Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi IX DPR RI

  • Waketum PAN nilai belakangan banyak yang sinis terhadap Prabowo

    Waketum PAN nilai belakangan banyak yang sinis terhadap Prabowo

    Tangkapan layar – Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay dalam Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/7/2024). ANTARA/Tri Meilani Ameliya

    Waketum PAN nilai belakangan banyak yang sinis terhadap Prabowo
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 02 Januari 2025 – 11:29 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Umum PAN Saleh Partaonan Daulay menilai dalam beberapa waktu terakhir ada banyak pernyataan sinis dari beberapa pihak yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Saleh berpendapat pandangan-pandangan sinis untuk Presiden itu kontraproduktif, dan dia meyakini Presiden tak perlu merespons pernyataan sinis tersebut.

    “Orang-orang sinis seperti itu tidak perlu ditanggapi. Orang sinis selalu pesimis, selalu menyampaikan kritik, tidak konstruktif. Nada bicara selalu merendahkan, kurang empati, dan sering melemparkan humor hitam atau sarkas,” kata Saleh kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

    Saleh, yang saat ini juga menjabat Ketua Komisi VII DPR RI, melanjutkan Presiden sebaiknya tak perlu merisaukan orang-orang yang sinis tersebut. Walaupun demikian, Saleh tak menyebutkan contoh pernyataan sinis yang dia maksud, begitu juga dengan orang-orang yang sinis terhadap Presiden.

    “Melayani orang sinis pasti merugi. Itu menyebabkan rusaknya komunikasi. Bahkan, dalam titik tertentu akan menimbulkan konflik, bisa konflik secara verbal, atau konflik antarkader dan simpatisan,” kata politikus PAN itu.

    Terlepas dari situasi itu, Saleh percaya Presiden bakal senantiasa bijak dan sabar dalam menghadapi para pengkritiknya, termasuk mereka yang sinis terhadap Presiden.

    “Kalau soal sabar, Prabowo telah teruji. Perjalanan politiknya menunjukkan hal itu. Bahkan, dalam Pilpres yang lalu, kunci kemenangan Prabowo adalah sabar,” kata Saleh Partaonan Daulay.

    Pemerintahan pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka efektif bekerja pada 21 Oktober 2024 ketika Kabinet Merah Putih resmi terbentuk. 100 hari masa kerja pemerintahan Prabowo-Gibran bakal jatuh pada 21 Januari 2025. Dalam 100 hari pertamanya, pemerintahan Prabowo-Gibran menjalankan berbagai program prioritasnya, di antaranya makan bergizi gratis yang dijadwalkan bakal diluncurkan pada 6 Januari 2025, dan swasembada pangan di beberapa daerah.

    Sumber : Antara

  • Dana CSR Bank Indonesia Langsung Disalurkan ke Yayasan

    Dana CSR Bank Indonesia Langsung Disalurkan ke Yayasan

    Jakarta –

    KPK telah memeriksa dua Anggota Komisi IX DPR terkait dugaan korupsi terkait dana corporate social responsibility (CSR) yang dikucurkan Bank Indonesia (BI). Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun memastikan semua anggotanya tak ada yang menerima dana itu.

    “Tidak ada aliran dana dari Program Sosial Bank Indonesia yang disalurkan melalui rekening anggota DPR RI atau diambil tunai. Semuanya langsung dari rekening Bank Indonesia disalurkan ke rekening yayasan yang menerima program bantuan PSBI (Program Sosial Bank Indonesia),” kata Misbakhun kepada wartawan, Senin (30/12/2024).

    Menurut Misbakhun, Komisi IX DPR sebagai mitra BI mencatat bahwa PSBI sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Dia menegaskan PSBI ada dalam Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) sebagai bagian upaya bank sentral tersebut membangun relasi kepedulian dan pemberdayaan masyarakat.

    “Bank Indonesia sebagai institusi negara menyiapkan anggaran secara khusus untuk program pemberdayaan masyarakat. Ini untuk seluruh wilayah Indonesia,” ujarnya

    Lebih lanjut, Misbakhun menjelaskan PSBI bisa diakses oleh kelompok masyarakat, ormas atau organisasi sosial lainnya. Adapun caranya, kelompok masyarakat ataupun ormas yang mau menjadi penerima PSBI mengajukan permohonan ke BI.

