Kementrian Lembaga: Komisi IX DPR RI

  • Kembali Terjadi, Keracunan MBG Coreng Program Baik Pemerintah

    Kembali Terjadi, Keracunan MBG Coreng Program Baik Pemerintah

    GELORA.CO -Aparat penegak hukum didesak untuk mengusut tuntas dugaan kelalaian penyedia makanan MBG yang mengakibatkan 215 siswa di Nusa Tenggara Timur mengalami keracunan massal.

    Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh,  menegaskan kejadian tersebut sangat memprihatinkan dan mencederai misi besar pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

    “Jangan sampai program baik pemerintah tercoreng hanya karena kelalaian dalam pemilihan dan pengawasan menu makanan. Memberikan makanan sembarangan kepada siswa adalah bentuk pengabaian terhadap masa depan generasi bangsa,” tegas legislator asal Banyuwangi itu dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 25 Juli 2025.

    Ninik, sapaan akrabnya, juga meminta Badan Pangan Nasional agar lebih serius, teliti, dan bertanggung jawab dalam mengawasi setiap menu yang akan dihidangkan kepada siswa, terutama dalam program bantuan makan bergizi. 

    Menurutnya, pengawasan harus dilakukan tidak hanya di NTT, tetapi juga di seluruh daerah penerima program serupa.

    “Kami mendesak BGN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mitra penyedia makanan. Lakukan pengecekan menyeluruh ke daerah lain, jangan tunggu kejadian serupa terjadi. Ini soal keselamatan dan masa depan anak-anak kita,” ujarnya.

    Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa itu pun menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, agar standar kualitas dan keamanan pangan benar-benar dijaga ketat.

    “Saya minta sinergi antara pengelola MBG dengan BPOM dan pihak terkait ditingkatkan. Program makanan bergizi adalah investasi masa depan bangsa. Jangan sampai justru menjadi sumber penyakit karena lalai diawasi,” pungkasnya.

    Dalam dua hari terakhir, sedikitnya 215 siswa di Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami gejala keracunan massal usai menyantap makanan dari program MBG.

    Insiden menyebar di dua wilayah: 140 siswa SMPN 8 Kupang dan 75 siswa dari tiga sekolah di Kabupaten Sumba Barat Daya. Gejala yang dilaporkan mencakup mual, muntah, diare, pusing, dan gatal-gatal, hingga sejumlah siswa harus dilarikan ke berbagai rumah sakit di wilayah masing-masing

  • Prabowo Sebut Program MBG Jadi Perhatian Dunia Internasional

    Prabowo Sebut Program MBG Jadi Perhatian Dunia Internasional

    Prabowo Sebut Program MBG Jadi Perhatian Dunia Internasional
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    mengklaim bahwa Program
    Makan Bergizi Gratis
    (
    MBG
    ) yang tengah dijalankan pemerintahannya menjadi sorotan dunia internasional. Sebab, kata dia, tak ada program semasif MBG. 
    Hal ini disampaikan dalam pidatonya saat menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (20/7/2025). 
    “Di mana-mana saya didatangi di luar negeri, program-program kita dibahas di luar negeri. Program
    makan bergizi gratis
    dibahas di luar negeri. Belum pernah ada program yang semasif kita,” katanya. 
    Dia mengatakan program MBG telah menyentuh lebih dari 6 juta anak dan ibu hamil. Prabowo optimistis, jumlah penerima manfaat akan terus bertambah hingga akhir Agustus 2025.
    “Sekarang bulan Juli ini sudah sampai penerima manfaat 6 juta anak lebih dan ibu-ibu yang hamil. InsyaAllah bulan Agustus akhir akan mencapai 20 juta lebih. Bahkan sasaran kita siapa tahu bisa mencapai di atas 25 juta pada bulan Agustus,” tuturnya. 
    Badan Gizi Nasional (BGN) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 118 triliun dalam Rencana Anggaran 2026, untuk menjamin keberlanjutan program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).
    Usulan itu disampaikan Kepala BGN Dadan Hindayana dalam rapat tertutup bersama Komisi IX DPR RI, Kamis (10/7/2025).
    “Iya, kita usulkan tambahan Rp 118 triliun,” ujar Dadan, saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (10/7/2025).
    Dadan memaparkan, pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk BGN pada 2026 adalah sebesar Rp 217 triliun. Namun, menurut dia, anggaran itu diperkirakan hanya cukup membiayai program MBG hingga akhir Agustus 2026. 
    “Rp 217 triliun akan habis diserap di akhir Agustus (2026),” ujar Dadan.
    Dia menambahkan, jika program MBG dijalankan penuh sejak Januari 2026 dengan cakupan penerima manfaat sebanyak 82,9 juta jiwa, maka kebutuhan anggaran per bulan dapat mencapai lebih dari Rp 25 triliun.
    “Kalau basis pelaksanaannya kita sukses di akhir tahun dengan 82,9 juta. Maka 82,9 juta sudah start dari Januari. Itu artinya Rp 25 triliun per bulan lebih,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Minuman Harian yang Bikin Gula Darah Naik Diam-diam di Usia 20-an

    Minuman Harian yang Bikin Gula Darah Naik Diam-diam di Usia 20-an

    Jakarta

    Banyak orang yang mengira bahwa masalah gula darah hanya mengintai mereka yang berusia lanjut. Padahal lonjakan gula darah bisa dialami oleh orang dengan usia 20-an dan sering kali tanpa disadari.

