Minyak Jelantah MBG Dijual, Anggota DPR: Harus Transparan, Hasilnya ke Mana?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Anggota Komisi IX DPR RI
Nurhadi
menyambut baik pemanfaatan
minyak jelantah
dari program
Makan Bergizi Gratis
(MBG) untuk dijual sebagai bahan
bioavtur
karena merupakan salah satu dukungan terhadap
ekonomi hijau
.
Namun, ia mengingatkan, hasil dari penjualan
minyak jelantah MBG
itu harus dilakukan secara transparan.
“Harus jelas, hasil penjualannya ke mana? Apakah dimasukkan sebagai tambahan pemasukan untuk SPPG? Kalau iya, uang itu digunakan untuk apa? Jangan sampai menimbulkan celah penyalahgunaan,” kata Nurhadi dalam siaran pers, Jumat (27/6/2025).
Ia mengingatkan agar pemerintah menjamin kejelasan alur dan tujuan dari hasil penjualan minyak jelantah tersebut.
Politikus Partai Nasdem itu juga mewanti-wanti agar minyak jelantah bekas MBG tidak digunakan kembali untuk konsumsi masyarakat.
Sebab, kata Nurhadi, hal itu sama saja dengan memperlakukan masyarakat rentan sebagai sasaran limbah pangan.
“Bantuan pangan bukan tempat uji coba limbah. Masyarakat kurang mampu juga berhak atas pangan yang aman dan bermartabat.
Minyak jelantah
tak layak dijadikan bantuan, meski murah,” kata dia.
Ia menyebutkan, langkah penjualan minyak jelantah sejatinya bagus untuk mendukung gerakan keberlanjutan dan ekonomi hijau.
Sebab, dengan dijual menjadi bioavtur, ada manfaat baru yang dirasakan dari minyak jelantah yang sudah digunakan.
“Jadi ya kita dukung, dan kita harus fair, kalau memang programnya baik, ya kita apresiasi. Tapi kalau ada catatan, tentu harus dievaluasi,” kata Nurhadi.
Di sisi lain, ia mendorong untuk membuat program khusus terkait pengelolaan limbah dari program MBG.
Menurutnya, MBG adalah program berskala nasional yang kegiatannya berlangsung setiap hari, sehingga berpotensi menghasilkan limbah dalam jumlah besar dan beragam.
“Limbah dari dapur MBG itu bukan hanya minyak jelantah. Ada juga sisa makanan, sayur-sayuran yang bisa dijadikan pupuk, sampai sampah plastik dan non-organik yang tak terurai,” kata dia.
Sebelumnya diberitakan, Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut minyak jelantah dapat ditampung untuk dijual atau diekspor ke pihak-pihak yang membutuhkan bioavtur.
Sebab diketahui, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) rata-rata menggunakan 800 liter minyak goreng untuk memasak MBG setiap bulan.
Dari 800 liter tersebut, sebanyak 550 liter atau 71 persen di antaranya menjadi jelantah.
Menurut BGN, minyak jelantah hasil program MBG dapat dijual kembali untuk bioavtur dengan harga Rp 7.000 per liter.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: Komisi IX DPR RI
-
/data/photo/2025/02/21/67b87c2fc0d9a.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Minyak Jelantah MBG Dijual, Anggota DPR: Harus Transparan, Hasilnya ke Mana? Nasional 27 Juni 2025
-

Tanda Jantung Bermasalah yang Sering Dianggap Biasa
Jakarta –
Tanda jantung bermasalah tidak selalu spesifik, kerap dianggap biasa karena mirip seperti keluhan sehari-hari. Dampaknya, banyak masalah jantung tidak segera teratasi dan menjadi beban pembiayaan kesehatan yang signifikan.
Hal ini tergambar dari beban pembiayaan penyakit yang ditanggung BPJS Kesehatan dalam 11 tahun terakhir, yang mencapai Rp 1.087,4 triliun. Sebagian besar di antaranya untuk membiayai masalah jantung, diikuti stroke, kanker, dan gagal ginjal.
“Kasus jantung terbesar, menempati posisi di atas, lebih dari 70 persen dari total utilisasi,” tandas Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof Ali Ghufron Mukti, dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Senin (26/5/2025).
