Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi IX DPR RI

  • Puan Maharani ungkap Nasib Pembahasan RUU PPRT

    Puan Maharani ungkap Nasib Pembahasan RUU PPRT

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan pihaknya akan berhati-hati membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). DPR juga berjanji akan melibatkan partisipasi publik.

    Puan mengungkapkan perkembangan pembahasan RUU PPRT kini telah memasuki tahapan menerima pendapat dan masukan dari masyarakat melalui RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum).

    “Jadi proses itu yang kita lakukan dulu. Bagaimana kemudian dari seluruh elemen masyarakat kita minta pendapatnya, masukannya, bagaimana meaningful participation itu sebanyak-banyaknya kita minta dulu,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (8/7/2025).

    Dia melanjutkan, DPR RI akan meminta masukan seluruh pihak seperti pemberi pekerja, pelaku atau PRT itu sendiri, dan penerima pekerja. Menurutnya, langkah ini diambil untuk memberikan keadilan bagu semua pihak yang terlibat dalam RUU ini.

    “Ketiga-tiganya itu harus kita minta masukannya. Nah itu perlu waktu untuk diminta pendapatnya,” tutur eks Menko PMK tersebut.

    Adapun, lanjutnya, hingga sejauh ini belum ada kepastian apakah RUU PPRT akan dibahas di Badan Legislasi (Baleg) atau Komisi IX DPR yang membidangi urusan ketenagakerjaan. 

    Meski demikian, pembahasan RUU PPRT dipastikan sudah mulai dilakukan secara bertahap dalam rangka meminta masukan di Baleg. “Sampai saat ini masih di Baleg. Nanti pada waktunya akan kita lihat dari masukan itu, apakah ini akan kita bahas di komisi atau di Baleg,” ucap dia. 

    Lebih jauh, Puan menuturkan hal yang sama juga berlaku untuk revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu), karena masih belum ada kepastian apakah akan dibahas di Baleg atau Komisi II DPR.

    “Ini juga sedang kita lihat situasi di lapangan ya. Bagaimana situasi di lapangan setelah hari-hari ini, apakah memerlukan hal yang lebih banyak pembahasannya sehingga perlu dilakukan pembahasan di Komisi, apakah hanya perlu dibahas di Baleg. Ini pimpinan dan teman-teman di DPR sedang mendiskusikan hal tersebut,” beber dia.

  • Kemenkeu beri catatan terkait penanganan tuberkulosis di Indonesia

    Kemenkeu beri catatan terkait penanganan tuberkulosis di Indonesia

    Kami melihat perlu adanya penajaman konsep besar dalam penanganan TBC, khususnya karena ini merupakan series ya dari tahun 2025 sampai tahun 2029,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan beberapa catatan terkait penanganan tuberkulosis (TB/TBC) di Indonesia.

    “Kami melihat perlu adanya penajaman konsep besar dalam penanganan TBC, khususnya karena ini merupakan series ya dari tahun 2025 sampai tahun 2029,” ujar Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Kemenkeu Diah Dwi Utami dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Mengenai Jaminan Kesehatan Nasional bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Rabu.

    Untuk implementasi anggaran eliminasi TBC, pihaknya menyatakan Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit (Ditjen P2) dan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Ditjen Farmalkes), sebagai pengampu program penanggulangan TB, agar menyiapkan data pendukung agar bisa membuka blokir anggaran.

    Dia melaporkan bahwa masih ada beberapa anggaran yang diblokir, baik karena kebijakan efisiensi pemerintah maupun kelengkapan data dukung, sehingga Kemenkeu mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) segera melakukan pembukaan agar pagu efektif bisa dimanfaatkan.

    Mengenai pemberian insentif terhadap kader TBC, Diah menyebutkan bahwa belum ada dasar hukum untuk melakukan hal tersebut. Karena itu, pihaknya meminta dasar hukum agar insentif segera dapat dibayarkan.

    Pihaknya menyampaikan pula akan melakukan penandaan (tagging) anggaran di sistem pada level rincian output (RO) untuk mengetahui progres penanganan TB yang dipantau oleh semua pihak.

    Poin lainnya berkaitan dengan rencana realokasi sebagian anggaran penanganan TBC ke Ditjen Pelayanan Kesehatan (Yankes) untuk peningkatan rumah sakit pelayanan TBC.

