Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi IX DPR RI

  • PT Pos: Persoalan mitra telah dibahas di level manajemen

    PT Pos: Persoalan mitra telah dibahas di level manajemen

    Bandung (ANTARA) – PT Pos Indonesia (PosInd) mengungkapkan bahwa persoalan status kontrak ribuan mitra mereka yang sempat mencuat, kini telah dibahas di tingkat manajemen salah satu perusahaan tertua di Indonesia itu.

    “Jadi tuntutan itu sudah dibahas langsung pada saat itu juga. Saat ini di tingkat manajemen. Dan kami selalu terbuka untuk berdialog dengan mitra guna mencari solusi terbaik. Kami terus mengadakan pertemuan berkala dan forum komunikasi agar aspirasi mitra dapat didengar dan ditindaklanjuti dengan baik.,” kata Manajer Hubungan Masyarakat PT Pos Indonesia Andi Bintang dalam sambungan telepon pada ANTARA di Bandung, Kamis.

    Hal ini disampaikan Andi sehubungan dengan FSP ASPEK Indonesia yang mengadukan PT Pos Indonesia ke Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dan Komisi IX DPR, pasca Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi VI DPR RI.

    Pengaduan ini, karena PT Pos Indonesia dinilai melakukan intimidasi berupa ancaman memberhentikan akses pekerjaan bagi para mitranya, agar mereka menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dinilai merugikan pekerja.

    Inti dari tuntutan pekerja mitra di PT Pos Indonesia, adalah untuk mengubah status Mitra menjadi PKWT yang dinilai serikat sesuai dengan UU Ketenagakerjaan.

    Presiden FSP ASPEK Indonesia Abdul Gofur, mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan yang masuk bahwa selama ini pekerja mitra di PT Pos Indonesia tidak bisa merasakan libur kerja karena jam kerja yang ditetapkan sebanyak dua ratus jam dalam sebulan.

    “Sementara UU Ketenagakerjaan mengatur maksimal seratus enam puluh jam dalam sebulan, tanpa hak cuti apapun alasannya, baik sakit ataupun kedukaan, jika kurang maka akan dikenakan sanksi pemotongan upah, di mana upah yang diterimanya pun jauh dari UMP/UMK, karena hitungannya dari komisi per surat/paket yang diantar bagi mitra antaran, begitupun mitra loket, hanya fee dari setiap transaksi, tanpa ada transparansi terkait perhitungan fee yang diterima,” katanya.

    Selain itu, dia mengatakan para pekerja mitra juga selama ini tidak mendapatkan Tunjangan Hari Raya saat Iedul Fitri, dan tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, yang notabene pekerjaan mereka berisiko tinggi kecelakaan kerja, karena sehari-hari di jalan mengantar surat/paket.

    “Hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja layaknya sama-sama menguntungkan, bukan menindas salah satu pihak, apalagi adanya unsur intimidasi. Selama ini pekerja dengan status mitra di PT Pos Indonesia telah bekerja dengan baik, ikut memajukan PT Pos Indonesia, karena apa yang mereka kerjakan core bisnisnya PT Pos Indonesia, yang seharusnya jika sesuai dengan UU Ketenagakerjaan tidak diperbolehkan” ucapnya.

    Atas tuntutan dari para mitra tersebut, Andi menyampaikan isu terkait status kontrak mitra telah menjadi perhatian serius manajemen perusahaan dan memahami pentingnya kesejahteraan para pekerja mitra.

    “Oleh karena itu, kami terus melakukan evaluasi terhadap sistem kerja, upah, dan jaminan sosial. Kami juga sedang mengkaji peningkatan kesejahteraan mitra, termasuk sistem kerja dan kompensasi,” ujarnya.

    Pos Indonesia, kata dia, sedang melakukan kajian bersama tim legal untuk memastikan bahwa kontrak kerja mitra tetap sejalan dengan regulasi yang berlaku, sekaligus tetap menjaga fleksibilitas operasional dengan tetap memastikan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

    Saat ini, tambah Andi, skema kemitraan juga telah mencakup kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dengan menyarankan kepesertaan jaminan sosial secara mandiri.

