Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi V DPR

  • Gibran harap kopdes naungi pedagang dan produsen kain lurik di Klaten

    Gibran harap kopdes naungi pedagang dan produsen kain lurik di Klaten

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berharap kehadiran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dapat menjadi wadah untuk menaungi pedagang dan produsen kain lurik di Desa Mlese, Klaten, Jawa Tengah.

    “Harapannya nanti Koperasi Merah Putih ini bisa menaungi pedagang-pedagang, produsen-produsen yang ada di desa ini,” ujar Gibran usai meninjau sentra kain lurik di Desa Mlese, Klaten, Jawa Tengah, Rabu.

    Sebagaimana rekaman video yang diterima di Jakarta, Rabu, Gibran menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto pada pekan depan dijadwalkan berkunjung ke Klaten, Jawa Tengah untuk meresmikan Kopdes Merah Putih.

    “Kebetulan minggu depan Pak Presiden Prabowo juga berkunjung ke Klaten untuk meresmikan, melaunching Koperasi Merah Putih,” ujarnya.

    Wapres juga mendorong pelibatan generasi muda dalam pengembangan produk melalui pengemasan, desain, dan strategi pemasaran digital agar dapat menjangkau pasar nasional melalui platform perdagangan elektronik (e-commerce).

    “Dan jangan lupa harus masuk ke e-commerce biar lebih menasional nanti,” ujar Gibran.

    Wapres menyebut bahwa Desa Mlese dikenal sebagai sentra produksi kain lurik secara turun-temurun selama empat generasi.

    Dalam kunjungannya tersebut, dirinya meninjau proses produksi kain lurik mulai dari tahap pewarnaan hingga menjadi produk akhir.

    “Kita bisa lihat tadi proses dari awal, pewarnaan, sampai akhir menjadi kain, rumit sekali. Dan harus kita apresiasi kerja keras dari ibu-ibu, bapak-bapak produsen lurik yang ada di desa ini,” ujarnya.

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyampaikan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dijadwalkan diluncurkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Klaten, Jawa Tengah, pada 19 Juli 2025.

    “Insyaallah, tanggal 19 Juli di Klaten akan di-launching oleh Bapak Presiden lebih kurang 80.000 ribu Kopdes yang sudah berbadan hukum dan ada sekitar 130 mockup (percontohan) sudah siap,” kata Yandri dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/7).

    Yandri menyampaikan bahwa pengembangan Kopdes Merah Putih merupakan salah satu wujud intervensi kebijakan dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membangun desa serta mengembangkan koperasi dan UMKM.

    Pengembangan Kopdes itu, kata dia, diharapkan dapat memberdayakan ekonomi lokal serta meningkatkan daya saing dan kemandirian finansial.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggaran 2026 Rp 70,8 T Kurang, Menteri PU Minta Tambahan Rp 68 T

    Anggaran 2026 Rp 70,8 T Kurang, Menteri PU Minta Tambahan Rp 68 T

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengungkapkan pagu indikatif anggaran kementeriannya untuk tahun 2026 telah ditetapkan sebesar Rp70,86 triliun. Namun, angka itu dinilai belum mencukupi untuk menjalankan berbagai program strategis, terutama dalam mendukung target swasembada pangan nasional.

    “Jadi pada 15 Mei 2025, kami mendapatkan pagu indikatif (untuk tahun 2026) sebesar Rp70,86 triliun dari surat bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas,” kata Dody dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (9/7/2025).

    Dari total tersebut, alokasi terbesar akan diberikan ke Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp31,8 triliun, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Rp20,5 triliun, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Rp13,53 triliun, dan Direktorat Jenderal Cipta Karya Rp4,11 triliun.

    “Sementara untuk Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal, serta beberapa Direktorat Jenderal lainnya kami alokasikan sekitar Rp900 miliaran,” ujarnya.

    Menurut Dody, fokus program pada 2026 masih sama seperti tahun sebelumnya, yakni preservasi jalan dan pembangunan konektivitas wilayah, serta penguatan sistem irigasi untuk mendukung ketahanan pangan.

    “Fokus kami di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air adalah memperkuat irigasi-irigasi, kami mulai dari primer, sekunder sampai dengan tersier,” ucap dia.

