Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi IX DPR RI

  • Polemik Keracunan Massal MBG, Begini Siasat Pemerintah Cegah Kasus Berulang

    Polemik Keracunan Massal MBG, Begini Siasat Pemerintah Cegah Kasus Berulang

    Jakarta –

    Anggota DPR RI Komisi IX melakukan rapat kerja bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendudukan dan Pembangunan Keluarga, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI. Dalam rapat tersebut, mereka membahas soal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi sorotan.

    Dalam beberapa waktu terakhir, kasus keracunan usai makan MBG muncul secara berulang di berbagai daerah. Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan hingga September 2025, total ada 6.517 kasus keracunan sejak program MBG diluncurkan pada Januari 2025.

    Ada sejumlah faktor penyebab kasus keracunan yang muncul pada anak-anak penerima MBG. Menurutnya, ini disebabkan oleh standar operasional prosedur (SOP) yang tidak dijalankan dengan benar oleh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

    “Mulai dari pembelian bahan baku, proses memasak, hingga distribusi sering tidak sesuai aturan,” beber Dadan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (1/102025).

    Mereka menemukan ada SPPG yang membeli bahan baku H-4 sebelum penyajian. Padahal, sesuai aturan yang dibuat, bahan baku disiapkan maksimal H-2 untuk menjaga kesegarannya makanan.

    Masalah juga ditemukan pada proses pemasakan dan pengiriman MBG. Ada dapur yang selesai masak pada pukul 9 pagi, tapi makanan baru sampai ke penerima setelah lebih dari 12 jam. Ia juga menyoroti kondisi sanitasi SPPG yang belum seluruhnya baik.

    “Belum semua air yang dipakai oleh SPPG memenuhi standar. Bahkan saat kami cek di Bandung, alat sterilisasi sudah ada, tapi mencucinya belum menggunakan air panas,” jelasnya.

    Polemik Ultra Processed Food di MBG

    Pemberian menu Ultra Processed Food (UPF) sebagai menu MBG menjadi polemik. Dadan menuturkan beberapa produk UPF masih bisa digunakan sebagai menu MBG, salah satunya adalah susu UHT.

    “Untuk beberapa produk (UPF) yang berkualitas yang tidak mengandung gula berlebihan masih bisa digunakan. Contohnya, susu UHT yang plain, saya kira semuanya minum ya,” kata Dadan.

    BGN sendiri telah merilis surat edaran terkait penggunaan UPF sebagai menu MBG, asal produk merupakan produksi Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Beberapa poin yang dibagikan BGN kepada Kepala SPPG di seluruh Indonesia meliputi:

    1. Penggunaan produk (biskuit, roti, sereal, sosis, nugget, dll) mengutamakan produk lokal kecuali susu di wilayah yang belum memiliki peternakan lokal, dengan tidak terbatas pada satu merek.

    2. Roti dan pangan sejenis mengutamakan dipasok dari UMKM atau produk lokal setempat.

    3. Olahan daging (sosis, nugget, burger, dll) mengutamakan produk lokal atau dari UMKM yang memiliki sertifikasi halal, SNI, terdaftar BPOM, serta masa edar maksimal 1 minggu dari tanggal edar.

    “Jadi gini, kami ingin mengakomodir produk lokal UMKM dan beberapa produk lokal yang berbasis teknologi tinggi harus kita hargai hormati. Karena itu kan proses panjang dari sains atau keilmuan teknologi pangan,” tutupnya.

    Ada Temuan Kontaminasi Bakteri

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan penyebab keracunan terbagi menjadi tiga jenis infeksi, yaitu bakteri, virus, dan zat kimia. Menkes mengatakan pihaknya akan rutin mengambil sampel dan menyiapkan reagen demi mempercepat deteksi bakteri pemicu keracunan di MBG.

    “Kenapa ini menentukan untuk kita cari tahu? Karena ini nanti menentukan satu, treatmentnya seperti apa kalau dia kena,” beber Menkes dalam kesempatan yang sama.

