Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi IX DPR RI

  • Komisi IX DPR RI Soroti Penurunan Anggaran BPOM 2026, Terjun Bebas 55,47 Persen

    Komisi IX DPR RI Soroti Penurunan Anggaran BPOM 2026, Terjun Bebas 55,47 Persen

    Jakarta –

    Anggota Komisi IX DPR RI menyoroti rencana anggaran BPOM tahun 2026 yang mengalami penurunan drastis hingga 55,47 persen, sebuah kondisi yang dinilai sangat berisiko terhadap fungsi pengawasan obat dan makanan nasional.

    Pemotongan anggaran melalui mekanisme automatic adjustment menyebabkan alokasi untuk program pengawasan obat dan makanan tahun 2026 hanya tersisa Rp 99.095.715.000 dari total pagu Rp 1.641.678.000.000, atau hanya 57,14 persen dari pagu setelah penyesuaian.

    Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menegaskan dukungan kuat kepada BPOM agar anggarannya minimal tetap sama seperti tahun 2025. Ia menilai bahwa pengawasan terhadap obat, makanan, minuman, dan zat berbahaya bukan sekadar fungsi teknis, melainkan bagian integral dari perlindungan kesehatan rakyat.

    “Kami tidak ingin pengawasan terhadap makanan dan obat dikorbankan karena anggaran yang tidak memadai. BPOM adalah garda terdepan dalam menjaga keselamatan rakyat bukan sekadar urusan administrasi,” tegas Hj. Putih Sari, Wakil Ketua Komisi IX dalam keterangannya, Selasa (8/7/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dengan mengedepankan efisiensi, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor.

    “Kami akan terus mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada. BPOM tidak akan mengendurkan semangat untuk melindungi masyarakat dari ancaman produk berisiko,” ujar Taruna Ikrar.

    Lebih lanjut, Taruna Ikrar juga menegaskan BPOM akan mendukung penuh program nasional Makan Bergizi Gratis, yang merupakan prioritas Pemerintah dalam mencetak generasi sehat dan bebas stunting. Dalam program tersebut, BPOM memiliki peran penting dalam menjamin mutu dan keamanan bahan pangan sejak dari hulu hingga ke tangan anak-anak Indonesia.

    “Kami mengawal kualitas dan keamanan bahan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis. Ini adalah amanah besar untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapat asupan yang sehat, aman, dan bergizi,” kata dia.

    Sebagai bentuk nyata dukungan politik, Komisi IX DPR RI dalam RDP menyepakati usulan tambahan anggaran BPOM RI Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 5.437.938.387.000 (lima triliun empat ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). Usulan ini akan diperjuangkan dalam pembahasan lanjutan bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas.

    (kna/up)

  • Uya Kuya berharap Program MBG semakin merata di Jakarta Selatan

    Uya Kuya berharap Program MBG semakin merata di Jakarta Selatan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi IX DPR RI Surya Utama atau disapa Uya Kuya berharap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin merata di Jakarta Selatan.

    “Sebagai anggota DPR RI Komisi IX, saya akan terus mendukung dan mengawal jalannya program ini agar dapat berjalan cepat dan merata sehingga segara dapat dinikmati oleh para penerima manfaat,” kata Uya di Pondok Pesantren Darunnajah, Jakarta Selatan, Senin.

    Uya mengatakan, Program MBG merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan gizi anak-anak di Indonesia.

    “Program MBG menjadi program prioritas dan strategis Presiden Prabowo dalam mewujudkan kesejahteraan gizi bagi seluruh anak-anak di Indonesia,” ujarnya.

    Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Astrid Khairunisha juga berharap Program MBG ini dapat didukung oleh semua pihak.

    “Mengonsumsi makanan bergizi dan sehat menjadi penting bagi anak-anak karena dengan memakan makanan sehat dan bergizi akan menciptakan anak-anak yang mampu bersaing di kancah internasional,” katanya.

    Ade Tias Maulana selaku perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan penjelasan terkait proses alur dari Program MBG ini. Satu dapur akan melayani 3.000 siswa.

