Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi V DPR

  • Basarnas Curhat ke DPR, Kurang Anggaran untuk Bayar Gaji dan Operasional

    Basarnas Curhat ke DPR, Kurang Anggaran untuk Bayar Gaji dan Operasional

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) menyampaikan sejumlah tantangan dan permasalahan yang dihadapi kepada Komisi V DPR, Senin (7/7/2025). Lembaga itu menyampaikan kerap dianggap tidak cepat dalam upaya pencarian maupun pertolongan. 

    Pada akhir pemaparannya terkait dengan kinerja dan anggaran Basarnas di hadapan DPR, Kepala Basarnas, Marsekal Madya (Marsdya) TNI Mohammad Syafii menyampaikan bahwa lembaganya bukan lembaga administrasi, melainkan operasional.

    Syafii menyebut setiap keterlambatan, ketidaksiapan sarana dan prasarana, maupun kemampuan personel yang tidak terjaga bisa berimbas pada jiwa yang bisa diselamatkan dan akhirnya melayang.

    Padahal, terangnya, keterbatasan anggaran Basarnas turut berdampak pada operasi yang dilakukan maupun sarana dan prasarana yang digunakan. 

    “Saat ini operasi SAR sering dianggap tidak cepat, tepat dan terkoordinasi. Fungsi deteksi dini saat ini sudah mulai terganggu dan masyarakat sangat membutuhkan layanan publik khususnya jaminan keselamatan,” terangnya, dikutip dari YouTube DPR, Senin (7/7/2025).

    Keterbatasan anggaran itu sudah dikomunikasikan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) maupun Kementerian PPN/Bappenas. Dalam kasus Basarnas, Syafii menyebut ada banyak kegiatan atau program lembaga yang jadinya tidak teranggarkan pada pagu indikatif 2026. 

    Pos anggaran itu meliputi kegiatan pembinaan tenaga SAR, pengelolaan operasi SAR, pembinaan potensi SAR, pengelolaan kesiapsiagaan SAR, dan seluruh kegiatan di program dukungan manajemen.

    Bahkan, Basarnas pun turut mengajukan tambahan anggaran untuk pemenuhan kekurangan gaji pegawainya. 

    “Basarnas telah mengusulkan tambahan anggaran ke Kementerian Keuangan sebesar Rp1,09 triliun untuk pemenuhan kekurangan gaji, operasional barang, pemeliharaan sarana dan prasarana, dan sistem komunikasi dan teknologi informasi,” terangnya. 

    Adapun Kemenkeu dan Bappenas telah menetapkan pagu indikatif untuk Basarnas pada RAPBN 2026 sebesar Rp1,01 triliun. Namun, anggaran itu dinilai masih jauh dari kebutuhan Basarnas yang diklaim harusnya sebesar Rp2,27 triliun guna mempertahankan kesiapan maupun kemampuan lembaga. 

  • Basarnas Ungkap Alat Deteksi Dini Kecelakaan Tidak Bisa Dioperasikan Imbas Kurang Anggaran

    Basarnas Ungkap Alat Deteksi Dini Kecelakaan Tidak Bisa Dioperasikan Imbas Kurang Anggaran

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) menyebut keterbatasan anggaran menyebabkan peralatan deteksi dini yang dimiliki tidak dapat dioperasikan. 

    Hal itu diungkap oleh Kepala Basarnas, Marsekal Madya (Marsdya) TNI Mohammad Syafii, pada rapat bersama dengan Komisi V DPR, Senin (7/7/2025). 

    Peralatan deteksi dini dimaksud adalah MEOLUT, atau Middle Earth Orbit Local User Terminal. Stasiun bumi satelit SAR itu berguna untuk mendeteksi dini terhadap kecelakaan maupun kondisi yang membahayakan jiwa manusia. 

    Dilansir dari berbagai sumber, MEOLUT milik Basarnas sudah didirikan pda Pelatihan SDM Basarnas di Cariu, Jonggol. Dengan sistem ini, deteksi sinyal darurat dapat dilakukan secara realtime, sehingga mempercepat respons SAR.

    Pada pemaparannya kepada parlemen hari ini, Syafii menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan MEOLUT di lembaganya membuat sistem itu saat ini tidak dapat beroperasi. 