    “Proposalnya langsung ke BI. Verifikatur dan validatornya oleh tim surveinya independen yang ditunjuk BI. Cara ini sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola yang baik dalam penyaluran PSBI,” ujarnya.

    “Dalam pelaksanaan, para anggota Komisi XI hanya menyaksikan Bank Indonesia menyalurkan ke masyarakat penerima di dapil masing-masing,” kata Misbakhun.

    Satori Ngaku Semua Anggota Terima

    Salah seorang anggota DPR RI, Satori, mengaku dana CSR itu mengalir ke semua anggota Komisi XI DPR RI dan tidak ada masalah.

    “Programnya? Programnya kegiatan untuk sosialisasi di dapil. Semuanya sih, semua anggota Komisi XI programnya itu dapat. Bukan, bukan kita saja,” kata Satori.

    Dana CSR Disalahgunakan

    KPK sendiri belum terang-terangan membongkar perkara ini meski sudah mengamini sejumlah penggeledahan yang dilakukan baik di kantor Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Merujuk pada keterangan Satori di atas, KPK melalui Asep Guntur Rahayu selaku Direktur Penyidikan pernah menjelaskan bahwa CSR sendiri sejatinya tidak masalah tapi dalam perkara ini yang jadi persoalan adalah peruntukannya.

    “Yang menjadi masalah adalah ketika dana CSR itu tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Artinya, ada beberapa, misalkan CSR-nya ada 100, yang digunakan hanya 50, dan 50 sisanya tidak digunakan,” kata Asep pada September 2024 yang dikutip ulang pada hari ini.

    “Yang masalah 50 yang tidak digunakan tersebut. Dan ini digunakan misalkan untuk kepentingan pribadi, nah itu yang menjadi masalah. Kalau itu digunakan, misalkan yang tadinya untuk bikin rumah, ya bikin rumah. Bikin jalan dan bangun jalan, ya itu nggak jadi masalah,” tambahnya.

    (azh/azh)

  • Komisi VII minta Presiden Prabowo kawal langsung penyelamatan Sritex

    Komisi VII minta Presiden Prabowo kawal langsung penyelamatan Sritex

    Tangkapan layar – Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. ANTARA/Tri Meilani Ameliya

    Komisi VII minta Presiden Prabowo kawal langsung penyelamatan Sritex
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 26 Desember 2024 – 10:09 WIB

    Elshinta.com – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta Presiden Prabowo Subianto ikut mengawal langsung langkah yang diperlukan pemerintah untuk menyelamatkan para karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex).

    “Dalam konteks itu, saya berharap agar Presiden Prabowo langsung ikut mengawal karena persoalan ini besar, pengaruh presiden sangat diperlukan. Paling tidak, presiden menugaskan beberapa orang anggota kabinet untuk menjaga dan menata agar PT Sritex tetap beroperasi. Dengan begitu, tidak perlu ada yang di PHK (pemutusan hubungan kerja) atau dirumahkan,” kata Saleh dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikannya merespons Mahkamah Agung (MA) yang menolak Peninjauan Kembali (PK) oleh Sritex. Dengan penolakan tersebut, artinya Sritex masih berstatus pailit hingga saat ini sesuai dengan keputusan dari Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

    “Industri tekstil kita sedang berduka. Upaya kasasi yang diajukan oleh PT Sritex ternyata ditolak MA. Itu artinya, PT Sritex tetap dinyatakan pailit,” ucapnya.

    Dia lantas berkata, “Kalau pailit, dampaknya luas. Sistem produksi dan distribusi akan terkendala. Para pekerja bisa saja terancam tidak bisa bekerja. Ada banyak yang khawatir akan terjadi PHK besar-besaran”. Menurut dia, pemerintah perlu melakukan segala upaya yang bisa dikerjakan dengan orientasi utama menyelamatkan para karyawan yang jumlahnya lebih dari 50.000 orang.

    “Sayup-sayup saya mendengar sudah ada karyawan yang tidak bekerja. Bahan baku habis. Mau tidak mau, banyak yang sudah dirumahkan. Ini tidak boleh terjadi,” ujarnya.

