Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi V DPR

  • Menhub Pastikan 35.000 Lebih Armada Transportasi Siap Layani Masyarakat Selama Nataru 2025/2026

    Menhub Pastikan 35.000 Lebih Armada Transportasi Siap Layani Masyarakat Selama Nataru 2025/2026

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memaparkan kesiapan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung penyelenggaraan Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026). Dudy mengungkapkan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI, Senin (8/12/2025), di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta.

    Dudy mengatakan, ada 35.497 armada transportasi yang siap melayani masyarakat selama masa Nataru, baik moda angkutan darat, laut, udara, maupun kereta api.

    “Pemerintah telah memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi selama masa Nataru 2025/2026. 35.000 lebih moda transportasi baik di darat, laut, udara dan kereta api siap melayani perjalanan masyarakat,” ujar Dudy.

    Adapun kesiapan sarana dan prasarana transportasi pendukung Nataru 2025/2026, yakni
    – Transportasi Darat: 31.433 unit bus dan 117 terminal;
    – Transportasi Laut: 704 kapal, 69 kapal patroli dan navigasi
    – Transportasi Kereta Api: 2.670 kereta api, dan jaringan jalur perkeretaapian di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi;
    – Transportasi Udara: 368 unit pesawat dan 257 bandara;
    – Transportasi Penyeberangan: 253 kapal penyeberangan, prasarana 15 lintas penyeberangan, 29 pelabuhan penyeberangan, 72 unit dermaga (52 dermaga movable bridge dan 20 plengsengan). Pada layanan penyeberangan, penguatan armada dilakukan khususnya di lintasan padat seperti Merak–Bakauheni dan Ketapang–Gilimanuk.

    “Jumlah pengecekan ini masih akan terus bertambah seiring berjalannya waktu, sampai dengan mendekati hari pelaksanaan Posko Nataru 2025/2026,” kata Menhub.

    Menurut Dudy, Kementerian Perhubungan telah menerbitkan setidaknya 13 landasan kebijakan sebagai landasan operasional selama masa Nataru 2025/2026, termasuk pembatasan angkutan barang, e-ticketing kapal penumpang, diskon tarif kebandarudaraan dan layanan operasional bandara, pembentukan Posko Perkeretaapian, serta SKB stimulus untuk BUMN sektor transportasi. Adapun kebijakan diskon angkutan Nataru 2025/2026 yang disiapkan untuk mendukung pemerataan arus perjalanan, antara lain Diskon 30% Kereta Api Non-PSO dan Angkutan Motis, Diskon tarif kapal PELNI 20% dan tiket gratis untuk 17,239 penumpang, Diskon tarif jasa kepelabuhanan penyeberangan, Diskon tarif pesawat 13-14% dan dukungan jam operasional bandara 24 jam, serta diskon tarif tol pada sejumlah ruas dengan jadwal penerapan yang akan disepakati bersama.

    Menhub juga menyebut, daerah destinasi pariwisata masih menjadi pilihan utama masyarakat dalam melakukan perjalanan pada masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Berdasarkan hasil survei potensi pergerakan yang diselenggarakan Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kemenhub, Kota Yogyakarta menjadi destinasi perjalanan favorit nasional dengan proyeksi 5,15 juta pergerakan. Menyusul daerah lain yakni Kabupaten Bandung, Kabupaten Malang, Kabupaten Bogor, dan Kota Denpasar.

    “Kelima daerah ini merupakan pusat wisata budaya, alam, dan rekreasi keluarga yang diprediksi menjadi magnet utama mobilitas masyarakat saat libur akhir tahun,” kata Dudy.

    Dari survei ini didapatkan bahwa minat berwisata dan berkegiatan bersama keluarga menjadi pendorong utama orientasi perjalanan Nataru 2025/2026. Tentunya juga seiring momentum libur panjang sekolah dan perayaan Natal serta Tahun Baru.

    Selain destinasi kota, data juga memperlihatkan dominasi perjalanan menuju provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Jawa Tengah diprediksi menjadi provinsi tujuan terbesar dengan 20,23 juta pergerakan, diikuti Jawa Timur sebanyak 16,83 juta dan Jawa Barat sebanyak 16,61 juta. Di luar Jawa, daerah seperti Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Lampung juga mengalami peningkatan signifikan minat perjalanan.

    Dari sisi keberangkatan, Jakarta Timur menjadi asal perjalanan terbesar, disusul Kabupaten Bekasi dan Kota Makassar. Secara total, 119,5 juta masyarakat Indonesia (42,01%) diprediksi akan bepergian pada periode Nataru tahun ini.

