Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi IX DPR RI

  • Menkes Ungkap Bakteri Pemicu Keracunan MBG, Kapasitas Lab Diperkuat

    Menkes Ungkap Bakteri Pemicu Keracunan MBG, Kapasitas Lab Diperkuat

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti sedikitnya tiga insiden keracunan pangan yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Total ada 1.315 anak yang dinyatakan keracunan pangan di Kecamatan Cipongkor, Neglasari, Desa Sirnagalih, Sarinagen, hingga Cihampelas. Sebagian besar dinyatakan sembuh, tersisa 5 anak yang masih dirawat.

    Kebanyakan dari mereka atau lebih dari 60 persen anak mengeluhkan mual dan pusing, disusul sesak hingga muntah di atas 20 persen-an.

    Menkes menyebut secara medis penyebab keracunan terbagi menjadi tiga yakni infeksi bakteri, virus, hingga zat kimia. Menkes menyebut pemerintah akan rutin mengambil sampel dan menyiapkan reagen untuk mempercepat deteksi ‘biang kerok’ bakteri pemicu keracunan MBG.

    Hal ini disebutnya bisa mengantisipasi kasus serupa terjadi di kemudian hari.

    “Kenapa ini menentukan untuk kita cari tahu? Karena ini nanti menentukan satu, treatmentnya seperti apa kalau dia kena,” beber Menkes dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (1/10/2025).

    “Kita juga bisa melacak sumbernya penyebabnya karena apa, karena masing-masing bakteri atau virus itu kan berbeda-beda timbulnya,” lanjutnya, sembari menekankan semua laboratorium di kabupaten ata kota siap melakukan penelitian mikrobiologis dan toksikologi.

    “Reagennya kita siapkan untuk mendeteksi bakteri atau virus ini. Dan kita sudah lihat beberapa hasilnya,” sambungnya.

    Berikut beberapa bakteri yang kerap ditemukan:

    Bakteri salmonella

    Kejadian keracunan pangan akibat bakteri salmonella dilaporkan relatif sering. Bakteri ini kerap ditemukan pada daging, telur mentah atau kurang matang, hingga susu yang tidak dipasteurisasi.

    Beberapa air minum, sayur, dan buah, juga bisa terkontaminasi bakteri Salmonella lewat air.

    Adapun gejala yang umum dikeluhkan meliputi:

    Demam tinggiSakit kepalaNyeri ototLemasGangguan pencernaan

    Bakteri Escherichia Coli

    Bakteri ini bervariasi dan beberapa strain umum kerap memicu keracunan MBG pada produk hewani atau daging mentah dan kurang matang. Susu mentah dan produk olahan lain.

    Gejalanya relatif lebih berat seperti kejang perut, mual, muntah, demam, menggigil, sakit kepala, sakit otot, bahkan dilaporkan kencing berdarah.

    Bakteri bacillus cereus

    Menkes juga melaporkan bakteri ini sering menjadi pemicu keracunan. Utamanya pada menu makanan nasi, pasta, kentang, dan makanan bertepung lain yang tidak disimpan dengan benar.

    Anak-anak mengeluhkan mual, kejang perut, diare.

    Staphylococcus

    Bakteri ini juga menjadi pemicu anak keracunan. Saat terpapar, anak mengalami mual, muntah, sakit perut, hingga diare.

    Menkes mewanti-wanti mikroorganisme ini dapat ditemukan pada daging kambing atau hewan lain, menular lewat susu mentah juga produk hewan yang tidak dipasteurisasi.

    Bakteri lainnya meliputi clostridium pertringens, listeria monocytogenes, campylobacter jejuni, shigella. Bisa juga karena senyawa kimia yang biasa digunakan untuk pengawet makanan misalnya nitrit pada sayur dan buah, juga zat kimia histamine pada ikan tidak segar, terkontaminasi atau disimpan pada suhu dan sanitasi yang buruk.

    Makanan fermentasi juga tinggi histamin. Menimbulkan gejala ruam, gatal, pusing, berkeringat, rasa terbakar di mulut.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video KuTips: Catat Pertolongan Pertama Jika Anak Keracunan Makanan!”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/up)

  • Kepala BGN Buka-bukaan Biang Kerok Keracunan MBG, Kasusnya Naik Terus

    Kepala BGN Buka-bukaan Biang Kerok Keracunan MBG, Kasusnya Naik Terus

    Jakarta –

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof Dadan Hindayana buka suara terkait pemicu maraknya kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis (MBG) yang semakin banyak dalam dua bulan terakhir. Menurut Dadan, sebagian besar kasus terjadi karena standar operasional prosedur (SOP) tidak dijalankan dengan benar oleh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

    “Mulai dari pembelian bahan baku, proses memasak, hingga distribusi sering tidak sesuai aturan,” beber Dadan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (1/102025).