    “Jadi ini sebenarnya hakikatnya sama, sama-sama untuk melakukan pelayanan TBC, cuman berubah saja. Tadinya dilakukan oleh Ditjen P2 menjadi ke Ditjen Yankes yang menangani rumah sakit. Jadi, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu dari Kemenkes yang menyebabkan penanganan itu lebih efektif dilakukan langsung oleh rumah sakit,” ucapnya.

    Selain itu, Kemenkeu turut menyoroti rencana pemberian bantuan pemerintah oleh Ditjen P2 kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) swasta di 80 kabupaten/kota, 19 provinsi.

    “Ini menjadi diskusi internal di Kemenkes, dan rencana alokasi PHTC (program hasil terbaik cepat) penanganan TBC tadi itu, karena belum mendapat arahan atau persetujuan dari Presiden, jadi mungkin ini sebenarnya antara kami dengan Kemenkes saja,” ungkap dia.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kebutuhan anggaran penanggulangan TB tahun 2025 sebesar Rp2,4 triliun

    Kebutuhan anggaran penanggulangan TB tahun 2025 sebesar Rp2,4 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan bahwa kebutuhan anggaran program penanggulangan tuberkulosis (TB/TBC) pada tahun 2025 sebesar Rp2,4 triliun, naik dari tahun lalu sebesar Rp2,27 triliun.

    “Secara anggaran ada kenaikan sedikit dari 2024, (bertambah sekitar) Rp200 miliar di tahun 2025,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Penanggulangan Penyakit Kemenkes Murti Utami dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Mengenai Jaminan Kesehatan Nasional bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Rabu.

    Secara rinci, target penemuan kasus meningkat dari 856.420 pasien pada 2024 menjadi 981 ribu pasien pada 2025 dengan anggaran Rp1,47 triliun, lalu pengobatan diharapkan mencapai 931.950 ribu dari sebelumnya 788 ribu dengan anggaran Rp633 miliar, dan pencegahan ditargetkan 100 ribu dari tahun 2024 sebanyak 79.008 ribu dengan anggaran Rp182 miliar.

    Adapun anggaran promosi kesehatan dan lintas sektor serta dukungan manajemen, masing-masing Rp15,29 miliar dan Rp107,6 miliar.

    Lebih lanjut, Murti menerangkan bahwa ada hibah Xray untuk penemuan kasus dari United States Agency for International Development (USAID) sebanyak 24 buah yang sudah sampai di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dan sedang proses untuk izin (clearance) keluar. Rencananya, 24 buah Xray akan diberikan kepada Rumah Sakit (RS) TNI dan Polri.

    “Rencana tahun ini juga kita akan mendapatkan global fund sebanyak 27 unit (Xray) yang akan kita sebarkan dari RSUD-RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah),” ucapnya.

    Anggaran penemuan kasus nantinya digunakan untuk hibah beberapa pengadaan alat melalui Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia (SOPHI), seperti alat pemeriksaan bio-molekuler yang harus dipenuhi di Puskesmas.

    Murti juga menjelaskan perihal anggaran pengobatan yang menurun dari Rp1,051 triliun pada 2024 menjadi Rp633,14 miliar disebabkan adanya perbaikan tata kelola pengadaan obat-obat melalui satu pintu, yakni Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Dirjen Farmalkes). Dengan begitu, di dalam melakukan pengadaan, Kemenkes benar-benar melihat ketersediaan stok yang ada di daerah-daerah.

    Pihaknya menimbang pula capaian tahun 2024 mengenai jumlah kasus TB yang sudah diberikan obat (treatment entrollment) untuk kategori TB SO sebanyak 92 persen atau 779.193 pasien dari target 100 persen, TB RO sejumlah 9.573 pasien atau 79 persen dari total 90 persen, dan TPT baru mencapai 19,4 persen dengan total 79.008 pasien dari target 50 persen.

    “Jadi, kami melihat kembali dan menghitung kembali kebutuhan obat itu dan kita lihat kembali, ternyata kita masih cukup untuk memenuhi sampai Februari 2026. Ini habis, mungkin kita akan duduk bersama lagi dengan Dirjen Farmalkes untuk menghitung kebutuhan di 2026 dan 2027,” ungkap dia.

