Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi IX DPR RI

  • Daftar Bupati, Lathifah Shohib Lanjutkan Malang Bangkit Jilid 2

    Daftar Bupati, Lathifah Shohib Lanjutkan Malang Bangkit Jilid 2

    Malang (beritajatim.com)– Lathifah Shohib resmi menyerahkan berkas pendaftaran dirinya sebagai Calon Bupati Malang 2024 di Kantor DPC PKB Kabupaten Malang, Senin (20/5/2024) siang ini.

    Tiba di Kantor DPC PKB pukul 10.00 wib, kedatangan Cucu Pendiri Nahdlatul Ulama KH.Bisri Syansuri di dampingi Arzeti Bilbina, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB.

    “Saya pilih daftar Calon Bupati Malang hari ini 20 Mei 2024 karena bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional yang ke 116. Semangat Ki Hajar Dewantara, bapak pendidikan inilah yang kami jadikan untuk bangkit menyemangati kita untuk membangun Kabupaten Malang kedepan,” tegas Lathifah Shohib pada awak media.

    “Mudah mudahan Allah ridho, dan memilih saya untuk memimpin Kabupaten Malang lima tahun kedepan,” sambung Lathifah.

    Menurut Lathifah yang juga Mantan Anggota DPR RI Fraksi PKB sebelum mengundurkan diri dan maju dalam Pilbup Malang 2020 lalu itu meminta dukungan rekan rekan media membantu pencalonan dirinya dalam Pilihan Bupati Malang 2024 pada bulan 27 November mendatang.

    “Ditahun 2020 lalu saya itu sudah duduk di kursi DPR RI periode kedua baru setahun, sudah ditugasi partai untuk maju sebagai Calon Bupati Malang. Karena hasil survey dan elektabilitas saya oleh partai dianggap bisa bertanding. Akhirnya ya Bismillah demi membangun Kabupaten Malang dengan tagline Malang Bangkit, dan sekarang dengan semangat Hari Kebangkitan Nasional tagline Malang Bangkit Jilid dua kita lakukan lagi,” ucapnya.

    “Mudah mudahan semua bangkit lah, pendidikan bangkit, kesehatan bangkit dan ekonomi bangkit di Kabupaten Malang dibawah kepemimpinan kami,” tambah Lathifah.

    Lathifah menegaskan, pendamping dirinya sejauh ini menjadi wewenang DPP PKB. “Kami masih menunggu wewenang partai, sejauh ini partai sudah melakukan penjajakan ditingkat pusat, kami menunggu pasangan yang akan dipilih partai, tentunya berdasarkan pertimbangan dan kajian kajian,” tuturnya.

    Pendamping dirinya dalam Pilbup Malang 2024, tambah Latifah, masih ada waktu di bulan Juni dan Juli. Segala kemungkinan masih bisa terjadi melalui sejumlah pertimbangan partai ketika harus berkoalisi.

    Ditanya soal sosok Dewa Kresna, anggota DPR RI dari Fraksi NasDem yang juga Mantan Putra Bupati Malang Rendra Kresna, terkait pendamping Lathifah dalam Pilbup Malang 2024 mendatang, Lathifah mengaku sosok Dewa adalah politisi muda yang sangat baik.

    “Saya dengan Mas Dewa itu pernah satu komisi di komisi X DPR RI tahun 2010 sampai tahun 2019. Mas Dewa ini figur anak muda yang lebih menghargai orang yang lebih tua, kebetulan kami juga satu dapil, satu komisi. Kami bekerjasama baik untuk membangun komisi X yang bermitra dengan komisi X waktu itu bersama 4 orang yang dari Dapil Malang Raya juga, ada Pak Ridwan Hisyam, mas Moreno dan mas Dewa,” pungkas Lathifah.

    Berkas pendaftaran Lathifah pun diterima langsung Ketua Desk Pilkada Kabupaten Malang DPC PKB, Mashuri Mahali. Kata Mashuri, Bu Nyai Lathifah mendaftar Calon Bupati ke Desk Pilkada PKB Kabupaten Malang.

    “Desk Pilkada membuka pendaftaran gelombang kedua mulai 19 Mei 2024 sampai dengan 31 Mei 2025 pukul 15.00 wib,” pungkas Mashuri. [yog/aje]

  • Silaturahmi ke Demokrat Surabaya, Eri-Armuji Dapat Pujian Tinggi, Sinyal Bergabung?