    “Namun, kami sedang mengkaji kemungkinan skema perlindungan yang lebih baik bagi para mitra, termasuk opsi kepesertaan jaminan sosial secara mandiri atau melalui program kerja sama,” tuturnya.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menkes Pastikan Beasiswa Dokter Tetap Lanjut, Jelaskan Perkara Surat Viral

    Menkes Pastikan Beasiswa Dokter Tetap Lanjut, Jelaskan Perkara Surat Viral

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kembali menegaskan beasiswa dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter subspesialis, tidak ikut diberhentikan dengan adanya efisiensi anggaran sebesar Rp 19 triliun. Menurutnya, ada kesalahpahaman di balik gaduh pemberitahuan surat yang banyak diakses di media sosial.

    Mulanya, dana beasiswa diakui Menkes sempat dipotong pada tahap awal. Namun, dilakukan perbaikan dari hasil diskusi bersama Komisi IX DPR RI.

    “Beasiswanya tetap jalan kok, tetap jalan dari dulu, nggak berubah sebenarnya. Dulu kan sempat dipotong pertama kali, tapi kan habis dipotong pertama kali langsung diperbaiki kan,” beber Budi kepada wartawan, Senin (24/2/2025).

    “Nah itu, surat itu kayaknya terburu-buru dikeluarkan pada saat belum selesai prosesnya. Kan pada saat kita proses ke DPR, itu kan dikoreksi kembali, jadi semua anggarannya tuh masuk kembali. Jadi sebenarnya sejak awal nggak ada, pernah ada jeda waktu bahwa itu diperbaiki,” lanjutnya.

    Kegaduhan pemberhentian beasiswa dokter berawal dari edaran DP.01.01/F.III/340/2025 yang ditandatangani Direktur Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Anna Kurniati.

    Surat tersebut semula menuai banyak respons warganet di media sosial. Beberapa di antaranya menganggap keputusan ini tidak sejalan dengan wacana pemerintah memperbanyak jumlah dokter spesialis.

    “Beasiswa dokter spesialis ditangguhkan, tapi ngomong butuh dokter spesialis banyak,” komentar salah satu pengguna X, menanggapi surat viral.

    “Dalam debat Pilpres kemarin pak Prabowo menyampaikan Indonesia kekurangan dokter, terutama dokter spesialis, tapi kok ini, seenaknya menyetop beasiswa dokter,” tandas yang lain.

    (naf/kna)

  • Zulhas Buka PANRUN 2025, Mantan Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong Ikut Berpartisipasi – Halaman all

    Zulhas Buka PANRUN 2025, Mantan Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong Ikut Berpartisipasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) membuka acara PANRUN 2025, di halaman Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu (23/2/2025) pagi.

    Menariknya, acara tersebut turut dihadiri mantan pelatih Timnas Indonesia asal Korea Selatan Shin Tae-yong.

    Memakai outfit kaos putih, celana pendek hitam, sepatu lari (running), dan topi yang melekat di kepalanya, Shin Tae-yong tampak antusias mengikuti PANRUN 2025.

    Selain itu, kegiatan tersebut turut dihadiri Sekjen DPP PAN Eko Patrio, Wakil Ketua DPP PAN Viva Yoga Mauladi, Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR RI F-PAN Eddy Soeparno, dan sejumlah anggota DPR RI dari fraksi PAN.

    PAN RUN 2025 – Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) membuka acara PANRUN 2025, di halaman Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu (23/2/2025). Acara tersebut turut dihadiri mantan pelatih Timnas Indonesia asal Korea Selatan Shin Tae-yong. (Tribunnews.com/ Chaerul Umam)

    Mereka di antaranya anggota Komisi IX DPR Surya Utama atau karib dikenal dengan Uya Kuya, dan anggota Komisi X DPR RI Verrell Bramasta.

    “Ada tamu juga ini Shin Tae-yong, semua di sini ada ketua fraksi PAN, ada Zita (Anjani), saya ucapkan terima kasih banyak dan tentu teman-teman wartawan,” ujar Zulhas.