    Berkenaan dengan pencegahan, anggaran disebut berkurang dari Rp204,82 miliar pada tahun lalu menjadi Rp182 miliar karena sudah dilakukan pemanfaatan e-learning system. Nanti, anggaran pencegahan pada tahun ini akan dimanfaatkan untuk penelitian vaksin dan melakukan pengadaan tuberkulin.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Cegah Penyimpangan MBG, Kepala BGN Ungkap Skema Pembatasan Yayasan Kelola SPPG – Halaman all

    Cegah Penyimpangan MBG, Kepala BGN Ungkap Skema Pembatasan Yayasan Kelola SPPG – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, pihaknya membuat skema operasional baru Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), untuk mencegah penyimpangan.

    Ia menyebut, skema operasional yang baru, membatasi yayasan hanya bisa mengelola 10 SPPG di satu provinsi.

    Namun demikian, Dadan mengatakan, pembatasan pengelolaan SPPG itu tak berlaku untuk yayasan yang terafiliasi dengan institusi.

    Hal itu diungkapkannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, pada Selasa (6/5/2025). 

    “Kami kemudian membatasi juga yayasan yang bisa mengelola SPPG untuk satu provinsi. Maka maksimal satu Yayasan hanya boleh mengelola 10 SPPG, kalau lintas provinsi hanya 5 SPPG, kecuali untuk yayasan yang terafiliasi dengan institusi,” kata Dadan.

    Ia mencontohkan, sejumlah yayasan terafiliasi institusi yang dikecualikan pembatasan itu seperti, Yayasan Kartika Eka Paksi milik TNI AD. 

    Pengecualian pembatasan yayasan itu, lanjut Dadan, lantaran BGN mengenal pucuk pimpinan yayasan tersebut.

    “Karena hanya satu di seluruh Indonesia dan kita tahu ketua dewan pembinanya siapa sehingga kita bisa dengan mudah berhubungan jika terjadi masalah,” ucapnya.

    “Contoh lain Muhammadiyah, Muhammadiyah satu di seluruh dunia maka mereka sudah memiliki pokja khusus sehingga memungkinkan untuk mengolah SPPG di seluruh Indonesia,” imbuh Dadan.

    Dadan menambahkan, selain pembatasan operasional SPPG, pihaknya juga memprioritaskan SPPG yang memiliki fasilitas dapur untuk menjadi mitra BGN. 

    Hal ini dilakukan untuk mencegah kejadian seperti mitra dapur di Kalibata.

    “Jadi sekarang kami utamakan pembalik Fasilitas yang akan menjadi mitra. Kemudian kami akan tanya apakah mitra memiliki yayasan sendiri atau tidak. Jika kemudian menggunakan yayasan yang bukan milik sendiri, maka kami akan tanya ada perjanjian apa antara Yayasan dengan pemilik fasilitas,” tandasnya.

     

  • Bos BGN Sebut Butuh Tambahan Rp 50 T Jalankan MBG Sampai Akhir Tahun

    Bos BGN Sebut Butuh Tambahan Rp 50 T Jalankan MBG Sampai Akhir Tahun

    Jakarta –

    Badan Gizi Nasional (BGN) memproyeksikan kebutuhan anggaran Rp 116,6 triliun untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sampai akhir 2025. Dana tersebut diperlukan untuk 82,9 juta penerima program.

    Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, tahun ini pihaknya mendapat pagu anggaran Rp 71 triliun. Dengan demikian, butuh tambahan anggaran Rp 50 triliun untuk menjalankan MBG hingga akhir tahun ini.

    “Jika mengikuti mekanisme yang sudah kami rencanakan, akan membutuhkan anggaran kurang lebih Rp 116,6 triliun, untuk memberikan pelayanan kepada 82,9 juta (penerima manfaat). Jadi, kalau sekarang ada Rp 71 triliun, tambahan Rp 50 triliun sudah akan cukup untuk bisa melayani seluruh penerimaan manfaat sampai Desember,” kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

    Lebih lanjut, Dadan memaparkan, hingga saat ini realisasi anggaran BGN sebesar Rp 2,386 triliun atau 3,36% dari anggaran keseluruhan Rp 71 triliun. Jumlah ini terdiri dari penyerapan 0,1% anggaran belanja pegawai atau Rp 386,87 juta dari pagu awal Rp 3,52 miliar. Sedangkan untuk realisasi barang 4,16% atau Rp 2,38 triliun dari pagu awal Rp 57,35 triliun.