    Silaturahmi ke Demokrat Surabaya, Eri-Armuji Dapat Pujian Tinggi, Sinyal Bergabung?

    Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji bersilaturahmi ke DPC Demokrat Surabaya, pada Sabtu (4/5/2024). Mereka disambut ratusan pengurus DPC, PAC dan Ranting se Surabaya.

    Ketua DPC Demokrat Surabaya, Lucy Kurniasari memberikan pujian tinggi terhadap Eri Cahyadi dan Armuji. Dia mengatakan kehadiran Eri Cahyadi dan Armuji merupakan suatu kehormatan bagi partai berlambang Mercy tersebut.

    Menurut Lucy, Eri-Armuji merupakan sosok yang peduli kepada rakyatnya dan sudah berhasil meningkatkan kenyamanan kota Surabaya. Salah satunya melalui penghijauan dan transportasi umum yang semakin nyaman.

    “Udara Kota Surabaya juga terbersih dibandingkan kota besar lainnya. Bahkan Eri berhasil menjadikan Surabaya sebagai kota layak anak,” kata dia.

    Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Demokrat itu menilai, Eri-Armuji juga merupakan sosok egaliter yang syarat prestasi selama menjabat Wali Kota dan Wawali Kota Surabaya. Prestasinya hampir di semua bidang kehidupan.

    “Dibawah kepemimpinan mereka berdua, kota Surabaya berhasil menurunkan prevalensi stunting. Saat ini prevalensi stunting di Surabaya hanya 1,6 persen. Capaian ini terbaik se Indonesia,” jelas Lucy.

    Di bidang infrastruktur, tambah Lucy, mereka juga berhasil membangun jalan, saluran air, dan rumah pompa.

    “Surabaya juga sudah bebas dari buang air besar sembarangan (BABS) sejak tahun 2023, termasuk intens memperbaiki rumah tidak layak huni,” ungkap Ning Surabaya tahun 1986 ini.

    Menurut dia, Eri-Armuji sangat layak untuk kembali memimpin Kota Surabaya.  Meski demikian, Lucy mengingatkan, keputusan akhir calon wali dan wawali kota Surabaya yang akan diusung Partai Demokrat tergantung dari hasil survei.

    Sosok yang elektabilitasnya paling tinggi, maka sosok itulah yang akan diusung.

    “Jadi, bisa saja yang diusung nantinya Eri-Armuji. Namun demikian kami akan patuh pada hasil survei dan rekomendasi dari Ketua Umum Partai Demokrat,” terang Lucy.

    Lucy sangat berharap agar partai Demokrat Surabaya ikut bersama-sama dan bergotong-royong melanjutkan pembangunan kota Surabaya.

    Pada kesempatan itu, Lucy juga menyerahkan formulir pendaftaran calon kontestan wali dan wakil wali kota kepada Eri dan Armuji.

    Sementara itu, menjawab pujian dari Ketua DPC Demokrat Surabaya, Eri Cahyadi mengaku selama ini kinerjanya bersama Armuji disokong oleh semua partai yang ada, termasuk partai Demokrat.

    “Kota Surabaya dibangun dengan batiniah dan kebersamaan. Turunnya kasus stunting, juga tak lepas dari peran ning Lucy (Lucy Kurniasari) sebagai anggota DPR RI di Komisi IX,” ungkap Eri.

    Oleh karena itu, pihaknya akan membangun kerja sama dengan seluruh partai politik untuk gotong-royong membangun Surabaya.

    “Untuk itu Kami akan membangun kerja sama besar dengan seluruh kekuatan parpol, karena berulang kali saya tegaskan bahwa Surabaya dibangun berkat jasa semua pihak, bukan one man show. Inilah prinsip gotong royong,” pungkas Eri. [asg/ian]

  • DPR Gelar Paripurna Sahkan RUU DKJ dan RUU Desa Hari Ini

    DPR Gelar Paripurna Sahkan RUU DKJ dan RUU Desa Hari Ini

    Jakarta –

    DPR menggelar rapat paripurna ke-14 masa persidangan IV tahun 2023-2024 hari ini. Ada sejumlah agenda dalam rapat paripurna ini, di antaranya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dan RUU Desa.

