Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi V DPR

  • Legislator Novita Soroti Kecelakaan Kapal di Selat Bali: Evaluasi

    Legislator Novita Soroti Kecelakaan Kapal di Selat Bali: Evaluasi

    Jakarta –

    Angota Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra, Novita Wijayanti menyoroti dua kecelakaan kapal di Selat Bali yakni kebakaran KM Barcelona V-A dan kandasnya KMP Tunu Jaya. Menurutnya, dua tragedi itu buka sekadar persoalan teknis, namun juga tragedi kemanusian yang perlu ditindaklanjuti dengan serius.

    “Kecelakaan kapal bukan hanya tragedi teknis, tetapi tragedi kemanusiaan. Ini adalah alarm keras bagi kita semua untuk memperkuat pengawasan dan mengevaluasi sistem keselamatan pelayaran, terutama di jalur-jalur padat seperti Selat Bali,” kata Novita kepada wartawan, Minggu (27/7/2025).

    Baca juga: Puan Minta Tata Kelola Transportasi Diperbaiki Usai KMP Tunu Jaya Tenggelam

    Kader dari partai yang diketuai oleh Presiden Prabowo Subianto ini mendorong evaluasi menyeluruh terhadap standar keselamatan pelayaran nasional. Evaluasi mencakup sistem inspeksi, kelaikan kapal, hingga peningkatan kompetensi awak, terutama pada kapal penyeberangan yang mengangkut penumpang dan kendaraan dalam jumlah besar.

    Ia juga menyoroti pentingnya kesiapsiagaan dalam evakuasi dan respon darurat. Menurutnya, meski seluruh penumpang KM Barcelona V-A berhasil diselamatkan, keberhasilan tersebut tidak boleh hanya bergantung pada faktor keberuntungan atau cuaca yang bersahabat.

    “Ini soal nyawa manusia. Kapal angkutan rakyat tidak boleh hanya dilihat dari sisi logistik dan ekonomi semata, tetapi dari nilai-nilai keselamatan dan perlindungan publik yang menyeluruh,” ujarnya.

    “Kita tidak boleh menunggu insiden serupa terjadi lagi. Transportasi laut adalah urat nadi bagi banyak daerah, dan sudah saatnya keselamatan menjadi prioritas, bukan sekadar formalitas,” katanya.

    (dek/gbr)

  • Dilema Pemkab Banyuwangi Hadapi Kemacetan Ekstrem Pelabuhan Ketapang Surabaya 26 Juli 2025

    Dilema Pemkab Banyuwangi Hadapi Kemacetan Ekstrem Pelabuhan Ketapang Surabaya 26 Juli 2025

    Dilema Pemkab Banyuwangi Hadapi Kemacetan Ekstrem Pelabuhan Ketapang
    Tim Redaksi
    BANYUWANGI, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kabupaten
    Banyuwangi
    menghadapi dilema serius terkait
    kemacetan ekstrem
    yang terus berlanjut di jalur Situbondo menuju
    Pelabuhan Ketapang
    .
    Hal ini diungkapkan Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, dalam rapat yang melibatkan berbagai pihak, termasuk KSOP, ASDP, BPTD, Gapasdap, INFA, serta TNI-Polri.
    “Terus terang kami agak kebingungan. Kami rapat berkali-kali di internal, apa yang bisa kami lakukan untuk mengurai kemacetan kami. Apa yang bisa kami bantu, mohon disampaikan kepada kami,” kata Ipuk pada Sabtu (26/7/2025).
    Kemacetan ini disebabkan kurangnya ketersediaan kapal yang dapat mengangkut truk berkapasitas besar di dermaga LCM Pelabuhan Ketapang, yang bukan merupakan ranah kewenangan Pemkab Banyuwangi.
    Namun, meskipun masalah ini berada di luar kendali Pemkab, masyarakat sering kali melimpahkan kesalahan kepada pemerintah daerah.
    “Atas nama Pemkab Banyuwangi, kami berharap masalah ini bisa diselesaikan dan atas nama pemangku wilayah sangat menyesalkan,” tuturnya.
    Ia menambahkan bahwa kemacetan yang terjadi sebetulnya dapat diantisipasi lebih awal untuk mencegah masalah yang berkepanjangan.
    Walaupun tidak memiliki kewenangan langsung, Pemkab Banyuwangi berupaya memberikan solusi dengan menghubungkan Kementerian Perhubungan dan Komisi V DPR RI.
    “Tujuannya agar dibantu, serta agar persepsi masyarakat tidak salah bahwa kami tidak bertindak,” ujar Ipuk.
    Bupati Ipuk juga berharap agar ASDP sebagai pemangku kepentingan dapat segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menambah armada kapal guna mengurai kemacetan.
    Dalam kesempatan yang sama, Bupati Ipuk menyambut kedatangan kapal perbantuan KMP Gading Nusantara di Pelabuhan Ketapang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kepadatan.
    Direncanakan, masih ada dua kapal perbantuan lainnya yang akan didatangkan untuk membantu mengatasi kemacetan ekstrem di Pelabuhan Ketapang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jangan Sampai Jadi Beban Jangka Panjang