    “Secara khusus kami sampaikan bahwa Basarnas memiliki MEOLUT, dan kondisi saat ini kami laporkan dalam kondisi unserviceable. Anggaran pemeliharaan yang dialokasikan hanya mampu mendukung sampai Juni 2025,” jelasnya dikutip dari YouTube DPR, Senin (7/7/2025).

    Kemudian, perwira tinggi TNI Angkatan Udara (AU) bintang tiga itu menuturkan, apabila MEOLUT tidak diaktifkan kembali, maka bisa berdampak kepada keanggotaan Indonesia dalam Corpas Sarsat. 

    Untuk diketahui, Corpas Sarsat adalah organisasi internasional yang terdiri dari negara-negara yang memanfaatkan teknologi satelit untuk mendeteksi sinyal darurat dari peralatan di pesawat, kapal, serta perangkat pribadi, guna mendukung operasi Pencarian dan Pertolongan (SAR) di seluruh dunia.

    “Apabila kondisi tidak diaktifkan kembali maka Indonesia akan dinyatakan tidak aktif salam keanggotaan Cospas-Sarsat,” terang Syafii.  

    Selain alat deteksi dini,  kurangnya anggaran pada tahun ini turut berdampak pada pemeliharaan sejumlah sarana dan prasarana Basarnas lainnya. 

    Misalnya, kapal Basarnas yang bisa menjalani pemeliharaan (docking) hanya 11 kapal dari awalnya direncanakan 23 kapal. Realisasinya sampai dengan Juli 2025, baru 5 kapal yang docking. 

    Kemudian, dari awalnya 12 unit helikooter yang ada, hanya 5 unit helikopter yang bisa mendapatkan pemeliharaan. 

    “Dengan keterbatasan anggaran yang ada 2025 hanya mampu merencanakan kesiapan heli ini sebanyak 5 unit secara bergantian,” terang Syafii. 

    Adapun, untuk 2026 Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas telah menetapkan pagu indikatif anggaran Basarnas sebesar Rp1,01 triliun. 

    Syafii mengaku pagi indikatif itu sangat jauh dari kebutuhan lembaga, apabila dibandingkan dengan pagu minimal yang diusulkan Rp2,27 triliun. Pagu itu, katanya,  akan lebih mengakomodasi Basarnas untuk memertahankan kesiapan dan kemampuan lembaga dalam aktivitas SAR. 

    “Apabila pagu kebutuhan tersebut dibandingkan dengan pagu indikatif akan terdapat backlog anggaran Rp1,26 triliun,” pungkasnya. 

  • Kepala Basarnas Curhat ke DPR, Operasi SAR Sering Dinilai Lambat

    Kepala Basarnas Curhat ke DPR, Operasi SAR Sering Dinilai Lambat

    Jakarta –

    Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI M Syafi’i curhat ke DPR lantaran operasi SAR-nya kerap dianggap lambat dan tidak tepat. Syafi’i mengatakan sistem deteksi dini yang dimiliki Basarnas saat ini pun telah rusak.

    Hal itu disampaikan Syafi’i dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025). Syafi’i mengatakan deteksi dini yang terganggu menjadi kendala dalam pelayanan masyarakat.

    “Saat ini pelaksanaan operasi SAR sering dianggap tidak cepat, tepat, dan tidak terkoordinasi. Fungsi deteksi dini saat ini sudah mulai terganggu, dan masyarakat sangat membutuhkan layanan publik, khususnya jaminan keselamatan,” ujar Syafi’i.

    Syafi’i mengatakan Basarnas bukan hanya sekadar lembaga administrasi. Namun, kata dia, Basarnas lebih mengarah kepada lembaga operasional. Sebab itu, menurutnya jika terdapat keterlambatan dari Basarnas akan mengancam nyawa korban.

    “Setiap waktu keterlambatan, setiap sarana dan prasarana yang tidak siap, dan setiap kemampuan yang tidak terjaga, bisa berarti jiwa terancam melayang, yang seharusnya bisa diselamatkan,” imbuhnya.

    Selain itu, Syafi’i juga mengatakan peringkat Basarnas mengalami penurunan sejak 2023. Dia mengatakan pada 2025, peringkat Basarnas turun ke posisi 8.

