Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi III DPR RI

  • Waketum Gerindra nilai Prabowo punya kelebihan memanajemen SDM

    Waketum Gerindra nilai Prabowo punya kelebihan memanajemen SDM

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menilai Presiden RI Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra memiliki kelebihan dalam hal memanajemen sumber daya manusia (SDM) yang ada di sekitarnya, termasuk yang duduk dalam pemerintahannya.

    “Yang saya lihat di Pak Prabowo, ya, kelebihannya adalah dia bisa me-manage berbagai macam sumber daya manusia yang ada di sekitarnya,” kata Habiburokhman dalam acara Sarasehan Aktivis Lintas Generasi Memperingati Reformasi 1998 di Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikannya merespons dorongan perombakan kabinet (reshuffle) Kabinet Merah Putih pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

    Dia mengaku tak sejalan dengan pandangan yang mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk kembali merombak kabinetnya sebab pemerintahan baru saja berjalan.

    “Saya sedikit beda pendapat soal reshuffle enggak reshuffle, jangan sesederhana itu memandang persoalan. Sebuah pemerintahan itu cuma lima tahun pak, secara formal ya. Ini baru berapa bulan di-reshuffle, yang ada malah nggak produktif,” ucapnya.

    Dia pun meminta publik tak memandang sebelah mata akan kemampuan Presiden Prabowo mengawaki kabinet pemerintahannya.

    “(Pandangan) Pak Prabowo gampang saja dikibulin para menteri ya, akan gampang saja dikerjain para menteri, ya? Enggak, bos. Susah banget, pak! Itu menteri-menteri mau rapat dengan Pak Prabowo saja gemetaran kalau ada kesalahan,” ujarnya.

    Bahkan, Ketua Komisi III DPR RI itu menilai Presiden Prabowo memiliki kemampuan lebih bak indera keenam dalam hal memanajemen SDM di sekitarnya sehingga bisa mengetahui mana orang yang mempunyai maksud tak jujur dan pikiran ikhlas untuk bekerja bagi pemerintahannya.

    “Kalau kita sudah bawaannya ‘mengolah’ datang ke dia nggak dapat, karena dia nggak tahu ya, dia ada kayak indera keenam Pak Prabowo ini. Ada yang ‘tukang olah’, dia tahu, gitu loh. Memang, tentu Pak Prabowo ini punya strategi dalam me-manage sumber daya manusia di sekitar beliau,” ucapnya.

    Selain itu, dia menilai Presiden Prabowo juga memiliki kemampuan untuk merangkul elemen-elemen politik di Tanah Air sebab dia menyadari kekuasaan dan kepemimpinan secara realitas politik tak dapat berjalan sendirian.

    “Kalau ada yang terlalu ke ‘kanan’, kami tarik ke ‘tengah’. Begitu juga, kalau ada yang terlalu ke ‘kiri’, kami tarik ke ‘tengah’. Kami rangkul supaya kami tarik ke ‘tengah’,” katanya.

    Lebih lanjut, dia menilai Presiden Prabowo telah melakukan sejumlah hal besar dalam mendorong ekonomi yang berpihak pada kesejahteraan rakyat, misalnya dengan menarik aset negara yang selama ini dikuasai oleh swasta atau pihak-pihak tertentu.

    “Hal-hal besar yang sudah dilakukan, coba penertiban kebun. Itu enggak gampang, pak. Emang gampang? Ada orang menguasai aset demikian besar, tapi dia melanggar peruntukan lain,” paparnya.

    Hal itu dilontarkannya merespons pandangan skeptis akan keberpihakan Presiden Prabowo yang prorakyat ketika berdiri bersama kelompok buruh dan ikut menyanyikan lagu ‘Internasionale’ saat Hari Buruh Internasional (May Day).

