Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi V DPR

  • Tol Cisumdawu Km 177 Amblas, Jalan Masih Ditutup Sebagian

    Tol Cisumdawu Km 177 Amblas, Jalan Masih Ditutup Sebagian

    Jakarta –

    PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) melaporkan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) KM 177 yang amblas imbas pergerakan tanah pada Sabtu (17/5) lalu hingga kini masih dalam proses perbaikan.

    “Kalau tol yang amblas di KM 177 saat ini memang sedang dalam perbaikan. Dalam kondisi emergency repair,” kata Direktur Utama PT CMNP, Arief Budhy Hardono, saat ditemui wartawan usai RDPU Panja SPM Jalan Tol Komisi V DPR RI, Senin (26/5/2025).

    Arief mengatakan proses perbaikan sendiri sudah berlangsung di hari yang sama saat jalan tol tersebut amblas. Dalam hal ini ia menyebut kerusakan hanya terjadi di satu lajur.

    “Kami sudah lakukan kurang lebih hari yang sama pada saat itu terjadi. Penyebabnya juga kan waktu itu ada gempa yang di daerah situ ya,” paparnya

    Ia sendiri tidak merincikan lebih jauh kapan target perbaikan jalan tol tersebut rampung atau kapan satu ruas yang terdampak dapat dioperasikan kembali. Namun yang pasti proses perbaikan dilakukan sesuai dengan ketetapan Badan Pengatur Jalan Tol (BUJT) Kementerian PU.

    “Langsung kami perbaiki sesuai perintah dari BPJT. Sampai saat ini masih kami lakukan,” terangnya.

    Sebagai informasi, sebelumnya pada Sabtu (24/5) lalu Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) KM 177 dilaporkan mengalami keretakan pada barrier beton dan amblasnya badan jalan. Kerusakan ini disebut imbas pergerakan tanah yang terjadi pada Sabtu (17/5) sekitar pukul 10.00 WIB.

    Keretakan dan amblesnya jalan tol ini tepatnya terjadi di Blok Binong-Bojongtotor, Desa Sirnamulya, Kecamatan Sumedang Utara, Sumedang, Jawa Barat. Kondisi ini membuat sebagian jalur tol terpaksa ditutup dan arus kendaraan dialihkan ke jalur lambat.

    Lihat juga Video: Jembatan Cidadap Amblas, Akses Palabuhanratu-Kiara Dua Putus

    (igo/fdl)

  • Pemerintah Mau Kasih Diskon Tarif Tol Juni-Juli 2025, Ini Kata Operator

    Pemerintah Mau Kasih Diskon Tarif Tol Juni-Juli 2025, Ini Kata Operator

    Jakarta –

    Pemerintah berencana memberikan insentif diskon tarif tol selama periode libur sekolah pada Juni-Juli 2025 mendatang. Diskon tarif tol ini direncanakan menyasar 110 juta pengendara selama periode tersebut.

    Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) Kris Ade Sudiyono mengatakan seluruh kebijakan terkait tarif tol, baik itu besaran tarif yang berlaku saat ini hingga pemberian diskon tarif, seluruhnya ada di tangan pemerintah. Dalam hal ini berada di bawah kewenangan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU.

    “Sebenarnya kebijakan tarif itu kan adanya di pemerintah. Ya, itu menjadi salah satu instrumen kebijakan. Nah, jadi harusnya nanti disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Menurut informasi, kita akan diajak ketemu besok sama Pak Willan (Kepala BPJT). Jadi saya juga belum dapat informasi bocorannya nih,” kata Kris saat ditemui usai RDPU Panja SPM Jalan Tol Komisi V DPR RI, Senin (26/5/2025).

    Meski begitu, sampai saat ini dirinya masih mempertanyakan alasan di balik rencana pemberian diskon tarif tol ini. Sebab selama ini insentif tersebut hanya diberikan pada moment-moment tertentu seperti periode libur Lebaran atau libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) guna mengurai kepadatan di ruas tol.

    “Itu yang harus saya tanya ke pemerintah. Makanya saya bilang, tarif itu adalah instrumen kebijakan. Tentu instrumen itu digunakan sesuai dengan purpose-purpose, kan gitu. Nah, purpose yang terbaru ini saya belum tahu,” terangnya.

