Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi IX DPR RI

  • 2 WNI Terinfeksi Kusta di Rumania, Komisi IX DPR Minta KP2MI Perketat Pemeriksaan Kesehatan PMI

    2 WNI Terinfeksi Kusta di Rumania, Komisi IX DPR Minta KP2MI Perketat Pemeriksaan Kesehatan PMI

    JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini, meminta Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) untuk memperketat pemeriksaan kesehatan pekerja migran Indonesia (PMI), menyusul ditemukannya dua warga negara Indonesia (WNI) yang terinfeksi kusta di Rumania.

    Yahya mengingatkan agar setiap PMI yang akan diberangkatkan ke luar negeri harus dipastikan sehat.

    “Saya minta kepada Kementerian P2MI untuk memperketat pemeriksaan kesehatan terhadap PMI yang akan dikirim ke luar negeri,” ujar Yahya Zaini kepada wartawan, Kamis, 18 Desember.

    “Harus dipastikan setiap PMI yang dikirim ke luar negeri tidak mengidap penyakit, apalagi penyakit menular,” sambungnya.

    Yahya menegaskan, standar pemeriksaan kesehatan PMI perlu dilakukan secara lebih komprehensif dan melibatkan dokter spesialis. Ia juga meminta KP2MI untuk meningkatkan kewaspadaan terkait pemeriksaan kesehatan calon pekerja migran.

    “Standar pemeriksaan harus dilakukan secara presisi. Tidak cukup hanya dokter umum saja yang memeriksa tapi juga diperlukan dokter spesialis. Tentu dengan resiko biaya pemeriksaannya akan membengkak,” tegas Yahya.

    “Saya minta Kementerian P2MI mempunyai SOP yang tinggi untuk pemeriksaan kesehatan ini. Jangan sampai terjadi kasus-kasus serupa terjadi di negara lain,” imbuhnya.

    Legislator Golkar dari Dapil Jawa Timur itu pun mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI untuk segera berkoordinasi dengan otoritas kesehatan Rumania, termasuk memantau kondisi dua WNI yang terinfeksi penyakit tersebut.

    “Saya minta Kemenkes melakukan kordinasi dengan Kemenkes Rumania untuk memastikan kasus tersebut. Di rumah sakit mana keduanya dirawat,” kata Yahya.

    Sebagai informasi, Rumania mengungkap temuan kasus kusta atau dikenal sebagai penyakit Hansen terkonfirmasi pada Pekerja Migran Indonesia (PMI). Penyakit yang muncul terakhir kali di Rumania pada 44 tahun lalu itu diidap dua terapis pijat asal Indonesia.

    Dilansir Independent pada Selasa, 16 Desember, kedua WNI itu bekerja di sebuah spa di kota Cluj, barat laut Rumania. Keduanya warga negara Indonesia berusia 21 dan 25 tahun. Saat ini mereka sedang menjalani perawatan, sementara ada dua orang lain yang masih menjalani pemeriksaan medis.

    Meski begitu, belum ada informasi resmi soal asal negara dua orang yang masih menjalani pemeriksaan tersebut. Pihak berwenang telah menutup spa tersebut sambil menunggu penyelidikan.

  • DPR Ingatkan Pemerintah akan Pentingnya Tata Kelola dan Pasokan Bahan Baku

    DPR Ingatkan Pemerintah akan Pentingnya Tata Kelola dan Pasokan Bahan Baku

    JAKARTA- Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto, mengingatkan pentingnya pemerintah memastikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) benar-benar terlaksana secara efektif setelah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang tata kelola MBG mulai diimplementasikan.

    “Keberhasilan program berskala nasional ini hanya dapat dicapai bila pusat dan daerah memahami perannya masing-masing secara jelas,” ujar Edy Wuryanto kepada wartawan, Sabtu, 6 Desember.

    Edy menekankan bahwa Perpres 115/2025 adalah langkah besar, tetapi sukses tidaknya program tetap bergantung pada kesiapan teknis di lapangan. “Kita harus memastikan bahwa percepatan pembangunan SPPG, pengadaan bahan baku dari koperasi, dan penetapan standar higienitas berjalan,” sambung Edy.

