Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi IX DPR RI

  • Komisi IX DPR Rapat Tertutup Bareng Menaker, Bahas Anggaran-Magang Nasional

    Komisi IX DPR Rapat Tertutup Bareng Menaker, Bahas Anggaran-Magang Nasional

    Jakarta –

    Komisi IX DPR RI menggelar rapat tertutup dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pagi ini. Adapun rapat ini akan membahas soal rencana kerja dan anggaran (RKA) Kemnaker tahun anggaran 2026.

    Rapat terselenggara di Ruang Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025). Rapat dihadiri langsung oleh Menaker Yassierli.

    “Pembahasan dan persetujuan RKA Kemnaker TA 2026,” kata Wamenaker Afriansyah Noor dikonfimasi.

    Afriansyah menyebut rapat hari ini membahas pagu anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. “Pagu yang ditetapkan oleh Kemenkeu,” tambahnya.

    Dikonfirmasi terpisah, anggota Komisi IX DPR RI Irma Chaniago membenarkan rapat ini membahas soal anggaran. Ia menyebut akan ada pembahasan pula terkait program magang nasional.

    Untuk diketahui, Program Magang Nasional telah dibuka mulai 7 sampai 12 Oktober 2025. Kuota peserta untuk program ini sebanyak 20 ribu orang.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan program magang pemerintah akan dilanjutkan pada 2026. Kuota peserta magang akan ditambah secara bertahap hingga mencapai 100 ribu orang.

    Airlangga menerangkan saat ini pemerintah baru membuka kuota peserta magang sebanyak 20 ribu orang. Jika di tahap ini tercapai, kuota peserta magang bisa bertambah.

    “Tahap awal 20 ribu, jadi begitu 20 ribu tercapai, kita bisa tingkatkan lagi 20 ribu lagi,” kata Airlangga saat dijumpai di kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta Pusat, Jumat (3/10) malam.

    (dwr/maa)

  • Titah Prabowo ke Bos BGN, Gerak Cepat Atasi Keracunan MBG

    Titah Prabowo ke Bos BGN, Gerak Cepat Atasi Keracunan MBG

    Jakarta –

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan instruksi presiden terkait program makan bergizi gratis (MBG). Arahan ini menyusul maraknya dugaan kasus keracunan akibat program MBG.

    Mulanya, Dadan dijadwalkan hadir dalam acara bersama dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). Namun, Dadan tak bisa hadir secara langsung lantaran tengah mengkonsolidasikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

    “Mohon maaf saya hari ini tidak bisa hadir secara fisik karena saya mendapatkan instruksi dari Bapak Presiden (Prabowo Subianto) untuk segera melakukan konsolidasi dengan seluruh SPPG, seluruh wilayah Indonesia agar masalah yang timbul belakangan ini dapat segera diatasi,” ujar Dadan dalam acara ‘Zona Pangan’ secara daring, Selasa (7/10/2025).

    Dadan menerangkan Presiden Prabowo Subianto selalu menyampaikan bahwa program MBG merupakan upaya strategis agar mencetak generasi emas Indonesia. Terlebih, penduduk Indonesia diprediksi mencapai 324 juta pada 2045.

    Di sisi lain, pertumbuhan penduduk Indonesia tidak lepas dari orang tua yang di mana rata-rata menempuh pendidikan 9 tahun. Sayangnya, beberapa daerah seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah, rata-rata pendidikan SD hingga SMP.

    “Jadi pertumbuhan menurut Indonesia di tahun 2045 tidak akan disokong oleh keluarga kelas atas maupun kelas menengah tetapi pertumbuhan akan disokong oleh keluarga kelas miskin dan rentan miskin,” imbuh Dadan.

    Berangkat dari situ, Dadan tak heran sebanyak 60% anak yang ikut dalam pilot project tidak mempunyai akses menu gizi seimbang.

    “Jadi kalau mereka makan biasanya asal ada nasi, ada kerupuk, ada mie, ada bala-bala. Nah 60% dari mereka juga hampir tidak pernah minum susu karena tidak mampu minum susu. Nah oleh sebab itulah maka program ini kita harus lakukan,” terang Dadan.