    “Kita juga bisa melacak sumbernya penyebabnya karena apa, karena masing-masing bakteri atau virus itu kan berbeda-beda timbulnya,” lanjutnya, sembari menekankan semua laboratorium di kabupaten atau kota siap melakukan penelitian mikrobiologis dan toksikologi.

    “Reagennya kita siapkan untuk mendeteksi bakteri atau virus ini. Dan kita sudah lihat beberapa hasilnya,” sambungnya.

    Beberapa jenis bakteri yang paling banyak ditemukan meliputi Salmonella, Escherichia Coli, Bacillus Cereus, dan Staphylococcus.

    Mempercepat Sertifikasi SLHS

    Untuk mencegah kejadian serupa, pemerintah bakal mewajibkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk semua SPPG yang beroperasi. Hingga saat ini baru ada 198 SPPG yang memiliki SLHS dari 10 ribu lebih SPPG yang sudah ada.

    Menkes meminta proses sertifikasi SLHS untuk SPPG ini nantinya disederhanakan. Ia berharap SLHS ini nantinya bisa dikeluarkan lebih cepat, sehingga SPPG bisa menerapkan standar yang lebih baik.

    “Kami kemarin sudah koordinasi minta disederhanakan jadi sekarang sudah ada penyederhanaannya. Supaya mempercepat penerbitan SLHS ke ribuan SPPG yang ada,” katanya.

    Halaman 2 dari 3

    Simak Video “Video BGN: Sedikit Siswa yang Trauma, Sebagian Besar Senang dengan MBG”
    [Gambas:Video 20detik]
    (avk/kna)

  • Kepala BGN Ungkap Alasan MBG Tetap Jalan di Tengah Rentetan Kasus Keracunan

    Kepala BGN Ungkap Alasan MBG Tetap Jalan di Tengah Rentetan Kasus Keracunan

    Jakarta –

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkap alasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) lanjut terus di tengah desakan pemberhentian menindaklanjuti temuan kasus keracunan. Dadan mengatakan banyak anak-anak yang tetap memerlukan kebutuhan gizi seimbang.

    “Ya begini, karena ini banyak ke anak yang sebetulnya membutuhkan intervensi pemenuhan gizi dengan menu seimbang,” kata Dadan usai Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2025).

    Dadan mengatakan pendistribusian MBG adalah hak penerima manfaat. Ia menyebut BGN akan mengevaluasi tata kelola MBG supaya tak ada lagi temuan kasus keracunan di lapangan.

    “Jadi saya kira hak ini harus kita berikan dan kita akan perbaiki tata kelolanya sebaik mungkin, sehingga apa yang diberikan oleh pemerintah itu aman untuk dikonsumsi,” kata Dadan.

    Ia lantas menegaskan jika program MBG ini akan diteruskan. “Insyaallah (MBG tetap jalan,” sambungnya.

    Koordinator Program dan Advokasi JPPI, Ari Hadianto, sempat menyampaikan hal itu di Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI, Senin (22/9/2025). Ari menyebutkan temuan dugaan keracunan lantaran ada kesalahan sistem di BGN.

    “Tolong wakilkan kami untuk sampaikan ini kepada ke Pak Prabowo. Pertama, hentikan program MBG sekarang juga. Ini bukan kesalahan teknis, tapi kesalahan sistem di BGN karena kejadiannya menyebar di berbagai daerah,” kata Ari dalam rapat tersebut.

    “Jadi jangan jadikan anak itu dari target-target program politik yang akhirnya malah menyampingkan keselamatan anak dan tumbuh kembang anak,” ujar Ari.

    “Maka kami meminta dengan hormat kepada para Bapak Ibu anggota Dewan, anggota Komisi IX, sampaikan rekomendasi ini kepada Pak Presiden dan kami minta hentikan MBG dan evaluasi total,” ungkapnya.