    Zulhas mengapresiasi fraksi PAN DPR RI yang menggelar PANRUN 2025 di “rumah rakyat”.

    “Pesannya adalah bahwa DPR itu rumah rakyat. Jadi harus terbuka lebih dekat, DPR itu bukan jauh dari rakyat tapi dekat,” kata Zulhas.

    Dalam kegiatan itu, Zulhas turut berpesan bahwa sehat itu tidak bisa diwakilkan. 

    Menteri Koordinator Bidang Pangan itu mengajak masyarakat untuk hidup sehat, satu di antaranya dengan berolahraga.

  • MBG pilar penting mendukung generasi muda berdaya saing

    MBG pilar penting mendukung generasi muda berdaya saing

    Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana (tengah). ANTARA/Ali Khumaini

    Komisi IX DPR: MBG pilar penting mendukung generasi muda berdaya saing
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 22 Februari 2025 – 19:55 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi pilar penting dalam mendukung generasi muda yang sehat dan produktif serta berdaya saing.

    “Saya sebagai anggota DPR RI dari Komisi IX yang membidangi kesehatan, kesejahteraan rakyat, dan ketenagakerjaan sangat mendukung program Makan Bergizi Gratis bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” kata Cellica di Karawang, Sabtu.

    Ia mengatakan, program MBG telah diluncurkan oleh pemerintah pada 6 Januari 2025 lalu dan secara bertahap akan menjangkau berbagai wilayah di Indonesia.

    Seiring dengan program yang baru diluncurkan ini, maka perlu terus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga pesan dan maksud diluncurkannya program MBG bisa benar-benar tersampaikan ke masyarakat.

    Mantan Bupati Karawang ini mengaku ikut menyosialisasikan kebijakan pemerintah terkait program MBG. Seperti pada Kamis (20/2), Cellica berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional menggelar sosialisasi tentang program MBG di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

    Pada kesempatan itu, sekitar 300 warga Karawang mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut yang digelar di salah satu gedung futsal, Kelurahan Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur, Karawang.

    Kegiatan sosialisasi tersebut merupakan langkah pemerintah dalam meningkatkan asupan gizi dan mengatasi kasus stunting di masyarakat.

    Menurut dia, berdasarkan riset, Indonesia diproyeksikan akan memiliki populasi muda yang besar pada tahun 2045. Program MBG diluncurkan untuk mendukung hal tersebut.

    Menurut dia, program MBG dapat menjadi pilar penting dalam mendukung generasi muda yang sehat, produktif, dan siap bersaing di masa depan.

    “Bukan hanya membantu meningkatkan asupan gizi saja, tapi program Makan Bergizi Gratis ini juga membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu dalam akses makanan bergizi, dan juga dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan kuat menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.

    Disebutkan bahwa kehadiran Badan Gizi Nasional merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat koordinasi, sinergi, dan integrasi program-program gizi di tingkat nasional maupun daerah.

    “Tentu saja dengan melibatkan masyarakat sebagai kontrol agar program ini tetap berjalan baik, berkesinambungan, dan berhasil bagi masa depan bangsa Indonesia,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Penegasan BPOM RI soal Aturan Review Skincare Tak Untuk Bungkam Influencer

    Penegasan BPOM RI soal Aturan Review Skincare Tak Untuk Bungkam Influencer

    Jakarta –

    Gaduhnya review skincare di media sosial kembali menjadi sorotan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI). Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menegaskan dalam waktu dekat tidak sembarang orang bisa melakukan review tersebut.

    Tindakan ini menindaklanjuti ‘huru-hara’ atau cekcok pemilik skincare dengan influencer yang mereview produk terkait. Taruna mengaku khawatir, bila tidak segera dibuat kebijakan, hal ini juga akan berdampak luas pada sektor-sektor lain di luar kosmetik.

    “Kita tidak ingin terjadinya keributan di media sosial itu berdampak pada produk-produk lain makanan, minuman, obat, suplemen, apalagi berhubungan dengan obat farmasi,” beber Taruna dalam konferensi pers Jumat (21/2/2025).

