Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi III DPR RI

  • Mudik 2025 paling lancar karena kemacetan turun drastis

    Mudik 2025 paling lancar karena kemacetan turun drastis

    Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Habiburokhman. (ANTARA/HO-Komisi III DPR RI)

    Habiburokhman: Mudik 2025 paling lancar karena kemacetan turun drastis
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 07 April 2025 – 14:39 WIB

    Elshinta.com – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan terkait pernyataannya soal mudik 2025 paling lancar,  hal itu berdasarkan kondisi kemacetan yang turun drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dia mengatakan bahwa naik turunnya jumlah pemudik merupakan fenomena yang biasa di setiap tahunnya. Namun,  kemacetan tahun ini berkurang karena adanya pengaturan lalu lintas yang luar biasa oleh para petugas di lapangan.

    “Jadi kita jangan nafikan, jangan abaikan kerja keras orang-orang yang melancarkan arus mudik kali ini,” kata Habiburokhman dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.

    Dia menyampaikan hal itu guna menanggapi banyaknya kritikan terhadapnya terkait pernyataan mudik 2025 paling lancar. Menurut dia, perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar. Dia pun mengungkapkan bahwa mudik 2025 paling lancar, salah satunya berdasarkan pengamatannya pada arus lalu lintas penyeberangan di Pelabuhan Merak. Biasanya, kata dia, kemacetan yang terjadi di pelabuhan itu bisa memakan waktu hingga 8-9 jam.

    “Kemarin itu nggak antre sama sekali teman-teman. Bukan hanya saya, sebagian besar pemudik nggak ngantri sampai 8 jam, mungkin paling 1 jam nunggu kapal,” kata ketua komisi yang membidangi sektor penegakan hukum itu.

    Menurut dia, PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry bahkan membuat kebijakan yang sebetulnya secara ekonomi merugikan, karena menghilangkan kapal eksekutif di hari-hari puncak mudik. Hal itu, dilakukan demi kelancaran arus mudik.

    “Orang-orang kecil juga di ASDP, di kepolisian yang tugas mengatur mudik 3-4 hari tidak pulang ke rumah. Itu juga harus kita hargai,” kata dia.

    Sebelumnya pada Selasa (1/4), dia mengatakan bahwa arus mudik tahun 2025 menjadi salah satu yang paling lancar sejak tahun 2000, saat meninjau arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten. Ia mengungkapkan bahwa kelancaran tidak hanya terjadi di Pelabuhan Merak, tetapi juga di wilayah Banten dan seluruh Indonesia.

    Sumber : Antara

  • DPR Desak Kapolri Basmi Preman Pasar dan Begal Jalanan

    DPR Desak Kapolri Basmi Preman Pasar dan Begal Jalanan

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi III DPR mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membasmi preman yang suka memalak pedagang maupun pengusaha serta begal jalanan karena tindakannya meresahkan. Mereka harus ditangkap, dihukum berat, dan dibubarkan elompoknya.  

    “Dengan berbagai insiden belakangan ini, kami di Komisi III mendesak polisi agar tangkap, bubarkan, dan tindak serius para preman dan begal ini. Telusuri kelompoknya sampai atas dan beri mereka konsekuensi hukum yang berat,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni kepada wartawan di Jakarta, Senin (7/4/2025).

    Sahroni mengungkapkan aksi premanisme dengan modus pungutan liar (pungli) seperti minta THR atau jatah untuk organisasi, serta begal marak terjadi di masyarakat belakangan. 

    Terbaru, kata dia, sebuah video memperlihatkan dua preman memalak pedagang di Pasar Baru Bekasi, Jawa Barat. Setelah ditangkap, preman tersebut mengaku bisa meraup ratusan ribu rupiah perharinya. 

    Selain itu, di Kabupaten Bekasi, kasus lainnya yang juga menjadi sorotan, yaitu aksi brutal sekelompok begal yang menyerang seorang anggota polisi berinisial Briptu AA hingga nyaris tewas. Motor korban pun raib dibawa kabur pelaku. Sahroni menilai, aksi preman pasar ini sudah sungguh meresahkan masyarakat.

    “Aksi preman maupun begal belakangan ini sudah sangat mengkhawatirkan. Belakangan kita tahu di pasar tradisional di Bekasi ada pemalak pedagang tradisional. Ini kan sangat menyusahkan. Orang mau jualan dengan halal malah dipalak dengan berbagai dalihnya,” tandas dia.