Apa Itu Penyakit Jantung?
Dikutip dari Medlineplus, penyakit jantung atau heart disease merupakan istilah yang mencakup berbagai tipe masalah jantung dan termasuk dalam kelompok penyakit kardiovaskular. Penyakit ini menjadi salah satu penyebab kematian paling besar di seluruh dunia.
Ada berbagai jenis penyakit jantung, salah satunya congenital heart disease yakni penyakit jantung bawaan yang didapat sejak lahir. Jenis lain yang paling banyak ditemui adalah coronary artery disease atau dikenal sebagai penyakit jantung koroner.
Berbagai masalah jantung yang terkait penyakit jantung koroner antara lain:
Angina, yakni nyeri dada akibat sumbatan atau penyempitan aliran darah ke jantungSerangan jantung (heart attack), yakni ketika sel-sel jantung mati karena tidak teraliri darah dan oksigenGagal jantung (heart failure), yakni ketika jantung gagal memompa darah dengan efektif ke seluruh tubuhAritmia, yakni gangguan irama jantung.Tanda-Tanda Jantung Bermasalah yang Sering Dianggap Biasa
Ada banyak gejala yang menandakan jantung bermasalah, namun banyak juga di antaranya tidak spesifik. Artinya, gejala tersebut umum dialami sehari-hari dan memang tidak selalu dipicu oleh masalah jantung.
Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:
1. Nyeri dada
Dikutip dari WebMD, nyeri dada merupakan gejala paling umum yang muncul ketika mengalami serangan jantung atau penyumbatan arteri jantung. Umumnya disertai sesak napas dan rasa tertekan di area dada.
Kenapa dianggap biasa? Penggambaran nyeri dada pada setiap orang berbeda-beda, sehingga kadang sulit dibedakan dengan gejala penyakit lain. Banyak yang mengalaminya, namun ternyata karena GERD (Gastroesophageal Reflux Disease) alias asam lambung.
2. Mudah letih
Mudah letih dan ngos-ngosan saat melakukan aktivitas ringan sehari-hari juga bisa menjadi pertanda masalah jantung. Misalnya saat menaiki tangga, atau sekadar jalan-jalan di pusat perbelanjaan.
Kenapa dianggap biasa? Ada banyak faktor yang menyebabkan tubuh cepat merasa letih. Pada gangguan jantung, biasanya terjadi secara ekstrem dan tidak ada sebab yang jelas.
3. Batuk yang tidak sembuh-sembuh
Batuk yang tidak sembuh-sembuh juga bisa menjadi pertanda jantung bermasalah, khususnya gagal jantung. Saat jantung tidak bisa mengimbangi kebutuhan tubuh, terjadi kebocoran darah di paru-paru yang memicu batuk, kadang disertai mucus atau lendir berwarna pink.
Kenapa dianggap biasa? Pada kebanyakan kasus, batuk yang tidak sembuh-sembuh memang tidak terkait langsung dengan penyakit jantung dan lebih berhubungan dengan infeksi pernapasan.
4. Kaki bengkak
Bengkak di area kaki bisa menandakan kerja jantung yang tidak efektif, sehingga darah menumpuk di vena yang membuatnya melebar. Gagal jantung juga menyebabkan ginjal melepas kelebihan air dan natrium, yang membuat kaki bengkak.
Kenapa dianggap biasa? Kaki bengkak juga sangat umum dialami ketika berdiri terlalu lama, meski tanpa masalah jantung.
5. Denyut jantung tidak teratur
Palpitasi, yakni ketika jantung berdebar lebih cepat dan tidak teratur, bisa menandakan masalah jantung yakni atrial fibrillation yang butuh penanganan segera. Segera periksakan jika mengalaminya.
Kenapa dianggap tidak biasa? Perubahan denyut jantung sangat wajar terjadi antara lain saat merasa cemas, terkejut, atau sangat gembira. Efek minum kopi dan kurang tidur juga bisa berpengaruh pada irama jantung.
Kapan Harus Periksa?
Pada prinsipnya, berbagai keluhan yang tidak biasa dan tanpa penyebab yang bisa dijelaskan sebaiknya diperiksakan ke dokter. Syukur jika ternyata bukan gejala penyakit jantung, namun jika ternyata berbahaya bisa segera ditangani.