    Jangan Sampai Jadi Beban Jangka Panjang

    GELORA.CO  – Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko menanggapi lambannya perkembangan pembangunan Ibukota Nusantara. 

    Dirinya menyebut jangan sampai proyek Mercusuar ini menjadi terbengkalai.

    Proyek yang menelan dana APBN di tahap I sebesar Rp 86 triliun dan swasta Rp 58 triliun serta tahap II beban APBN Rp 48,8 triliun ini membuat potensi kerawanan dalam pembangunan IKN. 

    Miko berharap agar OIKN dapat segera menyelesaikan sesuai target.

    “Kami melihat kerawanan dalam pembangunan IKN. Jika target 3 tahun selesai maka dipastikan rampung betul. jangan sampai hanya dibangun dengan kejar target lalu pembangunan asal kerja saja. Proses pembangunan membutuhkan perhatian serius seara transparansi, keberlanjutan dan melibatkan masyarakat lokal, sesuai visi Presiden Prabowo,” terang Sudjatmiko melalui keterangan tertulis, Sabtu (26/07/2025).

    Miko menyebut ada catatan penting dalam ketersediaan infrastruktur dasar dan jaminan layanan publik yang berkualitas bagi pekerja di IKN. 

    Perlindungan kepada masyarakat adat, pelestarian lingkungan hutan tropis serta dampak sosial ekonomi lainnya harus dikaji secara komprehensif. 

    “Jangan sampai proyek ini jadi ambisi besar yang malah jadi beban jangka panjang akibat dari kurang pelibatan masyarakat dalam perencanaannya,” tegasnya.

    Miko mengatakan PKB mendukung seluruhnya upaya dalam pembangunan IKN. 

    Akan tetapi, kritik ini merupakan dorongan agar IKN bukan hanya sebagai sebuah simbol rezim melainkan sebagai simbol kemajuan demokrasi, lingkungan keberlanjutan dan keadilan sosial.

    “Kami mendukung usaha pemerintah yang optimis mengejar pembangunan IKN, Tapi harus dilandasi dengan niat tulus membangun negeri,” katanya.

    Diberitakan, pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan pembangunan sarana dan prasarana inti Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam waktu tiga tahun ke depan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Fokus Pembangunan

    • Infrastruktur yang dibangun mencakup kantor pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta fasilitas pendukung seperti jalan, air bersih, energi, dan konektivitas digital.

    • Pembangunan ini menjadi syarat utama sebelum Presiden menandatangani Keputusan Presiden (Keppres)pemindahan ibu kota secara resmi.

    Arahan Presiden

    • Presiden Prabowo telah memerintahkan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, untuk mempercepat pembangunan agar siap digunakan untuk menjalankan pemerintahan.

