Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi III DPR RI

  • Komisi III DPR Pertimbangkan Sinkronisasi Qanun Aceh dengan RKUHAP

    Komisi III DPR Pertimbangkan Sinkronisasi Qanun Aceh dengan RKUHAP

    Jakarta –

    Aliansi Mahasiswa Nusantara (Aman) mengusulkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) agar mengakomodasi peraturan daerah di Aceh yang mengatur tindak pidana berdasarkan hukum Islam (syariat) atau Qanun. Komisi III DPR RI menyampaikan usulan itu akan dipertimbangkan.

    “Tolong dalam RUU KUHAP untuk mengakomodir kekhususan Aceh ini diakomodir bagaimana penyelesaian secara spesifik di dalam RUU KUHAP itu,” ujar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Muhammad Fadli dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/10/2025).

    Fadli mengatakan hal itu penting dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan Qanun. Adapun Qanun di Aceh selama ini berjalan berdampingan dengan hukum nasional.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan hal itu untuk memberikan kepastian. Ia ingin tak ada tumpang-tindih yang membuat seseorang diadili dua kali.

    “Ternyata ini hal yang sangat baru terkait dengan Qanun Aceh. Prinsipnya, ada asas Ne Bis In Idem, bahwa satu masalah yang sama tidak bisa diadili dua kali. Apakah satunya berdasarkan Qanun dengan kekhususan Aceh dan satunya lagi dengan hukum nasional,” kata Habiburokhman.

    Waketum Gerindra ini mengatakan penyelesaian 18 tindak pidana ringan di Aceh sudah mendahului konsep restorative justice (RJ). Menurutnya aturan yang ada di Aceh bisa disinergikan dengan KUHAP.

    “Sebetulnya konsep penyelesaian 18 tindak pidana ringan yang dipraktikkan di Aceh sudah mendahului konsep restorative justice yang baru akan kita implementasikan dalam KUHAP ini. Jadi ini tinggal disinergikan,” ujar Habiburokhman.

    “Restorative justice ini bukan nilai dari luar. Kita bangsa Indonesia sebenarnya sudah mempraktikkannya sejak lama. Masalah yang tidak berakibat fatal biasanya diselesaikan secara kekeluargaan,” sambungnya.

    Habiburokhman mencontohkan permasalahan yang bisa diselesaikan melalui restorative justice seperti guru yang mencubit atau menjewer murid untuk ketertiban. Menurutnya, ada perkara yang tak harus sampai ke sistem pengadilan.

    “Sekarang aja ada guru cubit murid, jadi pidana. Guru jewer murid, jadi masalah. Dulu kita dipukul pakai penggaris kayu besar kan, kita jadi tertib. Tadinya enggak hapal doa tertentu, jadi hapal,” kata Habiburokhman.

    “Nah, nilai-nilai seperti ini yang mau kita eksplorasi lagi dan masukkan ke norma hukum kita, supaya tidak semua perkara harus berakhir di pengadilan,” imbuhnya.

    Halaman 2 dari 2

    (dwr/fca)

  • Bro Ron Sebut Pertemuannya dengan Ahmad Sahroni Diketahui Jokowi

    Bro Ron Sebut Pertemuannya dengan Ahmad Sahroni Diketahui Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diklaim turut mengetahui pertemuan Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ronald Aristone Sinaga alias Bro Ron, dengan politikus Nasdem, Ahmad Sahroni.

    Hal tersebut disampaikan Bro Ron usai foto pertemuannya dengan Ahmad Sahroni beredar. Diketahui, pertemuan itu berlangsung pada Senin (13/10).

    Bro Ron mengakui, pertemuan itu berlangsung di Plaza Senayan, Jakarta. Diketahui, usai dinonaktifkan sebagai anggota DPR RI oleh Partai Nasdem, Sahroni menghilang dari layar publik maupun media sosial.

    “Iya bertemu 2 hari lalu di Plaza Senayan,” kata Bro Ron kepada wartawan, Rabu (15/10).

    Pertemuan tersebut memunculkan isu bahwa mantan Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni akan berlabuh ke PSI. Sebab, rekan mantan satu partainya, Ahmad Ali, kini menjadi Ketua Harian DPP PSI.

