapkan data-datanya lengkap. Kalau mau meninjau lapangan saya bisa antar, karena kalau bisa ya data dibalas dengan data, fakta dibalas dengan fakta karena kami menyampaikan datanya lengkap,” kata dia.

    Ara mengatakan pihaknya juga sudah berkonsultasi dengan sejumlah lembaga, seperti KPK, BPK, dan BPKP untuk proses lanjutan terkait temuan Kementerian PKP tersebut.

    “Saya terbuka saja, karena itu adalah bagian dari keuangan negara, kita harus lindungi  rakyat kita, kita tak bisa biarkan rakyat kita mendapat perlakuan seperti itu,” kata Ara.

    Politikus Gerindra itu memahami bahwa proyek rumah subsidi menguntungkan para pengembang.

    “Tapi jangan juga dapat untung dari rumah subsidi tapi tidak bertanggung jawab. Saya terbuka saja kalau diundang DPR, dipertemukan dengan pengembang juga saya siap. Kalau mau turun ke lapangan saya juga siap, karena kami sudah pegang data-data lengkap dan beberapa sudah masuk proses hukum,” tandasnya.

     

  • Ojek Online Tuntut Potongan Turun Jadi 10 Persen, Adian Napitupulu Janji Perjuangkan

    Ojek Online Tuntut Potongan Turun Jadi 10 Persen, Adian Napitupulu Janji Perjuangkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Potongan 20 persen yang diterapkan aplikator aplikasi transportasi atau ojek online, terus menuai protes dari para mitra aplikasi baik pengemudi mobil hingga sepeda motor.

    Karena itu, mereka menuntut agar potongan yang ditetapkan aplikator itu diturunkan menjadi 10 persen.

    Pada Rabu (30/4), ratusan pengemudi angkutan daring atau online dari roda dua dan empat berkumpul di Graha Pena 98, Menteng, Jakarta Pusat untuk menghadiri dialog terbuka yang bertajuk Menguji Tuntutan Potongan Aplikator 10 Persen.

    Sejumlah narasumber hadir dalam dialog itu seperti perwakilan pengemudi ojol Kemed, seorang pengendara mobil daring Aries Renaldi, pengamat transportasi Eddy Suzendi, serta anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDIP, Adian Napitupulu.

    Kemed mengatakan kehadirannya di lokasi acara untuk menunjukkan para ojol siap memperjuangkan turunnya potongan aplikator dari 20 lebih menjadi 10 persen.

    “Bentuk pernyataan sikap kami, bentuk perlawanan kami terhadap arogansi perilaku bisnis aplikator yang telah menerapkan biaya potongan sebesar 20 persen plus-plus,” kata dia di lokasi, Rabu.

    Kemed juga menyebut pihaknya siap berdemonstrasi untuk menurunkan potongan aplikator ke Kemenhub dan DPR pada 20 Mei 2025. “Target kami paling tidak akhir tahun ini kebijakan sepuluh persen itu harus bisa segera diwujudkan,” katanya.

    Sementara Aries Renaldi menilai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan aplikator transportasi dari cenderung merugikan para pengemudi roda empat. “Jadi, saya lihat aplikator ini tidak menghidupi para pengemudi. Hanya sekedar janji-janji,” katanya di lokasi.

  • Mendes sebut Kopdes wujud upaya bawa desa bangkit dari kemiskinan

    Mendes sebut Kopdes wujud upaya bawa desa bangkit dari kemiskinan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Mendes sebut Kopdes wujud upaya bawa desa bangkit dari kemiskinan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 30 April 2025 – 00:05 WIB

    Elshinta.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyampaikan bahwa pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih merupakan upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk membawa desa bangkit dari kemiskinan.

    “Cita-cita Bapak Presiden itu, dengan Koperasi Desa Merah Putih, semua desa bangkit, tidak ada lagi desa yang miskin,” kata Yandri dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, menanggapi pertanyaan Komisi V DPR mengenai detail pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

    Selain kemiskinan, ujar Yandri melanjutkan, pembentukan Koperasi Desa juga bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap obat-obatan, beras, tidak berurusan dengan rentenir.

    “Kopdes ini bertujuan agar tidak ada lagi masyarakat yang susah dapat obat, dapat beras yang sesuai jangkauannya, tidak terjebak dengan rentenir, hasil panennya bisa disimpan agar tidak cepat busuk. Kira-kira begitu mimpinya,” kata dia.