    “Terkait dengan belanja pegawai baru 0,1% perlu Ibu Bapak ketahui bahwa seluruh struktural BGN sampai sekarang masih belum menerima gaji. Inilah kenapa penyerapannya di bidang pegawai masih rendah karena yang baru kami keluarkan untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, ahli gizi, dan akuntan. Jadi kami mungkin baru bulan ini atau bulan depan akan menerima gaji,” ujarnya.

    Dadan mengatakan, pihaknya menargetkan penyerapan anggaran terus meningkat. Pada Juni diharapkan BGN bisa menyerap anggaran Rp 4,7 triliun, lalu naik lagi pada Juli Rp 16 triliun.

    “Kemudian Agustus itu akan sudah Rp 28 triliun, September kita akan menyerap kurang lebih Rp 51 triliun. Kemudian Oktober Rp 60 triliun, November Rp 88 triliun, dan Desember Rp 116 triliun,” kata dia.

    (shc/ara)

  • Bos BGN Sebut Program MBG Negara Maju Juga Pernah Alami Kasus Keracunan

    Bos BGN Sebut Program MBG Negara Maju Juga Pernah Alami Kasus Keracunan

    Jakarta –

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bicara kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di beberapa daerah. Ia menyebut, kejadian serupa juga pernah terjadi di negara-negara maju.

    Dadan mengatakan, di luar negeri malah banyak peristiwa keracunan yang tidak terjadi saat awal-awal program, tidak seperti yang dialami Indonesia. Di Indonesia, program MBG baru berjalan selama tiga bulan dan banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang baru beroperasi.

    “Contoh di Mesir misalnya, itu mulai program pada tahun 1991 kejadiannya 2017. Di situ bahkan ada 3.353 siswa yang sakit dan 435 lainnya terdampak, setelah 26 tahun kemudian. Di Tiongkok bahkan ada beberapa yang meninggal, itu setelah 10-13 tahun, di Jepang setelah 49 tahun kejadian,” kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

    “Jadi ini kelihatannya pengalaman-pengalaman negara lain yang harus kita selalu acu. Sudah menjadi rutinitas, kemudian terjadi kelengahan,” sambungnya.

    Tidak hanya di Mesir, China, Jepang, bahkan Amerika Serikat (AS) juga pernah mengalami kondisi serupa setelah lebih dari 51 tahun program berjalan. Begitu pula di Finlandia, terjadi kasus keracunan setelah program berjalan 80 tahun.

    Kondisi serupa juga terjadi di Republik Dominika, dengan 300 anak sakit karena mengkonsumsi susu terkontaminasi pada 2010, setelah program tersebut berjalan selama 7 tahun. Lalu kasus serupa juga terjadi di Afrika Selatan pada 2014 setelah program MBG berjalan 20 tahun lamanya, satu anak meninggal dunia.

    “Ini adalah contoh-contoh kejadian di negara lain yang menjadi pelajaran bagi kita bahwa setelah sukses dengan pelayanan 2-3 bulan, mereka tetap harus diberi penyegaran agar makanan ini betul-betul bisa dinikmati oleh para siswa setelah ke dalam keadaan bersih higienis, sehat, dan menyehatkan karena target dari BGN adalah nol kejadian,” ujarnya.

    Keracunan MBG di Indonesia

    Sedangkan di Indonesia, Dadan mengakui bahwa telah terjadi beberapa peristiwa keracunan. Salah satunya, kejadian keracunan makanan di Sukoharjo, Jawa Tengah, pada awal Januari lalu. Kejadian ini berdampak pada sekitar 40 siswa.

    “Ini penyebabnya sebetulnya teknis karena ini baru mulai (program). Jadi pada saat masakan sudah diolah, pada saat mau menggoreng gasnya habis. Itu kejadian yang pertama dari Sukuharjo dan sampai sekarang Alhamdulillah tidak pernah terjadi lagi,” kata dia.