    Preferensi moda transportasi masyarakat pun menunjukkan mobil pribadi menjadi pilihan utama (42,78% atau 51,12 juta orang), disusul sepeda motor, bus, mobil sewa, travel, moda udara, dan kereta api. Dominasi moda darat ini berdampak pada meningkatnya tekanan pada simpul-simpul transportasi dan ruas jalan utama. Potensi kepadatan diperkirakan terjadi di sejumlah ruas tol, seperti Jakarta–Cikampek, Jakarta–Bogor–Ciawi, Semarang–Solo, serta Cikampek–Palimanan, sehingga penyesuaian rekayasa lalu lintas akan diterapkan pada titik-titik rawan.

    Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada Rabu, 24 Desember 2025 dengan 17,18 juta perjalanan, sedangkan puncak arus balik diprediksi jatuh pada Jumat, 2 Januari 2026 dengan 20,81 juta perjalanan.

    “Tanggal puncak ini menjadi dasar pengaturan operasional terminal, stasiun, bandara, dan pelabuhan,” ucap Menhub.

    Menghadapi potensi cuaca ekstrem, Menhub menekankan pentingnya mitigasi lintas sektor. Risiko cuaca ekstrem seperti curah hujan tinggi dapat memengaruhi transportasi udara, laut, dan darat.

    “Karena itu, koordinasi dengan BMKG dan Basarnas dilakukan secara real time, termasuk kesiapan personel dan peralatan pada titik rawan bencana,” jelas Menhub.

    Kesiapsiagaan juga diterapkan melalui penyiagaan kapal navigasi dan kapal patroli, optimalisasi jam operasional bandara, penguatan pengawasan moda kereta api melalui DAPSUS (Daerah Pantauan Khusus), penyediaan AMUS (Alat Material Untuk Siaga), serta penambahan petugas di perlintasan sebidang. Selain itu, fenomena lokal seperti pasar tumpah, lokasi wisata padat, dan perlintasan rawan akan dikelola melalui koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan seluruh UPT.

    Turut hadir dalam kesempatan ini Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Kepala BNPP (Basarnas) Mohammad Syafii serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kemenhub.

  • Legislator PDIP Usul Anggaran MBG Tak Terserap Dialihkan ke Bencana Sumatera

    Legislator PDIP Usul Anggaran MBG Tak Terserap Dialihkan ke Bencana Sumatera

    JAKARTA – Ketua Komisi V DPR dari Fraksi PDIP, Lasarus mengusulkan agar pemerintah mengalihkan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak terserap untuk dana bantuan korban bencana Sumatera. Langkah ini diperlukan untuk mempercepat penanganan pascabencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.  

    “Kalau mau, masih ada dana di mana, maka saya pernah ngomong kemarin, udah keluarin tuh duit yang ada di BI. Kemudian mungkin ada yang di MBG yang tidak terserap sampai tanggal segini, misalnya masih ada sisa berapa ratus miliar misalnya MBG yang belum terserap. Atau masih berapa triliun yang belum terserap misalnya. Ya sudah, semua alokasikan ke lokasi bencana,” ujar Lasarus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Desember. 

    Lasarus menilai bantuan pemerintah sebesar Rp4 miliar per kabupaten, dan Rp20 miliar per provinsi terlalu sedikit. Pasalnya, banyak daerah terisolir lantaran akses utamanya terputus, belum lagi banyak pemotongan anggaran untuk daerah.  

    “Saya rasa pemerintah hari ini harus memberi kekuatan kepada daerah. Presiden kan kemarin saya dapat informasi membantu Rp4 miliar per kabupaten. Rp4 miliar per kabupaten itu nggak ada apa-apanya deh, kalau untuk lapangan,” tegas Lasarus. 

    “Iya kan? Kita bikin satu bog aja, untuk sungai, itu bisa Rp4 miliar. Iya kan? Ini ada berapa banyak jembatan yang putus, jalan yang hancur, rumah yang rusak. Terus fiskal daerah kan kita tau semua, DAK dipotong, DAU dipotong, saya ngomong apa adanya ini,” lanjut legislator PDIP dapil Kalimantan Barat itu. 

    Lasarus mengungkapkan, dirinya mendapat informasi dari Menteri PU bahwa pemulihan Kota Padang  butuh anggaran Rp13 triliun. Sehingga menurutnya, anggaran Rp4 miliar masih jauh untuk pemulihan. 

