Kementrian Lembaga: Komisi V DPR

  • Legislator PDIP Soroti Pentingnya Pendidikan Skill Agar SDM RI Bisa Jadi Pekerja Berdaya Saing – Halaman all

    Legislator PDIP Soroti Pentingnya Pendidikan Skill Agar SDM RI Bisa Jadi Pekerja Berdaya Saing – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Momentum peringatan Hari Buruh Internasional (1 Mei) dan Hari Pendidikan Nasional (2 Mei) yang hanya berjarak satu hari menjadi perhatian serius bagi Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Edi Purwanto. 

    Ia menilai pendidikan dan buruh memiliki hubungan yang erat dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang berkeadilan dan berdaya saing. 

    Menurut Edi, pendidikan bermutu dan berkualitas akan berkesinambungan dalam mengubah sistem tenaga kerja. Ia menilai, kondisi yang saat ini perlu dicermati adalah pendidikan yang tidak lagi hanya soal duduk di bangku sekolah dan belajar teori semata.

    “Pendidikan sudah berkembang menjadi sarana untuk membekali generasi muda dengan life skill atau keterampilan hidup yang relevan dengan dunia kerja dengan melihat dinamika sosial saat ini,” kata Edi Purwanto, Sabtu (3/5/2025).

    “Pendidikan hari ini harus menjawab tantangan di era ke depan. Kita tidak bisa lagi berorientasi hanya pada akademik,” sambungnya.

    Edi menilai, saat ini diperlukan sistem pendidikan yang melatih keterampilan sehingga sumber daya manusia (SDM) bisa berkembang menjadi pekerja yang berdaya saing.

    “Seperti berpikir kritis, komunikasi, kerja sama tim, dan adaptasi terhadap perubahan sehingga muncul skill pada diri mereka. Semua itu nantinya menjadi bekal penting bagi para pekerja masa depan,” tuturnya.

    Edi juga menekankan pentingnya pendidikan vokasi, pelatihan teknis, dan sertifikasi keterampilan sebagai jembatan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Ia menyebut, skill yang dimiliki generasi muda akan menjadi modal bermanfaat saat ia bekerja kelak.

    “Buruh yang terdidik dan memiliki keterampilan hidup akan lebih siap menghadapi dunia kerja yang semakin kompleks,” ucap Edi.

    “Mereka bukan hanya menjadi pekerja yang andal, tapi juga mampu menciptakan peluang baru bagi dirinya dan lingkungannya, tidak lagi menjadi buruh yang dipekerjakan secara semena-mena ,” tambahnya.

    Di sisi lain, Edi menyoroti maraknya fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat dampak ekonomi global. Ia meminta Pemerintah dan dunia usaha memberikan perhatian serius mengenai isu ini.

    “Meski kita sedang berusaha mengembalikan perekonomian negara ke jalur yang lebih baik, Pemerintah dan perusahaan harus berhati-hati dalam melakukan PHK,” ujar Edi.

    Edi pun mengimbau agar perusahaan-perusahaan lebih memperhatikan aspek kesejahteraan pekerja dan memprioritaskan cara-cara alternatif ketimbang melakukan PHK.

    “Seperti penataan ulang, pengurangan jam kerja, atau program pelatihan ulang bagi pekerja yang terdampak,” jelasya.

    Edi menilai, keputusan PHK yang terlalu cepat tanpa mempertimbangkan kondisi pekerja dan solusi jangka panjang hanya akan memperburuk keadaan. 

    Dia mendorong Pemerintah untuk memberikan kebijakan yang lebih fleksibel dalam mendukung para pekerja yang terdampak, termasuk melalui bantuan pelatihan keterampilan dan program-program pendidikan yang dapat membuka peluang pekerjaan baru.

    “Pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri sangat penting di sini. Program-program pelatihan yang menyasar skill-set baru akan membantu pekerja yang terancam PHK untuk bertransformasi ke sektor-sektor lain yang lebih berkembang,” lanjut Edi.

