Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi III DPR RI

  • Viral Anak Kapolda Kalsel Diduga Flexing, DPR Minta Kapolri Panggil dan Tegur Ayahnya – Page 3

    Viral Anak Kapolda Kalsel Diduga Flexing, DPR Minta Kapolri Panggil dan Tegur Ayahnya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Sorotan publik terhadap gaya hidup mewah keluarga pejabat Polri semakin mencuri perhatian, salah satunya terkait viralnya perayaan ulang tahun Kapolda Kalimantan Selatan (Kalsel), Inspektur Jenderal Rosyanto Yudha Hermawan, yang diunggah oleh anaknya Ghazyendha Aditya Pratama.

    Tak hanya itu, anaknya juga disoroti setelah dirinya kedapatan flexing di media sosial. Di mana dalam gambar tangkapan layar yang tersebar, Ghazyendha kedapatan naik jet pribadi dan melakukan transaksi hingga miliaran rupiah.

    Terkait hal tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Abdullah meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan teguran kepada Kapolda Kalsel tersebut. 

    “Anak pejabat polisi tidak pantas memamerkan gaya hidup mewah. Itu tindakan yang memalukan,” kata dia dalam keterangannya, Minggu (2/3/2025).

    Abdullah menegaskan seorang pejabat polisi seharusnya bisa mengatur keluarganya, baik dan anak-anaknya agar tidak memperlihatkan hidup mewah. Keluarga pejabat tidak pantas membangga-banggakan kekayaan di ruang publik.

    Menurutnya, pejabat polisi dan keluarganya harus tetap memperlihatkan hidup sederhana di tengah masyarakat.  Sebab, pejabat adalah pelayan rakyat yang mendapatkan gaji dari rakyat.

    “Apalagi di tengah kondisi negara sedang melalukan efisien anggaran. Maka tidak pantas keluarga pejabat polisi pamer kemewahan,” bebernya.

     

     

  • Miris! Nilai Kerugian Kasus Korupsi Lebih Besar daripada Jumlah Efisiensi Anggaran

    Miris! Nilai Kerugian Kasus Korupsi Lebih Besar daripada Jumlah Efisiensi Anggaran

    loading…

    Tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina saat tiba di Kejagung. DPR membandingkan besaran efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah dengan nilai fantastis korupsi di Pertamina. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo membandingkan besaran efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah saat ini dengan nilai fantastis kerugian negara akibat kasus korupsi yang baru terungkap belakangan ini. Miris, total efisiensi anggaran lebih kecil dengan nilai kerugian negara akibat korupsi.

    “Sangat miris, saat pemerintah bekerja keras mewujudkan target efisiensi anggaran yang hanya Rp306 triliun, pengungkapan beberapa kasus korupsi yang baru justru memperlihatkan nilai kerugian negara yang luar biasa besarnya dan sulit diterima akal sehat,” ujar pria yang akrab disapa Bamsoet, Sabtu (1/3/2025).

    Legislator Partai Golkar ini menyinggung sejumlah kasus korupsi yang baru terkuak belakangan ini seperti kasus anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang diperkirakan menyebabkan kerugian negara mencapai Rp968,5 triliun, kasus korupsi tata niaga timah yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp300 triliun, hingga kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang merugikan negara sebesar Rp16,8 triliun.

    “Nilai korupsi era sekarang masuk skala triliunan rupiah. Bayangkan, sebuah kasus korupsi bisa mengakibatkan negara rugi hampir Rp1.000 triliun,” katanya.

    Dia prihatin terhadap perkembangan pemberantasan korupsi di Indonesia yang belum menunjukkan hasil signifikan. Hal itu berbeda dengan skala kerugian negara yang ditimbulkan yang semakin meningkat.

    “Sementara sepanjang periode 2020-2024, KPK hanya berhasil mengembalikan kerugian negara sebesar Rp2,5 triliun. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara upaya pemberantasan korupsi dan dampak kerugian negara yang terus meningkat,” ungkapnya.

