Kementrian Lembaga: Komisi IX DPR RI

Komisi IX DPR Optimistis Program MBG Bisa Turunkan Angka Stunting

Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi IX DPR, Kurniasih Mufidayati, optimistis program makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi unggulan Presiden Prabowo Subianto dapat menurunkan prevalensi stunting di Indonesia hingga di bawah standar WHO, yaitu 20%. Program ini juga diharapkan mampu meningkatkan gizi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi pedesaan.

“Program ini diharapkan membantu menurunkan prevalensi stunting. Selain itu, memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui,” ujar Kurniasih kepada wartawan, Rabu (8/1/2025).

Kurniasih menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menyukseskan pelaksanaan program MBG. Hal ini mencakup penguatan pengawasan, pemanfaatan sumber daya lokal, serta komunikasi dan edukasi kepada masyarakat.

Menurut Kurniasih, program ini tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi tetapi juga ekonomi. Dengan memanfaatkan hasil pertanian dan peternakan setempat, program MBG dapat mendorong kebangkitan ekonomi pedesaan sekaligus mencegah surplus panen yang terbuang.

“Program ini juga berpotensi membuka lapangan pekerjaan baru, mulai dari dapur umum, pengemasan makanan, transportasi, hingga pengawasan di lapangan. Ini menjadi solusi di tengah tingginya angka pengangguran,” jelasnya.

Pada tahap awal, program MBG menargetkan 3 juta penerima manfaat dalam tiga bulan pertama. Angka ini direncanakan meningkat menjadi 6 juta penerima manfaat pada tiga bulan berikutnya. Kelompok sasaran meliputi anak-anak usia PAUD hingga SMA, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Sebanyak 937 dapur umum telah disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program ini. Setiap dapur umum mampu memproduksi 3.000 hingga 3.500 paket makan bergizi setiap hari.

“Penerapan bertahap sangat wajar mengingat tantangan seperti jarak, infrastruktur, serta kualitas dan kemasan makanan. Dengan langkah ini, kita bisa menjadikan program ini sebagai pilot project yang matang sebelum diterapkan secara nasional,” jelas Kurniasih.

Kurniasih juga menyebut Komisi IX DPR bersama Badan Gizi Nasional telah menyepakati beberapa kriteria penting terkait pelaksanaan program ini, termasuk lokasi dapur umum dan jaraknya ke sekolah-sekolah.

“Ahli gizi telah disiapkan, dan pelatihan sudah dilakukan oleh Badan Gizi Nasional. Jadi, ekosistemnya sudah ada. Kita doakan semuanya (program makan bergizi gratis) berjalan lancar agar sesuai dengan semangat Bapak Presiden, termasuk dalam menurunkan angka stunting,” tutupnya.

08/01/2025 18:00
Wamenkop Sarankan Susu Tetap Harus Ada di Makan Bergizi Gratis Sekalipun Kemasan UHT – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menyarankan agar susu tetap menjadi bagian dari menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pada saat penyelenggaraan perdana MBG hari Senin (6/1/2025) kemarin, ditemukan beberapa murid sekolah tidak menerima susu dalam menu makanan mereka.

Padahal sebelumnya, menu susu selalu ada dalam uji coba program MBG.

Menurut Ferry, susu masih ada di dalam program MBG, haya saja pembagiannya tidak setiap hari.

“Masuk. Masih tetap ada. Kan kita tetap selingi susu di 1-2 hari dalam seminggu,” katanya ketika ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).

Terkait dengan tidak adanya susu di beberapa sekolah selama dua hari ini MBG berjalan, Ferry menduga itu karena program ini masih dalam tahap uji coba pertama.

“Mungkin karena itu baru tahap uji coba pertama, tapi mudah-mudahan insyaallah bisa diselingi dalam 1-2 hari, tetap diberikan susu,” ujar Ferry.

Ia berharap pekan ini sudah bisa diberikan susu bagi para siswa penerima MBG.

“Ya, insyaallah sih. Ini kan masih simulasi uji coba, jadi ya mudah-mudahan uji cobanya bisa lancar,” ucap Ferry.

Ia pun menyarankan agar ke depannya susu bisa selalu menjadi bagian dari menu MBG, sekalipun itu berbentuk kemasan UHT.

