Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi V DPR

  • Hore! Pemerintah Bakal Tambah Layanan Bus Umum di Banyumas hingga Depok

    Hore! Pemerintah Bakal Tambah Layanan Bus Umum di Banyumas hingga Depok

    Jakarta –

    Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengalokasikan anggaran sebesar Rp 82,6 miliar untuk program layanan angkutan perkotaan atau Buy The Service pada tahun 2026. Untuk diketahui, program Buy The Service (BTS) merupakan skema penyediaan angkutan umum berbasis jalan di mana pemerintah membeli layanan dari operator bus untuk kemudian digunakan masyarakat dengan tarif terjangkau.

    Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menyampaikan layanan ini akan berada di lima lokasi. Diantaranya yakni Banyumas, Manado, Balikpapan, Bekasi, dan Depok.

    “Layanan perkotaan, buy the service di lima kota sebesar Rp 82,67 miliar,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI, Rabu (10/9/2025).

    Sebelumnya, Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (Ditjen Intram) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menghibahkan halte dan fasilitas pendukung program Buy The Service (BTS) Biskita Trans Depok ke Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

    Pemberian hibah ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian hibah dan Berita Acara Serah Terima (BAST) hibah oleh Dirjen Intram Risal Wasal dan Wali Kota Depok Supian Suri. Proses ini turut disaksikan oleh Sekretaris Ditjen Intram, Dedy Cahyadi dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok, Zamrowi.

    Hibah tersebut mencakup 11 halte bus, 4 tempat pemberhentian bus, serta 1 unit alat penerangan jalan tenaga surya dengan nilai total Rp 3,18 miliar. Dengan perjanjian hibah itu, seluruh aset resmi milik Pemkot Depok untuk dikelola dalam rangka mendukung operasional Biskita Trans Depok.

    “Biskita Trans Depok kami hadirkan sebagai feeder bagi masyarakat yang melakukan perjalanan dari dan menuju Stasiun LRT Jabodebek Harjamukti serta Stasiun KRL Commuter Line Depok Baru. Kedua moda transportasi ini membutuhkan dukungan jaringan feeder yang memadai agar masyarakat lebih mudah berpindah antar moda,” terang Risal Wasal dalam keterangan tertulis, Kamis (4/9/2025).

    Risal menambahkan hibah ini merupakan langkah nyata pemerintah memperkuat konektivitas perkotaan. Untuk itu dirinya kembali menekankan pentingnya integrasi moda angkutan umum.

    “Halte-halte ini adalah simbol komitmen Kementerian Perhubungan untuk membangun ekosistem transportasi yang terintegrasi, terhubung, dan berlanjut,” jelas Risal.

    Tonton juga Video: Pendapat Warga soal Transportasi Umum Jakarta, Sudah Oke?

    (kil/kil)

  • Kemenhub Usul Tambah Anggaran buat Pegawai, Anggota DPR Minta Kurangi Kegiatan

    Kemenhub Usul Tambah Anggaran buat Pegawai, Anggota DPR Minta Kurangi Kegiatan

    Jakarta –

    Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Rabu (10/9/2025). Rapat tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga) dalam RAPBN Tahun Anggaran 2026.

    Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPR Ridwan Bae menyoroti masih adanya permasalahan pemenuhan anggaran untuk gaji pegawai di Kemenhub, di mana sebagian pejabat eselon I meminta tambahan anggaran untuk memenuhi gaji pegawai.

    Menurutnya, kekurangan anggaran untuk belanja pegawai tidak boleh terjadi dan harus diutamakan.

    “Dari semua tadi paparan yang saya dengar, ada sebagian yang menyampaikan bahwa penanganan masalah pegawai-pegawai kita, utamanya gaji-gaji mereka itu adakala belum cukup uangnya. Itu nggak boleh itu pak, itu harus diutamakan pak,” katanya.

    Ridwan menekankan agar anggaran yang ada di masing-masing direktorat harus memprioritaskan untuk gaji ketimbang program lain.

    “Kurangi semua kegiatan yang lain, kalau perlu lampu biar dia padam tidak masalah. Tidak teriak dia kalau lampu padam. Kalau pegawai tidak kasih makan anak istrinya pak. Tolong pegawai itu diperhatikan kekurangan itu pak,” katanya.

