Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi V DPR

  • Asosiasi Ojol Respons Rencana Pemerintah Kerek Tarif Ojek Online

    Asosiasi Ojol Respons Rencana Pemerintah Kerek Tarif Ojek Online

    Bisnis.com, JAKARTA – Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menyoroti rencana pemerintah yang hendak mengerek tarif minimum ojek online (ojol) yang dinilai tak membawa dampak besar terhadap pendapatan pengemudi.

    Ketua SPAI, Lily Pujiastuti menjelaskan bahwa upaya mengerek tarif itu dinilai percuma apabila pemerintah tidak benar-benar merevisi potongan tarif yang dibebankan aplikator kepada pengemudi ojol.

    “SPAI menyatakan bahwa kenaikan tarif tidak akan berdampak pada pendapatan pengemudi bila potongan platform tidak diturunkan,” tegasnya saat dihubungi Bisnis, Senin (30/6/2025).

    Terlebih, Lily menambahkan, potongan platform yang dibebankan aplikator kepada pengemudi saat ini tidak mengikuti aturan maksimal yang ditetapkan pemerintah sebesar 20%.

    SPAI menyebut, pihaknya mendapati potongan platform yang ditanggung pengemudi dapat mencapai 70%. Artinya, pemotongan itu melambung 3 kali lipat dari batas maksimal yang telah ditetapkan pemerintah.

    “Kami mendapati potongan platform hingga 70%, di saat seorang pengemudi ojol hanya mendapatkan Rp5.200 untuk pengantaran makanan, padahal konsumen membayar Rp18.000 kepada platform,” tambahnya.

    Lily memberikan gambaran, dengan pendapatan minim tersebut pengemudi ojol, taksol (taksi online) dan kurir masih harus menanggung berbagai biaya operasional sehari-hari seperti bensin, parkir, pulsa, paket data, servis kendaraan, pergantian spare parts, cicilan handphone, cicilan kendaraan dan biaya lainnya.

    Untuk itu, SPAI menuntut potongan platform dapat di pangkas menjadi 10% saja atau bahkan dihapuskan.

    Pada saat yang sama, Lily juga menyampaikan aspirasi para driver ojol yang ingin upahnya tidak lagi dibayarkan secara satuan order. Melainkan mengikuti ketetapan upah minimum provinsi (UMP).

    “Kami meminta upah kami dibayarkan tidak lagi secara satuan order yang kami selesaikan. Tapi kami minta dibayarkan secara bulanan dengan skema upah minimum provinsi [UMP],” tandasnya.

    Sementara itu, hingga saat ini pihak aplikator baik itu Gojek maupun Grab masih belum memberikan tanggapan mengenai rencana tersebut.

    Untuk diketahui, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberi sinyal bahwa  tarif ojol akan naik dalam waktu dekat. Hal itu dilakukan seiring dengan rampungnya kajian penyesuaian tarif baru yang  disusun pemerintah.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat (Hubdat), Aan Suhanan membocorkan kenaikan tarif itu bakal tembus hingga 15% untuk kendaraan Ojol roda dua. Nantinya, besaran kenaikan akan bervariasi sesuai dengan zona yang telah ditentukan. 

    “Sudah kami buat, kami kaji sesuai dengan zona yang sudah ditentukan. Bervariasi kenaikan tersebut, ada [yang naik] 15%, ada 8% tergantung dari zona yang kita tentukan ada 3, Zona 1, 2, dan 3,” tegasnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Senin (30/6/2025).