Sebab, jika mengadalkan susu hasil produksi koperasi peternakan sapi perah lokal akan sulit karena mereka biasanya hanya memproduksi untuk di daerah sekitarnya.

“Kalau koperasi peternakan sapi perah itu kan pasti hanya bisa berkontribusi terhadap siswa-siswa di sekolah yang ada di sekitar sentra-sentra pertanakan sapi perahnya,” jelas Ferry.

“Tapi kalau di luar Jawa atau daerah-daerah sekolah-sekolah yang jauh dari sentra pertanakan sapi perah, menurut pendapat saya memang tetap harus diberikan susu dalam bentuk kemasan UHT atau susu bubuk supaya bisa tetap menjaga protein mereka dari asupan susu,” pungkasnya.

Sebelumya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan alasan tidak adanya susu dalam menu makan bergizi gratis yang didistribusikan kepada siswa di wilayah Jakarta hari ini.

Dadan mengatakan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan pemberdayaan sumber daya lokal.

“Sudah saya jelaskan susu akan menjadi bagian makanan bergizi untuk wilayah-wilayah di mana sapi perahnya ada,” kata Dadan seusai rapat dengan Komisi IX DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025).

Dia menjelaskan, hal tersebut penting agar semua daerah memanfaatkan potensinya masing-masing.

“Untuk mendorong agar setiap daerah punya sapi perah dan kami tidak ingin program ini menjadi bagian peningkatan impor tetapi ingin memberdayakan sumber daya lokal,” ujar Dadan.

Dadan menyebut, pihaknya telah menyusun rencana pemberian susu secara bertahap.

Di daerah yang memiliki sapi perah, susu akan diberikan minimal tiga kali seminggu.

Namun, untuk wilayah yang belum memiliki sapi perah, pemerintah menyediakan alternatif protein dan kalsium lainnya.

“Untuk daerah-daerah yang tidak ada sapi perahnya untuk sementara proteinnya bisa digantikan dengan protein lainnya misalnya dengan ikan dengan telur, dan lain dan sumber kalsium lainnya termasuk seperti yang sudah saya sebutkan kelor ya,” ujar Dadan.

Dadan mengatakan, pelaksanaan program makan bergizi gratis ini akan dilakukan evaluasi setiap hari.

“Tentu kita akan evaluasi setiap hari, dan seperti yang sudah saya sampaikan bahwa target kita dari Januari sampai April kan akan mencakup 3 juta penerima manfaat,” ucapnya.

Dia menjelaskan, pelaksanaan program tersebut dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan di lapangan.

Menurutnya, Prabowo juga memberikan arahan agar implementasi makan bergizi gratis tidak terburu-buru, tetapi disesuaikan dengan kesiapan anggaran dan infrastruktur.

07/01/2025 20:21
Cegah Virus HMPV, Anggota Komisi IX DPR Minta Pemerintah Gencar Sosialisasikan Hidup Sehat

Cegah Virus HMPV, Anggota Komisi IX DPR Minta Pemerintah Gencar Sosialisasikan Hidup Sehat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Anggota Komisi IX
DPR
RI
Irma Suryani Chaniago
meminta pemerintah untuk melakukan upaya pencegahan wabah virus Human Metapneumovirus (
HMPV
) secara maksimal.
Irma menilai, upaya pencegahan yang baik dari pemerintah dengan memastikan masyarakat tetap hidup sehat sehingga dapat meminimalisir anggaran yang dikeluarkan untuk pengobatan masyarakat.
“Untuk pemerintah, promotif atau preventivenya harus lebih disosialisasikan agar dapat meminimize kuratif yang selain menghabiskan anggaran masyarakat juga tidak sehat,” kata Irma kepada Kompas.com, Selasa (7/1/2025).
Namun, Irma menekankan bahwa virus
HMPV
bukanlah jenis virus yang berbahaya.

