Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi IX DPR RI

  • Uji Coba Makan Bergizi Gratis Digelar di 100 Lokasi, Terbanyak di Pulau Jawa

    Uji Coba Makan Bergizi Gratis Digelar di 100 Lokasi, Terbanyak di Pulau Jawa

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan pihaknya akan melakukan uji coba atau pilot project program makan bergizi gratis di 100 lokasi pada akhir 2024. Dia optimistis uji coba tersebut akan berjalan lancar karena sudah ada komitmen dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk merestui pendanaannya.

    “Alhamdulillah sudah mendapatkan komitmen untuk mendapatkan dana operasional serta dana piloting yang akan diberikan oleh Dirjen Anggaran (Kemenkeu). Kami sedang bahas secara detail untuk melaksanakan piloting Ditjen Anggaran di 100 wilayah di seluruh Indonesia pada akhir tahun ini,” ujar Dadan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, ddi kompleks parlemen, Senayan, Kamis (31/10/2024).

    Menurut Dadan, uji coba program makan bergizi gratis akan difokuskan di Pulau Jawa. “Uji coba mulai dari Sabang sampai Merauke, dengan mayoritas tetap di Pulau Jawa karena sekolah (dan) anak sekolah mayoritas ada di Pulau Jawa,” tandas dia.

    Dadan mengatakan uji coba pada akhir 2024 ini bakal mencontoh uji coba yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Ini meliputi proyek percontohan makan gratis di Warung Kiara, Sukabumi serta Bojong Koneng, Bogor.

    Lebih lanjut, Dadan mengatakan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar pemerintah daerah bisa terlibat menyukseskan program makan bergizi gratis. Pasalnya, pelaksanaan program makan bergizi gratis terjadi di daerah.

    “Kami sudah komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Pemda, silakan mengalokasikan anggarannya, tapi tidak untuk makan bergizinya, tetapi untuk pengembangan infrastrukturnya,” jelas dia.

    “Kami juga membutuhkan peluang untuk kementerian lain, lembaga lain, termasuk pihak ketiga untuk bekerja sama membangun satuan pelayanan. Namun, di setiap satuan pelayanan, baik itu di bangunan khusus, maupun di gathering, dan di sekolah, kami tetap akan menempatkan tiga orang di satuan pelayanan,” tambah Dadan.

  • Badan Gizi Nasional Siapkan Makan Bergizi Gratis Kemasan Vakum untuk Daerah Terpencil

    Badan Gizi Nasional Siapkan Makan Bergizi Gratis Kemasan Vakum untuk Daerah Terpencil

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membeberkan tiga skema penyaluran program makan bergizi gratis kepada para penerima. Salah satunya menggunakan teknologi kemasan vakum sehingga makanan dapat bertahan lebih lama.

    Dia menegaskan kemasan vakum ini penting terutama untuk pengiriman makanan ke daerah terpencil yang membutuhkan waktu tempuh hingga satu hari. Makanan tersebut tetap aman dan bisa dikonsumsi.

    “Kemasan vakum digunakan terutama daerah-daerah terpencil. Kami akan layani daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dalam waktu setengah jam. Bahkan ada daerah-daerah barangkali nanti yang harus dijangkau dalam satu hari,” kata Dadan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, di kompleks parlemen, Senayan, Kamis (31/10/2024).

    Selain itu, skema lain dalam penyaluran program makan bergizi gratis adalah membangun central kitchen di sekolah atau di pesantren.

    Pada kesempatan itu, Dadan juga memaparkan 320 program Badan Gizi Nasional yang disarikan menjadi 17 program prioritas. Dia menilai, program makan bergizi gratis merupakan prioritas utama Badan Gizi Nasional untuk dilaksanakan.

    “Kenapa? Karena ini adalah investasi pemerintah dalam investasi jangka panjang untuk perbaikan SDM Indonesia. Itu esensinya,” pungkas Dadan.

  • Makan Bergizi Gratis Akan Diuji Coba di 100 Titik Hingga Akhir 2024

    Makan Bergizi Gratis Akan Diuji Coba di 100 Titik Hingga Akhir 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional bakal melakukan uji coba program makan bergizi gratis di 100 titik pada akhir 2024.

    Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengatakan bahwa uji coba ini sudah mendapat lampu hijau dari Kementerian Keuangan. Dirinya menyebut, Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu bakal memberikan dana untuk piloting project program unggal Presiden Prabowo Subianto.