    “Ini menurut saya bukan sekedar simbolik. Bukan simbolik. Kalau teman-teman bilang simbolik, kita lihat begitu banyak perubahan-perubahan besar yang sudah boleh dilakukan oleh Pak Prabowo,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Aktivis lintas generasi gelar sarasehan peringati 27 tahun reformasi

    Aktivis lintas generasi gelar sarasehan peringati 27 tahun reformasi

    “Jadi demokrasi politik sudah bisa kita capai dengan segala macam kekurangan dan kelebihan. Nah, yang patut kita cermati kita sebagai aktivis tahun 1998 dan generasi sebelumnya adalah soal demokratisasi ekonominya, yang menurut kami masih jauh pangga

    Jakarta (ANTARA) – Aktivis lintas generasi menggelar sarasehan memperingati 27 tahun reformasi 1998 dengan tema “Dari Demokrasi Politik Menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi” di Jakarta, Selasa.

    Aktivis 1998 Haris Rusly Moti selaku koordinator fasilitator acara tersebut menjelaskan tema itu diangkat lantaran kemajuan demokrasi ekonomi tertinggal bila dibandingkan dengan capaian demokrasi politik pascareformasi.

    “Jadi demokrasi politik sudah bisa kita capai dengan segala macam kekurangan dan kelebihan. Nah, yang patut kita cermati kita sebagai aktivis tahun 1998 dan generasi sebelumnya adalah soal demokratisasi ekonominya, yang menurut kami masih jauh panggang dari api,” kata Haris.

    Dia lantas berkata, “Kami ingin demokrasi kebebasan politik kita ini bukan hanya di TPS-TPS (tempat pemungutan suara), tapi juga akses terhadap sumber-sumber kekayaan negara kita ini juga dinikmati oleh masyarakat Indonesia, ini poin kunci.”

    Adapun terkait peringatan 27 reformasi, dia memberikan catatan bahwa perjuangan untuk menggapai reformasi sedianya tidak hanya berhasil dicapai oleh aktivis 1998, melainkan telah dirintis oleh para aktivis terdahulu sejak tahun 1970-an.

    “Generasi ’98 ini adalah generasi yang memfinalisasi perjuangan panjang itu dan mendapat untung dan dapat simbol sebagai aktivis yang menjatuhkan Soeharto, padahal sebetulnya yang berjuang itu jauh sebelumnya dari tahun 1970 sampai 1998,” ujarnya.

    Dengan demikian, lanjut dia, ketika Presiden Ke-2 RI Soeharto mundur maka aktivis generasi 1998 tinggal memetik buah perjuangan reformasi yang telah dirintis sejak lama, bersamaan dengan kekuasaan Orde Baru yang memang sudah memasuki masa uzurnya.

    “Orde Baru itu memang terlalu dipersonifikasi ke sosok yang namanya Soeharto itu sehingga ketika dia sudah mulai uzur, kekuasaannya sudah mulai lumpuh, nah disitulah momentum generasi baru yang biasa disebut sebagai generasi 1998 ini,” katanya.

    Sementara itu, aktivis senior sekaligus motor Peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari 1974 (Malari) Hariman Siregar menilai demokrasi di Indonesia telah masuk dalam kategori demokrasi yang matang bila menilik pada transisi kepemimpinan di Tanah Air yang telah berjalan enam kali tanpa kekerasan.

    “Kalau kita cuma lihat di situ saja itu kita mature demokrasi, tapi kalau kita lihat dalam hari-harinya, (terdapat) kelemahan demokrasi dalam bentuk kelemahan civil society, sudah itu partai-partai yang rekrutmennya cuman milih artis, milih segala macam,” kata Hariman saat memberikan pidato kunci (keynote speech).

    Adapun terkait tema yang diusung dalam acara tersebut, dia memandang bahwa demokrasi ekonomi akan tercipta dengan sendirinya apabila prinsip-prinsip demokrasi dalam bernegara itu dijalankan dengan sungguh-sungguh.

    “Jadi enggak mungkin kita bicara demokrasi ekonomi, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita demokrasi itu enggak kita praktikkan menjadi bagian dari apa state of mind kita,” kata dia.

    Pada kesempatan tersebut, turut hadir Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pembaruan Jumhur Hidayat, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melkiades Laka Lena, hingga pengamat politik Rocky Gerung, dan aktivis lintas generasi lainnya.