    Sebagaimana dimuat dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Kopdes diharapkan menjadi pusat layanan ekonomi dan sosial masyarakat desa, meliputi layanan sembako murah, simpan pinjam, klinik desa, apotek, cold storage untuk hasil pertanian dan perikanan, serta distribusi logistik.

    Dalam instruksi itu, Presiden Prabowo juga melibatkan peran strategis kementerian dan pemerintah daerah. Misalnya, Kementerian Koperasi bertugas menyusun model bisnis koperasi, modul pendirian, serta pelatihan SDM koperasi berbasis digital, Kementerian Desa memfasilitasi pengadaan lahan dan sosialisasi kepada masyarakat desa.

    Saat ini, ujar Yandri, sejumlah daerah mulai membahas pembentukan Koperasi Desa Merah Putih lewat Musyawarah Desa Khusus. Daerah yang telah menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus, di antaranya adalah adalah Provinsi Bengkulu dan Jawa Barat.

    “Sampai sekarang, beberapa provinsi telah selesai Musyawarah Desa Khususnya. Kemarin, kami ke Jawa Barat bersama Pak Gubernur Jawa Barat. Sebelumnya, kami ke Bengkulu. Besok, kami ke Jawa Timur,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Truk ODOL Masih Bebas Berkeliaran di Jalan Nasional di Madiun meski Jadi Perhatian Presiden Surabaya 29 April 2025

    Truk ODOL Masih Bebas Berkeliaran di Jalan Nasional di Madiun meski Jadi Perhatian Presiden Surabaya 29 April 2025

    Truk ODOL Masih Bebas Berkeliaran di Jalan Nasional di Madiun meski Jadi Perhatian Presiden
    Tim Redaksi
    MADIUN, KOMPAS.com
    – Keberadaan truk over dimension over load (ODOL) di ruas jalan nasional Kabupaten
    Madiun
    , Jawa Timur, masih menjadi masalah serius meskipun telah menjadi perhatian Presiden
    Prabowo Subianto
    .
    Truk-truk ini terlihat bebas berkeliaran, bahkan ada yang berani parkir di bahu jalan dekat pos polisi gerbang tol Madiun.
    Pantauan Kompas.com menunjukkan bahwa
    truk ODOL
    yang mengangkut urugan tanah melintasi jalan nasional Madiun-Surabaya secara konvoi.
    Tidak hanya satu atau dua unit, puluhan truk ODOL terlihat melintas di ruas jalan tersebut.
    Beberapa warga yang ditemui Kompas.com pada Selasa (29/4/2025) mengungkapkan keresahan mereka terhadap keberadaan truk ODOL.
    Mereka mengkhawatirkan bahwa selain merusak jalan, material urugan yang jatuh ke jalan dapat membahayakan pengendara lain.
    “Saya kemarin terkena tumpahan material urugan hingga merusak bodi depan kendaraan saya. Saat itu saya mengemudikan mobil di belakang truk ODOL yang melintas di ruas jalan nasional Madiun-Surabaya,” ujar Prasetyo, seorang warga Desa Tiron, Kecamatan Madiun.
    Prasetyo menambahkan bahwa keberadaan truk ODOL sangat membahayakan pengguna jalan.
    Ia meminta agar Satlantas Polres Madiun dan Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun mengambil tindakan tegas terhadap truk-truk tersebut.
    “Pekan lalu saya baca di media bahwa Pak Prabowo memerintahkan instansi terkait untuk memberantas keberadaan ODOL karena merusak jalan dan membahayakan pengguna jalan lainnya.”
    “Tapi anehnya di Kabupaten Madiun malah seperti dibiarkan bebas berkeliaran. Ada apa ini?” tuturnya.
    Senada dengan Prasetyo, Wiyono, warga Dolopo, Kabupaten Madiun, juga mengaku dirugikan oleh truk ODOL.
    Ia mengalami kerusakan pada bagian depan kendaraannya akibat terkena tumpahan urugan tanah bercampur kerikil.
    “Keberadaan truk ODOL di Kabupaten Madiun sudah sangat membahayakan pengguna jalan lain. Namun saya merasa heran, tidak ada tindakan tegas dari aparat terkait sehingga truk ODOL masih terus nekat beroperasi di ruas jalan ini.”
    “Kami minta aparat tegas
    dong
    . Harus dimonitor dan ditindak sesering mungkin agar tidak ada lagi truk ODOL yang beroperasi di Kabupaten Madiun,” pinta Wiyono.
    Kepala Urusan Pembinaan Operasi (KBO) Satlantas Polres Madiun, Iptu Nanang Setiawan, yang dikonfirmasi terpisah, membantah bahwa jajarannya membiarkan truk ODOL bebas berkeliaran.
    Ia mengeklaim bahwa pihaknya telah menilang truk-truk ODOL yang beroperasi di ruas jalan tersebut.
    “Tidak ada pembiaran. Kami berupaya melakukan penertiban bagi kendaraan yang melakukan pelanggaran di wilayah hukum Polres Madiun.”
    “Minggu lalu kami menilang 12 truk pada hari pertama dan sembilan truk pada hari kedua,” kata Nanang.
    Nanang menambahkan bahwa saat menilang, petugas sudah mengimbau pengemudi truk ODOL untuk tidak mengangkut muatan melebihi kapasitas.
    Namun, pengemudi sering berdalih bahwa mereka tidak akan mendapatkan keuntungan jika tidak mengangkut lebih dari kapasitas.
    “Kemarin kami tilang dengan barang bukti STNK. Hari berikutnya pengemudi itu kami tilang dengan barang bukti SIM,” tutur Nanang.
    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah meminta jajarannya menertibkan truk ODOL, menyusul masalah beban jalan yang tidak dapat menampung beban angkutan kendaraan.
    Perintah ini disampaikan Prabowo saat berbicara mengenai permasalahan truk ODOL bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).
    “ODOL ini juga tadi dibahas dan Pak Presiden sudah memerintahkan ODOL ini untuk dirapikan. Kenapa? Karena beban jalan yang kita bangun ini sudah tidak mampu menampung beban angkutan kendaraan yang sudah ada,” kata Ketua Komisi V DPR RI Lasarus seusai pertemuan.
    Ia menambahkan bahwa pemerintah akan mulai menindaklanjuti masalah ini pada minggu depan.
    “Presiden menyampaikan minggu depan, minggu depan akan ditindaklanjuti semua apa yang tadi kami sampaikan, termasuk soal ODOL,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bandara Ahmad Yani Jadi Internasional, Anggota Komisi V DPR Berharap Dongkrak Ekonomi Jateng – Halaman all