    Di momen Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional, Edi mendorong Pemerintah dan dunia usaha untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun sistem pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri serta tantangan sosial-ekonomi yang berubah cepat. 

    Dengan tantangan kondisi sekarang, Edi menilai penting agar semua pihak merefleksikan peringatan Hari Buruh dan Hardiknas sebagai kesempatan untuk menyatukan arah pembangunan manusia Indonesia yang cerdas, terampil, dan sejahtera.

    “Kita berharap, pendidikan yang bermutu, pendidikan yang tidak lagi berfokus pada akademik, namun pendidikan yang lebih mengedepankan skill ini bisa membawa perubahan pada dunia kerja ke depannya, sehingga tidak ada lagi buruh yang tidak sejahtera, kita harus berdikari,” pungkasnya.

     

  • Legislator dorong potongan aplikator transportasi online 10 persen

    Legislator dorong potongan aplikator transportasi online 10 persen

    Anggota Komisi V DPR RI Adian Napitupulu. (ANTARA/HO-DPR RI)

    Legislator dorong potongan aplikator transportasi online 10 persen
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 03 Mei 2025 – 18:05 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi V DPR RI Adian Napitupulu mendorong pembatasan potongan tarif oleh aplikator transportasi online menjadi maksimal 10 persen sebagai bagian dari tanggung jawab jangka panjang demi memastikan masa depan keluarga para pengemudi.

    “Perjuangan kita untuk mendorong komisi aplikator menjadi 10 persen itu sesungguhnya bukan perjuangan untuk hadiah atau untuk kita hari ini saja. Ini perjuangan untuk masa depan anak-anak para driver (pengemudi),” kata Adian dalam keterangan diterima di Jakarta, Sabtu.

    Adian menyampaikan hal itu merespons keluhan pengemudi ojek online (ojol) yang meminta potongan aplikator diturunkan menjadi 10 persen. Para pengemudi, kata dia, mengaku terbebani akibat potongan-potongan dari aplikator yang bahkan mencapai 30 persen.

    Para pengemudi atau driver transportasi berbasis online berharap Pemerintah dan DPR mengupayakan tuntutan mereka agar dijadikan sebagai sebuah regulasi sehingga pihak aplikator wajib mematuhinya.

    Sebagai anggota komisi yang membidangi urusan infrastruktur dan pembangunan, Adian mengaku prihatin adanya pihak-pihak yang mulai meninggalkan semangat perjuangan terkait aspirasi para driver ojol.

    “Kalau ada yang mengkhianati perjuangan ini, yang dikhianati bukan saya, bukan kalian. Yang dikhianati adalah anak-anaknya sendiri,” dia menegaskan.

    Ia juga menekankan bahwa perjuangan membela kesejahteraan driver ojol berkaitan langsung dengan kesejahteraan jutaan keluarga Indonesia. “Kalau palu di Komisi V ini diketok untuk 10 persen, paling tidak ada 20 juta jiwa yang bisa hidup lebih sejahtera. Jadi, masalahnya dimana?,” kata Adian.

    Dia menyoroti tantangan politik yang harus dihadapi di parlemen. Tahap awal, kata dia, meyakinkan 48 anggota Komisi V agar mengetok keputusan ini.

    Adian memastikan bahwa dirinya akan terus memperjuangkan kebijakan ini menjadi regulasi formal. “Perjuangan saya adalah perjuangan politik. Perjuangan politik itu artinya memperjuangkan ini menjadi regulasi kebijakan. Begitu saja,” ucapnya.

    Sumber : Antara

  • Potongan Tarif Ojol Dinilai Memberatkan Driver

    Potongan Tarif Ojol Dinilai Memberatkan Driver

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu, menyerukan pembatasan potongan komisi yang dikenakan oleh perusahaan aplikator transportasi online. Menurutnya, batas maksimal potongan seharusnya tidak lebih dari 10 persen demi menjamin kesejahteraan jangka panjang para pengemudi dan keluarganya.