  • Tarif Ojol Bakal Naik 8-15 Persen, Warga: Pemerintah Makin Cekik Karyawan Megapolitan 30 Juni 2025

    Tarif Ojol Bakal Naik 8-15 Persen, Warga: Pemerintah Makin Cekik Karyawan Megapolitan 30 Juni 2025

    Tarif Ojol Bakal Naik 8-15 Persen, Warga: Pemerintah Makin Cekik Karyawan
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Sejumlah warga mengeluhkan rencana pemerintah menaikkan tarif ojek
    online
    (
    ojol
    ) sebesar 8-15 persen.
    Tina (25), karyawan swasta yang dua tahun belakangan merantau di Jakarta mengaku rutin naik ojol untuk berangkat dan pulang kantor. Ia khawatir pengeluarannya melonjak jika
    tarif ojol naik
    . 
    “Aku enggak paham kenaikan ini untuk kebaikan siapa, karena justru pemerintah malah makin ‘mencekik’ pendapatan karyawan kayak aku,” ucap Tina kepada Kompas.com, Senin.
    Kantor Tina berjarak sekitar 1,5 kilometer dari indekos. Dalam sehari, ia harus merogoh kocek hingga Rp 25.000-30.000 untuk pulang dan pergi bekerja naik ojol. 
    Sementara, gajinya hanya Rp 6 juta per bulan. Pendapatan itu harus Tina pakai untuk berbagai keperluan, mulai dari sewa indekos, makan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. 
    Jika
    tarif ojol
    naik, Tina harus semakin menekan pengeluarannya. 
    “Jujur aja, aku beberapa waktu terakhir selalu usahain enggak pernah (membayar) pakai mode hemat yang katanya jadi keluhan ojol pas demo. Potongan tarif biasa aku dapat ya dari langganan di aplikasi atau
    voucher
    ,” ujar Tina.
    “Aku pikir kasihan ke pengendara kalau aku pakai itu. Tapi dengan lihat pemerintah kayak gini, ya aku harus kasihan ke diri aku sendiri dulu,” lanjut dia.
    Hal senada juga disampaikan pengguna ojol lainnya bernama Leonardo (26). Dia mempertimbangkan naik motor pribadi untuk bermobilisasi jika tarif
    ojol naik
    . 
    Meski jarak rumahnya ke kantor mencapai 20 kilometer sekali jalan, Leonardo lebih memilih naik motor ketimbang bayar mahal buat ojol. 
    “Jadi makin enggak ramah di kantong. Dan yang harus diinget, ya enggak semua area terakses sama transportasi umum kayak KRL, Transjakarta, MRT, LRT, atau bahkan JakLingko,” tutur Leonardo.
    Sebelumnya diberitakan, pemerintah berencana menaikkan tarif ojol berkisar 8-15 persen.
    Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Aan Suhanan di rapat kerja bersama Komisi V DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/6/2025).
    “Kami sudah melakukan pengkajian, sudah final untuk perubahan tarif. Terutama roda dua, itu ada beberapa kenaikan,” kata Aan, Senin.
    Besaran kenaikan tarif akan berbeda sesuai dengan tiga zona yang sudah ditentukan di kisaran 8-15 persen itu.
    “Bervariasi kenaikan tersebut, ada 15 persen, ada 8 persen, tergantung dari zona yang kita tentukan. Ada tiga zona, zona I, zona II, dan zona III,” terang Aan.
    Meski demikian, rencana ini masih terus berproses. Rencananya, pihak Aan akan memanggil para aplikator untuk mendiskusikan hal ini.
    Sebagai informasi, tuntutan kenaikan tarif ini menjadi salah satu yang disuarakan para mitra pengemudi saat demo pada 20 Mei 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kapan Tarif Ojol Naik 15%? Ini Kata Kemenhub

    Kapan Tarif Ojol Naik 15%? Ini Kata Kemenhub

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan segera menyesuaikan tarif ojek online (ojol), di mana hal ini merupakan respons pemerintah akan keresahan para driver ojol. Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat (Hubdat) Aan Suhanan mengatakan tarif ojol direncanakan akan naik sebesar 8% hingga 15%, untuk ojol roda dua.

    Namun, tidak semua daerah akan mengalami kenaikan 15% dan penyesuaian tarif ini tetap disesuaikan dengan zona yang telah ditentukan sebelumnya.