    Bandara Ahmad Yani Jadi Internasional, Anggota Komisi V DPR Berharap Dongkrak Ekonomi Jateng – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perubahan status Bandara Jenderal Ahmad Yani di Semarang menjadi bandara internasional diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas akses investasi, perdagangan, dan pariwisata di Jawa Tengah.

    Apalagi, sejak diputuskan pasa 25 April ini, menjadi momentum emas bagi Kota Semarang untuk bertransformasi menjadi salah satu pusat konektivitas global di Indonesia.

    Menanggapi hal itu, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Mochamad Herviano menyampaikan rasa syukur dan bangga atas pencapaian tersebut. 

    “Kami ingin memastikan bahwa status internasional ini tidak terlepas dari aspirasi masyarakat yang terus kami serap dalam kegiatan reses,” kata Herviano, Senin (28/4/2025).

    Dalam dialog dengan berbagai pihak, termasuk General Manager Bandara Ahmad Yani Semarang, Fajar Purwawidada dan Walikota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, Herviano mendapatkan masukan berharga untuk memperjuangkan status baru ini.

    Legislator dari Dapil Jawa Tengah I ini menekankan pentingnya untuk memastikan bahwa semua persyaratan terkait status internasional telah terpenuhi secara komprehensif. 

    “Kajian empiris mengenai kapasitas dan pelayanan bandara juga perlu dilakukan agar dapat mendukung pengembangan yang signifikan,” ujarnya. 

    Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Herviano berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, untuk memastikan langkah-langkah strategis diambil demi mengoptimalkan pengembangan Bandara Ahmad Yani sebagai pusat transportasi yang mendukung perekonomian. 

    “Kami ingin melihat bandara ini tidak hanya berfungsi sebagai pintu gerbang, tetapi juga sebagai penggerak roda ekonomi yang membawa kemajuan bagi masyarakat Semarang dan Jawa Tengah,” ucapnya.

    Sejak pengumuman resmi status internasional, Walikota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, juga memberikan tanggapan positif. 