    “Selanjutnya, tahun 2024 tergeser ke posisi 6 setelah Singapura, Amerika, Australia, Vietnam, Hongkong, China. Dan tahun 2025 ini juga mengalami penurunan ke posisi 8,” sambung dia.

    Sebagai informasi, kinerja Basarnas menjadi sorotan usai insiden jatuhnya turis Brasil di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat (NTB). Penanganan terhadap Juliana yang dianggap lambat, membuat netizen Brasil bersuara.

    (amw/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kena Efisiensi Sampai 2 Kali, Jatah Anggaran BMKG Kini Jadi Rp2,28 T

    Kena Efisiensi Sampai 2 Kali, Jatah Anggaran BMKG Kini Jadi Rp2,28 T

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pagu anggaran untuk BMKG mengalami beberapa kali perkembangan. Mulai dari efisiensi hingga relaksasi, hingga akhirnya menemui pagu final. Hal tersebut diutarakan oleh Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (7/7/2025).

    “Bahwa anggaran 2025 mengalami beberapa kali perkembangan awalnya efisiensi kemudian rekonstruksi akhirnya relaksasi 2 kali,” ucap Dwikorita.

    Lebih lanjut ia menjelaskan, dalam pagu awal pagu BMKG pada 2025 adalah Rp2,827 triliun. Kemudian mengalami efisiensi pada Februari 2025 sebesar Rp1.423 triliun menjadi Rp1.404 triliun.

    Selanjutnya, ada rekonstruksi pagu anggaran BMKG 2025 pada Maret 2025 ditambah sebesar Rp378 miliar, sehingga menjadi Rp 1.728 triliun. Ditambahkan, terjadi dua kali relaksasi anggaran BMKG, yakni pada April dan Juni 2025. Masing-masing sebesar bertambah Rp100 miliar dan Rp402 miliar.

    “Pada akhirnya pagu akhir sampai Juli 2025 sebesar Rp2,284 triliun. Jadi relaksasi 2 kali di April 2025 dan Juni 2025,” ujar Dwikorita.

    Dwikorita mengungkapkan, untuk relaksasi terakhir dengan tambahan Rp402 miliar digunakan untuk dua program utama yakni program meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang menghabiskan dana total Rp342,28 miliar.

    Adapun rinciannya adalah pertama untuk belanja dukungan operasional tugas dan fungsi unit berupa operasional peralatan operasional utama dengan dana Rp227,55 miliar. Kemudian untuk operasional pengamatan udara sebesar Rp42,27 miliar. Lalu, kegiatan penyediaan Aloptama (Alat Operasional Utama) melalui pendanaan pinjaman luar negeri sebesar Rp76,8 miliar dan operasi modifikasi cuaca sebesar Rp643 juta.

    Program utama kedua adalah untuk mendukung manajemen dengan rincian untuk operasional layanan publik sebesar Rp49,98 miliar dan pengadaan perangkat pengolah data sebesar Rp5,16 miliar. Sehingga total Rp55,14 miliar.

    Sementara dari sisi realisasi pagu terakhir, Dwikorita mengatakan, “Per 30 Juni 2025 mencapai 32,23% dengan realisasi fisik sebesar 39,11%.”

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Rencana Kenaikan Tarif Ojol, Said Didu Pertanyakan Hal ini

    Rencana Kenaikan Tarif Ojol, Said Didu Pertanyakan Hal ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks sekertaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, memberikan respon terkait rencana kenaikan tarif Ojek Online (Ojol).

    Lewat cuitan di media sosial X pribadinya, Said Didu mengaku terkejut dengan salah satu kebijakan yang kemungkinan dihadirkan.

    Pasalnya, ada kemungkinan potongan aplikasi akan dibebankan langsung ke konsumen.

    “Haaaaa,” tulisnya dikutip Minggu (6/7/2025).

    “Penurunan potongan aplikasi dibebankan ke konsumen ?,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih mengkaji kemungkinan potongan biaya aplikasi ojek online atau ojol dari 20 persen menjadi 10 persen. 

    Kajian ini berangkat tuntutan pengemudi ojol beberapa waktu lalu.

    Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kemenhub, Aan Suhanan, mengatakan, pihaknya sangat hati-hati dalam memutuskan keputusan potongan aplikasi ini. Sebab, ekosistem yang terbangun dari aplikasi ini sangat kompleks.

