Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi III DPR RI

  • DPR Minta TNI-Polri Transparan Terkait Ledakan Pemusnahan Amunisi di Garut – Page 3

    DPR Minta TNI-Polri Transparan Terkait Ledakan Pemusnahan Amunisi di Garut – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Lola Nelria Oktavia meminta transparansi TNI-Polri atas penanganan insiden ledakan pemusnahan amunisi yang menewaskan belasan orang di Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

    “TNI dan Polri diharapkan dapat memberikan transparansi dalam penanganan kasus ini, sekaligus memperbaiki sistem keamanan dalam pengelolaan amunisi. Jangan sampai kejadian serupa terulang atau terjadi di tempat lain,” kata Lola dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (12/5) seperti dilansir Antara.

    Legislator daerah pemilihan Jawa Barat XI (Garut, Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya) itu pun menyebut dirinya sudah berkoordinasi dengan jajaran kepolisian setempat.

    Menurut dia, kegiatan pemusnahan amunisi sedianya bukan yang pertama kali dilaksanakan sehingga seharusnya sudah ada pertimbangan matang yang dilakukan sebelumnya.

    “Jarak dengan Polres juga sekitar 3 jam. Jadi, seharusnya sudah ada pertimbangan yang matang termasuk dalam hal pengalaman penyelenggaraan kegiatan yang mempertimbangkan keamanan dan keselamatan masyarakat,” tuturnya.

    Dia juga mengimbau semua pihak untuk menunggu hasil investigasi resmi dan tak memunculkan spekulasi-spekulasi atas insiden naas tersebut.

    “Mari kita tunggu hasil investigasi resmi untuk memastikan keadilan bagi para korban. Tidak perlu ada spekulasi yang terlalu dini atas peristiwa ini,” katanya.

     

  • Anggota DPR minta TNI-Polri transparan tangani insiden ledakan amunisi

    Anggota DPR minta TNI-Polri transparan tangani insiden ledakan amunisi

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI Lola Nelria Oktavia meminta transparansi TNI-Polri atas penanganan insiden ledakan pemusnahan amunisi yang menewaskan belasan orang di Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

    “TNI dan Polri diharapkan dapat memberikan transparansi dalam penanganan kasus ini, sekaligus memperbaiki sistem keamanan dalam pengelolaan amunisi. Jangan sampai kejadian serupa terulang atau terjadi di tempat lain,” kata Lola dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

    Legislator daerah pemilihan Jawa Barat XI (Garut, Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya) itu pun menyebut dirinya sudah berkoordinasi dengan jajaran kepolisian setempat.

    Menurut dia, kegiatan pemusnahan amunisi sedianya bukan yang pertama kali dilaksanakan sehingga seharusnya sudah ada pertimbangan matang yang dilakukan sebelumnya.

    “Jarak dengan Polres juga sekitar 3 jam. Jadi, seharusnya sudah ada pertimbangan yang matang termasuk dalam hal pengalaman penyelenggaraan kegiatan yang mempertimbangkan keamanan dan keselamatan masyarakat,” tuturnya.

    Dia juga mengimbau semua pihak untuk menunggu hasil investigasi resmi dan tak memunculkan spekulasi-spekulasi atas insiden naas tersebut.

    “Mari kita tunggu hasil investigasi resmi untuk memastikan keadilan bagi para korban. Tidak perlu ada spekulasi yang terlalu dini atas peristiwa ini,” katanya.

    Terakhir, dia pun turut menyampaikan duka cita mendalam untuk para korban yang meninggal dunia.

    “Turut berduka atas kejadian ledakan saat pemusnahan amunisi di Garut. Tragedi di Garut ini menyisakan luka mendalam, baik bagi keluarga korban maupun masyarakat luas,” ucapnya.

    Dia lantas berkata, “Untuk korban yang meninggal semoga husnul khotimah, dan mari bersama-sama kita doakan yang terbaik untuk para korban dan keluarga yang di tinggalkan.”

