Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi IX DPR RI

  • Pekan ini, polisi kembali panggil Sherina Munaf soal kucing Uya Kuya

    Pekan ini, polisi kembali panggil Sherina Munaf soal kucing Uya Kuya

    Jakarta (ANTARA) – Polres Metro Jakarta Timur kembali melakukan pemanggilan terhadap artis Sherina Munaf untuk klarifikasi terkait unggahannya di media sosial mengenai penyelamatan kucing milik anggota DPR (nonaktif) Surya Utama atau Uya Kuya pekan ini.

    “Surat panggilan klarifikasi kedua untuk Sherina Munaf di hari Jumat pukul 10.00 WIB,” kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Alfian Nurrizal saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

    Klarifikasi tersebut penting lantaran informasi yang beredar menyebutkan kucing tersebut merupakan milik Uya Kuya, yang diduga dijarah saat peristiwa penjarahan rumah artis tersebut beberapa waktu lalu.

    Terlebih, kepastian mengenai kebenaran informasi tersebut hanya bisa diperoleh melalui keterangan langsung dari Sherina.

    “Nantinya kita mau coba klarifikasi saja. Karena itu informasinya kucing Uya Kuya, betul tidaknya kita belum tahu. Untuk tahu itu, kita harus mengklarifikasi,” ucap Alfian.

    Dia pun berharap agar Sherina Munaf dapat hadir dalam pemanggilan kedua dari Polres Metro Jakarta Timur.

    “Semoga bisa hadir untuk dapat mengklasifikasikan ke penyidik (sesuai jadwal),” ujar Alfian.

    Sebelumnnya, Sherina Munaf membagikan kabar terbaru soal penyelamatan kucing milik Uya Kuya bernama Lili yang sudah ditemukan.

    “Salah satu kucing dari rumah Uya Kuya ada yang rescue dan semalaman saya dan @indiradiandra sudah koordinasi langsung dengan rescuer. Pagi ini dijemput dan sekarang kucing posisi aman, sedang saya foster. Ini hanya satu ekor dari kemungkinan 16-20an ekor kucing yang dibreeding di lokasi tersebut,” tulis Sherina.

    Sherina juga mendeskripsikan kondisi kucing yang diduga milik Uya Kuya tersebut.

    “Kondisi: sangat kurus, tulang-tulangnya berasa banget kalau lagi dipet badannya. Untuk para pet owners, please sebisa mungkin ADOPT don’t SHOP, steril kucingnya, kl tak mampu rawat tak usah pelihara,” lanjut unggahan Sherina.

    Sementara itu, Polres Metro Jakarta Timur menetapkan 12 orang sebagai tersangka dalam kasus penjarahan rumah Anggota Komisi IX DPR (nonaktif) Surya Utama atau Uya Kuya di kawasan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, pada 30 Agustus 2025.

    Masing-masing tersangka itu memiliki peran dalam melakukan aksi mereka, yakni sebagai provokator, pelaku penjarahan dan penyerangan kepada petugas.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gantikan Karding, PKB Ingatkan Agar Mukhtarudin Tak Asal Buka Moratorium

    Gantikan Karding, PKB Ingatkan Agar Mukhtarudin Tak Asal Buka Moratorium

    Jakarta (beritajatim.com) – Presiden Prabowo Subianto mencopot Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkiran Bangsa (PKB) Periode 2014 – 2019 Abdul Kadir Karding sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI). Posisi Karding digantikan Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI Mukhtarudin.

    Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB Nihayatul Wafiroh atau Ninik mengaku menaruh harapan besar terhadap perbaikan dan penguatan sistem perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di bawah kepemimpinan Mukhtarudin yang baru dilantik kemarin.

    Di lain sisi, Ninik mengingatkan, agar kebijakan pembukaan moratorium penempatan PMI tidak dilakukan secara gegabah. Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut harus dibarengi dengan jaminan perlindungan yang jelas dan terukur bagi seluruh calon PMI.

    “Jangan asal membuka moratorium tanpa kesiapan sistem perlindungan yang menyeluruh. Kita harus memastikan bahwa calon PMI mendapatkan pendampingan yang sistematis dan terukur, sehingga kompetensi mereka benar-benar terjamin dan siap bersaing secara global,” tegas anggota DPR dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur III yang meliputi Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo ini, Selasa (9/9/2025).

    Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa itu juga menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat terhadap praktik-praktik pengiriman PMI secara ilegal, yang dinilai masih menjadi persoalan serius dan berdampak langsung pada keselamatan serta martabat para pekerja migran Indonesia.

    Komisi IX DPR RI, lanjut Ninik, akan terus mengawal kebijakan dan program Kementerian P2MI agar senantiasa berpihak pada perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran, mulai dari proses pra-penempatan, masa kerja, hingga purna penempatan.

    “Pengawasan harus ditingkatkan. Pemerintah tidak boleh memberi ruang sedikit pun bagi sindikat atau oknum yang bermain di balik pengiriman PMI ilegal. Ini bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga soal kemanusiaan,” katanya. [hen/ian]

  • Anggaran BGN Tembus Rp268 Triliun pada 2026, Buat Apa Saja?

    Anggaran BGN Tembus Rp268 Triliun pada 2026, Buat Apa Saja?

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan pagu anggaran mencapai Rp268 triliun pada 2026. Mayoritas anggaran tersebut bakal digunakan untuk sejumlah program, termasuk makan bergizi gratis (MBG).

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pagu anggaran BGN pada 2026 sebesar Rp268 triliun. Mulanya, pagu indikatif yang diterima BGN adalah Rp217 triliun. Namun, terdapat tambahan anggaran senilai Rp50,13 triliun, sehingga menjadi Rp268 triliun pada 2026.

    Dadan menjelaskan, tambahan anggaran BGN 2026 itu secara dominan diarahkan untuk program bantuan pangan bergizi atau sekitar 75% dari total anggaran tambahan, khususnya bagi anak sekolah serta kelompok rentan seperti ibu hamil, menyusui, dan balita.

    Adapun, tambahan anggaran senilai Rp50,13 triliun itu diprioritaskan untuk membiayai sembilan bagian. Pertama, kebutuhan banper MBG untuk anak sekolah senilai Rp34,49 triliun.

    Kedua, alokasi kebutuhan banper MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita senilai Rp3,18 triliun. Ketiga, alokasi belanja pegawai senilai Rp3,96 triliun. Keempat, alokasi digitalisasi MBG senilai Rp3,15 triliun.

    Kelima, promosi, edukasi, kerja sama dan pemberdayaan masyarakat dengan alokasi senilai Rp280 miliar. Keenam, alokasi untuk pemantauan dan pengawasan senilai Rp700 miliar.

    Ketujuh, alokasi untuk sistem dan tata kelola senilai Rp412,5 miliar. Kedelapan, koordinasi penyediaan dan penyaluran, termasuk pembiayaan gaji akuntan dan ahli gizi serta pelatihan penjamah makan dengan alokasi senilai Rp3,88 triliun. Serta, alokasi kesembilan untuk kegiatan pada program dukungan manajamen lainnya senilai Rp59,81 miliar.

    Secara umum, komposisi anggaran BGN dengan porsi terbesar adalah untuk program pemenuhan gizi, fungsi pendidikan, belanja barang untuk makan bergizi gratis (MBG), dan kegiatan nonoperasional.

    Perinciannya, klasifikasi anggaran BGN 2026 mayoritas sebanyak 95,4% adalah untuk program pemenuhan gizi nasional senilai Rp255,58 triliun. Kemudian, 4,6% merupakan program dukungan manajemen senilai Rp12,4 triliun.

    Selanjutnya, jika ditinjau anggaran per fungsi, maka Rp24,7 triliun akan berasal dari fungsi kesehatan, Rp223 triliun fungsi pendidikan, dan Rp19,71 triliun adalah fungsi ekonomi.

    “Di dalam nota keuangan yang kemudian ramai dibahas itu semuanya masuk dalam anggaran pendidikan, padahal sebetulnya dari pendidikan 83,4%, kesehatan 9,2%, ekonomi 7,4%. Jadi berasal dari tiga sumber fungsi,” ujar Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2025).

    Kemudian, anggaran per jenis belanja 97,7% untuk belanja barang senilai Rp261,82 triliun. Adapun, pos anggaran ini termasuk untuk makan bergizi.

    Selanjutnya, anggaran operasional dan nonoperasional masing-masing adalah 2,9% atau Rp7,7 triliun dan 97,1% atau Rp260,29 triliun.