    Dia mengatakan, penetapan ini adalah langkah strategis dalam mempercepat arus wisatawan mancanegara dan memperluas ekspor produk lokal. 

    “Kami semua patut bersyukur atas pencapaian ini, dan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas dukungan dan perhatian terhadap pengembangan infrastruktur di Kota Semarang,” katanya.

    Dalam berbagai pantauan arus balik Lebaran yang dilakukan baru-baru ini, Herviano mengamati adanya peningkatan signifikan jumlah penumpang di Bandara Ahmad Yani. 

    Sekitar 13.000 penumpang tercatat bergerak pada puncak arus balik. 

    “Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin percaya pada kapasitas dan pelayanan bandara,” ungkapnya. 

    Dengan status internasional, Herviano yakin bahwa angka ini akan terus meningkat, seiring dengan bertumbuhnya konektivitas dan aksesibilitas yang lebih baik.

    Herviano menegaskan dampak ekonomi dari status tersebut sangat besar bagi Kota Semarang dan Jawa Tengah. 

    “Dengan bandara berstatus internasional, investasi di sektor pariwisata, perdagangan, dan industri akan meningkat pesat. Kami berharap dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat,” terangnya. 

    Dengan semangat kolaborasi dan komitmen yang tinggi, Herviano serta seluruh mitra kerja bertekad untuk terus memantau dan memberikan solusi terbaik dalam mengelola arus transportasi mudik dan balik. 

    “Ini adalah tanggung jawab bersama untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan setiap perjalanan. Mari kita rayakan momen ini dan bersama-sama membawa Semarang ke tingkat yang lebih tinggi di kancah internasional,” tandasnya.

  • Dirut ASDP: Kolaborasi wujudkan Angkutan Lebaran 2025 aman dan lancar

    Dirut ASDP: Kolaborasi wujudkan Angkutan Lebaran 2025 aman dan lancar

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyatakan berkat kolaborasi lintas sektor sehingga bisa mewujudkan penyelenggaraan Angkutan Lebaran Idul Fitri 2025 yang aman, lancar, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

    “ASDP berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan dan para pemangku kepentingan terkait dalam menyukseskan layanan Angkutan Lebaran 2025 yang aman, lancar, dan tertib,” kata Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Heru Widodo dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Heru menyampaikan apresiasi atas sinergi lintas instansi yang berperan aktif dalam pelayanan angkutan Lebaran 2025 di antaranya Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kemenko PMK, TNI-Polri, Pemerintah Provinsi dan Daerah.

    Selain itu, kontribusi dari dinas perhubungan, asosiasi perusahaan ferry, operator kapal, serta pengguna jasa yang tertib mempersiapkan perjalanan lebih awal dan membeli tiket sebelum tiba di pelabuhan.

    “Sinergi ini memberikan hasil positif sehingga dapat tercapai mudik yang selamat, aman dan lancar,” ujarnya.

    Dia menyebutkan bahwa berdasarkan data dari posko nasional mencatat, selama arus mudik 21—31 Maret dan arus balik 2—11 April 2025, total 5,27 juta penumpang menyeberang atau meningkat 10,5 persen ketimbang tahun sebelumnya.

    Jumlah kapal meningkat 3,81 persen menjadi 245 unit, serta jumlah trip naik 4,2 persen menjadi 21.973 perjalanan.

    Sementara itu, volume kendaraan justru menurun 2 persen yang menandakan keberhasilan distribusi antarmoda transportasi.

    Heru menegaskan bahwa pencapaian positif tahun itu akan menjadi pijakan penting untuk peningkatan layanan di masa depan.

    Evaluasi menyeluruh akan dilakukan untuk memastikan angkutan Lebaran tahun berikutnya dapat berjalan lebih optimal.

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyebutkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2025 mencapai 90,9 persen. Ia mengutip hasil survei yang dilakukan bersama Litbang Kompas.

    “Sebanyak 92,1 persen masyarakat juga menyatakan puas terhadap program mudik gratis,” imbuh Menhub.

    Di sisi lain, Korlantas Polri mencatat penurunan 34,31 persen angka kecelakaan lalu lintas dari 7.064 kasus (2024) menjadi 4.640 kasus selama Lebaran 2025.

    Penerapan kebijakan work from anywhere (WFA) dinilai berhasil menyebar waktu keberangkatan, mengurangi kepadatan di titik-titik kritis.