Berdebar-debar saat bangun tidur misalnya, walaupun banyak dialami dalam keseharian, tetap disarankan periksa jika mengalaminya tidak seperti biasanya. Terlebih, tidak ada penyebab seperti minum kopi.
“Yang nggak normal adalah saat tidak ada apa-apa, tidak ada pemicu, bangun tiba-tiba berdebar,” kata dokter jantung dr Yuri Afifah, SpJP dalam perbincangan dengan detikcom beberapa waktu silam.
“Kalau denyutannya tidak teratur, berarti itu salah satu tanda aritmia. Tanda lain mungkin saja denyutnya teratur tapi di atas 150 kali per menit,” jelas dr Yuri.
Jenis-Jenis Tes Jantung
Dikutip dari Mayo Clinic, ada banyak tes yang bisa dilakukan untuk memeriksa kondisi jantung. Di antaranya:
Tes darah, mulai dari pemeriksaan kolesterol sebagai faktor risiko penyakit jantung, hingga pemeriksaan berbagai macam protein yang terkait gangguan jantung.X-ray, untuk melihat adanya pembengkakan jantung.EKG atau ECG (Electrocardiogram), untuk merekam dan mendeteksi denyut jantung yang tidak teratur.Echocardiogram, atau dikenal juga sebagai USG jantung, untuk mengamati detail pergerakan jantung.Stress test, pengamatan denyut jantung yang dilakukan dengan treadmill atau alat lain untuk melakukan aktivitas fisik.Dan sebagainya.
(up/up)
-
/data/photo/2025/06/18/685247733e24d.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
5 Makanan Diganti Bahan Mentah, Anggota DPR Sindir MBG Seperti Bagi-bagi Sembako Nasional
Makanan Diganti Bahan Mentah, Anggota DPR Sindir MBG Seperti Bagi-bagi Sembako
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mengkritik pelaksanaan program
makan bergizi gratis
(MBG) di Tangerang Selatan yang diganti dengan membagikan bahan mentah.
Nurhadi menyatakan, penggantian sistem tersebut seolah-olah membuat program MBG selayaknya bagi-bagi sembako yang tidak sesuai dengan tujuan utama pelaksanakan MBG.
“MBG tidak bisa disamakan dengan program bagi-bagi sembako karena tujuannya berbeda. MBG sejak awal disusun merupakan program pemberian menu makanan yang bisa langsung dikonsumsi anak-anak,” ujar Nurhadi kepada
Kompas.com
, Kamis (19/6/2025).
Politikus Partai Nasdem ini menegaskan bahwa program MBG harus disalurkan dalam bentuk makanan siap konsumsi dalam rangka mendorong perbaikan gizi.
Menurut dia, pembagian bahan mentah itu justru berpotensi membebani masyarakat karena harus mengeluarkan biaya untuk mengolahnya agar bisa dikonsumsi.
“Ketika bantuan gizi dibagikan dalam bentuk bahan mentah tanpa panduan, tanpa alat masak, bahkan tanpa mempertimbangkan daya serap masyarakat, maka ini bukan program intervensi gizi lagi tapi merupakan pengalihan tanggung jawab,” kata Nurhadi.
“Jangan niatnya membagi makanan bergizi malah jadi membebani karena masyarakat harus mengolahnya terlebih dahulu. Nilai paketnya saja sudah berbeda kan,” imbuh dia.
Nurhadi mengingatkan bahwa
Badan Gizi Nasional
(BGN) berkepentingan untuk memastikan program ini berjalan efektif, efisien, dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Atas dasar itu, BGN harus mampu memastikan setiap pelaksanaan MBG dirancang secara tepat sasaran dalam kondisi apapun.
“Kalau seperti ini kita patut bertanya, apakah program MBG ini benar-benar berpihak pada masyarakat atau sekadar menggugurkan kewajiban? Karena jadi sama saja seperti program bagi-bagi sembako yang juga sudah dijalankan Pemerintah,” kata Nurhadi.
Sebelumnya, menu MBG di Tangerang Selatan viral di media sosial karena dibagikan dalam bentuk mentah dengan alasan para siswa sedang dalam masa libur sekolah.