    “Contoh paling konkrit, obat hipertensi, antara industri satu mereview produk industri lain, kalau kepercayaan ilang, orang tidak ada lagi mau minum obat antihipertensi karena saling menjelek-jelekkan, itu yang mau kita cegah, mumpung masih awal,” tandasnya.

    Aturan review yang akan dibuat juga dipastikan Taruna tidak akan mengesampingkan hak-hak konsumen yang juga diatur dalam Undang-Undang. BPOM RI juga akan melibatkan para influencer dalam uji publik aturan review skincare yang nantinya berlaku.

    Taruna menilai kegaduhan review skincare di masyarakat rentan memicu konflik yang kemudian diproses dalam ranah hukum.

    “Sekali lagi, kita membuat aturan bukan untuk menutup mulut atau menghambat hak-hak para konsumen maupun influencer menunjukkan review yang sebenarnya,” lanjut dia.

    Pembentukan aturan juga didasari permintaan Komisi IX DPR RI, dalam hasil rapat kerja bersama beberapa pekan lalu.

    “Sesuai dengan aturan, BPOM RI bisa mengeluarkan aturan melindungi masyarakat, ini juga menanggapi desakan Komisi IX, Komisi IX mendesak kami, kami didesak membuat aturan dan artinya itu aspirasi masyarakat luas,” pungkasnya.

    Terpisah, dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, beberapa pemilik kosmetik mengadukan kerugian yang dialami dari hasil ulasan buruk dari influencer.

    Perwakilan Perhimpunan Dokter Estetika Indonesia (Perdesti) dr Janet Stanzah mengungkapkan influencer dengan nama dokter detektif mempublikasikan hasil uji laboratorium di media sosial, yang dinilai meresahkan.

    Sementara salah satu pemilik skincare yang juga dokter, dr Gregory menyebut produknya juga sempat direview buruk oleh dokter detektif, tetapi setelah dilakukan pengecekan oleh pihak pabrik dan pengecekan mandiri dari produk yang beredar di masyarakat, diklaim memiliki hasil bagus dan sesuai dengan Dokumen Informasi Produk (DIP).

    “Saya mengharapkan segera terbit aturan BPOM tentang review uji laboratorium yang dilakukan perseorangan harus divalidasi terlebih dahulu oleh BPOM agar terhindar dari motif saling menjatuhkan dan saling memfitnah terhadap entitas produk milik pihak lain,” kata dr Gregory.

    Dalam rapat tersebut, pihak komisi IX DPR RI menyatakan akan mendalami kasus dengan memberikan rekomendasi kepada BPOM dan Kemenkes, demi bertindak tegas dan segera menyelesaikan masalah ‘huru-hara’ skin care di Tanah Air.

    (naf/naf)

  • Neng Eem Sebut MBG Solusi Turunkan Stunting Hingga Gizi Buruk

    Neng Eem Sebut MBG Solusi Turunkan Stunting Hingga Gizi Buruk

    Diketahui Komisi IX DPR RI terus gencar melakukan sosialisasi MBG di sejumlah daerah di Indonesia salah satunya Cianjur Jawa Barat. 

    Menurutnya, sosialisasi MBG merupakan langkah pemerintah dalam meningkatkan asupan gizi dan mengatasi kasus stunting di masyarakat.

    Neng Eem mengungkapkan bahwa program MBG merupakan program andalan pemerintah saat ini dalam mewujudkan generasi sehat dan unggul di masa mendatang.

    Ia menjelaskan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan nutrisi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, tetapi juga memiliki korelasi erat dengan peningkatan kualitas SDM dan juga pemberdayaan ekonomi di daerah.

    “Program Makan Bergizi Gratis yang diinisiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dengan memastikan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dengan baik dan berkualitas,” tambahnya.

    Program MBG menyediakan makanan yang sudah mengikuti standar gizi yang ditetapkan, termasuk kebutuhan akan protein, vitamin, mineral, dan energi yang mencukupi. 

    Kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. 

    “Program Makan Bergizi Gratis juga sejalan dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas atau generasi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju,” jelas Neng Eem.