    Minta Tambahan Anggaran

    Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menyampaikan bahwa anggaran sebesar Rp 4,88 triliun masih belum memenuhi kebutuhan anggaran strategis Ditjen Perhubungan Darat di tahun 2026. Aan mengatakan masih ada kekurangan sebesar Rp 1,1 triliun yang tersebar di berbagai program prioritas mulai dari pengadaan bus, dukungan mudik, keselamatan jalan, hingga gaji pegawai.

    Aan merincikan di antaranya pengadaan bus sebanyak 150 unit dengan kebutuhan anggaran Rp 96,3 miliar. Namun, pagu anggaran hanya mencakup 100 unit dengan anggaran Rp64,2 miliar, sehingga masih kurang Rp32,1 miliar.

    Aan menambahkan kekurangan anggaran terjadi juga pada program keamanan dan keselamatan transportasi darat yang meliputi 37 provinsi. Dimana anggaran untuk keselamatan jalan masih kekurangan anggaran sebesar Rp 372 miliar, penanganan lokasi rawan kecelakaan sebesar Rp 39 miliar, dan bantuan teknis perlengkapan jalan sebesar Rp 16 miliar.

    Kemudian untuk pemenuhan gaji di lingkungan Ditjen Darat masih kekurangan anggaran sebesar Rp 591 miliar dan belanja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebesar Rp 59,6 miliar.

    “Kami sangat berharap dukungan tambahan alokasi anggaran tersebut guna memenuhi pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan keselamatan,” katanya.

    Sementara itu, berdasarkan bahan paparan Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub masih ada kekurangan dari anggaran untuk tahun 2029. Kekurangan tersebut sebesar Rp 12,2 miliar untuk pemenuhan gaji dan tunjangan karyawan. Kemudian juga ada kekurangan sebesar Rp 2,6 miliar untuk pemenuhan honorarium PPNPP, petugas keamanan dan pengemudi.

    (kil/kil)

  • Blokir Anggaran 2025 Dibuka, Anggaran Kementerian PKP Jadi Rp5,27 Triliun

    Blokir Anggaran 2025 Dibuka, Anggaran Kementerian PKP Jadi Rp5,27 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap pagu Tahun Anggaran (TA) 2025 bertambah menjadi Rp5,27 triliun usai pos blokir anggaran resmi dibuka Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PKP, Didyk Choiroel menjelaskan bahwa pembukaan blokir itu telah efektif pada awal semester II/2025. Di mana, semulanya pagu anggaran Kementerian PKP ditetapkan sebesar Rp3,45 triliun.

    “Kemudian restrukturisasi Rp3,45 triliun ini sudah dilakukan pembukaan blokir secara optimal di RDP sebelumnya pada tanggal 21 Juli 2025 sehingga anggaran PKP Rp5,27 triliun,” kata Didyk dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Selasa (9/9/2025).

    Dengan demikian, dapat diketahui bahwa Kementerian PKP mendapatkan anggaran mencapai Rp1,82 triliun dari hasil buka blokir.

    Akan tetapi, Didyk melanjutkan masih terdapat pagu anggaran Kementerian PKP yang diblokir sebesar Rp539,54 miliar yang merupakan pos anggaran perjalanan dinas.

    “Ini menunjukkan bahwa anggaran PKP sudah mulai bergerak, kegiatan-kegiatan sudah mulai dilaksanakan,” ujarnya.

    Pada kesempatan yang sama, Didyk menjelaskan bahwa hingga saat ini realisasi anggaran Kementerian PKP baru sebesar 28,42% atau sebesar Rp1,34 triliun. Namun, pihaknya optimistis serapan anggaran bakal terus terakselerasi sepanjang paruh kedua.

    “Di masing-masing Direktorat Jenderal di Eselon I juga [serapan anggaran] mengalami peningkatan yang signifikan, kecuali tadi ada program BSPS yang baru kita mulai pada bulan Agustus tahun 2025 ini,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) memang sempat meminta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dapat mendorong Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar membuka blokir anggaran sebesar Rp1,8 triliun. 