    Salah satu penyebabnya adalah kebiasaan mengonsumsi minuman yang tampak aman, tapi ternyata diam-diam mengandung tinggi gula. Jika dibiarkan, tentunya minuman ini akan berdampak buruk pada kesehatan.

    Diabetes melitus sendiri yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah menjadi salah satu penyakit serius yang banyak menyerang usia 20-an di Indonesia.
    Menurut Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, berdasarkan diagnosis diabetes dari dokter, kelompok usia 15-24 tahun prevalensinya di angka 0,05 persen dan untuk kelompok 25-34 tahun di angka 0,2 persen.

    Minuman Harian yang Bikin Gula Darah Naik

    Beberapa minuman harian yang bisa membuat gula darah naik di antaranya minuman boba, kopi dengan gula, hingga jus buah kemasan. Berikut penjelasannya.

    1. Minuman Boba

    Boba menjadi minuman yang digemari oleh banyak kalangan, termasuk orang-orang berusia 20-an. Minuman ini identik dengan bola berbentuk hitam dari tepung tapioka dengan rasa manis, gurih, dan kenyal.

    Dikutip dari laman Universitas Airlangga, data dari Singapore Nutrient Databases menunjukkan bahwa 1 gelas minuman chocolate milk boba mengandung 34,36 gram gula. Data lainnya menunjukkan bahwa 1 gelas milk tea dengan tapioka pearl bisa mengandung 299 kalori dan 38 gram gula.

    Artinya, minuman boba memiliki kandungan gula yang cukup tinggi. Banyak yang mengonsumsi minuman boba sekitar 2-3 gelas dalam sehari dan ini sangat berpengaruh pada gula darah dalam tubuh. Jika dikonsumsi berkepanjangan dan terus menerus, tidak menutup kemungkinan akan mengidap penyakit diabetes melitus, jika tubuh sudah tidak bisa lagi menghasilkan insulin.

    2. Minuman Berkarbonasi

    Minuman berkarbonasi manis yang sering mengandung gula tambahan bisa menyebabkan lonjakan kadar gula darah. Satu porsi minuman berkarbonasi seperti kola 350 ml bisa mengandung 39 gram gula atau sekitar 10 sendok teh.

    Seiring waktu, lonjakan ini bisa membebani pankreas, organ yang bertanggung jawab untuk mengatur produksi insulin.

    Dikutip dari laman Medbury Medical, insulin adalah hormon yang membantu mengangkut glukosa dari aliran darah untuk energi. Saat pankreas bekerja terlalu keras, organ ini bisa memproduksi lebih sedikit insulin atau menjadi kurang efektif dalam menggunakan insulin. Hal tersebut bisa menyebabkan resistensi insulin, yaitu kondisi di mana sel-sel tidak merespon insulin dengan baik, yang menyebabkan glukosa menumpuk di aliran darah.

    3. Minuman Berenergi

    Dikutip dari laman Kementerian Kesehatan, minuman energi seringkali dikaitkan dengan gaya hidup sehat, terutama bagi orang-orang yang suka berolahraga. Tapi, minuman ini sering ditambahkan pemanis buatan, sehingga kandungan gulanya cukup tinggi.

    Minuman berenergi 12 ons atau sekitar 350 ml bisa mengandung hingga 10 sendok teh atau 38 g gula. Kandungan kafeinnya bisa mencapai 160 mg.

    Dikutip dari laman Cleveland Clinic, ahli diet Amber Sommer, RD, LD, menyampaikan bahwa bagi individu yang sehat, mengonsumsi minuman berenergi sesekali mungkin tidak menimbulkan masalah serius. Tapi, jika dikonsumsi rutin setiap hari bisa berisiko terhadap kesehatan.

    “Kombinasi kafein dan gula tambahan dalam minuman berenergi dikaitkan dengan penurunan sensitivitas insulin dan peningkatan gula darah, sehingga mungkin bukan pilihan yang cerdas bagi mereka yang menderita diabetes,” kata Sommer.