  • Di Forum Parlemen se-Asia, Puan Maharani Tekankan Dunia yang Setara bagi Semua Negara

    Di Forum Parlemen se-Asia, Puan Maharani Tekankan Dunia yang Setara bagi Semua Negara


    PIKIRAN RAKYAT     – Ketua DPR Puan Maharani berbicara dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-15 forum parlemen negara-negara di Asia atau Asian Parliamentary Assembly (APA) yang digelar di Baku, Azerbaijan. Ia pun menyinggung soal isu kesetaraan semua negara hingga pentingnya tercipta perdamaian global, termasuk bagi Palestina.

    KTT APA atau APA Pleanary Meeting ke-15 digelar di Gedung Milli Majlis (Majelis Nasional) Azerbaijan di Baku. Puan bersama ketua parlemen negara-negara Asia lain menggunakan shuttle bus dari tempat penginapan menuju lokasi acara untuk menghadiri upacara pembukaan pada Rabu (19/2/2025) pagi waktu setempat.

    Inagurasi pembukaan APA Pleanary Meeting ke-15 dilangsungkan di Ruang Paripurna Milli Majlis Azerbaijan dipimpin oleh Ketua Parlemen Azerbaijan Sahiba Gafarova sebagai tuan rumah sekaligus Presiden APA tahun ini. Para ketua parlemen yang hadir mendapat giliran bicara di mana Puan menjadi urutan ke-3 usai Bahrain dan Bhutan.

    “Pertama dan terutama, saya ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Milli Majlis Republik Azerbaijan karena telah menjadi tuan rumah Sidang Pleno ke-15 Majelis Parlemen Asia (APA),” kata Puan di awal sambutannya seperti keterangan tertulis yang diperoleh Parlementaria.

    Adapun KTT APA ke-15 mengambil tema ‘Peran Diplomasi Parlemen dalam Memperkuat Kerja Sama Multilateral di Asia’. Puan pun menekankan saat ini masyarakat dunia, termasuk warga Asia hidup di era ketidakpastian besar yang telah menciptakan dampak dan gangguan mendalam di banyak sektor, termasuk dalam hubungan internasional.

    “Tahun ini, kita juga telah memasuki akhir kuartal pertama abad ke-21. Periode yang telah ditandai oleh banyak peluang dan tantangan,” sebut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

    Meskipun ada banyak kemajuan, Puan menilai dunia masih dihadapkan pada berbagai krisis. Seperti persaingan kekuatan besar, perang, bencana alam, dan perubahan iklim.

    “Sebagian orang mungkin bertanya ke mana kita akan melangkah dari sini? 25 tahun ke depan, akan menjadi momen krusial. Apakah kita akan mampu mewujudkan Abad Asia, Asia yang damai, stabil, dan sejahtera?” tutur Puan.

    Menurutnya, periode saat ini juga ditandai oleh dunia yang lebih multipolar. Situasi tersebut dianggap Puan telah memberikan kesempatan bagi negara-negara berkembang untuk memainkan peran yang lebih besar dalam urusan internasional.

    “Kita perlu memastikan bahwa multipolaritas akan membawa dunia yang lebih setara bagi semua negara. Multipolaritas akan memungkinkan kita untuk menghindari hegemoni kekuatan besar,” tegasnya.

    “Namun, tanpa sistem multilateral yang efektif, multipolaritas dapat menyebabkan dunia yang tidak stabil,” sambung Puan.

    Untuk mengurangi ketidakpastian yang besar, mantan Menko PMK itu menilai dibutuhkan multilateralisme yang lebih kuat berdasarkan hukum internasional. Puan menyebut, kerja sama multilateral berfungsi sebagai platform bersama bagi komunitas internasional untuk memobilisasi kolaborasi global.

    “Di era krisis berganda, kita harus memobilisasi kerja sama internasional, dan tidak mengambil tindakan sepihak. Kita tidak boleh memajukan kepentingan nasional kita, dengan mengorbankan negara lain,” urainya.

    “Kita boleh bersaing dengan negara lain, tetapi pada saat yang sama kita harus mempromosikan kerja sama bilateral yang bersahabat. Kita harus memajukan kepentingan nasional kita, sementara pada saat yang sama menghormati tatanan global, dan hukum internasional,” sambung Puan.