Meskipun demikian, dia mengimbau agar masyarakat harus cepat berobat jika merasakan gejala seperti batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, sesak nafas, dan diare.
“Intinya jika terjadi gejala di atas segera ke dokter, jika batuk tidak membaik dalam waktu tujug hari,” kata Politikus Partai Nasdem itu.
“Virus ini tidak berbahaya jika segera diobati, tidak perlu antisipasi berlebihan, yang penting masyarakat jaga kesehatan dan kebersihan,” ujarnya lagi.
Berdasarkan data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), penyebaran
virus HMPV
dan influenza tipe A saat ini masih terbatas di wilayah China.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus melakukan pemantauan melalui surveilans dan pelaporan terhadap penyakit infeksi emerging atau penyakit menular jenis baru.
Saat ini, Kemenkes belum menerapkan kebijakan pembatasan atau larangan perjalanan dari dan ke China.
Meski demikian, masyarakat diimbau untuk tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
Virus HMPV
sendiri adalah virus yang menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan, dengan gejala yang mirip dengan gejala flu pada umumnya.
“HMPV bukanlah virus yang mematikan. Virus ini memiliki karakteristik mirip dengan flu biasa, dengan gejala seperti batuk, demam, pilek, dan sesak napas,” kata Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.
Dia juga mengatakan bahwa sistem imunitas manusia sudah mengenali virus ini sejak lama, sehingga mampu meresponsnya dengan baik.
Menurut Budi, sebagian besar orang yang terinfeksi virus HMPV akan pulih dengan sendirinya tanpa memerlukan perawatan khusus.
Dia juga menegaskan bahwa virus HMPV tidak sama dengan Covid-19. Sebab, Covid-19 adalah virus baru, sedangkan HMPV adalah virus lama yang sifatnya mirip dengan flu.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/01/2025 19:45
Perebutan Kursi Ketua Golkar Jatim, Siapa Paling Berpeluang?

Surabaya (beritajatim.com) – Pelaksanaan Musda XI Golkar Jatim sampai saat ini belum mendapat kepastian kapan akan dilaksanakan. Saat ini, jadwal musda masih menunggu pelaksanaan Rakernas Golkar terlebih dahulu di Jakarta sekitar Februari 2025.

Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji dalam satu kesempatan mengatakan, perkiraan pelaksanaan Musda Jatim nanti akhir Januari atau paling lambat Februari 2025. “Nama-nama yang beredar siapa saja, saya kira teman-teman media sudah mendengarnya,” kata Sarmuji saat dikonfirmasi beritajatim.com.

Sumber beritajatim.com di internal Golkar Jatim menyebutkan, perkiraan pelaksanaan Musda Golkar Jatim pada bulan Maret 2025 atau sehabis Hari Idul Fitri 2025. “Ini karena pengurus di DPD Golkar Jatim sampai saat ini belum mendapatkan petunjuk dari DPP atau Ketum Bahlil,” tuturnya.

Ada sembilan nama yang beredar menggantikan Sarmuji sebagai Ketua Golkar Jatim, yang saat ini sudah menjabat Sekjen Golkar. Ada empat nama anggota DPR RI, tiga nama anggota DPRD Jatim dan dua nama kepala daerah di Jatim.

Mereka adalah Heru Tjahjono yang akrab disapa ‘Pak Carik’ (anggota DPR RI, mantan Sekdaprov Jatim dan mantan Bupati Tulungagung DPR RI), dan Muhamad Nur Purnamasidi (Anggota DPR RI Dapil Jember-Lumajang).

Kemudian, ada nama Ali Mufthi (Anggota DPR RI Dapil Jatim VII). Dan, ada nama Zulfikar Arse Sadikin yang merupakan Anggota DPR RI Golkar dari Dapil Jatim III.

Setelah itu, ada 3 nama dari anggota DPRD Jatim. Yakni, Blegur Prijanggono (Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029), Kodrat Sunyoto dan Pranaya Yudha Mahardhika (Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim).

Dari unsur kepala daerah, ada dua nama. Yakni, Wali Kota Pasuruan terpilih Adi Wibowo dan Bupati Tuban terpilih Aditya Halindra (Lindra).

Beritajatim.com mencoba menelisik peluang masing-masing nama yang beredar.

Dimulai dari nama Zulfikar Arse Sadikin (Bang Zul), yang merupakan pengurus DPP dan ‘berdarah’ HMI. Bang Zul merupakan Presidium Majelis Nasional KAHMI 2022-2027 dengan 284 suara, dalam Munas KAHMI di Palu, 27 November 2022.