    Dadan menyebut setelah ada kepastian pendanaan, pihaknya sedang melakukan pembicaraan untuk melaksanakan uji coba makan bergizi ini di 100 wilayah seluruh Indonesia sampai akhir 2024.

    “Sehingga insyaallah daftar isian pelaksana anggaran [DIPA] kami barangkali bisa kami terima di akhir November atau awal Desember,” kata Dadan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR, Kamis (31/10/2024).

    Dadan menyebut pilot project di akhir 2024 ini bakal mencontoh uji coba yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Salah satunya mencontek proyek percontohan makan gratis di Warung Kiara, Sukabumi serta Bojong Koneng, Bogor.

    Akan tetapi, Badan Gizi Nasional menegaskan pilot project di 100 titik itu bakal terfokus di Pulau Jawa.

    Lebih lanjut, Bos Badan Gizi ini menjelaskan terdapat tiga skema penyaluran makan bergizi gratis di Indonesia. Pertama, akan dibangun central kitchen yang terpusat.

    Opsi kedua adalah penempatan central kitchen di sekolah atau pesantren. Ini dilakukan jika sasarannya minimal 2.000 anak.

    “Ketiga, kami akan layani daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dalam waktu setengah jam. Bahkan, ada daerah-daerah yang nanti harus dijangkau dalam waktu satu hari,” ujar Dadan.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan mulai menjalankan program andalannya ‘Makan Bergizi Gratis’ mulai awal Januari 2025 mendatang. 

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menekankan bahwa meskipun mulai berjalan pada tahun mendatang, tetapi hingga saat ini pemerintah masih menggodok skema yang tepat. 

    Hal ini disampaikannya usai melaksanakan Retreat Kabinet Merah Putih bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024). 

    “Ya insyaallah, insyaallah doakan januari sudah bisa jalan tetapi karena keterbatasan fiskal belum bisa semuanya, jadi kita akan konsentrasi dulu ke daerah-daerah yang sangat membutuhkan,” ujarnya kepada wartawan.

  • DPR Minta Kementerian PPMI Sikat Mafia Pekerja Migran

    DPR Minta Kementerian PPMI Sikat Mafia Pekerja Migran

    GELORA.CO – Sistem perekrutan pekerja migran di Indonesia terus menjadi sorotan. Pasalnya praktik mafia yang merugikan para calon pekerja migran kerap terjadi.

    Hal itu disampaikan Anggota Komisi IX DPR Nurhadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 31 Oktober 2024.

     

    Pembahasan ini bertujuan untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang sering dihadapi para pekerja migran, termasuk isu kekerasan, eksploitasi dan kurangnya dukungan perlindungan di negara-negara penempatan.

     

    “Saya meminta dengan tegas untuk melakukan pemberantasan terhadap mafia migran ini karena sesuai permintaan Presiden Pak Prabowo untuk lebih memperbanyak pendapatan devisa negara. Nah salah satunya dan yang paling utama dari pekerja migran ini,” ujar Nurhadi. 

     

    Ia juga menyoroti terkait Perlindungan Jaminan Sosial atau program-program lain yang ada di BPJS Ketenagakerjaan dari pekerja migran Indonesia. 

    “Selanjutnya saya mau tanya udah berapa persen PMI yang ter-cover dalam layanan Perlindungan Jaminan Sosial atau Program di BPJS Ketenagakerjaan baik JHT, JK atau JKP? Kalau memang belum ada tolong secepatnya melakukan koordinasi dan kerja bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan,” tegasnya.

     

    Diketahui, sumbangan pekerja migran untuk meningkatkan devisa negara sangat besar. Berdasarkan laporan Kepala BP2MI di tahun 2023 saja kontribusi pekerja migran meningkatkan devisa negara sebesar Rp159,6 Triliun. 

    Maka, ia meminta Kementerian PPMI membuat blueprint untuk mengukur hal apa saja yang akan dilakukan di lima tahun ke depan.

     

    Kemudian, melihat tingginya permintaan pekerjaan migran dan meningkatnya minat usia pekerja produktif untuk bekerja di luar negeri, politisi Partai Nasdem itu juga meminta untuk memperhatikan pelatihan vokasi terutama peningkatan keterampilan bahasa untuk calon pekerja migran.

    “Dan terakhir saya meminta untuk kementerian baru ini juga melakukan banyak kegiatan pelatihan vokasi ke calon pekerja migran. Kita secara kualitatif masih kalah dengan pekerja migran negara tetangga, misalnya Thailand dan Vietnam. Padahal pekerja migran Indonesia terkenal lebih gesit dan terampil tapi karena kekurangan skill bahasa terkadang ini menjadi penilaian tertentu pihak penerima kerja,” pungkasnya.