    Lebih lanjut Puan menyinggung adanya beberapa organisasi sub-regional di Asia, namun APA menjadi platform yang mencakup seluruh parlemen Asia.

    “Di sini, diplomasi parlementer di APA memiliki potensi untuk menjembatani kerja sama regional di antara organisasi-organisasi sub-regional di Asia,” ungkapnya.

    Puan menambahkan, APA memungkinkan parlemen di Asia untuk membahas isu-isu kepentingan bersama. Mulai dari perdamaian, ketahanan pangan hingga perlindungan lingkungan.

    “Pada saat yang sama, penting juga untuk memberikan ruang bagi diskusi tentang pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di APA,” jelas Puan.

    Puan mengatakan, diskusi dalam APA sebagai forum parlemen negara-negara di Asia dapat dibawa ke negara asal masing-masing dan diterjemahkan ke dalam kerja sama konkret di antara negara-negara Asia.

    Melalui APA, parlemen se-Asia dinilai Puan juga dapat berkontribusi untuk menghadirkan kepastian di kawasan ini dengan berkonsultasi satu sama lain. 

    “Dengan demikian, kita dapat lebih memahami kebijakan masing-masing. Ini akan menjadi kontribusi penting karena perdamaian dan stabilitas merupakan prasyarat bagi pembangunan dan kemakmuran,” terangnya.

    Puan mengingatkan, diplomasi parlementer harus secara aktif berkontribusi untuk menciptakan perdamaian yang adil dan langgeng. Hal ini penting untuk menyelesaikan masalah global karena masalah tersebut secara langsung memengaruhi konstituen anggota dewan di lapangan.

    “Kita perlu mendukung penyelesaian damai atas perang dan konflik, di Gaza, Ukraina, dan bagian lain dunia,” ucap Puan.

    Mengenai masalah Palestina, Puan mengajak seluruh parlemen Asia memastikan bahwa gencatan senjata di Gaza dihormati dan dilaksanakan, sekaligus menjamin akses bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina.

    “Kita juga harus menolak gagasan untuk merelokasi penduduk Gaza dari tanah air mereka,” tukas cucu Bung Karno tersebut.

    Dalam forum APA ini, Ketua atau pimpinan Parlemen Asia juga banyak yang membicarakan isu perang Palestina.

    Di sisi lain, Puan mendorong semua yang hadir pada KTT APA ke-15 untuk mengambil tindakan berani dan mengesampingkan perbedaan. Apalagi saat ini dunia berada dalam era ketidakpastian yang besar.

    “Sehingga Asia dapat bangkit lebih kuat dari ketidakpastian saat ini. Bersama-sama, kita dapat menciptakan Asia dan dunia yang stabil, damai, dan sejahtera,” kata Puan.

    Usai Inagurasi pembukaan APA Pleanary Meeting ke-15, semua delegasi kemudian diundang menghadiri jamuan makan siang oleh parlemen Azerbaijan. Sidang Umum APA ke-15 di Baku akan diselenggarakan hingga tanggal 21 Februari mendatang.

    Sebagai bagian dari acara tersebut, akan diadakan pertemuan Dewan Eksekutif APA, sesi pleno, dan komite tentang urusan politik, ekonomi, anggaran, dan sosial. Rancangan resolusi tentang isu-isu utama akan dibahas pada pertemuan yang dihadiri lebih dari 30 parlemen ini dan organisasi internasional, hingga nantinya akan ada Deklarasi Baku dan laporan akhir Sekretariat APA untuk diadopsi bersama. 

    Pada kegiatan ini, Puan didampingi oleh Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris, dan Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez. Di sela-sela acara, Puan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah Ketua Parlemen negara di Asia untuk membahas berbagai peningkatan kerja sama antar masing-masing negara.

    Puan telah bertemu Ketua Parlemen Azerbaijan Sahiba Gafarova pada Selasa (18/2) kemarin. Hari ini Puan akan melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Belarus dan Bahrain.

