Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi IX DPR RI

  • Beban BPJS Kesehatan Makin Berat, Iuran Diusulkan Naik-Disuntik Dana

    Beban BPJS Kesehatan Makin Berat, Iuran Diusulkan Naik-Disuntik Dana

    Jakarta –

    Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Nunung Nuryartono mengungkapkan beban keuangan BPJS Kesehatan semakin berat. Hal ini dikarenakan meningkatnya pemanfaatan program jaminan sosial kesehatan di Indonesia.

    Nunung mengatakan jumlah peserta terdaftar jaminan kesehatan nasional mencapai 281,88 juta jiwa atau 98,3% dari penduduk. Sementara, peserta aktif hanya 228,67 juta jiwa atau 79,8% dari penduduk.

    “Rata-rata klaim bulanan di 2025 sekitar Rp 16,75 triliun, ini meningkat lima kali lipat (dibandingkan 2014) karena utilisasinya meningkat, masyarakat yang mendapat akses pelayanan kesehatan meningkat, kunjungan meningkat,” kata Nunung dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (13/11/2025).

    Jika tidak ada perubahan kebijakan seperti manfaat, tarif dan iuran, defisit BPJS Kesehatan diperkirakan akan semakin meningkat. Dalam hal ini dinilai perlunya menjaga keberlangsungan jaminan kesehatan nasional.

    Nunung mengingatkan bahwa pemerintah bisa melakukan tindakan khusus jika aset dana jaminan sosial kesehatan bernilai negatif, antara lain dengan menyesuaikan besaran iuran atau memberikan suntikan dana tambahan. Hal ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan.

    “Pasal 38 dalam hal aset dana jaminan sosial kesehatan bernilai negatif, pemerintah dapat melakukan tindakan khusus. Tindakan khusus paling sedikit dilakukan melalui penyesuaian besaran iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; pemberian suntikan dana tambahan untuk kecukupan dana jaminan sosial sesuai ketentuan perundang-undangan,” ucapnya.

    Terakhir kali kenaikan iuran dilakukan pada 2020 dan pemerintah pernah memberikan suntikan dana tambahan pada 2016. Selain dua tindakan di atas, pemerintah juga dapat melakukan penyesuaian manfaat untuk menekan beban keuangan BPJS Kesehatan.

    “Tentu kita bisa melihat jangka pendek apa yang bisa dilakukan, kemudian jangka panjang untuk betul-betul menjaga sustainability kita seperti apa,” tambahnya.

    Sebagai informasi, kondisi keuangan BPJS Kesehatan selalu mengalami defisit sejak 2023 karena beban lebih besar dari pendapatan iuran. Pada 2023 pendapatan iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp 151,7 triliun, sementara beban JKN yang harus dibayarkan Rp 158,9 triliun.

    Beban semakin meningkat pada 2024 mencapai Rp 175,1 triliun, sementara pendapatan iuran hanya Rp 165,3 triliun. Di 2025 per September, beban jaminan kesehatan nasional mencapai Rp 139,4 triliun saat pendapatan iuran terkumpul Rp 129,9 triliun.

    “Berdasarkan perhitungan aktuaria independen yang ditugaskan kepada kami untuk kemudian bisa melihat secara keseluruhan kira-kira seperti apa kondisinya, tanpa ada perubahan kebijakan maka ketahanan dana jaminan sosial akan menjadi negatif sekitar 2026, kemudian defisit kumulatif dana jaminan sosial diproyeksikan meningkat,” ungkap Nunung.

    (acd/acd)

  • Pemerintah Belum Membicarakan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

    Pemerintah Belum Membicarakan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan sampai sekarang pemerintah belum membicarakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Untuk itu, demi menjaga kondisi keuangan, BPJS Kesehatan diberikan suntikan dana Rp 20 triliun.

    “Berkaitan dengan rencana kenaikan iuran, pemerintah sampai sekarang belum membicarakan mengenai kenaikan iuran,” kata Budi dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, di Gedung DPR RI, Kamis (13/11/2025).