    “Karena itu penambahan dapur-dapur baru ke depannya sangat diharapkan agar program ini dapat segera dinikmati oleh anak-anak peserta didik yang ada di seluruh Indonesia baik sekolah negeri maupun swasta,” kata Ade.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kasus ShopeeFood Bisa Terulang Akibat Algoritma Double Order

    Kasus ShopeeFood Bisa Terulang Akibat Algoritma Double Order

    Bisnis.com, JAKARTA — Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menilai sistem double order yang diterapkan aplikator menjadi biang kerok atas kisruh ShopeeFood yang terjadi di Yogyakarta.  Hal yang sama juga berpeluang terjadi di platform lainnya seperti Grab dan Gojek. 

    Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengatakan sistem algoritma yang dibuat oleh aplikator sangat merugikan pengemudi ojol. 

    Algoritma yang paling disorot adalah double order yang membuat waktu pengantaran menjadi lama, karena pengemudi harus melayani dua pemesanan sekaligus dalam waktu bersamaan. Tidak hanya ihwal waktu, algoritma double order juga disebut merugikan pengemudi dari sisi upah.

    Sistem ini, kata Lily, sudah sempat diminta untuk diubah. Namun, pihak aplikator tak kunjung memberi jawaban.

    “[Di pemesanan] Double order, ada 2 lokasi antar dari 2 resto yang berbeda. Bila kami antar 1 order itu dihargai Rp8.500, seharusnya dengan double order maka upahnya dikali 2 menjadi Rp17.000. Namun, yang didapat hanya Rp12.000-Rp14.000,” kata Lily kepada Bisnis, Selasa (7/7/2025).

    Pengemudi, jelas dia, otomatis mendapatkan upah yang lebih rendah ketika mendapatkan double order karena upah dari order kedua hanya dihitung 50% -75% dari upah yang seharusnya.

    Artinya, kata Lily, double order membuat waktu pengantaran menjadi lama serta merugikan pengemudi karena tidak mendapat kompensasi atau upah yang layak dari platform akibat waktu tambahan tersebut.

    Selain pengemudi, tambahnya, konsumen turut dirugikan karena harus menunggu lebih lama dan tidak mengetahui bahwa pengemudi harus mengantarkan order pertama.

    Seperti kasus di Sleman, Yogyakarta, konsumen yang tidak puas karena tidak ada informasi yang transparan dari platform sangat mungkin memberi penilaian atau rating yang rendah kepada pengemudi yang dianggap sebagai pihak yang melakukan kesalahan.

    “Akibatnya rating yang rendah ini akan merugikan pengemudi karena dinilai oleh algoritma platform tidak berkinerja baik,” tuturnya.

    Hal ini disebut berdampak terhadap jumlah pesanan yang kian sepi karena tidak diprioritaskan oleh platform. 

    Ujung-ujungnya, ujar Lily, hal ini memupuskan harapan pengemudi untuk mendapatkan insentif yang pada akhirnya mengurangi pendapatan pengemudi ojol, taksol dan kurir.

    Terkait dengan hal itu, SPAI menuntut Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) agar memberikan perlindungan bagi pekerja platform seperti pengemudi ojol, taksol dan kurir dalam hal jaminan pendapatan agar mendapatkan upah yang layak berupa upah minimum provinsi (UMP).  

    “Dan agar segera Kementerian Ketenagakerjaan dan Komisi IX DPR untuk membahas pekerja platform ke dalam RUU Ketenagakerjaan,” sambungnya.

    Bisnis mencoba menghubungi pihak Shopee, Grab, dan Gojek mengenai sistem double order di aplikasi. Hingga berita ini diturunkan, ketiganya belum memberi jawaban. 

    Sebelumnya, sejumlah pengemudi ShopeeFood menggeruduk salah satu customer yang diduga melalukan prilaku kasar terhadap salah satu driver wanita. 