    “Kami sudah melakukan pengkajian dan sudah final untuk perubahan tarif ojek online, terutama roda dua. Sesuai dengan zona yang sudah ditentukan, kenaikannya bervariasi, ada 8%, ada 15%,” kata Aan saat memberikan paparannya dalam rapar kerja bersama (raker) Komisi V DPR RI, Senin (30/6/2025).

    Namun, untuk waktu kapan penyesuaian tarif ojol ini, pihaknya masih akan melakukan konsultasi final dengan empat aplikator mengenai realisasi penyesuaian tarif tersebut.

    “Besok kami akan memanggil para aplikator, tapi pada prinsipnya, kenaikan tarif ini sudah disetujui oleh aplikator. Namun, untuk memastikan kami akan panggil kembali aplikator terkait dengan kenaikan tarif ini,” ujar Aan.

    Alasan Tarif Ojol Bakal Naik

    Tarif ojol bakal naik merupakan respons pemerintah dalam hal ini Kemenhub atas demo ojol yang digelar pada 20 Mei lalu. Para driver menyoroti besarnya potongan jasa dari aplikator dan skema tarif murah yang dinilai merugikan mereka.

    Para ojol juga protes terhadap layanan murah seperti aceng, slot, hemar, dan prioritas dan mereka ingin pemerintah dan aplikator menghapus layanan murah tersebut. Namun, Kemenhub tetap perlu mendengar kembali dari sisi aplikator. Sehingga, kebijakan ini dapat berlaku secara adil dan saling menguntungkan baik dari sisi driver, aplikator, maupun pelanggan.

    Sebagai informasi, tarif ojek online saat ini masih merujuk Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 564/2022, di mana tarif ojol ditentukan berdasarkan tiga zona.

    Zona I meliputi Sumatra, Jawa (selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), dan Bali. Tarif di zona ini Rp1.850 hingga Rp2.300 per kilometer.
    Zona II meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Tarif di zona ini Rp2.600 hingga 2.700 per kilometer.
    Zona III meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan sekitarnya, Maluku dan Papua. Tarif di zona ini Rp2.100 hingga 2.600 per kilometer.

    (chd/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Gojek Cs Disebut Telah Restui Usulan Tarif Baru Driver

    Gojek Cs Disebut Telah Restui Usulan Tarif Baru Driver

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengatakan pihak aplikator, seperti Gojek, Grab, Maxim dan lain sebagainya, telah menyetujui usulan tarif baru bagi mitra driver. 

    Dirjen Hubda Kemenhub Aan Suhanan mengatakan dalam usulan tarif baru, Kemenhub melakukan kajian sesuai dengan zona yang sudah ditentukan. 

    Kenaikan bervariasi kenaikan mulai dari 8% hingga 15%, tergantung dari zona yang ditentukan. Total ada 3 zona.

    “Pada prinsipnya kenaikan tarif ini sudah disetujui oleh aplikator,” kata Aan dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Senin (30/6/2025). 

    Dia menjelaskan bahwa keputusan perubahan tarif itu sudah final. Bakal terdapat kenaikan tarif pada Ojol roda dua.

    Terkait pemotongan 10 persen, kata Aan, Kemenhub sedang mengkaji dan mensurvei mengingat ekosistem yang terbangun dari Ojek Online ini sudah sangat banyak sekali. 

    Untuk mitra total ada lebih dari 1 juta driver sementara itu UMKM yang sudah ada di dalam ekosistem tersebut ada sekitar 25 juta.

    “Insyaallah dalam waktu dekat kami akan menyampaikan hasil kajian tersebut. Dan tentu ini akan disosialisasikan sehingga ekosistem atau yang terlibat dalam Ojek Online ini juga tidak ada yang dirugikan,” kata Aan.

    Aan menegaskan pihaknya berhati-hati dalam menentukan kebijakan ini. Kemenhub menginginkan ekosistem ini tetap terpelihara. 