    Kejadian serupa juga di Batang Jawa Tengah. Saat itu masakan dalam keadaan baik, kemudian dikirim dengan tepat waktu. Namun karena saat itu di sekolah ada acara, sehingga makanan itu terlambat dimakan.

    Berikutnya kasus keracunan di Cianjur, Jawa Barat. Dadan mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan hasilnya yakni ada dua sekolah yang terdampak dari 9 sekolah. Adapun dari 72 siswa yang terdampak, hasil uji laboratorium menunjukkan negatif racun.

    “Hasilnya sudah keluar dari lab, baik itu untuk tray-nya, untuk airnya, untuk fasilitas, termasuk untuk masakan yang waktu itu dikonsumsi siswa, termasuk muntahannya, dan alhamdulillah hasilnya negatif (racun),” kata Dadan.

    Saat ini, pihaknya masih terus mencari apa yang menyebabkan peristiwa muntah-muntah yang dialami para siswa. Selain Cianjur, pihaknya juga masih mendalami kejadian di Bandung, Tasik, hingga Pali Sumatera Selatan.

    “Kami sampai sekarang belum dapat laporan, tapi baik yang di Bandung maupun di Tasik maupun di Pali, yang baru terjadi, itu karena masakan terlalu awal dimasak dan tidak cepat untuk bisa di-delivery sehingga dengan kejadian-kejadian seperti ini kami kemudian melakukan perbaikan-perbaikan SOP,” ujarnya.

    (shc/ara)

  • Kepala BGN Duga Keracunan MBG di Bandung, Tasikmalaya, dan PALI akibat Dimasak Terlalu Awal

    Kepala BGN Duga Keracunan MBG di Bandung, Tasikmalaya, dan PALI akibat Dimasak Terlalu Awal

    Kepala BGN Duga Keracunan MBG di Bandung, Tasikmalaya, dan PALI akibat Dimasak Terlalu Awal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN)
    Dadan Hindayana
    menduga penyebab keracunan terkait
    Makan Bergizi Gratis
    (
    MBG
    ) yang terjadi di Bandung, Tasikmalaya, dan Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) akibat makanan yang diolah terlalu cepat.
    Dadan mengungkapkan hal ini dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, Jakarta, Selasa (6/5/2025).
    “Yang (kasus) di Bandung, di Tasikmalaya, di PALI, yang baru terjadi, itu karena masakan terlalu awal dimasak dan tidak cepat untuk di-
    delivery
    ,” kata Dadan, dalam rapat, Selasa.
    Menurut Dadan, itu masih dugaan awalnya saja.
    Sebab, penyebabnya masih terus didalami.
    Dadan juga mengaku masih belum mendapat laporan lengkap soal kasus yang terjadi di
    Jawa Barat
    dan Sumatera Selatan itu.
    “Kami sampai sekarang belum dapat laporan,” ujar dia.
    Terkait kejadian di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Dadan menyebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dimasak oleh seorang chef.
    Sebab, SPPG itu awalnya adalah restoran.
    Dadan pun meyakini makanan yang diolah sudah memenuhi syarat.
    “Chef-nya pun adalah chef restoran. Jadi, sebetulnya dari segi kualitas makanan, higienis sudah memenuhi syarat. Tapi, ada beberapa siswa yang terdampak,” ucap dia.
    Sementara terkait kasus di PALI, Sumatera Selatan, kata Dadan, pengolahan masakannya juga tidak bermasalah.
    Meski ia mengakui penyimpanan makanan dilakukan cukup lama.
    “Di PALI, di mana ikan itu diterima hari Jumat, kemudian dimasukkan ke freezer, lalu pada saat memasak dikeluarkan, dan diolah setengah matang. Setelah diolah setengah matang, masuk lagi ke dalam freezer dan kemudian diolah. Dan setelah dites dalam keadaan baik, tapi terjadi di lapangan,” ungkap dia.
    Adapun kasus keracunan siswa usai menyantap MBG kerap terjadi di berbagai daerah.
    Terbaru, terjadi keracunan terhadap ratusan siswa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, pada Senin (5/5/2025).
    Akibatnya, pelaksanaan MBG di sana disetop sementara waktu.
    Tak hanya PALI, kejadian serupa baru terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Tasikmalaya, pada Kamis (1/5/2025).
    Di Kabupaten Bandung, kejadian keracunan juga terjadi di SMP Negeri 35 Bandung yang berlokasi di Jalan Dago Pojok, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, pada 30 April 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Musda Golkar Jatim Digelar 10-11 Mei 2025, Siapa Saja Berebut Kursi Ketua?