    Anggaran MBG

    Jika ditinjau berdasarkan kegiatan, program pemenuhan gizi nasional terdiri dari sembilan kegiatan. Namun, mayoritas dialokasikan untuk penyediaan dan penyaluran makan bergizi untuk anak sekolah di Indonesia senilai Rp223,55 triliun atau setara dengan 83,42%.

    “Penyediaan dan penyaluran makan bergizi untuk anak sekolah dan di seluruh Indonesia itu Rp223,558 triliun 83,42% ini fungsi pendidikan,” katanya.

    Berikutnya, pengelolaan penyediaan dan penyaluran makan bergizi senilai Rp5,3 triliun atau 1,98%. Ppenyediaan dan penyaluran makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita di seluruh Indonesia dari fungsi kesehatan senilai Rp24,7 triliun atau 9,23%.

    Program lainnya, perumusan sistem tata kelola pemenuhan gizi nasional senilai Rp542,3 miliar, pengelolaan sistem informasi pemenuhan gizi nasional senilai Rp162,47 miliar, promosi dan edukasi pemenuhan gizi nasional senilai Rp270 miliar.

    Kemudian, kerja sama dan kemitraan dalam mendukung pemenuhan gizi nasional Rp50 miliar, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung pemenuhan gizi nasional senilai Rp110 miliar.

    Serta, pemantauan dan pengawasan pemberian makan bergizi sesuai standar senilai Rp860 miliar. Dengan demikian, total untuk intervensi program pemenuhan gizi nasional adalah 95,37% atau Rp255,580 triliun.

    Pendidikan

    Adapun, total anggaran BGN untuk pendidikan mencapai Rp223,55 triliun dengan target 67,13 juta penerima manfaat.

    Anggaran itu mencakup intervensi bantuan pemenuhan gizi kepada seluruh anak sekolah mulai dari PAUD/RA/TK/sederajat dengan alokasi Rp27,03 triliun. Lalu, bantuan makan bergizi kepada anak sekolah SD/MI/sederajat senilai Rp94,39 triliun.

    Kemudian, bantuan makan bergizi kepada anak sekolah SMP/MTS/sederajat senilai Rp46,29 triliun. Bantuan makan bergizi kepada anak sekolah SMA/MA/sederajat senilai Rp41,9 triliun. Bantuan makan bergizi kepada anak SLB dan santri masing-masing senilai Rp540,47 miliar dan Rp13,38 triliun.

    Kesehatan

    Untuk fungsi kesehatan, BGN merincikan bantuan makan bergizi kepada ibu hamil senilai Rp7,32 triliun. Bantuan makan bergizi kepada balita senilai Rp8,6 triliun dan bantuan makan bergizi kepada ibu menyusui senilai Rp8,79 triliun. Dengan demikian, total anggaran untuk pos kesehatan dalam BGN adalah Rp24,72 triliun yang menjangkau 7,42 juta penerima manfaat.

    Sementara itu, distribusi output MBG mencakup 74,56 juta penerima manfaat dengan total alokasi anggaran sebesar Rp248,28 triliun. Adapun, alokasi terbesar difokuskan pada sektor pendidikan, terutama pada jenjang SD/MI/sederajat yang menyerap lebih dari Rp94 triliun.

  • Soal Menteri Main Domino, Anggota DPR: Nanti Dibilang Berjudi Nasional 8 September 2025

    Soal Menteri Main Domino, Anggota DPR: Nanti Dibilang Berjudi Nasional 8 September 2025