    Dia berharap pula para korban luka juga mendapatkan penanganan cepat dan perawatan terbaik agar jumlah korban jiwa tidak bertambah.

    Sebelumnya, TNI membenarkan 13 orang, yang empat di antaranya prajurit TNI, meninggal dunia akibat peledakan amunisi kedaluwarsa di Desa Sagara, Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin.

    Seluruh korban jiwa yang meninggal di tempat telah dievakuasi dari lokasi ledakan menuju RSUD Pameungpeuk untuk autopsi dan pemulasaraan jenazah.

    Bahan-bahan peledak yang dimusnahkan itu merupakan barang milik TNI Angkatan Darat, tepatnya dari Gudang Pusat Amunisi (Gupusmu) III, Pusat Peralatan TNI AD (Puspalad).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Legislator apresiasi Polri tangguhkan penahanan mahasiswi kasus meme

    Legislator apresiasi Polri tangguhkan penahanan mahasiswi kasus meme

    Kami mohon kepada Presiden untuk memaafkan karena masa depan anak-anak muda kita ini masih panjang.

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra mengapresiasi Polri yang menangguhkan penahanan SSS, mahasiswi Institut Teknologi Bandung (ITB), yang ditangkap karena mengunggah meme bergambar Presiden RI Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo.

    Tandra dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa langkah yang diambil tersebut sudah tepat.

    Wakil rakyat ini menyarankan agar penanganan kasus ini diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif (restorative justice).

    “Kalau menurut saya, sudah tepatlah langkah itu. Itu ‘kan mereka masih anak muda, masih emosional. Kalau boleh, di-restorative justice saja,” ucapnya.

    Lebih lanjut Tandra berharap agar Presiden Prabowo Subianto memaafkan kesalahan mahasiswi tersebut.

    “Kami mohon kepada Presiden untuk memaafkan karena masa depan anak-anak muda kita ini masih panjang,” ucapnya.

    Anggota Komisi DPR RI yang membawahi hukum, hak asasi manusia (HAM), dan keamanan itu juga mengingatkan mahasiswa agar menyampaikan kritik dengan cara yang sesuai dengan etika.

    “Kami juga mengimbau kepada teman-teman generasi muda, khususnya mahasiswa, kritik tidak dilarang, asal sesuai dengan norma-norma etika kita,” ucapnya.

    Diketahui bahwa tersangka SSS ditangguhkan penahannya pada hari Minggu (11/5). Sebelumnya, SSS dijerat dengan UU ITE.

    Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa penangguhan penahanan itu diberikan oleh penyidik Dittipidsiber Bareskrim Polri atas dasar permohonan dari tersangka SSS melalui penasihat hukumnya serta orang tuanya.

    Selain itu, penangguhan juga diberikan karena adanya iktikad baik dari tersangka SSS beserta keluarganya untuk memohon maaf karena telah membuat kegaduhan.

    “Penangguhan penahanan ini diberikan tentu mendasari pada aspek atau pendekatan kemanusiaan dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk melanjutkan perkuliahannya,” katanya.

    Lebih lanjut Brigjen Pol. Trunoyudo mengatakan bahwa tersangka SSS juga menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo serta pihak ITB atas perbuatannya.

    “Yang bersangkutan sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya,” ujarnya.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPR apresiasi operasi antipremanisme: Bukti negara lindungi rakyat

    DPR apresiasi operasi antipremanisme: Bukti negara lindungi rakyat

    “Sejak operasi dimulai, Polri telah menangani ribuan kasus premanisme di berbagai wilayah Indonesia. Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam menjaga ketertiban,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra mengapresiasi langkah tegas Polri dalam menindak 3.326 kasus premanisme melalui Operasi Kepolisian Kewilayahan yang digelar secara nasional.

    Ia menilai operasi yang dimulai sejak 1 Mei 2025 itu menunjukkan kehadiran negara dalam merespons keresahan masyarakat dan menjaga ketertiban umum.