    “Rp13 triliun hanya untuk Sumatera Barat, belum Aceh lebih parah lho. Aceh itu lebih parah dari Sumatera Barat. Kemudian juga Sumatera Utara itu juga beda-beda tipis sama Aceh. Ini pasti butuh rekonstruksi lebih besar,” ungkapnya.

    Oleh karena itu, Lasarus menyatakan, Komisi V DPR akan langsung meninjau lokasi pada 10 Desember mendatang. “Supaya saya ada feel lah ya, seperti apa sih sebetulnya yang harus kita mitigasi dari sisi kami DPR memberi dukungan kepada pemerintah,” pungkasnya.

  • Mudik Nataru, Komisi V DPR Minta Potensi Cuaca Ekstrem Diwaspadai

    Mudik Nataru, Komisi V DPR Minta Potensi Cuaca Ekstrem Diwaspadai

    Jakarta –

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memprediksi puncak perjalanan libur Natal dan tahun baru (Nataru) akan terjadi pada 24 Desember 2025 dan arus balik terjadi pada 2 Januari 2026. Wakil Ketua (Waka) Komisi V DPR RI Syaiful Huda mengingatkan pemerintah antisipasi cuaca ekstrem.

    “Kami mendesak kepada pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan untuk lebih detail dalam menyiapkan strategi mudik pada masa Natal dan tahun baru ini. Cuaca ekstrem menjadi tantagan tersendiri karena sewaktu-waktu bisa memicu bencana hidrometerologis mulai dari banjir bandang, tanah longsor, hingga puting beliung,” ujar Huda kepada wartawan, Selasa (9/12/2025).

    “Situasi ini harus diantisipasi agar tidak menjadi kendala dalam proses mudik Nataru baik yang menggunakan moda transportasi darat, laut, maupun udara,” katanya.

    Selain itu, perlu juga diantisipasi kemacetan di jalur prioritas seperti rute tol Cipali, Semarang-Solo, hingga Ngawi-Surabaya. Huda menambahkan harus ada rekayasa lalu lintas mulai dari one way, contra flow, hingga ganjil-genap.

    “Saat ini jaringan jalan tol telah sampai hingga Banyuwangi. Poros Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi (Probowangi) sebagai puzzle terakhir tol trans Jawa telah tersambung dan bisa digunakan secara fungsional. Jaringan tol di wilayah Sumatera yang telah berfungsi juga semakin panjang. Ini harus menjadi pertimbangan dalam penetapan strategi mudik Nataru tahun ini,” ucap Huda.

    Kesiapan Transportasi Umum Disorot

    Diketahui, Menhub Dudy mengatakan transportasi terbanyak yang dipilih masyarakat untuk melakukan perjalanan libur Natal dan tahun baru ialah mobil pribadi, dengan total 51,12 juta orang. Bagi Huda, hal ini menunjukkan ketidakmampuan Pemerintah dalam menyiapkan transportasi umum.

    “Kami menilai penggunaan kendaraan pribadi sebagai moda transportasi utama bagi pemudik Natal dan Tahun Baru bisa jadi cerminan ketidakmampuan pemerintah dalam menyiapkan moda transportasi umum yang nyaman, aman, dan terjangkau bagi masyarakat. Sudah menjadi rahasia umum jika setiap terjadi mobilitas besar di masyarakat pemerintah selalu keteteran dalam menyiapkan moda transportasi umum yang nyaman, aman, dan terjangkau bagi masyarakat,” tambahnya.

    Menurutnya, persoalan klasik yang sering terjadi di kala mudik Nataru atau mudik Lebaran di antaranya ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan moda transportasi umum di rute-rute kunci. Masalah selanjutnya yakni belum terintegrasinya jaringan antar moda yang menjangkau rute akhir pemudik. Akibatnya kesulitan untuk bisa sampai tujuan tepat waktu.

    “(Masalah) Ketiga ketidakpastian jadwal, informasi, dan kanal penjualan tiket moda transportasi umum. Keempat masih banyaknya pelanggaran kru moda transportasi umum yang mengabaikan aturan keselamatan karena dikejar setoran. Situasi ini membuat masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi alih-alih memilih transportasi umum,” sambung Huda.

    Prediksi Puncak Libur Nataru

    Sebelumnya diberitakan, puncak jam keberangkatan pada 24 Desember 2025, berdasarkan hasil survei yang dilakukan Kemenhub, bersama Komdigi, dan BPS, rata-rata masyarakat akan berangkat pada rentang waktu 07.00 sampai 09.59. Hal yang sama terjadi pada jam keberangkatan pada arus balik.