    Temuan menunjukkan ada SPPG yang membeli bahan baku H-4 sebelum hari penyajian, padahal ketentuan juknis mewajibkan maksimal H-2 untuk menjaga kualitas dan kesegaran makanan.

    Masalah juga muncul dalam proses memasak dan pengiriman. Ada dapur yang selesai memasak pukul 9 pagi, seperti yang terjadi di kasus keracunan massal Bandung, makanan baru sampai ke penerima manfaat setelah lebih dari 12 jam. Kondisi ini disebutnya jelas meningkatkan risiko rusaknya kualitas makanan makanan.

    Sanitasi Air dan Alat Makan Buruk

    Selain itu, Dadan menyoroti sanitasi di dapur penyedia. “Belum semua air yang dipakai oleh SPPG memenuhi standar. Bahkan saat kami cek di Bandung, alat sterilisasi sudah ada, tapi mencucinya belum menggunakan air panas,” jelasnya.

    Presiden Prabowo Subianto, disebut Dadan, sudah memerintahkan agar seluruh SPPG melakukan sterilisasi alat makan dan memperketat kebersihan. BGN juga mendorong penggunaan air galon dengan saringan untuk memasak.

    SPPG yang terbukti melanggar SOP disebutnya akan ditindak.

    “Kami tutup sementara sampai mereka melakukan perbaikan. Tidak ada batas waktu, tergantung seberapa cepat mereka bisa menyesuaikan dan menunggu hasil investigasi,” tegas Dadan.

    Selain penutupan, BGN juga meminta agar penyelenggara mulai memitigasi trauma pada anak-anak penerima manfaat yang terdampak keracunan.

    Untuk jangka panjang, BGN tengah menyiapkan regulasi baru berupa sertifikasi laik higiene dan sanitasi (SLHS) serta sertifikasi keamanan pangan berbasis HACCP Hazard Analysis and Critical Control Point.

    Sertifikasi SLHS akan dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan atau Kemenkes, sementara sertifikasi HACCP akan melibatkan lembaga independen yang berkompeten di bidang keamanan pangan.

    “Jadi tidak hanya soal sanitasi, tapi juga jaminan keamanan pangan secara menyeluruh,” kata Dadan.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Prabowo Bakal Temui Seluruh Mitra MBG Sepulang dari New York”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/kna)

  • Berpacu dengan Waktu, Arzeti Bilbina Desak Evakuasi Santri Ponpes Al-Khoziny Sidoarjo Dimaksimalkan

    Berpacu dengan Waktu, Arzeti Bilbina Desak Evakuasi Santri Ponpes Al-Khoziny Sidoarjo Dimaksimalkan

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKB, Arzeti Bilbina menegaskan, pencarian korban yang masih tertimbun akibat ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pada Senin (29/9/2025) harus dimaksimalkan.

    “Kita berpacu dengan waktu, sehingga upaya penyelamatan harus dilakukan maksimal agar tidak menambah jumlah korban. Gerak cepat dan tepat dalam proses evakuasi para santri yang terjebak di bawah reruntuhan harus menjadi prioritas,” kata Legislator dari Dapil Surabaya-Sidoarjo ini, Selasa (30/9/2025).

    Arzeti juga mendorong adanya pendataan yang akurat terkait jumlah santri serta kondisi para korban. Menurutnya, posko khusus sangat dibutuhkan untuk memudahkan koordinasi penanganan, sekaligus memberi kepastian kepada keluarga santri.

    “Pendataan yang tepat akan memastikan tidak ada santri yang terlewat, baik yang selamat maupun yang menjadi korban. Posko khusus juga penting agar keluarga bisa mendapatkan informasi yang jelas mengenai kondisi anggota keluarganya,” ujarnya.

    Dia pun meminta Kementerian Kesehatan segera menginstruksikan rumah sakit dan layanan kesehatan di sekitar lokasi untuk memprioritaskan penanganan para korban.

