Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi IX DPR RI

  • Sosialisasi MBG di Mempawah, Komisi IX DPR Pantau Standar Gizi

    Sosialisasi MBG di Mempawah, Komisi IX DPR Pantau Standar Gizi

    Mempawah, Beritasatu.com – Program makan bergizi gratis (MBG) terus diperkenalkan kepada masyarakat, termasuk di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat (Kalbar). Anggota Komisi IX DPR Alifudin mengatakan pihaknya yang memiliki tugas pengawasan di sektor kesehatan akan terus memantau implementasi program ini hingga ke lapangan untuk memastikan tujuannya tercapai.

    “Kami berharap pemerintah memastikan bahan makanan yang disalurkan memiliki standar gizi yang sesuai serta tepat sasaran. Evaluasi dan pengawasan ketat perlu dilakukan agar program ini benar-benar dapat mengatasi permasalahan gizi di masyarakat,” ujar Alifudin dalam sosialisasi MBG di Mempawah, Kalbar bersama perwakilan BGN serta para tokoh masyarakat, Senin (10/3/2025).

    Menurut Alifudin program MBG ini adalah bentuk kepedulian pemerintah terhadap pemenuhan gizi masyarakat yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap makanan sehat.

    “Kami menegaskan pemenuhan gizi yang baik adalah hak seluruh warga negara. Selain itu, kami juga menekankan pentingnya menjaga kualitas dan keberlanjutan program ini,” ujar 

    Inisiatif MBG, yang telah diluncurkan pemerintah sejak 6 Januari 2025, kini diterapkan secara serentak di 245 lokasi di seluruh Indonesia dan mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Secara bertahap, program ini akan terus diperluas ke berbagai wilayah.

    Alifudin menilai sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci kesuksesan program MBG.

    “Kami mengingatkan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program ini. Harapannya, program ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek tetapi juga mampu mendorong pola konsumsi yang lebih sehat di masyarakat,” jelas Alifudin.

    Dalam pelaksanaannya, program MBG akan mendistribusikan makanan yang telah memenuhi standar gizi yang mencakup protein, vitamin, mineral, dan energi yang seimbang.

    Kebijakan MBG ini diadopsi dari negara-negara maju yang telah menerapkannya selama puluhan tahun dan terbukti efektif dalam menciptakan generasi yang sehat dan kuat.

    Program MBG diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju bangsa yang lebih sehat, produktif, dan memiliki daya saing tinggi. Pada April 2025, ditargetkan sebanyak 3 juta anak Indonesia akan memperoleh makanan bergizi.

    Jumlah ini akan meningkat menjadi 15 juta pada Agustus 2025 dan pada akhir tahun seluruh anak Indonesia yang membutuhkan diharapkan dapat menikmati manfaat program MBG ini.

  • Legislator Minta Menaker Awasi Pembagian THR Swasta-BUMN

    Legislator Minta Menaker Awasi Pembagian THR Swasta-BUMN

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto mengumumkan THR bagi pekerja swasta paling lambat diberikan 7 hari sebelum lebaran. Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi NasDem Irma Suryani meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengawasi perusahaan swasta dalam pencairan THR.

    “Untuk perusahaan swasta pengawasan wajib dilakukan oleh para pengawas ketenagakerjaan c/q (dalam hal ini) Menteri Tenaga Kerja agar tidak ada perusahaan yang main-main dan membayar THR setelah tanggal tersebut,” ujar Irma kepada detikcom, Senin (10/3/2025).

    Menurut Irma, instruksi Prabowo soal pencairan THR paling lambat 7 hari sebelum lebaran sudah tepat. Artinya, THR harus sudah diterima sebelum tanggal 24 Maret 2025.

    “Namun untuk BUMN dan BUMD juga ASN artinya Kemenkeu juga harus menyediakan anggarannya segera agar sebelum tanggal tersebut THR sudah bisa diterima,” katanya.

    Sebelumnya, Prabowo memerintahkan THR diberikan kepada pekerja swasta, BUMN, dan BUMD paling lambat H-7 lebaran. Diperkirakan lebaran Idul Fitri jatuh pada 31 Maret 2025, sesuai prediksi Menteri Agama Nasaruddin Umar.