    Sementara itu, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco yang dijadwalkan turut hadir sebagai pembicara kunci batal hadir pada acara tersebut.

    “Harusnya saya memberikan salam hormat pada dua keynote speaker saya juga, yaitu Ibu Puan Maharani dan Profesor Sufmi Dasco tadi, dan dia rupanya menitip pesan, ‘Abang saja deh yang ambil alih semuanya’. Saya berpikir-pikir, kenapa begitu ya? Rupanya mereka itu enggak mau mendahului bahwa hari ini Gerindra dan PDIP sudah jadi satu,” kata Hariman sambil berkelakar.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gerindra dukung penulisan ulang sejarah berdasar fakta dan data

    Gerindra dukung penulisan ulang sejarah berdasar fakta dan data

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan bahwa partainya mendukung setiap upaya penulisan ulang sejarah Indonesia selama dilakukan berdasarkan fakta dan data.

    Hal itu disampaikan Muzani menanggapi pernyataan anggota Komisi III DPR RI Yasonna Laoly mengenai perlunya pelurusan narasi sejarah, khususnya terkait peristiwa 1965, yang selama ini dinilai membingungkan dan tidak konsisten.

    “Setiap upaya untuk meluruskan penulisan sejarah itu sesuatu yang baik dan saya kira makin banyak penulisan sejarah yang disajikan kepada generasi muda, generasi saat ini, itu sesuatu yang baik. Sehingga kita bisa mendapatkan kebenaran sejarah yang mendekati kebenaran,” kata Muzani saat ditemui awak media di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Rabu.

    Ia menegaskan penulisan sejarah sebaiknya dilakukan secara terbuka dengan menyajikan fakta-fakta sebagaimana adanya tanpa manipulasi.

    Dengan demikian, publik, khususnya generasi muda, dapat melakukan penilaian yang objektif terhadap peristiwa-peristiwa penting dalam perjalanan bangsa.

    “Sejarah itu tidak pernah mendapatkan kebenaran final, tetapi yang harus disajikan adalah fakta dan data yang apa adanya. Biar nanti pembaca, generasi, yang menilai tentang kebenaran sejarah itu,” ujarnya.

    Saat ditanya apakah Partai Gerindra juga mendukung pelurusan sejarah terkait peristiwa 1965 dan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM), Muzani menjawab singkat namun tegas, “Semua sejarah. Semua sejarah yang menjadi perjalanan bangsa ini.”

    Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI Yasonna Laoly mengingatkan soal proyek penulisan ulang sejarah Republik Indonesia yang digagas Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

    Yasonna yang merupakan mantan Menteri Hukum dan HAM itu mengingatkan sejarah tragedi berdarah pada 1965 silam.

    Menurutnya, peristiwa 1965 yang berkembang selama ini banyak bertentangan dengan hasil penelitian terbaru.

    “Pasca-Orde Baru kan banyak temuan yang, apa ya banyak temuan, baik dari data yang dirilis di Amerika kan semua bertentangan dengan apa yang terjadi, yang sejarah selama ini tentang G30S PKI,” kata Yasonna di kompleks parlemen, Senayan, Rabu (20/5).

    Yasonna mengaku tak mengkhawatirkan posisi Presiden pertama RI Soekarno dalam narasi sejarah tersebut. Terlebih setelah namanya dipulihkan lewat putusan MPR dan tak terbukti di balik tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI).

    Namun, dia mewanti-wanti bagian lain. Yasonna terutama mengingatkan agar penulis bisa lebih terbuka sebab sejarah kerap kali bernuansa politis.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR minta pengelola grup Facebook Fantasi Sedarah ditangkap

    Anggota DPR minta pengelola grup Facebook Fantasi Sedarah ditangkap

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil meminta pihak kepolisian untuk segera menangkap pengelola grup media sosial Facebook Fantasi Sedarah, lantaran menyebarkan konten menyimpang yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

    “Kami dorong aparat penegak hukum untuk bisa mencari dan menemukan pengelola akun tersebut. Karena akun tersebut telah menyebarkan dan mengampanyekan penyimpangan orientasi sosial yang itu sangat bertentangan dengan budi pekerti bangsa Indonesia,” kata Nasir di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Nasir mengatakan sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak ada satu agama pun yang membenarkan soal hubungan sedarah. Terlebih hal itu juga bertentangan dengan budi pekerti bangsa.