    Sebelumnya, Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyampaikan aksi demo ojol tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan driver lantaran pemerintah dinilai pasif dalam menindak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aplikator.

    Ketika dikonfirmasi Bisnis terkait dengan pelanggaran regulasi yang dimaksud, Igun menjelaskan bahwa hal tersebut terkait dengan pemotongan tarif yang mencapai 50%. 

    “Potongan tarif yang mencapai sampai 50%, maka kami tuntut agar Kemenhub merevisi biaya aplikasi menjadi 10%,” ujar Igun.

    Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati. Dia menjelaskan, dalam aksi itu para driver ojol akan menuntut aplikator untuk segera melakukan revisi biaya aplikasi. Di mana, saat ini biaya aplikasi yang ditanggung oleh para driver ojol mencapai 70%. 

    “Kondisi kerja yang jauh dari layak itu termanifestasi dalam bentuk potongan platform yang selangit hingga mencapai 70%,” tegasnya kepada Bisnis, Kamis (15/5/2025).  

    Dalam penjelasannya, biaya aplikasi itu menyebabkan pengemudi ojol hanya mendapat upah sebesar Rp5.200 dari hasil kerjanya mengantarkan makanan. Padahal, pelanggan melakukan pembayaran ke platform sebesar Rp18.000. 

  • Tarif Ojol Bakal Naik 8-15 Persen, Warga: Pemerintah Makin Cekik Karyawan Megapolitan 30 Juni 2025

    Kajian Final, Tarif Ojol Bakal Naik 8-15 Persen

    Kajian Final, Tarif Ojol Bakal Naik 8-15 Persen
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah berencana menaikkan tarif ojek
    online
    (ojol) berkisar 8 persen hingga 15 persen.
    Direktur Jenderal Perhubungan Darat
    Kementerian Perhubungan
    (Kemenhub) Aan Suhanan menyebut, rencana perubahan tarif tersebut sudah tahap final setelah dikaji.
    Hal ini disampaikan Aan dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/6/2025).
    “Kami sudah melakukan pengkajian, sudah final untuk perubahan tarif. Terutama roda dua, itu ada beberapa kenaikan,” kata Aan, Senin.
    Ia menyampaikan, besaran kenaikan tarif berbeda sesuai dengan zona yang sudah ditentukan.
    Setidaknya, terdapat tiga zona dengan kenaikan tarif sekitar 8 persen hingga 15 persen.
    “Bervariasi kenaikan tersebut, ada 15 persen, ada 8 persen, tergantung dari zona yang kita tentukan. Ada tiga zona, zona I, zona II, zona III,” beber Aan.
    Namun, kata Aan, rencana kenaikan ini masih terus berproses.
    Pihaknya berencana memanggil aplikator atau penyedia jasa untuk merundingkan hal ini.
    “Besok kami akan memanggil (aplikator). Tapi, pada prinsipnya, kenaikan tarif ini sudah disetujui oleh aplikator. Namun, untuk memastikan, kami akan panggil aplikator terkait dengan kenaikan tarif ini,” ujar Aan.
    Sebagai informasi, tuntutan kenaikan tarif ini menjadi salah satu yang disuarakan para mitra pengemudi saat demo pada 20 Mei 2025.
    Sehari setelahnya, asosiasi pengemudi ojek
    online
    mengadukan nasibnya kepada DPR RI dengan beraudiensi ke gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/5/2025).
    Mereka menolak potongan jasa aplikasi yang dianggap terlalu besar serta skema tarif murah yang dinilai merugikan.
    Setidaknya, ada lima tuntutan pengemudi ojek
    online
    , yakni turunkan tarif pemotongan komisi aplikasi dari 20 persen menjadi 10 persen, membentuk Undang-Undang Transportasi Online, dan naikkan tarif pengantar penumpang serta hapus sistem promo tarif murah yang merugikan mitra pengemudi.
    Lalu, terbitkan regulasi penetapan tarif layanan jasa antar makanan dan pengiriman barang secara adil, serta tentukan tarif bersih yang diterima mitra pengemudi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemenhub: Pembahasan Kenaikan Tarif Gojek

    Kemenhub: Pembahasan Kenaikan Tarif Gojek

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberi sinyal bahwa pemerintah bakal segera merevisi penetapan tarif per kilometer ojek online atau Ojol.