    Budi menjelaskan suntikan dana Rp 20 triliun dilakukan untuk menjaga keberlanjutan kondisi keuangan BPJS Kesehatan. Jika tidak dilakukan penyuntikan dana, maka kondisi keuangan dan layanan kesehatan BPJS Kesehatan tidak akan berkelanjutan.

    “Tetapi kami sadar BPJS bisa nggak sustain. Itu sebabnya Rp 20 triliun diberikan untuk menjaga sustainabilitas keuangan BPJS. Mekanismenya bagaimana? Rp 10 triliun sudah masuk di kita, tinggal kita salurkan, tetapi yang Rp 10 triliun masih di Kemenkeu. Makanya saya bilang ke Pak Ghufron (Dirut BPJS Kesehatan) ‘yuk kita percepat prosesnya’, sehingga kalau bisa masuk ke BPJS Januari, jangan lama-lama,” terangnya.

    Dalam paparan, Budi mengatakan secara historis kondisi keuangan BPJS Kesehatan positif ketika iuran naik. Sementara saat iuran tidak naik, keuangan BPJS Kesehatan selalu defisit.

    Berdasarkan data Kemenkes, pendapatan BPJS Kesehatan positif hanya pada 2016, 2019, 2020, 2021, dan 2022. Sementara sisa tahun lainnya selalu mengalami defisit. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan terakhir dilakukan pemerintah pada 2016 dan 2020.

    “BPJS itu nggak pernah sustainable, dia positif kalau ada kenaikan iuran. Jadi, kenaikan iuran selalu telat, 2016 positif, 2021, 2022 positif. Ini negatif (tahun 2023, 2024, September 2025). Lagi, ini dinamika kenaikan iuran BPJS memang sensitif,” jelasnya.

    Pada 2023, pendapatan iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp 151,7 triliun, sementara beban JKN yang harus dibayarkan Rp 158,9 triliun. Lalu pada 2024, pendapatan iuran BPJS Kesehatan Rp 165,3 triliun dan beban Rp 175,1 triliun. Melihat kondisi tersebut, Budi menyebut iuran BPJS Kesehatan harus terus dikaji agar layanan kesehatan bisa berkelanjutan.

    “Tetapi ini harus dikaji terus untuk menjaga sustainability dari kemampuan BPJS dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Maka kita bersama mengatakan bahwa iuran sangat-sangat murah dan menguntungkan bagi kesehatan masyarakat,” tuturnya.

    (ada/ara)

  • Menkes Buka-bukaan Keuangan BPJS Kesehatan: Bisa Positif Kalau Iuran Naik

    Menkes Buka-bukaan Keuangan BPJS Kesehatan: Bisa Positif Kalau Iuran Naik

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin buka-bukaan kondisi keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Ternyata, BPJS Kesehatan baru bisa mencatatkan positif ketika ada kebaikan iuran.

    Budi menuturkan, beban jaminan kesehatan nasional (JKN) kerap lebih tinggi dibandingkan pendapatan iuran BPJS Kesehatan. Ada beberapa kali kondisi positif, namun itu atas pengaruh kenaikan iuran.

    “Memang BPJS itu enggak pernah sustainable, dia positif kalau dinaikin iuran. Jadi kenaikan iuran itu selalu telat, minus, minus, minus, naikin, di 2016 positif, kemudian ada Covid, di 2020, 2021, 2022 positif, ini (2023) negatif lagi,” ungkap Budi dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR, di Jakarta, Kamis (13/11/2025).

    Mengutip data yang dipaparkan Budi, beban klaim JKN lebih tinggi di 2014-2018. Beban sedikit lebih tinggi dari pendapatan pada 2015-2016 saat ada kenaikan iuran.