    “Santri yang menjadi korban harus segera mendapat perawatan medis. Luka fisik harus segera ditangani, sementara trauma psikologis juga perlu diperhatikan dengan pendampingan khusus. Kemenkes harus mengambil peran strategis dalam memastikan seluruh korban mendapat layanan kesehatan yang layak,” tegas Arzetti. [hen/ian]

  • Dasco Tegur Pimpinan Komisi IX DPR, Ada Apa?

    Dasco Tegur Pimpinan Komisi IX DPR, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Ketenagakerjaan kembali menjadi sorotan setelah Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan teguran terbuka kepada Komisi IX DPR RI. Pasalnya, hingga kini belum ada kejelasan terkait pembahasan lanjutan terhadap regulasi penting tersebut, meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjatuhkan putusan sejak Oktober 2024.

    “Saya minta Komisi IX saat ini menjelaskan pembahasan UU ini karena teman-teman buruh mengatakan belum dengar ada angin atau hujan terkait pembahasan,” tegas Dasco dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

    Pernyataan Dasco langsung menyorot perhatian publik, termasuk kalangan serikat buruh yang selama ini menagih komitmen DPR terhadap revisi UU Ketenagakerjaan pasca putusan MK yang membatalkan beberapa pasal dalam UU Cipta Kerja.

    Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menjelaskan bahwa pembahasan masih dalam tahap penjaringan aspirasi dan belum masuk ke tahapan formalisasi draf.

    “Saat ini tahap mendengarkan masukan tadi, jadi masih hearing, kita dengar dari 22 konfederasi dan pihak lain, kami agendakan juga masukan dari daerah, yang penting kita dengarkan,” ujar Putih.

    Ia juga menambahkan bahwa proses penyusunan telah berjalan meski belum sepenuhnya rampung.

    “UU ketenagakerjaan udah berproses dan berjalan tapi masih menerima masukan, sebenarnya kemarin sudah dengarkan juga jadi catatan Panja RUU Ketenagakerjaan,” jelasnya.

    Di sisi lain, kalangan buruh menyampaikan kritik tajam kepada DPR yang dinilai lamban dan tidak transparan dalam menindaklanjuti putusan MK. Jubir Partai Buruh, Said Salahudin, mempertanyakan komitmen legislatif dalam mempercepat pembahasan yang menyangkut jutaan nasib pekerja.

    “Kami punya tanggungjawab moril untuk menindaklanjuti putusan MK, sayangnya 11 bulan udah berjalan sejak MK menjatuhkan putusan di Oktober 2024, rupanya kami belum mendengar kejelasan dari DPR RI sebagai pemegang kekuasaan untuk UU, apakah sudah ada draf resmi atau naskah akademik?” ujar Said.

    Lebih lanjut, Said mengaku pihaknya mengambil langkah inisiatif dengan menyusun masukan sendiri untuk disampaikan ke DPR karena merasa tidak ada kejelasan dari parlemen.

    “Di luar kami terima, tapi tidak jelas, belum bisa dikonfirmasi, karenanya kami inisiatif untuk menuangkan dulu secara garis besar masukan dari KSP PB (Presidium Koalisi Serikat Pekerja-Partai Buruh),” katanya.

    (fys/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • DPD RI canangkan program senator peduli ketahanan pangan di NTT

    DPD RI canangkan program senator peduli ketahanan pangan di NTT

    “Fokus kita pada jagung sebagai komoditas unggulan daerah NTT. Kehadiran kami di sini untuk memperkuat program pemerintah dan mendorong kesejahteraan masyarakat,”

    Kupang (ANTARA) – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) resmi mencanangkan program nasional Senator Peduli Ketahanan Pangan di Kelurahan Oenesu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang.

    Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas dalam sambutannya di Kupang, Sabtu mengatakan, program tersebut merupakan wujud dukungan DPD terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya dalam bidang ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan.

    “Fokus kita pada jagung sebagai komoditas unggulan daerah NTT. Kehadiran kami di sini untuk memperkuat program pemerintah dan mendorong kesejahteraan masyarakat,” katanya.

    Pantauan di lokasi, pencanangan ditandai dengan penanaman jagung secara simbolis oleh Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas bersama Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Wakil Gubernur Johni Asadoma, Bupati Kupang Yosef Lede, tokoh masyarakat, serta kelompok tani.

    Ia menambahkan, melalui kolaborasi pemerintah daerah, petani lokal, dan mitra strategis, program ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian, membuka lapangan kerja baru, dan memperkuat kemandirian pangan di NTT.