    Sementara itu, Ketua Komisi V (membidangi infrastruktur dan perhubungan) DPR RI Lasarus turut mengapresiasi kinerja seluruh pihak dalam penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2025 mulai Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kepolisian RI, BMKG, Basarnas, serta BUMN.

    “Dan swasta yang berkontribusi aktif menjamin kelancaran dan keselamatan Angkutan Lebaran,” ujarnya.

    Anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady juga menyoroti peran ASDP yang semakin strategis dalam menghadirkan pelayanan prima.

    Menurutnya, ASDP berhasil menyediakan buffer zone untuk mengatur antrean kendaraan, penerapan tarif satu harga, dan manajemen tiket daring Ferizy yang kini semakin baik.

    “ASDP telah melakukan perubahan total dalam pelayanannya untuk menekan kepadatan. Walau terjadi antrean namun dapat terurai dengan baik,” kata Hamka.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • ASDP Seberangkan 5,82 Juta Penumpang dan 1,3 Juta Kendaraan Saat Mudik Lebaran 2025 – Halaman all

    ASDP Seberangkan 5,82 Juta Penumpang dan 1,3 Juta Kendaraan Saat Mudik Lebaran 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan dan para pemangku kepentingan terkait dalam menyukseskan layanan Angkutan Lebaran 2025 yang aman, lancar, dan tertib.

    Sepanjang periode layanan, ASDP mencatat total 5,82 juta penumpang dan 1,3 juta unit kendaraan yang telah diseberangkan di 15 lintasan pantauan nasional.

    Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas sinergi lintas instansi yang berperan aktif dalam pelayanan mudik tahun ini.

    “Apresiasi setinggi-tingginya untuk semua pihak yang telah dengan tulus melayani masyarakat dalam perhelatan tahunan mudik lebaran ini, khususnya Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kemenko PMK, TNI dan Polri, Pemerintah Provinsi dan Daerah, Dinas Perhubungan, asosiasi perusahaan ferry, para operator kapal, serta pengguna jasa yang tertib mempersiapkan perjalanan lebih awal dan membeli tiket sebelum tiba di pelabuhan. Sinergi ini memberikan hasil positif sehingga dapat tercapai mudik yang selamat, aman dan lancar,” ujarnya, Kamis (24/4/2025).

    Data dari posko nasional mencatat, selama arus mudik 21—31 Maret dan arus balik 2—11 April 2025, total 5,27 juta penumpang menyeberang atau meningkat 10,5 persen dibandingkan tahun lalu.

    Jumlah kapal meningkat 3,81% menjadi 245 unit, serta jumlah trip naik 4,2% menjadi 21.973 perjalanan.

    Sementara itu, volume kendaraan justru menurun 2%, yang menandakan keberhasilan distribusi antarmoda transportasi.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhy menyampaikan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2025 mencapai 90,9%, berdasarkan survei yang dilakukan bersama Litbang Kompas.

    “Sebanyak 92,1% masyarakat juga menyatakan puas terhadap program mudik gratis,” tambah Menhub Dudy.

    Di sisi lain, Korlantas Polri mencatat penurunan 34,31% angka kecelakaan lalu lintas dari 7.064 kasus (2024) menjadi 4.640 kasus selama Lebaran 2025.

    Penerapan kebijakan work from anywhere (WFA) dinilai berhasil menyebar waktu keberangkatan, mengurangi kepadatan di titik-titik kritis.

    Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, turut mengapresiasi kinerja seluruh pihak dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran.

    “Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kepolisian RI, BMKG, Basarnas, serta BUMN dan swasta yang berkontribusi aktif menjamin kelancaran dan keselamatan,” ujarnya.

    Sementara itu, anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady, juga menyoroti peran ASDP yang semakin strategis dalam menghadirkan pelayanan prima.

    “Kami mengapresiasi ASDP atas keberhasilan menyediakan buffer zone untuk mengatur antrean kendaraan, penerapan single tariff, dan manajemen tiket online Ferizy yang kini semakin baik. Apresiasi setinggi-tingginya untuk ASDP karena telah melakukan perubahan total dalam pelayanannya untuk menekan kepadatan. Walau terjadi antrian, namun dapat terurai dengan baik,” ungkap Hamka.

    Heru Widodo menegaskan bahwa pencapaian positif tahun ini akan menjadi pijakan penting untuk peningkatan layanan di masa depan.