    Musda Golkar Jatim Digelar 10-11 Mei 2025, Siapa Saja Berebut Kursi Ketua?

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Panitia Pengarah atau Steering Committee (SC) Musda XI Golkar Jatim, Heri Soegihono memastikan bahwa pelaksanaan Musda akan berlangsung pada Sabtu (10/5/2025) hingga Minggu (11/5/2025).

    Siapa saja calon yang akan bertarung memperebutkan kursi ketua Golkar Jatim menggantikan M Sarmuji yang kini telah menjabat sebagai Sekjen DPP Partai Golkar?

    “Betul nanti pada 10-11 Mei rencananya akan dilaksanakan Musda Golkar Jatim. Insya Allah acara digelar di Shangri-La Surabaya. Pembukaan musda dilakukan pukul 13.30 WIB,” kata Heri kepada beritajatim.com, Selasa (6/5/2025).

    Nantinya sebelum dilaksanakan musda, panitia pelaksana Musda akan membuka pendaftaran kepada siapa saja calon ketua yang akan berlaga pada Jumat (9/5/2025) pagi hingga sore. “Hari Kamis sekitar jam 12 siang, panitia penyelenggara, SC dan OC akan mengadakan jumpa pers di kantor DPD. Di situ nanti bisa ditanyakan semua teknisnya, Mas,” tutur Heri.

    Diberitakan sebelumnya, Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji menegaskan, bahwa dirinya tidak akan maju lagi sebagai Ketua Golkar Jatim dan bertarung di ajang Musda XI Golkar Jatim.

    “Musda Golkar Jatim nanti setelah Rakernas Partai Golkar. Rakernas Golkar dijadwalkan pada 8 Februari 2025 di Jakarta. Setelah itu disusun jadwal musda, kita belum tahu meskipun saya sekjen, Jatim bagian yang pertama, kedua atau ketiga. Ada kemungkinan setelah lebaran. Satu tahun ini tahun konsolidasi,” kata Sarmuji usai membuka Bimtek ‘Optimalisasi Tupoksi DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Fraksi Partai Golkar Tahun 2025 di Hotel Doubletree Surabaya, Kamis (23/1/2025) petang.

    “Yang pasti saya tidak maju lagi. Sekjen mosok mbalik maneh, mudun maneh (jadi ketua DPD Partai Golkar Jatim),” tukasnya.

    Ada sembilan nama yang beredar menggantikan Sarmuji sebagai Ketua Golkar Jatim, yang saat ini sudah menjabat Sekjen Golkar. Ada empat nama anggota DPR RI, tiga nama anggota DPRD Jatim dan dua nama kepala daerah di Jatim.

    Mereka adalah Heru Tjahjono yang akrab disapa ‘Pak Carik’ (anggota DPR RI, mantan Sekdaprov Jatim, mantan Bupati Tulungagung), dan Muhamad Nur Purnamasidi (Anggota DPR RI Dapil Jember-Lumajang).

    Kemudian, ada nama Ali Mufthi (Anggota DPR RI Dapil Jatim VII). Dan, ada nama Zulfikar Arse Sadikin yang merupakan Anggota DPR RI Golkar dari Dapil Jatim III.

    Setelah itu, ada tiga nama dari anggota DPRD Jatim. Yakni, Blegur Prijanggono (Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029), Kodrat Sunyoto dan Pranaya Yudha Mahardhika (Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim).

    Dari unsur kepala daerah, ada dua nama. Yakni, Wali Kota Pasuruan terpilih Adi Wibowo dan Bupati Tuban terpilih Aditya Halindra (Lindra).

    Beritajatim.com mencoba menelisik latar belakang nama-nama calon yang beredar.