    Ara menjelaskan, rencananya anggaran tersebut bakal digunakan untuk mendukung pembangunan proyek hunian mulai dari lanjutan alokasi pembangunan proyek tahun jamak (multiyears contract/MYC) rusun IKN hingga untuk melanjurkan pembangunan hunian di daerah otonomi baru (DOB) Papua.

    “Kemudian kami mohon diperkenankan untuk membuka blokir anggaran DIPA tahun anggaran 2025 sebesar Rp1,8 triliun,” kata Ara dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Kamis (10/7/2025).

    Ara merinci, usulan pencairan anggaran tersebut bakal digunakan untuk melanjutkan alokasi MYC rumah susun (Rusun) IKN sebesar Rp910,30 miliar.

    Selain itu, anggaran bakal digunakan untuk revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran sebesar Rp86,83 miliar, yang akan dimanfaatkan untuk penyelesaian pekerjaan renovasi hingga menjadi layak huni. 

    Terakhir, anggaran bakal digunakan untuk melanjutkan pembangunan Rumah Susun Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua sebesar Rp136,92 miliar.

  • DPR jamin dorong Prabowo teken Perpres agar ojol dapat jaminan sosial

    DPR jamin dorong Prabowo teken Perpres agar ojol dapat jaminan sosial

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa memastikan bahwa DPR RI akan mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk meneken Peraturan Presiden (Perpres) soal pelindungan pekerja transportasi daring termasuk ojek online, yang didalamnya mengatur agar para pekerja tersebut bisa mendapatkan hak atas jaminan sosial.

    Menurut dia, pemerintah pun sejauh ini sudah menunjukkan komitmennya terkait kesejahteraan terhadap pekerja transportasi daring, dengan memperjuangkan bonus hari raya pada momen lebaran lalu.

    “Kan yang paling minimal saja misalnya meng-cover yang paling minimal, itu kan soal kecelakaan dan kematian,” kata Saan saat menerima audiensi sejumlah serikat pekerja transportasi daring di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Dia menilai bahwa upaya dan komitmen untuk kesejahteraan bagi ojol tidak akan terlalu berat jika pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa berkolaborasi. Adapun premi yang perlu dibayarkan setiap bulannya untuk jaminan sosial bagi ojol itu sebesar Rp16.800 saja.

    “Muaranya adalah bagaimana kesejahteraan para pekerja online ini kesejahteraannya menjadi lebih baik sehingga kehidupan masa depan jaminan untuk anak dan sebagainya sekolah itu menjadi lebih baik,” katanya.

    Menurut dia, negara-negara tetangga pun sudah mempunyai undang-undang terkait kesejahteraan pekerja transportasi daring, di antaranya Singapura dan Malaysia.

    Saat ini, kata dia, Komisi V DPR RI yang membidangi urusan transportasi tengah membahas Rancangan Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Nantinya soal kesejahteraan ojol bisa saja dimuat dalam UU tersebut atau membuat UU yang tersendiri.

    “Akan diperjuangkan secara bersama-sama sehingga bapak ibu serikat pekerja pengemudi ini benar-benar mendapatkan payung hukum yang memandai untuk memberikan jaminan dan kepastian,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tambahan Anggaran Kemenhub Rp 2,74 Triliun Diusulkan Buat Subsidi dan KNKT – Page 3

    Tambahan Anggaran Kemenhub Rp 2,74 Triliun Diusulkan Buat Subsidi dan KNKT – Page 3

    Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapat tambahan pagu anggaran senilai Rp 2,74 triliun untuk tahun anggaran 2025. Dengan penambahan ini, pagu efektif Kemenhub menjadi Rp 29,50 triliun.

    “Anggaran Kemenhub untuk tahun anggaran 2025 yakni pagu efektif kami adalah Rp 26,76 triliun. Sesuai surat penyampaian perkembangan pagu efektif Kementerian Perhubungan tahun 2025 kepada pimpinan Komisi V DPR RI, berkaitan dengan penambahan anggaran Kemenhub dengan total Rp 2,74 triliun,” papar Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR.

    Adapun rincian penambahan anggaran berasal dari relaksasi blokir efisiensi senilai Rp 1,62 triliun, ambang batas kinerja badan layanan umum (BLU) Rp 62,90 miliar dan penambahan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 1,06 triliun. Sementara berdasarkan jenis belanja, penambahan sebesar Rp 797,76 miliar merupakan belanja pegawai, Rp 469,72 miliar belanja barang dan Rp 1,48 triliun belanja modal.