    Melihat kondisi tersebut, Bamsoet menyoroti pemberantasan korupsi di Indonesia masih terbilang sangat minim dari hasil pencapaian. “Terbukti dengan maraknya kasus korupsi yang semakin kompleks dan melibatkan jumlah kerugian negara semakin besar,” ujarnya.

    Dengan nilai kerugian negara yang fantastis, dia meyakini kasus korupsi tersebut tidak hanya melibatkan satu atau dua oknum saja, tetapi dalam birokrasi korupsi dilakukan secara terorganisir dan berkelompok.

    Bamsoet menyoroti lemahnya pengawasan internal di beberapa K/L yang dinilai sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya, khususnya terkait tugas, pokok, dan fungsi Inspektorat Jenderal (Itjen) dalam melakukan pengawasan internal.

    Karena itu, pemerintah dan DPR perlu bersama-sama merumuskan strategi baru yang lebih efektif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. “Indonesia butuh strategi baru dalam pemberantasan korupsi, karena metode dan strategi yang diterapkan sekarang terbukti tidak efektif,” katanya.

    (jon)

  • Vokalis Sukatani Dipecat, Ahmad Dhani Tawarkan Posisi Staf Ahli di DPR

    Vokalis Sukatani Dipecat, Ahmad Dhani Tawarkan Posisi Staf Ahli di DPR

    Jakarta, Beritasatu.com – Ahmad Dhani berencana untuk merekrut vokalis _band_ Sukatani, Novi Citra Indriati alias Twister Angel, menjadi staf ahli DPR. Hal tersebut menarik perhatian masyarakat setelah Novi dipecat dari posisinya sebagai guru di SDIT Mutiara Hati, Banjarnegara, Jawa Tengah.

    Pemecatan Novi kemudian menjadi viral di media sosial. Bahkan, Ahmad Dhani turut berkomentar dan menyatakan niatnya untuk merekrut Novi sebagai staf khusus di DPR.

    “Saya siap menerima vokalis Sukatani untuk bekerja, mungkin sebagai staf ahli saya atau asisten pribadi saya di DPR,” kata Ahmad Dhani kepada wartawan baru-baru ini.

    Dhani juga menyinggung soal gaji Novi, apabila ia benar-benar bekerja sebagai staf ahli. Menurutnya, honor sebagai staf ahli atau asisten pribadi di DPR jauh lebih besar dibandingkan menjadi guru honorer 

    “Jika tidak dipekerjakan lagi, saya bersedia menerima Novi sebagai pegawai saya. Tentunya gajinya akan lebih besar daripada menjadi guru di Purbalingga,” lanjut Dhani.

    Keputusan Dhani ini menunjukkan peran aktifnya sebagai anggota DPR setelah terpilih ke Senayan. Isu viral mengenai band Sukatani dan lagu mereka, Bayar Bayar Bayar, yang diduga mengkritik praktik pungli oleh oknum kepolisian, membuat Dhani merasa perlu turun tangan. 

    Dhani mengaku ia telah menghubungi Komisi III DPR RI untuk menyampaikan saran kepada Kapolri.

    “Saya tinggal WhatsApp Komisi III, lalu Komisi III tinggal telepon Kapolri. Itulah gunanya seorang seniman ada di DPR,” ujar Dhani.

    Diketahui, pemecatan Novi dilakukan karena melanggar kode etik sekolah. Kepala SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati menjelaskan, keputusan tersebut diambil berdasarkan aturan yang berlaku di yayasan.

    “Keputusan ini diambil setelah kami menerima laporan dari yayasan pada 5 Februari 2025. Laporan tersebut menyebutkan bahwa yang bersangkutan adalah vokalis band bergenre punk. Setelah dilakukan penyelidikan, sekolah dan yayasan memanggil Novi untuk memberikan klarifikasi,” ujar Eti.