    “Sejak operasi dimulai, Polri telah menangani ribuan kasus premanisme di berbagai wilayah Indonesia. Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam menjaga ketertiban,” kata Tandra dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Dia menegaskan tindakan premanisme yang kerap meresahkan warga dan mengganggu aktivitas sosial maupun ekonomi harus diberantas hingga ke akar. Oleh karena itu, ia mendukung penuh langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dinilai cepat, tegas, dan responsif dalam menjaga stabilitas keamanan.

    “Kapolri telah menunjukkan kepemimpinan yang tegas. Langkah ini sangat penting untuk menjamin rasa aman masyarakat, sekaligus menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi,” ujarnya.

    Selain menyoroti penanganan premanisme, Tandra juga mengapresiasi keberhasilan Polri dalam mengungkap sejumlah kejahatan besar lainnya. Salah satunya adalah penggagalan penyelundupan 71 kilogram sabu di Jambi pada awal Mei 2025 yang disebutnya sebagai bagian dari kerja nyata memberantas narkotika.

    Ia juga menyambut baik pembentukan Desk Pemberantasan Judi Online yang telah menangani lebih dari seribu kasus sejak dibentuk pada 4 November 2024. Dalam kasus terbaru, desk tersebut berhasil menyita dana senilai Rp530 miliar dari ribuan rekening bank.

    “Ini pencapaian yang luar biasa dan harus terus dikawal. Pemberantasan judi online adalah bentuk perlindungan terhadap rakyat dari praktik merusak, terutama generasi muda,” tambah Tandra.

    Lebih lanjut, Tandra juga menyinggung pengungkapan perdagangan ilegal 494,4 ton sianida yang diimpor dari China menggunakan perusahaan fiktif. Dengan omzet mencapai Rp59 miliar, ia menyebut kasus ini sebagai ancaman serius yang ditangani Polri secara sigap.

    “Respons cepat Polri terhadap kejahatan lintas negara patut diapresiasi. Ini bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga upaya melindungi rakyat dari ancaman serius terhadap keselamatan dan kedaulatan,” tegasnya.

    Sebelumnya, Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyatakan Operasi Kepolisian Kewilayahan ini merupakan langkah konkret untuk menumpas praktik premanisme yang meresahkan masyarakat.

    “Operasi ini adalah bentuk nyata upaya Polri memberantas premanisme yang mengganggu rasa aman masyarakat dan menghambat iklim investasi,” pungkas Sandi.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPR apresiasi Polri tindak 3.326 kasus premanisme

    DPR apresiasi Polri tindak 3.326 kasus premanisme

    “Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia atas kinerja luar biasa selama operasi ini. Penanganan aksi premanisme ini tidak hanya menunjukkan efektivitas aparat dalam penegakan hukum, tetapi juga memp

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Moh Rano Alfath memberikan apresiasi tinggi kepada Polri atas keberhasilan mengungkap 3.326 kasus premanisme di berbagai wilayah Indonesia selama periode 1–9 Mei 2025.

    Menurutnya, capaian ini merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam menjamin rasa aman masyarakat.

    “Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia atas kinerja luar biasa selama operasi ini. Penanganan aksi premanisme ini tidak hanya menunjukkan efektivitas aparat dalam penegakan hukum, tetapi juga memperkuat persepsi publik terhadap supremasi hukum di Indonesia,” kata Rano dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Dia menegaskan bahwa premanisme merupakan ancaman serius terhadap stabilitas sosial dan ekonomi, karena menyasar ruang publik strategis seperti kawasan industri, tempat usaha, dan aktivitas masyarakat kecil. Ia menilai operasi yang digelar Polri sebagai respons cepat dan relevan terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Dalam konteks akademis, premanisme merupakan bentuk kriminalitas terorganisir yang bisa berkembang menjadi kejahatan lebih kompleks bila tidak ditangani dengan segera. Karena itu, pendekatan Polri melalui deteksi dini, tindakan preventif, hingga represif adalah contoh praktik baik dalam tata kelola keamanan nasional,” jelasnya.