    Kemudian, pada 2017-2018 bebannya kembali lebih tinggi. Lalu, ada kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada 2019. Pada saat itu hingga 2022 pendapatan BPJS Kesehatan membaik, bahkan cukup jauh lebih tinggi dari beban JKN. Namun, pada 2023, bebannya kembali melambung.

    “Walaupun secara politis memang ini sensitif, ini harus dikaji terus untuk menjaga sutainability dari kemampuan BPJS dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat kita, dan tugas kita bersama untuk menjaga,” tutur dia.

    “Bahwa iuran BPJS itu sangat-sangat murah dan mengutungnkan bagi kesehatan masyarakat,” sambungnya.

     

  • 41 Juta Lebih Warga Nikmati Program MBG, Target Akhir Tahun Capai 82,9 Juta Orang

    41 Juta Lebih Warga Nikmati Program MBG, Target Akhir Tahun Capai 82,9 Juta Orang

    Jakarta: Pemerintah terus memperluas cakupan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Hingga pertengahan November 2025, lebih dari 41 juta masyarakat Indonesia telah merasakan manfaat dari program ini.

    Program MBG dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang berfokus menyediakan menu makan bergizi gratis untuk masyarakat di berbagai wilayah Tanah Air.
    41 juta warga nikmati Makan Bergizi Gratis
    Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan, hingga saat ini sudah ada 41.630.942 penerima manfaat yang menikmati layanan makan bergizi gratis.

    Penyaluran dilakukan melalui 14.853 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia.

    “Sesuai dengan planning kita, anggaran kita sudah terserap sampai kemarin, belum hari ini, Rp43,4 triliun atau 61 persen. Sementara untuk bantuan pemerintah dari pagu anggaran Rp51,2 triliun, sudah terserap 36,23 persen,” ujar Dadan dalam tayangan Metro Pagi Primetime di Metro TV, Kamis, 13 November 2025.
     

    Target 82,9 juta penerima manfaat di akhir tahun
    BGN menargetkan jumlah penerima manfaat MBG dapat menyentuh 82,9 juta orang hingga akhir 2025. Dadan menyebut, saat ini masih tersedia Rp14 triliun dari sisa anggaran, namun untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan tambahan dana sekitar Rp29,5 triliun.

    Menurutnya, untuk 50 hari ke depan masih tersisa sekitar Rp14 triliun, namun kebutuhan tambahan diperkirakan akan mencapai Rp29,5 triliun guna memenuhi target akhir tahun.
    Serapan anggaran capai 61%
    Tahun ini, BGN mendapat total pagu anggaran sebesar Rp71 triliun, dengan tingkat serapan mencapai 61 persen hingga pertengahan November.

    Pemerintah menargetkan realisasi anggaran dapat meningkat hingga 80-90 persen pada akhir tahun.

    Selain fokus pada percepatan penyaluran, BGN juga memastikan penggunaan anggaran tetap efisien dan tepat sasaran, dengan pengawasan ketat di lapangan.

    Tak hanya soal distribusi dan anggaran, BGN juga memperkuat koordinasi lintas kementerian untuk menjamin ketersediaan bahan baku serta menjaga keamanan pangan di setiap wilayah.

    Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang menegaskan pihaknya berkomitmen menjaga kualitas dan keamanan makanan dalam program MBG.

    “Kami akan terus berupaya untuk bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Terutama tentu jangan ada lagi kejadian-kejadian atau masalah-masalah yang diduga seperti keracunan. Kita berusaha untuk zero,” tegas Nanik.

    Nanik menambahkan, pihaknya terus menindaklanjuti masukan dari Komisi IX DPR RI agar pelaksanaan program MBG semakin optimal, baik dari segi kualitas menu maupun rantai pasok bahan makanan.

    Jakarta: Pemerintah terus memperluas cakupan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
     
    Hingga pertengahan November 2025, lebih dari 41 juta masyarakat Indonesia telah merasakan manfaat dari program ini.
     