    Suami Mulan Jameela itu juga menekankan, keberadaan musisi di DPR memberikan dampak besar, terutama dalam menyuarakan aspirasi para seniman, seperti yang dialami oleh band Sukatani. Ahmad Dhani pun berencana mengangkat vokalis band tersebut untuk menjadi asisten pribadinya.

  • Anggota DPR: Kurator dan notaris harus dilibatkan berantas mafia tanah

    Anggota DPR: Kurator dan notaris harus dilibatkan berantas mafia tanah

    “Pemberantasan mafia tanah memerlukan upaya komprehensif dari semua pihak, mulai dari pemerintah, lembaga keuangan, hingga masyarakat. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan penegakan hukum yang tegas, praktik mafia tanah dapat dicegah dan masyaraka

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengatakan kurator dan notaris juga harus dilibatkan dalam upaya pemberantasan mafia tanah yang merugikan masyarakat dan merusak tatanan hukum pertanahan di Indonesia.

    Menurut dia, notaris dan kurator mempunyai tugas untuk menjustifikasi sah atau tidaknya perubahan status agunan tanah. Pengawasan yang lemah dapat membuka peluang bagi praktik korupsi dan manipulasi, sehingga upaya pemberantasan mafia tanah semakin sulit dilakukan.

    “Pemberantasan mafia tanah memerlukan upaya komprehensif dari semua pihak, mulai dari pemerintah, lembaga keuangan, hingga masyarakat. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan penegakan hukum yang tegas, praktik mafia tanah dapat dicegah dan masyarakat lemah dapat terlindungi dari kerugian ekonomi dan sosial,” kata Bamsoet di Jakarta, Sabtu.

    Dia mengatakan mafia tanah melibatkan oknum dari berbagai pihak, mulai dari perbankan, lembaga pembiayaan, notaris, kurator, hingga balai lelang. Banyak masyarakat terpaksa menggadaikan tanah kepada lembaga pembiayaan karena tekanan ekonomi, dan kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk membentuk jaringan mafia tanah.

    “Masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai hak-hak mereka terkait kepemilikan tanah dan prosedur legal yang harus ditempuh dalam transaksi pertanahan. Melindungi hak atas tanah dan properti masyarakat adalah langkah penting menuju keadilan sosial dan kesejahteraan yang lebih merata,” kata dia.

    Dia mengatakan mafia tanah merupakan sindikat yang beroperasi secara sistematis dengan memanfaatkan celah dalam sistem administrasi pertanahan. Modus operandi yang sering digunakan antara lain pemalsuan dokumen, penipuan, penggelapan, pendudukan ilegal, dan jual beli tanah sengketa.

    Kemudian, keterlibatan oknum pejabat, aparat penegak hukum, dan profesi terkait seperti notaris memperumit penanganan kasus ini.

    “Sepanjang tahun 2023, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berhasil menuntaskan 62 kasus mafia tanah dengan menetapkan 159 orang sebagai tersangka. Namun, jumlah ini belum mencerminkan keseluruhan permasalahan yang ada, mengingat banyaknya kasus yang belum terungkap,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mafia Tanah Jadi Isu Sistemik, Bamsoet: Perlu Upaya Komprehensif

    Mafia Tanah Jadi Isu Sistemik, Bamsoet: Perlu Upaya Komprehensif

    Jakarta –

    Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menegaskan permasalahan tanah di Indonesia telah menjadi isu sistemik yang merugikan masyarakat, terutama kelompok ekonomi lemah. Banyak masyarakat terpaksa menggadaikan tanah kepada lembaga pembiayaan karena tekanan ekonomi, kemudian hal tersebut dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk membentuk jaringan mafia tanah.

    Mafia tanah melibatkan oknum dari berbagai pihak, mulai dari perbankan, lembaga pembiayaan, notaris, kurator, hingga balai lelang. Bamsoet mengungkapkan, praktik ini akan semakin merugikan masyarakat dan merusak tatanan hukum pertanahan di Indonesia jika tidak segera ditangani secara komprehensif.