    “Jadi saya sampaikan sebagai berikut yang pertama, saya minta agar pemberian THR bagi pekerja swasta, BUMN, BUMD diberi paling lambat tujuh hari sebelum hari raya Idul Fitri,” kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (10/3).

    “Besaran dan mekanismenya nanti disampaikan Menaker melalui surat edaran,” ujarnya.

    Pada saat yang sama, Prabowo juga resmi mengumumkan pemberian bonus hari raya (BHR) Lebaran 2025 kepada pengemudi ojek online dan kurir online. Bonus itu berupa uang tunai dan diberikan berdasarkan keaktifan pengemudi dan kurir online.

    (isa/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Melly Goeslaw Nilai Revisi UU Hak Cipta Sangat Penting dan Mendesak

    Melly Goeslaw Nilai Revisi UU Hak Cipta Sangat Penting dan Mendesak

    Jakarta, Beritasatu.com – Artis sekaligus politisi DPR RI, Melly Goeslaw menilai revisi terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang UU Hak Cipta sangat penting dan mendesak untuk segera dilakukan.

    Pernyataan ini diungkapkan oleh Melly dalam unggahan media sosialnya yang dikutip oleh Beritasatu.com pada Minggu (9/3/2025).

    “Saya rasa revisi UU Nomor 28 Tahun 2014 sangat krusial dan mendesak agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman, khususnya di era digitalisasi ini,” ujar Melly Goeslaw.

    Sebagai anggota Komisi IX DPR, Melly menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan kebebasan akses informasi bagi masyarakat.

    “Revisi UU Hak Cipta diharapkan tidak hanya memberikan perlindungan kepada para pencipta, tetapi juga dapat menghasilkan manfaat yang bernilai dan aset berharga bagi negara,” tambah pelantung lagu _Gantung_ itu.

    Melly Goeslaw juga mengungkapkan, pembaruan UU Hak Cipta harus memperhatikan harmonisasi dengan standar internasional serta praktik terbaik global dalam perlindungan hak cipta.

    Ia menegaskan, hal tersebut penting untuk mencegah potensi pelanggaran, terutama di era digital yang berkembang pesat saat ini.

    “Perlunya pertimbangan hukum lebih lanjut untuk menghadapi tantangan di bidang ini. Sebagai contoh, Korea Selatan bisa dengan efektif mempromosikan K-Pop dan drama mereka hingga memiliki penggemar global. Mengapa kita yang kaya akan suku dan budaya tidak mampu melakukan hal serupa?” tandasnya.

    Dengan revisi UU Hak Cipta ini, Melly Goeslaw berharap dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pencipta dan mendorong perkembangan ekosistem industri kreatif yang lebih maju di Indonesia.