    Namun demikian, Kementerian PU menyatakan masih memerlukan tambahan anggaran cukup besar. “Dari hasil exercise kami secara mandiri, sebetulnya untuk tahun anggaran 2026 kami masih memerlukan tambahan anggaran sekitar Rp68 triliun,” tegas Dody.

    Dari tambahan tersebut, Rp65 triliun akan digunakan untuk program teknis dan Rp3,6 triliun untuk dukungan manajemen.

    “Rp65,28 triliun yang kami mohonkan dan belum tertampung di pagu indikatif 2026, mencakup swasembada ketahanan pangan sebesar Rp4,92 triliun, dialokasikan untuk pembangunan jaringan irigasi, pengendalian banjir dan penyediaan air baku di wilayah-wilayah strategis,” paparnya.

    Tambahan anggaran juga mencakup penyelesaian kontrak tahun jamak senilai Rp12 triliun, termasuk proyek multi-tahun seperti sekolah rakyat. “Termasuk di dalamnya adalah sekolah rakyat dan MYC (multi years contract) baru Rp260 miliar,” jelas Dody.

    Ada juga pendanaan proyek-proyek berbasis pinjaman, yakni Rp1,35 triliun pinjaman luar negeri dan Rp900 miliar pinjaman dalam negeri. Proyek-proyek ini meliputi pembangunan jalan tol Serang-Panimbang dan infrastruktur lainnya.

    Beberapa kegiatan baru yang diajukan tahun 2026 senilai Rp17,6 triliun mencakup pembangunan Politeknik PU, sistem penyediaan air minum (SPAM), dan berbagai proyek perencanaan nasional.

    “Kami juga menganggarkan Rp3,5 triliun untuk dukungan teknis pusat atau balai,” imbuh dia.

    Kementerian PU, katanya, juga mencadangkan Rp2,49 triliun untuk pembebasan lahan non-PSN, serta dana darurat bencana sebesar Rp550 miliar. Untuk program padat karya dan infrastruktur berbasis masyarakat seperti Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), dianggarkan sebesar Rp3,98 triliun.

    Selain itu, sebesar Rp6 triliun disiapkan untuk menjaga dan mengoptimalkan infrastruktur yang telah dibangun, termasuk pemeliharaan irigasi, jalan, jembatan, dan sarana permukiman.

    Tak kalah penting, Kementerian PU juga melanjutkan program pembangunan 100 sekolah rakyat per tahun dengan anggaran Rp10 triliun, serta mendukung infrastruktur di daerah otonomi baru Papua sebesar Rp1,7 triliun.

    Terakhir, untuk belanja pegawai dan operasional lembaga, Dody menyebut ada kebutuhan Rp3,6 triliun. “Yang terdiri dari belanja pegawai Rp2,8 triliun mencakup tambahan kebutuhan akibat rekrutmen CPNS dan P3K tahun 2025 serta kekurangan pembayaran pegawai. Belanja non operasional termasuk operasional perkantoran dan sistem informasi senilai Rp760 miliar,” pungkasnya.

    (wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Dapat Anggaran Rp 73,76 T, Menteri Hanggodo Fokus Bangun Jalan-Irigasi

    Dapat Anggaran Rp 73,76 T, Menteri Hanggodo Fokus Bangun Jalan-Irigasi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memaparkan detail alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2025, yang telah dirancang untuk menjawab kebutuhan pembangunan dasar, sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Pagu kita per Mei 2025 adalah Rp73,76 triliun yang telah kami susun dengan cermat untuk menjawab kebutuhan pembangunan dasar, sekaligus menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi,” kata Dody saat rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (9/7/2025).

    Dari total anggaran tersebut, porsi terbesar dialokasikan untuk Direktorat Jenderal Bina Marga, yakni sebesar 36,83% atau sekitar Rp28,7 triliun. Dana ini diprioritaskan untuk menjaga konektivitas antarwilayah dan preservasi jalan nasional.

    Sementara itu, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mendapatkan alokasi anggaran 25,5% atau Rp27,7 triliun. “Terutama kita fokuskan untuk mendukung ketahanan pangan dan juga untuk persiapan menghadapi musim kemarau dan mitigasi banjir,” jelasnya.