    Pengguna yang mengeluhkan makanan yang disampaikan lama tibanya, langusung memarahi driver ShopeeFood. Driver menyampaikan bahwa dirinya telah menjalankan perintah sesuai aplikasi. 

  • Lahan Jadi Kendala BGN Bangun SPPG untuk Program MBG

    Lahan Jadi Kendala BGN Bangun SPPG untuk Program MBG

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut lahan menjadi kendala dalam membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tempat produksi makan bergizi gratis (MBG).

    Hal tersebut disampaikan Juru Bicara BGN Reddy Hendra untuk menanggapi penyerapan anggaran program MBG yang rendah yakni 7,1% dari total alokasi Rp71 triliun tahun ini, lantaran jumlah SPPG yang masih sedikit. 

    “Proses ini terkendala lahan, karena lahan nya masih proses pinjam pakai dengan pemerintah daerah. Saat ini masih berprogres,” kata Reddy kepada Bisnis, dikutip Minggu (6/7/2025).

    Reddy menyebut, pihaknya berencana membangun 1.542 unit SPPG di 2025 dengan menggunakan anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BGN.

    Per 10 Juli 2025, Reddy mengungkap setidaknya sudah ada 1.868 SPPG yang terbentuk, atau melampaui target yang ditetapkan BGN sebanyak 1.542 unit tahun ini.

    Adapun guna mempercepat sekaligus memastikan SPPG yang dibangun berkualitas, dia menyebut bahwa BGN telah membuat seluruh sistem verifikasi mitra hingga operasional SPPG.

    “Ini bagian dari jaminan kualitas pelaksanaan [MBG],” ujarnya.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, anggaran program MBG pada semester I/2025 baru terserap Rp5 triliun atau 7,1% dari total alokasi Rp71 triliun untuk tahun ini.

    Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan, serapan anggaran yang masih rendah ini terjadi lantaran BGN menyesuaikan dengan jumlah SPPG yang ada. Per 1 Juli 2025, Dadan menyebut bahwa sudah ada sekitar 1.863 SPPG yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. 

    “Jadi kalau serapan hari ini baru Rp5 triliun, itu karena memang penyerapan yang kami lakukan sesuai dengan jumlah SPPG yang ada,” kata Dadan dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Selasa (1/7/2025).

    Dia meyakini anggaran yang terserap akan semakin besar seiring bertambahnya SPPG dan penerima manfaat di sejumlah daerah. Pasalnya, kata dia, semakin banyak penerima manfaat MBG dan SPPG, maka serapan anggaran akan semakin besar. 

    Dia memperkirakan, akan ada 20 juta penerima MBG di 8.000 SPPG pada Agustus 2025. Dengan jumlah tersebut, Dadan memprediksi total anggaran yang bakal terserap mencapai Rp8 triliun pada Agustus 2025. 

    “Nanti kalau didobelkan di September, dua kali lipatnya. Artinya Rp14 triliun satu bulan akan terserap. Itu cara penyerapan di Makan Bergizi Gratis,” tutur Dadan kepada awak media. 

    Sementara itu, Dadan memperkirakan penyerapan anggaran untuk program MBG diperkirakan mencapai Rp121 triliun hingga akhir 2025. 

    Sejalan dengan hal itu, BGN berencana untuk mengajukan anggaran tambahan sebanyak Rp50 triliun untuk mencapai target 82,9 juta penerima manfaat di 2025.  

    “Kelihatannya BGN harus kembali ke Komisi IX untuk menjustifikasi tambahan Rp50 triliun, karena kalau Rp71 triliun saja tidak cukup,” kata Dadan dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

  • Gandeng Pimpinan DPR RI, BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Pemahaman Jaminan Sosial Pekerja

    Gandeng Pimpinan DPR RI, BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Pemahaman Jaminan Sosial Pekerja

    Kabupaten Bandung Barat: Anggota Komisi IX DPR RI yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2024-2029 Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P. mendorong masyarakat di Kabupaten Bandung Barat untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
     
    Hal ini disampaikan Cucun dalam kegiatan Sosialisasi Program Perlindungan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan yang berlokasi di Bale Abah Padalarang, Selain Cucun Ahmad Syamsurijal, sosialisasi itu juga turut dihadiri Dirut BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro, Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat BPJS Ketenagakerjaan dan Pimpinan DPRD Bandung Barat.
     