    Belum lagi menurut Kris selama periode libur sekolah pada Juni-Juli mendatang biasanya tidak berpotensi menyebabkan kepadatan di ruas-ruas jalan tol seperti periode libur besar lainnya seperti Lebaran. Sehingga pemberian diskon tarif tol pada periode tersebut menjadi tidak relevan.

    “Memangnya potensi libur sekolah traffic akan seperti Lebaran? Kalau libur itu kan panjang. Harusnya tidak terjadi penumpukan ya kan? Kalau Lebaran itu kan dibatasi waktu. Karena besok Lebaran-nya mau tidak mau ini arus mudiknya cuma sampai dua hari ini. Nah, itu yang kita atur,” ungkap Kris.

    “Jadi mohon maaf sekali lagi. Saya harus klarifikasi ke pemerintah apakah motif dan latar belakang memunculkan satu alternatif, inisiatif memberikan insentif diskon tarif tol selama Juni dan Juli ini. Kalau Lebaran kita tahu. Nah, kalau yang sekarang kita tunggu besok,” tegasnya.

    Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa pemerintah akan meluncurkan enam paket insentif ekonomi mulai 5 Juni 2025. Enam insentif tersebut dimaksudkan untuk menjaga daya beli masyarakat pada kuarta II tahun ini.

    Salah satu diskon yang diberikan ialah diskon tarif tol dengan target sekitar 110 juta pengendara dan berlaku pada Juni-Juli 2025. Selain itu ada juga diskon tarif transportasi yang mencakup diskon tiket kereta api, diskon tiket pesawat, serta diskon tarif angkutan laut selama masa libur sekolah.

    Kemudian diskon tarif listrik sebesar 50%; menambah alokasi kartu sembako dan bantuan pangan; pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU); serta terakhir memperpanjang program diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi pekerja di sektor padat karya.

    Tonton juga Video: Jasa Marga Beri Diskon Tarif Tol 20% Arus Balik Lebaran

    (igo/fdl)

  • Gubernur Jateng minta percepatan revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas

    Gubernur Jateng minta percepatan revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas

    Semarang (ANTARA) – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta agar proyek pengerjaan revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dapat selesai dalam tempo satu tahun.

    “Dalam waktu dekat atau satu tahun, (revitalisasi) harus selesai, karena prediksi ke depan nilai ekspor-impor kita akan meningkat, seiring dengan jalannya investasi di proyek strategis nasional (PSN) maupun investasi lainnya,” katanya, di Semarang, Jumat.

    Hal tersebut disampaikannya saat mendampingi rombongan anggota Komisi V DPR RI yang meninjau Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

    Tinjauan tersebut bagian dari langkah percepatan revitalisasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi di Jateng.

    Menurut dia, percepatan tersebut perlu dilakukan agar Jateng dapat meningkatkan daya saing dengan provinsi lain yang memiliki pelabuhan-pelabuhan besar.

    Apalagi, kata dia, beberapa investor telah menyampaikan rencana ke depan, khususnya terkait distribusi barang hasil produksi sehingga dibutuhkan akses ke pelabuhan yang cepat.

    “Pemprov mengucapkan terima kasih dengan adanya kunjungan dari Komisi V DPR RI. Tentu kami mohon kepada beliau untuk mengawal sehingga kerja-kerja ‘teamwork’ akan bersama-sama dilakukan,” kata Luthfi.

    Ia menilai secara umum pengembangan sarana-prasarana di pelabuhan tersebut sudah mencukupi, namun seiring adanya proyek strategis nasional, banyaknya kawasan industri dan bergeliatnya investasi di Jateng maka diperlukan pelabuhan yang representatif, yakni dengan revitalisasi.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPR Desak Usut Tuntas Penyebab Kecelakaan KA Malioboro di Magetan

    DPR Desak Usut Tuntas Penyebab Kecelakaan KA Malioboro di Magetan

    Jakarta (beritajatim.com) – DPR RI mendesak penyelidikan menyeluruh terkait kecelakaan tragis yang melibatkan Kereta Api Malioboro Ekspres dan tujuh sepeda motor di Magetan, Jawa Timur, pada Senin (19/5/2025) lalu. Kecelakaan tersebut menewaskan empat orang dan menyebabkan empat lainnya mengalami luka berat.