    Bro Ron menyatakan, dalam pertemuan dengan Sahroni, ia turut membahas nostalgia hingga pembicaraan soal langkah ke depan

    “Obrolan masa lalu dan rencana-rencana ke depannya supaya kami lebih bermanfaat untuk bangsa,” tegasnya.

    Bro Ron tak memungkiri, pertemuannya dengan Sahroni diketahui oleh Jokowi. Sebab, diisukan juga bahwa Jokowi merupakan Ketua Dewan Pembina PSI. “Pertemuan kami sudah diketahui Pak Jokowi,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Ronald A. Sinaga alias Bro Ron mengunggah pertemuan dengan Ahmad Sahroni dalam akun Instagram-nya, @brorondm, pada Senin (13/10).

    Dalam unggahan tersebut, Bro Ron memperlihatkan dirinya tengah makan bersama Sahroni di sebuah restoran.

  • Komisi III DPR: Wajar, MBG bermasalah sebab seperti hajat tiap hari

    Komisi III DPR: Wajar, MBG bermasalah sebab seperti hajat tiap hari

    Kalau mau nikah pasti pusing mau hajatan resepsi. Itu seumur hidup sekali, ada saja masalah, apalagi setiap hari bikin hajatannya kayak begini, gitu loh

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai adanya permasalahan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan hal yang wajar karena program itu diibaratkan seperti hajatan secara nasional yang digelar setiap hari.

    Meski ada permasalahan, menurut dia, DPR mendukung terus program tersebut sebab pemerintah pun terus melakukan perbaikan-perbaikan. Terlebih lagi, dia mengatakan bahwa masyarakat merasa program itu sangat bermanfaat.

    “Nggak mungkin dong pemerintah tidak menginginkan perbaikan program-program, ini pasti semua program ada masalahnya, benar nggak? Kita bikin hajatan aja pasti ada, misalnya hilang sendok, makanannya nggak sesuai jumlah orang yang hadir, apalagi ini hajatan nasional dan setiap hari,” kata Habiburokhman saat rapat audiensi dengan mahasiswa di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, ada masyarakat yang benar-benar merupakan rakyat yang ingin agar program itu terus dilanjutkan. Bahkan, dia pun mengaku tidak pernah menemukan pihak yang menolak program MBG.

    “Kalau mau nikah pasti pusing mau hajatan resepsi. Itu seumur hidup sekali, ada saja masalah, apalagi setiap hari bikin hajatannya kayak begini, gitu loh,” katanya

    Dia menilai bahwa negara-negara lain yang menjalankan program serupa pun telah membuktikan manfaat yang sangat luar biasa atas program itu.

    Selain itu, pada masa reses ini dia mengunjungi masyarakat setiap hari dan kerap mendengar bahwa program MBG sangat membantu untuk pemenuhan gizi anak-anak.

    “Yang tidak baik kita perbaiki, yang sudah baik kita dukung ini namanya fair. Jadi kita jangan sampai diperalat dalam satu kondisi,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jejak Sahroni Setelah Rumahnya Dijarah, Muncul ke Publik hingga Diisukan Gabung PSI – Page 3

    Jejak Sahroni Setelah Rumahnya Dijarah, Muncul ke Publik hingga Diisukan Gabung PSI – Page 3

    Sebelum pertemuan dengan Bro Ron, Sahroni perdana muncul ke publik dengan tampil secara online dalam Musyarawah Nasional Ikatan Motor Indonesia (IMI) X 2025. Sahroni diketahui menjabat Sekretaris Jenderal IMI periode 2021-2025.

    Munas IMI itu digelar di Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Sabtu, 20 September 2025. Sahroni memberikan sambutan melalui rekaman video.

    Dia memberikan salam penghormatan kepada Ketua IMI 2021-2025 Bambang Soesatyo dan calon Ketua IMI Moreno Soeprapto. Dalam video tersebut, ia mengenakan pakaian dan topi lebar berwarna putih. Itu menjadi kemunculan pertama Sahroni setelah penjarahan.

    Selanjutnya, Sahroni kembali terlihat ke publik saat bertemu Bro Ron di sebuah restoran. Momen pertemuan tersebut diunggah Bro Ron di instagram miliknya @brorondm pada Senin (13/10/2025). Pada foto yang diunggah, Sahroni nampak duduk berhadapan dengan Bro Ron di suatu tempat makan.