    Untuk Direktorat Jenderal Cipta Karya, anggaran yang disiapkan sebesar Rp11,18 triliun atau 24,24%. Fokusnya adalah pada penyediaan air minum, sanitasi, dan pembangunan kawasan permukiman.

    Foto: Rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (9/7/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)
    Rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (9/7/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

    Sedangkan untuk Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, alokasi anggaran mencapai Rp5,05 triliun atau 13,12%. “Utamanya untuk sekolah rakyat dan renovasi madrasah,” ujar dia.

    Sisanya, lanjut dia, telah dialokasikan untuk beberapa unit lain seperti Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur.

    Adapun terkait progres penggunaan anggaran, Dody mengakui realisasi fisik dan keuangan hingga saat ini masih rendah. “Per hari ini memang baru mencapai 29,21% untuk keuangan dan 33,85% untuk fisik,” sebutnya.

    Ia pun membandingkan dengan progres pada tahun lalu. “Memang sedikit lebih turun dibandingkan tahun 2024, dimana per Juli 2024 progres kami adalah 27,74% untuk keuangan sementara untuk fisik 34,38%. Semuanya itu karena di semester pertama kita agak sedikit terhambat, karena masalah politik anggaran,” terang dia.

    Namun begitu, Dody tetap optimistis target realisasi anggaran pada akhir tahun masih bisa dikejar. “Kami masih optimis di Desember 2025 kami bisa mencapai 93% untuk keuangan dan lebih dari 90% untuk fisik,” pungkasnya.

    (wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Wapres siap dukung santri Ponpes Pandanaran kuasai AI, blockchain

    Wapres siap dukung santri Ponpes Pandanaran kuasai AI, blockchain

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menyatakan kesiapannya mendukung santri-santri di Pondok Pesantren (Ponpes) Pandanaran, Pakem, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, untuk menguasai teknologi kecerdasan buatan (AI) dan blockchain.

    Dalam acara silaturahmi di Ponpes Pandanaran, Selasa (8/7), Wapres menyebut jika memang dibutuhkan pengajar dari Jakarta akan dikirimkan untuk mengajarkan materi mengenai AI kepada santri-santri.

    “Pak Kiai, nanti kalau butuh guru atau trainer, nanti bisa kita kirim dari Jakarta ya,” kata Gibran ke pengurus Ponpes Pandanaran saat acara silaturahmi di Ponpes Pandanaran, Yogyakarta, Selasa, sebagaimana dikutip dari siaran resmi Sekretariat Wakil Presiden, Rabu.

    Menurut Gibran, santri-santri merupakan bagian dari generasi muda yang harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan dan blockchain, karena pengetahuan atas keduanya diyakini menjadi kompetensi penting pada masa depan.

    “Kita ingin teman-teman semua bisa mengikuti perkembangan zaman dengan baik, menggunakan teknologi-teknologi terkini dengan baik. Jadi, anak-anak muda jangan sampai ketinggalan! Semua aspek kehidupan nanti menggunakan teknologi,” kata Gibran kepada para santri.

    Dalam acara silaturahmi itu, Gibran kemudian meneruskan pesan Presiden Prabowo Subianto kepada pengurus ponpes dan seluruh santri.

    “Salam hangat dari Pak Presiden Prabowo untuk seluruh santri, kiai, gus-gus, bu nyai, semua yang ada di sini,” ujar Wapres Gibran.

    Kedatangan Gibran ke Ponpes Pandanaran merupakan bagian dari kunjungan kerja Wapres RI di Yogyakarta, Selasa. Di Ponpes Pandanaran, acara silaturahmi itu juga dihadiri oleh Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto), Anggota Komisi V DPR Danang Wicaksana, dan Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf.

    Dalam siaran resmi yang sama, Pimpinan Ponpes Pandanaran KH Mu’tashim Billah menyebut pondok pesantrennya dan Gibran punya kedekatan yang telah lama terjalin jauh sebelum putra sulung Presiden Ke-7 Joko Widodo itu menjadi wakil presiden.

    “Beliau sudah menjadi keluarga kita. Sebelum pencalonan datang ke sini, setelah menang, datang ke sini. Ini setelah pelantikan, datang ke sini,” kata KH Mu’tashim.