Dalam sejumlah foto yang beredar, paket MBG berisi beberapa buah jeruk dan pisang, serta sejumlah kantong plastik yang diduga berisi beras, ikan asin, telur puyuh, dan kacang tanah.
Merespons hal itu, BGN mengeklaim tidak pernah memberi arahan soal pembagian bahan mentah dalam program MBG di Tangsel.
“BGN tidak akan pernah memberikan bahan mentah, tidak pernah memberikan arahan bahan mentah,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayana saat dikonfirmasi, Rabu (18/6/2025).
Adapun saat ini BGN sedang menyusun petunjuk teknis (juknis) penyelenggaraan program MBG selama masa libur sekolah.
Dalam proses tersebut, BGN meminta kepada seluruh Kepala SPPG untuk berkomunikasi langsung dengan siswa dan guru terkait kemungkinan kehadiran mereka di sekolah selama libur.
“BGN telah meminta semua Kepala SPPG untuk bertanya ke para siswa dan guru, berapa kali dalam seminggu bisa hadir di sekolah,” kata dia.
Jika para siswa masih memungkinkan untuk hadir ke sekolah, maka program MBG tetap bisa dilanjutkan.
Namun, apabila tidak memungkinkan, maka program MBG akan dialokasikan kepada kelompok rentan lainnya seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.
“Disesuaikan dengan kondisi lapangan dan kebutuhan. Perintah belum keluar,” ucap dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Makan Bergizi Gratis jadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto
Sumber foto: Wisnu Wardhana/elshinta.com.
Legislator: Makan Bergizi Gratis jadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Minggu, 15 Juni 2025 – 08:07 WIBElshinta.com – Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program strategis nasional unggulan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Penguatan gizi dalam program MBG diharapkan melahirkan generasi unggul dimasa mendatang yang juga sebagai persiapan menuju Indonesia Emas ditahun 2045.
Kegiatan sosialisasi program MBG kali ini bertempat di Balai RW 6, Pacar kembang, Tambaksari Jumat, 13 Juni 2025. Hadirnya MBG bertujuan agar masyarakat tidak hanya mendapatkan akses terhadap makanan bergizi tetapi juga edukasi mengenai pentingnya asupan nutrisi yang tepat.
Acara sosialisasi program MBG dihadiri oleh anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina, Analis Kebijakan SDM Ahli Madya Kedeputian Pemantauan & Pengawasan BGN Moch. Halim, Dosen Universitas UNAIR Dini Ririn Andrias.
Dalam kesempatannya, Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina Mengajak masyarakat untuk peduli serta menjaga kebersihan dan juga menerapkan pola makan sehat dengan memperhatikan gizi,protein dan tentunya karbohidrat yang seimbang.
“Program MBG menjadi program Prioritas Presiden Prabowo oleh karenannya harus didukung penuh oleh semua pihak tidak terkecuali komisi IX sebagai mitra kerjanya. Dengan begitu diharapkan kepada masyarakat untuk dapat membantu dan tentunya mengawasi program ini agar dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran,” ucap Arzeti Bilbina.
Analis Kebijakan SDM Ahli Madya Kedeputian Pemantauan & Pengawasan BGN Moch. Halim menyamaikan bahwa Presiden Prabowo memiliki visi besar yang dikenal dengan Asta Cita, yang bertujuan untuk mewujudkan Indonesia Emas ditahun 2045.
“Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, berbagai strategi telah dijalankan, salah satunya yakni melalui peningkatan asupan gizi masyarakat melalui Program MBG serta penguatan edukasi gizi agar masyarakat semakin sadar pentingnya pola makan sehat dan seimbang,” papar Halim.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diprioritaskan bagi peserta didik (PAUD, SD, SMP, dan SMA), serta kelompok non-didik seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Selain meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya gizi, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.
“Program MBG membuka peluang kerja bagi masyarakat, khususnya yang berada di sekitar dapur sehat atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Tenaga operasional dapur direkrut dari warga setempat, sehingga keberadaan SPPG tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar,” ucap Halim.