     

  • Anggaran Kementerian PU Tembus Rp 118,5 T, Swasembada Jadi Prioritas

    Anggaran Kementerian PU Tembus Rp 118,5 T, Swasembada Jadi Prioritas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pagu Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 118,5 triliun. Fokus kementerian adalah untuk melaksanakan dan menyelesaikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk untuk mendukung untuk swasembada pangan.

    Menteri PU Dody Hanggodo mencontohkan beberapa program lain seperti penyediaan air baku lewat Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) hingga pelaksaan Inpres Jalan Daerah.

    “Misalnya irigasi untuk mendukung swasembada pangan, penyediaan air baku melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terintegrasi hulu hilir, dukungan infrastruktur konektivitas swasembada pangan, pelaksanaan Inpres Jalan Daerah, dan sekolah rakyat serta mendukung pelaksanaan kegiatan committed dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Kementerian PU,” kata Menteri PU Dody Hanggodo dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (5/9/2025).

    Pagu Anggaran itu bertambah sebesar Rp 47,64 triliun dari pagu indikatif TA 2026 sebesar Rp 70,86 triliun. Komisi V DPR telah menyetujuinya dalam Rapat Kerja pada Kamis (4/9/2025).

    Ketua Komisi V DPR Lasarus mengatakan pihaknya dan Kementerian PU sepakat membahas lebih detil soal pemanfaatan dan alokasi anggaran pada rapat mendatang.

    Dari total Pagu Anggaran dilokasikan untuk yakni Sekretariat Jenderal sebesar Rp576,85 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar Rp107,81 miliar, Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp34,73 triliun, Ditjen Bina Marga sebesar Rp45,61 triliun, dan Ditjen Cipta Karya sebesar Rp12,03 triliun.

    Berikutnya juga diperuntukkan bagi Ditjen Prasarana Strategis Rp24, 10 triliun, Ditjen Bina Konstruksi sebesar Rp599,03 miliar, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur sebesar Rp 147,13 miliar, BPIW sebesar Rp172,93 miliar, dan BPSDM sebesar Rp403,93 miliar.

    “Pada prinsipnya anggaran dialokasikan secara strategis untuk melanjutkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas, dukungan ketahanan pangan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat,” jelas Dody.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kemenhub Dapat Tambahan Anggaran Tahun 2025 Sebesar Rp2,74 Triliun

    Kemenhub Dapat Tambahan Anggaran Tahun 2025 Sebesar Rp2,74 Triliun

    JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapat tambahan pagu anggaran senilai Rp2,74 triliun untuk tahun anggaran 2025.

    Dengan penambahan ini, pagu efektif Kemenhub menjadi Rp29,50 triliun.

    Penambahan anggaran tersebut diputuskan dalam rapat kerja bersama Kementerian Perhubungan dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 4 September.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi bilang penambahan anggaran tersebut berasal dari relaksasi blokir efisiensi senilai Rp1,62 triliun, ambang batas kinerja badan layanan umum (BLU) Rp62,90 miliar dan penambahan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp1,06 triliun.

    “Sehingga pagu efektif yang telah disetujui DPR RI pada tanggal 7 Juli 2025 sebesar Rp26,76 triliun terdapat penambahan anggaran sebesar Rp2,74 triliun. Sehingga postur anggaran Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2025 yang saat ini sedang dalam proses persetujuan DPR RI akan menjadi sebesar Rp29,51 triliun,” ujarnya.

    Dudy juga menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemenhub tahun 2026. Dia mengatakan untuk anggaran tahun 2026, jumlah pagu indikatif Kemenhub sebesar Rp24,40 triliun.

    “Selanjutnya, berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas tanggal 24 Juli 2025, pagu anggaran Kemenhub 2026 sebesar Rp28.489.404.712.000,” ujarnya.

    Dari total pagu anggaran Kemenhub 2026, kata dia, sebesar Rp4,84 triliun akan digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang operasional Rp3,05 triliun dan berupa belanja nonoperasional Rp20,59 triliun.