    4. Jus Buah Kemasan

    Jus buah kemasan seringkali dipersepsikan sebagai minuman sehat yang mengandung berbagai vitamin dan antioksidan. Namun, minuman ini seringkali juga ditambahkan pemanis buatan yang memperkaya rasa, sehingga kadar gulanya tinggi. Dikutip dari laman Universitas Atma Jaya, jus kemasan “100% buah” sekalipun mengandung gula alami (fruktosa) dalam kadar yang tinggi, yaitu sekitar 20-30 gram per 200 ml.

    Minuman kemasan yang tinggi gula memang wajib diwaspadai. Tak hanya bisa berpengaruh pada orang dengan usia 20-an, minuman kemasan juga bisa berdampak buruk pada usia di bawah 20 tahun.

    Komisi IX DPR-RI Rahmad Handoyo dari Fraksi PDI Perjuangan bercerita kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat rapat kerja mengenai tetangganya yang harus suntik insulin karena minum minuman kemasan setiap hari.

    Tapi faktanya tetangga rumah saya, belakang rumah saya persis, ada anak umur 18 tahun wajib suntik insulin karena gaya hidup. Karena berlebihan makan minuman kemasan setiap hari, bisa dua tiga kali, dampaknya ke kesehatan,” kata Rahmad dalam Raker DPR-RI Komisi IX, Senin (8/7/2024)

    Ciri-ciri Kadar Gula Darah Tinggi

    Kebanyakan orang tidak mengalami gejala apapun, kecuali hiperglikemia (kondisi kadar gula darah meningkat secara berlebihan) parah dan persisten. Kendati demikian beberapa orang mungkin merasa cemas karena detak jantung yang cepat, kesulitan berkonsentrasi atau merasa bingung.

    Tergantung tingkat keparahannya, berikut kemungkinan gejala kadar gula darah tinggi:

    Sakit kepalaMeningkatnya rasa haus atau laparBuang air kecil lebih sering dari biasanyaKelelahan parahPenglihatan kaburDetak jantung cepatKulit gatalSuasana hati yang mudah berubahRasa kesemutan, terbakar, atau mati rasa di tangan atau kaki AndaInfeksi yang sering terjadi atau luka yang lambat sembuhPenurunan berat badan yang tidak diinginkan

    Cara menurunkan kadar gula darah dengan cepat bergantung pada penyebab gula darah tinggi. Jika hiperglikemia disebabkan oleh penyakit atau obat-obatan, menghentikan konsumsi obat atau mengobati penyakit bisa menurunkan gula darah.

    Jika hiperglikemia disebabkan oleh makanan, tidak ada makanan dan minuman yang terbukti bisa langsung menurunkan gula darah. Tapi peningkatan stabilitas darah seiring waktu bisa dilakukan dengan:

    Batasi makanan manisseperti minuman manis, permen, kue kering, biskuit, dan kue keringBatasi makanan bertepung,seperti roti putih, tortilla, nasi putih, dan pastaHindari makanan olahan,seperti keripik dan pizzaKonsumsi lebih banyak protein,terutama protein rendah lemak dari daging, ayam, ikan, tahu, produk susu rendah lemak, kacang-kacangan, dan telur.Konsumsi lebih banyak serat,seperti roti gandum, beras merah, dan quinoaTambahkan sayuran berdaun hijau,seperti kangkung, bayam, dan arugula-Tambahkan sayuran non-tepung,seperti brokoli, kembang kol, kacang hijau, tomat, paprika, dan labu musim panasKonsumsi kacang-kacangan dan biji-bijian,termasuk almond, kenari, chia, rami, labu, dan biji bunga matahariPilih buah beri,karena buah beri memiliki banyak serat dan jumlah gula paling rendah di antara buah-buahan.Berapa Asupan Gula Harian yang Disarankan?

    Dikutip dari laman FKM Universitas Arlangga, Dosen Departemen Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Stefania Widya Setyaningtyas, S.Gz, MPH, asupan gula bagi setiap orang berbeda. Untuk orang normal tanpa diabetes, disarankan untuk mengonsumsi gula tidak lebih dari 10 persen kebutuhan energi.

    “Ini setara dengan 4 sendok makan atau 50 gram per hari,” katanya.

    Sementara, untuk penderita diabetes disarankan untuk membatasi asupan gula tidak lebih dari 5 persen per hari.

    (elk/tgm)

  • Viral Makan Bergizi Gratis Siswa SMKN Tambakboyo Tuban Ada Belatung

    Viral Makan Bergizi Gratis Siswa SMKN Tambakboyo Tuban Ada Belatung

    GELORA.CO  – Awal pekan ini netizen atau warganet dikejutkan oleh berita makan bergizi gratis (MBG) ada larva atau belatung.

    Tentu saja hal ini sangat mencoreng program andalan Presiden Prabowo Subianto itu.

    Program MBG sendiri hingga kini belum merambah seluruh sisa di Indonesia.

    Dalam pelaksanaannya sekitar enam bulan terakhir, pemerintah leat Badan Gizi Nasional (BGN) mengalami tantangan luar biasa.