    “Maka saya mendorong Pak Kapolri untuk basmi semua preman pasar, sterilkan pasar tradisional dari segala aksi premanisme,” kata Sahroni.

    Sahroni juga turut menyoroti aksi kriminalitas begal yang sangat membahayakan nyawa masyarakat. Dia pun meminta polisi menindak tegas para pelakunya.

    “Selain preman, yang juga mengkhawatirkan adalah begal yang aksinya belakangan ini makin brutal. sampai ada begal yang berani membegal polisi. Ini harus betul-betul ditumpas serius,” pungkas Sahroni.

  • Habiburokhman: Mudik 2025 paling lancar karena kemacetan turun drastis

    Habiburokhman: Mudik 2025 paling lancar karena kemacetan turun drastis

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan terkait pernyataannya soal mudik 2025 paling lancar, hal itu berdasarkan kondisi kemacetan yang turun drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

    Dia mengatakan bahwa naik turunnya jumlah pemudik merupakan fenomena yang biasa di setiap tahunnya. Namun, kemacetan tahun ini berkurang karena adanya pengaturan lalu lintas yang luar biasa oleh para petugas di lapangan.

    “Jadi kita jangan nafikan, jangan abaikan kerja keras orang-orang yang melancarkan arus mudik kali ini,” kata Habiburokhman dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.

    Dia menyampaikan hal itu guna menanggapi banyaknya kritikan terhadapnya terkait pernyataan mudik 2025 paling lancar. Menurut dia, perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar.

    Dia pun mengungkapkan bahwa mudik 2025 paling lancar, salah satunya berdasarkan pengamatannya pada arus lalu lintas penyeberangan di Pelabuhan Merak. Biasanya, kata dia, kemacetan yang terjadi di pelabuhan itu bisa memakan waktu hingga 8-9 jam.

    “Kemarin itu nggak antre sama sekali teman-teman. Bukan hanya saya, sebagian besar pemudik nggak ngantri sampai 8 jam, mungkin paling 1 jam nunggu kapal,” kata ketua komisi yang membidangi sektor penegakan hukum itu.

    Menurut dia, PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry bahkan membuat kebijakan yang sebetulnya secara ekonomi merugikan, karena menghilangkan kapal eksekutif di hari-hari puncak mudik. Hal itu, dilakukan demi kelancaran arus mudik.

    “Orang-orang kecil juga di ASDP, di kepolisian yang tugas mengatur mudik 3-4 hari tidak pulang ke rumah. Itu juga harus kita hargai,” kata dia.

    Sebelumnya pada Selasa (1/4), dia mengatakan bahwa arus mudik tahun 2025 menjadi salah satu yang paling lancar sejak tahun 2000, saat meninjau arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten.

    Ia mengungkapkan bahwa kelancaran tidak hanya terjadi di Pelabuhan Merak, tetapi juga di wilayah Banten dan seluruh Indonesia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi Hukum MUI Lega Kejaksaan Tetap Usut Korupsi

    Komisi Hukum MUI Lega Kejaksaan Tetap Usut Korupsi

    loading…

    Ketua Komisi Hukum dan HAM MUI Prof Deding Ishak lega atau plong karena draf RUU KUHAP tidak mengatur soal kewenangan masing-masing Aparat Penegak Hukum (APH). FOTO/DOK.SindoNews

    JAKARTA – Ketua Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof Deding Ishak mengaku lega atau plong. Draf Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( RUU KUHAP ) tidak mengatur soal kewenangan masing-masing Aparat Penegak Hukum (APH).

    Di UU Kejaksaan jelas disebutkan bahwa kejaksaan dapat melakukan penyidikan tindak pidana khusus, yaitu HAM berat dan korupsi. “Kekhawatiran sebelumnya adalah wajar namun sesuai penjelasan ketua Komisi III, draf terakhir KUHAP tidak mengatur kewenangan, tentu ini menjadi plong dan kita wajib mendorong sinergitas Kejaksaan dan KPK untuk bersinergi memberantas korupsi,” kata Prof Deding, Minggu (6/4/2025).

    Dia mengatakan, tentu sinergi antara kejaksaan dan KPK dilakukan dalam upaya mengimplementasikan komitmen dan politic will Presiden Prabowo Subianto yang demikian gemas kepada para koruptor. Bagi Prabowo, para koruptor telah membuat rakyat banyak menderita.