    “Karena kami ini perpanjangan tangan dari masyarakat. Jadi semua aspirasi itu akan kami sampaikan kepada pemerintah. Kita pastikan kepentingan rakyat harus berjalan dengan baik,” tambahnya.

    Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengapresiasi langkah DPD RI menjadikan NTT sebagai lokasi pencanangan program nasional tersebut.

    “Ketahanan pangan relevan saat ini. Penanaman jagung ini menjadi simbol kebangkitan swasembada pangan di NTT,” kata Melki.

    Mantan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI itu juga mengingatkan petani agar tidak lagi menjual jagung dalam bentuk mentah ke luar daerah.

    “Kami berharap jagung jangan lagi dijual mentah. Harus diolah dulu sebelum dipasarkan agar petani mendapat keuntungan lebih besar,” tegasnya.

    Pewarta: Kornelis Kaha
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Respons BGN Usai Menu Burger-Spagetti di MBG ‘Disemprot’ dr Tan

    Respons BGN Usai Menu Burger-Spagetti di MBG ‘Disemprot’ dr Tan

    Jakarta –

    Di depan Komisi IX DPR RI, pakar gizi komunitas dr Tan Shot Yen melontarkan kritik tajam terkait menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Alih-alih diberikan makanan dengan nutrisi terbaik, anak-anak justru diberikan fastfood seperti burger hingga spageti.

    “Yang dibagi adalah, adalah burger. Di mana tepung terigu tidak pernah tumbuh di bumi Indonesia, nggak ada anak muda yang tahu bahwa gandum tidak tumbuh di bumi Indonesia,” kata Tan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi IX DPR RI, Senin (22/9/2025).

    “Dibagi spageti, dibagi bakmi Gacoan, oh my god. Dan maaf, ya, itu isi burgernya itu kastanisasi juga, kalau yang dekat dengan pusat supaya kelihatan bagus dikasih chicken katsu,” sambungnya.

    Merespons hal ini, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membenarkan bahwa ada variasi-variasi dari menu MBG, termasuk pemberian makanan seperti burger dan spageti.

    “Sering kali itu variasi atas permintaan anak-anak agar tidak bosan,” kata Dadan kepada wartawan, Jumat (26/9/2025).

    BGN menegaskan bahwa pihaknya selalu terbuka untuk menerima kritik dan saran, termasuk terkait menu makanan. Hal ini sebagai bahan evaluasi agar program MBG menjadi lebih baik.

    Respons Istana Terkait Evaluasi MBG

    Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menegaskan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait MBG. Namun, program ini dipastikan tidak akan berhenti total.

    “Tentu ini akan menjadi masukan yang baik buat pemerintah. Tapi sampai hari ini MBG akan tetap jalan dan masalah yang terjadi segera akan diatasi, dievaluasi, dicari jalan keluar, sehingga seperti kata Pak Presiden, MBG betul-betul menjadi program yang memang dibutuhkan anak-anak,” kata Juri.

    “Yang penting kita menyelamatkan program yang baik ini karena program ini dibutuhkan oleh anak-anak kita, oleh masyarakat kita, sehingga jangan sampai terjadi demoralisasi dalam program ini karena kasus-kasus itu. Pasti akan kita cari jalan keluar untuk mengatasi kejadian-kejadian yang tidak diharapkan ini,” tutupnya.

    Halaman 2 dari 2

    (dpy/up)

  • Anak Buah Megawati Ultimatum Prabowo Soal Ribuan Orang Keracunan MBG: Program Ini akan Mubazir

    Anak Buah Megawati Ultimatum Prabowo Soal Ribuan Orang Keracunan MBG: Program Ini akan Mubazir

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan tajam menyusul maraknya kasus keracunan yang dialami siswa di sejumlah daerah tanah air.

    Salah satu yang terparah adalah di Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang telah menetapkan situasi darurat atau kejadian luar biasa (KLB) karena banyaknya siswa yang keracunan hidangan MBG.

    Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris menegaskan bahwa persoalan keracunan dalam program MBG bukan semata pada pelaksana lapangan, tapi lebih disebabkan oleh kelemahan sistem. Karena itu, ia mendorong agar rekomendasi yang muncul diarahkan pada perbaikan tata kelola dan bukan penghentian program.

    Menurutnya, tanpa perbaikan sistem, kasus keracunan akan terus berulang seiring bertambahnya jumlah dapur. Kondisi ini, kata Charles, bisa memunculkan trauma di kalangan orang tua sehingga anak-anak tidak lagi diizinkan mengkonsumsi makanan dari program MBG.