Dia juga sebagai anggota DPR RI dua periode, menjabat Ketua Bidang OKK DPP dan saat ini Wakil Ketua Komisi II DPR RI.

Kemudian, Heru ‘Pak Carik’ Tjahjono yang pernah menjabat sebagai Bendahara Golkar Tulungagung tahun 1997, mantan Sekdaprov Jatim, mantan Bupati Tulungagung dua periode dan saat ini menjabat anggota Komisi IX DPR RI.

Lalu, ada Muhamad Nur Purnamasidi pengurus DPP Partai Golkar dan anggota DPR RI dua periode (2014-2019 dan 2019-2024) dari Dapil Jatim Jember-Lumajang. Saat ini, bertugas di Komisi X DPR RI.

Nama berikutnya, adalah Ali Mufthi, anggota Komisi V DPR RI dan pernah menjadi Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo 2014-2019. Ali berangkat dari Dapil Jatim VII (Magetan ,Trenggalek, Ponorogo, Ngawi, Pacitan). Ali juga merupakan Presidium MW KAHMI Jatim.

Setelah itu, ada nama Blegur Prijanggono. Karir politiknya berangkat dari Ketua Golkar Surabaya (2015-2019), Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya (2019-2014), Bendahara Golkar Jatim sekaligus Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim (2019-2024), dan pernah menjabat Bendahara HIPMI Jatim 2006-2009. Blegur saat ini menjadi Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029.

Selain Blegur, ada nama Pranaya Yudha yang merupakan Ketua AMPG Jatim dan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim saat ini.

Kemudian, Kodrat Sunyoto yang merupakan Ketua Bidang Kaderisasi DPD Golkar Jatim, Anggota DPRD Jatim 4 periode dan Mantan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim.

Dua nama yang juga masuk bursa ketua partai beringin adalah Adi Wibowo (Wali Kota Pasuruan terpilih) dan Aditya Halindra (Bupati Tuban terpilih).

Siapa paling berpeluang dari sembilan nama itu?

Pengamat politik yang juga Direktur Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI), Baihaki Sirajt mengatakan, dari sembilan nama itu yang paling berpeluang adalah tiga nama. Yakni, Heru Tjahjono, Blegur Prijanggono dan Ali Mufthi.

“Nama Pak Carik tak bisa diremehkan. Beliau punya pengalaman menata organisasi dan punya jaringan luas. Tinggal menunggu diskresi dari DPP, jika memang calon ketua mensyaratkan harus pernah menjadi pengurus DPD. Setelah nama Pak Carik, ada nama Mas Blegur. Mas Blegur selama ini sebagai Bendahara DPD yang mendampingi Cak Sarmuji. Apalagi, sekarang direkom partai menjadi pimpinan DPRD Jatim,” kata Baihaki kepada beritajatim.com.

Sedangkan, nama ketiga yang berpeluang adalah Ali Mufthi yang merupakan anggota DPR RI.

“Sepertinya nama Ali Mufthi telah ‘dikunci’ sebagai pengurus DPP untuk pemenangan wilayah Jawa. Jadi, bisa tinggal dua nama antara Pak Carik dan Mas Blegur. Meski begitu, nama dua kepala daerah Adi Wibowo dan Aditya Halindra juga tak bisa diremehkan, meskipun masih muda,” pungkas sumber beritajatim.com di Golkar Jatim. [tok/beq]

07/01/2025 16:56
Video: Cegah Penyelewengan Dana, DPR Ajak Warga Awasi Program MBG

Jakarta, CNBC Indonesia- Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafirah mengapresiasi langkah pemerintahan Presiden Prabowo yang telah memulai implementasi program MBG di 6 Januari 2025. Diharapkan langkah ini dapat memberikan dampak positif terhadap pemenuhan gizi anak sekolah termasuk ibu hamil hingga anak sekolah sehingga dapat mengurangi angka stunting.

Di sisi lain DPR menyoroti persoalan pengelolaan, pengawasan dan persiapan dalam penggunaan anggaran MGB agar mencukupi kebutuhan MBG. Diharapkan di tahun mendatang akan ada penambahan dan penyesuaian anggaran MBG agar cakupan programnya lebih luas.