    Di Ponpes Pandanaran, Gibran bersilaturahmi dengan pengurus dan santri-santri, kemudian berziarah ke makan para pendiri dan leluhur Ponpes Pandanaran.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Azis Kurmala
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Serapan Anggaran Kemenhub Baru Capai 32% di Semester I-2025

    Serapan Anggaran Kemenhub Baru Capai 32% di Semester I-2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Perhubungan mencatatkan realisasi anggaran Rp 8,5 triliun pada semester I 2025. Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi saat menghadiri Rapat Kerja Bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (8/7).

    “Realisasi anggaran Kemenhub hingga tanggal 2 Juli 2025 sebesar Rp 8,5 triliun atau 32,36% dari pagu efektif tahun 2025 sebesar Rp 26,29 triliun,” ujar Dudy.

    Dudy menyampaikan, realisasi anggaran Kemenhub 2025 berasal dari berbagai sumber, yakni Rupiah Murni sebesar Rp 5,58 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 1,09 triliun, Surat Berharga Syariah Negara Rp 682,88 miliar, Badan Layanan Umum (BLU) Rp 658,15 miliar dan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) Rp 489,75 miliar.

    Sementara itu per 2 Juli 2025, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU) Kemenhub mencapai Rp 6,76 triliun atau 60,20% dari target tahun 2025 sebesar Rp 12 triliun.

    Pada kesempatan ini, dia juga menyampaikan realisasi anggaran 2024 sebesar Rp 39,1 triliun dengan realisasi PNBP Rp 12,9 triliun.

    Selanjutnya di tahun anggaran 2026, Kemenhub telah mendapat pagu indikatif sebesar Rp 24,4 triliun.

    “Kementerian Perhubungan mempersiapkan berbagai program strategis untuk mendukung aksesbilitas nasional dan menjamin pelayanan transportasi yang profesional serta berkelanjutan,” lanjut Menhub.

    Dudy menambahkan, dalam upaya menjamin ketersediaan layanan transportasi yang terjangkau dan memastikan keselamatan transportasi di seluruh wilayah Indonesia, Kemenhub mengusulkan kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp 13,25 triliun sehingga total pagu menjadi Rp 37,66 triliun atau 77,02% dari kebutuhan pagu 2026 sebesar Rp 48,88 triliun.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • KNKT duga KMP Tunu tenggelam akibat air masuk dari pintu mesin terbuka

    KNKT duga KMP Tunu tenggelam akibat air masuk dari pintu mesin terbuka

    Suasana Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi bersama jajaran Kementerian Perhubungan di Jakarta, Selasa (8/7/2025). ANTARA/Harianto

    KNKT duga KMP Tunu tenggelam akibat air masuk dari pintu mesin terbuka
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 08 Juli 2025 – 17:42 WIB

    Elshinta.com – Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menduga penyebab tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali pada Rabu (2/7) malam adalah karena pintu mesin dalam kondisi terbuka sehingga air laut masuk.

    Pelaksana tugas Ketua Sub Komite Keselamatan Pelayaran KNKT Anggiat PTP Pandiangan menjelaskan air laut masuk melalui pintu di geladak yang seharusnya tertutup saat kapal berlayar.

    Pintu tersebut merupakan akses menuju kamar mesin, dan saat gelombang laut mencapai ketinggian 2 hingga 3 meter, air dengan mudah masuk dan menyebabkan kapal miring ke kanan.

    “Jadi di geladak dari kapal ini ada akses untuk turun ke kamar mesin. Jadi pada saat itu dalam kondisi terbuka sehingga air masuk melalui pintu itu sehingga menyebabkan kapal miring ke kanan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Sub Komite Keselamatan Pelayaran KNKT Anggiat PTP Pandiangan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (8/7).

    Kapal jenis ini memiliki “freeboard” rendah, sehingga saat muatan berlebih, benaman kapal bertambah dan air laut mudah masuk ke geladak jika pintu tidak tertutup rapat saat berlayar.

    Anggiat menegaskan pintu geladak harusnya selalu dalam keadaan tertutup selama pelayaran untuk mencegah insiden semacam ini.

    “Dan kondisi muatan yang ada di atas kapal juga akan menambah benaman kapal sehingga mengurangi freeboard-nya juga. Dan seharusnya memang pintu ini harus selalu dalam keadaan tertutup ketika berlayar,” jelasnya.