    “Pemberantasan mafia tanah memerlukan upaya komprehensif dari semua pihak, mulai dari pemerintah, lembaga keuangan, hingga masyarakat. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan penegakan hukum yang tegas, praktik mafia tanah dapat dicegah dan masyarakat lemah dapat terlindungi dari kerugian ekonomi dan sosial. Reformasi sistem pertanahan serta peningkatan transparansi menjadi kunci utama dalam menciptakan tata kelola pertanahan yang adil dan berkelanjutan,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Sabtu (1/3/2025).

    Bamsoet juga menjelaskan, mafia tanah merupakan sindikat yang beroperasi secara sistematis dengan memanfaatkan celah dalam sistem administrasi pertanahan. Modus operandi yang sering digunakan antara lain pemalsuan dokumen, penipuan, penggelapan, pendudukan ilegal, dan jual beli tanah sengketa.

    Keterlibatan oknum pejabat, aparat penegak hukum, dan profesi terkait seperti notaris memperumit penanganan kasus ini. Sepanjang tahun 2023, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menuntaskan 62 kasus mafia tanah dengan 159 orang menjadi tersangka.

    “Sepanjang tahun 2023, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berhasil menuntaskan 62 kasus mafia tanah dengan menetapkan 159 orang sebagai tersangka. Namun, jumlah ini belum mencerminkan keseluruhan permasalahan yang ada, mengingat banyaknya kasus yang belum terungkap,” kata Bamsoet.

    Ketua Komisi III DPR RI ke-7 dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini memaparkan, dalam memberantas mafia tanah, pemerintah perlu melakukan pendekatan yang holistik dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, lembaga pembiayaan, balai lelang, kurator, hingga notaris.

    Perbankan/lembaga pembiayaan merupakan pihak yang memberikan kredit dengan jaminan tanah atau properti. Namun, jika lembaga-lembaga ini bekerja sama dengan pihak ketiga yang menampung Cessie, maka risiko ketidakadilan bagi masyarakat menjadi sangat tinggi.

    “Balai lelang memiliki peranan penting dalam menjual agunan dari lembaga pembiayaan. Jika terjadi kolusi antara pihak-pihak ini, maka hasil dari lelang tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan beberapa oknum, sementara masyarakat yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban,” urai Bamsoet.

    Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, kurator dan notaris juga harus dilibatkan, karena bertugas untuk menjustifikasi sah atau tidaknya perubahan status agunan tanah. Pengawasan yang lemah dapat membuka peluang bagi praktik korupsi dan manipulasi, sehingga upaya pemberantasan mafia tanah semakin sulit dilakukan.

    Bamsoet juga menjelaskan bahwa masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai hak-hak kepemilikan tanah dan prosedur legal dalam transaksi tanah, sehingga terciptalah keadilan sosial dan kesejahteraan yang lebih merata.

    “Selain itu, masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai hak-hak mereka terkait kepemilikan tanah dan prosedur legal yang harus ditempuh dalam transaksi pertanahan. Melindungi hak atas tanah dan properti masyarakat adalah langkah penting menuju keadilan sosial dan kesejahteraan yang lebih merata,” pungkas Bamsoet.

    (prf/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pengawasan Danantara Berlapis, Komisi III DPR: Publik Tak Perlu Khawatir

    Pengawasan Danantara Berlapis, Komisi III DPR: Publik Tak Perlu Khawatir

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pengawasan Danantara. 

    Menurut Sahroni, Danantara merupakan salah satu badan yang paling diawasi atau pengawasannya berlapis sehingga publik tidak perlu terlalu khawatir dengan keberadaan Danantara ini.