    “Ini momentum yang baik dan kondusif untuk menjadikan penegakan hukum terhadap koruptor ini sebagai arus utama negara dan pemerintahan Presiden Prabowo jihad memerangi korupsi,” tuturnya.

    Lebih lanjut dia mengatakan, ulama dan umaro harus bekerja sama kemudian mulai membantu lewat upaya pencegahan lewat pendidikan anti korupsi di tingkat TK hingga perguruan tinggi lewat pendidikan agama dan budaya.

    Dalam hal tindakan, Prof Deding meminta agar DPR dan pemerintah segera sahkan UU Perampasan Aset Koruptor. Sebelum hukuman mati bagi koruptor, coba dulu dengan hukuman memiskinkan koruptor dan perampasan harta aset koruptor.

    Diketahui sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan bahwa draf Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang menyebut kewenangan jaksa hanya sebagai penyidik kasus pelanggaran HAM berat bukan hasil akhir.

    Habiburokhman memberikan draf hasil akhir terkait ‘penyidik tertentu’ yang tidak mengatur kewenangan jaksa. “Saya melihat bahwa draf tersebut sepertinya bukan hasil yang terakhir, draf terakhir yang seharusnya terakhir tertulis penyidik tertentu misalnya penyidik KPK, penyidik kejaksaan atau penyidik OJK sebagaimana diatur dalam undang-undang,” kata Habiburokhman.

    Habiburokhman menegaskan dalam RUU KUHAP tidak ada mengatur kewenangan institusi dalam memeriksa dan menyelidiki kasus. Ia menekankan KUHAP akan menjadi pedoman dalam proses pidana bukan mengatur tentang kewenangan terhadap tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP atau KUHAP.

    “Draf RUU KUHAP juga tidak mencabut undang-undang di luar atau materiil manapun sepanjang tidak mengatur acara pidana yang diatur dalam KUHAP,” ujarnya.

    Habiburokhman mengatakan aturan penyidik Polri, PPNS, dan penyidik tertentu ini dibuat agar dalam pelaksanaannya masing-masing memiliki fungsi koordinasi dan pengawasan sebagaimana diatur dalam undang-undang. “Kejaksaan dalam UU Tipikor maupun UU Kejaksaan telah memiliki kewenangan dalam menyidik tindak pidana tertentu. Maka aturan dan kewenangan tersebut tetap berlaku,” ujar Habiburokhman.

    Habiburokhman mengungkapkan draf RUU KUHAP itu masih dalam penyempurnaan. Ia akan menerima masukan yang ada selama pembahasan berlangsung.

    (abd)

  • Anggota DPR minta Pemprov Jatim evaluasi jalur longsor Pacet–Cangar

    Anggota DPR minta Pemprov Jatim evaluasi jalur longsor Pacet–Cangar

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera melakukan evaluasi menyeluruh terkait kondisi jalur Pacet-Cangar, Kabupaten Mojokerto, yang longsor pada Kamis (3/4) dan merumuskan solusi jangka panjang.

    “Apakah perlu ada perbaikan dan pembangunan tembok penahan atau bahkan rekayasa jalur alternatif yang lebih aman, ini perlu dikaji secara mendalam. Jangan sampai masyarakat terus dihantui rasa khawatir saat melintasi jalur tersebut, terutama saat musim hujan,” kata Bimantoro dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Ia mengapresiasi langkah cepat Kepolisian Daerah Jawa Timur dan tim evakuasi gabungan yang melaksanakan penyelamatan, meskipun dalam kondisi cuaca yang ekstrem.

    “Evakuasi tetap dilaksanakan dengan baik, meskipun dalam keadaan hujan dan cuaca yang ekstrem. Ini menunjukkan ketanggapan dan kesigapan yang patut diapresiasi,” katanya.

    Di sisi lain, Bimantoro mengapresiasi pula Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) atas keberhasilan dalam mengelola arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri 1446 H/Lebaran 2025.

    Menurut dia, kesuksesan penyelenggaraan mudik Lebaran 2025 menjadi cerminan nyata dari kesiapan dan kerja keras jajaran kepolisian dalam menjaga keamanan dan kelancaran lalu lintas nasional.

    “Kami dari Komisi III DPR RI memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kakorlantas Polri beserta seluruh jajaran yang telah bekerja tanpa lelah memastikan keamanan dan kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2025. Koordinasi yang baik antarinstansi dan strategi pengaturan lalu lintas yang efektif patut diacungi jempol,” katanya.