  • Anggota DPR Sebut Menu MBG Bulan Puasa Tetap Penuhi Gizi

    Anggota DPR Sebut Menu MBG Bulan Puasa Tetap Penuhi Gizi

    Anggota DPR Sebut Menu MBG Bulan Puasa Tetap Penuhi Gizi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Anggota Komisi IX DPR RI
    Irma Suryani Chaniago
    mengatakan, menu makanan kering yang disajikan dalam program
    makan bergizi gratis
    (MBG) selama bulan puasa tetap memenuhi gizi yang disyaratkan.
    Menurut Irma, menu yang terdiri dari roti, kurma, susu hingga takjil itu tetap mengandung karbohidrat dan protein.
    “Menu bulan puasa tetap mengandung karbohidrat dan protein, roti, jeruk, telur, kurma, dan takjil, serta susu,” kata Irma saat dihubungi
    Kompas.com
    , Sabtu (8/3/2025).
    Irma mengungkapkan, menu yang disajikan saat bulan puasa bukan hanya sekadar menyenangkan bagi pelajar.
    Hal ini menanggapi sejumlah pelajar yang lebih suka menu saat Ramadhan dibandingkan hari biasa.
    Politikus Partai Nasdem ini menjelaskan, sama seperti hari biasa, menu ini bertujuan untuk memberikan tambahan gizi yang cukup untuk anak-anak bangsa.
    “Jadi sekali lagi, bukan soal kesenangan. Kalau menu bulan puasa kan terdiri dari kurma, susu, telur, kacang hijau atau takjil, dan roti. Menu ini kan hanya untuk buka puasa, tidak sama dengan menu yang disyaratkan untuk menambah perkembangan otak anak bangsa,” ucap dia.
    Lebih lanjut, Irma menyebutkan, DPR RI dan pemerintah terus mencari skema terbaik untuk pelaksanaan program MBG.
    Ia tidak memungkiri bahwa banyaknya kekurangan dalam pelaksanaan akan terus diperbaiki.
    “Kami pun dari Komisi IX masih mencari formula yang tepat untuk MBG ini. Kami masih akan mempelajari bagaimana pelaksanaan MBG di negara-negara yang sudah melaksanakan program ini,” kata Irma.
    Sebelumnya diberitakan, terdapat sejumlah
    menu MBG
    yang berbeda pada saat bulan Ramadhan dari hari-hari biasanya.
    Ketua
    Badan Gizi Nasional
    (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, menu MBG pada awal pekan pertama puasa adalah roti, sereal instan, kurma, dan telur.
    Dadan mengatakan, mulai pekan kedua Ramadhan, menu MBG yang dibagikan ke sekolah yang mayoritas muridnya tidak berpuasa akan kembali seperti sedia kala.
    “Di daerah yang mayoritas tidak puasa, mulai minggu depan akan normal,” ujar dia.
    Dadan juga menyebutkan, minimal satu kali selama Ramadhan akan digelar buka puasa bersama di sekolah yang mayoritas muridnya berpuasa.
    Saat buka bersama itu, menu MBG akan diberikan seperti biasanya, yakni nasi beserta lauk pauk.
    “Saat buka bersama, menu kembali normal,” kata Dadan menegaskan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota DPR RI-BGN pastikan MBG penuhi standar gizi

    Anggota DPR RI-BGN pastikan MBG penuhi standar gizi

    Denpasar (ANTARA) – Anggota Komisi IX DPR RI Tutik Kusuma Wardhani bersama Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan program makan bergizi gratis (MBG) telah memenuhi standar gizi.

    “MBG sudah mengikuti standar gizi yang ditetapkan termasuk kebutuhan akan protein, vitamin, mineral, dan energi yang mencukupi,” kata Tutik Kusuma Wardhani di Denpasar, Bali, Sabtu.

    Politikus asal Provinsi Bali itu menilai MBG memperkuat gizi khususnya anak-anak sekolah dalam memastikan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia pada masa depan.

    Program itu, kata dia, bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat terutama anak dan ibu hamil/menyusui, serta mengurangi angka stunting dan malanutrisi.

    Untuk memberikan pemahaman terkait MBG, wakil rakyat di Senayan, Jakarta itu bersama Tenaga Ahli Promosi dan Edukasi Gizi Fatimah Zahrah Santoso dan instansi terkait lainnya melakukan sosialisasi di Bali dipusatkan di Denpasar dan di Balai Desa Kaliuntu, Kabupaten Buleleng pada Minggu (2/3).

    Senada dengan Tutik, Tenaga Ahli Promosi dan Edukasi Gizi BGN Fatimah Zahrah Santoso menyebutkan pada April 2025 pemerintah menargetkan tiga juta anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi.

    “Target berikutnya pada Agustus 2025 akan bertambah menjadi 15 juta dan akhir tahun anak Indonesia bisa mendapatkan makanan bergizi gratis,” ucapnya.

    Program MBG merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia dan diluncurkan pada 6 Januari 2025.

    Ada pun anggaran awal program itu mencapai Rp71 triliun untuk menjangkau 17,5 juta penerima manfaat hingga September 2025.

    Menurut Kementerian Keuangan anggaran program itu rencananya akan ditambah Rp100 triliun, sehingga menjadi Rp171 triliun.

    Apabila terdapat tambahan anggaran itu, diperkirakan bisa menyasar sekitar 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025.