    Soal Menteri Main Domino, Anggota DPR: Nanti Dibilang Berjudi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago mewanti-wanti menteri Kabinet Merah Putih untuk tidak bermain domino karena bisa menimbulkan prasangka negatif.
    Pesan ini Irma sampaikan guna merespons foto dua Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni dan eks Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding bermain domino dengan eks tersangka pembalakan liar, Azis Wellang.
    “Mohon maaf nanti dibilang ini berjudi, ini begini ini, begini padahal enggak ada duitnya misalnya hanya untuk sekadar main-main saja untuk kesenangan saja untuk santai-santai,” kata Irma saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2025).
    Irma menyarankan, sebaiknya para pembantu presiden itu tidak bermain domino karena permainan itu terkesan negatif dan bisa menimbulkan banyak tafsir.
    Meskipun domino hanya sekadar untuk bersantai misalnya, publik bisa memandang permainan itu berarti lain.
    “Banyak orang yang akan menafsirkan itu berbeda-beda, lebih baik jangan lakukan,” ujar Irma.
    Politikus Partai Nasdem berharap jajaran menteri Presiden Prabowo Subianto bisa belajar dari keteledoran sejumlah anggota DPR RI yang membuat situasi sosial dan politik memanas beberapa hari terakhir.
    Irma menyebut, imbas tingkah dan pernyataan arogan sejumlah anggotanya, DPR RI sangat malu dan akhirnya melakukan evaluasi diri.
    “Cukup DPR hari ini menjadi korban karena keteledoran kami, jangan sampai kemudian pemerintah melakukan hal yang sama,” ujar Irma.
    Sebelumnya, foto Raja Juli dan Karding yang tengah bermain domino dengan Azis Wellang dan Andi Rukman Nurdin di posko Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) menjadi sorotan.
    Padahal, Azis Wellang disebut sebagai tersangka pembalak liar sementara Raja Juli bertugas menjadi Menteri Kehutanan.
    Terkait hal ini, Raja Juli mengaku hanya mengenal Karding dan tidak mengetahui dua pemain lain.
    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu bahkan mengeklaim baru mengetahui sosok Azis Wellang dari pemberitaan media massa.
    “Saya tidak kenal dengan dua pemain lainnya. Tidak ada juga pembicaraan soal kasus apapun pada saat itu,” ujar Raja dalam akun Instagram resminya, Minggu (7/9/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tambah Lagi! 12 Orang Kini jadi Tersangka Penjarahan Rumah Uya Kuya

    Tambah Lagi! 12 Orang Kini jadi Tersangka Penjarahan Rumah Uya Kuya

    Bisnis.com, JAKARTA – Polres Metro Jakarta Timur menetapkan 12 orang sebagai tersangka dalam kasus penjarahan rumah Anggota Komisi IX DPR (nonaktif) Surya Utama alias Uya Kuya di kawasan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu (30/8) malam.

    “12 orang yang sudah kami tetapkan sebagai tersangka,” kata Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Alfian Nurrizal dilansir dari Antara, 

    Alfian menambahkan, 12 tersangka tersebut punya peran masing-masing dalam melakukan aksinya, yakni sebagai provokator, pelaku penjarahan dan penyerangan kepada petugas.

    Pihaknya akan terus melakukan pengembangan penyelidikan terhadap pelaku lainnya dalam kasus penjarahan tersebut. Sebelumnya, polisi menetapkan sebanyak enam orang sebagai tersangka dalam kasus penjarahan rumah Uya Kuya.

    Keenam tersangka tersebut sudah ditetapkan status hukumnya setelah dilakukan pemeriksaan intensif. Sedangkan satu orang baru tertangkap Rabu (3/9) sekitar pukul 11.00 WIB.

    Adapun, kasus penjarahan di rumah Uya Kuya itu menjadi sorotan publik setelah kediaman politisi itu diserbu massa. Beredar sebuah video yang menampilkan kediaman artis sekaligus anggota DPR di kawasan Jakarta Timur itu didatangi massa, Sabtu (30/8) malam.

    Massa berhasil merobohkan pagar rumah Uya Kuya dan langsung menerobos masuk hingga ke lantai dua untuk menjarah apa pun yang ada di rumah tersebut.

    Terdengar suara massa berteriak bersahut-sahutan, “Hancurkan” dan benda-benda rumah yang pecah. Uya Kuya sempat memberikan klarifikasi atas tindakan joget-joget di gedung MPR/DPR bersamaan dengan momen diumumkannya kenaikan tunjangan DPR RI, termasuk tunjangan rumah sebesar Rp50 juta setiap bulan.

    Menurut Uya Kuya dalam klarifikasinya, joget-joget itu tidak ada kaitan dengan kenaikan tunjangan DPR. Mereka berjoget hanya mengikuti irama lagu untuk tujuan menghargai musisi yang tampil.