Bagi masyarakat yang berminat menjadi mitra Badan Gizi Nasional, pendaftaran dapat dilakukan secara resmi melalui situs web: www.bgn.go.id
Menanggapi kegiatan sosialisasi program MBG, Dosen Universitas UNAIR Dini Ririn Andrias turut menyampaikan mengenai permasalah gizi berkaitan dengan pola makan meliputi stunting, anemia, obesitas, serta sindrom metabolik seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung.
“Pola makan yang tidak sehat khususnya konsumsi makanan cepat saji, tidak segar, atau olahan secara berlebihan berkontribusi besar terhadap munculnya kondisi-kondisi tersebut,” terang Dini Ririn seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Wisnu Wardhana, Minggu (15/6).
Untuk itu menjaga pola makan dengan menerapkan prinsip gizi seimbang sangat penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh, memenuhi kebutuhan energi harian, mencegah timbulnya berbagai penyakit, serta mempertahankan berat badan ideal. Program MBG yang dijalankan BGN mempunyai kontribusi besar terhadap kebaikan anak-anak Indonesia di masa mendatang. Semua itu dimulai dari makanan yang sehat dan bergizi.
Sumber : Radio Elshinta
-

Program Prioritas Prabowo, Arzeti: Komisi IX DPR Dukung MBG
Surabaya (beritajatim.com) – Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program strategis nasional unggulan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Penguatan gizi dalam program MBG diharapkan melahirkan generasi unggul di masa mendatang yang juga sebagai persiapan menuju Indonesia Emas 2045.
Kegiatan sosialisasi program MBG kali ini bertempat di Balai RW 6, Pacar Kembang, Tambaksari Surabaya. Hadirnya MBG bertujuan agar masyarakat tidak hanya mendapatkan akses terhadap makanan bergizi tetapi juga edukasi mengenai pentingnya asupan nutrisi yang tepat.
Acara sosialisasi program MBG dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina, Analis Kebijakan SDM Ahli Madya Kedeputian Pemantauan & Pengawasan Badan Gizi Nasional Moch. Halim, dan Dosen Unair Surabaya Dini Ririn Andrias.
Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina mengajak masyarakat untuk peduli serta menjaga kebersihan dan juga menerapkan pola makan sehat dengan memperhatikan gizi, protein dan tentunya karbohidrat yang seimbang.
“Program MBG menjadi program prioritas Presiden Prabowo, yang harus didukung penuh semua pihak, tidak terkecuali Komisi IX sebagai mitra kerjanya. Dengan begitu diharapkan kepada masyarakat untuk dapat membantu dan tentunya mengawasi program ini agar dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran,” kata Arzeti.
Analis Kebijakan SDM Ahli Madya Kedeputian Pemantauan & Pengawasan BGN, Moch. Halim menyampaikan, bahwa Presiden Prabowo memiliki visi besar yang dikenal dengan Asta Cita, yang bertujuan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
“Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, berbagai strategi telah dijalankan. Salah satunya, peningkatan asupan gizi masyarakat melalui program MBG serta penguatan edukasi gizi agar masyarakat semakin sadar pentingnya pola makan sehat dan seimbang,” tutur Halim.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diprioritaskan bagi peserta didik (PAUD, SD, SMP, dan SMA), serta kelompok non-didik seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Selain meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya gizi, program MBG juga diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.
“Program MBG membuka peluang kerja bagi masyarakat, khususnya yang berada di sekitar dapur sehat atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Tenaga operasional dapur direkrut dari warga setempat, sehingga keberadaan SPPG tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar,” ucap Halim.
Bagi masyarakat yang berminat menjadi mitra BGN, pendaftaran dapat dilakukan secara resmi melalui situs web: www.bgn.go.id
Menanggapi kegiatan sosialisasi program MBG, Dosen Unair Dini Ririn Andrias turut menyampaikan mengenai permasalah gizi berkaitan dengan pola makan meliputi stunting, anemia, obesitas, serta sindrom metabolik seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. “Pola makan yang tidak sehat khususnya konsumsi makanan cepat saji, tidak segar, atau olahan secara berlebihan berkontribusi besar terhadap munculnya kondisi-kondisi tersebut,” pungkas Dini. (tok/kun)
-

Timwas Haji DPR: Tingginya kematian jamaah harus jadi bahan evaluasi
Jakarta (ANTARA) – Tim Pengawas Haji DPR RI menyatakan sorotan Pemerintah Arab Saudi atas tingginya angka kematian jamaah haji Indonesia harus menjadi bahan evaluasi mendalam bagi pemerintah dalam hal seleksi kesehatan calon jamaah, khususnya kelompok lanjut usia dengan penyakit penyerta.