    “Kalau sistemnya tidak dirubah, maka hampir bisa dipastikan keracunan akan terus berulang. Jadi dalam beberapa bulan ke depan, tanpa adanya kampanye negatif sekalipun, saya punya keyakinan orang tua murid se-Indonesia akan punya trauma dan ketakutan untuk tidak lagi mengizinkan anaknya mengkonsumsi MBG. Jadi program ini akan mubazir, akan sia-sia. Anggaran ratusan triliun yang disediakan akan terbuang sia-sia,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip pada Jumat (26/9/2025).

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengusulkan solusi dan alternatif pengelolaan MBG agar masalah keracunan massal tak terjadi lagi. Misalnya menunjuk pihak sekolah untuk menyediakan menu MBG yang kualitasnya lebih terjamin dan fresh saat disajikan kepada para siswa.

  • Profil dr Tan Shot Yen, Pakar Gizi yang Beri Kritik Keras MBG di DPR

    Profil dr Tan Shot Yen, Pakar Gizi yang Beri Kritik Keras MBG di DPR

    Jakarta –

    Nama pakar gizi komunitas, dr Tan Shot Yen mendadak menjadi perbincangan hangat di media sosial. Ini karena dr Tan melontarkan kritik tajam terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi IX DPR RI.

    Dalam audiensi yang digelar bersama Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA) dan sejumlah organisasi lainnya, dr Tan dengan tegas mempertanyakan terkait konsep menu yang dibagikan kepada anak-anak.

    Alih-alih mendapatkan makanan dengan gizi tinggi, anak-anak justru diberikan makanan fast food seperti burger, spageti, bakmi, dan tepung-tepungan lain.

    “Akhirnya apa ini, mau sampai kapan makannya burger, gitu, lo. Ya, jadi saya setuju bahwa ada anak yang tidak suka dengan pangan lokal karena mereka tidak terbiasa, tapi bukan berarti lalu request anak-anak lalu dijawab oleh dapur, ya wislah…. Kalau request-nya cilok? Mati kita,” ujar dr Tan dalam rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).

    Profil dr Tan Shot Yen

    Dr dr Tan Shot Yen, M.Hum lahir pada 17 September 1964 di Beijing, China. Saat ini, dirinya dikenal sebagai ahli gizi yang gemar memberikan edukasi di sosial medianya. dr Tan memiliki sekitar 1,2 juta pengikut di akun Instagram.

    Perjalanan akademisnya dimulai di Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara (1983-1990). Setelah resmi menyandang gelar dokter, ia melanjutkan program Profesi Kedokteran Negara di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) pada tahun 1991.

    Tak berhenti di sini, dr Tan kembali menimba ilmu dan meraih gelar seperti di bidang instructional physiotherapy di Perth, Australia (1992) dan meraih diploma Penyakit Menular Seksual dan HIV-AIDS di Thailand (1996).

    dr Tan juga menyelesaikan pendidikan pascasarjana di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta, pada tahun 2009. Ini menjadi modal yang baik bagi dirinya untuk bisa memandang masalah kesehatan dengan sudut pandang yang lebih luas.

    Selain dikenal sebagai praktisi kesehatan, dr Tan juga dikenal dengan kemampuan menulisnya. Dirinya rutin mengirim beberapa tulisan atau artikel di beberapa media massa.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Anak Nggak Mau Makan, Apakah Bisa Diganti Susu?”
    [Gambas:Video 20detik]
    (dpy/up)

  • Legislator Dorong Evaluasi Menyeluruh Ketimbang Menyetop MBG, Ini Alasannya

    Legislator Dorong Evaluasi Menyeluruh Ketimbang Menyetop MBG, Ini Alasannya

    Jakarta: Sejumlah pimpinan DPR menegaskan, program Makan Bergizi Gratis perlu dievaluasi pelaksanaannya agar lebih efektif dan tepat sasaran.  Namun sebagai program prioritas Presiden, MBG tidak perlu untuk disetop secara keseluruhan di tengah sejumlah kasus keracunan makanan yang terjadi,

    Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah menegaskan MBG merupakan langkah positif pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak.  “Program prioritas Presiden, Makan Bergizi Gratis itu sesuatu yang baik, yang harus kita dorong dulu. Jika di dalam perjalanannya ada yang seperti yang kita baca bersama di berbagai media, maka harus segera dilakukan deteksi oleh pemerintah,” kata Said, dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis, 25 September 2025.