  • 12 orang jadi tersangka kasus penjarahan rumah Uya Kuya

    12 orang jadi tersangka kasus penjarahan rumah Uya Kuya

    Jakarta (ANTARA) – Polres Metro Jakarta Timur menetapkan 12 orang sebagai tersangka dalam kasus penjarahan rumah Anggota Komisi IX DPR (nonaktif) Surya Utama atau Uya Kuya di kawasan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu (30/8) malam.

    “12 orang yang sudah kami tetapkan sebagai tersangka,” kata Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Alfian Nurrizal kepada wartawan di Jakarta, Sabtu.

    Alfian menambahkan, 12 tersangka tersebut punya peran masing-masing dalam melakukan aksinya, yakni sebagai provokator, pelaku penjarahan dan penyerangan kepada petugas.

    Pihaknya akan terus melakukan pengembangan penyelidikan terhadap pelaku lainnya dalam kasus penjarahan tersebut.

    Sebelumnya, polisi menetapkan sebanyak enam orang sebagai tersangka dalam kasus penjarahan rumah Uya Kuya.

    Keenam tersangka tersebut sudah ditetapkan status hukumnya setelah dilakukan pemeriksaan intensif. Sedangkan satu orang baru tertangkap Rabu (3/9) sekitar pukul 11.00 WIB.

    Adapun kasus penjarahan di rumah Uya Kuya itu menjadi sorotan publik setelah kediaman politisi itu diserbu massa.

    Beredar sebuah video yang menampilkan kediaman artis sekaligus anggota DPR di kawasan Jakarta Timur itu didatangi massa, Sabtu (30/8) malam.

    Massa berhasil merobohkan pagar rumah Uya Kuya dan langsung menerobos masuk hingga ke lantai dua untuk menjarah apa pun yang ada di rumah tersebut.

    Terdengar suara massa berteriak bersahut-sahutan, “Hancurkan” dan benda-benda rumah yang pecah.

    Uya Kuya sempat memberikan klarifikasi atas tindakan joget-joget di gedung MPR/DPR bersamaan dengan momen diumumkannya kenaikan tunjangan DPR RI, termasuk tunjangan rumah sebesar Rp50 juta setiap bulan.

    Menurut Uya Kuya dalam klarifikasinya, joget-joget itu tidak ada kaitan dengan kenaikan tunjangan DPR. Mereka berjoget hanya mengikuti irama lagu untuk tujuan menghargai musisi yang tampil.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 9 Orang Ditangkap Kasus Penjarahan Uya Kuya, 7 Terduga Pelaku dan 2 Saksi – Page 3

    9 Orang Ditangkap Kasus Penjarahan Uya Kuya, 7 Terduga Pelaku dan 2 Saksi – Page 3

    Polisi menangkap sembilan orang terduga penjarah rumah Anggota Komisi IX DPR RI Surya Utama atau disapa Uya Kuya di kawasan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Sabtu malam 30 Agustus 2025.

    “Betul, untuk saat ini kami sudah menangkap sembilan orang,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Dicky Fertoffan saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu 31 Agustus 2025.

    Penangkapan dilakukan setelah kepolisian mengantongi bukti rekaman video serta sejumlah barang yang dibawa para pelaku. Barang bukti yang berhasil diamankan berupa sejumlah perabotan dari rumah Uya Kuya.

    Mereka ditangkap di tempat kejadian perkara pada Sabtu (30/8). Polisi juga menelusuri jejak para pelaku melalui rekaman video, termasuk siaran langsung di media sosial yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut.

    “Semua yang terekam dalam video masih terus kita cari. Ada barang-barang yang memang ada di tempat kejadian perkara (TKP), kurang lebih beberapa perabotan,” ujar Dicky.

    Dicky menyebut, jumlah pelaku penjarahan sebenarnya cukup banyak. Namun, hingga kini baru sembilan orang yang berhasil ditangkap dan akan terus dilakukan pendalaman kasus.

    “Masih didalami peran mereka. Pelaku lainnya masih terus kita kembangkan karena jumlahnya banyak sekali,” ucap Dicky.

    Dicky menjelaskan, penjarahan terjadi meski sebelumnya petugas Polsek Duren Sawit telah memberikan imbauan kepada massa agar tidak melakukan tindakan pidana.

    Namun, upaya itu gagal karena jumlah massa yang terlalu besar. “Polsek sudah mencoba lakukan imbauan, tapi tidak berhasil. Akhirnya dilaporkan kepada Kapolres dan langsung dilakukan penindakan oleh tim gabungan Reskrim dan Samapta,” kata Dicky.