    Edy menilai, dalam Perpres 115/2025 nampaknya ingin memberikan norma bahwa bahan baku untuk SPPG harus berasal dari Koperasi Desa, BUMDes, UMKM, atau usaha dagang lain. Tujuannya agar bisa menggerakkan perekonomian rakyat.

    Edy pun setuju dengan hal ini. Ia menekankan pentingnya penguatan rantai pasok lokal untuk mendukung dapur SPPG.

    “Pasokan bahan baku wajib berasal dari usaha rakyat. Rantai pasok dapur harus mengutamakan petani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi SPPG. Ini sejalan dengan tujuan MBG untuk mendorong pemerataan ekonomi daerah,” kata Legislator PDIP Dapil Jawa Tengah itu.

    Edy menilai selama ini peningkatan kebutuhan bahan baku akibat SPPG tidak diimbangi suplai yang memadai. Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah dan BGN menjadi sangat krusial.

    “BGN yang tahu kebutuhan SPPG, sementara pemerintah daerah tahu kapasitas supply di wilayahnya. Keduanya harus duduk bersama memetakan sumber bahan baku dan menghubungkannya langsung dengan SPPG,” katanya.

    Menurut Edy, solusi paling strategis adalah mendorong MoU antara SPPG dan kelompok tani, peternak, nelayan, serta supplier lokal yang difasilitasi pemerintah daerah. “Tanpa peran pemerintah daerah, mustahil BGN bisa mengatur supply secara optimal,” pungkasnya.

    Diketahui, Pada Rabu, 3 Desember lalu, pemerintah menggelar rapat koordinasi perdana sebagai penanda dimulainya implementasi Perpres 115/2025.

    Menko Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa perpres tersebut mempertegas berbagai aspek tata kelola, termasuk kewajiban penggunaan bahan baku dari koperasi sebagai bagian dari integrasi rantai pasok.

    Pemerintah juga menyiapkan 13 regulasi turunan yang mencakup percepatan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), pemenuhan tenaga ahli gizi, hingga pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah 3T.

    Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan bahwa 8.200 SPPG sedang atau akan dibangun di daerah terpencil.

  • DPR Ingatkan Pemerintah akan Pentingnya Tata Kelola dan Pasokan Bahan Baku

    DPR Ingatkan Pemerintah akan Pentingnya Tata Kelola dan Pasokan Bahan Baku

    JAKARTA- Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto, mengingatkan pentingnya pemerintah memastikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) benar-benar terlaksana secara efektif setelah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang tata kelola MBG mulai diimplementasikan.

    “Keberhasilan program berskala nasional ini hanya dapat dicapai bila pusat dan daerah memahami perannya masing-masing secara jelas,” ujar Edy Wuryanto kepada wartawan, Sabtu, 6 Desember.

    Edy menekankan bahwa Perpres 115/2025 adalah langkah besar, tetapi sukses tidaknya program tetap bergantung pada kesiapan teknis di lapangan. “Kita harus memastikan bahwa percepatan pembangunan SPPG, pengadaan bahan baku dari koperasi, dan penetapan standar higienitas berjalan,” sambung Edy.

    Edy menilai, dalam Perpres 115/2025 nampaknya ingin memberikan norma bahwa bahan baku untuk SPPG harus berasal dari Koperasi Desa, BUMDes, UMKM, atau usaha dagang lain. Tujuannya agar bisa menggerakkan perekonomian rakyat.

    Edy pun setuju dengan hal ini. Ia menekankan pentingnya penguatan rantai pasok lokal untuk mendukung dapur SPPG.

    “Pasokan bahan baku wajib berasal dari usaha rakyat. Rantai pasok dapur harus mengutamakan petani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi SPPG. Ini sejalan dengan tujuan MBG untuk mendorong pemerataan ekonomi daerah,” kata Legislator PDIP Dapil Jawa Tengah itu.

    Edy menilai selama ini peningkatan kebutuhan bahan baku akibat SPPG tidak diimbangi suplai yang memadai. Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah dan BGN menjadi sangat krusial.

    “BGN yang tahu kebutuhan SPPG, sementara pemerintah daerah tahu kapasitas supply di wilayahnya. Keduanya harus duduk bersama memetakan sumber bahan baku dan menghubungkannya langsung dengan SPPG,” katanya.