    Tantangan yang paling sering adalah menu MBG yang basi sehingga memicu siswa diare.

    Terbaru, siswa SMKN Tambakboyo, Tuban, Jawa Timur, mendapati paket MBG ada larva atau belatung.

    Penemuan ini terjadi pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) bagi siswa baru di SMA dan SMKN Tambakboyo, Senin (14/7/2025). 

    Akibatnya suasana gaduh pun tercipta, sebagian siswa sibuk merekam temuan itu hingga viral di medsos.

    Dalam video itu, terdengar suara siswa yang menyindir menu MBG dan merasa jijik setelah melihat larva bergerak. 

    “Hahaha, iki loh makanan bergizi, makanan bergizi guys, mbok gedene ngene (hahaha, ini loh makanan bergizi, makanan bergizi guys, lihat besarnya begini),” ujar siswa dalam video tersebut yang dikutip dari Kompas.com, Rabu (16/7/2025). 

    Camat Tambakboyo, Ari Wibowo Waspodo, membenarkan adanya penemuan larva pada menu MBG di sekolah-sekolah di kecamatan tersebut. 

    Berdasarkan laporan yang diterimanya, menu MBG yang ditemukan mengandung larva terjadi di dua sekolah, yaitu SMA Negeri Tambakboyo dan SMK Negeri Tambakboyo, Senin (14/7/2025). 

    Ari menjelaskan bahwa yang ditemukan siswa bukanlah belatung, melainkan larva ulat buah atau sayuran yang terdapat dalam ompreng. 

    “Ada empat ompreng, ditemukan di titik pertama dua ompreng dan di titik kedua juga dua ompreng,” kata Ari Wibowo Waspodo, Selasa (15/7/2025). 

    Ia menegaskan dukungannya terhadap program yang digagas Presiden Prabowo, namun berharap agar penyedia makanan lebih memperhatikan aspek kehigienisan. 

    “Saya tahunya malah dari teman-teman media ada ulat di dalam ompreng makanan bergizi gratis. Informasinya itu di SMA dan SMK Tambakboyo,” ujarnya. 

    Hingga berita ini diturunkan, pihak SMKN Tambakboyo belum memberikan komentar terkait insiden tersebut saat dikonfirmasi.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini mengingatkan, usulan tambahan anggaran sebesar Rp 118 triliun untuk Badan Gizi Nasional (BGN) tak hanya dialokasikan ke program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Menurut Yahya, masalah utama yang harus dibenahi BGN adalah rendahnya edukasi gizi untuk usia dini dan lemahnya akses pangan sehat di berbagai daerah.

    “MBG program mulia, tetapi anggaran yang besar harus diarahkan tidak hanya untuk memberi makan, melainkan untuk mengubah pola konsumsi, memperbaiki rantai pasok pangan lokal, dan memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi yang benar dan berimbang,” ujar Yahya dikutip dari Tribunnews.com.

    Dia mengatakan, usulan tambahan anggaran sebesar Rp 118 triliun akan menjadi pemborosan jika BGN hanya fokus terhadap hal-hal yang berkaitan dengan distribusi makanan.

    “Program ini akan menjadi pemborosan terbesar jika hanya difokuskan pada pengadaan makanan tanpa menyentuh akar masalah yang selama ini menjadi penyebab krisis gizi,” kata Politisi Golkar itu .

    Komisi IX, dikatakan Yahya, akan membedah terlebih dahulu usulan tambahan anggaran dari BGN sebelum menyetujuinya.

    Dikatakan Yahya, MBG jangan hanya menjadi proyek distribusi makanan tanpa adanya program perbaikan gizi untuk jangka panjang.

    “Tentunya akan kita bahas terlebih dulu, kita akan bedah secara mendalam sebelum mengambil keputusan. Ini menjadi salah satu fungsi penganggaran dan pengawasan DPR. MBG harus menjadi tonggak awal reformasi menyeluruh terhadap sistem gizi nasional yang selama ini rapuh, fragmentaris, dan berorientasi jangka pendek,” sambungnya. 

    Dia kembali mengingatkan, anggaran besar BGN harus menjadi modal pemerintah dalam melakukan reformasi perbaikan gizi anak Indonesia. 

    “Jika anggaran besar hanya disalurkan tanpa disertai reformasi sistemik, maka kita hanya mengulang pola bantuan pangan konvensional yang tidak menyelesaikan persoalan struktural. Negara butuh keberanian untuk mengubah pendekatan dari memberi makan menjadi mendidik gizi,” tandas Yahya.

    Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional RI (BGN) Dadan Hindayana menyatakan, pihaknya mengusulkan penambahan anggaransebesar Rp118 Triliun untuk pemenuhan program makan bergizi gratis (MBG) 2026.

    Usulan itu disampaikan oleh Dadan, saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (10/7/2025). 