  • Menteri PPMI ingin pelepasan PMI digelar di Istana

    Menteri PPMI ingin pelepasan PMI digelar di Istana

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding menginginkan sekali-kali pelepasan Pekerja Migran Indonesia (PMI) digelar di Istana Kepresidenan.

    Menurutnya hal itu akan menjadi pesan bahwa pemerintah yang merupakan simbol negara melindungi keberlangsungan PMI. Dia mengatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet untuk melaksanakan kegiatan itu yang rencananya akan digelar pada November 2024.

    “Saya itu punya mimpi. Karena kita selalu mengatakan bahwa PMI adalah penghasil pahlawan devisa. Sesekali pelepasan, pelepasan PMI yang ke Korea misalnya itu, itu dilepas di Istana, akhirnya mereka akan bangga,” kata Karding setelah rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan Presiden Prabowo Subianto sudah mendorong agar para pejuang devisa-devisa diberi pelindungan oleh negara secara manusiawi.

    Selain soal seremoni pelepasan, dia mengatakan pihaknya sedang menyusun program-program agar negara bisa hadir secara optimal bagi para PMI, salah satunya dengan membentuk tim gerak cepat.

    “Kita lagi menyusun program-program bagaimana prinsipnya kehadiran negara terhadap pekerja migran. Dan meminimalisir potensi-potensi eksploitasi, kekerasan, tindakan perdagangan orang,” kata dia.

    Di samping itu, menurut dia, Indonesia sudah memiliki hubungan bilateral yang baik mengenai urusan PMI dengan sejumlah negara, yakni Taiwan, Hong Kong, hingga Korea. Menurutnya Kementerian PPMI juga perlu memperbaiki hubungan bilateral terkait PMI dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Malaysia.

    Walaupun urusan pendampingan hukum untuk PMI merupakan kewenangan Kementerian Luar Negeri, dia pun memastikan bahwa Kementerian PPMI akan bertanggung jawab terhadap keberangkatan dan kepulangan seluruh PMI yang terdata maupun yang tidak.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Meski Diduga Mengandung Zat Kimia Berlebih, Anggur Shine Muscat Masih Dijual di Pasaran

    Meski Diduga Mengandung Zat Kimia Berlebih, Anggur Shine Muscat Masih Dijual di Pasaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggur shine muscat masih diperjualbelikan di pasaran. Anggur ini menjadi sorotan karena buah impor tersebut diduga mengandung residu kimia atau pestisida di ambang batas aman berdasarkan temuan di Thailand.

    Pedagang buah di Pasar Palmeriam, Jakarta Timur Rama (20) mengatakan, dirinya belum mengetahui adanya kabar terkait kandungan residu pestisida yang melebihi ambang batas pada produk anggur shine muscat.

    Dia juga mengaku belum ada imbauan dari pemerintah dan pihak terkait untuk menghentikan penjualan anggur impor tersebut.

    “Belum tahu (kabar zat kimia berlebih pada anggur shine muscat). Sejauh ini belum ada imbauan juga buat stop jualan anggur muscat,” kata Rama kepada Beritasatu.com, Rabu (30/10/2024).

    Rama mengatakan, pasokan anggur shine muscat di kiosnya datang dari Pasar Induk Kramat Jati. Dikatakannya, sejauh ini belum ada keluhan yang dialami para pembeli anggur muscat di kiosnya.

    “Sejauh ini belum ada keluhan, aman,” ujar Rama.

    Hal senada juga disampaikan oleh pedagang buah lainnya, Pandi (62). Dia juga mengaku belum mengetahui kabar soal residu pestisida berlebih pada anggur shine muscat.

    Pandi pun masih berjualan anggur muscat dan belum ada pelanggan yang mengutarakan keluhan seusai mengonsumsi anggur yang identik dengan warna hijau tersebut.

    Namun, dia mengatakan akan berhenti jualan anggur muscat jika mendapatkan imbauan dari pemerintah.

    “Saya belum tahu kabarnya, tetapi saya akan berhenti kalau diminta berhenti jualan anggur itu,” ucap Pandi.

    Sebelumnya, isu ini mencuat setelah di Thailand ditemukan residu kimia atau pestisida dalam anggur shine muscat yang dijual di pasaran dengan kadar yang melampaui ambang batas aman.