    Rano juga menekankan pentingnya sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil dalam membentuk sistem ketahanan sosial yang kuat. Ia menilai masyarakat harus berani melaporkan aksi premanisme dan mendapatkan jaminan perlindungan hukum atas pengaduan tersebut.

    “Upaya kolektif dalam memberantas premanisme adalah bagian dari pembangunan peradaban hukum. Saya mendukung penuh tindakan tegas Polri terhadap pelaku maupun oknum yang mencoba bersembunyi di balik organisasi masyarakat,” ujar Rano.

    Sementara itu, Polri mencatat telah menangani 3.326 kasus dalam Operasi Kepolisian Kewilayahan yang menyasar praktik premanisme di seluruh Indonesia. Operasi ini dimulai pada 1 Mei 2025.

    Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyatakan operasi ini merupakan langkah konkret untuk menumpas premanisme yang meresahkan masyarakat dan menghambat iklim investasi.

    “Operasi ini adalah upaya nyata Polri dalam menjaga rasa aman masyarakat dan mendukung iklim usaha yang sehat,” tambah Sandi.

    Beberapa kasus menonjol yang berhasil diungkap dalam operasi ini antara lain: Polres Subang mengamankan 9 pelaku premanisme di kawasan industri; Polresta Tangerang menangkap 85 pelaku; Polda Banten mengamankan 146 orang pelaku; Polda Kalimantan Tengah memanggil Ketua GRIB Kalteng terkait penutupan PT BAP; dan Polres Metro Jakarta Selatan mengamankan 10 orang yang membawa senjata tajam dan senjata api.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Brimob sampai Kalah? Saor Siagian Blak-blakan Ungkap Momen Hercules Bikin Polisi Tak Berkutik

    Brimob sampai Kalah? Saor Siagian Blak-blakan Ungkap Momen Hercules Bikin Polisi Tak Berkutik

    GELORA.CO – Tim advokat untuk pemberantasan aksi premanisme (TUMPAS) Saor Siagian hadir dalam rapat Komisi III DPR RI membicarakan soal ormas, salah satunya GRIB Jaya yang dipimpin Rosario de Marshal atau Hercules.

    Mulanya Saor Siagian menyebutkan deretan kontroversi Hercules dan GRIB Jaya yang menurutnya telah meresahkan masyarakat.

    Saor membahas soal ancaman Hercules terhadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Mantan preman Tanah Abang itu sempat menyebut ancaman menggeruduk Gedung Sate dengan 50 ribu anggota ormas.

    “Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu, pimpinan. Saudara Hercules mengatakan, ‘saya akan kerahkan 50 ribu orang ke Jawa Barat’,” kata Saor, dalam rapat Komisi III DPR RI, Rabu (7/5/2025).

    Jangankan mengancam gubernur, lanjut Saor, mantan penguasa Tanah Abang itu juga tak jarang melakukan intimidasi terhadap warga yang tidak memenuhi keinginan ormasnya.

    Salah satunya adalah ketika sebuah perusahaan yang tidak bisa memenuhi kepentingan ormas pimpinan Hercules, perusahaan itu langsung ditutup.

    “Ada viral misalnya, ketika Hercules dalam salah satu perusahaan karena tidak bisa kemudian diberikan apa kepentingannya, kemudian perusahaannya ditutup,” kata Saor.

    Menurutnya sebagai advokat, tindakan intimidasi itu sudah cukup bisa membuat GRIB Jaya ditangguhkan atatu dibekukan.

    Namun, sejauh ini ormas tersebut masih melenggang melakukan hal-hal yang mereka mau kepada masyarakat.

    “Adakah sampai detik ini kita berbicara? Jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak,” ujarnya.