    Sebelumnya, pada Kamis (3/4), bencana alam tanah longsor terjadi di di jalur Pacet-Cangar, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

    Tanah longsor di akses jalan yang menghubungkan Kabupaten Mojokerto dengan Kota Batu itu menimpa dua unit mobil dan satu sepeda motor hingga mengakibatkan 10 orang penumpang mobil meninggal dunia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota DPR Bilang Mudik 2025 Paling Lancar, Ya Orang Jumlah Pemudiknya Turun Hampir 50 Juta Orang

    Anggota DPR Bilang Mudik 2025 Paling Lancar, Ya Orang Jumlah Pemudiknya Turun Hampir 50 Juta Orang

    PIKIRAN RAKYAT – Mudik Lebaran 2025 dinilai sebagai salah satu yang paling lancar dalam dua dekade terakhir oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. Namun, di balik pujian terhadap kelancaran arus mudik ini, tersimpan fakta mencemaskan: jumlah pemudik anjlok hingga hampir 50 juta orang dari tahun sebelumnya.

    Apakah kelancaran ini semata hasil rekayasa lalu lintas yang brilian, atau pertanda perlambatan ekonomi yang makin dalam?

    Klaim “Terlancar Sejak Tahun 2000”

    Dalam sebuah keterangan tertulis, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengapresiasi sinergi antara berbagai instansi pemerintah yang membuat arus mudik tahun ini berjalan tanpa hambatan besar.

    “Kita menjadi saksi bahwa ini salah satu pengaturan mudik terlancar sejak tahun 2000. Bukan hanya di Merak, tapi di Banten, bahkan seluruh Indonesia mudik tahun ini lancar,” ungkapnya pada Selasa 1 April 2025 di Jakarta.

    Dia menyebut kelancaran ini tak lepas dari kerja keras Korlantas Polri, jajaran kepolisian daerah, Kementerian Perhubungan, PT ASDP, serta dukungan lembaga-lembaga terkait. Habiburokhman menambahkan bahwa rekayasa lalu lintas dan pemantauan kendaraan secara real-time berhasil mencegah kepadatan seperti tahun-tahun sebelumnya.

    Namun, klaim ini langsung mengundang perhatian setelah fakta lain mencuat: total pemudik Lebaran 2025 turun drastis dibandingkan tahun lalu.

    Anjlok 50 Juta Pemudik: Apa Penyebabnya?

    Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan mencatat bahwa jumlah pemudik tahun ini hanya sekitar 146,48 juta orang, turun 24,34% dari 193,6 juta orang pada Lebaran 2024. Ini berarti hampir 50 juta orang batal mudik tahun ini.

    Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Budi Rahardjo, membenarkan penurunan ini. Namun, ia menyebut bahwa studi yang dilakukan tidak berfokus pada penyebabnya.

    Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, mengungkapkan bahwa penurunan ini bukan tanpa alasan. Ia mengidentifikasi beberapa faktor utama:

    1. Daya Beli yang Merosot

    Harga kebutuhan pokok yang terus naik, dari tiket transportasi hingga bahan pangan, memukul daya beli masyarakat. Banyak warga memilih bertahan di kota karena tidak mampu menanggung biaya mudik dan balik.

    2. Gelombang PHK

    Tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) turut berkontribusi besar. Sepanjang 2024, sekitar 80.000 pekerja kehilangan pekerjaan, terutama di sektor manufaktur.

    3. Stagnasi Upah dan Ketidakpastian Usaha

    Upah yang tak kunjung naik membuat masyarakat makin selektif dalam pengeluaran. Sementara, pelaku usaha kecil dan informal memilih menahan diri dari mudik agar modal tidak habis.

    4. Pemangkasan Bantuan Sosial

    Bantuan sosial turun dari Rp168 triliun menjadi Rp140 triliun. Padahal, menurut Askar, bansos sering menjadi “napas terakhir” masyarakat untuk bisa mudik.

    “Dalam situasi sekarang, uang dari bantuan sosial bisa dipakai untuk mudik. Kalau bansos turun, mereka makin sulit,” ucap Askar.

    Wajah Nyata di Balik Angka

    Penurunan jumlah pemudik bukan hanya soal statistik, tetapi kisah nyata ribuan orang yang tak lagi mampu pulang kampung. Seperti Supriyono, buruh pabrik yang terkena PHK setelah perusahaannya dinyatakan pailit. Gajinya belum dibayar selama 10 bulan, dan pesangon sebesar Rp100 juta belum juga diterima.