    “KPK dan PPATK juga harus berperan aktif di sana dan saya yakin publik sudah bisa tenang, bahwa Danantara ini memang benar-benar diawasi dengan ketat. Pengawasannya berlapis,” ujar Sahroni kepada wartawan di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

    Menurut Sahroni, Danantara memang harus diawasi secara ketat dan berlapis karena badan ini mengelola aset BUMN mencapai US$ 900 miliar atau sekitar Rp 14.715 triliun. Sebagaimana dijelaskan oleh Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, kata Sahroni, Danantara memiliki Dewan Penasihat baik dari dalam maupun luar negeri yang profesional.

    Selain itu, badan ini juga memiliki Komisi Pemantau yang diisi mulai dari ketua KPK hingga kepala PPATK. Menurut dia, keberadaan KPK dan PPATK tersebut bukan hanya sekedar formalitas.

    “Danantara ini kan superholding dengan aset belasan ribu triliun, jadi memang sangat perlu diawasi. Karena tujuan Pak Presiden Prabowo melahirkan Danantara itu untuk mengoptimalkan aset negara melalui investasi strategis. Nah jadi kita cegah dan tutup sedini mungkin celah-celah praktik korupsi,” imbuh Politikus Nasdem ini.

    Sahroni meminta KPK dan PPATK bekerja ekstra dalam mengawasi Danantara. Sebab jika terjadi satu kali saja praktik korupsi, menurut Sahroni, hal tersebut akan sangat membahayakan Danantara.

    “Danantara ini produk baru dan segar, penuh optimisme, yang selama dijalankan dengan benar pasti bisa mencapai tujuan-tujuannya. Jadi jangan sampai dirusak oleh praktik korupsi,” tandas dia.

    “Karena kalau sudah sekali saja ada praktik korupsi di sana, masyarakat pasti sudah tidak percaya, stigma pasar global terhadap Danantara juga pasti berubah. Jadi KPK dan PPATK harus bekerja ekstra prioritaskan pencegahan dan pengawasan. Jangan sampai kecolongan sekali pun,” tutur Sahroni menambahkan.

    Lebih lanjut, Sahroni berharap seluruh pemangku jabatan Danantara, dapat menjalankan superholding tersebut dengan amanah.

  • Bamsoet Dorong Komunitas Otomotif Kembangkan Potensi Sport Tourism di RI

    Bamsoet Dorong Komunitas Otomotif Kembangkan Potensi Sport Tourism di RI

    Jakarta –

    Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mengajak komunitas otomotif berperan aktif dalam meningkatkan sport tourism di Indonesia. Melalui berbagai event dan aktivitas yang diselenggarakan, komunitas otomotif tidak hanya dapat memperkenalkan budaya dan destinasi wisata, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

    “Melalui dukungan yang tepat dari pemerintah dan stakeholders lainnya, pengembangan potensi sport tourism di Indonesia melalui komunitas otomotif dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional. Dengan demikian, komunitas otomotif bukan hanya sekadar kumpulan pecinta kendaraan bermotor, tetapi juga menjadi agen perubahan dalam mengembangkan sport tourism di Indonesia,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (27/2/2025).

    Hal itu dia sampaikan saat menerima Pengurus JK Owners Indonesia di Jakarta, Rabu (26/2).

    Ketua MPR RI ke-15 ini menyebut di Indonesia terdapat banyak destinasi wisata yang memiliki potensi besar, namun sayangnya belum banyak dikenal. Karena itu dia mendorong komunitas otomotif dapat menjadi pionir dalam mempromosikan destinasi-destinasi ini melalui kegiatan touring atau rally yang melintasi daerah-daerah tersebut. Sehingga komunitas otomotif tidak hanya menikmati perjalanan selama touring, tetapi juga membantu mempromosikan pariwisata Indonesia.

    “Komunitas otomotif seringkali melakukan kegiatan touring ke berbagai destinasi wisata di Indonesia. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antar anggota, tetapi juga harus menjadi sarana promosi destinasi wisata. Melalui media sosial, mereka bisa membagikan foto dan video perjalanan yang dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjungi destinasi tersebut,” kata Bamsoet.

    Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini meyakini sports tourism yang digerakkan oleh komunitas otomotif dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi daerah yang dikunjungi. Hal ini mengingat baik peserta maupun penonton acara otomotif membutuhkan akomodasi, makanan, dan transportasi, yang semuanya dapat mendorong pertumbuhan bisnis lokal. Selain itu, acara otomotif juga dapat menarik investor dan sponsor yang melihat potensi pasar di daerah tersebut.

    “Komunitas otomotif juga dapat menjadi tempat untuk membangun jejaring dan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan adanya kolaborasi ini, pengembangan sports tourism dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Semisal, komunitas otomotif dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengadakan acara tahunan yang dapat menjadi daya tarik wisata,” pungkas Bamsoet.

    (ega/ega)

  • Buka-bukaan Korban Salah Gusur Tambun, Ungkap Kepala PN Arogan hingga Dugaan Suap Megapolitan 27 Februari 2025

    Buka-bukaan Korban Salah Gusur Tambun, Ungkap Kepala PN Arogan hingga Dugaan Suap Megapolitan 27 Februari 2025

    Buka-bukaan Korban Salah Gusur Tambun, Ungkap Kepala PN Arogan hingga Dugaan Suap
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com
    – Sejumlah pemilik rumah korban
    salah gusur Pengadilan
    Negeri (PN) Cikarang di Desa Setia Mekar, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengadu ke Komisi III DPR RI.
    Warga hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2025).
    Di hadapan legislator, mereka buka-bukaan mengenai Kepala PN Cikarang, HA, yang dinilai arogan terhadap korban salah gusur.
    Bahkan, para korban juga mengungkap dugaan suap terhadap aparat penegak hukum di balik eksekusi lahan seluas 3,6 hektar itu. 
    Asmawati, salah satu pemilik rumah korban salah gusur mengungkapkan arogansi Kepala PN Cikarang, HA, di hadapan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.
    Ia bercerita pengalamannya saat bertemu HA di PN Cikarang sebelum rumahnya dieksekusi pada 30 Januari 2025.
    Dalam pertemuan itu, Asmawati membawa surat pengantar dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi yang memuat legalitas lahan dan sertifikat milik enam warga Desa Setia Mekar.
    “Saya bilang, ‘Mohon izin Bapak Kepala, saya bawa surat dari BPN’. (Dijawab) ‘Oh enggak, sudah inkrah, siapa yang melawan, amankan’,” kata Asmawati menirukan pernyataan HA. 
    Pernyataan HA itu membuat Asmawati merasa tertekan hingga harus dilarikan ke rumah sakit.
    Asmawati mengaku sempat pingsan setelah upayanya mendapat keadilan terhalang di hadapan petugas pengadilan, menjelang eksekusi rumahnya.
    “Saya pingsan, Pak, masuk ke rumah sakit. Dia tidak menanggapi sama sekali, baik di kantor PN Cikarang maupun di dalam eksekusi. Saya syok, saya masuk rumah sakit, sampai sekarang belum begitu pulih,” tuturnya.
    “Kepala PN Cikarang diduga menerima suap mafia tanah namanya MJ dan J, saksi ada, tetangga,” kata Asmawati.
    Adapun MJ merupakan penggugat lahan 3,6 hektar di Setia Mekar. Sedangkan J adalah rekan MJ.
    Gugatan ini yang menjadi awal petaka rumah milik enam warga rata dengan tanah setelah PN Cikarang diduga salah mengeksekusi obyek lahan dan bangunan.
    Sementara itu, Mirsan, korban salah gusur lainnya, mengatakan, ia dan sejumlah warga menerima surat undangan untuk membahas perdamaian terkait polemik lahan tersebut.
    Setelah menerima surat, Mirsan dan beberapa warga bertemu dengan MJ dan J di salah satu kantor advokat.
    Dalam pertemuan itu, Mirsan mengaku diminta untuk membeli kembali tanah mereka sendiri.
    Tawaran tersebut ditolak oleh Mirsan. Namun, beberapa warga lainnya menyanggupi permintaan tersebut.
    “Berhubung saya berdasarkan sertifikat yang sah, pada waktu itu saya pasang badan, saya tidak membayar lagi ke atas nama MJ dan J, karena saya berdasarkan sertifikat,” ujar Mirsan. 
    Buntut penolakan itu, Mirsan menyebut, J mengancam tidak akan bisa mempertahankan tanah dan bangunannya.
    Kepada Mirsan, J mengaku telah menyuap sejumlah pihak untuk memastikan eksekusi lahan dapat dilaksanakan.
    “Jadi dia ngomong, ‘walaupun Anda mau melapor ke mana, itu saya sudah hambur (tebar uang)’, dalam arti sudah nyogok,” ungkap Mirsan.
    Menanggapi informasi itu, Habiburokhman bertanya siapa saja pihak yang diduga menerima uang suap dari J.
    Mirsan menjawab bahwa berdasarkan pengakuan J, perempuan itu diduga menyuap aparat kepolisian, pengadilan, lurah, bahkan ketua RT setempat. 
    “Sampai ke kepolisian, ke pengadilan, lurah, RT. Itu sudah semua,” ungkap Mirsan.
    Merespons pengaduan para korban, Habiburokhman berjanji akan memanggil semua pihak yang disebutkan oleh Mirsan.
    “Oke nanti kami panggil semua,” tuturnya, yang disambut tepuk tangan warga yang hadir dalam RDP tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sahroni Desak Penyelesaian Insiden Mapolres Tarakan, Soliditas TNI-Polri Jangan Hanya Jargon – Halaman all