    Dia lantas menyinggung bahwa dalam rapat dengan Komisi VII DPR sebelum putusan MA, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menjanjikan bahwa para karyawan PT Sritex akan dijaga dan diselamatkan, tidak boleh ada yang di-PHK maupun kehilangan pekerjaan.

    “Saya ingat janji Pak Agus Gumiwang Kartasasmita. Kala itu beliau menyebut bahwa apa pun putusan MA, pemerintah akan mengupayakan agar tidak ada PHK. Kebijakan ini kelihatannya juga didasarkan atas arahan Presiden Prabowo,” tuturnya.

    Untuk itu, dia menyebut pemerintah perlu menjelaskan agar masyarakat paham arah dan orientasi yang akan dilakukan dengan kawalan langsung Presiden Prabowo menangani persoalan Sritex.

    “Suasananya memang sulit. Harus ada cara taktis, sistematis, dan dengan dasar jurisdiksi yang benar untuk menjaga ini,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Anggota DPR RI: Kenaikan PPN jangan sampai menyentuh UMKM

    Anggota DPR RI: Kenaikan PPN jangan sampai menyentuh UMKM

    Karawang (ANTARA) – Anggota DPR RI Cellica Nurrachadiana menyampaikan agar keputusan pemerintah menaikkan PPN 12 persen harus konsisten menyasar barang mewah dan pengusaha besar, jangan sampai atau tidak boleh menyentuh usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

    “Kenaikan pajak 1 persen (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Kami mendukung kebijakan ini dengan catatan implementasinya harus melindungi kepentingan masyarakat menengah ke bawah,” kata Cellica dalam keterangannya yang diterima di Kabupaten Karawang, Jabar, Senin.

    Menurut dia, Keputusan Pemerintah menaikan PPN 12 persen per 1 Januari 2025 harus memastikan perlindungan dan pengembangan UMKM sebagai penyelamat perekonomian Indonesia.

    “Tentunya kami menolak dengan tegas bila pengenaan PPN itu mencakup barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat. Beberapa pengecualian yang ditegaskan meliputi sembilan bahan pokok (sembako), jasa pendidikan, jasa kesehatan medis dan jasa pelayanan sosial,” katanya.

    Itu artinya, poin penting mengenai penerapan kenaikan PPN harus konsisten, yakni hanya menyasar barang-barang mewah dan pengusaha-pengusaha besar.

    “Kami dari Fraksi Partai Demokrat akan mengawal skema stimulus ekonomi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, perkembangan UMKM dan penguatan industri padat karya,” kata Cellica yang duduk di Komisi IX DPR RI.

    Ia mengakui, kenaikan PPN merupakan langkah pemerintah untuk memperbaiki keuangan dan meningkatkan pendapatan Negara.

    “Keputusan ini menjadi keputusan dari seluruh partai politik, termasuk PDI-P yang dulu menjadi Ketua Panja. Pastinya harus ikut bertanggung jawab mendukung dan menyosialisasikan amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021 yang sudah disepakati bersama,” kata Cellica. (KR-MAK)

    Pewarta: M.Ali Khumaini
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • PKB Minta Masyarakat Perhatikan Masa Kadaluwarsa Parsel Nataru

    PKB Minta Masyarakat Perhatikan Masa Kadaluwarsa Parsel Nataru

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Arzeti Bilbina meminta Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) meningkatkan pengawasan terhadap peredaran parsel jelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). Arzeti berharap tidak ada produk kedaluwarsa masuk paket parsel yang diperjualbelikan pedagang di pasaran.

    “Pengawasan dan inspeksi terhadap produk parsel terutama makanan dan minuman harus dilakukan. Jangan sampai ada produk kedaluwarsa dan tidak layak konsumsi yang ada di parsel,” ujar Arzeti kepada wartawan di Jakarta Minggu (22/12/2024). 

    Arzeti mengatakan parsel yang beredar di pasaran harus memenuhi standar kesehatan dan keamanan. BPOM, Kementerian Kesehatan, dan pemerintah daerah perlu mengadakan kampanye edukasi untuk masyarakat dan produsen mengenai pentingnya keamanan pangan dan prosedur standar yang harus dipatuhi.