    Program MBG dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang berfokus menyediakan menu makan bergizi gratis untuk masyarakat di berbagai wilayah Tanah Air.
    41 juta warga nikmati Makan Bergizi Gratis
    Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan, hingga saat ini sudah ada 41.630.942 penerima manfaat yang menikmati layanan makan bergizi gratis.

    Penyaluran dilakukan melalui 14.853 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia.
     
    “Sesuai dengan planning kita, anggaran kita sudah terserap sampai kemarin, belum hari ini, Rp43,4 triliun atau 61 persen. Sementara untuk bantuan pemerintah dari pagu anggaran Rp51,2 triliun, sudah terserap 36,23 persen,” ujar Dadan dalam tayangan Metro Pagi Primetime di Metro TV, Kamis, 13 November 2025.
     

    Target 82,9 juta penerima manfaat di akhir tahun
    BGN menargetkan jumlah penerima manfaat MBG dapat menyentuh 82,9 juta orang hingga akhir 2025. Dadan menyebut, saat ini masih tersedia Rp14 triliun dari sisa anggaran, namun untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan tambahan dana sekitar Rp29,5 triliun.
     
    Menurutnya, untuk 50 hari ke depan masih tersisa sekitar Rp14 triliun, namun kebutuhan tambahan diperkirakan akan mencapai Rp29,5 triliun guna memenuhi target akhir tahun.
    Serapan anggaran capai 61%
    Tahun ini, BGN mendapat total pagu anggaran sebesar Rp71 triliun, dengan tingkat serapan mencapai 61 persen hingga pertengahan November.
     
    Pemerintah menargetkan realisasi anggaran dapat meningkat hingga 80-90 persen pada akhir tahun.
     
    Selain fokus pada percepatan penyaluran, BGN juga memastikan penggunaan anggaran tetap efisien dan tepat sasaran, dengan pengawasan ketat di lapangan.
     
    Tak hanya soal distribusi dan anggaran, BGN juga memperkuat koordinasi lintas kementerian untuk menjamin ketersediaan bahan baku serta menjaga keamanan pangan di setiap wilayah.
     
    Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang menegaskan pihaknya berkomitmen menjaga kualitas dan keamanan makanan dalam program MBG.
     
    “Kami akan terus berupaya untuk bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Terutama tentu jangan ada lagi kejadian-kejadian atau masalah-masalah yang diduga seperti keracunan. Kita berusaha untuk zero,” tegas Nanik.
     
    Nanik menambahkan, pihaknya terus menindaklanjuti masukan dari Komisi IX DPR RI agar pelaksanaan program MBG semakin optimal, baik dari segi kualitas menu maupun rantai pasok bahan makanan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (ANN)

  • 3 Sistem Rujukan RS Pakai BPJS Diperbaiki, Kini Pasien Dirujuk Berdasarkan Kebutuhan Medis Nasional