    Sebelumnya, Dadan membeberkan data kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jika dilihat dari kasus, jumlah keracunan MBG yang tercatat oleh BGN mencapai 75 kejadian.

    Rinciannya, 24 kasus terjadi pada periode 6 Januari sampai 31 Juli 2025 dan 51 kasus dari 1 Agustus hingga 30 September 2025. Secara total ada 75 kasus keracunan selama program ini berjalan.

    “Dan terlihat sebaran kasus terjadinya gangguan pencernaan atau kasus di SPPG, terlihat 6 Januari sampai 31 Juli itu tercatat ada kurang lebih 24 kasus kejadian. Sementara dari 1 Agustus sampai tadi malam itu ada 51 kasus kejadian,” ujar Dadan dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (31/10/2025).

    (rea/rrd)

  • Prabowo Minta Setiap Dapur MBG Wajib Punya Test Kit Kebersihan

    Prabowo Minta Setiap Dapur MBG Wajib Punya Test Kit Kebersihan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus terkait standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi oleh program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Kepala Negara menekankan pentingnya perlengkapan dapur yang memenuhi standar higienis untuk menjamin kualitas makanan bagi masyarakat.

    Hal ini disampaikan olehnya usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto selepas menggelar pertemuan terbatas dengan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta, pada Minggu (5/10/2025) malam.

    “Presiden menegaskan kepada Kepala BGN bahwa setidaknya pada minggu depan ini, dapur-dapur harus sudah dilengkapi dengan alat tes kit untuk mengecek kebersihan makanan, alat pencuci dan pengering higienis dengan air hangat, serta perangkat khusus untuk mencegah bakteri. Selain itu, penyediaan filter air bersih juga menjadi kewajiban,” jelas Teddy.

    Arahan ini, menurutnya, merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan keberhasilan program MBG tidak hanya dalam aspek distribusi, tetapi juga dalam menjaga kesehatan masyarakat penerima manfaat.

    Apalagi, kata Teddy, rapat ini memang membahas perkembangan berbagai program strategis pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat dan ketahanan nasional 

    Dia mengatakan orang nomor satu di Indonesia itu melakukan pertemuan tersebut bertujuan untuk memantau secara langsung progres sejumlah program prioritas pemerintah. 

    “Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah Menteri dan anggota Kabinet Merah Putih untuk membahas perkembangan berbagai program, antara lain MBG, Koperasi Desa, Kampung Nelayan, Ketahanan Pangan dan Energi, Stimulus Ekonomi, dan berbagai program lainnya,” tandas Teddy.

    Keracunan MBG 

    Jumlah orang yang keracunan makan bergizi gratis (MBG) masih terus bertambah. Hal ini sebagaimana laporan yang disampaikan Badan Gizi Nasional (BGN) bahwa lebih dari 6.457 orang terdampak keracunan MBG hingga 30 September 2025.

    Kepala BGN Dadan Hidayana menyampaikan data tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait penanganan kasus MBG.

    “Kalau dilihat dari sebaran kasus, maka kita lihat bahwa di wilayah 1 [Pulau Sumatra] itu tercatat ada yang mengalami gangguan pencernaan sejumlah 1.307 orang,” kata Dadan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

    Lebih lanjut, dia mencatat di wilayah 2 yang mencakup pulau jawa, setidaknya terdapat 4.147 jumlah korban keracunan MBG, ditambah laporan baru hari ini sebanyak 60 orang.

    Sementara itu, wilayah 3 yang mencakup kawasan Indonesia timur terdapat 1.003 orang terdampak keracunan MBG berdasarkan catatan BGN.

    Dia lantas mencontohkan kejadian luar biasa di wilayah 3 tepatnya Banggai yang berdampak kepada 330 orang beberapa waktu lalu.

    Menurut Dadan, penyebab keracunan ialah pergantian supplier sehingga menu yang disajikan adalah ikan cakalang berkualitas buruk, sedangkan ikan yang sebelumnya berkualitas baik.