    “Tahun ini betul-betul masa paling sulit buat saya sekeluarga. Biasanya selalu pulang kampung ke Kebumen, tapi sekarang benar-benar enggak bisa,” ujar Supriyono.

    Kisah lain datang dari Hamidah, perantau dari Lampung yang kehilangan pekerjaan di sektor konveksi.

    “Enggak mungkin pulang enggak bawa apa-apa. Malu. Lagipula saya enggak mau merepotkan orang kampung,” katanya.

    Keduanya bukan sekadar statistik. Mereka adalah cerminan wajah rakyat yang kian terpinggirkan oleh tekanan ekonomi.

    Implikasi Ekonomi: Ketimpangan dan Penurunan Konsumsi

    Menurut Askar, penurunan jumlah pemudik adalah indikator bahaya bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Penurunan pemudik itu berdampak pada pengurangan ketimpangan ekonomi. Uang dari kota ke desa jadi berkurang. Banyak daerah yang tergantung pada momen ini untuk menggerakkan ekonomi lokal,” katanya.

    Tidak hanya itu, kegiatan amal dan infak masjid di kampung juga berkurang drastis. Begitu juga pekerjaan musiman yang biasa muncul saat Lebaran, dari pedagang makanan hingga jasa transportasi lokal.

    “Kalau perantau enggak pulang ya pendapatan mereka kecil. Padahal ini salah satu momen yang bisa mengurangi kemiskinan,” ujar Askar.

    Pemerintah: “Perputaran Uang Masih Moderat”

    Sementara itu, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa perputaran uang saat Lebaran 2025 tetap dalam tingkat moderat, meski turun dari tahun lalu.

    “Lebaran tahun sebelumnya ada Pilpres dan Pileg, jadi berbeda. Sekarang tetap moderat karena bansos juga sudah jalan,” ujar Airlangga, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari BBC.

    Namun, data dari Kadin Indonesia menunjukkan sebaliknya. Perputaran uang diperkirakan hanya Rp137,97 triliun, turun 12,3% dari tahun lalu yang mencapai Rp157,3 triliun.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • DPR Dinilai Tergesa-gesa Bahas RUU KUHAP Sehingga Berpotensi Melanggar HAM – Halaman all

    DPR Dinilai Tergesa-gesa Bahas RUU KUHAP Sehingga Berpotensi Melanggar HAM – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil menilai langkah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tergesa-gesa membahas Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) berisiko menimbulkan potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

    “DPR terkesan buru-buru dalam membahas RUU KUHAP,” kata Ketua Umum Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhamad Isnur, dalam keterangan pers tertulis, Kamis (3/4/2025).

    Meskipun RUU ini memuat 334 pasal dan ribuan ayat yang memerlukan pembahasan mendalam, pihak DPR justru menargetkan pembahasan hanya dalam dua masa sidang hingga Oktober-November 2025.

    Menurutnya, target waktu yang terlalu singkat ini sangat tidak realistis. 

    “Dengan demikian, tidak masuk akal jika pembahasan terhadap RUU KUHAP dilakukan secara mendalam hanya dalam beberapa bulan,” kata dia.

    Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti sembilan isu krusial yang seharusnya mendapat perhatian serius dalam pembahasan RUU KUHAP.

    Pertama, kejelasan tindak lanjut laporan tindak pidana dari masyarakat secara akuntabel. 

    “Perlu ada jaminan bahwa korban dapat mengajukan keberatan kepada penuntut umum atau hakim apabila laporan atau aduan tindak pidana tidak ditindaklanjuti oleh penyidik,” ujar Isnur.

    Kedua, lanjut koalisi, perlu mekanisme pengawasan oleh pengadilan (judicial scrutiny) dan ketersedian forum komplain untuk pelanggaran prosedur penegakan hukum oleh aparat.

    Koalisi menyatakan harus ada jaminan bahwa seluruh upaya paksa dan tindakan lain penyidik dan penuntut umum harus dapat diuji ke pengadilan.

    “Dalam mekanisme keberatan dengan mekanisme pemeriksaan yang substansial untuk mencari kebenaran materil dari dugaan pelanggaran ketimbangan pemeriksaan administrasi kelengkapan persuratan,” ujar Isnur.