    “Evaluasi menyeluruh akan kami lakukan untuk memastikan angkutan Lebaran tahun berikutnya dapat berjalan lebih optimal, menjawab kebutuhan masyarakat, serta mendukung konektivitas nasional secara berkelanjutan,” tutupnya.

     

  • BMKG Ungkap Cuaca Ekstrem Paling Banyak Hantam Jawa Barat Periode Ini

    BMKG Ungkap Cuaca Ekstrem Paling Banyak Hantam Jawa Barat Periode Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Jawa Barat jadi daerah yang paling banyak mengalami kejadian cuaca ekstrem di saat musim libur Lebaran 2025. Hal itu diungkapkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (23/4/2025).

    Plt. Sekretaris Utama BMKG Guswanto mengatakan ada 222 kali kejadian hujan lebat pada masa arus mudik dan balik Lebaran 2025. Dan, tercatat ada 9 kali kejadian angin puting beliung. Kata dia, Jawa Barat mengalami 57 kali kejadian ekstrem pada arus mudik dan balik Lebaran 2025.

    “Dalam periode Lebaran 2025 kami menyampaikan beberapa kejadian cuaca ekstrem yang terjadi, kalau kita lihat terjadi sebanyak 222 hujan lebat, kemudian 75 angin kencang, 11 kali petir, dan angin puting beliung sebanyak 9 kali,” kata Guswanto, dikutip Kamis (24/4/2025).

    “Provinsi Jawa Barat merupakan daerah dengan kejadian ekstrem paling banyak, yaitu sekitar 57 kejadian,” tambahnya.

    Untuk menekan kejadian cuaca dan menurunkan intensitas keekstreman hujan selama arus mudik dan balik Lebaran 2025, ujarnya, BMKG melakukan operasi modifikasi cuaca.

    “Dalam rangka untuk menurunkan tingkat keekstreman cuaca, kita melakukan operasi modifikasi cuaca sebanyak 44 hari dengan melakukan 132 sorti,” bebernya.

    “Hasil kemudian diperkirakan dapat mengurangi perhitungan sementara ini untuk di daerah khusus Jakarta sampai 53,42%, sedangkan untuk Jawa Barat dapat mengurangi tingkat keekstreman sampai 47,92%,” tambahnya.

    Meski Jawa Barat tercatat menjadi provinsi yang paling banyak mencatatkan cuaca ekstrem, tetapi untuk hujan lebat hingga ekstrem di Jawa Barat berkurang pascamodifikasi cuaca yakni hanya 7 kejadian. Sedangkan di Jawa Tengah dan Jawa Timur justru lebih besar, masing-masing 41 kejadian dan 38 kejadian.

    Artinya, tingkat keefektifan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca ini patut menjadi pertimbangan dalam mengurangi risiko daripada cuaca ekstrem.

    “Modifikasi cuaca yang dilakukan BMKG cenderung berhasil dan patut menjadi pertimbangan dalam mengurangi risiko daripada cuaca ekstrem kedepannya,” pungkas Guswanto.

    Foto: PLT Sekretaris Utama BMKG Guswanto memberi pemaparan di Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu, 23/4. (Tangkapan Layar TV Parlemen)
    PLT Sekretaris Utama BMKG Guswanto memberi pemaparan di Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu, 23/4. (Tangkapan Layar TV Parlemen)

    (dce/dce)

  • Menhub Laporkan Kesuksesan Angkutan Lebaran 2025, Ini Indikatornya

    Menhub Laporkan Kesuksesan Angkutan Lebaran 2025, Ini Indikatornya

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan hasil penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025 pada rapat kerja dengan Komisi V DPR terkait evaluasi pelaksanaan infrastruktur dan transportasi pada arus mudik dan arus balik Lebaran 2025. Tercatat selama masa angkutan Lebaran 2025, terjadi pergerakan orang sebanyak 54,89% dari total populasi penduduk Indonesia atau 154,62 juta.

    Sementara itu, jumlah keseluruhan penumpang untuk angkutan umum adalah 27.627.070 penumpang. Ada pun perinciannya, moda kereta api 8.301.274 penumpang, moda udara 5.698.887 penumpang, moda laut 2.248.646 penumpang, moda penyeberangan 5.823.967 penumpang, serta moda angkutan jalan 5.554.296 penumpang.