    • Pemerintah menolak wacana moratorium atau penundaan pembangunan yang sempat diusulkan oleh beberapa pihak, termasuk Partai NasDem

  • Ahmad Luthfi Usulkan Rp 73 Triliun ke DPR untuk Pembangunan Infrastruktur Jateng, Apa Saja Rinciannya? Regional 25 Juli 2025

    Ahmad Luthfi Usulkan Rp 73 Triliun ke DPR untuk Pembangunan Infrastruktur Jateng, Apa Saja Rinciannya? Regional 25 Juli 2025

    Ahmad Luthfi Usulkan Rp 73 Triliun ke DPR untuk Pembangunan Infrastruktur Jateng, Apa Saja Rinciannya?
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajukan anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp 73,1 triliun kepada pemerintah pusat melalui
    Komisi V DPR RI
    .
    Usulan tersebut disampaikan secara simbolis kepada Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, dalam forum kunjungan kerja masa reses DPR di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, pada Jumat (25/7/2025).
    Usulan anggaran ini mencakup 80 kegiatan prioritas yang terbagi dalam empat sektor utama, yaitu 44 kegiatan di sektor jalan dan jembatan, 28 kegiatan di sektor sumber daya air, 6 kegiatan penyediaan air minum, dan 2 kegiatan di sektor sanitasi dan limbah.
    “Kami mohon Komisi V bisa ikut mengawal ini, agar usulan-usulan kami masuk menjadi program nasional,” ujar Luthfi dalam keterangan tertulis.
    Beberapa proyek besar yang diusulkan antara lain penanganan rob dan banjir di Sayung, Demak, melalui pembangunan Giant Sea Wall sepanjang 20,2 km, kolam retensi, dan sistem pompa, dengan total nilai sekitar Rp 1,7 triliun.
    Selain itu, terdapat juga usulan peninggian Jalan Kaligawe Semarang sepanjang 5 km menuju kawasan industri PT Polytron dengan estimasi anggaran Rp 139 miliar untuk periode 2025–2027.
    Proyek lainnya termasuk pengendalian banjir rob di Sungai Bermi–Meduri Pekalongan yang membutuhkan anggaran sebesar Rp 785 miliar, serta penanganan rob di Kabupaten Pemalang senilai Rp 105,5 miliar.
    Luthfi menegaskan bahwa pengajuan anggaran ini mencerminkan keseriusan Pemprov Jateng dalam menangani berbagai persoalan infrastruktur yang memerlukan dukungan pemerintah pusat.
    Ia menjelaskan bahwa alokasi
    anggaran infrastruktur
    di Jawa Tengah hanya sekitar 15 persen dari total APBD, sehingga keterlibatan pemerintah pusat sangat penting untuk mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.
    Lebih lanjut, Luthfi menekankan pentingnya pendekatan pembangunan yang kolaboratif lintas sektor dan kewenangan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa.
    “Kita nggak boleh membangun dengan ego sektoral. Kami hadirkan semua: pusat, provinsi, kabupaten, bahkan sampai desa. Semua harus duduk bareng menyelesaikan problem bersama-sama,” tegasnya.
    Ia juga memastikan bahwa seluruh usulan telah disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat dan sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029.
    Forum ini dihadiri oleh pejabat dari kementerian teknis mitra Komisi V, para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah, serta jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Tengah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ahmad Luthfi Usulkan Rp 73 Triliun ke DPR untuk Pembangunan Infrastruktur Jateng, Apa Saja Rinciannya? Regional 25 Juli 2025

    Ahmad Luthfi Usulkan Rp 73 Triliun ke DPR untuk Pembangunan Infrastruktur Jateng, Apa Saja Rinciannya? Regional 25 Juli 2025