Komisi IX juga mengingatkan pentingnya pengawasan yang ketat oleh Badan Gizi Nasional (BGN) guna menghindari penyelewengan anggaran MBG. Selain itu Komisi IX juga mendorong peran masyarakat untuk mengawasi jalannya program MBG

Seperti apa pandangan komisi IX terhadap anggaran dan pelaksanaan program MBG? Selengkapnya simak dialog Bramudya Prabowo dengan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafirah dalam Profit,CNBCIndonesia (Selasa, 07/01/2025)

07/01/2025 14:27
Setujui Angaran Rp71 Triliun, Ini Catatan Komisi IX untuk Program Makan Bergizi Gratis Hari Pertama – Halaman all

Berikut catatan komisi IX DPR RI dalam pelaksanaan program MGB yang serentak dilakukan di sejumlah provinsi di Indonesia.

Tayang: Selasa, 7 Januari 2025 10:21 WIB

Warta Kota/Yulianto

Sebanyak 197 siswa menyantap makan bergizi gratis di Sekolah Luar Biasa (SLB) 5, Slipi, Jakarta, Senin (6/1/2025). Pada hari pertama program makan bergizi gratis (MBG), SPPG Palmerah mendistribusikan 2.987 porsi makanan bergizi ke 11 sekolah di wilayah Slipi, Jakarta Barat dengan menu ayam semur, tumis kacang panjang, tahu goreng tepung, nasi, dan jeruk. Warta Kota/Yulianto

Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi dimulai pada Senin (6/1/2025).

Berikut catatan komisi IX DPR RI dalam pelaksanaan program MGB yang serentak dilakukan di sejumlah provinsi di Indonesia.

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menuturkan, saat ini baru ada 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang beroperasi dari target 5.000 SPPG.

“SPPG yang sudah beroperasi ini bisa menjadi tempat untuk evaluasi sebelum seluruh SPPG berjalan,” kata dia di Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Sebagai lembaga baru Badan Gizi Nasional (BGN) masih memerlukan beragam masukan apalagi dalam aturan dan petunjuk teknis pelaksanaan MBG karena ada potensi penyimpangan yang bisa membuat program ini terhambat.

“BGN ini akan melibatkan banyak stakeholder sehingga perlu segera disusun pedoman teknisnya,” sebut dia.

Target 5000 SPPG diharapkan bisa terealisasikan dan memastikan dapur tersebut sehat dan layak dari segi kualitas makanan dan kebersihan dapur.

Pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap SPPG di dapil masing-masing.

“Yang dikhawatirkan adalah soal kualitas makanan yang disajikan dari SPPG harus sesuai pemenuhan gizi dan kebersihannya,” urai Edy.

Untuk diketahui di hari yang sama yakni pada Senin (6/1/2025) Komisi IX DPR RI menyetujui anggaran BGN di APBN 2025 adalah Rp71 triliun.

“Kami memberikan dukungan penuh terhadap program ini. Program ini akan berjalan secara bertahap. Kalau di daerah ada SPPG yang belum siap, saya yakin dalam waktu dekat sudah bisa beroperasi dengan baik,” ucapnya.

“);
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’61’,img:’thumb2′}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}
else{
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
$(“#test3”).val(“Done”);
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else if (getLast > 150) {
if ($(“#ltldmr”).length == 0){
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
}
}
}
});
});

function loadmore(){
if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast ;
if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
newlast=0;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;
$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else{
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast+1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
}

Berita Terkini

07/01/2025 10:42
Ada Berapa Anak Sekolah yang Dapat Makan Bergizi Gratis Hari Ini?

Jakarta –

Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan sasaran penerima program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang perdana dilakukan hari ini adalah sekitar 600 ribu anak. Program ini tersebar di 26 provinsi di Tanah Air.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan penyaluran MBG di hari pertama di 26 provinsi ini dilakukan berdasarkan hasil pertimbangan kesiapan dari daerahnya masing-masing. Contohnya terkait kesiapan infrastruktur.