    Dalam rapat kerja itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus yang memimpin rapat menanyakan apakah musibah ini bisa dicegah jika pintu mesin tertutup, dan Anggiat menjawab kemungkinan besar demikian.

    “Berarti persoalan utamanya berada pada pintu ini. Andaikan pintu ini ditutup, ini tidak terjadi karena air masuk pertama dari situ,” tanya Ketua Komisi V DPR RI Lasarus.

    “Ya, Pak,” jawab Anggiat.

    Namun, KNKT juga akan menginvestigasi faktor lain seperti kelebihan muatan dan akan mendalami penyebab pastinya lewat investigasi lanjutan

    “Itu masih akan kita teliti, dalami,” imbuh Anggiat.

    Diungkapkan Anggiat kronologi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali yang dikumpulkan berdasarkan keterangan dari awak dan penumpang kapal yang selamat, pertama pada 2 Juli 2025, pukul 22.15 WIB mulai proses pemuatan kendaraan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur.

    Lalu, pada pukul 22.45 WIB, proses pemuatan selesai dilakukan. Kemudian pada pukul 22.51 WIB, KMP Tunu Pratama Jaya mulai bertolak ke Pelabuhan Gilimanuk, Bali.

    “Ketika kapal bertolak, tidak ada anomali atau kemiringan atau keadaan yang tidak biasa. Kemudian juga mesin beroperasi dengan normal, visibilitas atau jarak pandang juga cukup baik, tidak ada hujan dan tidak berkabut,” jelas Anggiat.

    Namun, setelah sekitar 30 menit pelayaran, penjaga di anjungan, merasakan kemiringan kapal ke sebelah kanan. Lalu, juru mudi jaga dan kelasi jaga melihat air laut masuk ke kamar mesin melalui pintu kamar mesin.

    “Juru minyak jaga yang juga berada di kamar mesin melihat hal yang sama. Jadi kami konfirmasi dengan antara informasi yang kami terima dari juru mudi jaga dan juru minyak, jadi menyatakan hal yang sama,” jelasnya.

    Kemudian juru minyak segera berlari keluar dari kamar mesin. Sedangkan mualim jaga memerintahkan awak kapal untuk membantu penumpang mengenakan lifejacket dan persiapan evakuasi.

    Sementara nakhoda yang saat itu sedang beristirahat segera dibangunkan oleh mualim jaga.

    Kemudian nakhoda segera mengambil alih kemudi dan memancarkan berita mara bahaya di radio frekuensi 16.

    Kendaraan di bagian belakang kapal bergeser dan bertumpu ke sisi kanan di mana hal itu menyebabkan kapal semakin terus bertambah kemiringan sebelah kanan.

    “Pada awalnya dalam keadaan masih perlahan-lahan kemudian semakin cepat. Beberapa menit setelah panggilan darurat, kapal mulai tenggelam dengan kondisi buritan atau bagian belakang kapal tenggelam terlebih dahulu sambil miring ke kanan,” bebernya.

    Beberapa kapal lain yang berada dekatnya kesulitan untuk membantu evakuasi KMP Tunu Pratama Jaya karena kondisi gelap.

    Kapal Gilimanuk I dan Tunuh Pratama 3888 yang juga ada di sekitar lokasi mencoba menyorot lampu ke arah Tunu Pratama Jaya, namun kesulitan untuk mengenali objek terapung karena dalam kondisi gelap.

    KMP Tunu Pratama Jaya yang mengangkut 53 penumpang dan 12 ABK/kru serta 22 kendaraan itu mengalami kecelakaan laut dan tenggelam di Selat Bali.

    Sumber : Antara

  • Kronologi Tenggelamnya KMP Tunu Jaya, Air Laut Masuk Lewat Pintu Kamar Mesin

    Kronologi Tenggelamnya KMP Tunu Jaya, Air Laut Masuk Lewat Pintu Kamar Mesin

    Jakarta –

    Plt Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran KNKT Anggiat Pandiangan mengungkap kronologi tenggelamnya kapal motor penumpang (KMP) Tunu Pratama Jaya di Selat Bali yang menewaskan 10 orang. KNKT menyebut air laut pertama kali masuk ke kapal melewati pintu kamar mesin.