    Ahmad Luthfi Usulkan Rp 73 Triliun ke DPR untuk Pembangunan Infrastruktur Jateng, Apa Saja Rinciannya?
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajukan anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp 73,1 triliun kepada pemerintah pusat melalui
    Komisi V DPR RI
    .
    Usulan tersebut disampaikan secara simbolis kepada Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, dalam forum kunjungan kerja masa reses DPR di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, pada Jumat (25/7/2025).
    Usulan anggaran ini mencakup 80 kegiatan prioritas yang terbagi dalam empat sektor utama, yaitu 44 kegiatan di sektor jalan dan jembatan, 28 kegiatan di sektor sumber daya air, 6 kegiatan penyediaan air minum, dan 2 kegiatan di sektor sanitasi dan limbah.
    “Kami mohon Komisi V bisa ikut mengawal ini, agar usulan-usulan kami masuk menjadi program nasional,” ujar Luthfi dalam keterangan tertulis.
    Beberapa proyek besar yang diusulkan antara lain penanganan rob dan banjir di Sayung, Demak, melalui pembangunan Giant Sea Wall sepanjang 20,2 km, kolam retensi, dan sistem pompa, dengan total nilai sekitar Rp 1,7 triliun.
    Selain itu, terdapat juga usulan peninggian Jalan Kaligawe Semarang sepanjang 5 km menuju kawasan industri PT Polytron dengan estimasi anggaran Rp 139 miliar untuk periode 2025–2027.
    Proyek lainnya termasuk pengendalian banjir rob di Sungai Bermi–Meduri Pekalongan yang membutuhkan anggaran sebesar Rp 785 miliar, serta penanganan rob di Kabupaten Pemalang senilai Rp 105,5 miliar.
    Luthfi menegaskan bahwa pengajuan anggaran ini mencerminkan keseriusan Pemprov Jateng dalam menangani berbagai persoalan infrastruktur yang memerlukan dukungan pemerintah pusat.
    Ia menjelaskan bahwa alokasi
    anggaran infrastruktur
    di Jawa Tengah hanya sekitar 15 persen dari total APBD, sehingga keterlibatan pemerintah pusat sangat penting untuk mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.
    Lebih lanjut, Luthfi menekankan pentingnya pendekatan pembangunan yang kolaboratif lintas sektor dan kewenangan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa.
    “Kita nggak boleh membangun dengan ego sektoral. Kami hadirkan semua: pusat, provinsi, kabupaten, bahkan sampai desa. Semua harus duduk bareng menyelesaikan problem bersama-sama,” tegasnya.
    Ia juga memastikan bahwa seluruh usulan telah disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat dan sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029.
    Forum ini dihadiri oleh pejabat dari kementerian teknis mitra Komisi V, para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah, serta jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Tengah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ahmad Luthfi Usulkan Rp 73 Triliun ke DPR untuk Pembangunan Infrastruktur Jateng, Apa Saja Rinciannya? Regional 25 Juli 2025

    DPR Dukung Ahmad Luthfi Ajukan Rp 1,7 Triliun untuk Tangani Rob di Demak Regional 25 Juli 2025