“Kurang lebih antara 400 ribu sampai 600 ribu (penerima MBG). Tergantung kesiapan dari semua infrastruktur yang ada, karena kami mengedepankan kualitas. Pak Presiden berpesan berkali-kali, jangan mengejar kuantitas, tetapi kualitas. Jadi, bagi yang sudah siap dieksekusi, hari ini dilakukan. Untuk yang berikutnya, yang sudah siap akan bertahap dilakukan,” beber Dadan seusai rapat koordinasi terbatas dengan Komisi IX DPR, di Gedung Nusantara I DPR RI, Senin (6/1/2025).

Lebih lanjut Dadan menegaskan, pihaknya telah bersepakat dengan Komisi IX DPR RI untuk pelaksanaan implementasi program MBG berikutnya. Badan gizi akan melibatkan anggota Komisi IX dalam pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Kami tadi sudah sepakat dengan Komisi IX DPR RI, untuk pembukaan berikutnya, nanti anggota Komisi IX akan terlibat dalam pembukaan satuan-satuan pelayanan tersebut,” tambah Dadan.

Dalam mendukung program MBG, Dadan mengatakan sudah ada kurang lebih sekitar 13 ribu mitra yang terlibat dalam menyuplai menu makanan bergizi ini. Dadan mengatakan pihaknya terlibat dalam proses verifikasi bagi mitra yang ingin bekerja sama.

“Kami cek segala sesuatunya. Jadi, ada yang dari 13 ribu itu sesuai dengan persyaratannya, apakah sesuai dengan yang disampaikan atau tidak. Karena kami cek sampai ke lokasi. Ada verifikasinya,” papar Dadan.

Ia melanjutkan, MBG adalah program besar yang setiap harinya membutuhkan kurang lebih 30 ribu mitra dalam mencukupi suplai menu bergizi. Ia juga bilang, bahwa semua pihak terbuka untuk bisa bermitra dalam program ini.

“Semua pihak terbuka. Ini program besar, setiap harinya butuh 30 ribu (mitra). Nanti sampai semua program ini berjalan dengan penuh, dan semua pihak welcome,” tandas Dadan.

(fdl/fdl)

06/01/2025 17:17
Virus HMPV di China Makin Meluas, Kemenkes: Belum Masuk Indonesia – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh meminta pemerintah mencegah masuknya virus Human Metapneumovirus (HMPV) ke Indonesia.

Virus ini tengah mewabah secara cepat di China.

Kata Nihayatul, pemerintah harus bisa mengantisipasi terjadinya penyebaran wabah tersebut di Indonesia. Salah satunya dengan memperketat pemantauan di pintu-pintu masuk negara.

“Pemerintah perlu meningkatkan sistem pemantauan di pintu-pintu masuk negara, seperti bandara dan pelabuhan, untuk memeriksa gejala-gejala yang mirip dengan infeksi saluran pernapasan akut.”

“Ini termasuk penggunaan tes diagnostik yang tepat untuk mendeteksi virus HMPV lebih awal,” ujar Nihayatul dalam keterangannya, Minggu (5/1/2025).

Pemerintah kata dia juga perlu berkoordinasi dengan World Health Organization (WHO) dan negara lain untuk mendapatkan informasi mengenai penyebaran virus HMPV dan vaksinasi yang diperlukan.

Menurut dia, upaya itu menjadi salah satu deteksi dini bagi pemerintah untuk bisa mengantisipasi terjadinya penyebaran virus secara masif.

“Pemerintah perlu terus berkoordinasi dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan negara-negara yang terdampak untuk mendapatkan informasi terkini mengenai virus ini, termasuk pola penyebaran, tingkat virulensi, dan vaksinasi yang diperlukan,” jelas Nihayatul.

Pemerintah juga perlu mengedukasi kepada masyarakat tanpa memberi rasa khawatir.

“Edukasi Masyarakat tanpa memberikan rasa khawatir: Menyampaikan informasi yang jelas dan tepat kepada masyarakat mengenai cara-cara pencegahan infeksi, seperti mencuci tangan, menggunakan masker jika sakit, dan menjaga kebersihan lingkungan, tetap penting untuk mencegah penyebaran virus,” kata dia.