    “Sehingga kecenderungan pemilihan jam keberangkatan dan kepulangan akan menjadi dasar pengaturan operasional terminal, stasiun, bandara, pelabuhan, dan jam-jam puncak,” ujar Dudy.

    Lebih lanjut, menurut dia, transportasi terbanyak yang dipilih masyarakat untuk melakukan perjalanan ialah mobil pribadi. Total, 51,12 juta orang diperkirakan akan menggunakan mobil pribadinya dalam perjalanan Natal dan tahun baru.

    “Moda transportasi yang banyak dipilih masyarakat, dengan 51,12 juta orang atau 42,78% dari total responden memilih menggunakan mobil pribadi, diikuti sepeda motor, bus, mobil sewa, travel, serta moda udara dan kereta api,” ujarnya.

    “Preferensi masyarakat terhadap kendaraan pribadi, menunjukkan perlunya manajemen lalin yang intensif, khususnya pada ruas tol dan akses pada simpul transportasi,” lanjut dia.

    Halaman 2 dari 3

    (isa/jbr)

  • BMKG Petakan Wilayah Rawan Banjir Rob Desember Ini, Berikut Rinciannya

    BMKG Petakan Wilayah Rawan Banjir Rob Desember Ini, Berikut Rinciannya

    BMKG Petakan Wilayah Rawan Banjir Rob Desember Ini, Berikut Rinciannya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memetakan potensi banjir rob yang dapat terjadi sepanjang Desember 2025, terutama selama periode libur Natal dan Tahun Baru.
    Kepala
    BMKG

    Teuku Faisal Fathani
    menjelaskan,
    banjir rob
    tersebut berkaitan dengan fenomena fase Perigee dan Bulan Purnama yang terjadi pada 4
    Desember 2025
    , serta fase Bulan Baru pada 20 Desember 2025.
    “Ini memicu kenaikan muka air laut yang dapat menyebabkan banjir rob, beberapa sudah diberitakan terjadi di Utara Jakarta,” ujar Faisal dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Senin (8/12/2025).
    Faisal memaparkan, periode potensi banjir rob sebetulnya sudah dimulai sejak akhir November.
    Pada 29 November hingga 3 Desember, rob tercatat telah terjadi di sejumlah wilayah pesisir.
    “Ini adalah periodenya pada tanggal 29 November hingga 3 Desember, ini terjadi di pesisir Sumatera bagian Timur Selatan, Kalimantan bagian Barat Selatan, dan Pantura Jawa,” jelas Faisal.
    Berdasarkan hasil pemantauan BMKG, wilayah terdampak banjir rob diprediksi semakin luas pada awal hingga pertengahan Desember 2025.
    “Pada 2 sampai 10 Desember juga meluas ke pesisir Sumatera, pesisir Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi Utara, dan sebagian Maluku,” kata Faisal.
    Tak hanya itu, Faisal juga mengungkap bahwa rentang ancaman banjir rob akan terus berlanjut dan masih perlu diwaspadai di sejumlah daerah pesisir.
    “Pada 5 sampai 15 Desember ini juga masih terjadi terutama di Banten, Jakarta, pesisir Utara Timur Jawa, serta beberapa wilayah di Kepulauan Riau dan Kalimantan,” jelas Faisal.
    Dia menambahkan, wilayah di Pantura juga belum terbebas dari risiko tersebut.
    “Selanjutnya 6 sampai 12 Desember juga terjadi di Pantai Utara Jakarta, Banten, dan Pantura Jawa Barat,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kementerian PU: 1.666 Titik Kerusakan Akibat Bencana di Aceh, Sumbar, Sumut

    Kementerian PU: 1.666 Titik Kerusakan Akibat Bencana di Aceh, Sumbar, Sumut

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkapkan ada sebanyak 1.666 titik kerusakan akibat bencana yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara.

    Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengatakan, kerusakan tersebut meliputi titik longsor, titik banjir tanggul kritis, hingga titik banjir tanggul jebol.

    “Infrastruktur bina marga yang mengalami kerusakan akibat bencana ini ada 72 ruas jalan nasional sepanjang 2.058 kilometer dan 31 jembatan nasional sepanjang 2.537 meter,” ujar Diana saat Rapat Koordinasi dengan Komisi V DPR RI pada Senin (8/12/2025).