    “ini kampanye yang paling buruk ya, karena dia mengampanyekan hal-hal yang sebenarnya tidak boleh ada. Ajaran agama mana pun tidak membenarkan hal itu. Apalagi kita republik yang punya Pancasila dan itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa,” ujarnya.

    Untuk diketahui, Polda Metro Jaya kini tengah menyelidiki akun grup di Facebook yang berisi konten hubungan sedarah atau inses yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial (medsos).

    “Kami sudah berkoordinasi dengan Direktorat Siber Polda Metro Jaya akan menyelidiki dan mendalami tentang akun Facebook tersebut,” kata Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak saat ditemui di Jakarta, Jumat (16/5).

    Direktur Siber Polda Metro Jaya Kombes Polisi Roberto Pasaribu menjelaskan, akun bernama “Fantasi Sedarah” tersebut telah dihapus oleh Meta karena melanggar aturan.

    “Akun grup tersebut sudah ditutup/ditangguhkan/dihapus oleh provider FB Meta karena melanggar aturan,” katanya.

    Diketahui, warganet Indonesia dihebohkan oleh sebuah grup Facebook yang bernama ‘Fantasi Sedarah’ berisi ribuan anggota. Grup tersebut menuai kecaman oleh para pengguna media sosial.

    Grup Facebook itu dikecam lantaran banyaknya orang yang membagikan pengalaman menyimpang terhadap keluarganya sendiri.

    Terkait isu tersebut, Polrestabes Medan menangkap kakak beradik pasangan inses yang membuang mayat bayinya menggunakan ojek daring.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi III DPR terima 130 masukan dari Ikadin soal RUU KUHAP

    Komisi III DPR terima 130 masukan dari Ikadin soal RUU KUHAP

    Jakarta (ANTARA) – Komisi III DPR RI menerima 130 masukan dari jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia (DPP Ikadin) dalam rapat dengar pendapat (RDP) soal Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

    “Banyak sekali masukan, terobosan, yang enggak terpikirkan sebelumnya belum terpikirkan oleh kami, soal senjata api, police line dan sebagainya,” kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

    Habiburokhman berharap masukan yang disampaikan oleh para advokat yang tergabung dalam Ikadin bisa menjadi bahan pertimbangan saat penyusunan RUU KUHAP.

    Dia juga mengatakan Komisi III terbuka terhadap masukan dari seluruh lapisan masyarakat terkait RUU KUHAP. Masyarakat yang mempunyai masukan soal RUU tersebut bisa menyampaikan se

    “Semoga jadi pertimbangan rekan-rekan sekalian ketika masuk ke pembahasan,” ujarnya.

    Dalam RDP tersebut Wakil Ketua Umum DPP Ikadin Sapriyanto Refa mengatakan advokat ada profesi yang melekat erat dengan proses penegakan hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan, sampai dengan pelaksanaan putusan hakim.

    “Kami Ikadin siap bekerja keras menuntaskan produk KUHAP ini dengan memberikan kontribusi sebaik-baiknya dan mudah-mudahan sesuai harapan kita bersama kita bisa menciptakan penegakan hukum yang lebih baik untuk Indonesia yang lebih baik,” ujar Refa.

    Masih pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal DPP Ikadin Rifai Kusumanegara mengatakan ada 130 masukan yang disusun dan diserahkan kepada komisi III DPR soal RUU KUHAP.

    “Dari 130 yang kami usulkan kami uraikan sebanyak 24,” ujar Rifai.

    Salah satu usulan yang dijabarkan oleh Rifai adalah soal restorative justice atau keadilan restoratif. Rifai mengungkapkan salah satu aturan restorative justice adalah penerimanya hanya bisa menerima satu kali restorative justice dan mengusulkan agar satu data tunggal penerima restorative justice.