    Sebelumnya, dalam kesempatan terpisah Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dedek Prayudi di Jakarta, Senin (3/3) menjelaskan program MBG tetap berjalan saat Bulan Puasa.

    Untuk siswa yang berpuasa, BGN telah menyesuaikan konsep MBG agar tetap memenuhi angka kecukupan gizi (AKG).

    Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan menyediakan menu khusus Ramadhan, seperti susu, telur rebus, biskuit, buah-buahan, dan kurma.

    Bagi siswa yang tidak berpuasa, MBG tetap dibagikan seperti biasa, tetapi mereka akan mengonsumsi makanan di ruangan terpisah agar tetap menghormati suasana Ramadhan.

    Hingga 24 Februari 2025, Program MBG telah menjangkau sekitar dua juta siswa dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

    Saat ini, terdapat 726 SPPG yang beroperasi di 38 provinsi, memastikan setiap siswa mendapatkan asupan gizi yang seimbang selama Ramadhan.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Program MBG Jadi Upaya Membangun Kebiasaan Makan Sehat sejak Dini

    Program MBG Jadi Upaya Membangun Kebiasaan Makan Sehat sejak Dini

    Bekasi, Beritasatu.com – Program makan bergizi gratis (MBG) selain untuk meningkatkan gizi masyarakat juga sebagai upaya membangun kebiasaan makan sehat sejak dini. Dengan adanya MBG ini diharapkan generasi mendatang memiliki kualitas sumber daya yang lebih baik. Hal ini dikatakan anggota Komisi IX DPR Obon Tabroni saat menggelar sosialisasi MBG di aula kantor Desa Cikaregaman, Bekasi.

    “Perubahan pola makan dan kebiasaan baik MBG tidak hanya memberikan makanan bergizi, tetapi juga membangun kebiasaan makan sehat sejak dini,” ujar Obon Tabroni, Jumat (7/3/2025).

    Dikatakannya, awalnya banyak anak yang tidak menyukai sayur, tetapi dengan pola makan bersama di sekolah yang dipantau oleh guru, mereka mulai terbiasa. 

    “Ini adalah langkah positif dalam membentuk pola makan sehat,” sambung Obon.

    Program MBG yang diluncurkan pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya, guna menciptakan generasi yang lebih cerdas dan sehat. 

    Gizi yang baik akan membantu perkembangan anak-anak menjadi lebih maksimal. Berdasarkan data yang ada, rata-rata IQ anak Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Vietnam dan Laos. 

    Program ini juga mengacu pada praktik terbaik dari negara-negara maju seperti Jepang, yang telah menerapkan program makan bergizi gratis selama puluhan tahun. Indonesia kini mulai mengejar ketertinggalan dalam hal pemenuhan gizi anak. 

    Bukan hanya untuk meningkatkan gizi masyarakat, program MBG juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat lokal dengan berkolaborasi seperti dengan menyediakan bahan baku untuk kemudian dikelola.

    “Dampak ekonomi dan ketahanan pangan selain meningkatkan gizi, MBG juga berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional dengan melibatkan ekosistem ekonomi lokal. Bahan baku yang digunakan dalam program ini berasal dari daerah sekitar melalui kerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan koperasi. Setiap bulannya, program ini memerlukan beras sekitar 10 ton, daging 7 ton, buah hingga 7 ton,” jelas Obon. 

    Dengan keterlibatan petani dan peternak lokal, program MBG diharapkan mampu mendorong swasembada pangan dan menciptakan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat setempat. 
     

  • Saat Pengumuman Menaker Timbulkan Kegaduhan di Eks Karyawan Sritex… Regional 7 Maret 2025

    Saat Pengumuman Menaker Timbulkan Kegaduhan di Eks Karyawan Sritex… Regional 7 Maret 2025