    “Perjuangan kita untuk mendorong komisi aplikator menjadi 10 persen itu sesungguhnya bukan perjuangan untuk hadiah atau untuk kita hari ini saja. Ini perjuangan untuk masa depan anak-anak para driver (pengemudi),” ujar Adian dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Pernyataan tersebut disampaikan Adian sebagai tanggapan atas keluhan para pengemudi ojek online (ojol) yang merasa terbebani oleh potongan yang saat ini bisa mencapai hingga 30 persen. Para driver berharap agar potongan dari pihak aplikator bisa ditekan dan diatur melalui regulasi resmi.

    Dorongan Agar Regulasi Perlindungan Driver Segera Disahkan

    Para pengemudi menuntut agar DPR bersama Pemerintah segera mengupayakan lahirnya aturan hukum yang mengikat. Dengan demikian, perusahaan aplikator tidak bisa sembarangan menetapkan besaran potongan yang memberatkan pengemudi.

    Sebagai anggota Komisi V DPR RI yang membidangi urusan infrastruktur dan transportasi, Adian mengaku prihatin karena mulai ada pihak-pihak yang melemahkan semangat perjuangan ini.

    “Kalau ada yang mengkhianati perjuangan ini, yang dikhianati bukan saya, bukan kalian. Yang dikhianati adalah anak-anaknya sendiri,” tegasnya.

    Imbas Potongan Komisi ke Kesejahteraan Jutaan Warga

    Adian juga menegaskan bahwa perjuangan ini bukan hanya soal pengemudi, tapi menyangkut nasib jutaan orang di Indonesia. Ia memperkirakan, jika potongan komisi aplikator bisa dibatasi hingga 10 persen, maka sekitar 20 juta jiwa akan merasakan peningkatan taraf hidup.

    “Kalau palu di Komisi V ini diketok untuk 10 persen, paling tidak ada 20 juta jiwa yang bisa hidup lebih sejahtera. Jadi, masalahnya dimana?” kata Adian.

    Meski menghadapi tantangan politik, Adian menyatakan tekadnya untuk terus mendorong kebijakan ini agar menjadi regulasi formal yang mengikat seluruh aplikator transportasi online.

    “Perjuangan saya adalah perjuangan politik. Perjuangan politik itu artinya memperjuangkan ini menjadi regulasi kebijakan. Begitu saja,” ujarnya. (*)

  • Legislator PDIP dorong potongan aplikator transportasi online 10 persen

    Legislator PDIP dorong potongan aplikator transportasi online 10 persen

    Kalau palu di Komisi V ini diketok untuk 10 persen, paling tidak ada 20 juta jiwa yang bisa hidup lebih sejahtera. Jadi, masalahnya dimana?

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP Adian Napitupulu mendorong pembatasan potongan tarif oleh aplikator transportasi online menjadi maksimal 10 persen sebagai bagian dari tanggung jawab jangka panjang demi memastikan masa depan keluarga para pengemudi.

    “Perjuangan kita untuk mendorong komisi aplikator menjadi 10 persen itu sesungguhnya bukan perjuangan untuk hadiah atau untuk kita hari ini saja. Ini perjuangan untuk masa depan anak-anak para driver (pengemudi),” kata Adian dalam keterangan diterima di Jakarta, Sabtu.

    Adian menyampaikan hal itu merespons keluhan pengemudi ojek online (ojol) yang meminta potongan aplikator diturunkan menjadi 10 persen. Para pengemudi, kata dia, mengaku terbebani akibat potongan-potongan dari aplikator yang bahkan mencapai 30 persen.

    Para pengemudi atau driver transportasi berbasis online berharap Pemerintah dan DPR mengupayakan tuntutan mereka agar dijadikan sebagai sebuah regulasi sehingga pihak aplikator wajib mematuhinya.

    Sebagai anggota komisi yang membidangi urusan infrastruktur dan pembangunan, Adian mengaku prihatin adanya pihak-pihak yang mulai meninggalkan semangat perjuangan terkait aspirasi para driver ojol.