    Hal itu disampaikan Anggiat dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Selasa (8/7/2025). Anggiat menjelaskan kapal mulai memproses muatan kendaraan di Pelabuhan pada pukul 22.15 WIB, Rabu (2/7/2025).Pada pukul 22.45 WIB proses muat kendaraan ke KMP selesai.

    Kemudian pada pukul 22.51 WIB, KMP Tunu Pratama Jaya mulai bertolak ke Pelabuhan Gilimanuk, Bali.Saat kapal berangkat, tidak ada anomali dari kapal tersebut.

    “Ketika kapal bertolak, tidak ada anomali atau kemiringan atau keadaan yang tidak biasa. Kemudian juga mesin beroperasi dengan normal. Visibilitas atau jarak pandang juga cukup baik. Tidak ada hujan dan tidak berkabut,” kata Anggiat di dalam rapat Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025).

    Anggiat menyebut setelah 30 menit berlayar, penjaga merasakan kemiringan di sisi kanan kapal. Juru mudi jaga dan kelasi lantas melihat air laut masuk melalui pintu kamar mesin.

    “Kemudian juru mudi jaga dan kelasi jaga melihat air laut masuk ke kamar mesin melalui pintu kamar mesin. Juru minyak jaga yang juga berada di kamar mesin melihat hal yang sama. Jadi kami konfirmasi Bapak, antara informasi yang kami terima dari juru mudi jaga dan juru minyak. Jadi menyatakan hal yang sama,” katanya.

    “Kemudian juru minyak segera berlari keluar dari kamar mesin. Kemudian juga Mualim jaga memerintahkan awak kapal untuk membantu penumpang mengenakan life jacket dan persiapan evakuasi,” kata Anggiat.

    “Sementara nahkoda yang saat itu sedang beristirahat segera dibangunkan oleh Mualim jaga. Kemudian nahkoda segera mengambil alih kemudi dan memancarkan berita marabahaya di radio VHF frekuensi 16,” tambahnya.

    “KKM (Kepala Kamar Mesin) juga melihat kendaraan di bagian belakang kapal bergeser dan bertumpu ke sisi kanan. Di mana hal ini menyebabkan kapal semakin terus bertambah kemiringan sebelah kanan. Yang pada awalnya dalam keadaan masih perlahan-lahan kemudian semakin cepat,” ujar Anggiat.

    “Beberapa menit setelah panggilan darurat kapal mulai tenggelam dengan kondisi buritan atau bagian belakang kapal tenggelam terlebih dahulu sambil miring ke kanan,” tambahnya.

    (dwr/eva)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Basarnas jalankan 1.479 operasi SAR sampai Juli 2025

    Basarnas jalankan 1.479 operasi SAR sampai Juli 2025

    Tangkapan Layar – Kepala Basarnas Mohammad Syafii dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (7/7/2025). ANTARA/M Riezko Bima Elko Prasetyo

    Basarnas jalankan 1.479 operasi SAR sampai Juli 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 07 Juli 2025 – 16:45 WIB

    Elshinta.com – Basarnas telah melaksanakan 1.479 operasi SAR hingga Juli 2025, termasuk penyelamatan korban kecelakaan kapal, pendaki gunung, hingga wisatawan asing, meski berhadapan dengan keterbatasan sarana dan anggaran. Kepala Basarnas Mohamad Syafii mengatakan bahwa operasi tersebut meliputi 446 operasi kecelakaan kapal, 99 operasi bencana, 886 operasi kondisi membahayakan manusia, dan 48 operasi penanganan khusus.

    “Untuk kecelakaan pesawat udara, syukur alhamdulillah nihil hingga pertengahan 2025,” dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin.

    Dia memaparkan bahwa beberapa operasi besar antara lain penyelamatan 72 penumpang dan enam korban meninggal dari Sepit Eksa Ekspres di Kalimantan Utara, serta penyelamatan 42 orang dan dua korban meninggal dari Feri Muklisa di Teluk Balikpapan. Basarnas juga saat ini masih terus menangani tenggelamnya Kapal Motor Penumpang (KMP) Tunu Pratama Jaya di Selat Bali sejak 2 Juli 2025, dengan hasil sementara 30 selamat, sembilan meninggal, dan 27 masih dalam pencarian.