    Ketiga, KUHAP harus memiliki pembaruan pengaturan standar pelaksanaan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan yang objektif dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

    Isnur berpendapat, perlu ada jaminan bahwa seluruh tindakan tersebut harus dengan izin pengadilan. Sedangkan pengecualian untuk kondisi mendesak tanpa izin pengadilan diatur secara ketat.

    Selain itu, dalam waktu maksimal 48 jam, terduga pelanggar yang ditangkap harus dihadapkan secara fisik ke pengadilan untuk dinilai bagaimana perlakuan aparat yang menangkap dan apakah dapat selanjunya perlu penahanan.

    Ketua YLBHI Muhamad Isnur di Gedung LBH-YLBHI, Jakarta, Minggu, (2/6/2024). (Tribunnews.com/ Rahmat W Nugraha)

    Keempat, RUU KUHAP harus memiliki prinsip keberimbangan dalam proses peradilan pidana antara negara (penyidik-penuntut umum) dengan warga negara, termasuk advokat yang mendampingi. 

    Koalisi menegaskan harus ada jaminan peran advokat yang diperkuat dalam melakukan fungsi pembelaan, terutama pemberian akses untuk mendapatkan atau memeriksa semua berkas peradilan dan bukti-bukti memberatkan.

    “Termasuk perluasan pemberian bantuan hukum yang dijamin oleh negara dan pemberian akses pendampingan hukum tanpa pembatasan-pembatasan, hingga perlu meluruskan definisi advokat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada,” ujar Isnur.

    Kelima, perlu adanya akuntabilitas pelaksanaan kewenangan teknik investigasi khusus seperti pembelian terselubung (undercover buy) dan penyerahan yang diawasi (controlled delivery). 

    Koalisi menegaskan RUU KUHAP perlu mengatur pembatasan jenis-jenis tindak pidana pidana yang dapat diterapkan dengan teknik investigasi khusus, termasuk syarat kewenangan serta jaminan bahwa kewenangan ini harus berbasis izin pengadilan. 

    “Kewenangan ini tidak boleh dilakukan pada penyelidikan, tidak boleh penyidik yang menginisiasi niat jahat melakukan tindak pidana,” kata Isnur. 

    Keenam, perlu pembaruan sistem hukum pembuktian. Isnur mengatakan harus ada definisi bukti tanpa mengotak-kotakkan alat bukti dan barang bukti, serta memastikan unsur relevansi dan kualitas bukti. 

    Selain itu, KUHAP perlu memastikan adanya prosedur pengelolaan setiap jenis bukti dan harus ada jaminan “alasan yang cukup” secara spesifik.

    Definisi bukti ini, kata Isnur, bukan sekadar mengacu pada dua alat bukti di awal untuk terus-menerus digunakan sebagai alasan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan tindakan lainnya.

    Ketujuh, harus ada batasan pengaturan tentang sidang elektronik. Koalisi menilai perlu ada definisi mengenai “keadaan tertentu” di mana sidang elektronik dapat dilakukan tanpa mengurangi esensi dari upaya pencarian kebenaran materiil dan untuk menghindarkan dari penjatuhan putusan yang bias, keliru, dan merugikan para pihak dalam persidangan.

    Selain itu, perlu ada jaminan agar sidang elektronik tidak dijadikan alasan untuk membatasi akses publik, termasuk keluarga korban maupun terdakwa.

    Kedelapan, akuntabilitas dalam penyelesaian perkara di luar persidangan. Isnur mengatakan harus ada perbaikan konsep restorative justice yang saat ini hanya dipahami sebagai penghentian perkara.

    Perlu ada jaminan bahwa mekanisme penyelesaian perkara di luar persidangan yang tersedia nantinya dapat dilakukan pada tahap pasca penyidikan. 

    “Akuntabilitas harus dijamin untuk mencegah terjadinya praktik-praktik transaksional dan pengancaman atau pemerasan,” kata Isnur.

    Kesembilan, perlu ada penguatan hak-hak tersangka atau terdakwa, saksi, dan korban. 

    Isnur mengatakan perlu ada kejelasan mekanisme restitusi sebagai bentuk pemulihan kerugian korban mulai dari proses pengajuan hingga pembayaran dana diterima korban.

    Di samping itu, harus ada jaminan pasal-pasal operasional agar hak tersangka atau terdakwa, saksi, dan korban dapat diakses secara efektif.