    “Kalau ada yang mengkhianati perjuangan ini, yang dikhianati bukan saya, bukan kalian. Yang dikhianati adalah anak-anaknya sendiri,” dia menegaskan.

    Ia juga menekankan bahwa perjuangan membela kesejahteraan driver ojol berkaitan langsung dengan kesejahteraan jutaan keluarga Indonesia. “Kalau palu di Komisi V ini diketok untuk 10 persen, paling tidak ada 20 juta jiwa yang bisa hidup lebih sejahtera. Jadi, masalahnya dimana?,” kata Adian.

    Dia menyoroti tantangan politik yang harus dihadapi di parlemen. Tahap awal, kata dia, meyakinkan 48 anggota Komisi V agar mengetok keputusan ini.

    Adian memastikan bahwa dirinya akan terus memperjuangkan kebijakan ini menjadi regulasi formal. “Perjuangan saya adalah perjuangan politik. Perjuangan politik itu artinya memperjuangkan ini menjadi regulasi kebijakan. Begitu saja,” ucapnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Singgung Publikasi Standar Pelayanan Minimal, Anggota Komisi V DPR Soroti Badan Pengatur Jalan Tol – Halaman all

    Singgung Publikasi Standar Pelayanan Minimal, Anggota Komisi V DPR Soroti Badan Pengatur Jalan Tol – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP), Sofwan Dedy Ardyanto mengungkap adanya dugaan pelanggaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

    Ia menduga ada upaya menutup-nutupi informasi publik terkait evaluasi SPM.

    “Sejak RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan BPJT pada tanggal 19 Februari 2025, saya sudah membaca gelagat ada yang tidak beres dengan tata kelola jalan tol,” kata Sofwan Dedy Ardyanto, Sabtu (3/5/2025).

    Dugaan Sofwan muncul dari temuan bahwa BPJT tidak mengunggah hasil evaluasi SPM Jalan Tol ke laman resmi mereka.

    Padahal Pasal 51A ayat (6) UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan menyatakan bahwa hasil evaluasi SPM Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan informasi publik.

    Dalam RDP pada bulan Februari lalu, Sofwan menyatakan dirinya bahkan menunjukkan langsung kepada pihak BPJT dan BUJT (Badan Usaha Jalan Tol) bahwa laman evaluasi di situs BPJT kosong.

    “Website BPJT yang memuat halaman hasil evaluasi SPM tersebut kosong. Tidak ada satupun dokumen hasil evaluasi SPM yang di-upload,” tuturnya.

    “Padahal UU dan PP menyatakan dokumen tersebut merupakan informasi publik, yang bisa diakses oleh siapapun,” lanjut Sofwan.

    Sepekan dari RDP bersama Komisi V DPR itu, website BUJT disebut malah tidak bisa diakses hingga saat ini.

    Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada perwakilan BPJT yang hadir dalam kegiatan kunjungan spesifik Komisi V DPR ke Tol Ciawi Bogor pada 27 Februari 2025, Sofwan menilai, jawabannya kurang memuaskan.

    “Sangat tidak masuk akal, pegawai BPJT menjawab bahwa website mereka terpaksa tidak dapat diakses untuk sementara karena alasan efisiesi anggaran,” ungkapnya.

    Dua bulan kemudian, menurut Sofwan, halaman website BPJT masih tidak bisa diakses.

    Hal itu turut disinggungnya dalam forum Rapat Kerja Komisi V DPR dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo pada 30 April 2025.

    “Pak Menteri, apakah sesulit itu mengaktifkan website resmi BPJT. Atau jangan-jangan ada kecurangan yang disembunyikan? Saya ingatkan bahwa ini sudah melanggar UU dan PP, karena menutup akses informasi publik terhadap hasil evaluasi SPM jalan tol,” kata Sofwan kepada Menteri PU dalam rapat kerja tersebut.