    (dwr/azh)

  • Alasan Kepala BGN Tetap Lanjutkan MBG meski Ditolak Banyak Pihak Nasional 1 Oktober 2025

    Alasan Kepala BGN Tetap Lanjutkan MBG meski Ditolak Banyak Pihak Nasional 1 Oktober 2025

    Alasan Kepala BGN Tetap Lanjutkan MBG meski Ditolak Banyak Pihak
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan alasan pemerintah tetap melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) meski muncul penolakan dari banyak wali murid buntut kasus keracunan makanan.
    Dadan mengatakan banyak anak Indonesia yang membutuhkan intervensi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi mereka.
    “Ya begini, karena ini banyak ke anak yang sebetulnya membutuhkan intervensi pemenuhan gizi dengan menu seimbang,” ujar Dadan saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).
    Menurut Dadan, hak anak-anak yang membutuhkan asupan gizi itu harus dipenuhi.
    Dadan berjanji akan memperbaiki tata kelola MBG yang diwarnai keracunan massal di berbagai daerah.
    “Kita akan perbaiki tata kelolanya sebaik mungkin, sehingga apa yang diberikan oleh pemerintah itu aman untuk dikonsumsi,” titir Dadan.
    Adapun Dadan hadir ke DPR RI untuk mengikuti Rapat Kerja (Raker) yang digelar Komisi IX DPR bersama Menteri Kesehatan, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Kepala BKKBN.
    Dalam rapat itu, banyak anggota DPR RI meminta penjelasan kepada Dadan terkait berbagai kasus keracunan.
    Mereka juga mempertanyakan kemungkinan beban dapur MBG untuk menyiapkan 3.000 porsi setiap hari diturunkan.
    Sebelumnya, banyak wali murid yang menyatakan menolak anak mereka mengikuti atau memakan MBG.
    Wali murid di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Izzah Kota Serang, Banten, misalnya, menyatakan keberatan dengan MBG.
    Mereka juga keberatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG ada di sekolah.
    “Kami sudah membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan biaya masuk yang cukup besar, sampai belasan juta. Kalau sudah mampu membiayai itu, kenapa harus ada MBG masuk ke dalam sekolah,” katanya usai audiensi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, Senin (29/9/2025).
    Selain itu, sejumlah emak-emak juga menggelar unjuk rasa menolak MBG di Istana Negara.
    Mereka protes dengan memukul alat dapur.
    Unjuk rasa serupa sebelumnya diikuti puluhan ibu-ibu di Yogyakarta.
    Mereka juga memukul alat dapur sebagai bentuk protes terhadap program MBG pemerintah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BGN Respons Desakan Masif agar MBG Disetop

    BGN Respons Desakan Masif agar MBG Disetop

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) angkat suara perihal desakan masif dari berbagai lapisan masyarakat agar proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan.

    Kepala BGN Dadan Hindayana memastikan bahwa program prioritas pemerintah ini akan terus berlanjut seiring dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak di Indonesia.

    “Karena ini banyak anak-anak yang sebetulnya membutuhkan intervensi pemenuhan gizi dengan menu seimbang. Jadi saya kira hak ini harus kita berikan,” katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2025).

    Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa BGN akan memperbaiki tata kelola program MBG ini dengan sebaik mungkin, sehingga makanan yang diberikan aman untuk dikonsumsi.

    Dia lantas menanggapi usulan terkait dasar hukum MBG untuk diatur dalam undang-undang (UU). Menurutnya, usulan tersebut muncul dari penerapan program serupa di berbagai negara yang tidak terbatas oleh periode pemerintahan.

    Dadan menyebut bahwa MBG juga merupakan proyek jangka panjang, sehingga memandang bahwa dasar hukum berbentuk UU dapat menjadikan dasar penerapannya menjadi lebih kuat.

    “Jadi kalau nanti masyarakat melihat bahwa program ini perlu dilanjutkan dan tidak terbatas pada periode pemerintahan, saya kira kalau mau kuat ya harus lewat undang-undang,” ucapnya.

    Sebelumnya, BGN menyampaikan lebih dari 6.457 orang di berbagai wilayah terdampak keracunan MBG hingga 30 September 2025.

    Hal tersebut disampaikan BGN dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan (Menkes), Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) hari ini.