    “Ini termasuk pihak-pihak yang dibebani kewajiban pemenuhan hak, mekanisme untuk melaporkan dugaan pelanggaran hak-hak hingga konsekuensi-konsekuensi jika terbukti hak-hak tersebut tidak dipenuhi atau dilanggar,” ujar Isnur. 

    Dibahas Khusus Komisi III dan Dikebut

    Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. Foto: Tribunnews.com/ Chaerul Umam (Tribunnews/Chaerul Umam)

    Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan RUU KUHAP akan dibahas lewat komisinya. Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan pimpinan DPR terkait hal tersebut.

    “Saya tadi sudah koordinasi dengan Pak Sufmi Dasco. Memang sudah fiks di Komisi III,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (27/3/2025).

    DPR sebelumnya telah menerima surat presiden atau surpres untuk membahas RUU KUHAP dalam rapat paripurna, Selasa, 25 Maret 2025. 

    Saat itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan belum ada keputusan di komisi mana RUU KUHAP akan dibahas meski Komisi III telah mulai melakukan rapat dengar pendapat.

    Habiburokhman mengatakan pembahasan RUU itu ditargetkan rampung dalam waktu yang tidak terlalu lama karena pasal yang termuat tidak terlalu banyak. 

    “Jadi, paling lama dua kali masa sidang. Kalau bisa satu kali masa sidang besok sudah selesai, kita sudah punya KUHAP yang baru,” katanya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2025).  

  • Menkum Supratman hingga Seskab Teddy Hadiri Open House Ketua MPR di Widya Chandra

    Menkum Supratman hingga Seskab Teddy Hadiri Open House Ketua MPR di Widya Chandra

    JAKARTA – Ketua MPR Ahmad Muzani melaksanakan gelar griya atau open house dalam rangka Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah pada hari ini. Sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih hadir di Kompleks Widya Chandra III.

    Dari pantauan di rumah dinas Muzani sejumlah pejabat hadir seperti Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya hingga anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet.

    “Ini masih suasana lebaran hari ketiga, jadi hari ini saya silaturahmi dengan ketua MPR Pak Muzani,” kata Bamsoet kepada wartawan, Rabu, 2 April.

    Bamsoet berharap silaturahmi ini makin mempererat hubungan antara kementerian dan lembaga untuk memajukan perekonomian. Sebab, Indonesia memiliki prospek yang baik untuk berinvestasi.

    “Harapannya dari silaturahmi ini kita berharap tetep prioritas pemerintah ke depan pemberian stimulus ekonomi kepada manusia,” ujarnya.

    “Indonesia masih memiliki prospek yang bagus untuk perusahaan investasi, memiliki optimisme untuk ivestasi, dan memang dibutuhkan berbagai stimulus baru untuk memperlonggar pengetahuan ekonomi,” sambung eks Ketua MPR tersebut.

    Adapun saat ini sejumlah pejabat masih terus berdatangan ke rumah dinas Ketua MPR. Di antaranya Fadli Zon yang menjabat Menteri Kebudayaan, Menteri HAM Natalius Pigai, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto, hingga Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno.

  • DPR Sebut Mudik 2025 Lancar di Seluruh Indonesia, Terlancar Sejak Tahun 2000

    DPR Sebut Mudik 2025 Lancar di Seluruh Indonesia, Terlancar Sejak Tahun 2000

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan bahwa mudik 2025 lancar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, menjadi yang terlancar sejak tahun 2000.

    “Kita menjadi saksi bahwa ini salah satu pengaturan mudik terlancar sejak tahun 2000,” kata Habiburokhman di Jakarta, Selasa, 1 April 2025.

    “Bukan hanya di Merak, tapi di Banten, bahkan seluruh Indonesia mudik tahun ini lancar,” tambahnya.

    Ia pun mengapresiasi kerja kerja seluruh instansi atas terwujudnya kelancaran tersebut, khususnya Korlantas Porli dan Kemenhub.

    “DPR RI juga mengapresiasi seluruh pemangku kepentingan yang telah bekerja keras dalam mengawal perjalanan mudik tahun ini,” ujar Habiburokhman. 

    Kelancaran ini pun, menurutnya, tak terlepas dari pengelolaan transportasi dan kesiapan petugas di lapangan. 

    Senada dengan Rudianto Lallo selaku anggota Komisi III DPR yang mengatakan bahwa mudik di tahun 2025 berjalan lancar. Ia pun memuji kinerja Korlantas karena telah mempersiapkan pengantisipasiannya dengan baik.