    “Ya kita usulkan tambahan (anggaran) Rp118 Triliun,” kata Dadan saat ditemui awak media di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Menurut Dadan, pihaknya telah menerima pagu indikatif untuk tahun 2026 sebesar Rp217 Triliun berdasarkan surat keputusan dari Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu) dan Kementerian PPN/Bappenas.

    Hanya saja, anggaran Rp217 Triliun itu hanya cukup untuk menjalankan program MBG hingga sampai bulan Agustus 2026 mendatang.

    “Ya gini kalau basis pelayanan dan penerima manfaatnya 82,9 juta dimulai dari Januari sampai Desember. Maka kami akan membutuhkan tambahan, karena dengan Rp217 Triliun itu nanti akan terserap semuanya, jika semua lancar di akhir Agustus,” kata Dadan.

    Atas hal itu menurut dia, BGN memerlukan anggaran tambahan untuk mengimplementasikan program MBG di bulan September hingga Desember 2026.

    “Karena dari September, Oktober, November, Desember kami akan membutuhkan tambahan. Bukan seperti yang terjadi sekarang,” kata dia.

    “Jadi Rp217 Triliun itu akan habis diserap di akhir Agustus (2026),” sambung Dadan.

    Dalam kesempatan ini, Dadan turut membocorkan soal anggaran untuk makan bergizi gratis setiap bulannya.

    Pengakuan Dadan, program MBG ini membutuhkan anggaran sebesar Rp25 Triliun setiap bulannya untuk meng-cover setiap sekolah menyelenggarakan makan bergizi gratis.

    “Kalau basis pelaksanaannya kita sukses di akhir tahun dengan 82,9 juta (penerima manfaat), Maka 82,9 juta sudah start dari Januari. Itu artinya Rp25 Triliun per bulan lebih,” tukas dia

  • Jutaan Data Direvisi, Cek Apakah Namamu Masuk Penerima Bansos di Sini!

    Jutaan Data Direvisi, Cek Apakah Namamu Masuk Penerima Bansos di Sini!

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memperbarui data penerima bantuan sosial (bansos) yang dinilai sebagai keluarga mampu.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa sebanyak delapan juta orang dikeluarkan dari data penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

    “Dalam rangka (penyaluran) bansos tepat sasaran, delapan juta lebih dinonaktifkan dari penerima bantuan iuran ini,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI membahas data PBI JKN berdasarkan DTSEN, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (16/7), dikutip dari Antaranews.

    Sehingga setelah dicoret, nama-nama tersebut tidak berhak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah.

    Menurut dia, pencoretan data penerima PBI ini merupakan implementasi dari diterapkannya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    DTSEN tersebut digunakan sebagai panduan data penyaluran bansos karena penyaluran bansos selama ini yang dinilai tidak tepat sasaran.

    Nah, berikut ini cara cek apakah nama anda masih termasuk dalam penerima bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah saat ini.

    Cara Cek Daftar Penerima Bansos Terbaru 2025

    1. Cara Cek Nama Penerima Bansos PKH Via Website

    Buka situs resmi https://cekbansos.kemensos.go.id melalui browser di HP atau komputer/laptop
    Masukkan data wilayah sesuai dengan KTP, meliputi Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan
    Masukkan nama penerima sesuai KTP dari calon penerima bansos PKH
    Masukkan kode captcha yang tampil di layar. Jika tidak jelas, klik tombol “Refresh” untuk mendapatkan kode baru
    Klik tombol “Cari Data” dan tunggu proses pencarian data. Sistem akan menampilkan status apakah nama tersebut terdaftar sebagai penerima Bansos PKH 2025 atau tidak
    Setelah mengikuti langkah-langkah tersebut akan muncul informasi tentang nama penerima, wilayah domisili, jenis bantuan yang diterima (misalnya PKH, BPNT, dll.), status penyaluran (sudah atau belum disalurkan), dan periode penyaluran.

    2. Cara Cek Nama Penerima Bansos PKH Via Aplikasi

    Unduh aplikasi “Cek Bansos Kemensos” di Google Play Store/Apple App Store dan unduh aplikasinya
    Jika baru pertama kali menggunakan aplikasi ini, buat akun dengan memasukkan nomor KTP (NIK), Kartu Keluarga (KK), nama lengkap, nomor HP aktif, email aktif, foto KTP dan swafoto
    Setelah mendaftar, Anda akan diminta melakukan verifikasi OTP yang dikirim ke nomor HP
    Masuk ke aplikasi Cek Bansos Kemensos dengan menggunakan NIK dan kata sandi yang telah dibuat
    Pilih menu “Cek Bansos”, masukkan wilayah dan nama sesuai KTP
    Aplikasi akan menampilkan apakah Anda termasuk penerima Bansos PKH 2025

    Itulah 2 cara cek nama penerima bansos terbaru pada 2025.