    Lebih lanjut dia mengatakan, identifikasi lokasi terdampak bencana di tiga provinsi Sumatra tercatat total 1.666 titik kerusakan. Secara terperinci, di Aceh tercatat 477 titik, didominasi banjir tanggul kritis 143 titik, longsor 46 titik, dan banjir tanggul jebol 36 titik.

    Kemudian, di Sumatra Utara terdapat 275 titik kerusakan, terutama longsor 113 titik, jalan tergenang 17 titik, serta jalan putus 13 titik.

    “Sedangkan di Sumatra Barat ini terdapat 914 titik kerusakan didominasi longsor 203 titik, banjir 119 titik, dan jembatan tergerus ini ada 56 titik,” jelasnya.

    Diana menjelaskan, di Aceh, ruas jalan yang masih terputus meliputi Meureudu–batas Pidie Jaya, Bireuen–batas Aceh Utara, Bireuen–Bener Meriah–Aceh Tengah, serta Gayo Lues–Aceh Tenggara.

    Di Sumatra Utara, jalur yang belum tersambung antara lain Tarutung–Sibolga, Tarutung–Sipirok, dan Sibolga–Batang Toru–Singkuang. Sementara di Sumatra Barat, ruas Sicincin–batas Kota Padang Panjang juga masih putus.

    Adapun, Kementerian PU dengan lembaga lainnya tengah berupaya untuk melakukan penanganan tanggap darurat di tengah kerusakan yang timbul akibat bencana di tiga provinsi tersebut.

    “Kementerian PU bersama dengan stakeholder terkait ini sedang melakukan penanganan tanggap darurat konektivitas jalan nasional. Di Provinsi Aceh sudah tertangani 48,34%, Sumatra Utara 76,44%, sedangkan Sumatra Barat 31,47%,” pungkasnya.

  • Legislator PDIP Desak Penetapan Status Bencana Nasional Aceh-Sumatera: Apa Lagi yang Ditunggu?

    Legislator PDIP Desak Penetapan Status Bencana Nasional Aceh-Sumatera: Apa Lagi yang Ditunggu?

    JAKARTA- Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP Irine Yusiana Roba Putri, mendesak pemerintah segera mengklasifikasikan bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional. Ia menilai, pemerintah lamban menangani situasi bencana ini. 

    Padahal, menurut Irine, jumlah korban, kondisi pengungsian, serta kerusakan infrastruktur sudah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan dan tidak bisa lagi ditangani hanya oleh pemerintah daerah.

    “Sudah 918 korban jiwa, 582,540 mengungsi, 260 fasilitas umum terdampak, 40 jembatan dan 70 ruas jalanan rusak berat, saya rasa tepat jika Pemerintah menetapkan status bencana nasional pada bencana yang terjadi di Sumatera. Apalagi yang ditunggu?,” ujar Irine, Sabtu, 6 Desember. 

    Irine mengatakan, kondisi para pengungsi sudah semakin sulit akibat fasilitas penampungan yang kurang memadai, terutama dalam penyediaan logistik dan kebutuhan dasar.

    “Sudah ada lebih dari 500 ribu orang yang mengungsi dan puluhan ribu keluarga kehilangan tempat tinggal. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak lokasi-lokasi pengungsian yang minim logistik serta akses air bersih dan layanan medis yang terbatas” katanya.

    Menurut Irine, penetapan status bencana nasional memberikan manfaat signifikan, terutama dalam percepatan penyaluran bantuan oleh pemerintah pusat. Dengan status tersebut, dukungan anggaran dan proses pemulihan dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi.

    “Salah satu manfaat utama adalah pemerintah pusat dapat memprioritaskan bantuan. Saat status darurat nasional ditetapkan, alokasi anggaran bisa dilakukan secara cepat untuk menyalurkan bantuan, memperbaiki infrastruktur, dan mendukung pemulihan ekonomi masyarakat terdampak,” terang Irine.

    “Dalam artian, ketika Pemerintah pusat turun tangan, proses bantuan bisa lebih cepat dan menyeluruh,” sambung Legislator PDIP dari Dapil Maluku Utara itu.

    Irine juga menekankan pentingnya kebutuhan tambahan tenaga dan sumber daya manusia untuk mempercepat penanganan di wilayah terdampak.

    “Selain itu, status darurat mempermudah koordinasi bantuan di lapangan. Pemerintah pusat bisa menurunkan personel mulai dari relawan, polisi hingga aparat militer untuk memastikan bantuan sampai ke wilayah yang sulit dijangkau” ucap Irine.