    Sementara itu, jumlah SPPG pada periode yang sama telah mencapai 10.012 unit, yang tersebar di 38 provinsi, 509 kabupaten, dan 7.022 kecamatan di penjuru Tanah Air.

  • Menkes Budi Gunadi Minta UKS Dilibatkan Cegah Kasus Keracunan MBG

    Menkes Budi Gunadi Minta UKS Dilibatkan Cegah Kasus Keracunan MBG

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin bakal melibatkan usaha kesehatan sekolah (UKS) untuk membantu pencegahan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Nantinya peserta UKS akan diberikan pelatihan untuk mengetahui kelayakan dan keamanan MBG.

    “Dulu UKS itu hanya pendidikan dan pembinaan, nah sekarang kita selipin tuh pelayanan kesehatan, bantulah. Itu kan guru-guru datang nanti bisa lihat juga makannya benar tidak berlendir atau bau gitu kan, dia bisa lihat,” katanya saat rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (1/10/2025).

    Dalam materi yang dipaparkan, Menkes berencana membentuk tim keamanan pangan MBG di satuan pendidikan sehingga dapat memberikan pertolongan pertama kecelakaan dan pertolongan pertama pada penyakit.

    Kemudian pemantauan status gizi peserta didik setiap 6 bulan oleh Pembina UKS/M di satuan pendidikan. Lalu melakukan kerja sama dengan fasilitas kesehatan terdekat jika kembali terjadi kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan.

    Budi mengatakan pembelajaran terkait keamanan gizi akan masuk dalam kurikulum merdeka belajar dan bersifat mata pelajaran wajib.

    “Nah saya sudah ngomong sama Menteri Dikdasmen, kalau bisa yang mengenai keamanan pangan dan gizi dimasukan bukan hanya merdeka belajar, itu kan boleh pilih. Ini masukannya sebagai wajib, supaya nanti anak-anak juga tahu, tidak usah diajarin guru-guru, kalau ini sudah tidak sehat nih, mendingan saya gak bakal dan melaporkannya,” tuturnya.

    Budi berharap melalui upaya ini, fungsi kontrol terhadap pengawasan pelaksanaan MBG menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dia menyebut  bahwa materi pembelajaran sudah tersedia sehingga membutuhkan waktu untuk direalisasikan.

    Sebagai informasi, turut hadir dalam rapat  Kepala BGN Dadan Hindayana, Kepala BPOM Taruna Ikrar, dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji.

  • BPOM Temukan Bakteri Salmonella di Menu MBG Diduga Penyebab Keracunan Massal

    BPOM Temukan Bakteri Salmonella di Menu MBG Diduga Penyebab Keracunan Massal

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkapkan dugaan penyebab keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) berasal dari zat mikrobiologis dan kimia.

    Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebut temuan yang dikonfirmasi sebesar 17%, di mana terdapat bakteri salmonella hingga zat kimia bernama histamin.

    “Dari pemantauan kami bahwa at least terkonfirmasi, yaitu 17-16% dari data kami yaitu mikrobiologi yaitu staphylococcus aureus, bacillus cereus, salmonella serta dari kimia terkonfirmasi yaitu histamin,” kata Ikrar dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (1/10/2025).

    Sedangkan, kata Ikrar, mikrobiologi yang diduga menyebabkan keracunan adalah syaphylococcus aureus, bacillus cereus, salmonella, escherichia coli, clostridium perfringens, dan histamin.

    Ikrar menjelaskan bakteri tersebut muncul di menu MBG karena kontaminasi silang dari bahan mentah, lingkungan maupun penjamah pangan selama proses pengolahan makanan.

    Kemudian pertumbuhan dan perkembangan bakteri karena ketidak sesuain suhu dan waktu, serta kegagalan pengendalian keamanan pangan seperti higenitas dan sanitasi.

    Sebab, dalam temuan BPOM terdapat 18 dari 19 SPPG yang bermasalah belum memiliki standar kualitas dapur higenis.

    Dapur itu juga baru mulai beroperasi kurang lebih dari 1 bulan.