    Menurut Said, kasus keracunan yang sempat disebut mencapai 5.300 hingga 5.800 orang tidak boleh dijadikan alasan untuk menyetop program.  “Kesannya sekarang, kalau dari sisi pemberitaan sampai Kepala KSP yang menyampaikan ada 5.300 sampai 5.800 yang keracunan, kita semua kan wajib prihatin. Tapi tidak berarti ada konklusi harus disetop, jangan!” tegasnya.

    Ia menyoroti efektivitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang saat ini melayani hingga 3.000 porsi per hari. Menurutnya, jumlah itu terlalu besar dan berisiko pada kualitas makanan. “Karena satu SPPG melayani 3.000, apakah itu bisa diperpendek? Satu SPPG cukup 1.500, sehingga menu Makan Bergizi Gratis yang sampai di sekolah itu masih fresh from the oven,” ujarnya.
    Turunkan Angka Stunting
    Senada, Ketua Komisi IX DPR, Felly Estelita Runtuwene menegaskan MBG penting untuk menurunkan angka stunting. “Angka stunting saat ini sudah berada pada level 14,5 persen. Kita tidak boleh berhenti di situ. Dengan adanya program MBG ini harapannya dapat menuju angka nol stunting,” katanya.

    Felly menambahkan, MBG tidak hanya berdampak pada kesehatan anak, tetapi juga memberikan multiplier effect bagi ekonomi lokal, terutama petani dan pedagang kecil. Sebelumnya, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi menyampaikan permohonan maaf atas sejumlah kasus keracunan.
     

    Ia memastikan pemerintah telah melakukan evaluasi bersama Badan Gizi Nasional dan pemerintah daerah. “Memastikan bahwa seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya,” ujarnya.

    Dengan evaluasi dan pengawasan yang lebih ketat, pemerintah bersama DPR meyakini MBG dapat terus berjalan demi masa depan generasi muda Indonesia yang sehat dan cerdas. 

    Jakarta: Sejumlah pimpinan DPR menegaskan, program Makan Bergizi Gratis perlu dievaluasi pelaksanaannya agar lebih efektif dan tepat sasaran.  Namun sebagai program prioritas Presiden, MBG tidak perlu untuk disetop secara keseluruhan di tengah sejumlah kasus keracunan makanan yang terjadi,
     
    Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah menegaskan MBG merupakan langkah positif pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak.  “Program prioritas Presiden, Makan Bergizi Gratis itu sesuatu yang baik, yang harus kita dorong dulu. Jika di dalam perjalanannya ada yang seperti yang kita baca bersama di berbagai media, maka harus segera dilakukan deteksi oleh pemerintah,” kata Said, dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis, 25 September 2025.
     
    Menurut Said, kasus keracunan yang sempat disebut mencapai 5.300 hingga 5.800 orang tidak boleh dijadikan alasan untuk menyetop program.  “Kesannya sekarang, kalau dari sisi pemberitaan sampai Kepala KSP yang menyampaikan ada 5.300 sampai 5.800 yang keracunan, kita semua kan wajib prihatin. Tapi tidak berarti ada konklusi harus disetop, jangan!” tegasnya.

    Ia menyoroti efektivitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang saat ini melayani hingga 3.000 porsi per hari. Menurutnya, jumlah itu terlalu besar dan berisiko pada kualitas makanan. “Karena satu SPPG melayani 3.000, apakah itu bisa diperpendek? Satu SPPG cukup 1.500, sehingga menu Makan Bergizi Gratis yang sampai di sekolah itu masih fresh from the oven,” ujarnya.

    Turunkan Angka Stunting
    Senada, Ketua Komisi IX DPR, Felly Estelita Runtuwene menegaskan MBG penting untuk menurunkan angka stunting. “Angka stunting saat ini sudah berada pada level 14,5 persen. Kita tidak boleh berhenti di situ. Dengan adanya program MBG ini harapannya dapat menuju angka nol stunting,” katanya.
     
    Felly menambahkan, MBG tidak hanya berdampak pada kesehatan anak, tetapi juga memberikan multiplier effect bagi ekonomi lokal, terutama petani dan pedagang kecil. Sebelumnya, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi menyampaikan permohonan maaf atas sejumlah kasus keracunan.
     