    Irine menilai hal ini penting mengingat situasi di lapangan menunjukkan betapa terbatasnya peralatan, logistik, dan dana tanggap darurat yang dimiliki daerah. Karena itu, intervensi Pemerintah pusat dianggap sangat mendesak.

    “Berdasarkan kondisi yang ada di lapangan saat ini di mana alat berat, logistik dan SDM yang sangat terbatas dan juga berbagai daerah tidak memiliki dana tanggap darurat, membutuhkan dukungan dan kendali dari pusat,” ungkapnya.

    Karena itu, Irine menilai, Pemerintah Daerah membutuhkan dukungan pusat untuk penanganan, koordinasi, dan pemulihan bencana banjir ini.

    Lebih lanjut, Irine menegaskan bahwa penetapan status bencana nasional bukan sekadar formalitas, tetapi langkah penting untuk memastikan percepatan bantuan dan pemulihan bagi masyarakat terdampak.

    “Ini bukan hanya sekedar status, melainkan soal akses para korban terhadap bantuan, kecepatan evakuasi daerah yang terdampak dan kepastian pemulihan. Sehingga saya berharap pemerintah segera menetapkan status bencana nasional pada bencana yang terjadi di Aceh dan Sumatera,” pungkasnya.

  • Jika Terbukti Ada Penerbangan Gelap, Bandara IMIP Harus Ditutup!

    Jika Terbukti Ada Penerbangan Gelap, Bandara IMIP Harus Ditutup!

    GELORA.CO -Komisi V DPR RI mengirimkan sinyal bahaya ke kawasan industri strategis Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Parlemen mengancam akan mengambil tindakan ekstrem: penutupan permanen bandara khusus IMIP jika terbukti sekali saja melakukan operasi penerbangan internasional secara ilegal.

    Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan bahwa operasional penerbangan dari dan ke luar negeri tanpa pengawasan resmi Bea Cukai dan Imigrasi adalah pelanggaran berat terhadap kedaulatan otoritas kebandarudaraan nasional.

    “Kalau satu kali saja kami temukan dia pernah melakukan penerbangan internasional, dari luar langsung mendarat di IMIP… kita minta bandara itu ditutup,” tegas Lasarus kepada wartawan di Bandung, Jawa Barat, pada Sabtu, 6 Desember 2025.

    Saat ini, Komisi V DPR sedang fokus mengumpulkan data dan memverifikasi dugaan adanya pelanggaran ini. Lasarus mengakui pihaknya belum mengantongi bukti lengkap, namun proses penyelidikan terus berjalan.

    Jika Komisi V menemukan banyak data valid tentang penerbangan gelap, tetapi pihak pengelola IMIP tetap menyangkal, Lasarus menyebut opsi pembentukan Panitia Kerja (Panja) akan segera dipertimbangkan.

    “Kami belum punya datanya, kami butuh informasi dulu, kita akan cek ya. Sejauh mana, kami masih melihat apakah perlu kami bentuk panja khusus untuk ini, nanti kami lihat,” kata Legislator PDIP ini.

    Meskipun ancaman penutupan sangat tegas, Lasarus menekankan bahwa Komisi V tetap berhati-hati. Pasalnya, IMIP adalah bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memiliki aturan dan ketentuan khusus.

    “Ini kan proyek strategis nasional. Jangan sampai seolah-olah seluruh proses yang kita lakukan itu nanti sekedar untuk mempersulit saja. Padahal di aturan ketentuan kita, ada Keppres terkait dengan proyek strategis nasional, sudah ada aturannya. Selama mengacu kepada itu, enggak masalah,” demikian Lasarus. 

  • Jika Terbukti Ada Penerbangan Gelap, Bandara IMIP Harus Ditutup!

    Jika Terbukti Ada Penerbangan Gelap, Bandara IMIP Harus Ditutup!

    GELORA.CO -Komisi V DPR RI mengirimkan sinyal bahaya ke kawasan industri strategis Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Parlemen mengancam akan mengambil tindakan ekstrem: penutupan permanen bandara khusus IMIP jika terbukti sekali saja melakukan operasi penerbangan internasional secara ilegal.

    Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan bahwa operasional penerbangan dari dan ke luar negeri tanpa pengawasan resmi Bea Cukai dan Imigrasi adalah pelanggaran berat terhadap kedaulatan otoritas kebandarudaraan nasional.