    “Kami turut berduka atas meninggalnya empat warga dan luka berat yang dialami lainnya. Penyelidikan harus dilakukan secara tuntas untuk mengetahui secara pasti penyebab kecelakaan dan siapa yang bertanggung jawab atas hilangnya nyawa ini,” tegas Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, Sudjatmiko.

    Dia menekankan pentingnya hasil investigasi agar kejadian serupa tidak terulang. “Hasil penyelidikan sangat penting untuk evaluasi menyeluruh. Jangan sampai sarana dan prasarana yang sudah tersedia tidak dimaksimalkan karena kelalaian manusia. Keselamatan warga harus jadi prioritas,” lanjutnya.

    Diketahui, kecelakaan bermula ketika KA Matarmaja melintas dari timur ke barat. Setelah kereta itu lewat, petugas membuka palang pintu perlintasan. Saat tujuh sepeda motor mulai melintasi rel, dari arah berlawanan datang KA Malioboro Ekspres relasi Purwokerto–Malang yang kemudian menabrak para pengendara.

    “Harus ditelusuri apakah ada unsur kelalaian dari petugas palang perlintasan. Apakah palang dibuka tanpa mengetahui adanya jadwal kereta lain yang akan melintas? Atau karena petugas tidak menerima informasi bahwa KA Malioboro Ekspres akan datang?” ujar Sudjatmiko.

    Untuk mencegah kecelakaan di perlintasan sebidang, Sudjatmiko mendorong PT Kereta Api Indonesia (KAI) memperketat pengawasan dan meningkatkan standar keselamatan. Ia mengapresiasi langkah KAI yang telah menutup 309 perlintasan sebidang sepanjang tahun 2024, namun menilai pengawasan rutin tetap diperlukan.

    “Kami menghargai upaya penutupan perlintasan oleh KAI, namun langkah preventif harus terus dilakukan. Pengawasan berkala dan peningkatan edukasi keselamatan bagi pengguna jalan perlu diperkuat. Faktor keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan transportasi,” katanya. [hen/but]

  • Anggota DPR minta pemerintah perjelas narasi program 3 juta rumah

    Anggota DPR minta pemerintah perjelas narasi program 3 juta rumah

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya meminta pemerintah memperjelas narasi terkait program 3 juta rumah yang dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

    “Kalau dibahasakan tadi roadmap tiga juta rumah dengan berbagai macam yang diupayakan oleh APBN apa, di luar APBN apa, ini perlu disampaikan dengan bahasa sederhana. Jadi, jangan sampai masyarakat mengira tiga juta rumah baru dan bahkan ada yang mengira gratis,” kata Danang dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/5).

    Menurut dia, penyampaian informasi kepada publik terkait program tiga juta rumah masih belum utuh dan berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.

    Untuk itu, dia menilai pemerintah perlu segera menyusun narasi publik yang lebih informatif dan mudah dipahami masyarakat terkait komponen program tersebut, mulai dari pembangunan rumah baru, renovasi, hingga kontribusi dari pihak ketiga.

    “Mohon narasi ini segera dibikinkan kepada publik bahwa pemenuhan program 3 juta rumah ini terdiri dari a, b, c, d, e walaupun mungkin tidak se-detail tadi (peta jalan program), tapi dengan bahasa sederhana,” ujarnya.

    Dia mengaku kerap mendapat pertanyaan dari konstituennya mengenai bentuk nyata dari program tersebut. “Karena warga kami, konstituen kami yang menanyakan itu banyak. Ini kapan? Mana yang dibangun? Mana yang tiga juta rumah itu toh, pak?,” ucapnya.

    Dia mengingatkan agar Kementerian PKP tidak hanya mengedepankan narasi pembangunan 3 juta rumah secara umum, tanpa menjelaskan isi dan bentuk kontribusinya.

    Berdasarkan informasi, lanjut dia, program 3 juta rumah yang digawangi pemerintah itu mencakup berbagai bentuk intervensi, seperti pembangunan rumah baru, renovasi, kontribusi dari pihak ketiga, serta kemudahan proses perizinan bangunan (PBG).

    “Khawatir pada saat kalau umpamanya narasi ini yang selalu dikembangkan terus, tanpa (menjelaskan) 3 juta rumah ternyata terdiri dari membangun, merenov, kemudian ada sumbangan dari pihak ke-3, ada mempermudah proses PBG masuk dalam salah satu program dari tiga juta itu,” tuturnya.