    Follow Media Sosial DPR RI:

    Instagram: @dpr_ri

    Facebook: DPR RI

    Youtube: DPR RI

    TikTok: @dpr_ri

    X: @DPR_RI. ***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • BKKBN Usul Pemberian Insentif untuk Tim Pendamping Keluarga Program Makan Bergizi Gratis – Halaman all

    BKKBN Usul Pemberian Insentif untuk Tim Pendamping Keluarga Program Makan Bergizi Gratis – Halaman all

    Ia menambahkan BKKBN memiliki sekitar 600 ribu TPK yang akan membantu distribusi MBG. 

    Tayang: Kamis, 20 Februari 2025 12:59 WIB

    Tribunnews.com/Alivio

    INSENTIF PENDAMPING – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (31/1/2025) menjelaskan pihaknya menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam upaya mewujudkan keluarga maslahat di Indonesia.

    Wihaji usul pemberian insentif bagi Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang berperan dalam distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) di posyandu. 

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN tengah mengupayakan insentif bagi Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang berperan dalam distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) di posyandu.

    Adapun terkait hal ini, Menteri Kemendukbangga, Wihaji menyampaikan usulan tersebut telah diajukan kepada Komisi IX DPR RI. Namun masih dalam tahap pembahasan.

    “Itu masih dalam tahap diskusi, karena kami bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk program makan bergizi gratis, khususnya dalam distribusi MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” kata Menteri Wihaji ditemui di kantor BKKBN, Kawasan Halim, Jakarta Timur, Rabu (19/2/2025).

    “Karena mereka tidak bisa berkumpul setiap hari, kami mendukung BGN dengan melibatkan teman-teman di lini lapangan,” lanjutnya.

    Ia menambahkan BKKBN memiliki sekitar 600 ribu TPK yang akan membantu distribusi MBG. 

    Berdasarkan pengamatannya saat pembagian MBG di Bandung, Jawa Barat, Menteri Wihaji menilai tenaga tambahan dari TPK sangat dibutuhkan.

    Namun, terkait besaran insentif dan waktu pemberiannya, Wihaji belum dapat memberikan kepastian.

    “Harapannya ini bisa membantu lini lapangan dalam mendistribusikan MBG. Kepastiannya akan kami kabarkan nanti,” ujarnya.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’61’,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Kemenaker: THR Ojol Antara Uang atau Barang

    Kemenaker: THR Ojol Antara Uang atau Barang

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih membahas skema pemberian tunjangan hari raya atau THR bagi pengemudi transportasi online seperti ojek online (ojol), taksi online, dan kurir. 

    Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan, ada dua skema yang dipertimbangkan yaitu pemberian THR ojol dalam bentuk uang tunai atau barang.

    “[Skema pemberian] THR ojol masih didiskusikan, cuma ya nanti bisa uang atau barang,” kata Indah kepada Bisnis, dikutip Kamis (20/2/2025).

    Selain mempertimbangkan skema pemberian THR, Indah menyebut bahwa pemerintah mendapat masukan terkait istilah THR. Pekerja ingin menggunakan istilah THR, sedangkan manajemen aplikator mengharapkan agar istilah tersebut diganti dengan Bantuan Hari Raya (BHR).

    Dua masukan itu, lanjutnya, masih dipertimbangkan oleh pemerintah untuk menemukan istilah yang paling pas mengenai hal ini.

    “Kita masih mempertimbangkan mana yang lebih pas,” ujarnya.

    Skema pemberian THR tersebut nantinya akan tertuang dalam Surat Edaran atau SE yang mengatur soal pemberian THR bagi pengemudi transportasi online.

    Dalam catatan Bisnis, Kemnaker dalam waktu dekat akan meluncurkan SE yang mengatur soal pemberian THR bagi pengemudi transportasi online. Penetapan SE itu sebagai pedoman bagi pengusaha untuk menyusun aturan THR kepada ojol, taksi online, dan kurir.

    “Dalam jangka pendek Insya Allah akan dikeluarkan SE Menteri Ketenagakerjaan tentang tunjangan hari raya,” Indah dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (18/2/2025). 