    Bahkan, lanjut dia, penegak hukum sampai ‘tunduk’ diam di hadapan Hercules ketika melakukan tugasnya.

    Saor mencontohkan ketika ada masalah yang dihadapi seorang warga negara Indonesia di sebuah sidang dan dinilai.

    Petugas Brimob pun ada di lokasi, sekaligus sang pimpinan GRIB Jaya yaitu Hercules.

    Saat itu, pimpinan GRIB Jaya itu menyebutkan kata intimidatif namun petugas Brimob hanya terdiam.

    “Di situ ada Brimob, kemudian ada seorang warga negara Indonesia kemudian itu disidang dan dinilai, ‘saya sudah lama tidak makan orang’ (kata Hercules). Diam itu Brimob itu,” kata Saor.

    Ia pun berharap agar ormas bisa segera ditertibkan, sehingga masyarakat tak lagi merasa resah. 

  • Cegah Tawuran, Polda Metro Jaya Aktifkan Patroli di Media Sosial – Page 3

    Cegah Tawuran, Polda Metro Jaya Aktifkan Patroli di Media Sosial – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Polda Metro Jaya aktif melakukan patroli di sejumlah media sosial untuk mencegah terjadinya tawuran antar pelajar, antarwarga maupun antarremaja di DKI Jakarta.

    Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto saat ditemui usai bertemu dengan Komisi III DPR RI di Balai Pertemuan Metro Jaya, Kamis (8/5/2025).

    “Upaya pencegahan tawuran, kami sudah aktif sejak mengikuti Instagram (IG), karena tawuran sekarang modelnya pakai IG,” katanya seperti dilansir Antara.

    Karyoto menjelaskan, di media sosial (medsos) tersebut sejumlah oknum menantang satu sama lain kemudian bertemu di suatu tempat dan juga mereka melakukan siaran langsung (live) di IG.

    “Kalau itu cuma main-main sih enggak apa-apa tapi ini kan tawurannya beneran, matinya juga beneran. Nah ini yang jadi masalah,” katanya.

     

  • Satpam DPP PDIP Bantah Hasto Kristiyanto Perintahkan Kontak Harun Masiku – Page 3

    Satpam DPP PDIP Bantah Hasto Kristiyanto Perintahkan Kontak Harun Masiku – Page 3

    Mantan Gubernur Jawa Tengah yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo, hari ini Kamis (8/5/2024), memantau langsung sidang Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis (8/5/2025).

    Selain Ganjar, hadir dalam persidangan antara lain Anggota Komisi III DPR RI Dewi Juliani, Anggota Komisi III DPR RI Pulung Agustanto, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Arton S. Dohong serta Ketua DPRD NTT Emelia Julia Nomleni.

    Terlihat pula, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Solo, Fransiskus Xaverius Hadi Rudyatmo (FX Rudy), hadir memberikan dukungan kepada Hasto.

    Diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menghadirkan dua orang saksi dalam perkara Hasto Kristiyanto.

    Keduanya adalah staf pribadi Hasto, Kusnadi, dan satpam kantor DPP PDIP, Nur Hasan. Mereka akan memberikan keterangan terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku yang menjerat Hasto.

    Melalui surat yang dibacakan oleh politisi PDIP Guntur Romli, Hasto menyampaikan rasa terima kasih kepada sejumlah pihak yang terus memberikan dukungan moril kepadanya.

    “Ada dari struktural partai, baik dari jajaran DPP, kemudian DPD seperti tadi kita lihat ada perwakilan dari Sumatera Utara, Kalimantan Tengah dan NTT juga dari DPC-DPC, seperti Pekanbaru, Bekasi, dan lain sebagainya,” kata Hasto melalui suratnya.

    “Selain itu, pada persidangan kali ini, hadir pula anggota DPR RI Komisi III yang ikut memantau, yaitu Mas Pulung dan Mbak Dewi,” tambahnya.