    Menurut Edy, solusi paling strategis adalah mendorong MoU antara SPPG dan kelompok tani, peternak, nelayan, serta supplier lokal yang difasilitasi pemerintah daerah. “Tanpa peran pemerintah daerah, mustahil BGN bisa mengatur supply secara optimal,” pungkasnya.

    Diketahui, Pada Rabu, 3 Desember lalu, pemerintah menggelar rapat koordinasi perdana sebagai penanda dimulainya implementasi Perpres 115/2025.

    Menko Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa perpres tersebut mempertegas berbagai aspek tata kelola, termasuk kewajiban penggunaan bahan baku dari koperasi sebagai bagian dari integrasi rantai pasok.

    Pemerintah juga menyiapkan 13 regulasi turunan yang mencakup percepatan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), pemenuhan tenaga ahli gizi, hingga pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah 3T.

    Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan bahwa 8.200 SPPG sedang atau akan dibangun di daerah terpencil.

  • Harus Sesuai Kewenangan dan Kompetensi

    Harus Sesuai Kewenangan dan Kompetensi

    JAKARTA- Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto menyoroti peran strategis ahli gizi dalam satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), terutama terkait keamanan dan kualitas makanan siap saji. Ia mewanti-wanti agar ahli gizi yang dilibatkan dalam program MBG harus sesuai kewenangan dan kompetensinya.

    Hal itu dikatakan Edy menanggapi dimulainya implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Edy menyoroti lantaran Kepala BGN Dadan Hindayana saat konferensi pers terkait Perpres 115/2025 menyebutkan bahwa dapur wajib memiliki ahli gizi, tapi kedepan ahli gizi di SPPG bisa berasal dari sarjana kesehatan masyarakat, sarjana teknologi pangan, hingga sarjana keamanan pangan.

    Edy mengingatkan bahwa ahli gizi adalah profesi kesehatan. Di mana pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang menyebutkan bahwa setiap profesi kesehatan harus bekerja sesuai kewenangan dan kompetensinya.

    “Ahli gizi adalah satu-satunya tenaga kesehatan dengan kompetensi penuh dalam penyelenggaraan makanan bergizi. Mereka punya STR dari konsil dan izin praktik dari pemerintah. Karena itu, yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan kesehatan makanan di SPPG adalah ahli gizi,” ujar Edy Wuryanto kepada wartawan, Sabtu, 6 Desember.

    Karena jumlah ahli gizi masih terbatas di banyak daerah, Edy membuka ruang penggunaan tenaga ahli kesehatan masyarakat. Namun, anggota komisi kesehatan DPR itu menegaskan bahwa peran tersebut hanya dapat dilakukan sebagai delegasi, bukan penanggung jawab.

    “Kalau SPPG diisi ahli kesehatan masyarakat, mereka bekerja menjalankan delegasi kewenangan dari ahli gizi. Tanggung jawab profesional tetap melekat pada ahli gizi. Karena itu harus ada penunjukan ahli gizi sebagai supervisor atau penanggung jawab,” katanya.

    Legislator PDIP dari Dapil Jawa Tengah III itu pun memberi analogi seperti praktik di puskesmas ketika jumlah dokter kurang, tindakan dapat dilakukan oleh bidan atau perawat, tetapi tetap dalam delegasi dokter yang ditunjuk.

    Dengan adanya norma baru dalam menjalankan MBG, Edy berharap bahwa program ini dapat menjadi pedoman bagi penyelenggara.

    “Program raksasa ini harus ditopang oleh banyak pihak. Tujuannya agar program yang memakan cukup besar anggaran pemerintah ini dapat dirasakan masyarakat dengan lebih baik,” pungkas Edy.

  • Komisi IX DPR Minta Pengawasan Penyakit Korban Bencana Sumatera Diperketat

    Komisi IX DPR Minta Pengawasan Penyakit Korban Bencana Sumatera Diperketat

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan banyak korban terdampak banjir di Utara Sumatera mulai mengalami banyak penyakit. Charles meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk terus melakukan monitoring.

    “Yang sudah ditemukan penyakit seperti, yang banyak ya, diare, ISPA, leptospirosis,” kata Charles di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat (5/12/2025).

    Charles mendesak Kemenkes untuk segera menangani berbagai penyakit yang timbul tersebut. Dia mengatakan Kemenkes juga harus melakukan pemantauan menyeluruh.