    Dia memaparkan bahwa hal ini juga disebabkan keinginan untuk mengakomodasi potensi sumber daya lokal.

    Oleh karenanya, Dadan menekankan bahwa kasus keracunan MBG banyak terjadi imbas standar operasional prosedur yang belum dipenuhi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

     

  • Cegah Keracunan MBG, BGN Latih 500 Petugas SPPG Pilih Bahan Makanan-Distribusi Megapolitan 5 Oktober 2025

    Cegah Keracunan MBG, BGN Latih 500 Petugas SPPG Pilih Bahan Makanan-Distribusi Megapolitan 5 Oktober 2025

    Cegah Keracunan MBG, BGN Latih 500 Petugas SPPG Pilih Bahan Makanan-Distribusi
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com –
    Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar pelatihan atau bimbingan teknis (bimtek) dalam rangka peningkatan kualitas penyediaan makanan, Sabtu (4/10/2025). 
    Kegiatan yang berlangsung di Hotel Pajajaran Suite, Kota Bogor, Jawa Barat, ini diikuti oleh 500 orang yang bertugas di 10 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari berbagai daerah.
    Deputi Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional, Sawin, mengungkapkan bahwa pelaksanaan pelatihan ini merupakan langkah awal menuju standardisasi nasional dalam penyelenggaraan dapur sehat SPPG. Pelatihan ini untuk mencegah dugaan keracunan makan bergizi gratis (MBG).
    Sawin mengatakan, materi pelatihan difokuskan pada penerapan higienitas, sanitasi pangan, keamanan pangan, penyusunan menu bergizi seimbang, serta manajemen dapur sehat.
    “Bimtek ini bertujuan agar seluruh relawan dan pengelola SPPG memiliki pemahaman yang sama tentang standar pelayanan gizi, mulai dari pemilihan bahan, pengolahan, pemorsian, hingga pendistribusian makanan yang higienis dan aman,” ujar Sawin dikutip Minggu (5/10/2025).
    Sawin menyebut, keberhasilan program MBG ini sangat bergantung pada kinerja para petugas di lapangan.
    Sebab itu, sambung dia, peningkatan kapasitas dan pengetahuan tentang keamanan pangan menjadi hal yang mutlak.
    “Para peserta ini dibekali materi yang langsung disampaikan oleh narasumber dari Kementerian Kesehatan, BPOM, termasuk dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia,” tuturnya.
    Lebih lanjut, BGN mendorong seluruh dapur SPPG di Indonesia untuk segera melengkapi diri dengan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Sertifikat Halal sebagai bentuk komitmen terhadap mutu dan kepercayaan publik.
    “Harapan kami, seluruh dapur SPPG di Indonesia bisa memenuhi dua standar utama tersebut agar program makan bergizi gratis berjalan sesuai prinsip keamanan pangan dan keberkahan konsumsi,” ucap dia.
    “Dengan begitu masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari program nasional ini,” imbuh dia.
    Sebelumnya, BGN mencatat sebanyak 6.457 orang terdampak keracunan menu MBG per 30 September 2025. 
    BGN membagi 6.457 korban keracunan MBG itu ke dalam tiga wilayah, yakni Wilayah I yang mencakup Pulau Sumatera, Wilayah II di Pulau Jawa, dan Wilayah III mencakup wilayah Indonesia timur. 
    Dari 6.457 korban keracunan MBG, paling banyak terjadi di Wilayah II atau Pulau Jawa, yakni sebanyak 4.147 orang. 
    “Kita lihat di wilayah satu ada yang mengalami gangguan pencernaan sebanyak 1.307, wilayah dua bertambah, tidak lagi 4.147, ditambah dengan yang di Garut mungkin 60 orang,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayana dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Rabu (1/10/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Legislator Minta Perpres MBG Juga Atur Investigasi dan Sanksi

    Legislator Minta Perpres MBG Juga Atur Investigasi dan Sanksi

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto akan mengeluarkan peraturan presiden (Perpres) Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggota Komisi IX DPR Yahya Zaini meminta Investigasi dan sanksi terhadap MBG juga diatur dalam perpres tersebut.