    Sejumlah program Korlantas Porli terkait pengendalian arus mudik yaitu rekayasa lalu lintas, penyediaan jalur alternatif, lawan arah, satu arah lokal, dan oneway nasional.

    Selain itu, ia menyebut program mudik gratis juga turut mendukung kelancaran tersebut. Program ini diadakan sejumlah perusahaan swasta dan pemerintah.

    Kebijakan pemerintah yang menetapkan libur panjang, menurutnya, turut mendukung juga Rudianto pun berharap mudik yang aman, lancar, kondusif dan nyaman terjaga pada mudik di tahun-tahun mendatang.

    Di sisi lain, terkait arus balik mudik 2025, Habiburokhman berharap agar kelancaran ini tetap terjaga. Karenanya, para pemudik aman dan nyaman dalam perjalanan. Selain itu, mereka pun akan tiba di lokasi tujuan dengan selamat.

    Sementara itu, Rudianto memprediksikan arus balik akan lancar. Sebabnya, adanya libur panjang yang akan berakhir tanggal 8 April 2025. 

    Kemudian, puncak arus balik mudik 2025 diprediksi akan terjadi pada tanggal 5-7 April 2025 mendatang.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • DPR: Penting tingkatkan rekayasa lalin selama musim mudik

    DPR: Penting tingkatkan rekayasa lalin selama musim mudik

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI Lola Nelria Oktavia menekankan pentingnya meningkatkan rekayasa lalu lintas (lalin) selama musim mudik Lebaran 2025.

    “Penting untuk terus meningkatkan efektivitas rekayasa lalu lintas seperti sistem contraflow, one way, dan ganjil-genap yang harus disesuaikan secara dinamis dengan situasi lapangan,” kata Lola dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Adapun arus mudik dan arus balik Lebaran 2025 tercatat menunjukkan angka kecelakaan yang jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah kecelakaan turun signifikan sebesar 31,37 persen dari 2.152 kecelakaan pada 2024 menjadi 1.477 kecelakaan pada 2025.

    Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan dan rekayasa lalu lintas selama musim mudik.

    Tak hanya angka kecelakaan, jumlah korban meninggal dunia juga tercatat menurun sekitar 32 persen dari 324 orang pada 2024 menjadi 223 orang pada 2025.

    Meskipun terjadi penurunan, wakil rakyat yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan menilai angka kecelakaan yang masih ada menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut dan peningkatan di sektor-sektor tertentu guna memastikan keselamatan pada arus balik.

    Menurutnya, penerapan sistem yang fleksibel dan responsif terhadap perkembangan jumlah kendaraan di jalur utama sangat penting untuk mengurai kemacetan yang berpotensi memicu kecelakaan.

    Rekayasa lalu lintas yang baik akan meminimalkan titik-titik kemacetan, terutama di jalur-jalur padat, serta mengurangi stres pengemudi.

    Selain rekayasa lalu lintas, dia juga menyoroti pentingnya peningkatan fasilitas di rest area sepanjang jalur mudik dan arus balik. Menurutnya, rest area yang nyaman dan memadai sangat dibutuhkan pengemudi yang lelah setelah perjalanan jauh.

    “Rest area yang nyaman dan lengkap dengan fasilitas istirahat yang memadai dapat membantu pengemudi untuk beristirahat dengan baik, mengurangi potensi kecelakaan akibat kelelahan,” ujarnya.

    Lola menuturkan koordinasi yang lebih intensif antar instansi terkait juga diharapkan menjadi bagian dari solusi untuk meminimalisir kecelakaan.

    Kerja sama antara kepolisian, dinas perhubungan, dan pihak terkait harus semakin diperkuat untuk menghadapi situasi darurat dengan cepat dan efektif.

    Lebih lanjut, dirinya juga menekankan pentingnya penggunaan teknologi informasi untuk mengoptimalkan pengelolaan arus lalu lintas.

    Dengan adanya aplikasi navigasi dan informasi lalu lintas yang real-time, pengemudi dapat memilih rute yang lebih lancar, menghindari titik kemacetan, dan meminimalkan risiko kecelakaan.

    “Dengan langkah-langkah ini, diharapkan arus balik Idul Fitri 2025 dapat berlangsung dengan lebih lancar dan aman. Penurunan angka kecelakaan dapat terus ditekan,” kata legislator dapil Jabar XI ini.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025