    “Ada satu peraturan di mana restorative justice hanya diberikan untuk pertama kalinya. Bagaimana memastikan agar penerima restorative justice ini tidak residiv, tidak berulang, karena bisa saja dia sudah menerima restorative justice di Jakarta Pusat, di Surabaya dia maling lagi,” ujarnya.

    Rifai pun mengusulkan sistem data tunggal penerima restorative justice yang dikelola oleh kejaksaan, sehingga tujuan mulia restorative justice tidak disalahgunakan.

    “Kami usulkan ada satu data tunggal yang dipegang kejaksaan, jadi siapapun yang memberikan restorative justice dilaporkan ke jaksa dibuat data tunggal, jadi ketahuan orang ini sudah menerima restorative justice dan tidak bisa lagi menerima restorative justice di tempat lain, jadi jangan sampai niat baik kita untuk memberikan kesempatan orang disalahgunakan hanya karena kita tidak mempunyai data yang interconnected,” ujarnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sound Horeg Bikin Resah, DPR RI Desak Polisi Turun Tangan

    Sound Horeg Bikin Resah, DPR RI Desak Polisi Turun Tangan

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Abdullah menyebut, festival atau arak-arakan sound horeg membuat resah masyarakat. Dia mendesak, pihak kepolisian turun tangan untuk menertibkan kegiatan yang sering mendapat protes warga itu.

    “Dan banyak sekali protes dari masyarakat soal karnaval sound horeg. Terutama suara bising yang ditimbulkan,” ujarnya, Senin (19/5/2025).

    Parahnya, menurut Abdullah, masyarakat yang protes dengan acara itu malah disalahkan. Peserta sound horeg tidak terima ketika diprotes. Dengan akuhnya mereka memarahami warga yang protes.

    “Itu kan tidak bisa dibiarkan. Mereka sudah merasa benar. Padahal suara bising dari sound horeg itu sangat mengganggu. Rumah saja bisa rusak, apalagi telinga kita,” jelasnya.

    Abdullah mengaku, tidak bisa membayangkan jika arak-arakan itu sound horeg itu melintas di rumah orang yang sedang sakit atau orang yang sedang beribadah. Tentu, kegiatan itu sangat mengganggu.

    Abdullah menilai, karnaval atau kegiatan sound horeg menimbulkan banyak masalah. Untuk itu, Abdullah meminta pihak kepolisian untuk turun tangan mangatasi persoalan itu. Polisi dan pemerintah daerah bisa membuat aturan yang ketat terhadap kegiatan yang sering menimbulkan masalah tersebut.

    “Kegiatan seperti itu jangan dibiarkan tanpa ada aturan yang jelas. Kalau tidak diatur, maka akan terus menimbulkan masalah,” tegas Abdullah.

    Sebelumnya, sound horeg yang sedang mengikuti arak-arakan di Bondowoso, Jawa Timur tiba-tiba tumbang dan menimpa beberapa warga yang sedang berjalan di belakangnya. Untungnya, korban hanya mengalami luka-luka.

    Berikutnya, battle sound horeg yang digelar di pesisir laut Desa Wates, Kecamatan Nguling, dan Desa Semedusari, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kegiatan yang tidak berizin itu menuai protes, karena dinilai bisa mengganggu biota laut.

    Hasil kajian National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) menegaskan bahwa suara bising bisa mengganggu sistem komunikasi satwa laut, seperti paus dan lumba-lumba.

    Tidak hanya itu, karnaval sound horeg juga sering diprotes karena menyebabkan atap dan dinding rumah rusak, bahkan peserta arak-arakan sound horeg membongkar pagar milik warga, karena menghalangi jalannya kendaraan yang mengangkut sound horeg. (hen/ted)

  • Polda Metro Jaya imbau masyarakat stop sebar unggahan konten inses

    Polda Metro Jaya imbau masyarakat stop sebar unggahan konten inses

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat untuk berhenti menyebarkan postingan atau unggahan terkait akun grup di Facebook yang berisi konten hubungan sedarah atau inses.

    “Jangan meng-‘upload’ lagi. Kami mengimbau masyarakat. Bijak bermedsos, kita menggunakan medsos untuk hal-hal yang positif,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Ade Ary berharap masyarakat juga aktif untuk melakukan patroli siber media sosial (medsos) dan jangan mudah menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya.