    “Kalau satu kali saja kami temukan dia pernah melakukan penerbangan internasional, dari luar langsung mendarat di IMIP… kita minta bandara itu ditutup,” tegas Lasarus kepada wartawan di Bandung, Jawa Barat, pada Sabtu, 6 Desember 2025.

    Saat ini, Komisi V DPR sedang fokus mengumpulkan data dan memverifikasi dugaan adanya pelanggaran ini. Lasarus mengakui pihaknya belum mengantongi bukti lengkap, namun proses penyelidikan terus berjalan.

    Jika Komisi V menemukan banyak data valid tentang penerbangan gelap, tetapi pihak pengelola IMIP tetap menyangkal, Lasarus menyebut opsi pembentukan Panitia Kerja (Panja) akan segera dipertimbangkan.

    “Kami belum punya datanya, kami butuh informasi dulu, kita akan cek ya. Sejauh mana, kami masih melihat apakah perlu kami bentuk panja khusus untuk ini, nanti kami lihat,” kata Legislator PDIP ini.

    Meskipun ancaman penutupan sangat tegas, Lasarus menekankan bahwa Komisi V tetap berhati-hati. Pasalnya, IMIP adalah bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memiliki aturan dan ketentuan khusus.

    “Ini kan proyek strategis nasional. Jangan sampai seolah-olah seluruh proses yang kita lakukan itu nanti sekedar untuk mempersulit saja. Padahal di aturan ketentuan kita, ada Keppres terkait dengan proyek strategis nasional, sudah ada aturannya. Selama mengacu kepada itu, enggak masalah,” demikian Lasarus. 

  • Dugaan Pelanggaran di IMIP – Gaji TKA Pakai Mata Uang China, DPR: Tidak Boleh Ada Negara dalam Negara!

    Dugaan Pelanggaran di IMIP – Gaji TKA Pakai Mata Uang China, DPR: Tidak Boleh Ada Negara dalam Negara!

    GELORA.CO – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan pihaknya akan menelusuri sejumlah dugaan pelanggaran terkait aktivitas di kawasan Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah. Dugaan tersebut mulai dari rekrutmen karyawan dengan pembayaran gaji menggunakan mata uang yuan, hingga potensi masuknya aktivitas ilegal melalui pelabuhan di kawasan tersebut.

    Lasarus menyampaikan Komisi V sejatinya telah menjadwalkan kunjungan ke lokasi. Namun karena agenda yang padat, kunjungan tersebut akan dilakukan setelah seluruh rangkaian kegiatan yang telah terjadwal terselesaikan.

    “Ya, kami akan ke sana ya, nanti. Karena jadwal sudah padat, sudah penuh. Terkait keamanan, sebenarnya instrumen kita sudah lengkap ada bea cukai, imigrasi, kepolisian, angkatan laut, hingga Bakamla. Jadi tidak boleh ada yang namanya negara dalam negara,” ujar Lasarus saat ditemui di Bandung, Jumat (5/12/2025).

    Ia menekankan seluruh informasi yang beredar harus divalidasi terlebih dahulu. Khusus mengenai tenaga kerja asing (TKA), Lasarus menegaskan bahwa keberadaan mereka tidak menjadi masalah selama seluruh persyaratan dan ketentuan yang berlaku dipenuhi.

    “Kalau tidak memenuhi aturan, itu pelanggaran. Tapi kalau sesuai aturan, ya tidak masalah. Aturan kita sudah lebih dari cukup,” katanya.

    Lebih jauh, Lasarus menjelaskan fokus Komisi V adalah pada aspek perhubungan, termasuk pengawasan bandara. Ia menegaskan pihaknya tidak akan ragu mengambil langkah tegas apabila ditemukan praktik penerbangan internasional yang langsung masuk atau keluar dari IMIP tanpa kehadiran unsur bea cukai maupun imigrasi.

    “Saya pernah bilang, kalau satu kali saja kami temukan ada penerbangan internasional langsung mendarat di IMIP dan dari sana terbang ke luar negeri tanpa proses keimigrasian dan kepabeanan, kami akan minta bandara itu ditutup,” tegas Lasarus.

    Meski demikian, Komisi V saat ini belum memiliki data yang cukup terkait dugaan tersebut. Lasarus memastikan pihaknya akan mengumpulkan informasi tambahan sebelum menentukan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan pembentukan panitia kerja (panja) khusus.

    “Kami akan cek dulu. Sejauh mana nanti kita lihat, apakah perlu kami bentuk panja khusus atau tidak,” pungkasnya.