    Sahroni Desak Penyelesaian Insiden Mapolres Tarakan, Soliditas TNI-Polri Jangan Hanya Jargon – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menyoroti insiden penyerangan Mapolres Tarakan oleh sejumlah oknum prajurit TNI akibat kesalahpahaman. 

    Ia mendesak agar kedua pimpinan institusi bertemu untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas.

    “Saya rasa Kapolri dan Panglima TNI perlu segera bertemu untuk menyelesaikan konflik yang melibatkan anggota mereka. Jika dibiarkan, ini bisa berkembang lebih jauh.”

    “Kedua pemimpin ini harus berkomitmen untuk mengusut insiden ini secara transparan, mengungkap siapa yang memicu dan siapa saja yang terlibat,” kata Sahroni kepada wartawan Rabu (26/2/2025).

    Sahroni menilai bahwa insiden di Tarakan tidak akan menggoyahkan soliditas TNI-Polri secara keseluruhan. 

    Dia menegaskan bahwa meskipun terjadi insiden ini, TNI dan Polri tetap bekerja sama dengan baik di banyak wilayah.

    “TNI-Polri tetap solid. Insiden ini jangan disalahartikan sebagai gambaran hubungan antara kedua institusi.”

    “Setiap hari, TNI-Polri selalu bersinergi, baik dalam menjaga keamanan di tingkat lokal, pengamanan hari besar, maupun dalam operasi penumpasan OPM,” ujar Sahroni.

    Wakil rakyat dari Partai NasDem ini pun berharap agar insiden di Mapolres Tarakan dapat segera diselesaikan secara terang benderang, untuk memelihara kepercayaan antara kedua institusi tersebut.

    “Saya berharap insiden ini segera diselesaikan secara transparan. Hal ini penting agar tidak menimbulkan persepsi negatif dan memperburuk hubungan antara TNI dan Polri,” pungkas Sahroni.

    Kronologis Penyerangan

    Sebuah insiden serius terjadi pada Senin malam, 24 Februari 2025, ketika sekitar 20 oknum anggota TNI menyerang Markas Polres Tarakan.

    Penyerangan ini menyebabkan lima anggota Polres mengalami luka-luka dan kerusakan pada fasilitas mako.