    Satu hari setelah bertemu Bro Ron, mantan pimpinan Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem itu tampak menghadiri acara wisuda Universitas Borobudur pada 14 Oktober 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC).

    Sahroni muncul sebagai salah satu wisudawan yang menyandang gelar doktor. Dia mengangkat tema disertasi berjudul pemberantasan korupsi melalui prinsip ultimatum remidium: suatu strategi pengembalian uang negara.

    Tampak Sahroni mengenakan baju toga berwarna hitam dan list merah, sesuai dengan identitas prodi hukum di kampus tersebut.

    Dari video yang ditanyangkan channel Youtube Universitas Borobudur, Sahroni tampak jalan penuh percaya diri, tersenyum dan bersalaman dengan para petinggi kampus tersebut saat hendak diwisuda. Sahroni terlihat menebar senyum dan sangat akrab ketika proses sakral tersebut berlangsung.

     

  • Ahmad Sahroni Muncul Sematkan Gelar Doktor Ilmu Hukum Setelah Menghilang Satu Bulan Lebih

    Ahmad Sahroni Muncul Sematkan Gelar Doktor Ilmu Hukum Setelah Menghilang Satu Bulan Lebih

    GELORA.CO – Mantan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni sempat menghilang dari publik setelah kerusuhan aksi massa yang disertai penjarahan rumahnya di kawasang Tanjung Priok, pada akhir Agustus 2025. Sempat tersiar kabar bahwa politikus Partai NasDem itu pergi ke luar negeri, namun informasi tersebut tak pernah dikonfirmasi secara resmi.

    Setelah absen selama sekitar satu setengah bulan, tepatnya sepanjang September hingga pertengahan Oktober, Sahroni akhirnya kembali muncul ke publik. 

    Kemunculannya kali ini cukup mengejutkan, karena ia hadir sebagai salah satu wisudawan program doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur dalam acara wisuda yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC) pada Selasa (14/10).

    Dalam acara tersebut, Sahroni tampil percaya diri mengenakan toga berwarna hitam dengan lis merah, warna identitas program studi hukum kampus tersebut. 

    Berdasarkan tayangan di kanal YouTube resmi Universitas Borobudur, Sahroni tampak tersenyum ramah dan bersalaman dengan para rektor saat prosesi wisuda berlangsung. Rektor bahkan memberi hormat sebelum mewisuda Sahroni yang resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Hukum.

    Pria yang dikenal dengan crazy rich Tanjung Priok itu mengangkat disertasi berjudul “Pemberantasan Korupsi Melalui Prinsip Ultimum Remedium: Suatu Strategi Pengembalian Uang Negara.”

    Kemunculan Sahroni di ruang publik sebenarnya telah lebih dulu terpantau sehari sebelumnya, melalui unggahan Wakil Ketua Umum PSI Ronald A. Sinaga alias Bro Ron di akun Instagram-nya, @brorondm, pada Senin (13/10). Dalam unggahan tersebut, Bro Ron memperlihatkan dirinya tengah makan bersama Sahroni di sebuah restoran.

    Namun, belum diketahui pasti kapan dan di mana pertemuan itu terjadi. Hanya saja, Bro Ron mengaku bahwa sosok Sahroni merupakan seniornya dalam dunia politik.

    Baca Juga: Persija Jakarta Tak Ingin Kembali Menangis! Misi Curi Poin di Kandang Persebaya Surabaya

    “Beliau senior saya dalam politik, saya mah masih anak kacang. Tetapi kami sudah kenal lama. Bahkan dulu kami di komunitas motor yang sama, Team Birah 1 (baca: birahi) nama basecamp di Blok S,” kata Bro Ron.

    Dia bercerita bahwa 20 tahun lalu, tak sedikit pun terpikir dibenaknya akan masuk ke dunia politik. Terlebih, saat ini keduanya berada pada posisi yang strategis di masing-masing partainya.

    “20 tahun lalu kami berdua tidak akan pernah pikirkan akan masuk politik, apalagi di posisi sekarang Bro Roni Bendum Partai Nasdem dan saya Bro Ron Waketum PSI,” ujarnya.

