Kementrian Lembaga: Komisi III DPR RI

  • Polri Tangkap 9.096 Tersangka Judi Online Selama 2020-2024

    Polri Tangkap 9.096 Tersangka Judi Online Selama 2020-2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan telah menangkap 9.096 tersangka dalam kasus judi online.

    Dia menyampaikan, ribuan tersangka itu ditangkap dalam 6.386 perkara yang telah diungkap sejak 2020 hingga 2024. 

    “Dari mengungkap kasus [judi online] tersebut selama 2020-2024. 9096 tersangka kita amankan,” ujarnya dalam raker bersama Komisi III DPR RI, Senin (11/11/2024).

    Sigit menambahkan, pihaknya juga telah melakukan penindakan terhadap 5.991 rekening dan memblokir 68.108 situs judi online.

    Dalam paparan Kapolri itu juga terlihat bahwa lembaga penegak hukum RI ini telah berhasil menyita aset sebesar Rp861,8 miliar dalam periode 2020-2024.

    Adapun, Sigit juga mengungkap bahwa salah satu modus yang digunakan oleh sindikat judi online di Tanah Air yaitu dengan mempromosikannya lewat influencer.

    “Kemudian juga terjadi hal-hal yang tentunya menjadi perhatian kita bersama terkait dengan modus-modus yang dilakukan oleh kelompok pelaku judi online mulai dari proses pemasarannya yang kemudian memanfaatkan influencer, backlink situs pemerintah, broadcast promosi di media sosial,” pungkasnya

  • Punya Duit Rp 10.000 Sudah Bisa Main, Kapolri: Judi Online Bikin Candu Masyarakat

    Punya Duit Rp 10.000 Sudah Bisa Main, Kapolri: Judi Online Bikin Candu Masyarakat

    Jakarta, Beritasatu.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan judi online telah membuat masyarakat menjadi candu. Menurut dia, telah terjadi pergeseran transaksi terkait judi online (judol) dari yang awalnya bernominal menengah ke atas, kini sudah menyasar ke masyarakat bawah.

    Karena itu, kata Listyo, masyarakat yang mempunyai uang Rp 10.000 bisa ikut main judi online.

    “Kemudian transaksi yang awalnya nominalnya menengah ke atas, saat ini mulai bergeser dari masyarakat kelas menengah ke bawah, yang tadinya Rp 100.000 sampai Rp 1.000.000, saat ini berkembang dengan angka transaksi Rp 10.000 juga bisa ikut bermain judi online,” ujar Listyo saat rapat kerja dengan Komisi III DPR, di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024).

    “Karena itu, kata dia, peredaran judi online di masyarakat begitu cepat, dan menjadi candu. “Sehingga ini menyebabkan penyebaran dari pelaku ataupun masyarakat yang kemudian addict terhadap judi online tersebut,” tandas dia.

    Listyo juga mengungkapkan perputaran duit atau transaksi terkait judi online hingga Triwulan III tahun 2024 mencapai Rp 283 triliun. Transaksi tersebut dilakukan sejak 2020 hingga 2024.

    “Terkait dengan tindak pidana perjudian online ini, berdasarkan data terakhir di triwulan I sampai dengan III, ada kurang lebih perputaran Rp 283 triliun,” tutur Listyo.

    Polri, kata Listyo, telah mengamankan sebanyak 9.096 tersangka. Pihaknya juga mengamankan ribuan rekening terkait judi online.

    “Kita amankan 5.991 rekening dan 68.108 situs kita matikan,” pungkas Listyo.

  • Kapolri: Transaksi Judi Online Capai Rp 283 Triliun, Ribuan Orang Tersangka

    Kapolri: Transaksi Judi Online Capai Rp 283 Triliun, Ribuan Orang Tersangka

    Jakarta, Beritasatu.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan perputaran duit atau transaksi terkait judi online hingga Triwulan III 2024 mencapai Rp 283 triliun. Transaksi tersebut dilakukan sejak 2020 hingga 2024.

    “Terkait dengan tindak pidana perjudian online ini, berdasarkan data terakhir pada triwulan I sampai dengan III, ada kurang lebih perputaran Rp 283 triliun,” ujarnya saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi III DPR di ruang rapat Komisi III DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024).

    Polri, kata Listyo, telah mengamankan sebanyak 9.096 tersangka. Pihaknya juga mengamankan ribuan rekening terkait judi online.

    “Kita amankan 5.991 rekening dan 68.108 situs kita matikan,” ucapnya.

    Listyo juga mengungkapkan berbagai macam modus judi online. Salah satunya adalah pemasaran jadi online memanfaatkan influencer hingga situs-situs pemerintah.

    “Kemudian alat pembayaran yang tadinya menggunakan rekening, saat ini bergeser, menggunakan payment gateway, QRIS dan e-wallet, dan sekarang juga bergeser menggunakan kripto,” pungkas Listyo.

  • Gunawan Sadbor Ditunjuk Jadi Duta Anti Judi Online – Espos.id

    Gunawan Sadbor Ditunjuk Jadi Duta Anti Judi Online – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Tiktokter asal Sukabumi, Gunawan alias Sadbor yang diduga terlibat judi online.

    Esposin, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjuk pegiat konten kreator Gunawan Sadbor menjadi duta anti judi online. Hal tersebut disampaikan Listyo saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (11/11/2024). 

    “Gunawan Sabdor saat ini kita tangguhkan [penahanan] dan kita jadikan dia duta, duta untuk anti judi online,” kata Listyo. 