  • Aturan Baru Pengganti Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan Tengah Digodok!

    Aturan Baru Pengganti Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan Tengah Digodok!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah hingga saat ini belum menerapkan kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) bagi peserta BPJS Kesehatan. Padahal, kebijakan ini seharusnya sudah berlaku paling lambat 1 Juli 2025, sesuai dengan amanat Perpres 59/2024.

    Sistem KRIS ini pun nantinya digadang-gadang akan menghapus klasifikasi kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan. Terkait dengan penerapan KRIS ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin buka suara. Menurutnya, pemerintah tengah membahas bersama level Kementerian Koordinator.

    Sayangnya, Budi Gunadi Sadikin tidak mengungkapkan Kementerian Koordinator mana yang dimaksud. Namun, jika ini terkait dengan kebijakan kesehatan, maka kemungkinan terkait dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

    “Kita sedang bahas di levelnya Menko,” ujarnya saat ditemui di gedung DPR RI Jakarta, Selasa (15/7).

    Budi hanya memastikan bahwa pemerintah tengah menggodok Pemerintah tengah merancang aturan baru setingkat peraturan presiden yang merevisi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024. Peraturan presiden ini juga akan menegaskan mengenai implementasi KRIS.

    Sebelumnya, Sekertaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan pada 15 Juni 2025, draf Perpres baru tentang Jaminan Kesehatan masih berada di panitia antar kementerian, belum sampai ke meja Presiden Prabowo Subianto. Oleh sebab itu, penerapan KRIS menurutnya masih menunggu rampungnya Perpres baru itu.

    “Tunggu Perpresnya diundangkan ya yang jelas RS sudah mempersiapkan diri untuk KRIS,” ujar Kunta kepada CNBC Indonesia.

    Beberapa waktu lalu, saat rapat dengar pendapat (RDP) pada 30 Mei 2025 di Komisi IX DPR, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar implementasi kebijakan KRIS mundur menjadi 31 Desember 2025. Alasannya, rumah sakit yang memenuhi 12 kriteria penerapan KRIS baru 1.436 atau 57,28% dari target pemerintah yang sebanyak 2.554 rumah sakit.

    Sementara itu, masih sebanyak 786 RS yang baru berhasil menerapkan 9-11 kriteria KRIS, 189 rumah sakit baru bisa memenuhi lima sampai delapan kriteria KRIS, 46 rumah sakit bahkan hanya bisa satu sampai empat kriteria KRIS dan 70 rumah sakit belum memenuhi satupun kriteria KRIS.

    “Karena itu kita usulkan yang implementasi Juni diperpanjang sampai 31 Desember 2025, karena data yang tadi kita lihat 90% itu baru selesai di akhir 2025,” ujar Budi.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Gaduh RS Asing Boleh Buka Cabang di RI, Bakal Ada di Mana? Kemenkes Bilang Gini

    Gaduh RS Asing Boleh Buka Cabang di RI, Bakal Ada di Mana? Kemenkes Bilang Gini

    Jakarta – Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI Azhar Jaya menyebut pembukaan cabang rumah sakit di Indonesia sudah diatur sejak lama mengacu Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang daftar bidang usaha yang terbuka untuk penanaman modal asing (PMA).

    Meski begitu, selama ini belum ada RS dengan catatan kepemilikan asing 100 persen di RS Indonesia, yang berjalan adalah kombinasi modal asing dan lokal. Hal ini dinilai bisa menjadi langkah awal untuk membangun kepercayaan investor.

    Kebijakan yang kemudian disorot pasca Presiden RI Prabowo Subianto terang-terangan membuka investor RS asing, menurutnya tidak perlu dikhawatirkan. Melainkan menjadi pacuan sejumlah RS untuk lebih terbuka dan belajar soal manajemen yang jauh lebih bagus.

    “Tapi kalau menurut saya sih, ini bukan masalah. Kalau kita mau kompetisi sama orang, kita harus bisa punya rival yang bagus. Kalau rivalnya bagusnya cuma itu doang, dia nggak akan terpacu,” sorot Azhar saat ditemui di tengah sesi rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (16/7/2025).

    Pembukaan cabang RS asing di Indonesia sempat disoroti pakar sebaiknya tidak dibuka di perkotaan besar yang kemudian hanya berfokus pada kawasan elite, demi semata-mata keuntungan bisnis.

    “Gini, mereka tuh bahkan nggak akan mau mendirikan RS kalau pasarnya nggak ada. Jadi mereka pasti sudah ngitung. Kalau mereka masuk ke pasar yang sudah jenuh, ya mereka bisa rugi sendiri,” ujar Azhar.

    Ia mencontohkan, Caroline Riady yang membangun rumah sakit di Papua, juga menjadi bukti investor bisa masuk ke wilayah yang memang membutuhkan layanan kesehatan karena peluang pasar masih besar.