    “Terkait pemotongan (biaya aplikasi) 10 persen, ini juga kami sedang mengkaji dan mensurvei, karena seperti tadi disampaikan bahwa ekosistem yang terbangun dari ojek online ini sungguh-sungguh banyak sekali Pak,” ujar Aan dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI.

    Lebih jauh, untuk mitra ojek online sendiri ada lebih dari 1 juta, kemudian pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang sudah ada di dalam ekosistem tersebut sekitar 25 juta.

    Karena itu, sambung Aan, Kemenhub mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengambil keputusan terkait potongan aplikasi ini. 

    Aan juga menekankan pihaknya berusaha menjaga iklim yang baik antara mitra dan aplikator.

  • KMP Tenggelam di Selat Bali Makan Korban, Komisi V DPR Panggil Kemenhub

    KMP Tenggelam di Selat Bali Makan Korban, Komisi V DPR Panggil Kemenhub

    Jakarta –

    Komisi V DPR menindaklanjuti peristiwa tenggelamnya Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Ketua Komisi V DPR Lasarus menegaskan pihaknya akan memanggil Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mendapatkan laporan terkait peristiwa ini.

    “Kami akan memanggil Kementerian Perhubungan untuk meminta penjelasan terhadap kejadian ini,” kata Lasarus kepada wartawan, Jumat (4/7/2025).

    Politikus PDIP ini menilai adanya kelalaian pengawasan pihak otoritas pelabuhan termasuk kecerobohan kapten di balik insiden maut tersebut. Dia meminta pemerintah melakukan investigasi menyeluruh mengenai peristiwa ini.

    “Lemahnya pengawasan dari otoritas pelabuhan dan kecerobohan kapten dan seluruh awak kapal yang bertanggung jawab terhadap kelayakan kapal tersebut. Perlu dilakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab terjadinya kecelakaan kapal tersebut,” ujar dia.

    Diketahui KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam di perairan Selat Bali pada Rabu (2/7) malam. Saat tenggelam, kapal membawa 65 orang.

    Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Muhammad Masyhud merinci kapal mengangkut 53 penumpang, 12 kru, dan 22 kendaraan saat berlayar.

    (fca/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Waka Komisi V DPR usul Pelindo tambah alat pengeruk alur Bengkulu

    Waka Komisi V DPR usul Pelindo tambah alat pengeruk alur Bengkulu

    Ini sudah Inpres. Karena itu semangatnya sekali lagi, semangat kerja kedaruratan, cepat dituntaskan karena masyarakat terutama di Enggano sudah menunggu betul,

    Bengkulu (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menilai Pelindo perlu menambah alat atau kapal pengeruk untuk memastikan pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu dapat terealisasi tepat waktu.

    “Saya termasuk menyarankan dan usulkan, supaya Pelindo menambah sebanyak-banyaknya alat berat (pengerukan alur),” kata Syaiful Huda usai mengecek langsung situasi pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu, di Bengkulu, Kamis.

    Usulan tersebut, kata dia, mengingat Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Upaya penanganan keadaan tertentu untuk normalisasi alur pelayaran Pelabuhan Pulau Baai, transportasi dan logistik serta percepatan pembangunan di Pulau Enggano.

    “Inpres ini amanatnya tidak hanya kapal masuk dan bisa ke luar, Inpres ini semangatnya holistik, semua problem terkait Pulau Baai dituntaskan. Nah sementara Inpres itu memberi mandat sampai pada 31 Agustus, jadi kalau melihat rentang yang cukup terbatas ini, saya termasuk menyarankan (penambahan alat pengeruk alur),” katanya.

    Jangan sampai Inpres yang telah diterbitkan oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi sia-sia hanya karena penyelesaian permasalahan alur Pelabuhan Pulau Baai dan situasi Pulau Enggano tidak membaik tidak bisa tepat waktu seperti target terakhir 31 Agustus 2025.

    “Ini sudah Inpres. Karena itu semangatnya sekali lagi, semangat kerja kedaruratan, cepat dituntaskan karena masyarakat terutama di Enggano sudah menunggu betul,” kata dia.