    “Karena itu kami meminta Kemenkes untuk memonitor terus dan mencari apa yang dibutuhkan, sehingga pelayanan kesehatan tepat sasaran dan juga tetap bisa diberikan kepada yang membutuhkan,” ujarnya.

    “Termasuk juga inventori obat-obatan yang memang dibutuhkan di lapangan. Karena kami juga ingin menjaga agar masyarakat yang saat ini misalnya menjalani pelayanan kesehatan, menjalani pengobatan secara rutin, jangan sampai karena adanya bencana mereka akhirnya tidak mendapatkan pelayanan sehingga kondisinya bisa memburuk,” sambungnya.

    “Jumlah fasyankes yang tidak beroperasi sepertinya semakin bertambah. Jumlah rumah sakit, kalau saya tidak salah ingat, sudah lebih dari 15 rumah sakit yang tidak beroperasi di tiga provinsi yang terdampak banjir,” ujarnya.

    (amw/azh)

  • KD, Once, dan Chicha Semangati Anak Penyintas HIV/AIDS

    KD, Once, dan Chicha Semangati Anak Penyintas HIV/AIDS

    Di balik gemerlap hiburan, acara ini menjadi wadah penegasan komitmen advokasi PDIP untuk isu HIV/AIDS. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, dengan tegas menyoroti masih adanya kesulitan akses obat dan diskriminasi di fasilitas kesehatan.

    Sebagai langkah advokasi yang sangat personal dan langka, Charles secara berani membuka jalur komunikasi langsung untuk para penyintas.

    “Kami terbuka untuk bisa dihubungi, diberikan masukan, diminta untuk melakukan advokasi apabila Bapak Ibu teman-teman menghadapi berbagai permasalahan di lapangan,” ujarnya, seraya memberikan nomor kontak pribadinya.

    Komitmen yang sama ditegaskan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning, yang membuka acara dengan semboyan “Jauhi virusnya, bukan orangnya!”. Seruan ini sekaligus menegaskan posisi partai dalam melawan stigma sosial yang masih melekat pada ODHA dan ADHA.

    Acara yang dihadiri oleh sejumlah elite partai, termasuk Ketua DPP Ganjar Pranowo dan Wakil Bendahara Umum Yuke Yurike, ini menutup hari dengan pesan yang jelas: perang melawan AIDS bukan hanya tentang obat dan kebijakan, tetapi juga tentang membangun lingkungan yang penuh dukungan, kepedulian, dan senyuman yang tulus bagi para penyintas, terutama anak-anak.

  • Kris Dayanti, Once, hingga Chicha Koeswoyo hibur penyintas HIV/AIDS

    Kris Dayanti, Once, hingga Chicha Koeswoyo hibur penyintas HIV/AIDS

    Jakarta (ANTARA) – Deretan kader PDI Perjuangan yang berlatar belakang penyanyi, Kris Dayanti, Once, dan Chicha Koeswoyo menghibur anak penyintas HIV/AIDS (ADHA) dalam acara peringatan Hari AIDS Sedunia yang digelar PDIP di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Senin.

    Tawa riang dan sorak-sorai pecah di antara puluhan anak-anak, untuk sejenak melupakan diagnosis HIV/AIDS (ADHA) yang melekat pada diri mereka.

    “Supaya kita tidak merasa sendiri, tetapi kita merasa satu, merasa bersama di dalam kehidupan ini,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Sri Rahayu, dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Momen mengharukan tercipta ketika KD bernyanyi dan menyapa anak-anak tersebut langsung. Dengan penuh kehangatan menyanyikan lagu hits Usah Kau Lara Sendiri, KD tak segan menyapa, melambaikan tangan, dan tersenyum kepada anak-anak yang duduk di barisan depan. Suasana hangat dan penuh empati itu menyelimuti acara tersebut.

    Ia berjabat tangan, memberikan semangat, dan berfoto bersama. Untuk sesaat, wajah-wajah polos itu bersinar, bebas dari beban stigma yang sering kali mereka tanggung.

    Setelah selesai menyanyikan lagu tersebut, KD lalu memanggil koleganya, Once dan Chicha untuk bergabung bersamanya menghibur anak-anak penyintas HIV/AIDS.

    Mereka lalu menyanyikan lagu Laskar Pelangi yang mendapatkan respons antusias dari anak-anak.