    “Tugas pemerintah adalah hadir di tempat-tempat yang tidak diminati swasta. Pemerintah harus tetap fokus pada pemerataan layanan, termasuk di wilayah terpencil,” jelasnya.

    Saat ditanya soal kemungkinan insentif atau regulasi untuk mendorong RS asing membuka cabang di wilayah tertinggal, Azhar menyebut Kemenkes telah memiliki pemikiran ke arah tersebut, meski belum diformalkan dalam peraturan.

    “Pak Menkes sudah punya pemikiran ke sana. Misalnya, kalau mereka bangun RS di Jawa, maka harus juga bangun di luar Jawa. Tapi itu belum jadi aturan resmi,” kata Azhar.

    Potensi Cegah Wisata Medis dan Tarik Devisa

    Salah satu motivasi utama kebijakan pembukaan RS asing adalah mengurangi arus wisata medis ke luar negeri. Setiap tahun, diperkirakan lebih dari Rp 100 triliun devisa keluar dari Indonesia karena masyarakat memilih berobat ke luar negeri seperti Malaysia dan Singapura.

    “Daripada mereka lari ke luar negeri, lebih baik mereka bangun RS-nya di sini. Kita dapat pajaknya, dapat ilmunya, dan masyarakat tetap di dalam negeri,” ujar Azhar.

    Azhar mengungkapkan bisnis rumah sakit relatif menarik di Indonesia, terbukti dari banyaknya korporasi besar yang sebelumnya tidak bergerak di bidang kesehatan.

    “Mereka masuk karena memang masih ada kebutuhan infrastruktur dan perbaikan layanan kesehatan. Masyarakat juga ingin pelayanan yang berkualitas,” ucapnya.

    Sebagai upaya peningkatan layanan, Azhar juga menyampaikan progres pembangunan RS pemerintah. Saat ini, 32 RS kelas D sedang ditingkatkan ke kelas C, dengan batch pertama sebanyak 10 RS yang didanai oleh Kementerian Keuangan sudah berjalan.

    “Delapan sudah groundbreaking, dua lagi menyusul minggu ini. Batch kedua akan ditender, dan insyaAllah semua berjalan sesuai jadwal. Kita optimis akhir tahun atau awal tahun depan sudah bisa diresmikan,” pungkas Azhar.

    (naf/kna)

  • RS Asing Buka Cabang di RI, Menkes Sebut Jadi Solusi Biar Tak Perlu Berobat ke LN

    RS Asing Buka Cabang di RI, Menkes Sebut Jadi Solusi Biar Tak Perlu Berobat ke LN

    Jakarta – Wacana pembukaan cabang rumah sakit asing di Indonesia belakangan menjadi sorotan. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan ke Eropa, António Costa, di Brussels, Belgia, Minggu (13/7) waktu setempat.

    “Dalam dua tahun terakhir, kami telah membuka partisipasi asing di banyak sektor, dan saat ini kami membuka sektor kesehatan. RS asing mana pun, atau institusi kesehatan di luar negeri dapat membuka cabang mereka, atau institusi yang terkait dengan mereka di Indonesia. Kami telah memperbolehkan RS asing buka di Indonesia,” kata Presiden Prabowo ke Presiden Costa saat keduanya bertemu di Kantor Dewan Eropa, Gedung Berlaymont, Brussels, dikutip dari Antara.

    Meski menuai banyak pro kontra, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut niat dan maksud Prabowo sebetulnya baik. Dengan berdirinya cabang RS asing, memudahkan akses masyarakat untuk tidak lagi berobat ke luar negeri.

    “Pak Presiden kan inginnya agar rakyat Indonesia itu bisa seluruhnya orang bisa mendapatkan akses yang mudah, kualitasnya bagus dan harga terjangkau,” jelas Menkes pasca menghadiri rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (15/7/2025).

    Selama ini menurutnya banyak masyarakat berobat ke luar negeri dengan alasan mendapatkan layanan lebih nyaman dan berkualitas meski harus merogoh kocek lebih banyak untuk biaya perjalanan.

    Solusi ini, kemudian disebut Menkes bisa sekaligus menekan pengeluaran masyarakat yang selama ini memilih berobat ke LN.

    “Nah, selama ini kan banyak rakyat Indonesia yang harus ke luar negeri kan untuk mendapatkan layanan yang kualitasnya baik dan itu kan lebih mahal,” tutur dia.

    “Jadi menurut saya sih bagi masyarakat ya, mendapatkan layanan yang kualitasnya bagus, internasional, di Indonesia itu mudah dan cukup ya, jadi sangat menarik masyarakat,” pungkasnya.

    (naf/kna)

  • Dicecar DPR Soal 7 Juta Data Keluar dari PBI, Ini Jawab Kepala BPS!