    DPR Dukung Ahmad Luthfi Ajukan Rp 1,7 Triliun untuk Tangani Rob di Demak
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    — Komisi V DPR memberikan dukungan penuh terhadap usulan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun yang diajukan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, untuk
    penanganan rob
    di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.
    Dukungan ini dinilai sebagai hasil dari program Forum Senayan yang digagas oleh Gubernur Luthfi untuk memperkuat sinergi antara eksekutif daerah dan legislatif pusat.
    Dalam kunjungan kerja Komisi V di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, pada Jumat (25/7/2025), Anggota Komisi V
    DPR RI
    , Sriyanto Saputro, menegaskan bahwa meskipun ia bukan berasal dari daerah pemilihan Demak, ia tetap merasa bertanggung jawab untuk memperjuangkan anggaran tersebut demi kepentingan masyarakat Jawa Tengah.
    “Dulu saya ikut rapat di sini (Forum Legislatif). Setelah ada banjir rob, Pak Gubernur ajukan anggaran Rp 1,7 triliun. Kami perjuangkan di Komisi V dan juga ke Menteri Pekerjaan Umum,” ujar Sriyanto.
    Sriyanto menjelaskan bahwa rob di Sayung telah menjadi perhatian nasional karena sering terjadi meskipun tanpa hujan, yang mengganggu aktivitas warga dan mengancam kesejahteraan masyarakat.
    Ia juga mengapresiasi langkah cepat Pemprov Jateng yang menerjunkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara gotong-royong untuk menangani dampak rob, mulai dari penanganan kesehatan, pengaturan lalu lintas, hingga penyedotan air rob dilakukan secara terpadu.
    Anggota Komisi V lainnya, Syaiful Huda, juga mendukung pendekatan kolaboratif antar-OPD yang diinisiasi oleh Gubernur Luthfi.
    Menurutnya, penanganan rob di Sayung perlu menjadi prioritas nasional.
    “Luar biasa. Disukai rakyat. Insya Allah usulan strategis ini akan kami pertimbangkan untuk masuk prioritas pembangunan 2026,” kata Huda.
    Ia menambahkan bahwa solusi jangka panjang seperti pembangunan Giant Sea Wall memang memerlukan waktu dan anggaran besar, namun langkah-langkah strategis dari Kementerian PUPR tetap dibutuhkan sebagai solusi sementara.

    Sebelumnya,
    Gubernur Ahmad Luthfi
    telah menginstruksikan seluruh OPD untuk turun langsung ke Sayung.
    Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya bersama Dinas PUSDATARU bertugas menyedot air rob dan menyalurkannya ke sungai, sementara OPD lain menangani aspek sosial seperti perbaikan rumah tidak layak huni dan layanan kesehatan warga.
    Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan dukungan DPR, diharapkan permasalahan rob yang telah lama mengganggu masyarakat pesisir Demak dapat segera teratasi secara menyeluruh.
    Namun, penghapusan usulan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun untuk pembangunan tanggul laut di pesisir Demak oleh pemerintah pusat sebelumnya menuai kekecewaan warga.
    Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Ida Nur Saadah, menyoroti dampak penghapusan anggaran tersebut, yang dianggap sangat mengecewakan bagi warga pesisir Demak yang telah lama terdampak banjir rob, khususnya di kawasan Sayung, Bedono, hingga Bonang.
    “Bupati sudah mengajukan tanggul laut, nilainya sekitar Rp1,7 triliun. Oleh Banggar itu dibintang, kemudian hilang. Kemudian juga dari Kementerian Keuangan juga menghapus dari anggaran tersebut,” ungkap Nur Saadah di kantornya, Senin (16/6/2025).
    Ia menilai penolakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pusat tidak menganggap serius persoalan rob yang sudah menahun di pesisir Demak.
    Kekecewaan warga pun diluapkan dalam aksi spiritual pada Minggu (15/6/2025) di jalan Pantura, Sayung.
    “Kemarin ketika masyarakat sudah jenuh menunggu, kemudian masyarakat berinisiatif untuk melakukan doa bersama. Tujuannya mengetuk hati para pemimpin yang ada di Jakarta,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tuntutan Tak Digubris, 50.000 Pengemudi Ojol dan Kurir Besok Kepung Istana Presiden

    Tuntutan Tak Digubris, 50.000 Pengemudi Ojol dan Kurir Besok Kepung Istana Presiden

    JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan, sebanyak 50.000 pengemudi transportasi online akan kembali turun ke jalan yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 21 Juli 2025, di Istana Presiden serta sejumlah titik strategis di Jakarta.

    Aksi ini dilakukan sebagai ungkapan kekecewaan terhadap pemerintah yang dinilai tidak kunjung merespons serius tuntutan mereka meski sebelumnya telah digelar aksi besar pada 20 Mei 2025 dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI.