    “Yang perlu diatur, sekurang-kurangnya tugas, fungsi dan kewenangan BGN. Bentuk Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga dan pihak lain, tata kelola dan SOP. Pengawasan dan investigasi, sanksi,” kata Yahya kepada wartawan Minggu (5/10/2025).

    Menurutnya, kasus keracunan MBG di sejumlah wilayah terjadi lantaran SOP tidak dijalankan dengan benar. Dia mengatakan banyak hal di lapangan yang tidak dilaksanakan dengan baik seperti pengawasan terhadap makanan yang disajikan.

    “Banyaknya kasus keracunan karena SOP tidak dijalankan dan karena lemahnya pengawasan. Saya berulangkali mengingatkan supaya BGN menjalin kerjasama dengan BPOM, Pemda/Dinkes, Puskesmas dan Sekolah dalam melakukan pengawasan. Tapi di lapangan tidak dilaksanakan,” ujarnya.

    Dia menyampaikan Komisi IX DPR menekankan pentingnya tata kelola yang baik dalam program MBG. Bahkan pihaknya sudah memanggil sejumlah Kementerian dan lembaga guna membahas tata kelola MBG.

    Lebih lanjut, dia menyoroti peran Sarjana Penggerak Pembangunan (SPPI) yang ditugaskan menjadi kepala SPPG hingga agli gizi. Namun menurutnya SPPI yang direkrut dari lulusan sarjana di berbagai daerah itu justru malah tidak berfungsi.

    “Yang juga menjadi kelemahan tidak berfungsinya ahli gizi yang ditugaskan BGN di setiap SPPG. BGN menugaskan 3 orang SPPI di setiap SPPG. 1 orang sebagai kepala, 1 sebagai ahli gizi, 1 orang sebagai ahli keuangan. Kalau ahli gizi tersebut berfungsi dengan baik, tidak akan terjadi kasus-kasus keracunan,” imbuhnya.

    Perpres MBG

    Sebelumnya, Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto menyampaikan Presiden Prabowo Subianto akan meneken perpres mengenai tata kelola pelaksanaan program MBG dalam waktu dekat. Perpres diharapkan dapat diteken Prabowo sebelum 5 Oktober.

    “(Perpres) sedang diajukan sebenarnya, sedang diajukan ya, sudah diajukan ke Presiden. Jadi dalam waktu dekat presiden akan tanda tangan. (Perpres diteken) tergantung keputusan Pak Presiden, mudah-mudahan kita berharap sebelum 5 Oktober ya. Karena 5 Oktober kan, ya, kan ini rangkaiannya panjang, padat, gitu,” kata Bambang setelah mengikuti rapat paripurna di DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10).

    Bambang mengatakan pihaknya telah menyiapkan draf perpres tersebut sebelum muncul maraknya kejadian keracunan MBG di berbagai daerah. Menurutnya, pembuatan aturan soal MBG di tingkat perpres dilakukan berdasarkan berbagai evaluasi.

    (dek/dhn)

  • 9 Jadi Sorotan Nasional, Begini Cara SPPG Bener Jaga Mutu MBG, Disambut Antusias Siswa Yogyakarta