    Rapat paripurna digelar di gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2024).

    Dalam agenda tersebut, DPR juga akan mengesahkan RUU lain, yakni RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak yang telah disepakati tingkat I pada pekan lalu. Selain itu, ada sejumlah RUU yang akan disepakati perpanjangan waktu pembahasannya.

    Adapun daftar agenda rapat paripurna hari ini yaitu:

    1. Laporan Komisi XI DPR RI atas hasil Uji Kelayakan (Fit and Propert Test) Kantor Akuntan Publik (KAP) yang diajukan oleh BPK RI dan Kementerian Keuangan RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;

    2. Laporan BURT DPR RI terhadap Pembahasan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) DPR RI Tahun 2025, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan;

    3. Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;

    5. Pendapat Fraksi-fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Komisi IX DPR RI tentang Pengawasan Obat & Makanan dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI;

    6. Pendapat Fraksi-fraksi terhadap 26 RUU Usul Komisi II DPR RI tentang Kabupaten/Kota, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI;

    7. Penetapan Keanggotaan Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 13 Tahun 2016 tentang PATEN;

    8. Persetujuan Perpanjangan Waktu Pembahasan terhadap:

    1. RUU tentang Hukum Acara Perdata

    2. RUU tentang Perubahan atas UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

    3. RUU tentang Perubahan Keempat atas UU No. 24 Tahun 2003 tantang Mahkamah Konstitusi;

    4. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak;

    5. RUU tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;

    6. RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

    7. RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET);

    Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan.

    (Didahului dengan Pelantikan Pengganti Antarwaktu Anggota DPR RI & Anggota MPR RI Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024)

    (fca/dnu)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pasien DBD Melonjak, Pemerintah Wajib Sigap

    Pasien DBD Melonjak, Pemerintah Wajib Sigap

    Jakarta (beritajatim.com) – Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Indonesia terus meningkat. Bahkan, Sejak awal tahun hingga 11 Maret 2024, kasus DBD di Indonesia mencapai 27.852 pasien, naik dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

    “Pasien DBD membludak di rumah sakit. Pemerintah harus sigap menyiapkan faskes, obat-obatan dan nakesnya. Jangan sampai pasien tidak tertangani dengan baik,” kata Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani.

    Dia menilai, kasus DBD di Indonesia sudah masuk kategori darurat. Oleh sebab itu, Netty meminta pemerintah segera mengambil langkah dan kebijakan yang efektif untuk menurunkan angka DBD di Indonesia karena jumlah kematian akibat DBD di daerah-daerah meningkat.

    “Bahkan angka pasien anak-anak juga meningkat,” tambahnya.

    Kampanye nasional Program Pemberantasan Sarang Nyamuk, lanjut Netty, harus terus digalakkan.

    “Pemerintah perlu meningkatkan upaya pemberantasan sarang nyamuk Aedes aegypti, vektor penyebab DBD, seperti melalui larvasida dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan,” katanya.

    Dia juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan surveilans dan monitoring.

    “Diperlukan sistem surveilans yang lebih efektif untuk memantau kasus DBD secara real-time, termasuk deteksi dini, pelaporan kasus, dan pemantauan perkembangan epidemiologi DBD di berbagai wilayah.

    Masyarakat, kata Netty juga masih rentan terkena DBD karena kurangnya edukasi.

    “Pemerintah perlu meningkatkan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang cara mencegah DBD, seperti mengurangi tempat perindukan nyamuk, menggunakan kelambu, dan menghindari gigitan nyamuk pada waktu-waktu tertentu,” katanya.

    “Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan vaksinasi Dengue untuk melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, dari infeksi DBD,” tambahnya.

    Terakhir, Netty meminta pemerintah untuk mengandeng masyarakat dalam pencegahan DBD.

    “Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam upaya pencegahan DBD melalui program-program partisipatif seperti gotong royong membersihkan lingkungan dan monitoring sarang nyamuk secara intens oleh para jumantik,” katanya. [hen/aje]

  • Soal THR Ojol, Pemerintah Diminta Tak Hanya Beri Imbauan

    Soal THR Ojol, Pemerintah Diminta Tak Hanya Beri Imbauan

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani mengapresiasi surat edaran Kementerian Tenaga Kerja yang mengimbau perusahaan turut memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para driver ojek online maupun kurir.