    Kendati begitu, Kemenaker masih menemui tantangan dalam menerbitkan SE tersebut. Sebab, baik Kemenaker maupun pengusaha memiliki pendapat yang berbeda mengenai istilah THR.

    Dalam hal ini, kata Indah, Kemenaker ingin menggunakan istilah THR, sedangkan pelaku usaha mengharapkan agar istilah tersebut diganti dengan Bantuan Hari Raya (BHR).  

    “Kalau disebutnya THR, mereka [pengusaha] takutnya mengikat karena pekerja,” ujarnya. 

  • DPR RI Nilai Tren KaburAjaDulu sebagai Otokritik untuk Pemerintah, Sementara Luhut Minta Masyarakat Sabar

    DPR RI Nilai Tren KaburAjaDulu sebagai Otokritik untuk Pemerintah, Sementara Luhut Minta Masyarakat Sabar

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris buka suara mengenai tren #KaburAjaDulu yang sedang marak di kalangan anak muda di media sosial, ia meminta momen ini menjadi otokritik bagi pemerintah.

    Selasa, 18 Februari 2025, saat ditemui di Jakarta, Charles mengatakan bahwa pemerintah seharusnya menanggapi tren ini dengan bijak, bukan dengan asal menuduh orang tidak nasionalis atau bahkan meminta mereka untuk tidak balik lagi.

    Sebelumnya, tidak sedikit menteri yang memberikan respons “sembarangan” mengenai tren ini, antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel.

    Menanggapi hal ini, Charles meminta pemerintah untuk melihat tren tersebut sebagai bentuk autokritik atau kritik terhadap diri sendiri. Pemerintah diharapkan dapat melakukan refleksi dan evaluasi atas kinerja pemerintahan yang telah dilakukan, termasuk minimnya lapangan pekerjaan yang menjadi salah satu pemicu utama munculnya tren ini.

    “Bahwa banyak anak muda kita hari ini yang tidak puas dengan berbagai kondisi dalam negeri, yang akhirnya berpengaruh negatif pada pekerjaan atau peluang mereka dalam mendapatkan pekerjaan yang layak,” ujar Charles.

    Charles kemudian menyampaikan aturan yang tertuang di dalam konstitusi negara yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memilih pekerjaan dan bekerja, serta berhak mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hal ini termasuk dalam keinginan untuk bekerja di luar negeri.

    “Jadi, bekerja di luar negeri adalah hak setiap warga negeara demi memajukan kehidupannya. Namun yang terpenting semua prosesnya harus dilakukan sesuai prosedur,” sambungnya.

    Lebih lanjut, Charles juga menyoroti Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) untuk memberikan kesempatan kepada para WNI yang ingin #KaburAjaDulu dengan membuka peluang kerja yang lebih luas, seperti perawat, tenaga media, tenaga kerja industri, dan lain-lain.

    Ia juga mengingatkan pemerintah bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan penyumbang devisa kedua terbesar bagi negara yaitu sebesar Rp230 triliun per tahun. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya mendukung tren ini karena dapat menyongsong perekonomian negara.

    Di sisi lain, Ketua Dewan Ekonomi Nasonal (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan cenderung membela kinerja Prabowo yang baru 100 hari menjabat. Ia meminta masyarakat untuk bersabar.

    “Ini kan baru 100 hari, kita dengar. Semua saya pikir, saya pesan nggak usah suruh buru-buru terus bilang puas gak puas, kan baru 100 hari kok. Kantornya aja tadi baru terakhir baru jalan. Saya pikir it’s okay,” ujar Luhut saat ditemui di Jakarta, Selasa, 18 Februari 2025.

    Pada kesempatan yang sama, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) RI itu juga turut menyampaikan bahwa pihaknya sudah menarik beberapa anak muda untuk menciptakan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

    Pembuatan AI dalam negeri ini akan menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris, tujuannya adalah untuk mendorong ekosistem digitalisasi di Indonesia.

    “Bisa bahasa Inggris dan Indonesia yang penting dengan digitalisasi ini Indonesia bisa menjadi negara yang efisien,” ucapnya.***(Talitha Azalia Nakhwah_UNPAD)

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News