    Hingga kini, polisi masih melakukan pengembangan untuk menangkap pelaku lainnya yang belum teridentifikasi dan terus berjaga di wilayah setempat.

     

  • Hoaks! Prabowo minta rakyat jarah rumah Bahlil dan Sri Mulyani

    Hoaks! Prabowo minta rakyat jarah rumah Bahlil dan Sri Mulyani

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan foto di TikTok memperlihatkan Presiden Indonesia ke-8, Prabowo Subianto. Foto tersebut diberi narasi bahwa setelah rumah Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni dijarah, Prabowo meminta rakyat juga menjarah rumah pejabat lain, seperti Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Anggota Komisi IX DPR Uya Kuya, dan Wakil Ketua Komisi VI DPR Eko Patrio.

    Narasi dalam unggahan itu berbunyi:

    “Setelah rumah Ahmad Sahroni, Prabowo minta rakyat untuk jarah rumah Bahlil, Eko, Sri Mulyani, dan Uya Kuya hari ini juga.”

    Namun, benarkah Prabowo minta rakyat jarah rumah Bahlil dan Sri Mulyani?

    Unggahan yang menarasikan Prabowo minta rakyat jarah rumah Bahlil dan Sri Mulyani. Faktanya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo justru memerintahkan aparat kepolisian dan TNI untuk menindak tegas pelaku penjarahan rumah pejabat.

    Penjelasan:

    Namun, pernyataan tersebut tidak benar. Berdasarkan penelusuran, tidak ada pernyataan Presiden Prabowo yang meminta rakyat melakukan penjarahan.

    Foto yang digunakan dalam unggahan itu sebenarnya berasal dari akun Instagram Kementerian Sekretariat Negara.

    Dalam unggahan asli, Presiden Prabowo menyampaikan keprihatinan atas insiden demonstrasi pada Kamis (28/08/2025) malam yang menewaskan seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan. Pernyataan itu disampaikan dari kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Jumat (29/08/2025).

    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo justru memerintahkan aparat kepolisian dan TNI untuk menindak tegas pelaku penjarahan rumah pejabat.

    Ia menyampaikan bahwa Presiden menugaskan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto agar mengambil langkah tegas untuk menjaga keamanan fasilitas pribadi, pejabat, maupun negara.

    “Dengan memperhatikan faktor-faktor keamanan baik yang dimiliki secara individu, pribadi, pejabat, maupun institusi negara, beliau menugaskan kepada kepala Polri dan panglima TNI untuk tidak ragu-ragu mengambil langkah-langkah yang terukur dan tegas terhadap terjadinya kegiatan pelanggaran hukum maupun pelanggaran terhadap penegakan hukum,” kata dia, dilansir dari ANTARA.

    Klaim: Prabowo minta rakyat jarah rumah Bahlil dan Sri Mulyani

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: M Arief Iskandar
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua Komisi IX DPR serukan introspeksi dan minta maaf atas tragedi

    Ketua Komisi IX DPR serukan introspeksi dan minta maaf atas tragedi

    Samarinda (ANTARA) – Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan permohonan maaf atas tragedi yang terjadi di tengah iklim demokrasi Indonesia, serta menyerukan adanya introspeksi tulus di tubuh parlemen agar lebih bijak dalam menyikapi aspirasi publik.

    “Demokrasi hanya bisa tumbuh bila ruang masyarakat untuk menyampaikan pendapat tetap terjaga dan rakyat merasa didengar tanpa rasa takut,” kata dia pada forum Diseminasi Kebahasaan dan Kesastraan di Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu.

    Menurut dia, peristiwa yang terjadi belakangan ini merupakan pengingat yang menyakitkan bahwa cara para pemegang amanah di DPR dalam menanggapi aspirasi rakyat memiliki konsekuensi besar terhadap kehidupan berbangsa.

    Oleh karena itu, dia menegaskan momen ini harus menjadi penggerak bagi DPR untuk lebih membuka telinga dan hati terhadap rakyat yang diwakilinya. “Sudah saatnya kami lebih bijak dan berempati dalam membuat pernyataan publik,” ujarnya.

    Dia menyadari pernyataan permintaan maaf saja tidak cukup untuk memulihkan kepercayaan publik.