    Jika mengacu pada PP Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol, dijelaskan Sofwan, pemenuhan SPM menjadi pertimbangan penting bagi Pemerintah melalui Kementerian PU untuk menyetujui usulan kenaikan tarif dari para Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

    Bahkan dalam Pasal 64 PP 23/2024 itu disebutkan setiap Badan Usaha yang tidak memenuhi SPM Jalan Tol akan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, penundaan penyesuaian tarif, denda administratif, dan/atau pembatalan perjanjian pengusahaan tol.

    Untuk diketahui, BUJT mempunyai hak untuk mendapatkan kenaikan tarif setiap dua tahun sekali. Hal ini seperti diatur dalam Pasal 48 ayat (3) dan (4) UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan.

    Melalui regulasi tersebut, evaluasi kenaikan tarif jalan tol mempertimbangkan dua aspek, yaitu pengaruh laju inflasi dan evaluasi terhadap pemenuhan SPM jalan tol.

    “Sebagai Anggota Komisi V DPR, kami punya fungsi pengawasan untuk mengawasi apakah tarif jalan tol yang sudah naik dan akan naik, sudah memenuhi syarat SPM atau belum? Bagaimana mau mengawasi, untuk mengakses dokumennya saja sulit,” tukas Sofwan.

    Oleh karena itu, Sofwan mendukung keputusan Komisi V DPR yang akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Jalan Tol dan berharap Panja dapat mengusut tuntas dugaan yang ada.

    “Kita akan mainkan jurus detektif parlemen. Saya akan kejar terus urusan ini sampai tuntas,” ujarnya.

    “Di sana ada hak rakyat, hak masyarakat untuk mendapatkan layanan jalan tol sesuai amanat undang-undang. Ingat ada uang rakyat di sana, duit rakyat juga ada yang dipakai buat bangun jalan tol,” kata Sofwan.

     

  • Perjuangkan Potongan Aplikator 10 Persen, Adian Napitupulu Ingin 20 Juta Driver Ojol Sejahtera – Halaman all

    Perjuangkan Potongan Aplikator 10 Persen, Adian Napitupulu Ingin 20 Juta Driver Ojol Sejahtera – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Adian Napitupulu, kembali menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan pembatasan potongan tarif oleh aplikator transportasi online menjadi maksimal 10 persen.

    Menurutnya, perjuangan ini bukan sekadar upaya ekonomi sesaat, melainkan bagian dari tanggung jawab jangka panjang demi masa depan keluarga para pengemudi.

    “Perjuangan kita untuk mendorong komisi aplikator menjadi 10 persen itu sesungguhnya bukan perjuangan untuk hadiah atau untuk kita hari ini saja. Ini perjuangan untuk masa depan anak-anak para driver,” ujar Adian Napitupulu, Jumat (2/5/2025).

    Seperti diketahui, driver ojek online (ojol) dari berbagai platform transportasi online terus menuntut agar potongan aplikator turun menjadi 10 persen. Para driver mengaku sangat berat akibat potongan-potongan dari aplikator yang sangat tinggi, bahkan hingga mencapai 30%. 

    Para driver transportasi berbasis online itu berharap Pemerintah dan DPR mengupayakan agar tuntutan mereka dijadikan sebagai sebuah regulasi sehingga pihak aplikator wajib mematuhinya.

    Adian pun menyampaikan keprihatinan terhadap pihak-pihak yang mulai meninggalkan semangat perjuangan terkait aspirasi para driver ojol ini.

    “Kalau ada yang mengkhianati perjuangan ini, yang dikhianati bukan saya, bukan kalian. Yang dikhianati adalah anak-anaknya sendiri,” tegasnya.

    Adian menekankan, perjuangan membela kesejahteraan driver ojol berkaitan langsung dengan kesejahteraan jutaan keluarga Indonesia. 

    “Kalau palu di Komisi V ini diketok untuk 10 persen, paling tidak ada 20 juta jiwa yang bisa hidup lebih sejahtera. Jadi masalahnya di mana?” kata Adian, mempertanyakan hambatan yang ada.

    Lebih lanjut, Adian menyoroti tantangan politik yang harus dihadapi di parlemen. “Tahap pertama adalah meyakinkan 48 anggota Komisi V agar mengetok keputusan ini,” lanjutnya.