    Dalam sosialisasi tersebut, Cucun menekankan pentingnya perlindungan sosial bagi semua profesi, mulai dari petani, pedagang, tukang ojek, hingga pekerjaan lainnya. Ia menyebut bahwa setiap pekerjaan memiliki risiko kecelakaan kerja yang dapat mengancam keselamatan dan kesejahteraan pekerja.
     
    “Saya mengapresiasi langkah2 strategis BPJS Ketenagakerjaan, tugas dan fungsinya menghadirkan negara untuk melindungi segenap pekerja Indonesia. Saya juga menghimbau kepada rekan-rekan Anggota DPRD Bandung Barat yang hadir pada hari ini, ayo terus ingatkan pemberi kerja dan seluruh pekerja yang berada di Kabupaten Bandung barat untuk mendaftarkan pekerja di BPJS Ketenagakerjaan.” Ungkap Cucun
     
     

    Menurutnya, kesadaran akan pentingnya perlindungan sosial tidak hanya memberikan keamanan bagi pekerja, tetapi juga memberikan ketenangan bagi keluarga yang ditinggalkan saat terjadi kecelakaan kerja. Program perlindungan ini juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup pekerja dan memberikan jaminan sosial yang layak, terutama bagi mereka yang bekerja di sektor informal yang rentan terhadap berbagai risiko.
     
    Sejalan dengan amanah konstitusi untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, sebagai bentuk negara hadir dan sebagai wakil rakyat kita bisa menghadirkan negara di tengah masyarakat dan mendukung dengan regulasi yang ada.
     
    Cucun berharap dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat lebih sadar dan tergerak untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. “Dengan iuran yang terjangkau dan manfaatnya. Pekerja bisa fokus kerja keras biar kecemasannya BPJS Ketenagakerjaan yang menanggung.” Tegas Cucun
     
    Dalam kesempatan yang sama Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro, menekankan kegiatan sosialisasi ini adalah bentuk negara hadir melindungi seluruh pekerja di Indonesia

    “BPJS Ketenagakerjaan hadir bukan hanya sebagai sebuah lembaga, tapi sebagai sahabat bagi para pekerja, bagi Bapak/ibu semua. Kami ingin memastikan bahwa setiap orang yang bekerja, baik itu buruh pabrik, pedagang di pasar, nelayan, petani, driver ojek online, hingga pekerja lepas di desa-desa dan dimanapun, memiliki perlindungan saat hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.” Ujar Pramudya
     

     
    Disebutkan program BPJS Ketenagakerjaan ada 5, diantaranya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
     
    “Hari ini kami juga secara simbolis memberikan santunan manfaat Program JKK, JKM, JP dan Beasiswa kepada 4 Orang Ahli waris dengan total santunan sebesar Rp640 Juta, Kami berharap manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan ini bisa mempertahankan kehidupan yang layak bagi ahli waris yang ditinggalkan. Kita tentu tidak pernah berharap musibah datang, namun hidup penuh dengan ketidakpastian, dan tidak ada salahnya jika kita berjaga-jaga sejak dini. Lebih baik sedia payung sebelum hujan, karena perlindungan hari ini bisa jadi penyelamat di hari esok. Dan ini sejalan dengan tujuan dari Badan untuk memastikan pekerja yg dilindungi fokus utk Kerja Keras dan BPJS Ketenagakerjaan yg menangunggung cemas nya, spt yang diungkapkan Pak Cucun dan sesuai dengan kampanye komunikasi yang kita selalu gaungkan yaitu Kerja Keras Bebas Cemas, tutup Pramudya
     
    BPJS Ketenagakerjaan memastikan bahwa upaya memperluas cakupan perlindungan pekerja tidak berhenti di sosialisasi ini. Ke depan, berbagai program edukasi akan terus digelar di berbagai kecamatan, dengan fokus pada pekerja sektor informal yang masih minim kesadaran akan pentingnya jaminan sosial.
     