    “Korban aplikator sebagai pelaksana Aksi 217 mengimbau kepada masyarakat pengguna ojol, taksi online, dan kurir online agar bersiap dan menyesuaikan kebutuhan transportasi pada Senin 21 Juli 2025, karena sebagian besar pengemudi online dan kurir online akan mogok massal,” ujar Igun dalam keterangannya, Minggu, 20 Juli.

    Igun juga menyesalkan sikap Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang dinilai lamban dan tidak responsif terhadap lima tuntutan mendasar yang telah disampaikan.

    Pemerintah justru mengambil langkah kontra produktif dengan menaikkan tarif ojol hingga 15 persen, tanpa menyelesaikan persoalan mendasar yang dikeluhkan para pengemudi.

    Adapun kelima tuntutan utama Aksi 217 Korban Aplikator yaitu negara hadirkan UU Transportasi Online atau Perppu, menuntut skema pembagian hasil pengemudi 90 persen dan aplikator 10 persen.

    Pemerintah diminta buat regulasi tarif antar barang dan makanan. Lakukan audit investigatif terhadap aplikator, yang terakhir mereka meminta penghapusan sistem aceng, slot, hub, multi order, member, pengkotak-kotakan, dan kembalikan semua pengemudi sebagai driver reguler.

    “Asosiasi sangat menyesalkan Menteri Perhubungan yang membiarkan Aksi 217 sampai harus terjadi dan menyasar kepada Presiden Prabowo sehingga masyarakat menilai kepemimpinan Presiden Prabowo dibuat tidak konkrit dalam menyelesaikan permasalahan transportasi online yang seharusnya sudah dapat diselesaikan oleh Menteri Perhubungan pada bulan Mei 2025 lalu,” ungkapnya.

    Ia juga mengingatkan Aksi 217 bukanlah yang terakhir. Jika tidak ada respons dari Presiden Prabowo maupun Menteri Perhubungan, aksi lanjutan secara bergelombang akan dilakukan di berbagai wilayah Indonesia hingga akhir tahun 2025.

    “Kami Asosiasi bersama korban aplikator dan masyarakat umum yang akan turun Aksi 217 akan menuntut 5 poin tuntutan kepada Presiden Prabowo, selama Menteri Perhubungan serta Presiden tidak menanggapi tuntutan kami maka Aksi 217 bukan aksi terakhir, Agustus hingga Desember 2025 kami akan turun aksi massa secara bergelombang di seluruh Indonesia dengan berbagai aliansi pengemudi online se-Nusantara,” kecam Igun.

  • Komisi V DPR RI dorong investigasi penyebab kecelakaan KM Barcelona V

    Komisi V DPR RI dorong investigasi penyebab kecelakaan KM Barcelona V

    ANTARA – Kapal Motor Barcelona V mengalami kebakaran di perairan Pulau Talise, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, pada Minggu (20/7) sore lalu. Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, ditemui di Jakarta, Selasa (22/7), mengatakan akan menginvestigasi kecelakaan ini, terutama terkait dugaan adanya perbedaan, antara jumlah korban yang sebanyak 571 orang, dengan jumlah manifes penumpang, yang hanya 280. (Sanya Dinda Susanti/Putri Hanifa/Chairul Fajri/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dasco minta Komisi V DPR cek masalah kecelakaan kapal ke Kemenhub

    Dasco minta Komisi V DPR cek masalah kecelakaan kapal ke Kemenhub

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Komisi V DPR untuk mengecek sejumlah permasalahan kecelakaan kapal laut yang timbul akhir-akhir ini dengan berkomunikasi bersama Kementerian Perhubungan.

    Dasco mengaku belum bisa mendorong pemberian sanksi atau hal lainnya terkait timbulnya sejumlah kecelakaan kapal laut tersebut.