    Saat Pengumuman Menaker Timbulkan Kegaduhan di Eks Karyawan Sritex…
    Tim Redaksi
    SUKOHARJO, KOMPAS.com
    – Pengumuman Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli pada Senin (3/3/2025) mengenai kembalinya operasional PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex) di
    Sukoharjo
    memicu kegaduhan di kalangan eks karyawan perusahaan tersebut.
    Para eks karyawan bahkan secara mandiri melakukan pendataan untuk mengetahui siapa saja yang siap kembali bekerja di Sritex.
    Dalam pengumumannya, Yassierli menyatakan bahwa para karyawan Sritex yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan segera dipekerjakan kembali dalam waktu dua minggu ke depan.
    Pernyataan tersebut disampaikan Menaker setelah menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto, Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Presetyo Hadim, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Istana Merdeka.
    Karwi Mardiyanto (45), seorang eks karyawan dari Departemen Weaving, meragukan realisasi pengumuman tersebut.
    “Saya pikir tidak mungkin dua minggu langsung bisa jalan,” ujarnya saat dihubungi
    Kompas.com
    , Jumat (7/3/2025).


    ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha Buruh dan karyawan mendengarkan pidato dari direksi perusahaan di Pabrik Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) di Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (28/2/2025). Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah mencatat 10.965 buruh dan karyawan di empat perusahaan terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) PT. Sritex Tbk setelah diputus pailit oleh Pengadilan Niaga.
    Karwi menjelaskan bahwa pada Senin lalu, Kurator telah menyampaikan bahwa dalam dua minggu ke depan akan ada investor yang menyewa aset Sritex.
    Namun, pemerintah langsung mengumumkan bahwa Sritex akan kembali beroperasi dan karyawan yang terkena PHK dapat kembali bekerja.
    “Itu yang saya tangkap dengan teman-teman. Saya
    nangkepnya gitu
    .
    Cuma
    kalau dua minggu langsung saya pikir ya tidak mungkin,” tambahnya.
    Karwi menekankan bahwa akan ada proses negosiasi dan persiapan yang harus dilakukan sebelum operasional dimulai.
    Karwi juga sepakat dengan pernyataan Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Edy Wuryanto, yang menyatakan bahwa pemerintah seharusnya lebih bijaksana dalam mendorong pemenuhan hak-hak karyawan, seperti Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
    “Janganlah langsung mengumbar dua minggu lagi langsung bekerja. Mending selesaikan dulu semua, otomatis kan karyawan sudah merasa tenang,” ujarnya.
    Meskipun demikian, pengumuman Menaker dianggap sebagai kabar gembira oleh Karwi dan sejumlah eks karyawan Sritex.
    Beberapa dari mereka telah melakukan pendataan mandiri untuk mengetahui siapa yang siap bergabung kembali.
    “Beberapa hari kemarin, teman-teman melakukan pendataan siapa-siapa saja yang siap bergabung lagi jika Sritex mulai beroperasi lagi,” kata Karwi.
    Ia juga mencatat bahwa banyak dari anak buahnya yang siap kembali bekerja, meskipun beberapa sudah mendapatkan pekerjaan di tempat lain.
    “Kalau yang masih muda sih sudah langsung kerja karena ada banyak yang buka lowongan. Masalahnya yang berusia 40 tahun ke atas atau yang sudah berusia 50 tahun otomatis menggantungkan ke Sritex lagi,” tuturnya.
    Sementara itu, Sekretaris Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) eks Sritex Andreas Sugiono, mengungkapkan bahwa banyak eks karyawan yang menanyakan kebenaran informasi tersebut.
    Namun, pihak SPSI telah meminta para eks karyawan untuk bersabar.
    “Sritex itu kan ada masing-masing departemen operasional nanti akan kami hubungi. Mereka itu sudah komunikasi dengan kami dan kami jelaskan kondisinya,” jelas Andreas.
    “Dari kurator sendiri juga bilang kalau nanti ada penyewa, karyawan Sritex akan diutamakan,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota DPR RI pastikan MBG berdayakan UMKM

    Anggota DPR RI pastikan MBG berdayakan UMKM

    Denpasar (ANTARA) – Anggota Komisi IX DPR RI Tutik Kusuma Wardhani memastikan program makan bergizi gratis (MBG) memberdayakan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) karena melibatkan pelaku dan tenaga kerja lokal.

    “MBG bertujuan untuk memberdayakan UMKM dan ekonomi kerakyatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lebih inklusif,” kata Tutik Kusuma Wardhani dalam keterangan pers di Denpasar, Bali, Jumat.