    “Supaya ruang siber itu menjadi baik. Kemudian, hal-hal yang sensitif, terkait kasus ini kan norma-norma kesusilaan. Jangan sampai melanggar norma-norma kesusilaan, norma-norma hukum,” katanya.

    Terkait kasus konten hubungan sedarah atau inses tersebut, Polda Metro Jaya masih mendalaminya.

    Polda Metro Jaya menyelidiki akun grup di Facebook yang berisi konten hubungan sedarah atau inses yang sedang ramai diperbincangkan di medsos.

    “Kami sudah berkoordinasi dengan Direktorat Siber Polda Metro Jaya akan menyelidiki dan mendalami tentang akun Facebook tersebut,” kata Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat Bidang Humas Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak saat ditemui di Jakarta, Jumat (16/5).

    Direktur Siber Polda Metro Jaya Kombes Polisi Roberto Pasaribu menjelaskan, akun bernama “Fantasi Sedarah” tersebut telah dihapus oleh Meta karena melanggar aturan.

    “Akun grup tersebut sudah ditutup/ditangguhkan/dihapus oleh provider FB Meta karena melanggar aturan,” katanya.

    Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Polri dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meringkus pihak di balik akun grup di Facebook yang berisi konten inses.

    “Ini sangat menjijikkan. Karenanya saya minta polisi dan Komdigi telusuri dan tindak para pengelola maupun anggota grup kotor tersebut,” kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (16/5).

    Sahroni mengatakan, grup yang memuat konten menyimpang tersebut berpotensi menimbulkan korban sehingga aparat penegak hukum harus segera bertindak.

    “Mereka jelas mewadahi penyimpangan dan ini kan masih fantasi, kalau tidak kita hentikan dan sampai fantasinya jadi kenyataan, ini akan menyebabkan pidana kekerasan seksual yang luar biasa menghancurkan korban,” katanya.

    Warganet Indonesia dihebohkan oleh sebuah grup Facebook yang bernama “Fantasi Sedarah” berisi ribuan anggota. Grup tersebut menuai kecaman oleh para pengguna medsos.

    Grup Facebook itu dikecam lantaran banyaknya orang yang membagikan pengalaman menyimpang terhadap keluarganya sendiri.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Polda Metro Jaya selidiki akun media sosial berisi konten inses

    Polda Metro Jaya selidiki akun media sosial berisi konten inses

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya menyelidiki akun grup di Facebook yang berisi konten hubungan sedarah atau inses yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial (medsos).

    “Kami sudah berkoordinasi dengan Direktorat Siber Polda Metro Jaya akan menyelidiki dan mendalami tentang akun Facebook tersebut,” kata Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak saat ditemui di Jakarta, Jumat.

    Direktur Siber Polda Metro Jaya Kombes Polisi Roberto Pasaribu menjelaskan, akun bernama “Fantasi Sedarah” tersebut telah dihapus oleh Meta karena melanggar aturan.

    “Akun grup tersebut sudah ditutup/ditangguhkan/dihapus oleh provider FB Meta karena melanggar aturan,” katanya.

    Roberto menambahkan, pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan Meta serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terkait kasus tersebut.

    Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Polri dan Kementerian Komdigi meringkus pihak di balik akun grup di Facebook yang berisi konten inses.

    “Ini sangat menjijikkan. Karenanya saya minta polisi dan Komdigi telusuri dan tindak para pengelola maupun anggota grup kotor tersebut,” kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Sahroni mengatakan grup yang memuat konten menyimpang tersebut berpotensi menimbulkan korban sehingga aparat penegak hukum harus segera bertindak.

    “Mereka jelas mewadahi penyimpangan dan ini kan masih fantasi, kalau tidak kita hentikan dan sampai fantasinya jadi kenyataan, ini akan menyebabkan pidana kekerasan seksual yang luar biasa menghancurkan korban,” katanya.

    Jadi mereka harus dicari dan dibina secara psikologis. “Dan kita hentikan mereka sebelum kejadian,” katanya.