    Ia memastikan pemerintah telah melakukan evaluasi bersama Badan Gizi Nasional dan pemerintah daerah. “Memastikan bahwa seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya,” ujarnya.
     
    Dengan evaluasi dan pengawasan yang lebih ketat, pemerintah bersama DPR meyakini MBG dapat terus berjalan demi masa depan generasi muda Indonesia yang sehat dan cerdas. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (CEU)

  • Istana Jawab Usul JPPI Agar MBG Dihentikan: Tetap Jalan, Masalah Dievaluasi

    Istana Jawab Usul JPPI Agar MBG Dihentikan: Tetap Jalan, Masalah Dievaluasi

    Jakarta –

    Wamensetneg Juri Ardiantoro merespons usulan Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI) agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan usai marak dugaan kasus keracunan akibat mengkonsumsi menu MBG. Juri mengatakan pemerintah akan menerima segala masukan yang ada soal program tersebut.

    “Tentu didengar ya. Beberapa aspirasi dari berbagai kalangan yang minta ada evaluasi total, ada pemberhentian sementara, ada juga sambil jalan kita perbaiki tapi tidak perlu menghentikan secara total,” kata Juri dalam keterangannya, Rabu (25/9/2025).

    Juri mengatakan sejauh ini program MBG akan tetap berjalan. Di samping itu, ia menekankan pemerintah juga akan melakukan evaluasi total dan mencari jalan keluar terhadap masalah yang ada.

    “Tentu ini akan menjadi masukan yang baik buat pemerintah. Tapi sampai hari ini MBG akan tetap jalan dan masalah yang terjadi segera akan diatasi, dievaluasi, dicari jalan keluar sehingga seperti kata pak presiden MBG betul-betul menjadi program yang memang dibutuhkan anak-anak,” ujarnya.

    Juri yakin Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan arahan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk mengatasi masalah yang terjadi. Serta membuat mitigasi pencegahan ke depan.

    “Ya di pihak BGN sudah diberi arahan dari pak presiden untuk memitigasi masalah yang terjadi juga untuk menutup ruang masalah-masalah baru yang mungkin terjadi sehingga bisa segera diatasi,” ucapnya.

    Juri memastikan pemerintah sudah mengambil langkah cepat terhadap persoalan yang ada. Ia berharap semua pihak bekerja sama agar program MBG dapat tetap berjalan dengan baik.

    “Tentu saja semua hal yang terjadi baik menyangkut keracunan, atau mungkin. Ada isu lain yang tidak pas dalam penyelenggaraan MBG ini menjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Dan pemerintah sudah mengambil langkah-langkah cepat untuk mengatasi masalah ini,” ujarnya.

    “Yang penting kita menyelamatkan program yang baik ini karena program ini dibutuhkan oleh anak-anak kita, oleh masyarakat kita. Sehingga jangan sampai terjadi demoralisasi dalam program ini karena kasus-kasus itu. Pasti akan kita cari jalan keluar untuk mengatasi kejadian-kejadian yang tidak diharapkan ini,” lanjutnya.

    Sebelumnya, Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI) meminta agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan. Hal ini menindaklanjuti sejumlah temuan kasus keracunan terhadap siswa setelah mengonsumsi MBG.

    Koordinator Program dan Advokasi JPPI, Ari Hadianto, menyampaikan hal itu di rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI, Senin (22/9/2025). Ari menyebutkan temuan dugaan keracunan lantaran ada kesalahan sistem di BGN.

    “Tolong wakilkan kami untuk sampaikan ini kepada ke Pak Prabowo. Pertama, hentikan program MBG sekarang juga. Ini bukan kesalahan teknis, tapi kesalahan sistem di BGN karena kejadiannya menyebar di berbagai daerah,” kata Ari dalam rapat tersebut.

    Ia berharap siswa tidak dijadikan target politik. Ari meminta yang harus diprioritaskan saat ini adalah keselamatan dan tumbuh kembang anak.

    “Jadi jangan jadikan anak itu dari target-target program politik yang akhirnya malah menyampingkan keselamatan anak dan tumbuh kembang anak,” ujar Ari.

    “Maka kami meminta dengan hormat kepada para Bapak Ibu anggota Dewan anggota Komisi IX, sampaikan rekomendasi ini kepada Pak Presiden dan kami minta hentikan MBG dan evaluasi total,” ungkapnya.

    Halaman 2 dari 2

    (eva/imk)