    Begitu juga, lanjut dia, bisnis di Bengkulu juga sudah tersendat cukup lama karena pendangkalan alur tersebut. Bisnis yang terhambat akan berdampak tidak baik pada perekonomian daerah, apalagi berlangsung dalam waktu lama.

    “Terlebih-lebih pada kepentingan bisnis, aktivitas bongkar muat (komoditas, termasuk ekspor impor) berbagai hal juga masih terkendala,” kata dia.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang upaya penanganan keadaan tertentu untuk normalisasi alur pelayaran Pelabuhan Pulau Baai, transportasi dan logistik serta percepatan pembangunan di Pulau Enggano.

    Inpres tersebut sebagai solusi permasalahan yang mengakibatkan terisolasinya warga Pulau Enggano selama empat bulan terakhir akibat tertutupnya pintu alur Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu.

    Pulau Enggano merupakan pulau terluar yang letaknya berada di tengah-tengah Samudera Hindia, sekitar 156 km atau 90 mil laut dari Kota Bengkulu.

    Untuk mencapai pula terluar Indonesia di Bengkulu tersebut salah satunya memanfaatkan transportasi laut.

    Akses ke Enggano seharusnya menggunakan kapal penyeberangan, hal itu karena kondisi jarak dan Pulau Enggano juga berada di tengah Samudera Hindia yang tentu gelombang lautnya berbahaya ketika diakses menggunakan kapal-kapal kecil nelayan.

    Jika berlayar ke Pulau Enggano menggunakan kapal penyeberangan, maka akan membutuhkan waktu tempuh setidaknya selama 12 jam.

    Namun, sejak empat bulan terakhir Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu mengalami pendangkalan alur, aktivitas keluar masuk dermaga pelabuhan menjadi terganggu.

    Hal tersebut juga mengganggu aktivitas pelayaran menggunakan kapal penyeberangan ke Pulau Enggano.

    Akses masyarakat Enggano terkendala karena kapal penyeberangan tidak bisa keluar masuk Dermaga Pelabuhan Pulau Baai dan membuat Enggano menjadi terisolasi.

    Pewarta: Boyke Ledy Watra
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi V DPR jadwal rapat cegah pengerukan alur Pelabuhan Baai molor

    Komisi V DPR jadwal rapat cegah pengerukan alur Pelabuhan Baai molor

    Bengkulu (ANTARA) – Komisi V DPR RI segera menjadwalkan rapat sebagai upaya mencegah pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu molor dari waktu yang telah ditargetkan.

    “Komisi V akan secepatnya menggelar rapat, kami akan undang semua stakeholder (pemangku kepentingan) yang terkait,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda usai mencek langsung situasi pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai, di Bengkulu, Kamis.

    Syaiful Huda mengatakan Komisi V DPR akan menjadwalkan rapat setelah mengetahui progres pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai sempat molor tiga kali dari yang ditargetkan.

    Awalnya, pengerukan alur tahap pertama untuk mengatasi situasi kedaruratan ditargetkan rampung pada minggu ketiga Juni 2025. Kemudian Pelindo menyebutkan pengerukan baru bisa rampung pada akhir Juni.

    Tetapi kemudian saat inspeksi mendadak Gubernur Bengkulu Helmi Hasan pada akhir Juni, Pelindo mengatakan butuh waktu dua hari untuk finalisasi pengerukan tahap pertama atau rampung pada 2-3 Juli 2025.

    Kemudian, pada kunjungan kerja Komisi V DPR RI, Pelindo mengatakan pengerukan baru bisa rampung 2-3 hari ke depan, atau alur baru bisa dilewati kapal setelah 5 Juli 2025.

    “Kalau begitu kami akan undang semua stakeholder yang terkait. Semangatnya supaya inpres terlaksana dengan baik dan cepat dan dalam posisi kedaruratan ini. Jadi di sini sudah darurat, karena itu harus bekerja dalam posisi kedaruratan,” kata Syaiful Huda.

    Pewarta: Boyke Ledy Watra
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Asosiasi Ojol Minta Potongan Komisi 10%, Begini Respons Maxim

    Asosiasi Ojol Minta Potongan Komisi 10%, Begini Respons Maxim

    Bisnis.com, JAKARTA — Maxim Indonesia merespons usulan sejumlah asosiasi pengemudi ojek online (ojol) untuk membatasi potongan komisi aplikasi maksimal sebesar 10%. 