    Kabupaten Bandung Barat: Anggota Komisi IX DPR RI yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2024-2029 Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P. mendorong masyarakat di Kabupaten Bandung Barat untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
     
    Hal ini disampaikan Cucun dalam kegiatan Sosialisasi Program Perlindungan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan yang berlokasi di Bale Abah Padalarang, Selain Cucun Ahmad Syamsurijal, sosialisasi itu juga turut dihadiri Dirut BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro, Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat BPJS Ketenagakerjaan dan Pimpinan DPRD Bandung Barat.
     
    Dalam sosialisasi tersebut, Cucun menekankan pentingnya perlindungan sosial bagi semua profesi, mulai dari petani, pedagang, tukang ojek, hingga pekerjaan lainnya. Ia menyebut bahwa setiap pekerjaan memiliki risiko kecelakaan kerja yang dapat mengancam keselamatan dan kesejahteraan pekerja.
     
    “Saya mengapresiasi langkah2 strategis BPJS Ketenagakerjaan, tugas dan fungsinya menghadirkan negara untuk melindungi segenap pekerja Indonesia. Saya juga menghimbau kepada rekan-rekan Anggota DPRD Bandung Barat yang hadir pada hari ini, ayo terus ingatkan pemberi kerja dan seluruh pekerja yang berada di Kabupaten Bandung barat untuk mendaftarkan pekerja di BPJS Ketenagakerjaan.” Ungkap Cucun
     
     

     
    Menurutnya, kesadaran akan pentingnya perlindungan sosial tidak hanya memberikan keamanan bagi pekerja, tetapi juga memberikan ketenangan bagi keluarga yang ditinggalkan saat terjadi kecelakaan kerja. Program perlindungan ini juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup pekerja dan memberikan jaminan sosial yang layak, terutama bagi mereka yang bekerja di sektor informal yang rentan terhadap berbagai risiko.
     
    Sejalan dengan amanah konstitusi untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, sebagai bentuk negara hadir dan sebagai wakil rakyat kita bisa menghadirkan negara di tengah masyarakat dan mendukung dengan regulasi yang ada.
     
    Cucun berharap dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat lebih sadar dan tergerak untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. “Dengan iuran yang terjangkau dan manfaatnya. Pekerja bisa fokus kerja keras biar kecemasannya BPJS Ketenagakerjaan yang menanggung.” Tegas Cucun
     
    Dalam kesempatan yang sama Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro, menekankan kegiatan sosialisasi ini adalah bentuk negara hadir melindungi seluruh pekerja di Indonesia
     
    “BPJS Ketenagakerjaan hadir bukan hanya sebagai sebuah lembaga, tapi sebagai sahabat bagi para pekerja, bagi Bapak/ibu semua. Kami ingin memastikan bahwa setiap orang yang bekerja, baik itu buruh pabrik, pedagang di pasar, nelayan, petani, driver ojek online, hingga pekerja lepas di desa-desa dan dimanapun, memiliki perlindungan saat hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.” Ujar Pramudya
     

     
    Disebutkan program BPJS Ketenagakerjaan ada 5, diantaranya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
     
    “Hari ini kami juga secara simbolis memberikan santunan manfaat Program JKK, JKM, JP dan Beasiswa kepada 4 Orang Ahli waris dengan total santunan sebesar Rp640 Juta, Kami berharap manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan ini bisa mempertahankan kehidupan yang layak bagi ahli waris yang ditinggalkan. Kita tentu tidak pernah berharap musibah datang, namun hidup penuh dengan ketidakpastian, dan tidak ada salahnya jika kita berjaga-jaga sejak dini. Lebih baik sedia payung sebelum hujan, karena perlindungan hari ini bisa jadi penyelamat di hari esok. Dan ini sejalan dengan tujuan dari Badan untuk memastikan pekerja yg dilindungi fokus utk Kerja Keras dan BPJS Ketenagakerjaan yg menangunggung cemas nya, spt yang diungkapkan Pak Cucun dan sesuai dengan kampanye komunikasi yang kita selalu gaungkan yaitu Kerja Keras Bebas Cemas, tutup Pramudya
     