    Di balik gemerlap hiburan, acara ini menjadi wadah penegasan komitmen advokasi PDIP untuk isu HIV/AIDS. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, dengan tegas menyoroti masih adanya kesulitan akses obat dan diskriminasi di fasilitas kesehatan.

    Sebagai langkah advokasi yang sangat personal dan langka, Charles secara berani membuka jalur komunikasi langsung untuk para penyintas.

    “Kami terbuka untuk bisa dihubungi, diberikan masukan, diminta untuk melakukan advokasi apabila Bapak Ibu teman-teman menghadapi berbagai permasalahan di lapangan,” ujarnya, seraya memberikan nomor kontak pribadinya.

    Komitmen yang sama ditegaskan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning, yang membuka acara dengan semboyan Jauhi virusnya, bukan orangnya!. Seruan ini sekaligus menegaskan posisi partai dalam melawan stigma sosial yang masih melekat pada ODHA dan ADHA.

    Acara yang dihadiri oleh sejumlah elite partai, termasuk Ketua DPP Ganjar Pranowo dan Wakil Bendahara Umum Yuke Yurike, ini menutup hari dengan pesan yang jelas: perang melawan AIDS bukan hanya tentang obat dan kebijakan, tetapi juga tentang membangun lingkungan yang penuh dukungan, kepedulian, dan senyuman yang tulus bagi para penyintas, terutama anak-anak.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PDIP siap bantu advokasi kesulitan akses kesehatan dan obat ODHA

    PDIP siap bantu advokasi kesulitan akses kesehatan dan obat ODHA

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDi Perjuangan Charles Honoris, yang bertugas di Komisi Kesehatan, memastikan layanan optimal bagi penyintas HIV adalah kewajiban partai.

    “Layanan kesehatan adalah hak dari setiap warga negara dan tentunya tidak boleh ada diskriminasi sama sekali,” kata Charles Honoris dalam peringatan Hari AIDS Sedunia 2025 yang diselenggarakan PDIP di Kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Senin.

    PDI Perjuangan bakal memanfaatkan momentum peringatan Hari AIDS Sedunia untuk fokus pada isu krusial mengenai hak dan akses kesehatan bagi Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan anak-anak penyintas (ADHA).

    Charles Honoris menyoroti bahwa masih banyak kesulitan di lapangan, terutama terkait akses mendapatkan obat dan adanya diskriminasi di fasilitas layanan kesehatan. Sebagai langkah konkret, ia secara terbuka menawarkan jalur komunikasi langsung untuk advokasi.

    “Kami terbuka untuk bisa dihubungi, diberikan masukan, diminta untuk melakukan advokasi apabila Bapak Ibu teman-teman menghadapi berbagai permasalahan di lapangan,” ujar Charles, seraya memberikan nomor kontak pribadinya agar penyintas bisa langsung menghubungi.

    Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan, Sri Rahayu, menekankan bahwa jumlah penyintas HIV yang semakin banyak menuntut adanya tanggung jawab kolektif dari semua pihak.

    “Ibu Ketua Umum selalu menyampaikan kepada kita semua, karena jumlah penyintas HIV ini bukan semakin turun, tetapi semakin banyak dengan berbagai sebab. Maka kita semua punya tanggung jawab,” jelas Sri Rahayu.

    Sri Rahayu mengajak para penyintas, keluarga, dan kader partai untuk membangun komunikasi yang intensif, khususnya bagi anak-anak yang harus mendapatkan edukasi tentang cara mengakses pengobatan lanjutan.

    “Supaya kita tidak merasa sendiri, tetapi kita merasa satu, merasa bersama di dalam kehidupan ini,” katanya, menekankan perlunya keterbukaan di antara semua pihak agar persoalan dapat diatasi secara bersama-sama.

    Acara kepedulian ini juga dimeriahkan oleh berbagai penampilan. Selain penampilan puisi, penyanyi cilik Savia turut mendendangkan lagu bertema motivasi yang membangkitkan semangat, yaitu “Jangan Menyerah” dari D’Masiv dan lagu “Aku Pasti Bisa” dari Citra Scholastika.

    Kader PDI Perjuangan, Kris Dayanti, juga turut menyumbangkan suara emasnya dengan lagu hits “Usah Kau Lara Sendiri”.