“Masukan dari Pemerintah Arab Saudi ini harus menjadi perhatian serius. Mereka bahkan menyampaikan pertanyaan keras: ‘Why do you bring people to death here?’ Mengapa Anda kirim jamaah ke sini hanya untuk meninggal?” kata anggota Tim Pengawas Haji DPR RI Edy Wuryanto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.
Hal itu disampaikan Edy Wuryanto usai kunjungan Timwas Haji DPR RI ke Daerah Kerja (Daker) Madinah, Arab Saudi, Kamis (12/6).
Anggota Komisi IX DPR RI itu mengemukakan angka kematian jamaah haji Indonesia yang tinggi tersebut menandakan perlunya penguatan instrumen skrining kesehatan.
“Menteri Kesehatan dan seluruh jajarannya, termasuk Dinas Kesehatan di tingkat kabupaten/kota, harus lebih ketat dalam menyeleksi calon jamaah,” ucapnya.
Dia juga meminta agar proses seleksi kesehatan calon jamaah dilakukan secara ketat sebelum keberangkatan, bukan hanya saat pendaftaran haji.
“Syarat istitha’ah atau kemampuan fisik harus menjadi prioritas, terutama bagi lansia yang memiliki penyakit kompleks, apalagi penyakit terminal yang diprediksi tidak mampu menyelesaikan seluruh rukun haji. Mereka sebaiknya tidak diberangkatkan,” ujarnya.
Menurut Edy, pembayaran biaya haji yang dilakukan sejak 10–15 tahun sebelumnya pun tidak bisa dijadikan patokan untuk keberangkatan haji.
Hal itu karena pemeriksaan kesehatan harus dilakukan ulang menjelang keberangkatan sebagai bagian dari kewajiban negara dalam melindungi keselamatan jamaah.
“Skrining itu harus dilakukan sebelum berangkat. Kalau ternyata kondisi kesehatannya tidak memungkinkan, bisa digantikan oleh anak atau kerabatnya. Skema penggantian ini harus mulai disosialisasikan,” tuturnya.
Edy menekankan lebih dari 200 orang jamaah haji Indonesia yang meninggal dunia pada pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci menjadi tanggung jawab bersama dalam menjaga martabat bangsa.
“Ini menjadi tanggung jawab bersama untuk menekan angka kematian jamaah dan menjaga martabat bangsa dalam pelaksanaan ibadah haji,” katanya.
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Timwas Haji DPR: Rasio tenaga kesehatan dengan jamaah perlu dievaluasi
Jakarta (ANTARA) – Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI Edy Wuryanto menyatakan ketimpangan jumlah tenaga kesehatan yang tidak sebanding dengan jumlah jamaah haji Indonesia perlu dievaluasi karena menyebabkan pelayanan kesehatan terhadap jamaah menjadi kurang maksimal.
“Saat ini rasio tenaga kesehatan dengan jumlah jamaah haji sekitar satu banding 400. Ini sangat tidak ideal dan harus dievaluasi ulang. Pelayanan kesehatan jamaah jadi kurang maksimal,” kata Edy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.
Ia menuturkan bahwa sistem pelayanan kesehatan di Arab Saudi yang membatasi aktivitas medis di area hotel jamaah menyebabkan keterlambatan proses perujukan bagi jamaah yang sakit ke rumah sakit rujukan di Saudi.
Untuk itu, Edy menekankan pentingnya pendekatan promotif dan preventif oleh tenaga medis Indonesia di lapangan. Jamaah haji yang masuk kategori risiko tinggi harus betul-betul disiapkan jalur perujukannya
“Petugas kesehatan kita ke depan harus lebih difokuskan pada deteksi dini, pemantauan rutin, dan klasifikasi risiko jamaah. Mana yang high risk, middle risk, dan low risk,” ujarnya.
Padahal, keberadaan klinik tersebut sangat strategis untuk menjadi titik transit sementara jamaah sebelum dirujuk ke rumah sakit maupun setelah keluar dari rumah sakit sebelum kembali ke pemondokan.