    BPJS Ketenagakerjaan memastikan bahwa upaya memperluas cakupan perlindungan pekerja tidak berhenti di sosialisasi ini. Ke depan, berbagai program edukasi akan terus digelar di berbagai kecamatan, dengan fokus pada pekerja sektor informal yang masih minim kesadaran akan pentingnya jaminan sosial.
     

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • Uya Kuya gandeng warga Kebayoran Lama untuk gencarkan MBG

    Uya Kuya gandeng warga Kebayoran Lama untuk gencarkan MBG

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi IX DPR RI Surya Utama atau disapa Uya Kuya menggandeng warga Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, untuk menggencarkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Makan Bergizi Gratis menjadi program prioritas Presiden Prabowo,” kata Uya Kuya di Aula Masjid Raya Al-Insan Patal Senayan Jakarta, Jumat.

    Karena itu, kata dia, butuh dukungan dari seluruh peserta sosialisasi yang hadir untuk membantu menyampaikan kepada seluruh masyarakat yang belum mengetahui manfaatnya.

    Uya mengatakan, Program MBG menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan gizi.

    Dalam sosialisasi tersebut, artis sekaligus politisi itu memastikan Program MBG ini dikawal dengan baik oleh dirinya langsung selaku Anggota DPR RI Komisi IX yang menjadi mitra Badan Gizi Nasional (BGN).

    “Dengan berada di bawah pengawasan saya langsung sehingga Program MBG ini dapat segera dinikmati oleh kelompok penerima manfaat anak-anak peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui dan balita,” katanya.

    Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Astrid Khairunisha berharap Program MBG ini dapat didukung oleh semua pihak agar dapat berjalan cepat dan segera dinikmati oleh para penerima program tersebut.

    “Dengan memakan makanan sehat dan bergizi akan menciptakan anak-anak yang berkualitas yang mampu bersaing di kancah Internasional,” katanya.

    Tenaga Ahli Sekretariat Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN Sukina menyampaikan Program MBG ini ada di dalam Program Astacita Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

    “Maka dari itu program ini sangat diharapkan dapat mendukung pencapaian visi tersebut. Program MBG juga diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi lokal,” katanya.

    Kemudian, Program MBG akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal karena BGN bekerjasama dengan petani, peternak dan nelayan setempat untuk memasok bahan baku makanan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Program MBG juga membuka peluang kerja bagi masyarakat, khususnya di sekitar dapur SPPG. “Tenaga operasional dapur direkrut dari warga setempat sehingga keberadaan SPPG memberikan manfaat ekonomi langsung bagi komunitas sekitar,” katanya.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 51 Aduan Malapraktik Diterima Kemenkes Sepanjang 2023-2025, 24 Diantaranya Berujung Kematian – Page 3

    51 Aduan Malapraktik Diterima Kemenkes Sepanjang 2023-2025, 24 Diantaranya Berujung Kematian – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat adanya 51 laporan dugaan pelanggaran disiplin profesi atau malapraktik yang terjadi di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan sepanjang 2023 hingga 2025.

    Laporan tersebut mencakup aduan langsung dari masyarakat serta unggahan di media sosial dan pemberitaan media massa.

    Hal ini diungkapkan langsung oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (2/7/2025).

    “Aduan terkait insiden keselamatan pasien dan dugaan pelanggaran disiplin profesi di fasyankes periode 2023 sampai dengan 2025. Aduan langsung jumlah 21. (Lewat) Media massa atau media sosial jumlah 30. Totalnya 51,” kata Budi.