    Penampilan-penampilan ini memberikan suntikan semangat dan keceriaan bagi seluruh anak-anak dan keluarga yang hadir..

    Acara dibuka secara resmi oleh Ketua DPP PDIP bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning yang kembali menegaskan semboyan yang digemakan para elite partai: “Jauhi virusnya, bukan orangnya!”

    Hadir Ketua DPP Ganjar Pranowo, Wakil Bendahara Umum PDIP Yuke Yurike, serta anggota DPRD DKI Jakarta.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi IX Minta Pemerintah Perbarui Data PBI BPJS Kesehatan, Cegah Salah Sasaran Nasional 27 November 2025

    Komisi IX Minta Pemerintah Perbarui Data PBI BPJS Kesehatan, Cegah Salah Sasaran Nasional 27 November 2025

    Komisi IX Minta Pemerintah Perbarui Data PBI BPJS Kesehatan, Cegah Salah Sasaran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi IX DPR RI meminta pemerintah memperbarui data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan dan membersihkan nama warga yang masuk kategori mampu, agar bantuan iuran tepat sasaran.
    Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
    Yahya Zaini
    menjelaskan bahwa berdasarkan
    Data Tunggal Sosial
    dan Ekonomi Nasional (DTSEN), tercatat sekitar 10,84 juta jiwa yang menerima PBI meski berstatus mampu.
    “Bantuan negara tidak boleh diberikan secara seragam, tetapi harus diarahkan kepada mereka yang benar-benar berhak tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat data,” ujar Yahya di Gedung DPR RI, Kamis (27/11/2025).
    Menurut Yahya, jutaan jiwa tersebut masuk kategori mampu karena berada pada desil 6 hingga 10. Padahal, PBI seharusnya hanya diberikan kepada masyarakat pada desil 1 sampai 5.
    Oleh karena itu, lanjut Yahya, pembaruan data peserta
    PBI BPJS Kesehatan
    harus segera dilakukan, dan konsisten dilaksanakan secara berkala agar akurat.
    “Pemutakhiran data mutlak dilakukan. Kriteria PBI juga harus ditetapkan secara presisi sesuai kondisi sosial-ekonomi terbaru, sementara sistem verifikasi dan validasi perlu dilaksanakan dengan akurat dan transparan,” ungkapnya.
    Politikus Golkar itu menilai keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sangat ditentukan oleh ketepatan sasaran penerima subsidi.
    Yahya mengingatkan, keberadaan kelompok mampu yang masih tercatat sebagai penerima PBI akan semakin membebani keuangan negara.
    “Temuan ini bukan sekadar anomali administratif, tetapi menunjukkan adanya celah struktural dalam sistem data dan verifikasi peserta. Ketepatan sasaran bukan hanya penting, tetapi menjadi fondasi keberlanjutan BPJS Kesehatan,” tegasnya.
    Dia berharap pemutakhiran data PBI bisa berjalan beriringan dengan rencana pemerintah melakukan pemutihan tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan.
    Yahya juga memastikan seluruh masukan masyarakat terkait ketidaktepatan subsidi akan menjadi bahan evaluasi DPR dalam rapat pengawasan dan penyusunan kebijakan.
    “Aspirasi publik tidak hanya dicatat, tetapi menjadi bagian integral dalam perbaikan kebijakan jaminan sosial,” pungkas Yahya.
    Diberitakan sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan
    Ali Ghufron Mukti
    menegaskan bahwa kebijakan pemutihan tunggakan iuran JKN hanya ditujukan untuk masyarakat tidak mampu.
    “Intinya bahwa negara itu hadir, ini peserta tidak mampu yang bayar tunggakan, terutama masyarakat miskin sebetulnya,” ujar Ali dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Kamis (13/11/2025).
    Ali meminta agar kebijakan tersebut tidak disalahartikan untuk semua peserta.
    “Kalau dia
    able
    , dia mampu bayar, jangan nunggu,” tegasnya.
    Dia memperkirakan kebijakan ini menyasar peserta pada desil 1 hingga 5 dan harus sesuai dengan Data SEN.
    “Desil itu 1 sampai 10 dibagi gitu, ini (pemutihan tunggakan iuran) kira-kira 1 sampai 5. Sehingga harus masuk Data SEN dan lain sebagainya, nanti pemerintahlah yang membikin kebijakan, nanti kita dengarin. BPJS siap untuk menjalankan sampai pada teknisnya di lapangan,” ujar Ali.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warga JGC Adukan Masalah RDF Rorotan ke DPR: Dampaknya Sudah Lintas Provinsi Megapolitan 26 November 2025