“Saat jamaah sakit, mereka bisa ditampung dulu di klinik sebelum dirujuk. Begitu juga sebaliknya, saat selesai perawatan bisa transit dulu di klinik sebelum balik ke hotel atau ke lokasi ibadah. Tahun depan seharusnya klinik ini kembali dibuka,” tuturnya.
Sebagai langkah jangka panjang, Edy mendorong Pemerintah Indonesia untuk mulai menjajaki kerja sama diplomatik dengan Pemerintah Arab Saudi guna membangun Rumah Sakit Haji Indonesia di Makkah.
Menurut dia, jumlah jamaah haji maupun umroh dari Indonesia sangat besar setiap tahunnya sehingga sudah saatnya Indonesia memiliki rumah sakit haji sendiri di Arab Saudi
“Ini penting agar jamaah kita bisa dirawat oleh tenaga medis sesama orang Indonesia sehingga ada kenyamanan, keamanan, dan komunikasi yang lebih baik,” kata anggota Komisi IX DPR RI itu.
Edy akan membawa gagasan tersebut dalam pembahasan Komisi IX DPR RI untuk ditindaklanjuti bersama Kementerian Kesehatan sebagai bagian dari upaya perlindungan jamaah haji Indonesia.
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Anggota Komisi IX DPR dan KON sepakat ojol merupakan mitra
Sumber foto: Antara/elshinta.com.
Anggota Komisi IX DPR dan KON sepakat ojol merupakan mitra
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Kamis, 12 Juni 2025 – 21:44 WIBElshinta.com – Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Obon Tabroni dan Koalisi Ojol Nasional (KON) sepakat bahwa ojek online (ojol) merupakan mitra, bukan pekerja atau buruh.
Kesepakatan tersebut merespons langkah Pemerintah Indonesia yang menyatakan dukungan penerbitan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO), yang mengatur perlindungan terhadap pekerja platform digital, termasuk pengemudi ojol.
“Tadinya saya bingung karena ada aspirasi yang menyatakan ojol sebagai pekerja, tapi setelah mendapatkan masukan dari rekan-rekan Koalisi Ojol Nasional, saya baru sadar bahwa benar ojol bukan pekerja dan bukan buruh, mereka adalah mitra,” kata Obon dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
Obon pun menuturkan dirinya merupakan salah satu anggota tim perumus revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Ia mengaku saat ini masih menyerap aspirasi dari komunitas ojol yang ternyata memiliki pandangan berbeda dengan organisasi buruh.
Adapun Ketua Umum Presidium Koalisi Ojol Nasional Andi Kristiyanto menegaskan penolakan terhadap dukungan Indonesia atas penerbitan Konvensi ILO terkait pekerja platform digital.
Andi mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara merdeka dan berdaulat, sehingga keterlibatan ILO dalam isu ojol di Indonesia dipandang sebagai bentuk intervensi terhadap kedaulatan negara.
“ILO nggak ada urusannya dengan nasib ojol di Indonesia, karena ojol di Indonesia bukan pekerja, dan bukan buruh. Jadi kami tolak intervensi ILO terhadap ojol di Indonesia,” ungkap Andi.
Dia menilai adanya beberapa kelompok yang mengatasnamakan komunitas ojol untuk memperjuangkan status pekerja hanyalah upaya yang ditunggangi oleh kepentingan tertentu. Dengan demikian, dirinya meminta pemerintah dan DPR agar tidak terpancing oleh narasi tersebut.
Melalui pernyataan tegas dan petisi, Koalisi Ojol Nasional pun menyatakan akan terus menjaga posisi independen mitra ojol dan menolak segala bentuk intervensi yang dianggap mengganggu sistem kemitraan yang selama ini telah berjalan.
Petisi resmi yang diajukan berisi empat poin utama, yakni setop politisasi ojol oleh para elit politik dan pejabat negara, tolak ojol sebagai pekerja tetap, tolak potongan 10 persen yang tanpa kajian dan berdasar yang akan berdampak negatif pada mitra pengemudi, serta tolak kepentingan pribadi dan kelompok yang mengatasnamakan ojol.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia (Modantara) Agung Yudha mengingatkan apabila Konvensi ILO diterapkan di Indonesia, maka terdapat potensi hilangnya pekerjaan.