    Selain itu, ia juga mengingatkan Sahroni agar selalu melayani rakyat dan akan sama-sama banyak belajar pada tahun ini. Bro Ron juga menekankan akan ada banyak kejutan nantinya, tepatnya sehari sebelum puncak HUT ke-14 Partai Nasdem pada 11 November mendatang

  • Ingin Jadi Polisi, Pria di Tangerang Kena Tipu Rp750 Juta Oleh Pria Mengaku Staf Anggota Komisi III DPR RI

    Ingin Jadi Polisi, Pria di Tangerang Kena Tipu Rp750 Juta Oleh Pria Mengaku Staf Anggota Komisi III DPR RI

    JAKARTA – Seorang pria berinisial AR (31) mengaku sebagai staf anggota Komisi III DPR RI diringkus anggota Reskrim Polsek Metro Tanah Abang atas kasus penipuan pendaftaran masuk Polri.

    Pelaku ditangkap setelah melakukan aksi penipuan terhadap A (30) warga Tangerang hingga mencapai kerugian Rp750 juta.

    Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan, modus penipuan yang dilakukan tersangka adalah memberikan janji palsu memasukkan korban dan keluarganya menjadi anggota Polri.

    Kejadian bermula pada Februari hingga Mei 2025 di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat.

    Korban berinisial A mengenal tersangka AR yang mengaku sebagai staf anggota Komisi III DPR RI. Pelaku memanfaatkan nama besar institusi dan anggota dewan untuk menjalankan aksinya.

    “Modus seperti ini mencoreng nama baik institusi. Ini bentuk kejahatan yang sangat merugikan masyarakat dan harus diberantas. Kami tidak akan mentolerir siapa pun yang mencoba memanfaatkan posisi atau pengaruh untuk keuntungan pribadi dalam proses seleksi anggota Polri,” kata Kombes Susatyo saat dikonfirmasi, Senin 13 Oktober 2025, malam.

    Pihaknya pun akan terus membongkar jaringan-jaringan dengan modus serupa.

    “Kami pastikan, siapa pun yang bermain dalam praktek ilegal ini akan kami kejar dan tindak tegas,” ujarnya.

    Dalam aksi kejahatan yang dilakukan tersangka, korban telah mentransfer uang sebesar Rp750 juta ke rekening tersangka.

    Namun hingga proses seleksi selesai, tak satu pun korban yang lolos menjadi anggota Polri, seperti yang telah dijanjikan tersangka.

    Korban yang merasa tertipu akhirnya melapor ke Polsek Metro Tanah Abang pada Minggu, 12 Oktober 2025.

    Kapolsek Metro Tanah Abang, Kompol Haris Akhmad Basuki, menyatakan timnya bergerak cepat dan menangkap tersangka di wilayah Jakarta Pusat.

    “Tersangka kami amankan bersama barang bukti berupa dokumen mutasi rekening, percakapan WhatsApp, dan satu buah flashdisk. Saat ini tersangka telah ditahan di Polsek Metro Tanah Abang untuk proses penyidikan lebih lanjut,” kata Kompol Haris saat dikonfirmasi.

    Atas perbuatannya, tersangka AR dijerat Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan/atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara.

  • Polres Jakpus tangkap pelaku penipuan modus bantu korban jadi polisi

    Polres Jakpus tangkap pelaku penipuan modus bantu korban jadi polisi

    Jakarta (ANTARA) – Polres Metro Jakarta Pusat menangkap seorang pria berinisial AR (31) yang diduga melakukan penipuan dengan modus janji palsu bisa memasukkan korban dan keluarganya menjadi anggota Polri.

    “Modus seperti ini mencoreng nama baik institusi. Ini bentuk kejahatan yang sangat merugikan masyarakat dan harus diberantas,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, kejadian bermula pada periode Februari hingga Mei 2025 di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat. Korban berinisial A (30), warga Tangerang, mengenal tersangka AR (31) yang mengaku sebagai staf anggota Komisi III DPR RI.

    Kemudian korban dimintai uang sebesar Rp750 juta oleh tersangka agar bisa menjadi anggota Polri.

    Korban mentransfer uang sebesar Rp750 juta ke rekening tersangka. Namun hingga proses seleksi selesai, tak satu pun dari yang dijanjikan lolos menjadi anggota Polri.

    Korban yang merasa tertipu melapor ke Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat (Jakpus) pada 12 Oktober 2025.