    Dalam paparannya, Menkes mengungkapkan bahwa sebagian besar dari aduan tersebut berujung pada dampak serius. Sebanyak 24 kasus di antaranya menyebabkan kematian pasien, termasuk 13 kasus yang terjadi pada tahun 2025.

    Selain itu, Kemenkes juga mencatat 10 kasus infeksi atau komplikasi, 8 kasus kesalahan prosedur medis atau administrasi, 7 kasus yang menyebabkan cacat atau luka berat, serta 2 kasus berkaitan dengan sengketa informasi atau ketidakpuasan pasien.

    “Ini adalah contoh-contohnya kasus yang sudah masuk baik media sosial maupun aduan langsung,” sebutnya.

     

  • Menaker maksimalkan peluang penciptaan lapangan kerja dalam negeri

    Menaker maksimalkan peluang penciptaan lapangan kerja dalam negeri

    Jadi kita harus menggunakan semua, mengoptimalkan semua peluang.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pihaknya terus berupaya memaksimalkan peluang penciptaan lapangan kerja di dalam negeri.

    “Jadi kita harus menggunakan semua, mengoptimalkan semua peluang,” kata Menaker saat ditemui usai Rapat Kerja Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

    Sebelumnya, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengatakan peluang bekerja di luar negeri merupakan alternatif yang logis di tengah tingginya kebutuhan akan lowongan kerja nasional.

    Menurut Menaker Yassierli, peluang-peluang penciptaan lapangan kerja dalam negeri bisa didapatkan melalui program-program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto.

    “Mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), lalu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kemudian ada hilirisasi, ketahanan pangan, sampai ketahanan energi. Itu adalah lapangan pekerjaan yang ada di depan mata,” ujar Menaker.

    Namun, untuk membuat kesempatan itu terlaksana, Yassierli mengatakan diperlukan adanya kerja sama strategis di antara para pemangku kepentingan dan lintas kementerian.

    Ia mencontohkan, Kemnaker telah menandatangani nota kesepahaman bersama Kementerian Koperasi (Kemenkop) dalam persiapan pelatihan sumber daya manusia (SDM) untuk Kopdes Merah Putih.

    Selain itu, Menaker mengatakan lapangan kerja baru juga bisa terbuka dari investasi baru di beberapa bidang industri di Indonesia. Peran Danantara dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga ia nilai penting.

    “Kami sudah ada MoU dengan Kementerian BKPM/Investasi bahwa ke depan setiap ada investasi itu akan masuk juga pertimbangan terkait dengan ketenagakerjaan,” kata Menaker.

    “Lalu yang terakhir baru nanti kita berbicara peluang untuk magang atau pun tenaga kerja di luar negeri. Jadi semua itu kita optimalkan,” katanya lagi.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menaker menanggapi potensi PHK imbas penurunan PMI Manufaktur RI

    Menaker menanggapi potensi PHK imbas penurunan PMI Manufaktur RI

    Ketika ada early warning system, bahwa akan terancam PHK, (Kemnaker) turun.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri manufaktur, menyusul penurunan Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Juni 2025.

    Dalam laporan yang dirilis oleh S&P Global, tercatat PMI Manufaktur Indonesia sebesar 46,9 pada Juni 2025, turun dari 47,4 pada Mei 2025, dan berada di bawah ambang batas netral 50,0.

    “Pertama, kita melihat PHK ini sebagai suatu kerja dari hulu ke hilir. (Mitigasi) Yang sudah jelas ada sekarang adalah JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan), yang antisipasi dari awal, manfaatnya kita perbesar,” kata Menaker saat ditemui usai Rapat Kerja Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

    Selain itu, Yassierli juga mengatakan adanya Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) nanti juga diharapkan dapat mengatasi persoalan tersebut.

    “Yang kedua, Satgas PHK, yang kita harap segera (diluncurkan). Namun, sebagian dari tugas Satgas PHK itu sekarang yang dilakukan oleh Kemnaker,” ujar dia.