    Dimulai dari nama Zulfikar Arse Sadikin (Bang Zul), yang merupakan pengurus DPP dan ‘berdarah’ HMI. Bang Zul merupakan Presidium Majelis Nasional KAHMI 2022-2027 dengan 284 suara, dalam Munas KAHMI di Palu, 27 November 2022.

    Dia juga sebagai anggota DPR RI dua periode, menjabat Ketua Bidang OKK DPP dan saat ini Wakil Ketua Komisi II DPR RI.

    Kemudian, Heru ‘Pak Carik’ Tjahjono yang pernah menjabat sebagai Bendahara Golkar Tulungagung tahun 1997, mantan Sekdaprov Jatim, mantan Bupati Tulungagung dua periode dan saat ini menjabat anggota Komisi IX DPR RI.

    Lalu, ada Muhamad Nur Purnamasidi pengurus DPP Partai Golkar dan anggota DPR RI dua periode (2014-2019 dan 2019-2024) dari Dapil Jatim Jember-Lumajang. Saat ini, bertugas di Komisi X DPR RI.

    Nama berikutnya, adalah Ali Mufthi, anggota Komisi V DPR RI dan pernah menjadi Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo 2014-2019. Ali berangkat dari Dapil Jatim VII (Magetan ,Trenggalek, Ponorogo, Ngawi, Pacitan). Ali juga merupakan Presidium MW KAHMI Jatim.

    Setelah itu, ada nama Blegur Prijanggono. Karir politiknya berangkat dari Ketua Golkar Surabaya (2015-2019), Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya (2019-2014), Bendahara Golkar Jatim sekaligus Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim (2019-2024), dan pernah menjabat Bendahara HIPMI Jatim 2006-2009. Blegur saat ini menjadi Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029.

    Selain Blegur, ada nama Pranaya Yudha yang merupakan Ketua AMPG Jatim dan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim saat ini.

    Kemudian, Kodrat Sunyoto yang merupakan Ketua Bidang Kaderisasi DPD Golkar Jatim, Anggota DPRD Jatim 4 periode dan Mantan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim.

    Dua nama yang juga masuk bursa ketua partai beringin adalah Adi Wibowo (Wali Kota Pasuruan terpilih) dan Aditya Halindra (Bupati Tuban terpilih). [tok/beq]

  • BGN Targetkan Penerima Makan Bergizi Gratis Tembus 6 Juta di Akhir Mei

    BGN Targetkan Penerima Makan Bergizi Gratis Tembus 6 Juta di Akhir Mei

    Jakarta –

    Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan pada akhir Mei 2025 jumlah penerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) tembus 6 juta. Per April 2025, total penerima manfaat MBG mencapai 3.506.941.

    Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, pada bulan ini diperkirakan ada tambahan penerima manfaat 657.000. Dengan demikian, diperkirakan per 14 Mei ada 4.163.941 penerima manfaat yang dilayani lewat 1.505 Satuan Pelayanan Pengeluhan Gizi (SPPG).

    “Jadi kami targetkan di pertengahan Mei sudah mencapai lebih dari 4 juta (penerima manfaat) dan kami memiliki keinginan di akhir Mei kita sudah bisa melayani 6 juta (penerima manfaat),” kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

    Dadan mengatakan, saat ini telah ada 1.286 unit SPPG. Ia memproyeksikan, segera ada tambahan 219 unit sehingga jumlahnya akan bertambah menjadi 1.505 unit SPPG atau dapur MBG.

    Sebanyak 1.286 unit SPPG yang telah berdiri saat ini seluruhnya merupakan dukungan dari mitra UMKM yang bergerak di bidang food and beverage (F&B). Hingga akhir Mei, harapannya jumlahnya bertambah menjadi 1.994 unit SPPG.

    “Kami sekarang baru dalam tahap untuk perencanaan dan sedang mencari lahan untuk pembangunan 1.542 SPPG yang dibiayai oleh APBN. Jadi alhamdulillah program ini berjalan sampai sekarang itu semua berkat kemitraan. Jika kita mengandalkan kepada dana APBN semata, maka sebetulnya program makan bergizi baru akan bisa dilaksanakan bulan Agustus,” ujarnya.

    Dalam rencana besarnya, BGN menargetkan jumlah SPPG terus bertambah mencapai 7.000 unit pada Agustus 2025 untuk melayani 21 juta penerima manfaat. Lalu, pada September 2025 jumlah SPPG bertambah dua kali lipat menjadi 14.000 unit sehingga penerima manfaat mencapai 42 juta.