    3 Sistem Rujukan RS Pakai BPJS Diperbaiki, Kini Pasien Dirujuk Berdasarkan Kebutuhan Medis Nasional

    Sistem Rujukan RS Pakai BPJS Diperbaiki, Kini Pasien Dirujuk Berdasarkan Kebutuhan Medis
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Azhar Jaya mengatakan, pihaknya akan memperbaiki sistem rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) ke rumah sakit (RS).
    Jika selama ini pasien dirujuk ke RS berdasarkan jenjang, Azhar menyebut, sekarang rujukan dilakukan berdasarkan kompetensi.
    Hal tersebut Azhar sampaikan saat rapat bersama Komisi IX DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025).
    “Ke depan, kami akan juga memperbaiki terkait dengan rujukan. Kalau saat ini adalah rujukannya berjenjang, yaitu dari rumah sakit kelas D, kemudian kelas C, kemudian kelas B, sampai kelas A, maka ke depan kami akan melakukan perubahan perbaikan rujukan, menjadi
    rujukan berbasis kompetensi
    ,” ujar Azhar.
    “Di mana di sini pasien akan dirujuk sesuai dengan kebutuhannya. Jadi, tidak harus berjenjang. Jadi, sesuai dengan kebutuhannya,” sambung dia.
    Menurut Azhar, pasien dari FKTP bisa langsung dirujuk ke rumah sakit manapun sesuai kebutuhannya, baik itu yang berakreditasi madya, utama, ataupun paripurna.
    Dia kembali menekankan bahwa rujukan dilakukan tergantung pada kebutuhan medis yang diperlukan oleh pasien.
    “Nah, dengan demikian, nanti tentu saja akan terjadi penghematan di mana di sini pasien tersebut kalau sudah dirujuk maka diharapkan selesai, tidak dirujuk-rujuk lagi,” ujar Azhar.
    “Nanti teman-teman BPJS ini berarti kalau sudah bayar, jadi hanya bayar satu rumah sakit saja, enggak usah bayar-bayar lagi rumah sakit. Karena begitu sudah dirujuk, maka rujukan tersebut harus dilayani oleh rumah sakit tersebut secara tuntas. Nah, ini yang kita namakan dengan rujukan berbasis kompetensi,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • SPPI Batch III Bakal Diangkat Jadi PPPK dan Dapat Tukin

    SPPI Batch III Bakal Diangkat Jadi PPPK dan Dapat Tukin

    Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, mengatakan seluruh tenaga Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Batch III, termasuk ahli gizi dan ahli akuntan, dijanjikan akan diangkat menjadi PPPK. 

    Menurutnya, dengan status tersebut, mereka nantinya akan menerima tunjangan kinerja sebagaimana aparatur sipil negara lainnya.

    “Tadi ada pertanyaan SPPI Batch III termasuk AG dan AK, masa depannya seperti apa? Mereka akan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian khusus atau PPPK, menjadi ASN. Dan itu mereka akan menerima tunjangan kinerja,” kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, di Jakarta, Kamis (13/11/2025).

    Disamping itu, Dadan menegaskan seluruh pembayaran dipastikan akan masuk ke rekening masing-masing penerima paling lambat pekan ini.

    “Ini ada keterlambatan tapi insya Allah paling lambat hari minggu seluruh uang itu sudah akan masuk di rekening,” ujarnya.

     

     

  • Bos BGN Ungkap 1,8 Miliar Porsi MBG, Ada 11.640 Penerima Keracunan

    Bos BGN Ungkap 1,8 Miliar Porsi MBG, Ada 11.640 Penerima Keracunan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membeberkan data keracunan penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh wilayah di Indonesia. Dari catatannya ada 11.640 penerima manfaat yang terdampak keracunan MBG.

    Hal itu terlihat dalam paparan Dadan, saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (12/11/2025). Dari paparannya, penerima manfaat yang terdampak dari Kasus Luar Biasa (KLB) di wilayah I mencapai 1.808 penerima, wilayah II ada 7.925 penerima, dan wilayah III ada 1.907 penerima, sehingga totalnya 11.640 penerima manfaat.

    Hanya menurut data Kementerian Kesehatan total penerima manfaat yang mengalami kasus keracunan mencapai 13.371 orang, seperti yang dijelaskan Dadan.

    Dadan menjelaskan total kejadian keracunan pangan di Indonesia mencapai 441 kejadian, sementara MBG menyumbang 221 kejadian atau kurang lebih 48% dari total keracunan pangan di Indonesia.

    Adapun dari datanya total penerima manfaat yang mengalami gangguan kesehatan dan harus rawat inap, mencapai 636 orang. Sedangkan dari data Kementerian Kesehatan mencapai 638 orang.

    “Kemudian yang rawat jalan di data kami 11.004. Di kemenkes 12.755, sehingga totalnya kalau berbasis laporan kemenkes itu 13.371 penerima manfaat yang alami gangguan kesehatan akibat program makan bergizi,” kata Dadan.