    Dirjen Hubda Kemenhub Aan Suhanan menjelaskan bahwa keputusan perubahan tarif itu sudah final. Dia menjelaskan, bakal terdapat kenaikan tarif pada Ojol roda dua.

    “Untuk tuntutan terkait tarif, kami sudah lakukan pengkajian dan sudah final untuk perubahan tarif. Terutama roda dua itu ada beberapa kenaikan,” jelasnya dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Senin (30/6/2025).

    Aan melanjutkan, pihaknya juga telah mengkaji rencana kenaikan tarif tersebut. Nantinya, besaran kenaikan akan bervariasi sesuai dengan zona yang telah ditentukan.

    Aan juga memastikan, usulan kenaikan tarif ini telah mendapat persetujuan dari pihak aplikator.

    “Sudah kami buat, kami kaji sesuai dengan zona yang sudah ditentukan. Bervariasi kenaikan tersebut, ada [yang naik] 15%, ada 8% tergantung dari zona yang kita tentukan ada 3, Zona 1, 2, dan 3,” tegasnya.

    Untuk diketahui, keputusan untuk merevisi tarif Ojol ini dilakukan sebagai tindakan lanjutan usai sejumlah pengemudi Ojol melakukan demonstrasi pada 20 Mei 2025.

    Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyampaikan aksi demo ojol tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan driver lantaran pemerintah dinilai pasif dalam menindak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aplikator.

    Ketika dikonfirmasi Bisnis terkait dengan pelanggaran regulasi yang dimaksud, Igun menjelaskan bahwa hal tersebut terkait dengan pemotongan tarif yang mencapai 50%. 

    “Potongan tarif yang mencapai sampai 50%, maka kami tuntut agar Kemenhub merevisi biaya aplikasi menjadi 10%,” ujar Igun.

    Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati. Dia menjelaskan, dalam aksi itu para driver ojol akan menuntut aplikator untuk segera melakukan revisi biaya aplikasi. Di mana, saat ini biaya aplikasi yang ditanggung oleh para driver ojol mencapai 70%. 

    “Kondisi kerja yang jauh dari layak itu termanifestasi dalam bentuk potongan platform yang selangit hingga mencapai 70%,” tegasnya kepada Bisnis, Kamis (15/5/2025).  

    Dalam penjelasannya, biaya aplikasi itu menyebabkan pengemudi ojol hanya mendapat upah sebesar Rp5.200 dari hasil kerjanya mengantarkan makanan. Padahal, pelanggan melakukan pembayaran ke platform sebesar Rp18.000. 

    Tak hanya itu, tambahnya, SPAI juga menuntut dihapuskannya skema atau program diskriminatif yang membuat pesanan prioritas bagi sebagian pengemudi ojol. Dia menilai, program itu menimbulkan ketimpangan hak yang diterima pengemudi ojol.

    “Maka kami mendukung tuntutan potongan 10% dan bahkan kami menuntut potongan platform dihapuskan. Selain itu, harus ada kejelasan tarif penumpang, barang dan makanan yang setara dan adil,” pungkasnya.