    Dia pun menegaskan kembali pentingnya kejelasan narasi yang disampaikan sejak awal agar masyarakat tidak salah memahami program ini sebagai pembangunan 3 juta unit rumah baru atau bahkan pemberian rumah secara cuma-cuma.

    “Saya minta dari awal untuk disampaikan agar tidak terjadi missed persepsi dari masyarakat seluruh Indonesia raya,” katanya.

    Dia mengaku mengkhawatirkan kesalahpahaman di publik dapat berpotensi menjadi bumerang politik bagi pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto

    “Saya kira perlu disampaikan agar jangan sampai ini menjadi backfire kepada Bapak Presiden pada saat merasa masyarakat ini menerima bahwa tiga juta (rumah) baru, tiga juta (rumah) gratis ternyata seperti ini,” ucap dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenko Polkam dukung upaya penyelesaian masalah ojek daring

    Kemenko Polkam dukung upaya penyelesaian masalah ojek daring

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mendukung penyelesaian masalah yang sedang dihadapi mitra ojek daring dengan memfasilitasi pertemuan antara mitra ojek daring bersama Kementerian Perhubungan.

    Pertemuan tersebut digelar di ruang rapat Menko Polkam di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (20/3).

    “Pertemuan itu adalah hasil kesepakatan dari rapat koordinasi kementerian/lembaga yang dipimpin Wamenko Polkam, yang salah satunya adalah kita mendorong penyelesaian secara komprehensif permasalahan dari ojek online,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polkam Irjen Polisi Asep Jenal Ahmadi dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Asep mengatakan pertemuan itu dihadiri beberapa pejabat, di antaranya Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Pangdam Jaya, Kapolda Metro Jaya, Kantor Staf Kepresidenan, Kantor Komunikasi Pemerintah (PCO), dan Kementerian Ketenagakerjaan.
    Sementara itu, dari pihak mitra ojek daring diwakili 23 orang.

    Asep melanjutkan pertemuan tersebut berjalan dengan lancar dan kondusif. Beberapa keputusan dan kesimpulan rapat pun lahir dari pertemuan antara mitra ojek daring dan pemerintah itu.

    Tidak hanya pertemuan di dalam ruang rapat, Asep juga mengatakan aksi demonstrasi yang berlangsung di luar gedung juga berjalan dengan kondusif dan aman.

    Asep memastikan pihaknya akan terus mendukung jalannya demonstrasi dan diskusi di dalam ruang rapat demi terciptanya keputusan yang menguntungkan bersama.

    “Semuanya bisa kita tindaklanjuti dan kita mendorong, kita monitor langkah-langkah yang bisa menjadi solusi dan penyelesaian yang konstruktif,” kata Asep.

    Dalam demo itu, ada lima tuntutan yang disampaikan mitra ojek daring, yakni Pertama, pemberian sanksi tegas oleh Presiden RI dan Menteri Perhubungan kepada aplikator yang melanggar Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Perhubungan KP Nomor 1001 Tahun 2022.

    Kedua, rapat dengar pendapat gabungan antara Komisi V DPR RI, Kementerian Perhubungan, asosiasi pengemudi, dan aplikator guna membahas persoalan sistem dan regulasi transportasi daring.

    Ketiga, penetapan batas potongan maksimal sebesar 10 persen dari pendapatan mitra pengemudi oleh perusahaan aplikator, menggantikan aturan saat ini yang kerap dilanggar hingga mendekati 50 persen.

    Keempat, revisi sistem tarif penumpang, termasuk penghapusan skema-skema tarif seperti “aceng”, “slot”, “hemat”, dan “prioritas” yang dinilai merugikan pengemudi.

    Kelima, penetapan tarif layanan makanan dan pengiriman barang dengan melibatkan semua pihak: asosiasi pengemudi, regulator, aplikator, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Politik kemarin, DPR soal ojol hingga DPR terima surpres

    Politik kemarin, DPR soal ojol hingga DPR terima surpres

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Selasa (20/5). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

    1. Puan: DPR sedang cari solusi atasi masalah yang dialami ojol

    DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa DPR RI sedang mencari solusi yang terbaik untuk mengatasi permasalahan yang sedang dialami para pengemudi ojek online (ojol), yang hari ini rencananya akan melaksanakan aksi besar-besaran di Jakarta.