    Warganet Indonesia dihebohkan oleh sebuah grup Facebook yang bernama “Fantasi Sedarah” berisi ribuan anggota. Grup tersebut menuai kecaman oleh para pengguna media sosial.

    Grup Facebook itu dikecam lantaran banyaknya orang yang membagikan pengalaman menyimpang terhadap keluarganya sendiri.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri UMKM Buka Suara soal Kasus Toko Mama Tak Pasang Tanggal Kedaluwarsa

    Menteri UMKM Buka Suara soal Kasus Toko Mama Tak Pasang Tanggal Kedaluwarsa

    Jakarta –

    Komisi III DPR melakukan rapat dengan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurahman buntut kasus yang menimpa Toko Mama Khas Banjar. Pemilik toko yang bernama Firly tersandung masalah hukum dan dijerat undang-undang perlindungan konsumen.

    Menurut Maman, hal ini disebabkan karena yang bersangkutan tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa dalam produknya.

    “Kasus Firly ini menjadi sebuah momentum positif untuk kita jadikan bahan renungan bersama dan pembelajaran bagi kita semua. Singkat cerita, bahwa Firly didakwa melanggar pasal 8 ayat 1 huruf G Undang-undang Perlindungan Konsumen karena memperdagangkan barang tanpa mencantumkan tanggal kedaluwarsa,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025).

    Dalam kasus tersebut Maman menegaskan bukan mencari siapa pihak yang salah atau benar. Pasalnya masing-masing pihak, termasuk kepolisian hingga kejaksaan punya pendekatan masing-masing dalam menangani kasus.

    Terkait tidak adanya tanggal kedaluwarsa pada produk Mama Khas Banjar, Maman membandingkannya dengan produk roti yang ada di hadapannya. Ia lantas menanyakan apakah produk itu memiliki tanggal kedaluwarsa atau tidak.

    “Tapi saya ingin sampaikan, di depan kita ada kotak Holland Bakery. Pertanyaan saya yang paling sederhana, apakah kotak Holland Bakery ini menampilkan tanggal kedaluwarsa? Yang kedua, di dalamnya ada roti Holland Bakery. Apakah roti Holland Bakery ini menampilkan tanggal kedaluwarsa?” tutur Maman.

    “Lalu, dengan contoh sederhana ini, apakah saya harus mengatakan bahwa Pak Kapolda salah, Kejaksaan salah? 100% saya katakan tidak ada yang salah,” sambung Maman.

    Maman menilai penanganan kasus yang dilakukan kepolisian atau kejaksaan sudah tepat dalam perspektif perlindungan konsumen. Tapi ia berpendapat dalam hal penanganan kasus UMKM maka Undang-undang Perlindungan konsumen sulit diterapkan.

    Pada kesempatan itu Maman mengingatkan pentingnya peran UMKM dalam mendorong perekonomian nasional. Sektor ini menampung orang-orang yang tidak bisa mendapat akses di sektor formal sehingga dapat menyambung hidup mereka.

    “Dan rata-rata yang bergerak di sektor UMKM ini, rata-rata sektor informal. Jadi mereka-mereka yang tidak mendapatkan akses di sektor formal, tidak mendapatkan akses di dalam dunia industri, mereka melakukan kreativitas untuk berusaha menyambung hidupnya mereka,” imbuhnya.

    Adapun proses hukum Toko Mama Khas Banjar tetap berlangsung dan Maman menyebut tak bisa melakukan intervensi. Namun ia berharap ada solusi terbaik dengan berprinsip pada keadilan dan kemanusiaan.

    (acd/acd)

  • Politik kemarin, ledakan amunisi di Garut hingga kasus meme

    Politik kemarin, ledakan amunisi di Garut hingga kasus meme

    Jakarta (ANTARA) – Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita Antara, dan berikut kami rangkum berita politik terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengisi pagi anda.

    TNI AD investigasi kasus ledakan amunisi di Garut

    Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana memastikan pihaknya akan melakukan investigasi untuk mengungkap penyebab utama meledaknya detonator saat proses pemusnahan amunisi di Garut, Jawa Barat.