    Government Relation Specialist Maxim Indonesia, Muhammad Rafi Assagaf mengatakan pihaknya menolak penurunan komisi aplikasi hingga 10%. Pasalnya hal tersebut menurutnya dapat menimbulkan konsekuensi lain, seperti meningkatnya biaya perjalanan dan potensi penurunan akses layanan bagi masyarakat.

    “Mengenai tuntutan pengemudi untuk menurunkan komisi aplikasi 10%, dapat kami sampaikan bahwa Maxim tidak sejalan terhadap usulan untuk menurunkan komisi aplikasi di bawah standar yang telah ditetapkan karena penurunan komisi aplikasi dapat menyebabkan kenaikan biaya perjalanan karena pengoperasian secara fungsional dan penyediaan layanan yang tersedia menjadi semakin sulit,” kata Rafi dalam keterangan resmi dikutip Kamis (3/7/2025).

    Dia juga mengingatkan potensi penyempitan layanan dan penurunan permintaan akan membuat pengemudi kehilangan kesempatan kerja. Rafi menambahkan keputusan terkait tarif dan komisi harus melibatkan diskusi bersama seluruh pihak, baik pelanggan, mitra pengemudi, maupun aplikator, dengan mengedepankan kajian yang mendalam.

    Dia pun menekankan pihaknya mendukung keseimbangan dan motivasi yang akan membantu mitra untuk membuat pesanan dengan sukses.

    “Ini adalah ide utama yang didukung Maxim. Keputusan dalam menentukan tarif, biaya komisi, dan sebagainya, hendaknya didasarkan pada kajian yang mendalam, serta mempertimbangkan dan berdiskusi dengan semua pihak, mulai dari pelanggan, mitra pengemudi, dan aplikator,” katanya.

    Rafi menyebut Maxim telah menerapkan komisi aplikasi sesuai dengan ketentuan Keputusan Kementerian Perhubungan No. 1001 Tahun 2022, dengan kisaran 5% hingga 15% tergantung jenis layanan dan wilayah.

    Untuk layanan Maxim Bike, komisi aplikasi adalah sebesar 9%–15% dan untuk Maxim Car, komisi aplikasi adalah sebesar 8%–15%. 

    “Pengemudi Maxim juga bisa mendapatkan komisi yang lebih rendah dengan bekerja secara aktif dengan rating yang baik dan dengan memberikan stiker khusus pada mobil mereka,” katanya.

    Maxim juga memiliki program motivasi untuk mitra pengemudi yang memungkinkan mereka mendapatkan potongan lebih rendah berdasarkan performa kerja. Pihaknya menghormati mitra pengemudi dan menciptakan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan penghasilan utama maupun penghasilan tambahan. 

    “Untuk memberikan kemudahan bagi pengemudi, Maxim juga memiliki ‘motivation program for drivers’ yang merupakan program khusus yang memungkinkan pengemudi mendapatkan potongan aplikasi yang lebih rendah berdasarkan aktivitas dan performa mereka,” tuturnya.

    Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menilai kebijakan komisi saat ini belum berpihak kepada pengemudi. 

    Garda mengajukan tuntutan pembatasan potongan maksimal hanya 10% dan menolak adanya kenaikan tarif tanpa melibatkan mitra pengemudi dalam proses kajian.

    “Garda tidak setuju adanya kenaikan tarif 8–15% karena hingga saat ini tidak ada komunikasi dan kajian komprehensif mengenai kenaikan tarif,” kata Igun saat dihubungi Bisnis, Selasa (1/7/2025).

    Igun mengatakan sudah saatnya perusahaan aplikasi harus menerima biaya potongan aplikasi cukup 10% saja. Hal ini harus menjadi atensi khusus dari pemerintah dan negara.  Garda mengajukan lima tuntutan, yakni pembentukan UU atau Perppu Transportasi Online, pembatasan potongan aplikasi maksimal 10%, diskresi tarif layanan barang dan makanan, audit investigatif terhadap pelanggaran potongan, serta penghapusan skema kerja eksploitatif. 