    Kapolres Metro Jakpus menyatakan bahwa pelaku memanfaatkan nama besar institusi dan anggota dewan untuk menjalankan aksinya.

    “Kami tidak akan menolerir siapapun yang mencoba memanfaatkan posisi atau pengaruh untuk keuntungan pribadi dalam proses seleksi anggota Polri,” ujarnya.

    Ia menegaskan, pihak Kepolisian akan terus membongkar jaringan-jaringan dengan modus serupa.

    “Kami pastikan, siapapun yang bermain dalam praktik ilegal ini akan kami kejar dan tindak tegas,” katanya.

    Polri bukan lembaga yang bisa dimasuki dengan imbalan finansial. “Kami tegaskan lagi, seleksi Polri itu murni, gratis dan transparan,” kata dia.

    Sementara itu, Kapolsek Metro Tanah Abang Kompol Haris Akhmad Basuki menjelaskan, timnya bergerak cepat dan menangkap tersangka di wilayah Jakarta Pusat.

    “Tersangka kami amankan bersama barang bukti berupa dokumen mutasi rekening, percakapan WhatsApp dan satu buah ‘flashdisk’,” katanya.

    Saat ini tersangka telah ditahan di Polsek Metro Tanah Abang untuk proses penyidikan lebih lanjut.

    Polisi menjerat pelaku dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan/atau Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mengaku jadi Staf DPR, Pria di Tanah Abang Tipu Warga Rp 750 Juta Janjikan Bantu Lolos Masuk Polisi – Page 3

    Mengaku jadi Staf DPR, Pria di Tanah Abang Tipu Warga Rp 750 Juta Janjikan Bantu Lolos Masuk Polisi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Polisi mengungkap kasus penipuan dengan modus janji palsu memasukkan korban dan keluarganya menjadi anggota Polri. Korban mengalami kerugian mencapai Rp750 juta.

    Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan pelaku mengaku sebagai staf anggota Komisi III DPR yang bermitra dengan Polri.

    “Kejadian bermula pada periode Februari hingga Mei 2025 di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat. Korban berinisial A (30), warga Tangerang, mengenal tersangka AR (31) yang mengaku sebagai staf anggota Komisi III DPR RI,” kata Susatyo dalam keterangannya, Selasa (14/10).

    Susatyo menjelaskan, terduga pelaku memanfaatkan nama besar institusi dan anggota dewan untuk menjalankan aksi kejahatannya.

    “Modus seperti ini mencoreng nama baik institusi. Ini bentuk kejahatan yang sangat merugikan masyarakat dan harus diberantas. Kami tidak akan mentolerir siapa pun yang mencoba memanfaatkan posisi atau pengaruh untuk keuntungan pribadi dalam proses seleksi anggota Polri,” jelasnya.

    Korban mentransfer uang sebesar Rp 750 juta ke rekening milik terduga pelaku. Akan tetapi sampai seleksi selesai, tak satu pun yang menjadi anggota Polri seperti dijanjikan pelaku.

    Purnomo mengatakan, korban yang merasa tertipu tersebut melapor kejadian itu ke Polsek Metro Tanah Abang pada 12 Oktober 2025 kemarin.

    Eks Kapolres Bogor ini menegaskan, pihaknya terus membongkar jaringan-jaringan dengan modus serupa. Sebab, kata Purnomo, seleksi Polri gratis tanpa dipungut biaya apa pun.

    “Kami pastikan, siapa pun yang bermain dalam praktek ilegal ini akan kami kejar dan tindak tegas. Polri bukan lembaga yang bisa dimasuki dengan imbalan finansial. Kami tegaskan lagi, seleksi Polri itu murni, gratis, dan transparan,” tegasnya.

  • Amicus Curaei di Pusaran Korupsi Laptop, Komisi III DPR: Dorongan Nadiem Jadi Justice Collaborator – Page 3

    Amicus Curaei di Pusaran Korupsi Laptop, Komisi III DPR: Dorongan Nadiem Jadi Justice Collaborator – Page 3

     

    Liputan6.com, Jakarta – Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil, menyarankan agar Nadiem Makarim mengajukan diri menjadi justice collaborator, dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook Kemenbudristek.

    Nasir mengatakan, Nadiem harus menangkap makna orang yang mengajukan amicus curaei ini sebagai dorongan membuka semua di balik perkara pengadaan laptop chromebook, bukan hanya sebagai bentuk dukungan moral.