    Dalam paparannya, Ikrar menyampaikan bahwa dapur tersebut tidak melakukan pemilihan, penerimaan, dan penyimpanan bahan baku sesuai standar hingga fasilitas yang tidak sesuai standar BGN dan CPPOB.

    Hal ini juga dikonfirmasi oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayan bahwa beberapa dapur tidak melaksanakan SOP yang berlaku. 

    “Kita bisa identifikasi bahwa kejadian itu rata-rata karena SOP yang kita tetapkan tidak dipatuhi dengan seksama seperti contohnya pembelian bahan baku yang seharusnya H-2, kemudian ada yang membeli H-4,” jelas Dadan.

    Begitupun pada proses pengiriman yang lebih dari 6 jam, sedangkan optimalnya hanya 4 jam.

    Tak hanya itu, beberapa dapur memasak sampai 9 jam yang mengakibatkan keterlambatan pengiriman.

    Dadan juga menemukan bahan makanan yang tidak higenis karena adanya pergantian supplier bahan makanan.

    “Supplier lamanya sudah biasa mensupply ikan cakalang dengan kualitas baik. Kemudian karena ingin mengakomodir potensi sumber daya lokal, nelayan lokal, kemudian supplier-nya diganti dengan supplier lokal dan kelihatannya secara kualitas supplier bahan baku belum bisa menandingi supplier lama,” terangnya.

  • Kepala BGN Minta SPPG Masak Menu MBG Pakai Air Galon Cegah Keracunan Berulang – Page 3

    Kepala BGN Minta SPPG Masak Menu MBG Pakai Air Galon Cegah Keracunan Berulang – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mengunakan air mineral galon saat memasak menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Instruksi tersebut dikeluarkan karena masih banyak dapur MBG atau SPPG yang belum memiliki sanitasi baik di tengah meningkatkan kasus keracunan.

    “Kita juga menyarankan untuk lebih meningkatkan sanitasi. Terutama untuk memasak, kita sudah instruksikan agar mereka menggunakan air galon,” kata Dadan saat Rapat Komisi IX DPR, Rabu (1/10/2025).

    Tak hanya itu, Dadan juga menekankan pentingnya peningkatan sanitasi secara keseluruhan, termasuk alat makan yang digunakan. Dia menyebut Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar semua dapur MBG dilengkapi alat sterilisasi.

    “Beberapa SPPG sudah memiliki alat sterilisasi dengan pemanas gas yang bisa memanaskan 120 derajat dalam satu menit, sudah bisa sterilisasi terkait dengan alat makan,” sambungnya.

    Dadan mengungkap bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah konkret untuk memastikan standar kebersihan dan keamanan dapur-dapur MBG. Salah satunya adalah dengan mendorong sertifikasi laik higiene dan sanitasi (SLHS), serta sertifikasi keamanan pangan.

    “Kami sebenarnya sudah membuat Peraturan Keputusan Kepala Badan terkait dengan persiapan sertifikasi, yaitu sertifikasi laik higiene dan sanitasi, yang nanti mungkin Pak Menteri Kesehatan akan lebih rinci menjelaskan itu,” ujar Dadan.

    Tak hanya fokus pada aspek kebersihan, BGN juga tengah menyiapkan penerapan sertifikasi keamanan pangan berbasis sistem internasional, yakni HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).

    “Kami juga tidak hanya berkaitan dengan sanitasi, kami juga ingin menerapkan sertifikasi keamanan pangan berupa HACCP,” kata Dadan.

  • BGN Sebut Ada 6.517 Kasus Keracunan MBG Sejak Januari 2025, Ini Sebarannya

    BGN Sebut Ada 6.517 Kasus Keracunan MBG Sejak Januari 2025, Ini Sebarannya

    Jakarta –

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, mengungkap hingga September 2025 tercatat 6.517 kasus keracunan makan bergizi gratis (MBG) sejak program tersebut diluncurkan pada Januari 2025. Dadan menyebut keracunan terbanyak terjadi di wilayah II atau pulau Jawa.

    Hal tersebut disampaikan Dadan dalam Rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2025). Dadan membagi tiga wilayah pemantauan MBG, yakni wilayah 1 di Pulau Sumatera, wilayah II Pulau Jawa dan wilayah III untuk Indonesia bagian timur.