    “Kami akan melaksanakan investigasi secara menyeluruh terkait dengan kejadian ini dan akan kami sampaikan informasi selanjutnya berkaitan dengan perkembangan dari penyelidikan atau investigasi yang dilaksanakan,” kata Wahyu dalam keterangan pers yang diterima Antara, Senin.

    Selengkapnya klik di sini.

    Komisi I DPR minta pengamanan pemusnahan amunisi diperketat

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta Pemerintah dan TNI untuk memperketat pengamanan terhadap rangkaian kegiatan pemusnahan amunisi terkait dengan ledakan yang menewaskan belasan orang di Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat.
    “Rekomendasi kepada Pemerintah dan TNI yang diberikan mencakup peningkatan pengawasan, audit prosedur keamanan, sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi pemusnahan, serta pemberian santunan bagi keluarga korban,” kata Dave saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

    Selengkapnya klik di sini.

    SBY serukan persatuan global hadapi krisis iklim

    Presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyerukan persatuan dan kerja sama antarnegara di dunia untuk menghadapi krisis iklim dan kerusakan lingkungan yang mengancam masa depan umat manusia.

    “Kita semua tahu bahwa krisis iklim dan krisis lingkungan itu nyata, bukan fiksi, bukan hoaks,” kata SBY dalam forum lecture series The Yudhoyono Institute (TYI) bertajuk “Sustainable Growth with Equity” di Yogyakarta, Senin.

    Menurut SBY, aksi nyata secara kolektif dan lintas batas menjadi sangat penting mengingat skala ancaman yang bersifat global.

    Selengkapnya klik di sini.

    Seskab Teddy-Dubes Australia bahas kunjungan PM Albanese

    – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menerima kunjungan Dubes Australia untuk Indonesia Roderick Bruce Brazier di Gedung Sekretariat Kabinet, Jakarta, Senin, untuk membahas rencana kunjungan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese ke Indonesia pada 15 Mei 2025.
    –
    Seskab Teddy, sebagaimana dikutip dari siaran resmi Sekretariat Kabinet, menjelaskan dirinya berkoordinasi dengan Dubes Australia untuk Indonesia mengenai agenda kenegaraan PM Albanese, yang akan menjadi kunjungan pertamanya setelah dia kembali terpilih sebagai perdana menteri Australia.

    “PM Albanese yang baru saja terpilih kembali menjadi Perdana Menteri Australia ini, rencananya akan dilantik (sebagai PM) pada 13 Mei 2025, dan akan langsung memulai lawatan ke Indonesia keesokan harinya pada 14 Mei 2025, malam hari,” kata Seskab Teddy di Jakarta, Senin.

    Selengkapnya klik di sini.

    DPR harap AS dukung Palestina secara objektif dari sisi kemanusiaan

    Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh berharap Amerika Serikat (AS) mendukung Palestina secara objektif dengan memperhatikan dari sisi kemanusiaan.

    Menurut dia, sikap tegas AS dibutuh untuk merespons krisis yang menyebabkan jatuhnya ribuan korban sipil, termasuk anak-anak dan perempuan.

    “Banyak korban yang berjatuhan, baik anak kecil maupun wanita. Dan Amerika bisa melihat ini dengan cukup objektif, bagaimanapun caranya,” kata Muhammad Husein Fadlulloh saat Konferensi Ke-19 Persatuan Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) atau PUIC di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Selengkapnya klik di sini.

    Legislator apresiasi Polri tangguhkan penahanan mahasiswi kasus meme

    Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra mengapresiasi Polri yang menangguhkan penahanan SSS, mahasiswi Institut Teknologi Bandung (ITB), yang ditangkap karena mengunggah meme bergambar Presiden RI Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo.

    Tandra dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa langkah yang diambil tersebut sudah tepat.

    Wakil rakyat ini menyarankan agar penanganan kasus ini diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif (restorative justice).

    “Kalau menurut saya, sudah tepatlah langkah itu. Itu ‘kan mereka masih anak muda, masih emosional. Kalau boleh, di-restorative justice saja,” ucapnya.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025