    “Kami juga meminta UMKM memastikan semua produk yang dimasukkan dalam parsel memenuhi standar kualitas dan kesehatan,” imbuh dia.

    Produk yang dimasukkan di dalam parcel Nataru, kata Arzeti, harus menggunakan kemasan yang aman dan higienis. Selain itu, harus disertakan informasi yang jelas mengenai produk dan menjaga kebersihan dan keamanan dalam proses produksi.

    Dia juga meminta agar konsumen juga lebih berhati-hati dan waspada dalam memilih parsel. Sebelum membeli, ia menyarankan agar konsumen memeriksa kondisi kemasan dan tanggal kedaluwarsa setiap produk. Konsumen diminta tak ragu untuk melaporkan jika menemukan produk dalam parsel yang tidak memenuhi standar pangan.

    “Belilah parsel dari penjual yang terpercaya. Jangan konsumsi produk kedaluwarsa dan tidak layak,” tutur dia.

    Pemberian parcel Nataru, katanya, merupakan salah satu cara untuk mendongkrak perekonomian masyarakat, khususnya UMKM. Oleh karena itu, ia berharap pembuatan dan distribusi parsel juga melibatkan UMKM. Produk-produk yang dimasukkan ke dalam parcel juga bisa merupakan produk khas daerah masing-masing.

    “Ini jauh lebih positif dibandingkan membuat parsel dengan membeli barang-barang dari minimarket konvensional karena tidak melibatkan atau membantu UMKM,” pungkas Arzeti terkait parsel Nataru.

  • Hindari PHK Massal, Komisi IX DPR Dukung Upaya Pemerintah Selamatkan Sritex – Halaman all

    Hindari PHK Massal, Komisi IX DPR Dukung Upaya Pemerintah Selamatkan Sritex – Halaman all

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi IX DPR RI mendukung pemerintah untuk menyelamatkan perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex yang pengajuan kasasinya ditolak Mahkamah Agung.

    “Upaya pemerintah untuk menyelamatkan Sritex, terutama untuk menghindari PHK massal, harus kita dukung. Sritex yang telah beroperasi puluhan tahun di Indonesia tentu berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi kita,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris kepada wartawan, Sabtu (21/12/2024).

    Namun, Charles mengingatkan upaya itu harus dalam koridor hukum yang ada.

    “Jangan sampai upaya penyelamatan ini melanggar peraturan perundangan yang ada,” kata dia.

    Politisi PDIP itu mendorong pihak perusahaan terus melakukan perbaikan demi menyelamatkan para pekerja. 

    “Apabila ada kesinambungan antara pemerintah dan manajemen Sritex tentu harapannya perusahaan ini akan terus beroperasi dan tetap berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex melakukan konsolidasi internal dan memutuskan untuk melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) setelah permohonan kasasinya ditolak Mahkamah Agung (MA).

    Permohonan kasasi mereka ajukan sebagai sikap keberatan atas putusan pailit yang dijatuhkan Pengadilan Niaga Semarang.

    “Upaya hukum ini kami tempuh agar kami dapat menjaga keberlangsungan usaha dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi 50 ribu karyawan yang telah bekerja bersama-sama kami selama puluhan tahun,” kata Direktur Utama Sritex Iwan Kurniawan Lukminto dikutip dari keterangan tertulis pada Jumat ini.

    “Langkah hukum ini kami tempuh tidak semata untuk kepentingan perusahaan, tetapi membawa serta aspirasi seluruh keluarga besar Sritex,” lanjutnya.

    Sebagaimana diketahui, putusan penolakan kasasi dengan Nomor Perkara : 1345 K/PDT.SUS-PAILIT 2024 tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Agung Hamdi dan dua anggota yakni Hakim Agung Nani Indrawati dan Lucas Prakoso pada Rabu, 18 Desember 2024.

    Selama proses pengajuan kasasi ke MA, ia mengatakan Sritex telah melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan usahanya, dan tidak melakukan PHK, sebagaimana pesan disampaikan pemerintah.