Meski wabah HMPV ini belum menunjukkan ancaman sebesar Covid-19 namun kata dia, pemerintah perlu menerapkan langkah-langkah pencegahan yang proaktif dan berbasis data.

Kepastian rumah sakit dan tenaga kesehatan untuk siap menangani virus HMPV juga harus menjadi salah satu fokus.

HMPV merupakan jenis virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan, dengan gejala yang mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas.

Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis atau pneumonia.

Virus ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa yang sehat, tetapi berisiko lebih tinggi bagi anak-anak, lansia, dan individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah.

Virus Human Metapneumovirus (HMPV) merebak di China (Kolase Tribunnews/net)

Termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, gangguan pernapasan, atau penyakit jantung.

Hingga saat ini, belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk HMPV.

Meski demikian, perawatan suportif seperti rehidrasi, pengendalian demam, dan istirahat cukup efektif dalam membantu meringankan gejala.

Terkait hal tersebut Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI, drg. Widyawati, MKM menyebut jika saat ini belum ada laporan kasus virus HMPV di Indonesia.

“Saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia,” ungkap Widyawati.

Walau begitu, pihaknya mengimbau pada masyarakat tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai langkah pencegahan.

“Hal ini penting untuk memperkuat daya tahan tubuh dan mencegah penularan berbagai virus yang berpotensi mengancam kesehatan,” jelas Widyawati.

Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara sekaligus ahli paru Prof Tjandra Yoga Aditama menegaskan, wabah Human Metapneumovirus (HMPV) yang sedang merebak di China tidak sama dengan Covid-19.

“Banyak yang ‘mensejajarkan’ infeksi HMPV ini mirip dengan Covid-19. Itu pernyataan yang tidak tepat,” kata dia.

Prof Tjandra menyebut, HMPV bukanlah virus atau varian baru. HMPV sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Sementara, Covid-19 adalah varian baru dari virus korona.

“Jika gejalanya adalah serupa, seperti batuk, demam, mungkin sesak dan nyeri dada dan kalau memberat dapat masuk rumah sakit.”

“Perlu diketahui bahwa semua infeksi paru dan saluran napas memang gejalanya seperti itu,” tutur Direktur Pascasarjana Universitas YARSI ini.

Dia menuturkan, peningkatan kasus HMPV di China yang dikhawatirkan sama seperti Covid-19 juga tidak tepat. Hal ini karena dari waktu ke waktu, selalu saja ada peningkatan kasus infeksi saluran napas, apalagi di musim dingin di negara empat musim seperti China.

“Sehingga tidak tepatlah kalau kita terlalu cepat mengkorelasikan kenaikan kasus HMPV ini dengan Covid-19, walaupun tentu kita perlu tetap waspada,” jelas dia.

HMPV pertama kali dilaporkan di jurnal ilmiah di Belanda pada Juni 2001 yang berjudul “A newly discovered human pneumovirus isolated from young children with respiratory tract disease”.

Pasca temuan di berbagai negara seperti Norwegia, Rumania, Jepang dan juga tentu China, para peneliti bahkan memperkirakan HMPV sudah puluhan tahun bersirkulasi.

Virus ini tidak hanya ada pada manusia melainkan juga pada hewan atau Animal Metapneumovirus. AMPV bahkan sudah lebih awal ditemukan, yaitu di tahun 1978 di Afrika Selatan, yang awalnya diberi nama “Turkey Rhinotracheitis Virus” (TRTV) lalu menjadi AMPV Animal Metapneumovirus.

Ini adalah penyakit pada unggas, yang punya 4 sub tipe, dari A sampai D. Para pakar berpendapat bahwa penyakit pada manusia akibat HMPV nampaknya akibat evolusi dari AMPV sub tipe C. (Tribun Network/ais/rin/riz/wly)

06/01/2025 07:49
Makan Bergizi Gratis Bakal Launching, DPR Sangsi Rp10 Ribu per-Porsi Tak Akan Cukup Penuhi Gizi – Halaman all

Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah dikabarkan akan melakukan launching pemberian makan bergizi gratis kepada para siswa sekolah mulai, Senin (6/1/2025) besok.