    “Kami ingin menyampaikan kita bagi 3 wilayah, wilayah I di sumatera, wilayah II di Jawa, wilayah 3 di Indonesia timur. Kami perlu sampaikan pembentukan satuan pelayanan pemenuhan gizi ada dua periode yang terlihat jelas, periode Januari sampai Juli kita berhasil membentuk 2.391 SPPG sementara dari 1 Agustus sampai 30 September kita berhasil membentuk 7.621 SPPG,” kata Dadan.

    “Terlihat sebaran kasus terjadinya gangguan pencernaan atau kasus di SPPG terlihat dari 6 Januari sampai 31 Juli 2025 itu tercatat ada kurang lebih 24 kasus kejadian. Sementara 1 Agustus sampai malam tadi, ada 51 kasus kejadian. Jadi terakhir kejadian ada di Pasar Rebo, dan di Kadungora,” lanjutnya.

    Tak hanya itu, Dadan juga menyebut rincian data orang yang mengalami keracunan di wilayah I, II, dan III.

    “Kalau dari lihat sebaran kasus, kita lihat bahwa diwilayah I ada yang mengalami gangguan pencernaan sejumlah 1.307. Wilayah 2 ini semakin bertambah tidak lagi 4.147, karena ditambah lagi di Garut mungkin 60 orang. Kemudian wilayah 3 ini ada 1.003 orang,” sambungnya.

    Berikut Rincian Kejadian Berdasarkan Wilayah berdasarkan data BGN.

    Wilayah I18 Februari 2025: SPPG Empat Lawang Tebing Tinggi Tanjungagung Sumsel (8 Orang).14 April 2025: SPPG Yayasan Al Idrz, Kab. Batang (28 Orang).5 Mei 2025: SPPG PALI Talang Ubi Handayan Mulya, Sumsel (172 Orang).22 Agustus 2025: SPPG Indragiri Hilir Tembilahan Tembilahan Hilir, Riau (28 Orang).26 Agustus 2025: SPPG Tulung Pasik Mataram Baru, Lampung (27 Orang).27 Agustus 2025: SPPG Bengkulu Lebong Saka Lemeu Pb, Bengkulu (467 Orang).29 Agustus 2025: SPPG Sukabumi, Lampung (563 Orang).2 September 2025: SPPG Merang Raya Padamaran (76 Orang).17 September 2025: SPPG Garut, Kadunggora (30 Orang).25 September 2025: SPPG Kota Palembang Kalidoni Kalidoni (12 Orang).25 September 2025: SPPG Kairilmun Kairilmun Sungai Lakim Timur 1 (14 Orang).