  • Penyelesaian Tol Harbour Road II Terkendala Lahan, Komisi V Minta Percepatan Nasional 27 Juni 2025

    Penyelesaian Tol Harbour Road II Terkendala Lahan, Komisi V Minta Percepatan Nasional 27 Juni 2025

    Penyelesaian Tol Harbour Road II Terkendala Lahan, Komisi V Minta Percepatan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi V DPR RI
    Lasarus
    meminta pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bekerja sama untuk mempercepat penyelesaian
    pembebasan lahan
    proyek pembangunan Tol Harbour Road II atau
    Tol Pelabuhan 2
    di Jakarta Utara.
    Lasarus menegaskan bahwa percepatan pembebasan lahan penting untuk segera dilakukan agar proses konstruksi tol tersebut dapat segera dilanjutkan secara optimal.
    Dia berharap pemerintah pusat melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Pekerjaan Umum, hingga Pemprov DKI Jakarta segera duduk bersama guna mencari solusi.
    “Kalau pekerjaan konstruksi sebenarnya berjalan baik. Hanya ada satu masalah di sini, terkait pembebasan lahan. Ini harus jadi perhatian kita bersama,” kata Lasarus dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (27/6/2025).
     
    “Pemerintah pusat melalui BPN, Pemprov DKI, hingga Kementerian PUPR harus duduk bersama untuk menuntaskan persoalan ini,” sambungnya.
    Politikus PDI-P itu menjelaskan, hingga saat ini masih ada sejumlah lahan proyek Tol Harbour Road II yang belum dibebaskan dan masih ditempati warga.
    Untuk itu, Lasarus mendorong pemerintah melakukan pendekatan persuasif dalam proses relokasi warga, sambil memastikan tidak ada hak yang dilanggar.
    “Kami tentu berharap penertiban dilakukan dengan pendekatan yang humanis. Mereka juga warga negara, mungkin hidup dalam keterbatasan.
    Pembebasan lahan
    harus dilakukan dengan cara-cara pendekatan yang baik,” tutur Lasarus.
    Lasarus mengingatkan, keberadaan Tol Pelabuhan 2 sangat dibutuhkan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas yang kerap terjadi di kawasan Tanjung Priok.
    Dia mencontohkan kemacetan parah yang terjadi pada April 2025 di wilayah Tanjung Priok, karena antrean panjang kendaraan saat aktivitas bongkar muat di pelabuhan.
    Lasarus meyakini bahwa tol yang akan menghubungkan Tol Akses Tanjung Priok dan Jalan Tol Ir Sedyatmo tersebut bisa lebih memperlancar arus logistik nasional.
    “Kita ingin tol ini cepat selesai karena Tanjung Priok adalah titik krusial dalam arus logistik nasional. Tapi harus selesai dengan cara yang benar, adil, dan beradab,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bahas Nasib Driver Ojol, Komisi V DPR Panggil Menhub Pekan Depan

    Bahas Nasib Driver Ojol, Komisi V DPR Panggil Menhub Pekan Depan

    Komisi V DPR RI akan mengundang rapat bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi untuk membahas persoalan pengemudi ojek online. Rapat tersebut akan digelar pada 30 Juni 2025 di Gedung DPR RI, Senayan.

    Adian berharap agar Menhub Dudy Purwagandhi bersedia memenuhi undangan untuk ke DPR. Rapat akan membahas salah satunya terkait tarif ojol.

  • Legislator minta Basarnas siapkan peralatan standar penyelamatan

    Legislator minta Basarnas siapkan peralatan standar penyelamatan

    Anggota Komisi V DPR RI Dapil NTB 2 Pulau Sumbawa, Mori Hanafi dikonfirmasi wartawan di Mataram, Rabu (25/6/2025). ANTARA/Nur Imansyah.

    Legislator minta Basarnas siapkan peralatan standar penyelamatan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 25 Juni 2025 – 21:48 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi meminta pemerintah melalui Badan SAR Nasional (Basarnas) untuk menyiapkan peralatan penyelamatan yang berstandar untuk Nusa Tenggara Barat guna mendukung proses evakuasi menyusul peristiwa jatuhnya WNA asal Brasil di Gunung Rinjani.

    “Saya sudah telepon Sestama Basarnas meminta untuk NTB dipenuhi, harus ada peralatan penyelamatan yang berstandar. Kenapa ini penting, supaya kejadian seperti di Rinjani ini tidak terulang,” ujarnya di Mataram, Rabu (25/6).