Terkait dengan program yang menjadi Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto itu, Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin meminta masih perlu adanya pembahasan lebih detail, termasuk pada anggaran makanannya.

“Catatan saya pertama, terkait anggaran per porsi Rp10 ribu, menurut saya itu kemarin belum dibicarakan detil dengan Komisi IX DPR ya atau dengan DPR,” kata Zainul dalam keterangannya, Minggu (5/1/2025).

Terlebih pada saat rapat dengan Komisi IX, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan, sejatinya anggaran makan bergizi gratis itu ada di angka Rp15 ribu per-porsi.

“Karena pada saat presentasi di depan kita, kepala BGN itu membuat proyeksi ratenya itu adalah Rp15 ribu per porsi, walaupun nanti bervariasi antar daerah ya,” kata dia.

Sehingga menurut, legislator dari PKB itu anggaran Rp10 ribu per-porsi yang sebagaimana direncanakan oleh pemerintah dinilai tidak akan cukup untuk memenuhi gizi anak-anak.

Apalagi, anggaran tersebut akan turut diterapkan untuk sekolah-sekolah di luar pulau Jawa yang digadang akan lebih mahal harga bahan pokok makanannya.

“Nah kalau sekarang diputuskan Rp10 ribu per porsi, kami punya catatan bahwa hitung-hitungan kami kalau Rp10 ribu per porsi itu sepertinya susu belum masuk deh. Kalau susu dimasukan, nggak cukup itu anggaran Rp10 ribu,” ujar Zainul.

Dengan begitu, dirinya menyarankan agar perlu adanya pembahasan lebih detail perihal anggaran Rp10 ribu per-porsi itu.

Pasalnya kata dia, hal itu akan mempengaruhi standar gizi minimum yang harus ada di dalam satu porsinya.

“Kan itu ada standar itu, soal karbohidrat, protein, kalsiumnya dan serat yang dari buah dan lain-lain,” tandas dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa program makan bergizi gratis nilainya per anak atau per ibu hamil menjadi Rp 10 ribu per hari.

Prabowo mengatakan, sejatinya dia ingin memberikan anggaran makan bergizi yang nilainya Rp 15 ribu per hari. Hanya saja, anggaran yang ada tidak memungkinkan.

“Kalau kita rinci program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 rupiah per hari, kurang lebih. Kita ingin Rp 15.000 tetapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi,” kata Prabowo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Menurut Prabowo, bila dalam satu keluarga memiliki tiga anak, maka minimal mendapatkan makan bergizi dengan nilai Rp 30 ribu per hari atau sebesar Rp 2,7 juta per bulan.

05/01/2025 11:31
Besok Program Makan Bergizi Gratis Dimulai, DPR: Masalah Muncul Harus Diantisipasi

loading…

Anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin meminta pemerintah mengantisipasi segala permasalahan program makan bergizi gratis yang dimulai besok atau Senin, 6 Januari 2025. Foto: Dok SINDOnews

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin meminta pemerintah mengantisipasi segala permasalahan program makan bergizi gratis yang dimulai besok atau Senin, 6 Januari 2025. Jangan sampai ada praktik mencari keuntungan secara ilegal yang mencoreng program sehingga membuat masyarakat pesimistis.

“Terkait praktik oknum-oknum di bawah yang mengatasnamakan program makan bergizi gratis mulai dari perusahaan katering, pungli, dan segala macam, itu kita minta tolong ditertibkan atau diantisipasi,” ujar Zainul, Minggu (5/1/2025).

Permintaan itu didasari program makan bergizi gratis telah dinantikan masyarakat. Apalagi makan bergizi gratis merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Program makan bergizi gratis merupakan bagian dari Asta Cita yaitu 8 program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Uji coba telah dilakukan pada November dan Desember 2024.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan makan bergizi gratis akan berjalan secara serentak pada 6 Januari 2025.

Presiden Prabowo Subianto meminta bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak berasal dari impor. Dia memerintahkan jajarannya menggunakan bahan baku lokal untuk program MBG dengan melibatkan koperasi hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Jadi arahan Presiden, (MBG) ini bahan bakunya harus dari Indonesia, dari desa sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Bukan impor,” kata Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Sabtu (4/1/2025).

(jon)

05/01/2025 11:03