    Adian memastikan bahwa dirinya akan terus memperjuangkan kebijakan ini menjadi regulasi formal. 

    “Perjuangan saya adalah perjuangan politik. Perjuangan politik itu artinya memperjuangkan ini menjadi regulasi kebijakan. Begitu saja,” pungkas Adian.

  • Kolaborasi Kemenaker-KemenPKP-Pertamina di May Day 2025, Serahkan 100 Rumah untuk Buruh – Halaman all

    Kolaborasi Kemenaker-KemenPKP-Pertamina di May Day 2025, Serahkan 100 Rumah untuk Buruh – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menggelar giat Hari Buruh atau May Day 2025 di Universitas Pertamina, Jakarta Selatan. 

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebut acara ini menjadi ajang kolaborasi pemerintah dan para buruh.

    “Kami melakukan kerjasama dengan PT Pertamina dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan temanya itu adalah May Day is Collaboration Day,” kata Yassierli, Kamis (1/5/2025).

    Yassierli ingin menjadikan May Day sebagai salah satu momentum untuk memperkuat kolaborasi.

    “Tantangan yang kita hadapi ke depan itu semakin tidak mudah. Kondisi global penuh ketidakpastian dan itu kemudian berdampak sangat signifikan. Kemudian pergeseran demografi, budaya, dan seterusnya. Tuntutan industri, perkembangan IT, teknologi, dan seterusnya,” kata dia.

    “Alhamdulillah juga salah satu bentuk nyata kolaborasi yang kita lakukan dan kita ingin tunjukkan kepada masyarakat Indonesia adalah kolaborasi,” katanya.

    Sementara itu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan dengan memiliki rumah subsidi yang berkualitas dan harga serta cicilan KPR FLPP yang terjangkau, buruh diharapkan bisa lebih semangat bekerja dan meningkatkan kesejahteraan para buruh.

    “Hari ini saya serahkan secara simbolis 100 kunci rumah subsidi untuk para buruh. Tahun ini kami (Kementerian PKP-red) mengalokasikan KPR FLPP untuk 20.000 rumah subsidi untuk para buruh di seluruh Indonesia,” ujar Menteri Ara di sela-sela Peringatan May Day 2025 yang mengangkat tema “Merajut Kebersamaan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Pekerja dan Produktivitas Nasional May Day Is Kolaborasi Day” di Universitas Pertamina, Jakarta Selatan, Kamis (1/5/2025).

    Ara menyatakan program penyediaan rumah untuk buruh ini merupakan kolaborasi serta sinergi Kementerian PKP dengan Kementerian Tenaga Kerja dan mendapat dukungan penuh dari Komisi V DPR RI dan BP Tapera.

    Politisi Partai Gerindra itu optimistis program 3 juta rumah bisa mendorong peningkatan perekonomian Indonesia. 

    Untuk itu, berbagai terobosan dan inovasi serta kolaborasi dari berbagai pihak dengan semangat gotong royong membangun serta merenovasi rumah rakyat harus dilakukan.

    “Kami tahu tugas di sektor perumahan memang berat dan tentunya terobosan pembiayaan perumahan untuk berbagai segmentasi masyarakat termasuk untuk para buruh ini tentu bisa meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian Indonesia,” kata Ara.

    “Adanya program rumah subsidi untuk buruh merupakan bukti konkrit bahwa pemerintah menyediakan hunian layak. Subsidi dan akan terus dilakukan. Kolaborasi antar Kementerian dalam program 3 juta rumah harus ditingkatkan,” katanya.

  • Maruarar Akui Belum Ada Investasi Program 3 Juta Rumah yang Terealisasi

    Maruarar Akui Belum Ada Investasi Program 3 Juta Rumah yang Terealisasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) buka-bukaan menyebut belum ada investasi pada Program 3 Juta Rumah yang terealisasi hingga saat ini.