    Menhub Dudy mengatakan, kelancaran angkutan Lebaran 2025 dapat diraih berkat dukungan dan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, stakeholders, serta operator transportasi terkait.

    “Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden, maka dalam rangka memastikan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan pada masa angkutan Lebaran 2025, Kemenhub telah melakukan serangkaian koordinasi, sinergi, dan kolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan angkutan Lebaran 2025. Alhamdulillah dapat kami sampaikan penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025 berjalan dengan lancar, aman, dan selamat,” ujar Menhub Dudy.

    Menhub Dudy menambahkan, berdasarkan survei, total kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025 sebesar 90,9% dengan penilaian mayoritas responden merasa sangat puas dan puas. Ada pun survei lanjutan Badan Kebijakan Transportasi menunjukkan, secara umum kepuasan masyarakat selama masa angkutan Lebaran 2025 mencapai 93,6%. 

    Menurut Menhub Dudy, tingkat kepuasan tersebut tercapai berkat sejumlah kebijakan pemerintah yang diambil untuk mengurangi kepadatan arus mudik dan balik, di antaranya work from anywhere (WFA) mulai 24-27 Maret 2024 dan 8 April 2025, pelaksanaan posko angkutan Lebaran, transport demand management, diskon tarif, pembatasan operasional angkutan barang, pengaturan rekayasa lalu lintas, serta mudik gratis.

    “Kemenhub telah menerbitkan setidaknya sepuluh landasan kebijakan berupa keputusan menteri dan/atau Kesepakatan Lintas K/L dan/atau Keputusan/Instruksi Dirjen serta didukung dengan dua kebijakan K/L terkait sebagai upaya mewujudkan pelaksanaan angkutan Lebaran 2025 yang aman, tertib, dan lancar,” kata Menhub Dudy.

    Meski begitu, terdapat sejumlah evaluasi dan rekomendasi dari penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025 antara lain peningkatan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan antarmoda, penambahan fitur pada penerapan diskon, penyamaan terminologi dan periode penyelenggaraan posko, penataan posko mudik di rest area,  pendataan dan pengaturan mudik gratis, standardisasi pelayanan masjid dan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) sebagai rest area, optimalisasi dan pemanfaatan bus antarkota antarprovinsi (AKAP), serta sosialisasi kebijakan pengendalian transportasi dan penyelenggaraan angkutan Lebaran.

    “Terima kasih atas saran dan dukungan yang diberikan Komisi V kepada pelaksaanaan angkutan Lebaran 2025. Harapan kami dengan saran dan dukungan dari Komisi V ke depannya kami akan memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, khususnya penyelenggaraan angkutan Lebaran,” ujar Dudy.

    Dudy juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah bekerja sama, berkolaborasi, bersinergi dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025. Pihaknya juga berterima kasih kepada masyarakat karena selama penyelenggaraan Lebaran, Kemenhub melihat semakin tingginya kesadaran masyarakat khususnya dalam berkesalamatan berkendara.

    Komisi V DPR pun memberi apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan angkutan Lebaran 2025. Hal ini diungkapkan Ketua Komisi V DPR RI Lasarus.

    “Apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Polri, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, lembaga pemerintah, serta perusahaan BUMN dan swasta yang sudah terlibat dalam angkutan mudik dan balik Lebaran yang kita saksikan berjalan lancar,” ujar Lasarus.

    Menurut Lasarus, salah satu komponen kelancaran angkutan Lebaran 2025 terlihat dari penurunan angka kecelakaan lalu lintas 2025 sebesar 34,31% menjadi 4.640, dibanding 2024 sebesar 7.064. 

    “Arus mudik pada angkutan Lebaran 2025 mencatat angka kecelakaan lalu lintas turun 34,31% menjadi 4.640 dibanding angkutan Lebaran 2024 sebanyak 7.064. Hal ini menunjukkan koordinasi antarsektor terus berjalan dengan baik,” ujar Lasarus.

  • Pemerintah dan DPR Evaluasi Mudik Lebaran, Warga Masih Mengeluh soal Kenaikan Harga Tiket Pesawat – Halaman all

    Pemerintah dan DPR Evaluasi Mudik Lebaran, Warga Masih Mengeluh soal Kenaikan Harga Tiket Pesawat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menilai pelaksanaan mudik Lebaran 2025 masih perlu ditingkatkan lagi. Menurutnya, masyarakat masih mengeluh soal kenaikan harga tiket pesawat.