     

  • Aktif di media sosial jadi cara Polda Metro Jaya cegah tawuran

    Aktif di media sosial jadi cara Polda Metro Jaya cegah tawuran

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya aktif melakukan patroli di sejumlah media sosial untuk mencegah terjadinya tawuran antar pelajar, antarwarga maupun antarremaja di DKI Jakarta.

    Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto saat ditemui usai bertemu dengan Komisi III DPR RI di Balai Pertemuan Metro Jaya, Kamis.

    “Upaya pencegahan tawuran, kami sudah aktif sejak mengikuti Instagram (IG), karena tawuran sekarang modelnya pakai IG,” katanya.

    Karyoto menjelaskan, di media sosial (medsos) tersebut sejumlah oknum menantang satu sama lain kemudian bertemu di suatu tempat dan juga mereka melakukan siaran langsung (live) di IG.

    “Kalau itu cuma main-main sih enggak apa-apa tapi ini kan tawurannya beneran, matinya juga beneran. Nah ini yang jadi masalah,” katanya.

    Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto saat ditemui usai pertemuan bersama Komisi III DPR RI, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan perwakilan BNN di Balai Pertemuan Metro Jaya, Kamis (8/5/2025). (ANTARA/Ilham Kausar)

    Karyoto juga menjelaskan, pihaknya sudah berupaya semaksimal mungkin dan bahkan sudah ada puluhan perkara yang telah dilacak sejak awal.

    “Kami juga telah melakukan penyuluhan secara persuasif kepada masyarakat, kami juga lakukan ke sekolah-sekolah, kami melakukan, bahkan kami melibatkan beberapa mahasiswa untuk menjadi narasumber dalam mencegah tawuran,” katanya.

    Karyoto juga memastikan akan menindak tegas sesuai prosedur terkait pelaku tawuran.

    “Kalau dia (pelaku tawuran) sudah membahayakan keselamatan orang lain, keselamatan petugas. Kami akan melakukan tindakan tegas yang terukur,” katanya.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kajati DKI Jakarta: Pokoknya Bandar Narkoba Saya Matikan! Megapolitan 8 Mei 2025

    Kajati DKI Jakarta: Pokoknya Bandar Narkoba Saya Matikan! Megapolitan 8 Mei 2025

    Kajati DKI Jakarta: Pokoknya Bandar Narkoba Saya Matikan!
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, Patris Yusrian Jaya, menegaskan bahwa jaksa akan menuntut
    hukuman mati
    semua bandar
    narkoba
    .
    “Iyalah (tindak tegas). Pokoknya bandar (narkoba) saya matikan,” kata Patris saat ditemui di Mapolda Metro Jaya, Kamis (8/5/2025).
    Sepanjang tahun 2024, Kejati DKI Jakarta telah menuntut hukuman mati terhadap 19
    bandar narkoba
    .
    Sementara itu, sejak awal 2025 hingga April, sebanyak 11 bandar narkoba dituntut hukuman mati oleh Kejati DKI Jakarta.
    Dalam rapat kunjungan kerja (kunker) Komisi III DPR RI yang berlangsung di Balai Pertemuan Metro Jaya (BPMJ), Patris menyinggung tentang penanganan perkara narkoba melalui persidangan.
    “Kami berkomitmen bahwa terhadap bandar, pengedar, apalagi produsen, ini harus diberikan hukuman berat, jika perlu hukuman mati agar memberikan efek jera,” ujar dia.
    Namun, kepada pengguna narkoba, Kejati DKI Jakarta menganggapnya sebagai korban dan dibawa ke tempat rehabilitasi.
    “Kami akan menggunakan upaya-upaya
    restorative justice
    melalui rehabilitasi. Namun, kita juga harus menemukan satu pola yang tepat,” ucapnya.
    Oleh karena itu, upaya ini harus diimbangi dengan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya konsumsi narkoba terhadap kesehatan dan masa depan generasi muda.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.