    “Ketika ada early warning system, bahwa akan terancam PHK, (Kemnaker) turun. Kemudian kita monitor ke dinas, kita rapat koordinasi dengan dinas. Kemudian kita terkait dengan mitigasi risikonya seperti apa, ada mediasi. Itu semua kita lakukan,” ujarnya pula.

    Adapun laporan S&P Global mencatat PMI di bawah 50 menunjukkan aktivitas yang berada di zona kontraksi, bukan ekspansi. Sejak April, skor PMI manufaktur Indonesia selalu di bawah 50.

    Penurunan pemesanan membuat produksi ikut berkurang dan mempengaruhi penurunan tenaga kerja serta bahan baku.

    Saat ditanya mengenai perlu atau tidaknya intervensi pemerintah dalam mendongkrak daya beli masyarakat agar dampak dari potensi gelombang PHK bisa diantisipasi, Menaker mengatakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang telah didistribusikan belakangan ini adalah salah satu contoh insentif itu.

    Namun, ia menegaskan evaluasi implementasi BSU sebagai langkah antisipatif masih diperlukan.

    “Nanti kita evaluasi, saya yakin ini kan bukan hanya dari Kementerian Ketenagakerjaan saja, dengan Kemenko Perekonomian juga pasti ini akan menjadi perhatian,” kata Menaker Yassierli.

    “Kemarin BSU kan untuk Juni dan Juli. Kita lihat nanti. Artinya dari situlah ada proses, ada kebijakan, kemudian ada implementasi, ada evaluasi,” ujarnya menambahkan.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Banyak Orang RI yang Belum Punya Sertifikasi Kerja

    Banyak Orang RI yang Belum Punya Sertifikasi Kerja

    Jakarta –

    Pekerja-pekerja di Indonesia disebut belum banyak memiliki sertifikasi kerja. Menurut data Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) selama 5 tahun terakhir hanya ada 5,1 juta orang pekerja yang memiliki sertifikasi.

    Kepala BNSP Syamsi Hari mengatakan jumlah pekerja yang tersertifikasi berbanding terbalik dengan jumlah angkatan kerja yang. Hingga 2025 ada total 153 jutaan tenaga kerja, baru 5 jutaan saja yang pekerja yang memiliki sertifikasi.

    “Kami gambarkan bapak ibu, untuk sertifikasi kompetensi ketenagakerjaan ini berbanding terbalik jauhnya. Selama 5 tahun ini hanya 5.105.250 orang tapi berbanding terbalik dengan angkatan kerja senilai 153 jutaan,” beber Syamsi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Rabu (2/7/2025).

    Per 2025 saja baru ada 700 ribu orang pekerja saja yang tersertifikasi, targetnya sendiri hanya 1,2 juta pekerja saja yang bisa mendapatkan sertifikasi tahun ini. Meskipun total angkatan kerja mencapai 5,1 juta orang.

    Syamsi menjelaskan ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam sertifikasi kerja masyarakat. Pertama, belum ada ketersediaan standar kompetensi dan okupansi nasional.

    Kemudian, pengakuan sistem sertifikasi juga belum menyeluruh di Indonesia. Belum banyak perusahaan yang mewajibkan sertifikasi sebagai syarat penting untuk seleksi atau promosi jabatan.

    “Pengakuan sistem sertifikasi belum menyeluruh. Di tengah masyarakat utamanya industri belum mengakui adanya sertifikasi tersebut. Baru beberapa perusahaan saja yang akui sertifikasi untuk seleksi dan promosi jabatan,” beber Syamsi.

    Di sisi lain, belum banyak juga pendidikan dan pelatihan di Indonesia, khususnya yang dasarnya vokasi, belum banyak yang terintegrasi dengan sertifikasi kerja.

    Terakhir, penjaminan mutu sertifikasi di Indonesia juga masih lemah. Masih terdapat praktik pelaksanaan sertifikasi yang belum sesuai prosedur sehingga sertifikat tidak bisa diakui banyak pihak.

    (kil/kil)