    “Dan keterlambatan atau delay penerbangan,” kata Lasarus dalam rapat kerja bersama Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, hingga Kepala BMKG Dwikorita Karnawati di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

    Lasarus menilai perlunya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh penerbangan untuk memastikan pelayanan yang lebih baik.

    Hal lain yang perlu perhatian dan peningkatan adalah kewaspadaan melalui kegiatan pemeriksaan sarana dan prasarana jalan dan angkutan, termasuk ketersediaan perlengkapan jalan. 

    “Terus meningkatkan kampanye keselamatan berlalu lintas pengguna sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” kata dia. 

    Namun, Lasarus berpendapat kebijakan work from anywhere (WFA) untuk aparatur sipil negara (ASN) sangat membantu mengurangi beban arus mudik dan arus balik saat libur Lebaran.

    “WFA saya lihat ini membantu. Pak, saya tanya ini dari Kepolisian cukup membantu. Kemudian juga, rekayasa lalu lintas kapan rekayasa lalu lintas dimulai, itu biasanya pemudik itu rupanya mengintip. Ini mungkin nanti dipertajam ya dari Korlantas,” ujar Lasarus. 

    Sebelumnya, Pemerintah resmi menurunkan harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi sebesar 13 hingga 14 persen selama masa Angkutan Lebaran 2025. 

    Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan harga tiket pesawat guna meringankan beban masyarakat, serta bertujuan untuk mendukung kelancaran, kemudahan, dan kenyamanan perjalanan masyarakat selama periode Angkutan Lebaran.

    Pengumuman penurunan tiket ini disampaikan dalam konferensi pers yang diadakan di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (1/3/2025) dengan dihadiri oleh Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PU Dody Hanggodo, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Menhub Dudy menjelaskan kebijakan penurunan harga tiket pesawat adalah bentuk komitmen nyata pemerintah, untuk memberikan kemudahan dan keringanan bagi masyarakat yang ingin merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung halaman. 

    Penurunan harga tiket ini berlaku selama 15 hari, untuk penerbangan dari 24 Maret hingga 7 April 2025, dengan periode pembelian tiket 1 Maret hingga 7 April 2025.

    “Kami ingin memastikan masyarakat bisa menikmati perjalanan yang lebih terjangkau dan nyaman, terutama pada momen penting seperti Lebaran,” ujar Menhub Dudy.

    Menhub juga menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

    Selain menurunkan harga tiket, pemerintah berkomitmen untuk memastikan ketersediaan kapasitas penerbangan yang memadai selama periode mudik Lebaran 2025. Kementerian Perhubungan akan memastikan ketersediaan armada yang cukup untuk mendukung keselamatan dan kenyamanan penumpang.

    “Kami tidak hanya berfokus pada penurunan harga, tetapi juga pada kualitas layanan dan keselamatan penerbangan secara keseluruhan. Kami akan pastikan ketersediaan kapasitas penerbangan yang memadai dan meningkatkan keselamatan dan kenyamanan penumpang,” kata Menhub.

    Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan kebijakan penurunan harga tiket selama masa Lebaran, merupakan hasil sinergi dan kolaborasi antar kementerian dan pemangku kepentingan. Semua pihak berkolaborasi demi memastikan penurunan harga ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

    “Berkat sinergi antara Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan industri penerbangan, kita berhasil menekan biaya avtur dan menurunkan ongkos layanan bandara di 37 bandara. Ditambah insentif berupa PPN yang sebagian ditanggung pemerintah sebesar 6 persen. Ini adalah bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang ingin pulang kampung untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga,” ucap Menko AHY.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 18 Tahun 2025, mengenai Pajak Pertambahan Nilai yang ditanggung pemerintah sebagian, untuk tiket pesawat kelas ekonomi domestik.

    “Artinya seluruh tiket ekonomi dalam negeri yang dibeli mulai 1 Maret hingga 7 April, untuk jadwal penerbangan antara 24 Maret hingga 7 April 2025 akan dikurangi PPN-nya, sehingga bayar pajak hanya 5 persen, sementara yang 6 persen ditanggung pemerintah. Kebijakan ini efektif berlaku bagi yang melakukan pembelian tiket mulai hari ini. Bagi yang sudah terlanjur beli maka tidak kena,” kata Sri Mulyani