    Namun, dia menegaskan, imbauan tersebut harus diikuti dengan langkah-langkah konkret guna menjamin implementasi di lapangan. Seperti melakukan pendekatan pada perusahaan transportasi daring agar mau memberikan THR demi kesejahteraan para pekerja informal tersebut.

    “Pemerintah jangan hanya berhenti pada tingkat imbauan,” ujar Netty.

    Menurutnya, pemberian THR kepada para driver ojek online maupun kurir merupakan langkah yang sesuai dengan semangat keadilan dan kesetaraan dimana semua pihak yang berkontribusi mendapat penghargaan yang setimpal.

    “Ojek online maupun kurir, meskipun statusnya adalah mitra, namun telah berkontribusi terhadap perusahaan sehingga layak diberikan THR,” katanya.

    Netty menjelaskan, pemberian THR keagamaan merupakan salah satu kewajiban perusahaan terhadap para pekerja, termasuk pekerja waktu tertentu PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) seperti para driver ojek online dan pengantar paket. Selain driver ojek online, lanjut Netty, sektor maupun kelompok pekerjaan lain yang tidak mendapatkan keadilan dalam hal THR harus juga dipantau dan diselesaikan oleh pemerintah.

    “Alangkah tidak adilnya jika driver online sebagai ujung tombak pertumbuhan perusahaan tidak mendapatkan THR. Statusnya adalah mitra, namun mereka telah berkontribusi dalam mempermudah aktivitas masyarakat serta menggerakkan ekonomi nasional,” ujarnya. [hen/beq]

  • Ketua DPR RI Soroti Kasus MinyaKita: BPOM Perlu Terlibat

    Ketua DPR RI Soroti Kasus MinyaKita: BPOM Perlu Terlibat

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kasus kecurangan distribusi MinyaKita, mulai dari pengurangan takaran hingga adanya peredaran MinyaKita palsu di pasaran. 

    Puan menilai adanya praktik oplosan hingga pengurangan takaran MinyaKita terjadi karena kurangnya pengawasan.

    “Kasus pengurangan takaran dan pemalsuan MinyaKita harus menjadi pelajaran agar pengawasan produk pangan semakin ditingkatkan sehingga tidak berujung pada penyalahgunaan yang merugikan rakyat,” kata Puan, Jumat, 14 Maret 2025.

    “Jika pemerintah tidak segera bertindak tegas dan melakukan perbaikan sistem pengawasan, maka kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan pangan akan semakin menurun,” lanjutnya.

    Puan pun meminta pihak penegak hukum untuk menindak tegas seluruh pihak yang terlibat dalam kasus kecurangan distribusi MinyaKita. Dia juga ingin keadilan bagi kebutuhan masyarakat dijunjung tinggi dan mendorong penegak hukum untuk mengusut seluruh rantai distribusi yang memungkinkan praktik kecurangan terjadi.

    “Jika hanya pelaku di tingkat bawah yang dijerat, sedangkan pihak yang lebih besar lolos dari tanggung jawab, maka keadilan tidak akan benar-benar ditegakkan,” tuturnya.

    Untuk mencegah kasus serupa terjadi lagi, Puan juga meminta Komisi IX DPR RI yang bermitra dengan BPOM agar ikut terlibat dalam pengawasan dan inspeksi secara berkala. Peredaran MinyaKita palsu dikhawatirkan akan berdampak kepada kesehatan masyarakat.

    “BPOM harus meningkatkan pengawasan dan inspeksi berkala terhadap produk pangan di semua lini produksi dan distribusi. Termasuk harus juga dicek merek-merek minyak goreng lainnya. Dan tentunya DPR akan ikut serta mengawasi demi memastikan masyarakat tidak dirugikan lagi,” tuturnya.

    Selain itu, Kementerian Perdagangan bersama Satgas Pangan diingatkan untuk membuat sistem pemantauan yang lebih transparan. Dengan begitu, kata Puan, setiap rantai distribusi produk bersubsidi dapat diawasi dengan ketat.

    “Sistem pengawasan harus diperkuat untuk mengantisipasi praktik-praktik penipuan yang merugikan masyarakat sebagai konsumen,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News