    9 Jadi Sorotan Nasional, Begini Cara SPPG Bener Jaga Mutu MBG, Disambut Antusias Siswa Yogyakarta

    Jadi Sorotan Nasional, Begini Cara SPPG Bener Jaga Mutu MBG, Disambut Antusias Siswa
    Tim Redaksi
    PURWOREJO, KOMPAS.com
    – Di sebuah dapur di Jalan Purworejo-Magelang, Kecamatan Bener, aktivitas pagi dimulai lebih awal dari biasanya.
    Para relawan sudah berseragam celemek, tangan mereka sibuk menyiangi sayuran, memeriksa kualitas telur, menimbang ikan segar, hingga mencatat setiap detail di buku kontrol.
    Dapur ini bukan dapur biasa, melainkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bener Purworejo di bawah naungan Yayasan Nastiti Harapan Mulia.
    SPPG ini menjadi salah satu dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) yang viral setelah disebut ahli gizi nasional dr Tan Shot Yen dalam rapat Komisi IX DPR RI sebagai dapur terbaik yang mampu menghadirkan menu lokal sehat bagi ribuan anak sekolah.
    “Semua bahan baku kami ambil dari sekitar sini, dari petani sayur, peternak ayam, sampai nelayan lokal,” ujar dr Almas, perwakilan Yayasan Nastiti Harapan Mulia yang menjadi mitra pengelola, pada Sabtu (4/10/2025).
    “Tujuannya supaya bahan segar, terjamin, sekaligus memberdayakan warga sekitar,” kata dr Almas.
    Pagi itu, satu per satu sayur, telur, dan ikan masuk ke dapur.
    Namun, tak serta merta langsung diolah. Ada pemeriksaan berlapis sebelum bahan menyentuh panci.
    Para relawan bersama ahli gizi melakukan pengecekan apakah sayur masih segar dan tidak layu, telur tidak retak, dan ikan berbau laut segar, bukan amis busuk.
    “Kalau ada yang kurang sesuai, langsung kami tolak,” kata Almas.
    Setelah lolos seleksi, bahan disortir dan ditimbang sesuai menu yang sudah ditentukan sehari sebelumnya.
    Menu ini bukan asal pilih, melainkan hasil diskusi bersama ahli gizi, pengelola yayasan, kepala dapur, hingga relawan. Prinsipnya: gizi seimbang.
    Ada karbohidrat, protein hewani dan nabati, sayur, buah, serta tambahan serat.
    Menjelang pukul 06.00 pagi, dapur berubah menjadi arena kerja cepat.
    Panci-panci besar mengepul, aroma bawang tumis bercampur wangi sayur rebus dan gurihnya telur serta ayam yang sedang dimasak.
    Relawan bekerja dalam tim; ada yang bertugas mencuci beras, ada yang mengolah lauk, dan ada pula yang menata buah potong.
    “Setiap menu kami pastikan sesuai standar, bahkan sebelum dikirim ke sekolah, ada tahap tes organoleptik. Artinya, ahli gizi dan relawan mencoba dulu makanan itu. Kalau aman dan rasanya layak, baru bisa didistribusikan,” jelasnya.
    Proses ini bahkan didokumentasikan dan diunggah ke media sosial sebagai bentuk transparansi kepada publik.
    Setelah matang, makanan tidak dibiarkan lama di dapur. Relawan segera mengemasnya ke dalam wadah khusus yang higienis.
    Nasi, lauk, sayur, dan buah ditata rapi dalam
    tray
    yang sesuai takaran gizi anak-anak.
    Kemasan lalu ditutup dan dimasukkan ke dalam kontainer besar agar tetap hangat saat perjalanan.
    Di halaman dapur, mobil pick-up sudah menunggu. Relawan mengangkat kontainer satu per satu, memastikan daftar distribusi sesuai.
    Setiap sekolah dan posyandu penerima MBG tercatat jelas. Hari ini ada 29 sekolah dan 4 posyandu, dengan total sekitar 3.950 anak penerima manfaat.
    Mobil pun berangkat, menyusuri jalan perbukitan Bener.
    Setibanya di sekolah, anak-anak menyambut dengan antusias.
    Bagi mereka, tray berisi nasi hangat, telur ayam, sayur hijau, dan potongan buah itu bukan sekadar makan siang, melainkan bagian dari semangat belajar setiap hari.
    Saat ditanya soal harapan ke depan, perwakilan Yayasan Nastiti Harapan Mulia menyebut satu hal, yakni keberlangsungan.
    “Kami ingin dapur ini bisa terus berjalan, siapa pun pemimpinnya nanti. Kami berharap relawan kami mendapat berkah dari kerja mereka, dan anak-anak bisa terus mendapatkan makanan sehat,” kata dia.
    Dengan 47 relawan dapur yang bekerja bergantian setiap hari, SPPG Bener membuktikan bahwa program MBG bukan sekadar janji politik, melainkan bisa benar-benar hadir di meja makan anak-anak desa.
    Sejak program MBG yang sudah berjalan hampir tujuh bulan ini, mereka merasakan dampak baik mulai dari banyaknya lapangan pekerjaan yang terbuka, seperti juru masak, jasa mencuci ompreng, hingga pedagang yang ditarik sebagai mitra penyedia bahan masakan seperti sayur dan buah.
    Kini, dapur ini bukan hanya melayani perut, tetapi juga menjadi contoh nasional bagaimana kearifan lokal bisa bertemu dengan standar gizi modern.
    Anak-anak pun dengan riang gembira menunggu kedatangan kontainer MBG yang membawa makanan sehat ke sekolahnya.
    Saat jam istirahat, sekitar pukul 09.00 WIB, anak-anak mulai mendapatkan makanan dari SPPG Bener yang dikelola Yayasan Nastiti Harapan Mulia.
    “Saya senang sekali karena bisa makan yang penuh gizi. Saya suka ayam geprek dan sayur buncis,” kata Adelia Faranisa Adzni.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5 Catatan Legislator PAN soal Perpres Tata Kelola MBG