    Menurut dia, DPR tengah mencari solusi terbaik yang tidak menyebabkan ada salah satu pihak dirugikan.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. DPR bahas RUU Transportasi Online mulai besok akomodir aspirasi ojol

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa DPR RI akan mulai menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Transportasi Online mulai Rabu (21/5) besok, guna mengakomodasi aspirasi dari berbagai pengemudi ojek online (ojol).

    Dia menyebut keputusan ini diambil setelah DPR melihat dinamika yang terjadi seputar isu transportasi online. Rencananya, kata dia, RUU Transportasi Online akan dibahas di Komisi V DPR.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Bimo Wijayanto jabat Dirjen Pajak, tunggu jadwal dilantik Menkeu

    Bimo Wijayanto menyatakan dirinya akan menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak di Kementerian Keuangan, dan tengah menantikan jadwal pelantikan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Hal itu disampaikan Bimo setelah dirinya dan Sekretaris Utama BIN Letjen TNI Djaka Budi Utama menghadap Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. PCO: Pesawat kepresidenan berdesain baru jadi cadangan pesawat pribadi

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan bahwa pesawat Kepresidenan A-001 yang memiliki desain baru berfungsi sebagai cadangan dari pesawat pribadi yang masih digunakan Presiden Prabowo Subianto hingga saat ini.

    Hasan mengatakan bahwa Presiden Prabowo masih menggunakan pesawat pribadinya untuk kunjungan resmi dan kenegaraan dengan nomor pesawat PK-GRD. Pesawat tersebut digunakan sejak Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan era Kabinet Indonesia Maju.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. DPR terima surpres calon duta besar LBBP dari Presiden Prabowo

    DPR RI menerima surat presiden (surpres) terkait calon duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) dalam Rapat Paripurna Ke-18 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    “Sidang dewan yang kami hormati, perlu kami beritahukan bahwa Pimpinan Dewan telah menerima surat-surat dari Presiden RI, yaitu Nomor R-1/RP/2024 tanggal 19 Mei, hal permohonan pertimbangan pencalonan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh negara sahabat Republik Indonesia,” kata Ketua DPR Puan Maharani yang memimpin jalannya rapat tersebut.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ribuan Driver Ojol Demo Besar, Puan Maharani Janji DPR Turun Tangan Cari Solusi

    Ribuan Driver Ojol Demo Besar, Puan Maharani Janji DPR Turun Tangan Cari Solusi

    Jakarta (beritajatim.com) – Ribuan pengemudi ojek online (ojol) dari berbagai daerah menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran menuntut keadilan dalam potongan tarif aplikasi yang dinilai terlalu tinggi. Para driver mendesak agar potongan dari perusahaan aplikasi tidak melebihi 10 persen dari pendapatan mereka.

    Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan bahwa DPR telah menindaklanjuti tuntutan para driver ojol melalui beberapa komisi terkait.

    “Dan kita tentu saja akan menindaklanjuti apa yang menjadi keinginan dari kedua belah pihak. Jadi dari Komisi V, dari Komisi IX bahkan Komisi I juga menindaklanjuti hal tersebut,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5/2025).

    Puan menambahkan, Komisi V DPR yang membidangi transportasi, Komisi IX yang membahas soal ketenagakerjaan, serta Komisi I yang mengawasi sektor komunikasi dan informatika telah mulai bekerja untuk mencari solusi terbaik.

    “Jadi apa yang terbaik buat kedua belah pihak, kita akan menindaklanjuti sehingga ada win-win solution,” sambungnya.

    Ia juga menegaskan bahwa DPR terus memfasilitasi komunikasi antara driver ojol dan perusahaan aplikasi agar tidak ada pihak yang dirugikan.

    “Dari komisi yang ada di DPR kita sedang mencari win-win solution yang terbaik bahwa bagaimana jangan sampai kemudian ada pihak yang dirugikan lah,” kata mantan Menteri Koordinator PMK itu.

    Sebelumnya, ribuan driver ojol turun ke jalan dalam aksi damai di sejumlah titik strategis seperti Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Istana Merdeka, Gedung DPR RI, dan kantor pusat perusahaan aplikasi transportasi daring.

    Selama aksi berlangsung, para driver menyatakan akan menolak semua bentuk pesanan dengan mematikan aplikasi. Asosiasi Ojol Garda Indonesia bahkan mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pemesanan sementara waktu.