    Adapun rincian sumber pendanaan berasal dari rupiah murni sebesar Rp19,7 triliun, PNBP Rp3,8 triliun, BLU Rp2,22 triliun dan pinjaman luar negeri (PLN) senilai Rp2,76 triliun.

    Lalu berdasarkan rincian program, sebesar Rp9,77 triliun berupa dukungan manajemen, Rp1,83 triliun untuk pendidikan dan vokasi, serta Rp16,88 triliun untuk infrastruktur konektivitas.

    Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan dukungan pada setiap percepatan program kerja Kementerian/Lembaga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

    “Akhir tahun biasanya cuaca kurang baik, tantangan di lapangan pasti besar. Sementara di sisi lain kita berharap APBN memberikan daya dorong untuk pertumbuhan ekonomi di masyarakat,” ujarnya.

  • Kemenhub Dapat Tambahan Anggaran 2025, Pagu Efektif Capai Rp29,51 Triliun

    Kemenhub Dapat Tambahan Anggaran 2025, Pagu Efektif Capai Rp29,51 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi V DPR menyetujui adanya penambahan anggaran 2025 untuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub) senilai Rp2,74 Triliun. Alhasil, pagu efektif instansi tersebut mencapai Rp29,51 triliun. 

    Ketua Komisi V DPR Lasarus menyetujui tambahan tersebut dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V bersama Pemerintah, termasuk di dalamnya Kementerian Perhubungan, pada Kamis (4/9/2025).

    “Kita langsung sahkan saja dahulu angkanya, setuju ya, saya ketok ya kalau setuju, baik kita sahkan,” ungkapnya sambil mengetok palu. 

    Sebelumnya, pagu efektif pada tahun berjalan ini senilai Rp26,76 triliun, termasuk pembukaan blokir anggaran Kemenhub pada Juli 2025 yang senilai Rp0,37 triliun. 

    Pada kesempatan tersebut, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi sebelumnya meminta persetujuan Komisi V terkait penambahan anggaran senilai Rp2,74 triliun dengan rincian terdiri dari relaksasi efisiensi blokir senilai Rp1,62 triliun, ambang batas BLU sejumlah Rp62 miliar, dan penambahan PNBP senilai Rp1,05 triliun.

    “Sehingga postur anggaran Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2025 yang saat ini sedang dalam proses persetujuan DPR RI akan menjadi sebesar Rp29,51 triliun,” ujarnya saat mengajukan tambahan anggaran. 

    Untuk diketahui, pagu awal Kemenhub untuk 2025 senilai Rp31,45 triliun. Kemudian dilakukan blokir reguler senilai Rp0,05 triliun. 

    Selanjutnya dengan keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) 1/2025 terkait efisiensi, anggaran Kemenhub dipangkas senilai Rp17,87 triliun, sehingga tersisa hanya Rp13,58 triliun. 

    Usai mengajukan usulan tambahan anggaran, imbas efisiensi, pada akhirnya pagu efektif didapat senilai Rp17,72 triliun. Kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan relaksasi efisiensi pada Maret 2025 senilai Rp5,37 triliun untuk Kemenhub, sehingga pagu efektif menjadi Rp23,09 triliun. 

    Kemudian dengan peluncuran anggaran TA 2024 senilai Rp3,29 triliun dan lanjutan relaksasi efisiensi senilai Rp0,37 triliun, anggaran Kemenhub menjadi Rp26,76 triliun. 

    Sepanjang tahun ini, anggaran kementerian/lembaga (K/L) memang dinamis karena terjadi efisiensi sejak awal tahun. Sementara realisasi anggaran Kemenhub per 2 Juli 2025 tercatat senilai Rp8,5 triliun atau 32,36% dari pagu efektif tahun 2025. 

    Sementara itu per 2 Juli 2025, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU) Kemenhub mencapai Rp6,76 triliun atau 60,20% dari target tahun 2025 sebesar Rp12 triliun.

    Adapun untuk tahun depan, pagu anggaran Kemenhub yang tercantum dalam RAPBN 2026 tercatat senilai Rp28,49 triliun. Meningkat sekitar Rp4,08 triliun dari pagu indikatif yang senilai Rp24,4 triliun. 