    5 Catatan Legislator PAN soal Perpres Tata Kelola MBG

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto disebut bakal meneken Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) sebelum tanggal 5 Oktober 2025. Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN Ashabul Kahfi memberikan sejumlah catatan terkait hal-hal yang perlu diatur di Perpres.

    “Pertama, standar keamanan pangan-wajib ada mekanisme uji laboratorium oleh Labkesda dan Kesling, serta larangan pangan ultra-proses yang berlebihan,” ujar Ashabul kepada wartawan, Jumat (2/10/2025).

    Kedua, perlu adanya pengaturan tata kelola dan koordinasi. Menurut Ashabul, harus jelas pembagian peran pemerintah pusat dan daerah.

    Dia menyebut jangan semua hal ditarik ke pemerintah pusat. Baginya, pemda perlu ruang gerak lebih besar karena mereka yang paling dekat dengan sekolah dan puskesmas.

    “Ketiga, sistem monitoring dan evaluasi harus berlapis dan melibatkan masyarakat serta penerima manfaat. Kanal pengaduan publik harus tersedia, cepat, dan aman,” jelas Ashabul.

    Keempat, soal integrasi dengan layanan kesehatan dan pendidikan. Ia menyarankan dapur komunitas di daerah 3T harus dijadikan jangkar pelaksanaan.

    “Kelima, aspek anggaran dan akuntabilitas. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus berbasis hasil, jangan hanya output distribusi makanan, tapi betul-betul berdampak pada status gizi anak,” sambungnya.

    Ashabul menyambut baik langkah Prabowo yang akan meneken Perpres Tata Kelola MBG. Hal ini, kata Ashabul, sudah sangat mendesak.

    “Jadi, Perpres ini penting agar program Makan Bergizi Gratis tidak berhenti di jargon, tapi punya tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perbaikan status gizi anak,” ucap dia.

    Sebelumnya, Perpres Tata Kelola MBG akan segera terbit. Menko Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan melalui Perpres dan Inpres tersebut nantinya akan memperjelas pembagian tugas dari tiap-tiap kementerian lembaga hingga pemerintah daerah dalam pelaksanaan program MBG.

    “Isinya seperti apa? Sabar sedikit satu minggu, sehingga nanti pembagian tugas serta pemerintah daerah, ya kementerian lembaga terkait, koordinasi seperti apa, kita akan selesaikan dalam satu minggu ini insyaallah. Sabar sedikit, satu minggu nanti akan kita umumkan,” jelas Zulhas.

    Sementara, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto menyampaikan Presiden Prabowo Subianto akan meneken Perpres tentang Tata Kelola Pelaksanaan Program MBG dalam waktu dekat. Perpres diharapkan dapat diteken Prabowo sebelum 5 Oktober.