    Sebagai langkah konkret, anggota DPR daerah pemilihan Kaltim ini berkomitmen untuk terus mendorong agar suara rakyat sungguh-sungguh mendapat ruang yang layak di Parlemen.

    Ia juga mendukung penuh sikap fraksinya dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat, termasuk perihal evaluasi terhadap fasilitas, tunjangan, dan pengeluaran anggaran yang dianggap berlebihan.

    Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya proses hukum yang adil dan transparan terhadap setiap peristiwa yang sampai merenggut korban jiwa dalam penyampaian aspirasi.

    “Saya menyampaikan belasungkawa yang mendalam terhadap korban-korban yang berjatuhan. Tidak ada suara rakyat yang seharusnya dibayar dengan nyawa,” tutur dia.

    Ia berharap tragedi semacam ini bisa mereda kembali dan setiap lembaga negara, khususnya DPR, dapat menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga untuk memperbaiki diri secara fundamental dalam menjalankan amanat sebagai wakil rakyat.

    Pewarta: Ahmad Rifandi
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • NasDem Nonaktifkan Sahroni dan Nafa dari DPR, Netizen: Akhirnya

    NasDem Nonaktifkan Sahroni dan Nafa dari DPR, Netizen: Akhirnya

    Jakarta –

    Partai NasDem resmi menonaktifkan dua anggota DPR dari fraksinya, yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. Netizen merasa bahwa ini merupakan langkah yang tepat.

    “Bahwa atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas dengan ini DPP Partai NasDem menyatakan terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, DPP Partai NasDem menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem,” demikian pernyataan resmi Partai NasDem dari siaran pers yang ditandatangani Ketum NasDem, Surya Paloh, dan Sekjen NasDem, Hermawi Taslim, dikutip dari detikNews, Minggu (31/8/2025).

    Tentunya kabar ini langsung menarik perhatian netizen. Banyak yang memberikan tanggapannya terkait keputusan yang diambil Partai NasDem. Tidak sedikit dari warganet mengapresiasinya.

    “Sangat bagus pemikiran yang bijak dari Nasdem untuk mengnonaktifkan 2 orang anggota DPR nya,” tambah @pil*****.

    Namun tetap masih ada yang belum puas. Menurut netizen, pemecatan merupakan pertimbangan paling tepat dibanding menonaktifkannya saja.

    “Kurang puas, tetep kudu dipecat sih,” jelas @n.an*****.

    Terlepas dari itu, netizen yang lain masih memaklumi, karena setidaknya ada tindakan yang diambil oleh partainya. Berikut beberapa reaksi warganet terkait Sahroni dan Nafa yang dinonaktifkan dari DPR.

    “Rumah dijarah , jabatan hilang, mudah bagi Allah merubah keadaan seseorang. Maka yang sedang berjuang, terus lah berusaha, yang sedang di atas lihatlah mudah bagi Allah menghilangkan semuanya . Salam damai,” ujar @usi*****.

    “Akhirnya,” imbuh @mol*****.

    “Kshan mb nafa urbach, bru kmrn blm ckup sethun kepilih mlah di nonaktfkan sj, ikut prihatin mb, turut bersedih. smga dilapangakn hati u ya mb. semngat mb nafa,” ucap @hur*****.

    “Ini baru keputusan yang tepat, sudah seharusnya para partai partai mengevaluasi parah kader nya di DPR, kader yang menyakiti rakyat harus di pecat, Terimakasih @official_nasdem sudah mengambil keputusan yang tepat, kapan giliran @amanatnasional , @pdiperjuangan , dan partai lainnya untuk menonaktifkan kader nya di DPR yang tidak layak mewakili rakyat,” jelas @ric*****.

    “Nahh ini baru bener pak @official_nasdem,” puji @lal*****.

    “Alhamdulillah… pelan pelan di dengar oleh petinggi partainya,” tambah dian*****.

    Sebelumnya, Sahroni telah turun jabatan dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Surat itu bernomor F.NasDem.758/DPR-RI/VIII/2025. Sahroni kemudian ditempatkan sebagai Anggota Komisi I DPR.

    Sementara, Nafa Urbach merupakan Bendahara Fraksi NasDem di DPR RI. Dia duduk di Komisi IX DPR.

    (hps/fay)