    Dewan Konsumen Thailand mencatat, 23 dari 24 sampel anggur shine muscat yang mereka uji positif terkontaminasi dengan residu kimia berbahaya.

    Masalah tersebut juga memicu Malaysia untuk melakukan pemeriksaan pada anggur muscat yang dijual di negaranya.

    Sementara itu, anggota Komisi IX DPR Irma Suryani meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk berkoordinasi dengan badan karantina terkait dugaan adanya kandungan berbahaya dalam varietas anggur premium tersebut.

    “Koordinasikan dengan mereka, dengan badan karantina karena dikatakan anggur itu sangat berbahaya,” ujarnya dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Kepala BPOM Taruna Ikrar, Selasa (29/10/2024).

    Sementara itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) akan melakukan investigasi terkait kabar pemeriksaan anggur shine muscat oleh otoritas Thailand yang mengandung residu pestisida di atas batas aman.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan, proses investigasi ini mencakup pengambilan sampel dan pengujian di laboratorium guna memastikan keamanan produk yang dijual di Indonesia.

    “Bapanas akan terus menyampaikan informasi mengenai keamanan pangan secara transparan sesuai dengan prosedur yang berlaku,” kata Arief Prasetyo dalam pernyataan resminya, Rabu (30/10/2024). 

  • Kasus Sritex, Menaker: Perusahaan Lengah dalam Mitigasi Risiko

    Kasus Sritex, Menaker: Perusahaan Lengah dalam Mitigasi Risiko

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menilai penyebab bangkrutnya PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex adalah kelalaian manajemen perusahaan dalam memitigasi risiko. Menurut dia, manajemen perusahaan lengah, seolah-olah masalah kecil tetapi ternyata masalah yang berdampak fatal.

    “Ini adalah kelalaian pihak manajemen dalam memitigasi risiko kalau saya melihatnya jadi lengah seolah-olah ini masalah kecil tetapi ternyata kemudian bisa berdampak fatal,” kata Yassierli dalam rapat dengar pendapat di ruangan Komisi IX DPR, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

    Yassierli mengaku dirinya bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sri Mulyani Indrawati dan pihak Bea Cukai sudah dipanggil Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini. Hanya saja, dia mengingatkan bahwa kehadiran pemerintah dalam kasus ini bukan untuk membantu swasta, tetapi memfasilitasi mediasi antara operator dan manajemen.

    “Membantu itu kan horizonnya macam-macam bukan berarti kemudian pemerintah bantu swasta secara langsung. Belum tentu juga pemerintah bantu percepat terjadinya mediasi operator dengan manajemen pemerintah,” tandas Yassierli.

    Pemerintah, kata dia, bisa juga berperan untuk mencari relaksasi soal pengaturan ekspor dan impor. Selain itu, kata dia, pemerintah memang tidak ingin ada PHK seusai PT Sirtex dinyatakan pailit berdasar putusan pengadilan.

    Dia berharap setiap perusahaan itu memiliki sistem manajemen risiko yang kuat agar kejadian serupa tidak terjadi di sektor lain.

    “Kami kementerian dibantu dengan Dinas Tenaga Kerja itu juga punya mekanisme untuk melakukan monitoring jangan sampai kemudian tiba-tiba terjadi kasus,” pungkas Yassierli.

  • Kementan Telusuri Masalah Residu Kimia dalam Anggur Muscat

    Kementan Telusuri Masalah Residu Kimia dalam Anggur Muscat

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pertanian (Kementan) akan memeriksa produk-produk pertanian impor, termasuk varietas anggur premium, shine muscat yang kini tengah viral karena diduga tercemari zat berbahaya atau residu kimia dalam anggur berwarna hijau tersebut.

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyatakan, pihaknya telah meminta Direktorat Jenderal Hortikultura untuk melakukan pemeriksaan terhadap produk anggur impor tersebut.

    “Kami sedang memeriksa, saya rasa di Dirjen Horti, dan saya sudah meminta mereka untuk melakukannya,” ujar Sudaryono di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Ia menambahkan, Kementan akan melakukan pemeriksaan menyeluruh, terutama terkait keamanan produk.

    Isu ini mencuat setelah di Thailand ditemukan residu kimia atau pestisida di anggur shine muscat yang dijual di pasaran dengan kadar yang melampaui ambang batas aman.

    Dewan Konsumen Thailand mencatat, 23 dari 24 sampel anggur shine muscat yang mereka uji positif terkontaminasi dengan residu kimia berbahaya.