Menurutnya, pemaksaan kebijakan ketenagakerjaan (seperti reklasifikasi mitra menjadi karyawan platform atau memaksakan pemberian manfaat setara karyawan) pada sektor mobilitas dan pengantaran digital dapat memberikan dampak negatif yang cukup signifikan terhadap ekonomi Indonesia, termasuk menurunnya pendapatan jutaan UMKM yang bergantung pada platform digital serta meningkatnya pengangguran.
“Kebijakan ini akan menghilangkan kemampuan platform digital sebagai bantalan ekonomi nasional,” ujar Agung.
Selain itu, menurut dia, efek domino dari kebijakan tersebut termasuk memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional, menimbulkan gejolak sosial politik, dan turunnya kepercayaan investor, baik dalam maupun luar negeri, terutama dalam masa perekonomian dunia yang menantang saat ini.
Sumber : Antara
-

Profil Felly Runtuwene, dahulu Pimpin Kadin Kini Ketua Komisi IX DPR
Jakarta, Beritasatu.com – Felly Estelita Runtuwene merupakan salah satu politisi perempuan dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang aktif menyuarakan berbagai isu di parlemen.
Ia saat ini menjabat sebagai ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang membidangi urusan kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial.
Bagaimana sosok Felly Runtuwene? Berikut ini profil dan perjalanan kariernya.
Profil Felly Estelita Runtuwene
Felly Estelita Runtuwene lahir pada 11 Februari 1971 di Sulawesi Utara. Pendidikan dasar hingga menengah dia tempuh di daerah asalnya.
Felly mengawali pendidikan di SD Inpres Rumoong Bawah pada 1977 hingga 1983, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri Amurang dari 1983 hingga 1986, dan SMA Negeri 2 Amurang dari 1986 hingga 1989.
Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Felly melanjutkan kuliah di STIE-IBEK Jakarta pada 1994 dan lulus pada 1998 dengan gelar sarjana manajemen. Latar belakang pendidikannya menjadi pondasi untuk berkarier di dunia usaha sebelum akhirnya terjun ke politik.
Sebelum dikenal sebagai politisi, Felly Runtuwene telah berpengalaman di sektor bisnis. Ia pernah menjabat sebagai direktur PT Bina Usaha Langgeng Jaya dari 2000 hingga 2008, serta sebagai komisaris Bina Prima Jaya dari 2001 hingga 2008.
Di samping itu, Felly juga aktif dalam organisasi pengusaha. Ia pernah menjabat sebagai wakil ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia, serta menjadi ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Minahasa Selatan. Pengalaman ini memberikan wawasan tambahan dalam pengambilan keputusan di bidang pembangunan dan infrastruktur.
Karier politik Felly Runtuwene dimulai sejak terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada 2009. Pada periode awal keterlibatannya di dunia politik, Felly tercatat sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Damai Sejahtera pada 2010 hingga 2013.
Kemudian, Felly bergabung dengan Partai Nasdem, dan dipercaya menjabat sebagai ketua bidang pembangunan dan infrastruktur DPP Partai Nasdem untuk periode 2019–2024.
Pada Pemilu 2019, Felly berhasil melenggang ke Senayan dan dilantik sebagai ketua Komisi IX DPR. Komisi ini memiliki ruang lingkup kerja dalam bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial.
Ia kembali dipercaya menduduki posisi tersebut setelah berhasil terpilih kembali pada Pemilu 2024, dengan memperoleh 52.889 suara dari dapil Sulawesi Utara.
Selama masa tugasnya di parlemen, Felly Runtuwene menerima sejumlah penghargaan atas kinerjanya. Pada Desember 2018, dia mendapatkan penghargaan sebagai “Legislator Terkritis” periode 2014–2019. Pengakuan ini menunjukkan keterlibatannya dalam berbagai diskusi dan kebijakan penting di DPR.
Selain itu, pada 2022, Felly Runtuwene juga menerima penghargaan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, yakni MKD Award, sebagai bentuk apresiasi atas integritas dan kontribusinya selama menjabat sebagai anggota legislatif.