    Selain itu, dia menambahkan anggotanya berhasil melaksanakan operasi penyelamatan pendaki Gunung Cartenz Pyramid di Jayawijaya, Papua yang menyelamatkan 13 pendaki dan menemukan dua korban meninggal.

    “Perhatian kami untuk peristiwa di Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Basarnas meski dinilai (belum cukup cepat) tapi berhasil menangani pencarian dan pertolongan turis asal Brasil yang jatuh hingga akhirnya jasadnya ditemukan,” kata dia.

    Syafii menegaskan pada akhir paparannya bahwa seluruh operasi SAR membutuhkan SDM terlatih, kapal, helikopter, dan teknologi pendukung agar cepat dan tepat. “Dan semua itu membutuhkan anggaran yang memadai yang sangat penting untuk mendukung kerja kemanusiaan ini,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • Basarnas Tak Terima Panggilan Darurat KMP Tunu, Dapat Info Sudah Tenggelam

    Basarnas Tak Terima Panggilan Darurat KMP Tunu, Dapat Info Sudah Tenggelam

    Basarnas Tak Terima Panggilan Darurat KMP Tunu, Dapat Info Sudah Tenggelam
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (
    Basarnas
    ) Marsekal Madya TNI M Syafi’i mengungkapkan pihaknya tidak menerima panggilan darurat dari
    KMP Tunu Pratama Jaya
    yang tenggelam di
    Selat Bali
    .
    Syafi’i menyebut Basarnas baru menerima informasi ketika KMP Tunu sudah tenggelam.
    Hal tersebut Syafi’i sampaikan dalam rapat Komisi V DPR dengan Basarnas dan BMKG di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).
    “Pada saat kejadian memang yang kami harapkan bahwa Basarnas itu mendapatkan informasi pada saat awal kedaruratan terjadi. Namun yang terjadi kami juga tidak tahu persis kejadiannya, bahwa informasi itu kami dapat pada saat kapal sudah hilang dari permukaan,” ujar Syafi’i.
    Syafi’i mengatakan, 10 menit setelah menerima informasi, Basarnas langsung bergerak ke lokasi. Namun, pada malam itu, Basarnas tidak berhasil menemukan apapun.
    “Pada malam itu, kita tidak menemukan apa-apa. Kemudian sampai akhirnya informasi pertama kita dapat yaitu kira-kira jam 3 atau 4 pagi baru korban pertama ditemukan, kira-kira di 10 mil dari lokasi yang memungkinkan,” jelasnya.
    Menurut Syafi’i, jarak Basarnas dengan titik hilangnya kapal pada pukul 23.00 waktu setempat, awalnya sebenarnya hanya 1,2 mil saja.
    Namun, ketika korban ditemukan pertama kali pada pukul 03.00 waktu setempat, jaraknya sudah sejauh 18 km.
    “Pada pencarian hari pertama, yaitu pada pagi hari, ini kita dibantu oleh seluruh potensi SAR yang ada, mulai dari nelayan, penduduk, dan seluruh kapal yang ada di situ. Begitu mendengar informasi ada di bagian selatan, semua kekuatan baru kita kerahkan arah selatan,” kata Syafi’i.
    “Kami sampaikan total kekuatan yang melaksanakan operasi pada hari ini jumlah personel sebanyak 600 lebih personel, yang terdiri ABK atau alutsista dari kapal ada 18 kapal yang tergabung. Kemudian dari unsur heli juga dari unsur Basarnas dibantu heli dari kepolisian dan TNI AL,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Basarnas Ungkap Pencarian Lokasi Tenggelam Kapal Tunu Pratama Terkendala Anggaran

    Basarnas Ungkap Pencarian Lokasi Tenggelam Kapal Tunu Pratama Terkendala Anggaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) belum memiliki alat sonar untuk mendeteksi lokasi pasti kapal Tunu Pratama yang tenggelam di Selat Bali beberapa waktu lalu. 

    Hal itu diungkap oleh Ketua Komisi V DPR Lasarus usai melaksanakan rapat dengan Kepala Basarnas dan jajarannya, Senin (7/7/2025). 

    “Salah satunya tadi terungkap bahwa Basarnas ini belum punya alat sonar yang memadai untuk mencari titik di mana kapal berada kalau dia tenggelam,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025). 