    Ia menyebut Sritex berupaya semaksimal mungkin menjaga situasi perusahaan tetap kondusif di tengah berbagai keterbatasan gerak akibat status pailit yang menimpa.

    Iwan mengungkap bahwa upaya yang mereka lakukan tidak mudah karena berkejaran dengan waktu dan keterbatasan sumber daya.

    “Pilihan untuk menempuh upaya hukum lanjutan berupa PK kami lakukan agar keluarga besar Sritex tetap dapat bekerja, bertahan hidup, dan menghidupi keluarganya di tengah situasi perekonomian yang sedang sulit,” ujar Iwan.

    Ia pun berharap pemerintah memberikan keadilan hukum yang mempertimbangkan kemanusiaan, dengan mendukung upaya Sritex untuk tetap dapat melanjutkan kegiatan usaha dan berkontribusi pada kemajuan industri tekstil nasional.

    Sebelumnya, perjalanan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dan perusahaan-perusahaan terkait dalam Grup Sritex, yaitu PT Sinat Panjta Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya, untuk menghindari status pailit akhirnya menemui jalan buntu.

    Hal ini terjadi setelah Mahkamah Agung (MA) menolak upaya kasasi yang diajukan oleh Grup Sritex terhadap putusan pembatalan pengesahan perdamaian (homologasi) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Semarang.

    Kasasi yang diajukan oleh Grup Sritex, yang diwakili oleh tim kuasa hukumnya, Aji Wijaya & Co, bertujuan untuk membatalkan putusan pailit yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang.

    Putusan tersebut merujuk pada pembatalan homologasi no.2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg jo. no.12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg.

    Namun pada 18 Desember 2024, Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak kasasi tersebut melalui Putusan No. 1345 K/Pdt. Sus-Pailit/2024, yang kini telah berkekuatan hukum tetap.

    “Amar putusan: tolak,” bunyi putusan yang dikutip dari laman resmi Mahkamah Agung, Kamis (19/12/2024).

    Putusan kasasi ini mempertegas keputusan Pengadilan Niaga Semarang sebelumnya, yang menguatkan status kepailitan bagi Grup Sritex.

    Dengan demikian, perusahaan-perusahaan dalam Grup Sritex kini harus menghadapi proses hukum yang lebih lanjut seiring dengan status pailit yang sudah tidak dapat dibatalkan lagi.

     

     

  • Komisi IX DPR Kritik Kemenkes Terkait Penyusunan RPMK yang Minim Pelibatan – Halaman all

    Komisi IX DPR Kritik Kemenkes Terkait Penyusunan RPMK yang Minim Pelibatan – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com,  Fersianus Waku

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati menyoroti proses penyusunan 15 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). 

    Sebab, regulasi yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan ini dinilai tidak melibatkan DPR secara optimal.

    Kurniasih menyebut, pihaknya tidak diajak berdiskusi oleh Kemenkes dalam proses penyusunan PP hingga RPMK. 

    Padahal, DPR sebelumnya telah terlibat intensif dalam pembahasan Undang-Undang (UU) Kesehatan sebagai landasan regulasi tersebut.

    “Sayangnya memang kami tidak dilibatkan oleh Kemenkes pada saat penyusunan PP, dan sekarang sudah ribut-ribut di RPMK. Yang soal reproduksi sudah kami diskusikan kembali,” kata Kurniasih dalam diskusi publik yang digelar Forum Kebijakan Publik Indonesia (FKPI) di Jakarta, Rabu (18/12/2024).

    Kurniasih mengatakan, DPR akan memprioritaskan pembahasan terkait isu-isu penting dalam regulasi tersebut setelah masa reses selesai. Salah satu fokus utama adalah aturan mengenai tembakau yang menuai polemik.

    Menanggapi kritik tersebut, Iwan Kurniawan, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan, menyatakan bahwa Menteri Kesehatan telah menginstruksikan penundaan pengesahan RPMK. 

    Langkah ini dilakukan untuk menyerap lebih banyak masukan dari para pemangku kepentingan.

    “Dalam menyusun aturan kami mengedepankan prinsip meaningful participation atau partisipasi bermakna dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Tetapi yang namanya aturan, pastilah kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Fokus kami adalah kesehatan sesuai tupoksi kami,” ujar Iwan.