    “Jadi sebenarnya amicus curaei (sahabat pengadilan) merupakan dorongan agar Nadiem menjadi justice collaborator. Agar diungkapkan siapa penggagas proyeknya, aliran dananya kemana,” kata Nasir.

    Menurutnya, adanya amicus curaei ini merupakan momentum bagi Nadiem untuk membuktikan kalau dia memang tidak menerima aliran dana. Atau mungkin menjelaskan kemungkinan adanya tekanan terhadapnya, sehingga ia tidak berdaya dalam memutuskan kebijakan pengadaan laptop chromebook tersebut.

    Hal ini disampaikan Nasir menanggapi munculnya sejumlah tokoh yang mengajukan amicus curaei (sahabat pengadilan) terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook kemendikbudristek pada masa menterinya Nadiem Makarim. Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Nadiem sebagai tersangka dalam kasus ini. 

    Nasir Djamil mengatakan, amicus curaei itu adalah bentuk dukungan secara moral kepada seseorang orang yang akan disidangkan di pengadilan.  Dalam konteks ini, penetapan tersangka Nadiem merupakan dukungan moral terhadapnya.  

    Namun demikian, belum tentu apa yang disampaikan sahabat pengadilan itu benar adanya. Sebab mereka tidak pernah mengetahui secara jelas dan pasti apa yang dilakukan oleh Nadiem dalam mengambil keputusan soal chromebook tersebut.

     

    Sidang praperadilan yang diajukan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim digelar perdana di Pengadilan Negeri, Jakarta Selatan, Jumat sore. Kuasa Hukum Nadiem Makarim meminta kliennya dibebaskan, lantaran penetapan Nadiem sebagai tersangka tidak sah s…

  • Polisi Didesak Tangkap Peneror Bom Sekolah Internasional demi Jamin Keamanan Nasional 10 Oktober 2025

    Polisi Didesak Tangkap Peneror Bom Sekolah Internasional demi Jamin Keamanan Nasional 10 Oktober 2025

    Polisi Didesak Tangkap Peneror Bom Sekolah Internasional demi Jamin Keamanan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Anggota Komisi III DPR RI Martin Tumbeleka mendesak kepolisian segera mengungkap dan menangkap pelaku teror bom yang menyasar sejumlah sekolah internasional di Tangerang Selatan hingga Jakarta Utara.
    Menurut Martin, kepolisian harus bisa mengembalikan rasa aman di lingkungan pendidikan agar masyarakat, khususnya para orang tua dan siswa, merasa terlindungi.
    “Saya mendesak pihak kepolisian segera menangkap pelaku dan memastikan lingkungan sekolah kembali aman,” ujar Martin dalam keterangan tertulisnya, Jumat (10/10/2025).
    “Ancaman terhadap sekolah, terlebih menyangkut keselamatan anak-anak, adalah tindakan keji yang harus ditindak tegas,” imbuh dia.
    Martin menegaskan, keselamatan peserta didik dan warga sekolah harus menjadi prioritas utama negara sehingga penegakan hukum harus dilakukan secara cepat dan transparan.
    “Negara harus hadir secara nyata untuk melindungi anak-anak dan dunia pendidikan dari segala bentuk ancaman. Ini bukan hanya soal hukum, tetapi menyangkut masa depan generasi bangsa,” kata dia.
    Politikus Partai Gerindra ini juga mendorong penguatan kolaborasi dan koordinasi antara pihak sekolah dan aparat keamanan guna mencegah ancaman serupa terulang.
    Diberitakan sebelumnya, sejumlah sekolah internasional di wilayah Tangerang Selatan hingga Jakarta Utara menerima teror ancaman bom dari orang tak dikenal sejak awal pekan ini.
    Sekolah tersebut adalah Jakarta Nanyang School di Kabupaten Tangerang, Mentari Intercultural School di Tangerang Selatan, dan North Jakarta Intercultural School (NJIS) di Jakarta Utara.
    Teror ancaman bom yang diterimaitu memiliki modus yang sama, yakni pemerasan.
    Sekolah-sekolah tersebut mendapatkan pesan yang sama, di mana pelaku meminta uang tebusan senilai 30.000 dollar Amerika Serikat (AS).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.