    Garda mengancam akan menggelar aksi mematikan aplikasi oleh 500.000 pengemudi secara serentak pada 21 Juli 2025 jika tidak ada respons.

    Senada, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), Lily Pujiati, menyatakan bahwa potongan platform masih terlalu tinggi dan melebihi batas maksimal yang ditetapkan pemerintah.

    “Potongan platform saat ini tidak mengikuti aturan maksimal 20% yang telah ditentukan pemerintah untuk layanan angkutan penumpang roda dua,” katanya.

    Lily juga menyoroti ketimpangan dalam pembagian pendapatan layanan pengantaran makanan dan barang.

    “Pengemudi hanya menerima Rp5.200 dari biaya Rp18.000 yang dibayarkan pelanggan, belum termasuk beban operasional lainnya,” ujar Lily. 

    SPAI mendesak agar potongan platform dihapus atau setidaknya diturunkan ke 10%, serta mendorong pemberlakuan sistem upah berdasarkan UMP. Mereka juga meminta pengakuan terhadap pengemudi sebagai “pekerja platform”, bukan sekadar mitra, sesuai hasil forum International Labour Conference (ILC) ke-113 di Jenewa.

    Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tengah mengkaji rencana kenaikan tarif ojek online berdasarkan pembagian zona wilayah. 

    Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menyebut kajian telah dilakukan untuk menentukan besaran kenaikan tarif di masing-masing zona.

    “Sudah kami buat, kami kaji sesuai dengan zona yang sudah ditentukan. Bervariasi kenaikan tersebut, ada [yang naik] 15%, ada 8% tergantung dari zona yang kita tentukan ada 3, Zona 1, 2, dan 3,” kata Aan dalam rapat bersama Komisi V DPR RI, Senin (30/6/2025).

  • Komisi V DPR turun cek progres pengerukan alur pelabuhan Baai Bengkulu

    Komisi V DPR turun cek progres pengerukan alur pelabuhan Baai Bengkulu

    Bengkulu (ANTARA) – Komisi V DPR RI menggelar kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Bengkulu untuk mengecek langsung progres pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai dan juga situasi pulau terluar, Pulau Enggano.

    “Yang pertama, kami ingin memastikan Pelindo (bekerja) sebagaimana mandat dari Inpres Nomor 12 Tahun 2025, bersama dengan Kementerian Perhubungan dan ASDP. Agar semua tugas dan fungsi, masing-masing mengambil peran sesuai dengan Inpres,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda di Bengkulu, Kamis.

    Menurut Syaiful Huda DPR RI ingin memastikan kerja-kerja dalam situasi kedaruratan bisa secepatnya dituntaskan, sehingga masyarakat Bengkulu, terutama Enggano tidak lagi terisolasi akibat pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu.

    “Nah tentu, kita semua ingin kedaruratan ini bisa secepatnya dituntaskan. Jadi (yang dikerjakan saat ini) memang tidak bisa dari sudut pandang bisnis as usual, cara menyelesaikannya,” kata dia.

    Komisi V DPRD RI pada Kamis 3 Juli 2025 mengunjungi Pelindo Bengkulu dan melihat situasi pendangkalan alur secara langsung.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Regional 2 Pelindo Drajat Sulistyo memastikan tiga hari ke depan pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai tahap pertama rampung.

    Kapal yang terisolasi 4 bulan terakhir di dermaga dipastikan bisa keluar pelabuhan untuk melanjutkan perjalanan ke daerah tujuan berikutnya.

    Kemudian, kapal penyeberangan KMP Pulo Tello yang menjadi sarana transportasi masyarakat Pulau Enggano dari dan ke Kota Bengkulu juga dipastikan bisa masuk ke dermaga untuk aktivitas bongkar muat barang dan orang, tidak seperti kondisi sebelumnya yang harus labuh luar dan dilangsir.

    Upaya langsir memang dapat dilakukan untuk angkutan penumpang, namun tidak bisa untuk angkutan barang, sehingga selama 4 bulan terakhir Pulau Enggano tidak bisa menjual hasil bumi mereka ke Kota Bengkulu.

    “Sudah bisa dalam 2-3 hari ke depan, sekarang dalam tahap finalisasi (pengerukan tahap I),” ujarnya.

    Pewarta: Boyke Ledy Watra
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.