    Ia menegaskan pada umumnya proses evakuasi yang dilakukan tim SAR sudah maksimal. Hanya saja, proses penyelamatan ini perlu juga di dukung dengan peralatan yang memadai dan sumber daya manusia (SDM) di bidang penyelamatan.

    “Apa yang terjadi di Rinjani harus menjadi pembelajaran. Karena kejadian seperti ini tidak mungkin tidak terulang lagi. Untuk itu, kita butuh peralatan dan SDM yang bagus. Apakah itu tali, SDM, drone canggih dan lain-lainnya bisa dipenuhi,” kata Mori Hanafi.

    Disinggung terkait kebutuhan Helikopter penyelamat di tempatkan di NTB untuk memudahkan dan membantu evakuasi tim SAR, Mori mengatakan bisa saja. Namun, kebutuhan helikopter tersebut tidak gampang. Pasalnya selain harganya mahal, biaya perawatannya juga tidak sedikit.

    “Untuk helikopter ini bisa saja, tapi kendalanya di perawatan, belum SDM (pilot) itu harus tinggal di sini, belum basecamp, belum tempat tinggal pilotnya, ini biayanya cukup besar,” kata anggota DPR RI Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa ini.

    Mori menambahkan, menyusul telah ditemukan WNA Brasil dalam keadaan meninggal dunia, dirinya menyampaikan rasa duka yang mendalam atas peristiwa tersebut.

    “Tentu kami merasa prihatin dan sangat berduka atas peristiwa ini. Semoga, peristiwa ini tidak terjadi lagi di masa mendatang,” katanya.

    Sebelumnya, pendaki asal Brasil JDSP (27) yang terjatuh di Gunung Rinjani ditemukan Tim SAR gabungan sudah dalam keadaan meninggal dunia pada Selasa (24/6) di kedalaman sekitar 600 meter.

    Kepala Kantor SAR Mataram Muhamad Hariyadi mengatakan, salah satu personil berhasil mencapai lokasi korban di jurang sekitar pukul 18.00 Wita, Selasa kemarin di datum point.

    “Setelah pemeriksaan awal, tidak ditemukan tanda-tanda kehidupan pada korban,” kata Hariyadi.

    Konfirmasi status meninggal dunia diperkuat setelah tiga personil lainnya, menyusul turun dan memastikan kondisi korban. Jenazah kemudian langsung di-wrapping (dibungkus) untuk persiapan evakuasi.

    “Menyusul temuan ini, tim SAR yang berada di last known position (LKP) atau lokasi terakhir korban terlihat, segera menyiapkan sistem evakuasi,” cakapnya.

    Tujuh orang personel melakukan flying camp atau menginap di sekitar lokasi, dengan tiga orang di anchor point kedua (kedalaman 400 meter) dan empat orang lainnya berada di samping korban (kedalaman 600 meter).

    Proses evakuasi dilanjutkan pagi hari ini, Rabu (25/6) dimana jenazah rencananya akan diangkat (lifting) terlebih dahulu ke atas (LKP). Kemudian dievakuasi dengan ditandu menyusuri rute pendakian menuju Posko Sembalun.

    Selanjutnya, dari Posko Sembalun, jenazah dievakuasi menggunakan helikopter menuju RS Bhayangkara Polda NTB untuk penanganan lebih lanjut.

    Sumber : Antara

  • Kementerian Transmigrasi dorong konsep pengembangan koridor ekonomi

    Kementerian Transmigrasi dorong konsep pengembangan koridor ekonomi

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Awaluddin Marifatullah

    Transmigrasi Palu–Sigi–Poso–Parigi Moutong

    Kementerian Transmigrasi dorong konsep pengembangan koridor ekonomi
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Rabu, 25 Juni 2025 – 09:52 WIB

    Elshinta.com – Kunjungan kerja Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman ke kawasan transmigrasi Palolo di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, awal Juni 2025 lalu mendorong lahirnya konsep Koridor Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi di wilayah tersebut.