    “(Perpres) sedang diajukan sebenarnya, sedang diajukan ya, sudah diajukan ke Presiden. Jadi dalam waktu dekat Presiden akan tanda tangan. (Perpres diteken) tergantung keputusan Pak Presiden, mudah-mudahan kita berharap sebelum 5 Oktober ya. Karena 5 Oktober kan, ya, kan ini rangkaiannya panjang, padat, gitu,” kata Bambang setelah mengikuti rapat paripurna di DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

    Halaman 2 dari 2

    (isa/ygs)

  • Pakar UMY: Usulan UU MBG jamin keberlanjutan program gizi anak

    Pakar UMY: Usulan UU MBG jamin keberlanjutan program gizi anak

    Program ini sejatinya adalah upaya untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, terutama pelajar. Karena itu, sangat penting jika diatur melalui undang-undang agar keberlanjutannya terjamin

    Yogyakarta (ANTARA) – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) King Faisal Sulaiman menyebut usulan pembentukan Undang-Undang (UU) Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi solusi strategis menjamin keberlanjutan program gizi anak di Indonesia.

    King Faisal dalam keterangannya di Yogyakarta, Kamis, mengatakan dasar hukum dalam bentuk undang-undang akan memberikan legitimasi lebih kuat sekaligus menjawab berbagai persoalan tata kelola yang selama ini masih lemah.

    “Program ini sejatinya adalah upaya untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, terutama pelajar. Karena itu, sangat penting jika diatur melalui undang-undang agar keberlanjutannya terjamin,” ujar dia.

    Pembentukan UU MBG itu sebelumnya diusulkan oleh anggota Komisi IX DPR RI Gamal Albinsaid.

    Menurut dia, keberadaan UU MBG akan membawa implikasi penting dalam pembagian peran antara pemerintah pusat dan daerah, terutama terkait mekanisme pendanaan dan tanggung jawab daerah.

    “Misalnya soal alokasi anggaran, jangan hanya dibebankan pada APBN. Perlu ada porsi dari APBD agar pembagian tanggung jawab lebih proporsional,” katanya.

    King menilai sejumlah kasus keracunan makanan yang belakangan ini muncul menjadi sinyal perlunya evaluasi menyeluruh.

    Tanpa dasar hukum yang kuat, sistem pengawasan akan sulit ditegakkan, terutama terkait keterlibatan pihak swasta yang menjadi mitra pelaksana program.

    Meski demikian, ia menambahkan aspek substansial harus diperhatikan agar UU MBG tidak sekadar normatif.

    Beberapa poin penting yang harus masuk antara lain tata kelola, mekanisme pengawasan, alokasi anggaran, hingga keterlibatan masyarakat.

    “Undang-undang ini jangan hanya normatif. Harus jelas soal tata kelola, siapa mengawasi siapa, bagaimana mekanisme anggarannya, dan bagaimana masyarakat bisa ikut serta,” kata dia.

    Partisipasi masyarakat, menurut dia, sangat penting karena selain memperkuat pengawasan, juga bisa membuka lapangan kerja baru sehingga dampaknya bukan hanya pada gizi, tapi juga ekonomi.

    Selain itu, menurut dia, pengaturan sanksi hukum juga penting untuk mencegah penyalahgunaan. Potensi penyimpangan di lapangan, mulai dari kontrak hingga standar penyediaan makanan, harus dapat diproses secara hukum agar menimbulkan efek jera.

    Jika hanya menggunakan Peraturan Presiden (Perpres), menurut dia, tidak ada ruang mengatur sanksi pidana, bahkan sanksi administrasi pun lemah.