    Informasi yang diterima Tribunnews.com, pada pukul 22:45 WITA, sekelompok oknum TNI tiba di lokasi menggunakan truk berwarna hijau.

    Mereka kemudian turun dan berjalan menuju mako Polres Tarakan dengan membawa batu, kayu, dan besi.

    Setibanya di lokasi, mereka langsung menyerang anggota jaga, Bripda Muhammad Nur Rizky dan Bripda Rahmat Kurniawan, dengan alat yang dibawa.

    Beberapa saat kemudian, mobil patroli tiba di lokasi, dan oknum TNI tersebut melanjutkan tindakan pengejaran terhadap anggota lainnya, termasuk Bripda I Putu Anugrah, yang mengalami pengeroyokan dan kehilangan senjata api.

    Akibat penyerangan ini, fasilitas mako Polres Tarakan juga mengalami kerusakan di antaranya meja dan kursi di depan SPKT, kaca ruang SPKT dan ruang kapolres, pintu kaca ruangan ETLE dan jendela kaca ruang ETLE.

    Dalam penyerangan ini, oknum TNI diduga menggunakan senjata tajam seperti sangkur dan kerambit, serta senjata api laras pendek jenis airsoft gun. (*)

  • Sekjen PKS Ajak Masyarakat Gunakan Produk dalam Negeri Jelang Ramadan dan Idulfitri – Halaman all

    Sekjen PKS Ajak Masyarakat Gunakan Produk dalam Negeri Jelang Ramadan dan Idulfitri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKS yang juga Anggota DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, mengajak masyarakat untuk lebih mengutamakan produk dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan selama Ramadan dan Idulfitri.

    Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI, di mana ia menekankan pentingnya membangun ekonomi sirkuler di tingkat lokal.

    “Menjelang Ramadan dan Idul Fitri, konsumsi masyarakat biasanya meningkat.”

    “Ini momen yang tepat bagi kita untuk mendukung perekonomian nasional dengan lebih banyak menggunakan produk dalam negeri, khususnya produk UMKM lokal,” kata Habib Aboe Bakar, Rabu (26/2/2025).

    Ia menekankan bahwa kebiasaan belanja masyarakat menjelang bulan suci dan hari raya memiliki dampak signifikan terhadap perputaran ekonomi. 

    Sebab itu, ia mengimbau agar masyarakat lebih selektif dan bijak dalam berbelanja, serta memastikan bahwa setiap pembelian yang dilakukan dapat memberi manfaat bagi pelaku usaha dalam negeri.

    “Jangan sampai kita hanya menjadi konsumen yang membanjiri pasar dengan produk impor, sementara produk-produk lokal yang berkualitas kurang mendapatkan perhatian.”

    “Dengan membeli produk dalam negeri, kita ikut berkontribusi dalam memperkuat ekonomi bangsa,” ucap Wakil Ketua MKD DPR RI tersebut.

    Menurut Aboe Bakar, keberpihakan pada produk lokal tidak hanya membantu UMKM bertahan dan berkembang, tetapi juga menciptakan lapangan kerja serta memperkuat daya saing industri nasional.

    “Kalau ekonomi di tingkat lokal bergerak, maka kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Kita ingin agar momentum Ramadan dan Idul Fitri tidak hanya menjadi ajang konsumsi, tetapi juga kesempatan untuk memperkuat ekonomi rakyat,” kata anggota Komisi III DPR RI tersebut.

    Sebagai wakil rakyat, Aboe Bakar berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan yang berpihak pada produk dalam negeri dan pelaku usaha kecil menengah. 

    Dia berharap ajakan ini mendapat respons positif dari masyarakat, sehingga gerakan cinta produk lokal bisa menjadi budaya yang terus berkembang di tengah masyarakat.

    “Mari kita bersama-sama mendukung produk anak bangsa, memajukan ekonomi lokal, dan memastikan kesejahteraan masyarakat semakin baik,” tandasnya.