    “Kemudian kami akan tingkatkan dua kali lipat pada bulan September. Jadi ini percepatan memang sudah kita lakukan untuk melayani 42 juta. Kemudian Oktober kita juga ingin melayani 66 juta, dan November akhir kita berharap bisa mencapai 82,9 juta (dengan 30.000 unit SPPG),” kata dia.

    (shc/ara)

  • Kepala BGN Pastikan Dapur MBG Tak Lagi Reimburse, Andalkan Skema Ini

    Kepala BGN Pastikan Dapur MBG Tak Lagi Reimburse, Andalkan Skema Ini

    Jakarta –

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan bahwa kini mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi menggunakan sistem reimburse untuk menjalankan operasionalnya. Solusi ini menyusul serangkaian keluhan terkait lamanya waktu pencairan dana.

    Kini tidak boleh ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang boleh menjalankan operasionalnya sebelum memiliki virtual account (VA) khusus. VA ini akan menjadi sarana transaksi antara pemerintah dengan mitra dan SPPG yang hanya bisa diakses kedua pihak tersebut.

    Dadan menjelaskan, dana modal atau uang muka operasional akan cair dan masuk ke rekening VA dari pemerintah. Uang akan cair setiap 10 hari operasional dapur.

    “Jadi, sekarang sudah tidak ada lagi sistem reimburse. Jadi, kalau tanggal 6 Januari sampai minggu kemarin kami masih mengizinkan mitra menanggung dan sistem reimburse, mulai sekarang tidak ada SPPG yang boleh jalan sebelum ada virtual account dan uang muka yang masuk untuk (setiap) 10 hari ke depan,” kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

    Dadan mengatakan, saat ini pihaknya masih membenahi dapur yang sudah berjalan sebelumnya. Harapannya, sistem seluruh dapur bisa rampung minggu ini sehingga seluruh transaksi bisa lebih tertata menggunakan virtual account.

    Lebih lanjut Dadan menjelaskan, mitra yang ingin melaksanakan program MBG harus membuat proposal terlebih dulu di setiap periode 10 hari operasional. Dari sana, BGN baru memverifikasi, setelah rampung uangnya akan dikirim langsung ke rekening virtual account.

    Setelah itu, mitra harus membuat laporan penggunaan uang. Dengan demikian, setiap periode 10 hari, mitra harus membuat proposal baru, diikuti dengan laporan keuangan setiap akhir periode.

    “Begitu uang masuk ke rekening virtual account maka pada tanggal 5 (Mei), kepala SPPG dan mitra sudah harus membuat proposal untuk tanggal 15 (Mei). Siklusnya demikian. Nah, kemudian pada tanggal 15 ketika uang muka sudah masuk maka mitra dan kepala SPPG sudah harus membuat proposal untuk tanggal 25 sambil membuat laporan penggunaan uang yang tanggal 5 sampai tanggal 10,” jelasnya.

    Bakal ada tiga komponen utama dalam program MBG yaitu komponen bahan baku, komponen operasional, dan komponen insentif. Untuk bahan baku dan operasional sifatnya add cost, di mana setiap akhir periode harus dilaporkan berapa uang bahan baku yang tersisa.

    “Jadi, pada saat mengusulkan untuk tanggal 25 nanti usulannya Rp 300 juta tetapi dicatat uang sisa Rp 50 juta. Sehingga BGN nanti hanya mengirimkan sisanya Rp 250 juta karena Rp 50 juta sudah ada di rekening. Demikian prosesnya, sehingga selalu ada di mana ketika uang itu sudah masuk pada saat yang sama dia harus membuat proposal untuk 10 hari kemudian,” terangnya lagi.

    Dadan meyakini, kehadiran virtual account akan sangat memudahkan pemantauan, bahkan Kementerian Keuangan bisa melihat semua transaksi yang terjadi di virtual account masing-masing SPPG. Meskipun nanti ada yayasan yang berafiliasi dengan institusi, tetapi tetap virtual account-nya per SPPG sehingga dari satu SPPG ke SPPG lain berbeda.

    (shc/ara)