    Wilayah II14 Januari 2025: SPPG Indramayu Sindang (6 Orang).18 Januari 2025: SPPG Khusus Kab. Sukabumi (48 Orang).19 Februari 2025: SPPG Pandeglang Menes (480 Orang).21 April 2025: SPPG Lembangsari, Cianjur (254 Orang).21 April 2025: SPPG Khusus Karanganyar (9 Orang).23 April 2025: SPPG Sleman 1 (31 Orang).28 April 2025: SPPG Sleman Berbah (30 Orang).30 April 2025: SPPG Coblong, Kota Bandung (580 Orang).30 April 2025: SPPG Kuningan Cilimus (38 Orang).1 Mei 2025: SPPG Manggungjaya (35 Orang).6 Mei 2025: SPPG Tanah Sereal Sukadamai (220 Orang).29 Juli 2025: SPPG Cangkeng (38 Orang).31 Juli 2025: SPPG Kulon Progo Wales (365 Orang).8 Agustus 2025: SPPG Sukabumi Cikidang (15 Orang).12 Agustus 2025: SPPG Sragen, Gemolong (196 Orang).13 Agustus 2025: SPPG Sleman, Mlati (157 Orang).22 Agustus 2025: SPPG Indramayu, Gabuwetan (2 Orang).25 Agustus 2025: SPPG Karawang, Majalaya (82 Orang).26 Agustus 2025: SPPG Sleman, Berbah Joglo (137 Orang).29 Agustus 2025: SPPG Kalibata (3 Orang).2 September 2025: SPPG Serang (6 Orang).8 September 2025: SPPG Khusus Koja, Jakarta (14 Orang).9 September 2025: SPPG Pameksan, Tokan (8 Orang).11 September 2025: SPPG Wonogiri, Ngronggah (131 Orang).13 September 2025: SPPG Kota Tangsel Setu, Bakti Jaya 2 (12 Orang).17 September 2025: SPPG Jatis, Lamongan (14 Orang).19 September 2025: SPPG Segerawara, Sukoharjo (15 Orang).22 September 2025: SPPG Mekarmur, Jaya Coongkir (411 Orang).22 September 2025: SPPG Dauan Gemping Nggedirto (6 Orang).24 September 2025: SPPG Palang Gesikharjo Tuban (6 Orang).24 September 2025: SPPG Cipayung, Munjul (248 Orang).24 September 2025: SPPG Sukabumi Palabuhanratu Cilepus (32 Orang).24 September 2025: SPPG Kota Batu Batu Sisir (18 Orang).24 September 2025: SPPG Dojopoagaro, Ciampeujo (7 Orang).24 September 2025: SPPG Rembang, Rembang (188 Orang).25 September 2025: SPPG Duwaan Kaler, Subang (9 Orang).25 September 2025: SPPG Jatimekar, Situraja (1 Orang).25 September 2025: SPPG Manyway Catering Palabuan (45 Orang).25 September 2025: SPPG Kebumen, Petahanan (101 Orang).26 September 2025: SPPG Champelas, Bandung (195 Orang).30 September 2025: SPPG Champelas, Pasar Rebo (15 Orang).

    Wilayah III13 Januari 2025: SPPG Nunukan (90 Orang).24 Januari 2025: SPPG Kec. Ujung Bulu Calile 2 (4 Orang).27 Januari 2025: SPPG Pangkajene, Kap. Minasadene (7 Orang).23 April 2025: SPPG Bombana Rumbia (30 Orang).22 Juli 2025: SPPG Kota Kupang Kelapa Lima Cepaqa Barat (140 Orang).23 Juli 2025: SPPG Sumba Barat Daya Kota Tambolaka Rada (65 Orang).30 Juli 2025: SPPG Manokwari Manokwari Barat Padasari 1 (6 Orang).28 Agustus 2025: SPPG Kota Palu Palu Selatan Tatuna Utara (20 Orang).3 September 2025: SPPG Lombok Tengah, Pringgarata Murbaya (9 Orang).17 September 2025: SPPG Sumba Empang Banggaja 2 (109 Orang).17 September 2025: SPPG Banggai Kep. Tinggankung (338 Orang).18 September 2025: SPPG Sumba Empang Bunga Eja 2 (120 Orang).22 September 2025: SPPG Bulungan Tanjung Selor Tanjung Selor Hilir (2 Orang).24 September 2025: SPPG Pangi Moutong Paopa Nununrantai (2 Orang).24 September 2025: SPPG Lombok Barat (26 Orang).24 September 2025: SPPG Mamuju (27 Orang).24 September 2025: SPPG Kota Kupang Oebobo Liloa (11 Orang).

    Halaman 2 dari 4

    Simak Video “Video: Ombudsman Temukan Sederet Penyebab Kasus Keracunan MBG”
    [Gambas:Video 20detik]
    (suc/up)

  • BPOM RI: 17 Persen Keracunan Pangan MBG Positif Bakteri Salmonella-Bacillus Cereus

    BPOM RI: 17 Persen Keracunan Pangan MBG Positif Bakteri Salmonella-Bacillus Cereus

    Jakarta –

    Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) Taruna Ikrar menyebut sejak akhir Juli kasus keracunan pangan makan bergizi gratis meningkat signifikan. Pihaknya menyebut sudah melakukan pengujian laboratorium dan menemukan setidaknya 17 persen dari sampel yang diuji, terkonfirmasi positif mengandung bakteri.