    Dicecar DPR Soal 7 Juta Data Keluar dari PBI, Ini Jawab Kepala BPS!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar mengatakan bahwa DTSEN adalah integrasi data pertama kali sepanjang sejarah Indonesia. Hal tersebut disampaikan saat rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI pada Selasa (15/7/2025).

    “Adanya integrasi pertama kali Indonesia punya data terintegrasi,” ucapnya.

    Sehingga ia mengatakan bahwa ada proses transisi sehingga akan menjadi pembelajaran ke depan. Ia mengatakan demikian setelah anggota mencecar adanya sekitar 7 juta data yang keluar dari daftar penerima PBI.

    “Bapak ibu kita perhatikan 7 juta itu, 5 juta status NIK tidak aktif. Kami saling melakukan perapihan data kementerian dan lekukan koherensi data kementerian,” katanya.

    “Ini tentunya sepakat dengan dukcapil NIK tidak aktif orang itu tidak ada di DTSEN ini merupakan proses melakukan rekon dan perapihan agar sinkron dan koheren,” sambungnya.

    Ia juga mengatakan dalam proses transisi penyatuan data BPS melakukan berbagai kolaborasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait.

    “Kami kolaborasi dengan Kemendagri sejak awal melakukan integrasi data jadi DTSN. Kolaborasi erat dengan Mensos dan Menteri Bappenas PBI. Kami sepakat duduk bareng Menkes dan Mendagri dan juga Mensos dan BPJS untuk rekon memetakan yang 7 juta,” katanya.

    Sebelumnya Menteri Sosial Gus Ipul mengatakan bahwa ada konsekuensi dari penyatuan data DTSEN yakni adanya sejumlah sekitar 8.261.801 dikeluarkan dari penerima PBI karena berada di luar DTSEN.

    “Mereka yang berada di luar DTSEN sejumlah 5.090.334. mereka yang berada pada desil 6-10 dan tidak pernah mengakses layanan kesehatan sejumlah 2.306.943,” ucapnya saat raker dengan Komisi IX DPR RI pada Selasa (15/7/2025).

    (ras/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Menkes Soroti Data Penerima Iuran BPJS Tak Standar: Sekjen Saya Dibayarin Pemda

    Menkes Soroti Data Penerima Iuran BPJS Tak Standar: Sekjen Saya Dibayarin Pemda

    Menkes Soroti Data Penerima Iuran BPJS Tak Standar: Sekjen Saya Dibayarin Pemda
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Kesehatan (Mereka)
    Budi Gunadi Sadikin
    menyoroti kategori Peserta Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)
    BPJS Kesehatan
    yang belum terstandarisasi.
    Ketiadaan standar baku ini menyebabkan sasaran pemberian jaminan kesehatan oleh pemerintah daerah (pemda) berbeda-beda.
    Padahal, standar baku diperlukan agar pemberian bantuan iuran lebih tepat sasaran.
    “PBPU (dari) pemda ini biasanya diberikan oleh pemerintah daerah untuk desil 5 dan 6. Tapi karena berbeda-beda datanya, pemerintah daerah masih berbeda-beda juga memberikannya. Kami sedang diskusi juga ini dimasukkan ke dalam BPS supaya bisa lebih terstandarisasi,” kata Budi dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2025).
    Budi lantas mencontohkan konsekuensi dari ketiadaan standar penerima bantuan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta misalnya, memilih menerapkan kebijakan universal coverage.
    Lewat kebijakan itu, setiap warga didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan kelas III tanpa memandang status sosial dan ekonomi. Mereka dibiayai lewat skema PBPU pemda dengan total iuran yang telah ditetapkan per bulan.
    Tak heran, salah satu eselon I di kementeriannya juga mendapat bantuan tersebut.
    “Sekjan saya, Pak Kunta Wibawa (Dasa Nugraha) itu juga dibayarin PBPU-nya karena dia di DKI Jakarta pada saat itu. Bapak ibu pernah dengar kan DKI Jakarta semua dibayarin sama pemda, termasuk Pak Kunta. Dan ada orang lain yang lebih kaya dari beliau juga dibayarin,” ucap Budi.
    Oleh karenanya, pihaknya ingin merapikan data penerima bantuan iuran. Hal ini kata dia, sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan kesatuan data.
    Masyarakat yang dikategorikan miskin dan mendapat bantuan sosial di bidang ekonomi juga mendapatkan bantuan di bidang kesehatan.
    “Jadi kalau bisa miskin di kesehatan, miskin di ekonomi, miskin di subsidi listrik kalau bisa sama (penerimanya),” jelasnya.
    “Jadi itu sebabnya ditugaskan semua data harus ditaruh di BPS, penerima subsidi listrik, penerima PBI, penerima PKH, penerima subsidi BBM, subsidi pupuk, nanti diusahakan sebaiknya orangnya kategorinya sama,” imbuh Budi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.