     

    Kementerian Transmigrasi berencana mengembangkan kawasan-kawasan transmigrasi

    di Sulawesi Tengah dengan pola koridor ekonomi terintegrasi, menghubungkan beberapa kawasan prioritas untuk menciptakan sentra pertumbuhan baru yang saling terhubung.

     

    Inisiatif ini sejalan dengan agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil

    Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menekankan pembangunan dari pinggiran,

    pemerataan ekonomi, serta transformasi program transmigrasi sebagai pengungkit pembangunan kawasan terpadu sesuai arah RPJMN 2025–2029. 

     

    Hal tersebut diperkuat dalam pertemuan dengan Komisi V DPR RI di Palu beberapa waktu lalu.

    Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi, Velix Wanggai, menjelaskan bahwa ada tiga kawasan transmigrasi di Sulawesi Tengah yang masuk prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029, yaitu Palolo (Kabupaten Sigi), Tampolore (Kabupaten Poso), dan Bahari Tomini Raya (Kabupaten

    Parigi Moutong).

     

    “Ketiga kawasan transmigrasi prioritas ini akan kita kembangkan dengan konsep koridor ekonomi transmigrasi yang terintegrasi. Kota Palu akan berperan sebagai hub pemasaran regional dan pusat logistik, yang terhubung dengan kawasan

    transmigrasi Palolo di Sigi, Tampolore di Poso, hingga Tomini Raya Bahari di Parigi Moutong melalui jaringan konektivitas jalan darat,” katanya, Selasa (24/6).

     

    Melalui model Koridor Ekonomi Transmigrasi Palu–Sigi–Poso–Parigi Moutong tersebut, setiap kawasan transmigrasi dapat bersinergi dan saling mendukung. Integrasi ini diharapkan memperkuat skala ekonomi kawasan dengan aliran komoditas, informasi, dan tenaga kerja yang lebih efektif. Setiap kawasan memiliki komoditas unggulan

    berorientasi ekspor, antara lain durian, kakao (cokelat), kopi, serta ubi kayu varietas lokal.

     

    “Komoditas unggulan seperti durian dan coklat dari Palolo, maupun kopi dan ubi kayu

    ‘Palolo’ yang terkenal, punya potensi ekspor tinggi. Jika terhubung dalam koridor ekonomi, nilai tambahnya akan meningkat dan kesejahteraan masyarakat ikut terangkat,”

    ungkap Dirjen Velix.

     

    Pendekatan koridor ekonomi transmigrasi ini merupakan strategi baru Kementerian Transmigrasi untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi secara terpadu

    dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi lintas sektor 

     

    – melibatkan kementerian/lembaga

    terkait, pemerintah daerah, dunia usaha, serta komunitas lokal 

     

    – pemerintah akan memastikan tersedianya infrastruktur jalan yang memadai, kemudahan akses transportasi, dan sistem logistik yang efisien. Harapannya, konsep koridor ini dapat

    menciptakan pusat

     

    -pusat ekonomi baru di wilayah transmigrasi, mendorong investasi, lapangan kerja, dan akhirnya mewujudkan pemerataan pembangunan.

     

    Menteri Iftitah menegaskan melalui langkah nyata dan perumusan kebijakan koridor ekonomi di Palolo, Kementerian Transmigrasi berkomitmen untuk membangun kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. 

     

    Harapannya kawasan tersebut menjadi percontohan nasional dalam transformasi transmigrasi modern: kawasan transmigrasi yang maju, mandiri, produktif, dan terhubung dengan pusat pertumbuhan sekitarnya. 

     

    Upaya ini sekaligus menunjukkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan Indonesia Sentris, pembangunan yang merata dan berkeadilan di seluruh penjuru negeri.

    Sumber : Radio Elshinta