    Namun menurut Dadan sebagian besar pemberian Makan Bergizi Gratis mayoritas sudah berjalan baik. Hingga saat ini sudah ada 1,8 miliar porsi yang diberikan kepada penerima manfaat.

    “Alhamdulilah sebagian besar berjalan dengan baik,” katanya.

    (hoi/hoi)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kepala BGN Janji Tuntaskan Pembayaran Gaji Petugas MBG Pekan Ini

    Kepala BGN Janji Tuntaskan Pembayaran Gaji Petugas MBG Pekan Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana berjanji akan menyelesaikan masalah telat bayar gaji petugas Makan Bergizi Gratis (MBG) pada pekan ini.

    Hal ini disampaikan Kepala BGN Dadan Hindayana dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Rabu (12/11/2025). Pasalnya, terdapat berbagai laporan dari petugas MBG yang mengeluh karena gaji belum dibayar.

    “Kami sekalian untuk menyelesaikan minggu ini kami sudah geser anggaran untuk tuntas sampai Desember,” kata Dadan.

    Dia mengatakan ke depan BGN mengupayakan tidak ada keterlambatan pembayaran gaji. Dadan menjelaskan untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) batch 1 dan 2 statusnya sudah P3K sehingga tidak ada masalah dengan pembayaran gaji. Bahkan menerima tunjangan kerja.

    Kemudian bagi SPPI batch 3 terjadi alokasi anggaran yang berbeda karena pelaksanaan tes baru berjalan pada bulan ini. Kondisi ini lah yang mengakibatkan keterlambatan bayar gaji.

    Dadan menuturkan karena masih ada hal yang harus diselesaikan, maka untuk sementara SPPI batch 3 dan juga Ahli Gizi dan Ahli Akuntan masih harus digaji dengan sistem konsultan perorangan.

    “Jadi kami secara administrasi harus menggeser anggaran yang biasanya kami kerjakan tanggal 6 ini ada keterlambatan tapi insyaallah paling lambat hari minggu seluruh uang itu sudah akan masuk di rekening,” ujar Dadan.

    Di sisi lain, Dadan menyampaikan bahwa BGN juga akan mencairkan pembayaran untuk menambah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena bertambahnya mitra MBG sehingga perlu ketaatan dalam pembuatan komitmen kerja.

    “Tapi proses pergantian dari PPK lama ke yang baru butuh juga waktu seperti biasa dan InsyaAllah minggu ini seluruh pencairan juga akan selesai makanya tidak heran kalau sehari kemarin Rp3,4 triliun yang telah cair,” pungkasnya.

  • BGN: Penerima MBG Capai 42 Juta Orang dari Target 82,9 Juta

    BGN: Penerima MBG Capai 42 Juta Orang dari Target 82,9 Juta

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan bahwa penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) (MBG) telah mencapai sekitar 42 juta orang per 11 November 2025.

    Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa jumlah tersebut melampaui target awal sebanyak 17,5 juta penerima pada tahun ini, sebab BGN hendak mencapai target baru 82,9 juta penerima.

    “Kita sudah jauh melampaui, tapi ini targetnya dipercepat dan kita ingin mengejar 82,9 juta,” kata Dadan dalam rapat dengar pendapat di Komisi IX DPR RI, Rabu (12/11/2025).

    Menurutnya, capaian tersebut juga diiringi percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG yang telah mencapai 14.853 unit, melampaui target awal 5.000 unit.

    Dadan memaparkan, jumlah SPPG itu telah tersebar di 38 provinsi di 509 kabupaten/kota dan 7.022 kecamatan.

    Menilik kelompok penerima manfaat MBG, jumlah penerima terbanyak dicatatkan jenjang SD kelas 1–3 dan SD kelas 4–6 masing-masing sebanyak 7,77 juta dan 7,53 juta orang.

    Selain itu, terdapat pula jenjang SMP dengan 6,64 juta penerima MBG, serta SMA dan SMK masing-masing sebanyak 3,59 juta dan 3,35 juta.