    “Jadi, sebelum kemudian kita meminta sanksi atau apapun, sebagai Pimpinan DPR, kami sudah minta komisi terkait untuk mengecek dulu,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Menurut dia, pembicaraan dengan Kemenhub diperlukan bagi DPR RI untuk bisa mengetahui faktor atau penyebab hingga timbulnya sejumlah kasus kecelakaan kapal laut.

    “Sehingga kita bisa tahu duduk masalah kenapa hal itu sampai terjadi,” katanya.

    Sebelumnya, Kapal Motor (KM) Barcelona 5 yang berlayar dari Pelabuhan Kabupaten Kepulauan Talaud menuju Pelabuhan Manado terbakar di sekitar perairan Pulau Talise, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Minggu (20/7).

    Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebutkan seluruh penumpang kapal yang mengalami insiden kebakaran tersebut telah ditemukan, baik yang selamat maupun meninggal dunia.

    Kantor SAR Manado menyebutkan sebanyak 568 penumpang selamat dari peristiwa kebakaran tersebut, sedangkan tiga orang lainnya meninggal dunia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ojol Tuntut Komisi 10%, Ekonom: Biar Pasar yang Tentukan

    Ojol Tuntut Komisi 10%, Ekonom: Biar Pasar yang Tentukan

    Jakarta –

    Asosiasi pengemudi ojek online (ojol) Garda Indonesia berencana kembali menggelar aksi demonstrasi di Jakarta pada 21 Juli mendatang. Dalam aksi tersebut, mereka mengajukan lima tuntutan kepada pemerintah, salah satunya penurunan potongan komisi aplikator menjadi 10 persen.

    Menanggapi tuntutan ini, ekonom senior Wijayanto Samirin menilai persoalan komisi lebih tepat diserahkan pada mekanisme pasar. Menurutnya, pemerintah cukup mengawasi penerapannya dengan fokus pada aspek keselamatan konsumen.

    “Di market itu kan harus product differentiation. Aplikator ini kan ada yang pakai komisi 20 persen, ada yang pakai komisi 10 persen ya tetapi masing-masing punya ceruk market sendiri. Jadi kalau diseragamkan tidak optimal bagi industri,” ujar Wijayanto dalam siaran di kanal Youtube Awalil Rizki, Senin (21/7/2025).

    Ia mencontohkan industri penerbangan yang memiliki segmen harga berbeda, mulai dari maskapai murah hingga layanan premium. Konsumen, katanya, punya preferensi masing-masing terhadap harga, kenyamanan, dan tingkat keamanan.

    “Ada yang menomorsatukan ketepatan waktu, kenyamanan, keamanan. Ada juga yang menomorsatukan kalau airlines ini servicenya reguler, track record masalah accident rendah. Let the market decide. Market ini kita berbicara konsumen maupun pelaku biar ketemu. Demand ini ada supply-nya. Pemerintah mengawasi saja. Tapi syaratnya para pelaku usaha harus bergerak ke arah yang benar,” jelasnya.

    Wijayanto menekankan hal yang tak bisa ditawar oleh pemerintah adalah keselamatan, perlindungan konsumen, dan keamanan data. Ia mencontohkan Singapura dan Vietnam yang sudah lebih dulu mengatur soal keselamatan dan data dalam industri transportasi online mereka.

    Di sisi lain, ia juga mengingatkan pemerintah untuk tidak terburu-buru membuat kebijakan yang mengatur angka komisi. Menurutnya, perlu ada kajian mendalam mengenai model bisnis industri ini dan melibatkan semua pihak terkait.

    “Komisi ini kan seperti net interest margin pada perbankan. Kalau pemerintah menentukan net interest margin terlalu tebal ya nanti akan banyak yang tutup, yang survive hanya sedikit, kualitas layanan buruk, permodalan juga buruk. Ini sektor yang sudah advance di Indonesia yang patut dijadikan contoh,” ujarnya.

    Tonton juga video “Bahas Nasib Driver Ojol, Komisi V DPR Panggil Menhub Pekan Depan” di sini:

    (rrd/rir)