    Selain minimnya pelibatan DPR, pengamat hukum Universitas Indonesia, Hari Prasetiyo, mengungkapkan bahwa terdapat perubahan istilah antara UU Kesehatan dan aturan turunannya yang menimbulkan multitafsir. 

    Contohnya, frasa “rendah risiko” pada aturan terkait rokok elektronik hilang dalam regulasi turunan, begitu pula dengan frasa “sudah menikah” dalam aturan terkait alat kontrasepsi.

    “Jika memang yang disasar oleh Kemenkes adalah penurunan prevalensi perokok anak, maka aturan harus dibuat berdasarkan profil risiko sesuai yang diamanatkan di UU Kesehatan. Jadi ya harus dibedain, enggak bisa disatukan,” ucap Hari.

    Kurniasih pun menegaskan pentingnya dialog terbuka antara seluruh pemangku kepentingan untuk menyelesaikan permasalahan ini. 

    Dia memastikan bahwa Komisi IX DPR RI siap menerima audiensi dari pihak manapun yang merasa terdampak oleh regulasi.

    “Seluruh stakeholder perlu duduk bersama dan mencari solusi terbaik untuk semua pihak. Kami di Komisi IX tidak bisa undang stakeholder lain yang bukan mitra kerja. Namun, kami sangat terbuka untuk siapapun hadir dan melakukan audiensi. Kami welcome dengan semua yang hadir,” tegasnya.

    Ketua FKPI, Trubus Rahardiansah, menambahkan bahwa pelibatan masyarakat dalam proses perumusan regulasi sangatlah penting. 

    “Kolaborasi ini penting karena kesehatan adalah kebutuhan dasar publik. FKPI membantu mendorong keluhan-keluhan, aduan-aduan. Pelibatan pemangku kepentingan sangat dibutuhkan, terutama dalam merumuskan aturan turunan lainnya ke depan,” tuturnya.

     

     

     

  • Anggota Komisi IX DPR Sebut Persoalan PMI Paling Banyak Terjadi di Malaysia – Halaman all

    Anggota Komisi IX DPR Sebut Persoalan PMI Paling Banyak Terjadi di Malaysia – Halaman all

    Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

    TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengatakan permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) paling banyak terjadi di Malaysia.

    Kebanyakan, persoalan yang dihadapi adalah PMI ilegal.

    “Malaysia itu paling berat, paling banyak permasalahan PMI-nya karena dia negara tetangga Indonesia. Terutama PMI Ilegal banyak sekali,” kata Kurniasih kepada Tribunnews.com, Minggu (15/12/2024).

    Selain itu, di Malaysia pun banyak terjadi kekerasan, kejahatan ilegal, dan sebagainya yang menimpa PMI.

    Persoalan tersebut dipicu dari mudahnya PMI masuk ke Malaysia karena berbatasan langsung dengan Indonesia.

    Bahkan untuk masuk ke Malaysia, WNI tak perlu visa.

    Berbeda dengan PMI yang bekerja di Jepang, semua orang harus menggunakan visa.

    Dengan begitu, orang sudah terseleksi ketat untuk masuk ke Negeri Sakura.

    “Sedangkan di Jepang PMI kita sangat sedikit permasalahannya dibandingkan negara lain. Tampak aman nyaman bekerja dengan serius di Jepang karena memang kualitas dan standar kerja di Jepang tinggi sekali dan sangat disiplin ya. Jadi saya juga tenang dengan PMI yang ada di Jepang,” ucapnya.

    Kurniasih pun melihat kualitas PMI yang pulang dari Jepang cukup baik.

    “Karena itu semestinya bisa bekerja dengan baik di Indonesia atau berdikari membuat usaha sendiri bahkan ada yang menjadi anggota DPRD di Jawa Timur serta menjadi  pengusaha berbagai bidang,” ucapnya.

    Selain itu, anggota DPR dari fraksi PKS ini mengingatkan agar Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang merekrut tenaga kerja dan mengirimkannya ke Jepang jangan hanya terima uangnya saja.