    Masalah tersebut juga memicu Malaysia untuk melakukan pemeriksaan pada anggur muscat yang dijual di negaranya.

    Sementara itu, anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk berkoordinasi dengan badan karantina terkait dugaan adanya kandungan berbahaya dalam varietas anggur premium asal Jepang tersebut.

    “Koordinasikan dengan mereka, dengan badan karantina. Dikatakan anggur itu sangat berbahaya,” ujarnya dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Kepala BPOM Taruna Ikrar.

    Ia menjelaskan, Komisi IX DPR tidak bisa langsung menegur badan karantina lantaran mereka bukan mitra kerja komisi tersebut. Oleh karena itu, BPOM lah yang memiliki wewenang untuk mengambil tindakan.

    Diberitakan sebelumnya, otoritas pangan Thailand menemukan minuman anggur tersebut terkontaminasi pestisida yang melebihi batas aman.

    Setelah menemukan banyak sampel yang diuji mengandung residu kimia berbahaya dalam jumlah yang tidak diperbolehkan, Thai Pesticide Alert Network (Thai-PAN) segera mengeluarkan peringatan resmi mengenai kontaminasi Shine Muscat pada Kamis (24/10/2024).

    Terdapat 24 sampel anggur diambil dari 15 lokasi penjualan di Bangkok pada 2 dan 3 Oktober 2024. Meskipun sebagian besar negara pengimpor tidak teridentifikasi, tetapi diketahui terdapat sembilan sampel yang berasal dari China yang terkontaminasi zat berbahaya tersebut.

  • Komisi IX DPR Cecar BPOM soal Heboh Temuan Anggur Muscat Mengandung Zat Berbahaya

    Komisi IX DPR Cecar BPOM soal Heboh Temuan Anggur Muscat Mengandung Zat Berbahaya

    Jakarta –

    Anggota Komisi IX DPR RI Irma Chaniago menyoroti temuan anggur shine muscat yang disebut tercemar zat kimia berbahaya. Dia mempertanyakan gerak cepat Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) menyusul temuan tersebut.

    Dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama BPOM, Irma menyayangkan tidak adanya respons cepat yang diambil BPOM untuk mengecek kandungan zat kimia di anggur shine muscat yang beredar di Indonesia.

    “Saya tanya Rizkal (Deputi Bidang Penindakan BPOM), kenapa kok BPOM gak bergerak? Rizkal, itu bukan wilayah BPOM, itu wilayahnya dari karantina,” ungkapnya.

    Kepada Irma, Rizkal mengatakan bahwa peredaran anggur Muscat bukan lah wewenang BPOM, namun Badan Karantina Indonesia. Irma pun menyampaikan kritikannya terhadap kepala BPOM Taruna Ikrar yang hadir di agenda tersebut.

    Seharusnya, menurut Irma, BPOM bekerja sama dengan Badan Karantina mengenai peredaran anggur muscat. Irma pun mempertanyakan kinerja BPOM dalam mengawasi peredaran makanan dan obat-obatan.

    “Jangan cuma ngomong, ini menurut Thailand, menurut Malaysia, begini, begini. Itu bukan kerja kamu, namanya itu. Kamu nggak kerja itu. Koordinasi dengan mereka, dengan Badan Karantina. Katanya itu sangat berbahaya lho anggur itu,” ujarnya.

    (avk/up)

  • Profil 5 Anggota BPK 2024-2029, Ada Politikus hingga Anak Buah Prabowo

    Profil 5 Anggota BPK 2024-2029, Ada Politikus hingga Anak Buah Prabowo

    Jakarta –

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan lima calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2024-2029. Kelima nama yang terpilih itu merupakan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Komisi XI DPR RI.

    “Apakah laporan komisi XI DPR RI terhadap hasil uji kelayakan fit and proper test calon anggota BPK RI periode 2024-2029 tersebut dapat disetujui?” tanya Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I, Selasa (10/9/2024). Para anggota pun kompak menjawab setuju dan diikuti ketuk palu.

    Kelima nama yang dipilih Komisi XI adalah Akhsanul Khaq, Budi Prijono, Daniel Lumban Tobing, Bobby Adhityo Rizaldy dan Fathan Subchi. Mereka berasal dari berbagai latar belakang atau profesi mulai dari pegawai BPK, politikus, hingga anak buah presiden terpilih Prabowo Subianto.