    “Karena itu, pengaturan sanksi administratif maupun pidana sebaiknya dimasukkan dalam UU. Dengan legitimasi hukum yang kuat, pengawasan bisa lebih efektif dan tidak ada lagi vendor yang bermain-main dengan kontrak, apalagi sampai membahayakan kesehatan masyarakat,” kata King.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua DPR dukung Perpres segera terbit untuk perbaikan MBG

    Ketua DPR dukung Perpres segera terbit untuk perbaikan MBG

    Perpres itu bisa melibatkan berbagai kementerian dan lembaga yang terkait untuk bersama-sama menjaga program MBG

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung Peraturan Presiden (Perpres) terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk segera terbit guna memperbaiki mekanisme penyaluran program itu di lapangan.

    Dia menilai sebenarnya program itu baik untuk anak-anak Indonesia karena targetnya meningkatkan gizi, namun karena adanya beragam kasus, menurut dia, proses dan mekanismenya harus dievaluasi secara total.

    “Tentu saja kita harus sama-sama untuk mendorong mendukung bagaimana perbaikan di lapangan ini bisa segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang terkait,” kata Puan setelah menghadiri rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, DPR RI melalui komisi terkait juga sudah meminta kepada pemerintah supaya segera ada payung hukum Program MBG berupa Perpres. Nantinya, dia berharap Perpres itu bisa melibatkan berbagai kementerian dan lembaga yang terkait untuk bersama-sama menjaga program MBG.

    “Jangan sampai kemudian proses dari penyediaan program makan bergizi ini mempunyai masalah lagi di lapangan,” kata dia.

    Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) mengenai tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) sedang diselesaikan dan diharapkan segera terbit pada pekan ini.

    “Sekarang, ini sedang diselesaikan terkait Perpres Tata Kelola Makan Bergizi. Mudah-mudahan, minggu ini sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden,” kata Dadan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Rabu (1/10).

    Ia menyampaikan terdapat sejumlah hal yang diatur dalam Perpres tersebut, antara lain mengenai makanan yang layak disajikan pada penerima manfaat, sanitasi, kebersihan, penanganan korban keracunan, sampai persoalan kebutuhan rantai pasok yang semakin besar.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Plesetan MBG Jadi Makan Beracun Gratis hingga Makan Belatung Gratis, DPR: Sangat-sangat Menyedihkan

    Plesetan MBG Jadi Makan Beracun Gratis hingga Makan Belatung Gratis, DPR: Sangat-sangat Menyedihkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polemik Makan Bergizi Gratis (MBG) berbuntut pada berbagai plesetan. Hal itu menjadi atensi Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris.

    Itu diungkapkan Charles saat rapat bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Menkes Budi Gunadi Sadikin, hingga Kepala BPOM Taruna Ikrar. Pada Rabu (1/10/2025) di kompleks parlemen Senayan.

    Hal tersebut, kata Charles, berangkat dari sejumlah konten dengan sentimen negatif terkait MBG di media sosial.

    “Saya rasa kita semua punya media sosial ya, kalau kita buka sosial media hari-hari ini ini, banyak itu berseliweran konten-konten termasuk ajakan untuk menolak MBG,” kata Charles dikutip dari TV Parlemen, Kamis (2/10/2025).

    Jika kembali pada tujuan MBGm dia mengungkapkan konten yang seliweran sangat jauh dari harapan. Baginya, semua itu sangat menyedihkan.

    “Ini buat saya sangat-sangat menyedihkan, kita kan mau program ini berhasil. Tapi, kalau ini dibiarkan maka tanpa ada kampanye negatif pun masyarakat bisa saja sudah takut untuk mengizinkan anaknya mengkonsumsi MBG,” ucapnya.

    Dia juga menyebut sejumlah plesetan dimaksud. Charles menanggapnya lucu.

    “Konten-kontennya banyak Pak, lucu-lucu MBG itu sekarang dipelesetin bukan Makan Bergizi Gratis tapi ‘Makan Beracun Gratis’, ‘Makan Belatung Gratis’, makanan berbahaya dan lain-lainlah,” kata Charles.

    Saat ini, dia mengatakan Kepala BGN Dadan Hindayana tengah populer. Fotonya banyak beredar di media sosial.

    Charles lalu mengungkit latar belakang Dadan sebagai ahli serangga. Itu, kata dia, juga dijadikan konten di media sosial.