    Diketahui, Ekonom sekaligus pengamat kebijakan publik Ichsanuddin Noorsy buka suara dan memberikan analisis terhadap isu Bandara IMIP. Ia mengaku memiliki informasi, analisis, dan data yang cukup lengkap terkait operasi industri di Morowali, termasuk rekrutmen tenaga kerja, kondisi pelabuhan, hingga isu perbedaan data ekspor-impor antara Indonesia dan China.

    Secara garis besar, Ichsanuddin ingin memperjelas bahwa isu bandara bukan masalah utama, melainkan indikasi awal dari persoalan yang lebih besar.

    Yang membuat Ichsanuddin lebih khawatir adalah kondisi pelabuhan laut (seaport) di kawasan tersebut.

    Ia menyebut pelabuhan itulah sumber risiko terbesar karena diduga beroperasi tanpa pengawasan bea cukai dan imigrasi. “Yang paling berbahaya menurut saya justru isu seaport, ujungnya soal bea cukai dan soal imigrasi,” katanya, Jumat (5/12/2025).

    Lebih jauh, Ichsanuddin juga menyoroti bagaimana akses ke kawasan IMIP begitu tertutup, bahkan bagi pejabat negara. Ia mengungkap bahwa bupati maupun gubernur pun tidak bisa masuk ke area tersebut.

    Selain itu, ia mengungkap data rekrutmen yang menunjukkan ribuan tenaga kerja asing masih didatangkan hingga 2025, dengan kisaran gaji dalam mata uang yuan yang cukup tinggi.

    “Data yang saya punya, mereka masih merekrut, gaji minimal 8.000 yuan, ada yang sampai 20.000,” ungkapnya.

    Penjelasan ini memantik pertanyaan mengenai bagaimana proses masuknya tenaga kerja tersebut apabila pelabuhan dan bandara berada dalam kondisi yang ia sebut sangat tertutup.

  • Komisi V DPR bebaskan kementerian terkait atur anggaran untuk bencana

    Komisi V DPR bebaskan kementerian terkait atur anggaran untuk bencana

    Kami akan ke sana, langsung ke lokasi mengunjungi Tapanuli Tengah. Ada juga nanti Anggota Komisi V yang ke Padang ya. Yang Aceh kami belum pergi karena kita berbagi tugas dengan pemerintah sebagian besar masih juga di sana

    Jakarta (ANTARA) – Komisi V DPR RI menyatakan telah membebaskan kementerian terkait yang menjadi mitra komisi untuk mengatur anggaran internalnya secara lebih fleksibel untuk kepentingan penanggulangan bencana di berbagai wilayah Sumatera.

    Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menjelaskan sejumlah mitra terkait itu antara lain Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perhubungan, dan Badan SAR Nasional (Basarnas). Dengan begitu, kementerian dan lembaga itu bisa mengutak-atik anggaran di internalnya tanpa perlu persetujuan DPR.

    “Komisi V sudah membebaskan Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, kemudian Basarnas untuk menggunakan dana di internal untuk melakukan perputaran antar direktorat jenderal atau antar deputi,” kata Lasarus saat diwawancarai usai sebuah acara forum diskusi di Bandung, Jawa Barat, Jumat.

    Menurut dia, kementerian-kementerian itu boleh mengutak-atik anggaran tersebut asalkan tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Menurut dia, hal itu dilakukan demi mempermudah birokrasi agar mitigasi bencana dilakukan secara cepat.

    Sejauh ini, dia mengatakan bahwa penetapan status bencana nasional atau tidak merupakan kewenangan pemerintah. Dia menilai status bencana nasional perlu ditetapkan jika dampak bencana meluas, banyak korban, dan pemerintah kewalahan menangani.

    “Tapi mari kita lihat. Sampai hari ini masih ada beberapa titik yang belum bisa terbuka,” kata dia.

    Dia mengatakan bahwa Komisi V DPR RI akan meninjau lokasi bencana pada Rabu (10/12) untuk meninjau kondisi wilayah-wilayah yang aksesnya terputus. Menurut dia, hal itu akan menjadi bahan untuk penganggaran bagi wilayah-wilayah tertentu yang butuh diprioritaskan.

    “Kami akan ke sana, langsung ke lokasi mengunjungi Tapanuli Tengah. Ada juga nanti Anggota Komisi V yang ke Padang ya. Yang Aceh kami belum pergi karena kita berbagi tugas dengan pemerintah sebagian besar masih juga di sana,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.