    Ia menjelaskan setiap harinya, ribuan porsi makanan disiapkan di dapur yang dikelola oleh tenaga kerja dari masyarakat lokal.

    Tak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, wakil rakyat asal Provinsi Bali itu mengungkapkan MBG juga mengurangi angka malanutrisi dan stunting (tengkes). berdasarkan studi Bank Dunia pada 2024.

    Dari studi itu, ia menambahkan pemberian makan bergizi juga meningkatkan tingkat kehadiran dan partisipasi anak di sekolah.

    Ia menilai kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul.

    “Program MBG merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan gizi, khususnya bagi anak-anak sekolah,” ucapnya.

    Untuk itu, ia mengajak masyarakat Indonesia khususnya warga Bali untuk mendukung program yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia itu.

    “Makanan bergizi adalah hak semua orang, dan kita semua berperan dalam mewujudkannya. Mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif,” imbuhnya.

    Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional terus memperluas implementasi program MBG yang diharapkan dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045.

    Sebelumnya, Tenaga Ahli Bidang Promosi dan Edukasi Gizi BGN Fatimah Zahrah Santoso di sela sosialisasi MBG kepada masyarakat yang dipusatkan di Puri Jero Kuta Denpasar pada Sabtu (1/3) menambahkan MBG bertujuan meningkatkan gizi dan kualitas SDM.

    “Harapannya dengan adanya gizi yang diberikan pada masyarakat dengan program ini akan meningkat gizi berkualitas pada masyarakat,” ucap Fatimah.

    Badan Gizi Nasional bekerja sama dengan petani, peternak, dan nelayan setempat untuk memasok bahan baku makanan ke dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan Lembaga Negara non-kementerian yang berdedikasi untuk pemenuhan gizi nasional.

    Berdasarkan riset, Indonesia diproyeksikan akan memiliki populasi muda yang besar pada tahun 2045 dan program ini dapat menjadi pilar penting dalam mendukung generasi muda yang sehat, produktif, dan siap bersaing di masa depan.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota DPR F-PDIP minta kurator Sritex selesaikan hak karyawan korban PHK

    Anggota DPR F-PDIP minta kurator Sritex selesaikan hak karyawan korban PHK

    Pemerintah tak memberikan janji-janji manis kepada eks buruh Sritex yang menjadi korban PHK.

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Edy Wuryanto meminta pihak kurator memprioritaskan penyelesaian pemberian hak-hak karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex) yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Kalau sudah pailit kayak gini, nomor satu yang diselesaikan adalah hak-hak pekerja. Uang kompensasi PHK, THR (tunjangan hari raya) yang urgen. JKP (jaminan kehilangan pekerjaan), JHT (jaminan hari tua), dan BPJS Kesehatan. Itu yang harus dikawal oleh komisi kurator,” kata Edy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Hal serupa juga sempat disampaikan Edy dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR dengan perwakilan serikat pekerja PT Sritex di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (4/3).

    Sejumlah eks buruh Sritex menuntut hak-hak mereka berupa pesangon hingga THR untuk segera dibayarkan usai terkena PHK massal imbas kepailitan raksasa tekstil tersebut.

    Edy juga mengingatkan agar pihak kurator yang bertanggung jawab memastikan proses kepailitan secara adil dan efisien itu melindungi hak-hak karyawan Sritex yang terkena PHK.

    “Ini diselesaikan terlebih dahulu. Secepat-cepatnya dan sesingkat-singkatnya,” ucapnya.

    Dikatakan pula bahwa penyelesaian hak-hak karyawan yang terkena PHK diatur dalam berbagai aturan, mulai dari Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, hingga Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

    “Baru nanti yang kedua itu dihitung utangnya berapa, pajaknya berapa, dan ketiga baru dijual kepada siapa, jadi investor baru itu urusan nanti,” ujarnya.

    Anggota komisi yang membidangi urusan ketenagakerjaan dan kesehatan itu memastikan DPR akan terus mengawal persoalan Sritex tersebut.

    Wakil rakyat ini meminta Pemerintah tak memberikan janji-janji manis kepada eks buruh Sritex yang menjadi korban PHK.