    Warga JGC Adukan Masalah RDF Rorotan ke DPR: Dampaknya Sudah Lintas Provinsi Megapolitan 26 November 2025

    Warga JGC Adukan Masalah RDF Rorotan ke DPR: Dampaknya Sudah Lintas Provinsi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Warga Jakarta Garden City (JGC) mengadukan masalah uji coba pengolahan sampah atau Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan, Jakarta Utara ke Komisi IX DPR RI, Rabu (26/11/2025).
    Warga bertemu Wakil Ketua Komisi IX
    DPR
    RI Nihayatul Wafiroh dan anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari.
    Ketua RT 18 RW 14 Klaster Shinano, JGC, Jakarta Timur, Wahyu Andre, mengatakan alasan mengadukan masalah uji coba
    RDF Rorotan
    karena tidak hanya dirasakan oleh warga Jakarta, tapi sudah lintas kota dan provinsi.
    “Kenapa kami ke DPR? Karena dampak
    uji coba RDF
    kemarin sudah lintas kota/kabupaten dan provinsi,” ujar Wahyu saat dihubungi
    Kompas.com
    , Rabu.
    Dalam pertemuan itu, Wahyu menjelaskan, Komisi IX DPR mendorong Kementerian Lingkungan Hidup melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dokumen AMDAL RDF Rorotan, termasuk meninjau kembali kelayakan lingkungan, kepatuhan terhadap baku mutu emisi, dan kualitas pengelolaan udara.
    Komisi IX DPR juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka dokumen AMDAL sebagai bentuk transparansi dan pemenuhan hak warga atas informasi lingkungan.
    Selain itu, Komisi IX DPR menginstruksikan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk melakukan penelitian epidemiologis guna memastikan ada tidaknya hubungan antara operasional RDF Rorotan dan peningkatan kasus ISPA atau gangguan kesehatan lainnya.
    Komisi IX DPR mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Inspektorat Pemprov Jakarta melakukan audit kinerja dan anggaran terhadap proyek pembangunan RDF yang menelan biaya Rp 1,28 triliun, demi memastikan efektivitas dan integritas penggunaan dana publik.
    “Mereka mengusulkan pembentukan satuan tugas lintas wilayah untuk menangani dugaan
    dampak kesehatan
    dan lingkungan yang meluas ke beberapa wilayah administratif,” ucap Wahyu.
    Selanjutnya warga akan melakukan pertemuan dengan DPRD Jakarta. Dia berharap Gubernur Pramono Anung atau Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno hadir dalam pertemuan itu.
    “Kami sudah menyampaikan (permohonan audiensi) melalui WhatsApp ke Pak Pramono, tapi tampaknya permohonan kami belum direspons,” ujarnya.
    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan kabar soal penghentian sementara proyek Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan, Jakarta Utara.
    Ia menegaskan uji coba RDF tidak dihentikan, melainkan kapasitas pengolahan sampahnya dikurangi untuk sementara waktu.
    “Tidak dihentikan. Sekarang kapasitasnya kita batasi sampai 1.000 (ton),” kata Pramono saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Kamis (6/11/2025).
    Pramono menjelaskan, sebelumnya fasilitas RDF sempat beroperasi dengan kapasitas 2.000 hingga 2.500 ton
    sampah
    per hari.
    Namun, peningkatan kapasitas tersebut justru menimbulkan sejumlah masalah teknis dan lingkungan, terutama bau tak sedap yang tercium hingga ke permukiman warga sekitar.
    “Ketika dinaikkan jadi 2.000 (ton), bahkan sempat 2.500 (ton), mulai muncul problem. Sampahnya kena hujan, prosesnya terganggu, lalu truk-truk pengangkut yang lama meneteskan air lindi dan menimbulkan bau,” jelasnya.
    Menurut dia, persoalan utama bukan pada teknologi RDF, melainkan sistem pengangkutan dan kondisi sampah yang dikirim ke lokasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.