    Berikut profil 5 calon Anggota BPK RI terpilih periode 2024-2029:

    Akhsanul Khaq

    Akhsanul Khaq merupakan pegawai lama BPK. Jabatan terakhirnya di BPK adalah sebagai Auditor Utama Keuangan Negara yang dilantik tahun 2022, setelah sebelumnya pernah menjadi Auditor Utama Keuangan Negara V Tahun 2020; Auditor Utama Keuangan Negara VII Tahun 2018; Staff Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat BPK RI tahun 2017; Kepala Auditorat II.A Tahun 2016; Kepala Auditorat II.C Tahun 2015; Kepala Auditorat IV.A Tahun 2014; dan mengawali karir sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat BPK RI Tahun 2014.

    Akhsanul Khaq memiliki gelar Doktor Ilmu Manajemen Tahun 2020 asal Universitas Persada Indonesia YAI. Sebelumnya ia menempuh pendidikan Master of Business Administration Tahun 2000 di Monash University dan Sekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN).

    Bobby Adhityo Rizaldy

    Bobby Adhityo Rizaldy merupakan politikus Partai Golkar dan merupakan Anggota DPR RI selama tiga periode berturut-turut. Saat ini dia menduduki kursi Komisi I DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II, sekaligus Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

    Berdasarkan laman Golkar, Bobby Adhityo Rizaldy lahir di Jakarta pada 25 Februari 1974 dan memeluk Agama Islam. Ia mengenyam pendidikan S1 Ekonomi Akuntansi Universitas Trisakti pada 1991-1995, lalu setahun kemudian terbang ke Amerika Serikat untuk mengambil gelar S2 di Cleveland State University dan selesai pada 1998.

    Sebelum memasuki Kompleks Parlemen Senayan, Bobby Adhityo Rizaldy pernah di Badan Pelaksana (BP) Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas) dari 2004 hingga 2008.

    Meski memiliki kesibukan sebagai Anggota DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldy juga menduduki kursi Ketua Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) sejak 2017 sampai sekarang. Sebelumnya ia juga menjabat sebagai Wakil Sekjen PP Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) pada 2013-2018 dan Wakil Ketua Umum Angkatan Muda Perbaharuan Indonesia (AMPI) pada 2010-2018.

    Budi Prijono

    Calon Anggota BPR RI terpilih lainnya adalah anak buah Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Letnan Jenderal TNI Budi Prijono merupakan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan sejak 27 Juni 2022.

    Mengutip laman Kementerian Pertahanan, Budi Prijono lahir di Tulung Agung, 16 Juni 1966. Dia memiliki sederet karier di TNI Angkatan Darat, salah satunya Komandan Satkomlek TNI pada 2017.

    Budi Prijono mulai masuk ke Kementerian Pertahanan setelah Prabowo memimpin kementerian tersebut pada 2019 yakni sebagai Kabaranahan, lalu Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan pada 2020, hingga menduduki jabatan Inspektur Jenderal pada 2022 sampai sekarang.

    Daniel Lumban Tobing

    Daniel Lumban Tobing sebelumnya menjabat sebagai Anggota II BPK RI sejak 2022 dan Anggota VII BPK RI tahun 2019. Lahir pada 1967, ia merupakan lulusan Kyoto University, Jepang pada 1993 dan Takushoku University, Tokyo pada 1987.

    Sebelum berkantor di BPK, Daniel Lumban Tobing pernah menjadi Anggota Komisi VI DPR RI pada 2017-2019, Anggota Komisi IX DPR RI pada 2014-2017, Anggota Komisi VI DPR RI pada 2010-2014, Anggota Komisi IV DPR RI pada 2009-2010 dan Anggota Badan Anggaran DPR RI pada 2009-2014.

    Daniel Lumban Tobing juga berlatar belakang sebagai pekerja di sektor industri yakni di PT Indonesia Epson Industry pada 1997-2009, juga PT Hirose Electric Indonesia mulai 1993-1997. Tidak hanya itu, ia pernah aktif di organisasi Kamar Dagang Indonesia (Kadin) pada 2010-2015 dan Gabungan Elektronika Jakarta dari 2004-2009.

    Fathan Subchi

    Fathan Subchi adalah Wakil Ketua Komisi XI DPR RI. Ia merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan menduduki jabatan sebagai Sekretaris Fraksi PKB DPR RI.

    Fathan Subchi memiliki kiprah di organisasi masyarakat keagamaan Nahdlatul Ulama (NU). Mengutip lamanp2k.stekom.ac.id, ia pernah menjabat sebagai Pengurus Pusat Lembaga Perekonomian NU pada 2005 hingga 2009.

    (aid/fdl)