    “Mulai akhir Juli luar biasa, sangat meningkat kasus ini. Dan persoalan ini sebenarnya ada pada satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG), bila kita menyelesaikan persoalannya, Insya Allah fase berikutnya tidak terjadi lagi,” beber dia dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (1/10/2025).

    Adapun 17 persen keracunan pangan MBG yang diuji, terkonfirmasi positif jenis bakteri berikut:

    staphylococcus aureusbacillus cereussalmonella

    Data tersebut didapatkan dari pemeriksaan 103 sampel kasus keracunan pangan yang tersebar di 83 kab/kota di 28 provinsi, terbanyak di Jawa barat yakni 25 kasus.

    BPOM RI juga menemukan senyawa kimia yang memicu keracunan pangan pada anak pasca mengonsumsi MBG, yakni histamin. Sebagai catatan, histamin kerap terdapat pada ikan tidak segar, terkontaminasi atau disimpan pada suhu dan sanitasi yang buruk.

    Makanan fermentasi juga tinggi histamin. Menimbulkan gejala ruam, gatal, pusing, berkeringat, rasa terbakar di mulut.

    “Sedangkan yang tidak terkonfirmasi 86 persen, tetapi kita duga mengandung bakteri staphylococcus aureus, bacillus cereus, salmonella, escherichia coli, clostridium perfringens,” lanjutnya.

    “Tentu ini menjadi pembelajaran supaya tahap-tahap berikutnya kita bisa mencegah, karena prinsip kami bukan pangan kalau tidak aman,” pungkasnya.

    Adapun munculnya bakteri dikarenakan penyajian, penyimpanan, serta bahan baku yang tidak segar. BPOM RI juga memberikan rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional agar SPPG sebelumnya dibekali sertifikat HACCP Hazard Analysis and Critical Control Point, agar kasus tidak berulang di kemudian hari.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/up)

  • Cegah Keracunan, Menkes Bakal Ajari UKS Cek Menu MBG

    Cegah Keracunan, Menkes Bakal Ajari UKS Cek Menu MBG

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) mulai dilibatkan mencegah keracunan pangan di program makan bergizi gratis (MBG). Menurutnya, pengawasan dini bisa dilakukan dengan cara sederhana, misalnya mengecek warna, bau, atau tekstur makanan sebelum dibagikan kepada siswa.

    “Kita akan ajarkan ke UKS, kalau menerima makanan dicek dulu. Apakah warnanya aneh, baunya tidak wajar, atau ada lendir. Kalau ada tanda-tanda begitu, jangan langsung dibagikan,” kata Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (1/10/2025).

    Budi mengakui, pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tetap menjadi tugas utama Kementerian Kesehatan untuk mendukung Badan Gizi Nasional (BGN). Tujuannya, memastikan kualitas gizi makanan terjaga, sehingga masalah kesehatan anak bisa ditekan hingga 50 persen.

    Pengawasan SPPG juga mulai melibatkan 10 ribu puskesmas yang tersedia di Indonesia, untuk memastikan kesegaran pangan hingga cara memasak yang baik.

    “Kita sudah sosialisasikan ke Dinas Kesehatan, tolong bantu teman-teman BGN untuk mengecek bahan makanan, cara pengolahannya, dan juga ada tes cepatnya. Ini sudah dilakukan rutin oleh 10 ribu puskesmas, tenaga ada, dan mereka siap mendukung BGN,” jelasnya.

    Perluasan Fungsi UKS

    Keterlibatan UKS sudah diusulkan Menkes pada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) agar UKS tidak hanya fokus pada pendidikan dan pembinaan, tetapi mulai ditambah fungsi pelayanan kesehatan sederhana.

    “Biasanya UKS hanya untuk pendidikan, sekarang kita dorong ada sedikit pelayanan kesehatan juga. Dengan begitu, sekolah bisa ikut menjadi benteng pertama pencegahan keracunan makanan,” ujar Budi.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video Kata Komisi IX soal Desakan Penghentian Program MBG gegara Keracunan”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/up)