    Dalam tuntutannya, para pengemudi meminta pemerintah menindak tegas perusahaan aplikasi yang dianggap melanggar regulasi. Mereka merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) PM Nomor 12 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) KP Nomor 1001 Tahun 2022 sebagai dasar hukum yang harus ditegakkan. [hen/ian]

  • DPR bahas RUU Transportasi Online mulai besok akomodir aspirasi ojol

    DPR bahas RUU Transportasi Online mulai besok akomodir aspirasi ojol

    “Dengan berbagai pertimbangan yang terjadi serta masukan dari pihak-pihak terkait termasuk Ojol, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berencana membuat Rancangan Undang-Undang Transportasi Online,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa DPR RI akan mulai menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Transportasi Online mulai Rabu (21/5) besok, guna mengakomodir aspirasi dari berbagai pengemudi ojek online (ojol).

    Dia menyebut keputusan ini diambil setelah DPR melihat dinamika yang terjadi seputar isu transportasi online. Rencananya, kata dia, RUU Transportasi Online akan dibahas di Komisi V DPR.

    “Dengan berbagai pertimbangan yang terjadi serta masukan dari pihak-pihak terkait termasuk Ojol, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berencana membuat Rancangan Undang-Undang Transportasi Online,” kata Dasco, Selasa.

    Dia mengatakan Komisi V DPR langsung merencanakan rapat bersama perwakilan transportasi online besok. Rapat itu, kata dia, diharapkan dapat mematangkan naskah akademik hingga masukan-masukan dari masyarakat.

    “Akan menerima perwakilan-perwakilan dari transportasi online atau ojek online yang akan memberikan aspirasinya kepada DPR RI,” kata Dasco.

    Dia berharap Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan digelar Komisi V DPR RI dengan pengemudi ojol tersebut akan memberi masukan yang komprehensif untuk penyusunan RUU tersebut.

    Menurut dia, pembuatan naskah akademik serta pasal-pasal yang akan dibuat dalam RUU Transportasi Online itu harus sesuai harapan semua pihak.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR harap AS dukung Palestina secara objektif dari sisi kemanusiaan

    DPR harap AS dukung Palestina secara objektif dari sisi kemanusiaan

    Indonesia tidak bisa serta-merta menilai motif atau dampaknya secara langsung.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh berharap Amerika Serikat (AS) mendukung Palestina secara objektif dengan memperhatikan dari sisi kemanusiaan.

    Menurut dia, sikap tegas AS dibutuh untuk merespons krisis yang menyebabkan jatuhnya ribuan korban sipil, termasuk anak-anak dan perempuan.

    “Banyak korban yang berjatuhan, baik anak kecil maupun wanita. Dan Amerika bisa melihat ini dengan cukup objektif, bagaimanapun caranya,” kata Muhammad Husein Fadlulloh saat Konferensi Ke-19 Persatuan Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) atau PUIC di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Husein menyampaikan hal itu ketika merespons isu Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memutus hubungan langsung dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

    Ia menyatakan bahwa keputusan internal antara tokoh politik dari dua negara tersebut adalah urusan masing-masing negara. Dalam hal ini, Indonesia tidak bisa serta-merta menilai motif atau dampaknya secara langsung.

    “Ya, kalau itu, biarkan negara masing-masing saja, ya. Kita tidak bisa banyak berkomentar apakah itu keputusan bisa dianggap strategi ataupun nanti ke depan ada udang di balik batu, kita tidak tahu,” kata Husein.

    Adapun penyelenggaraan Konferensi Uni Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) Ke-19 digelar di DPR RI, Jakarta, Senin, dimulai dengan sidang pembahasan komitmen dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.

    Sidang komite eksekutif terkait dengan pembahasan itu dipimpin oleh Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera. Sidang tersebut dihadiri langsung oleh delegasi parlemen berbagai negara di ruangan Komisi V DPR RI.

    Selain membahas isu Palestina, konferensi itu menekankan pentingnya tata kelola yang baik dan institusi yang kuat sebagai kunci ketahanan umat Islam menghadapi tantangan global seperti prinsip keadilan, amanah, dan akuntabilitas yang diajarkan dalam Islam harus menjadi landasan dalam memperkuat demokrasi dan kerja sama antarparlemen negara-negara muslim.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025