    Hal itu, kata dia, sebagaimana yang disampaikan saat awal kasus kepailitan Sritex mencuat. Namun, pada akhirnya sekitar 10.000 buruh terkena PHK usai Sritex berhenti operasi per 1 Maret 2025 karena divonis pailit setelah kasasinya ditolak oleh Mahkamah Agung (MA).

    “Terakhir ini janji manis juga nih, akan ada investor baru. Kita tidak mau para buruh memperoleh kemanisan yang akhirnya berujung pahit. Ini yang harus kita kawal bersama-sama,” tutur legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah III itu.

    Sebelumnya, Senin (3/3), Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengapresiasi tim kurator dari PT Sritex yang membuka opsi penyewaan aset perusahaan sehingga membuka peluang mantan karyawan dipekerjakan kembali tentu akan memberi ketenangan.

    Dalam keterangan di Istana Kepresidenan, Jakarta, bersama para menteri Kabinet Merah Putih, tim kurator PT Sritex Group mengatakan bahwa mantan pegawai dapat mulai bekerja pada dua pekan ke depan setelah pemenang lelang aset Sritex diputuskan.

    “Kementerian Ketenagakerjaan juga mengapresiasi berbagai komitmen dan langkah yang dilakukan oleh kurator seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa dalam 2 minggu ke depan pekerja akan dipekerjakan kembali. Hal ini tentu bisa memberikan ketenangan kepada para pekerja yang terkena PHK,” kata Yassierli saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kurniasih apresiasi BPJS Ketenagakerjaan proses pencairan JKP dan JHT pekerja PT Sritex

    Kurniasih apresiasi BPJS Ketenagakerjaan proses pencairan JKP dan JHT pekerja PT Sritex

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Kurniasih apresiasi BPJS Ketenagakerjaan proses pencairan JKP dan JHT pekerja PT Sritex
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 06 Maret 2025 – 19:23 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengapresiasi BPJS Ketenagakerjaan yang merespons cepat harapannya agar pencairan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua (JHT) bagi pekerja PT Sritex segera dicairkan. 

    Sebelumnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Serikat Pekerja PT Sritex di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kurniasih menekankan agar pencairan JHT dan JKP bisa segera dilakukan sebelum lebaran. 

    “Alhamdulillah saya mendapat langsung laporan kalau BPJS Ketenagakerjaan sudah bergerak dengan proses pencarian untuk 1.000 orang per hari. Ditarget selama delapan hari akan selesai. Kami apresiasi langkah cepat dari BPJS Ketenagakerjaan ini,” ungkap Kurniasih dalam keterangannya, Kamis (6/3/2025).

    Kurniasih berharap, cepatnya proses pencairan ini dapat memberikan sedikit kelegaan bagi para pekerja yang terdampak, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri. Menurutnya, pencairan JKP dan JHT ini bukan sekadar hak yang harus diterima oleh pekerja, tetapi juga menjadi bentuk kepedulian dan perlindungan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan agar tetap memiliki daya tahan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

    “Kami berharap dengan percepatan ini, para pekerja yang terdampak bisa segera mendapatkan hak mereka dan dapat merencanakan kebutuhan finansialnya dengan lebih baik. Terlebih menjelang lebaran, tentu banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, mulai dari kebutuhan pokok hingga keperluan keluarga. Ini menjadi salah satu wujud kehadiran negara dalam melindungi hak-hak pekerja,” tambahnya.

    Selain itu, Kurniasih juga mendorong agar BPJS Ketenagakerjaan memastikan seluruh proses berjalan transparan dan akuntabel. Ia menegaskan pentingnya mekanisme yang jelas dalam pencairan ini agar tidak ada pekerja yang haknya terhambat akibat kendala administratif atau teknis.

    “Kami akan terus memantau proses ini agar sesuai dengan target penyelesaian dalam delapan hari. Kami juga meminta kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan pendampingan bagi pekerja yang mengalami kendala dalam proses pencairan, sehingga hak mereka dapat tersalurkan dengan baik dan tepat waktu,” tutup Kurniasih.

    Sumber : Elshinta.Com