    Meski demikian, jatah anggaran untuk tahun depan tersebut masih jauh dari kebutuhan anggaran Kemenhub yang idealnya direncanakan senilai Rp48,89 triliun. 

  • Gandeng Pemerintah Pusat, Komisi V Usulkan Pembentukan Badan Otorita Pengembangan Madura – Page 3

    Gandeng Pemerintah Pusat, Komisi V Usulkan Pembentukan Badan Otorita Pengembangan Madura – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syafiuddin, mengusulkan kepada pemerintah pusat membentuk Badan Otorita Pengembangan Madura (BOPM) sebagai lembaga khusus yang berfungsi untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan Pulau Madura.

    Syafiuddin menjelaskan, sebelumnya pemerintah telah memiliki Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) yang dibentuk pasca pembangunan Jembatan Suramadu. Namun, lembaga tersebut resmi dibubarkan pada tahun 2021.

    “Sejak BPWS dibubarkan, pembangunan Madura tidak lagi memiliki badan otorita yang fokus dan terintegrasi. Karena itu, kami mendorong pemerintah pusat segera membentuk BOPM agar percepatan pembangunan Madura kembali memiliki arah yang jelas,” ujar Syafiuddin dalam keterangannya, Rabu (27/8/2025).

    Menurutnya, keberadaan badan otorita khusus akan memberikan dampak besar bagi masyarakat Madura. Melalui BOPM, pemerintah pusat dapat mengeksekusi berbagai program strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, hingga peningkatan perekonomian daerah.

    “Pulau Madura memiliki potensi besar, baik dari sisi perikanan, pertanian, industri garam, maupun pariwisata. Jika dikelola melalui badan otorita, potensi ini bisa dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru,” ujar Syafiuddin.

     

  • Hari Perumahan Nasional 2025, Mendagri Tito Karnavian Raih Penghargaan atas Dukungan Program Perumahan Rakyat Nasional 26 Agustus 2025

    Hari Perumahan Nasional 2025, Mendagri Tito Karnavian Raih Penghargaan atas Dukungan Program Perumahan Rakyat Nasional 26 Agustus 2025

    Hari Perumahan Nasional 2025, Mendagri Tito Karnavian Raih Penghargaan atas Dukungan Program Perumahan Rakyat
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerima penghargaan pada peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2025 di Ruang Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Wisma Mandiri, Jakarta, Senin (25/8/2025).
    Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan kontribusinya dalam mendorong pembangunan perumahan serta kawasan permukiman bagi rakyat.
    Tito dinilai berperan penting dalam menghadirkan kebijakan pro-rakyat di sektor perumahan.
    Salah satu langkah konkret yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) adalah penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari 5 persen menjadi 0 persen bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
    Selain itu, Kemendagri juga mendorong agar MBR dibebaskan dari pungutan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sebuah terobosan yang sebelumnya belum pernah diterapkan di Indonesia.
    Kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menginginkan program perumahan lebih berpihak kepada rakyat. Dalam hal ini, Tito berperan aktif menjembatani kolaborasi antara Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta pemangku kepentingan lainnya agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif di daerah.
    Dukungan Tito juga ditunjukkan melalui keterlibatannya langsung di lapangan. Salah satunya dalam rencana pembangunan 2.200 unit rumah di Papua Pegunungan, yang merupakan perintah langsung Presiden kepada Menteri PKP Maruarar Sirait.
    Tito memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tindak Lanjut Arahan Presiden di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Selasa (12/8/2025).
    Program tersebut mencakup 2.000 unit rumah untuk masyarakat dan 200 unit untuk tokoh adat, sebagai wujud nyata keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat Papua Pegunungan.
    “Kami datang ke Wamena bersama Menteri PKP dalam rangka melaksanakan perintah Bapak Presiden untuk membangun 2.200 rumah di Papua Pegunungan. Dua ribu untuk masyarakat dan 200 untuk ketua adat atau tokoh masyarakat,” ujar Tito melalui siaran persnya, Selasa (26/8/2025).
    Acara penghargaan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Dedi Prasetyo, serta pihak terkait lainnya.
    Melalui penghargaan ini, sinergi antarlembaga diharapkan semakin kuat dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang perumahan. Upaya tersebut diyakini akan memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkeadilan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.