    Menurut Lasarus, dari pemaparan Basarnas, lembaga SAR nasional itu sudah memiliki alat untuk mendeteksi apabila masih ada korban yang terperangkap di kapal. Namun demikian, masalahnya, Basarnas belum bisa menemukan di mana kapal itu lantaran tidak memiliki alat sonar dimaksud. 

    Selain tidak adanya alat tersebut, lembaga SAR nasional belum memiliki operator yang bisa mengoperasikan alat tersebut. Basarnas masih harus meminjam tenaga dari luar.

    Lasarus lalu menuturkan, Basarnas diminta untuk memprioritaskan anggaran yang dimiliki untuk program atau pekerjaan yang utama-utama saja terlebih dahulu. Apalagi, Indonesia dinilai penting memiliki alat sonar itu karena wilayah negara yang didominasi oleh lautan. 

    Politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu mengakui adanya masalah keterbatasan anggaran pada Basarnas. Oleh sebab itu, dia menyebut Komisi V DPR akan memprioritaskan pengadaan itu untuk 2026.

    “Soal biaya, anggaran dan seterusnya sekarang kan sedang berproses nih. Pembahasan anggaran tentu kami upayakan ini bisa menjadi prioritas dari Basarnas untuk dianggarkan di tahun 2026 yang akan datang,” ujar Lasarus. 

    Sebelumnya, pada rapat yang diselenggarakan terbuka itu, Basarnas mengakui belum memiliki alat sonar yang dibutuhkan untuk mendeteksi lokasi pasti dari KMP Tunu Pratama. 

    “Kalau untuk kapal memiliki sonar dari Basarnas belum memiliki. Namun kami memiliki tiga ROV [remotely operated vehicle]. Hanya saja bekerjanya ROV setelah obyek ditemukan,” ungkap Kepala Basarnas Marsekal Madya (Marsdya) TNI Mohammad Syafii di ruang rapat Komisi V DPR.

    Kemudian, seorang pejabat Basarnas yang turut menghadiri rapat tersebut membenarkan bahwa lembaganya belum memiliki sonar yang dinamakan multibeam sonar echosounder itu. Penyebabnya adalah keterbatasan anggaran. 

    Pihak operator sonar itu pun masih bergantung dari pihak luar lantaran belum ada SDM di dalam negeri yang bisa mengoperasikannya. 

    Hal itulah, ungkap Basarnas, mengapa tim baru bisa mendeteksi kecelakaan tersebut ketika kapal hilang dari permukaan Selat Bali, Rabu (2/7/2025), sekitar 23.55 malam.

    Syafii lalu menceritakan, tim lalu bergerak setelah mendapatkan informasi pertama kecelakaan itu. Perwira Tinggi TNI AU bintang tiga itu menyebut tim baru menemukan satu korban dari KMP Tunu Pratama sekitar 3-4 jam setelahnya. 

    “Kira-kira jam 03.00 atau 04.00 pagi korban pertama ditemukan di kira-kira 10 mile dari [titik kecelakaan]. [Jaranknya setara] kira-kira 18 kilometer,” lanjut Syafii.

    Syafii mencatat bahwa ada sebanyak 612 personil yang dikerahkan untuk mencari korban dan kapal KMP Tunu Pratama di Selat Bali. Ratusan personil itu termasuk dari TNI AL. 

    Menurutnya, lokasi tenggelamnya kapal memiliki kedalaman laut sekitar 50-70 meter. Namun, ada kemungkinan kedalaman bisa lebih jauh lantaran adanya palung tidak jauh dari titik kejadian. 

    Salah satu dari dua kapal AL yang dioperasikan disebut telah mendeteksi dua titik obyek dengan panjang sekitar 50-60 meter yang diduga merupakan KMP Tunu Pratama. 

    “Salah satu dari kapal sudah men-detect ada dua titik lokasi memungkinkan obyek itu panjangnya berkisar 50-60 meter. Itu yang saat ini memang sedang difokuskan di situ,” ungkapnya. 

    Untuk diketahui, data jumlah penumpang atau manifes KMP Tunu Pratama Jaya mengangkut sebanyak 53 orang penumpang 12 orang kru kapal dan 22 unit kendaraan.