    Sementara itu, jumlah penerima manfaat MBG dari kelompok lainnya seperti ibu hamil mencapai 267.657, ibu menyusui mencapai 599.678, hingga bayi di bawah lima tahun sebanyak 1,82 juta orang.

    “Ini sudah bervariasi. Itu menyangkut total 420.000 kelompok yang kita capai dan seluruh penerima manfaat alhamdulillah sudah melebihi 50% dari total target kita tahun 2025,” ujar Dadan.

    Dalam perkembangan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG yang termaktub dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 28/2025.

    Pembentukan tim ini disebut untuk menyelaraskan kebijakan dan menyelesaikan permasalahan yang bersifat lintas sektoral antarkementerian maupun lembaga dan pemerintah daerah, serta berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. 

    “Tim Koordinasi memiliki tugas mendukung penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis melalui sinkronisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan program makan bergizi gratis,” demikian bunyi Pasal 3 beleid tersebut, dikutip dari keterangan resmi BGN, Jumat (31/10/2025).

    Posisi Ketua Tim Koordinasi MBG ini diemban Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Sementara itu, Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang didapuk sebagai Ketua Pelaksana Harian.

  • BGN Ungkap Juknis Baru, SPPG Maksimal Layani 2.500 Penerima Manfaat MBG

    BGN Ungkap Juknis Baru, SPPG Maksimal Layani 2.500 Penerima Manfaat MBG

    BGN Ungkap Juknis Baru, SPPG Maksimal Layani 2.500 Penerima Manfaat MBG
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru berdiri kini maksimal melayani 2.500 penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG).
    Menurut Dadan, hal itu diatur dalam petunjuk teknis (Juknis) terbaru yang dikeluarkan
    BGN
    terkait pelaksanaan program
    MBG
    .
    “Kalau selama ini
    SPPG
    melayani 3-4 ribu, dengan Juknis baru, BGN memaksimalkan rata-rata 2.500,” kata Dadan dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (12/11/2025), dikutip dari
    Antaranews
    .
    “Di mana 2.000 untuk anak sekolah, dan tiap SPPG minimal melayani 500 ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” ujarnya melanjutkan.
    Namun, Dadan menyebut, SPPG baru tersebut bisa melayani hingga 3.000 penerima manfaat jika telah memiliki juru masak yang terampil.
    “Tidak boleh ada penerima manfaat yang ditinggalkan karena Juknis baru ini,” kata Dadan.
    Lebih lanjut, dia mengungkapkan, ada beberapa aturan yang harus dipatuhi SPPG dalam juknis tersebut guna memperbaiki tata kelola pelaksanaan MBG.
    Di antaranya adalah kewajiban menggunakan rapid test untuk mencegah terjadinya keracunan makanan, menggunakan
    food tray
    dan air bersih bersertifikat.
    “Seluruh SPPG diwajibkan menggunakan alat sterilisasi ompreng atau
    food tray
    , serta menggunakan air bersertifikat atau filter air untuk memastikan air bersih dalam proses memasak dan mencuci alat makan,” ujar Dadan.
    Selain itu, menurut dia, setiap SPPG memiliki kewajiban untuk memberikan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala pada penjamah makanan agar memahami prinsip-prinsip higienitas, sanitasi, dan keamanan pangan.
    Kemudian, setiap SPPG segera mempercepat Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), dan sertifikasi halal.
    Dalam kesempatan itu, Dadan juga memaparkan sebanyak 41,6 juta orang sudah menerima manfaat MBG hingga 11 November 2025.
    Selanjutnya, sebanyak 14.773 SPPG sudah terbentuk dan tersebar di seluruh Indonesia.
    Dadan juga mengungkapkan, BGN telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 43,4 triliun atau setara 61,23 persen dari total pagu untuk MBG di tahun 2025 sebesar Rp 71 triliun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.