    “Saya mau para LPK tersebut bukan hanya merekrut dan mendidik, tetapi juga harus bertanggung jawab memonitor tenaga kerjanya selama bekerja di Jepang bahkan bertanggung jawab pula sampai pulang kembali mereka ke Indonesia. Itulah LPK yang baik yang jadi harapan saya,” tegasnya.

    Dengan begitu, Kurniasih yakin tenaga kerja Indonesia yang berangkat ke luar negeri, khususnya Jepang akan jauh lebih baik  dan ikut mengisi pembangunan baik di Jepang maupun di Indonesia.

    Masih mengenai PMI di Jepang, Kurniasih akan terus memonitor para PMI tersebut agar bisa diswadayakan lebih lanjut di Indonesia.

    Misalnya dipakai sebagai tenaga di IKN Kalimantan.

    “Dengan kualitas yang tinggi diperolehnya dari Jepang mestinya kita memiliki SDM yang baik untuk membangun ibu kota negara Nusantara nantinya. Hal ini sudah saya sampaikan kepada Pemerintah agar dipakai di IKN para alumni PMI dari Jepang,” ucapnya.

    Sementara itu, bagi para UKM Handicraft dan pecinta Jepang yang mau berpameran di Tokyo dapat bergabung gratis ke dalam whatsapp group Pecinta Jepang dengan mengirimkan email ke: tkyjepang@gmail.com Subject: WAG Pecinta Jepang. Tuliskan Nama dan alamat serta nomor whatsappnya.

  • Pemda Diminta Prioritaskan Warga Lokal di Proyek Bandara Bali Utara

    Pemda Diminta Prioritaskan Warga Lokal di Proyek Bandara Bali Utara

    Jakarta: Pemerintah Daerah (Pemda) Bali dan PT BIBU Panji Sakti diminta memprioritaskan warga lokal untuk bisa bekerja dalam proyek pembangunan Bandara Internasional Bali Utara (BIBU). Apalagi jika penyerapan tenaga kerja untuk pembangunan bandara ini sangat besar.

    “Pembangunan BIBU diproyeksi membuka 200 ribu lebih lapangan kerja baru. Nah, warga sekitar harus menjadi prioritas mengisi lapangan kerja itu,” kata Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Majelis Permusyawaratan Rakyat (F-PKB MPR) Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz melalui keterangan tertulis yang diterima, Kamis, 12 Desember 2024.

    Neng Eem meyakini proyek pembangunan BIBU ini akan membawa manfaat besar bagi masyarakat Bali. Dia berharap proyek bandara ini bisa menjadi penyeimbang perekonomian Bali yang selama ini lebih terkonsentrasi di kawasan selatan.

    “Saya yakin pembukaan bandara internasional ini akan membuat Bali Utara menjadi pusat ekonomi baru. Apalagi posisi bandara ini sangat strategis,” kata Anggota Komisi IX DPR itu.

    Perhatian terhadap BIBU sudah disuarakan Neng Eem saat masih menjadi Anggota Komisi V DPR periode 2019-2024 yang membidangi masalah perhubungan. Neng Eem bahkan sempat beberapa kali berkunjung ke lokasi rencana proyek BIBU.
     

    Sebelumnya, Direktur Utama PT BIBU Panji Sakti, Erwanto Sad Adiatmoko Hariwibowo, mengatakan pembangunan bandara ini bisa menyerap 200 ribu lebih tenaga kerja. 

    Mengutip Antara, proyek pembangunan BIBU segera terealisasi menyusul adanya memorandum of understanding (MoU) yang telah ditandatangani PT BIBU Panji Sakti dengan ChangYe Construction Group. Dari kerja sama itu, PT BIBU mendapatkan investasi sebesar USD3 miliar atau sekitar Rp50 triliun. 

    Penandatangan kerja sama tersebut dilakukan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beijing, China, pada 8 November 2024 lalu.

    Jakarta: Pemerintah Daerah (Pemda) Bali dan PT BIBU Panji Sakti diminta memprioritaskan warga lokal untuk bisa bekerja dalam proyek pembangunan Bandara Internasional Bali Utara (BIBU). Apalagi jika penyerapan tenaga kerja untuk pembangunan bandara ini sangat besar.
     