    Dia mengaku, meskipun telah mengantongi komitmen investasi dari sejumlah negara, belum ada satupun investasi yang konkret bakal mendukung pembangunan Program 3 Juta Rumah.

    “Kami harus bekerja juga, mencari investasi. Kalau [ditanya] belum ada yang berhasil Pak? Saya akui, belum ada yang berhasil. Jadi belum ada yang berhasil, konkret belum, itu kalau mau jujur apa adanya,” tegasnya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/4/2025).

    Namun demikian, Maruarar berkomitmen untuk mendorong realisasi investasi dalam waktu dekat.

    Dia juga menegaskan bakal terus mencari peluang investasi dari sejumlah negara. Terakhir, dia mengaku bakal terus melobi Qatar untuk dapat merealisasikan komitmen investasinya dalam waktu dekat.

    “Kita berusaha Pak. Tapi maaf, mungkin belum sesuai. Saya mau menyampaikan bahwa kami tetap optimistis sebagai anak buahnya presiden,” tambahnya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah juga sempat mengaku bahwa Program 3 Juta Rumah belum akan bisa terealisasi optimal pada tahun pertama Presiden Prabowo Subianto menjabat.

    Fahri menjelaskan, anggaran menjadi faktor utama yang masih mengganjal. Pasalnya, pagu anggaran Kementerian PKP saat ini masih dibentuk oleh masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 adalah APBN yang disusun pada masa Pak Jokowi. APBN 2026 nanti pidato Nota Keuangannya baru 16 Agustus 2025 itu baru akan mencakup [anggaran untuk program perumahan] secara komprehensif,” kata Fahri saat ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (29/4/2025). 

    Karena keterbatasan anggaran itu, Fahri menyebut pada tahun ini pihaknya masih menjalankan program perumahan existing seperti fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

  • Menteri Maruarar Curhat Siap Direshuffle, Belum Berhasil Tarik Investor Program 3 Juta Rumah – Halaman all

    Menteri Maruarar Curhat Siap Direshuffle, Belum Berhasil Tarik Investor Program 3 Juta Rumah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku belum berhasil mendatangkan investasi untuk merealisasikan Program 3 Juta Rumah.

    Saat rapat bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/4/2025), pria yang akrab disapa Ara itu membeberkan target-target investasi yang ia pasang untuk bisa membiayai program ini.

    Contohnya seperti kepada jajaran eselon I Kementerian PKP, Ara meminta mereka bisa mendapatkan investasi sebesar Rp 5 triliun.

    Sejauh ini, belum ada investasi yang berhasil mereka kantongi.

    “Saya akui belum ada yang berhasil dan konkret. Kalau mau jujur, saya apa adanya gitu,” kata Ara dalam rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Ia juga bercerita bagaimana ia sampai membuat agenda sendiri ketika kunjungan ke Qatar di luar kegiatan kenegaraan bersama Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan investasi.

    Selama dua hingga tiga hari di Qatar, Ara bertemu dengan berbagai perusahaan internasional seperti Ooredoo dan Standard Chartered. Ia juga menghadiri pertemuan antara CEO perusahaan.

    “Kami berusaha, tapi maaf, mungkin belum sesuai harapan,” ujar politikus Partai Gerindra itu.

    Sebagai menteri, Ara mengaku tetap optimis bisa menjalankan program ini.

    Dia juga mengaku tidak pernah melakukan tawar-menawar bersama Prabowo terkait dengan target yang diberikan.

    Meskipun perekonomian sedang tidak baik-baik saja, baik secara nasional maupun global, Ara mengaku tidak pernah menawar ke Prabowo untuk meringankan targetnya.

    Maka dari itu, Ara menyatakan siap di-reshuffle atau dicopot dari jabatannya sebagai Menteri PKP jika gagal menjalankan target yang diberikan Prabowo.

    “Saya anak buah. Kalau saya tidak berhasil, ya risiko saya mungkin direshuffle. Saya harus siap. Tapi saya tidak mau direshuffle karena korupsi atau tidak bekerja keras. Kalau pada waktunya memang saya tidak berhasil, tenang saja, saya siap. Kami ngomong apa adanya. Ini adalah suatu hal yang apa adanya,” ucap Ara.

     

  • Komisi V DPR akan Perjuangkan Tuntutan Driver Online yang Minta Potongan Aplikator Jadi 10 Persen – Halaman all

    Komisi V DPR akan Perjuangkan Tuntutan Driver Online yang Minta Potongan Aplikator Jadi 10 Persen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ratusan pengemudi angkutan online roda dua dan empat dari berbagai komunitas di wilayah Jabodetabek kumpul membahas tuntutan potongan aplikator transportasi online sebesar 10 persen di Graha Pena 98, Menteng, Jakarta, Rabu (30/4/2025) sore.

    Dialog terbuka yang bertajuk ‘Menguji Tuntutan Potongan Aplikator 10 persen’ tersebut, dihadiri Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu, perwakilan driver online roda empat Aries Renaldi, perwakilan driver online roda dua Kemed, pengamat transportasi Eddy Suzendi.

    Dalam kesempatan itu, perwakilan driver online roda empat, Aries Renaldi mengungkapkan selama ini klaim aplikator transportasi online menciptakan lapangan kerja adalah tidak benar. 

    Pasalnya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan aplikator malah cenderung merugikan para pengemudi roda empat. 

    “Kebijakan aplikator selama ini justru terkesan membunuh (driver R4). Karena apa, korban ya sudah banyak. Misalnya mobil yang ditarik karena jumlah potongannya yang terlalu besar. Jadi saya lihat aplikator ini tidak menghidupi para pengemudi. Hanya sekadar janji-janji,” ujarnya. 

    Sedangkan, perwakilan driver online roda dua Kemed mengatakan, selama ini dirinya dan rekan-rekan sangat tercekik akibat potongan-potongan dari aplikator yang sangat tinggi, bahkan hingga mencapai 30 persen. 

    “Jadi mengapa ada gerakan potongan 10 persen ini. Bahwa ini adalah gerakan perlawanan kita sekaligus menolak arogansi aplikator yang sangat manipulatif,” kata Kemed. 

    Dia pun menekankan para ojek online siap melakukan perlawanan terhadap aplikator nakal.

    Mewakili rekannya sesama pengemudi ojek online, Kemed menyampaikan terima kasih kepada jajaran Komisi V DPR RI, khususnya Adian Napitupulu yang telah memperjuangkan aspirasi mereka. 

    “Jadi prinsipnya begini, setelah kami mendengarkan pernyataan Bang Adian dan teman-teman di Komisi V yang memperjuangkan potongan aplikator 10 persen. Kami sangat berterima kasih karena abang dan rekan-rekan mau turun ke bawah dan mendengarkan aspirasi kami,” jelas dia. 

    “Kalau 10 persen ini terealisasi tentu ini sangat berpengaruh para penghasilan kita,” sambung Kemed. 

    Menanggapi keluhan tersebut, Adian mengatakan pihaknya akan terus memperjuangkan aspirasi dari para pengemudi roda dua dan empat tersebut. 

    Sampai saat ini, kata Adian, koleganya di Komisi V DPR RI juga mendukung dan turut memperjuangkan potongan 10 persen dari pihak aplikator transportasi online. 

    “Kalau dari pernyataan kan nanti bisa dilihat di videonya kan, berbagai macam praksi tuh. Itu kan pernyataan terbuka mereka. Itulah artinya bahwa, gini loh. Kita punya banyak sekali data yang bisa kita perdebatkan dalam pihak aplikator,” kata Adian.

    “Tapi secara formal nanti kan BAM ya. Gua kan wakil ketua BAM. Wakil pimpinan badan aspirasi masyarakat DPR. Kita nanti akan mengundang perwakilan, kita mau FGD. Seharian tuh. Kita kan hitung lagi segala macam. Baru itu menjadi rumusan kita untuk kita perjuangkan. Nah tahapnya diskusi ini, FGD dan sebagainya,” tandas Sekjen Pena 98 ini.