    “Pembangunan BIBU diproyeksi membuka 200 ribu lebih lapangan kerja baru. Nah, warga sekitar harus menjadi prioritas mengisi lapangan kerja itu,” kata Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Majelis Permusyawaratan Rakyat (F-PKB MPR) Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz melalui keterangan tertulis yang diterima, Kamis, 12 Desember 2024.
     
    Neng Eem meyakini proyek pembangunan BIBU ini akan membawa manfaat besar bagi masyarakat Bali. Dia berharap proyek bandara ini bisa menjadi penyeimbang perekonomian Bali yang selama ini lebih terkonsentrasi di kawasan selatan.
    “Saya yakin pembukaan bandara internasional ini akan membuat Bali Utara menjadi pusat ekonomi baru. Apalagi posisi bandara ini sangat strategis,” kata Anggota Komisi IX DPR itu.
     
    Perhatian terhadap BIBU sudah disuarakan Neng Eem saat masih menjadi Anggota Komisi V DPR periode 2019-2024 yang membidangi masalah perhubungan. Neng Eem bahkan sempat beberapa kali berkunjung ke lokasi rencana proyek BIBU.
     

    Sebelumnya, Direktur Utama PT BIBU Panji Sakti, Erwanto Sad Adiatmoko Hariwibowo, mengatakan pembangunan bandara ini bisa menyerap 200 ribu lebih tenaga kerja. 
     
    Mengutip Antara, proyek pembangunan BIBU segera terealisasi menyusul adanya memorandum of understanding (MoU) yang telah ditandatangani PT BIBU Panji Sakti dengan ChangYe Construction Group. Dari kerja sama itu, PT BIBU mendapatkan investasi sebesar USD3 miliar atau sekitar Rp50 triliun. 
     
    Penandatangan kerja sama tersebut dilakukan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beijing, China, pada 8 November 2024 lalu.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (UWA)

  • Pemda Diminta Utamakan Warga Lokal Bekerja di Pembangunan Bandara Internasional Bali Utara  – Halaman all

    Pemda Diminta Utamakan Warga Lokal Bekerja di Pembangunan Bandara Internasional Bali Utara  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Fraksi PKB MPR yang juga Anggota Komisi IX DPR, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, meminta Pemerintah Daerah dan PT Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) memprioritaskan warga setempat bisa bekerja saat proyek pembangunan Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) dimulai.

    “Pembangunan Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) ini akan membuka 200 ribu lebih lapangan kerja baru, karena itu warga sekitar harus menjadi prioritas mengisi lapangan kerja itu,” kata Neng Eem, dikutip Jumat (13/12/2024).

    Angka 200 ribu lebih lapangan kerja baru dari dampak pembangunan bandara ini diungkap Direktur Utama PT BIBU Panji Sakti, Erwanto Sad Adiatmoko Hariwibowo, beberapa waktu lalu.

    Karena itu, menurut Neng Eem, proyek pembangunan BIBU ini akan membawa manfaat besar bagi masyarakat Bali, dan juga diharapkan dapat menyeimbangan perekonomian Bali yang selama ini lebih terkonsentrasi di kawasan selatan.

    “Saya yakin pembukaan Bandara Internasional ini akan membuat Bali Utara menjadi pusat ekonomi baru, apalagi posisi bandara ini sangat strategis”, jelasnya.

    Perhatian terhadap BIBU ini sudah sejak lama disuarakan Neng Eem saat masih menjadi Anggota Komisi V DPR RI periode 2019-2024 yang membidangi masalah perhubungan.

    Neng Eem bahkan sempat beberapa kali berkunjung ke lokasi rencana proyek BIBU.

    Seperti diketahui, proyek pembangunan BIBU ini akan segera terealisasi menyusul adanya Memorandum of Understanding (MoU) yang telah ditandatangani antara PT. Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) dengan ChangYe Construction Group.

    Dari kerja sama itu, PT BIBU mendapatkan investasi 3 miliar dolar AS atau sekitar Rp.50 triliun dari perusahaan konstruksi asal China untuk membangun Bandara Internasional Bali Utara.

    Penandatangan kerja sama tersebut dilakukan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beijing, China, pada tanggal 8 November 2024 lalu.