    Promosi
    Pengusaha Dimudahkan dengan Dana Cair Hingga 4 Kali Sehari di BRIMerchant

    Dia menyampaikan, pengangkatan Gunawan Sadbor menjadi duta anti judi online ini merupakan jawaban Polri mengenai tudingan soal perbedaan perlakuan masyarakat dengan influencer.

    “Ini juga mungkin juga bisa menjawab berbagai macam pertanyaan, kenapa hanya ada perbedaan ataupun perbedaan perlakuan terhadap influencer,” tambahnya. 

    Jenderal polisi bintang empat ini juga menegaskan bahwa pengangkatan Sadbor menjadi duta ini untuk mengampanyekan gerakan anti judi online di Tanah Air.

    “Intinya terhadap mereka yang belum paham kita sadarkan dan kemudian kita jadikan mereka duta untuk anti kampanye judi,” pungkasnya. 

    Diberitakan sebelumnya, Gunawan Sadbor ditetapkan sebagai tersangka kasus promosi judi online dengan rekannya AS alias T, 39. Kapolres Sukabumi AKBP Samian mengatakan Gunawan Sadbor ditetapkan sebagai tersangka lantaran telah terbukti menyebarluaskan konten yang memuat judi online. 

    Samian menambahkan, pada siaran langsung dari akun Gunawan itu telah ditemukan dugaan menyebarkan konten judi yang dilakukan tersangka AS.  

    Saat siaran langsung itu AS mengucapkan terimakasih terhadap akun judi online. Di sisi lain, Gunawan tidak melakukan upaya pencegahan promosi judi online di akunnya itu. 

    “Tindakan ini disinyalir sebagai bentuk terima kasih atas hadiah dari akun yang terkait dengan situs tersebut. Sementara itu, G sebagai pemilik akun “Sadbor86″ tidak melakukan upaya untuk mencegah promosi judi dalam siaran langsungnya,” ujar Samian.

    Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Kapolri Tunjuk Gunawan Sadbor Jadi Duta Anti Judi Online”

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Kapolri Jawab Kritikan Beda Perlakuan Polisi ke Gunawan Sadbor & Artis Terkait Promosi Judi Online – Page 3

    Kapolri Jawab Kritikan Beda Perlakuan Polisi ke Gunawan Sadbor & Artis Terkait Promosi Judi Online – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kasus promosi judi online (judol) yang menjerat TikToker Gunawan alias Sadbor menjadi sorotan. Pasalnya, banyak menganggap ada beda perlakuan oleh polisi terkait kasus Gunawan Sadbor dengan kalangan artis yang diduga melakukan promosi judol.

    Mengenai ini, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengakui memang banyak protes terkait ditangkapnya Gunawan Sadbor. Namun, dari sini, Polri mengembangkan kasus dan menangkap dua tersangka lainnya.

    “Beberapa waktu yang lalu kita juga menangkap dan mendalami influencer, mungkin ini juga menimbulkan protes karena kenapa kok diamankan Gunawan Sadbor. Dari Gunawan Sadbor ini kita dikembangan, kita menangkap dua tersangka selaku pelaku marketing pemberi gift kepada influencer tersebut,” kata Sigit dalam rapat di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/11).

    Sigit melanjutkan, saat ini penahanan Gunawan Sadbor sudah ditangguhkan dan ia dijadikan duta anti judi online. Menurutnya, hal ini bisa menjawab terkait banyaknya protes terkait perbedaan perlakuan.

    “Sementara Gunawan Sadbor saat ini kita tangguhkan dan kita jadikan dia duta, duta untuk anti judi online,” ungkap Sigit.

    “Ini juga mungkin juga bisa menjawab berbagai macam pertanyaan kenapa hanya ada perbedaan ataupun perbedaan perlakuan terhadap influencer,” katanya.

  • Acungkan Jempol, Legislator PKS Puji Kepedulian Kapolri ke Kelompok Rentan

    Acungkan Jempol, Legislator PKS Puji Kepedulian Kapolri ke Kelompok Rentan

    Jakarta

    Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Nasir Djamil memuji Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rapat kerja hari ini. Nasir mengapresiasi Sigit yang terus menerapkan inklusivitas bagi warga negara termasuk kelompok disabilitas.

    Hal itu disampaikan Nasir dalam rapat Komisi III DPR bersama Kapolri di gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024). Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPR Habiburokhman.

    “Betapa responsnya Kepolisian Republik Indonesia terhadap penyandang disabilitas. Dan mereka adalah masuk dalam kelompok rentan,” kata Nasir.

    Nasir menyinggung kebijakan Kapolri yang membuka rekrutmen polisi difabel. Dia mendorong kebijakan ini perlu ditingkatkan.

    “Oleh karena itu, tadi disampaikan ada sarjana untuk sekolah inspektur untuk perwira, kemudian juga bintara, dan lain sebagainya. Barangkali ke depan perlu ditingkatkan Pak Kapolri, jumlahnya sehingga kemudian mereka bisa mendapatkan haknya,” kata dia.

    Nasir kemudian menyampaikan pujiannya terkait langkah Kapolri lewat pantun. Begini bunyi pantunnya.

    (fca/eva)

  • Polri Tindak 4 Oknum yang Langgar Netralitas Pilkada – Espos.id

    Polri Tindak 4 Oknum yang Langgar Netralitas Pilkada – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo ketika memberikan arahan kepada jajarannya sebagai respons cepat instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam kegiatan retret di Magelang, Jawa Tengah. (ANTARA/HO-Divisi Humas Polri)

    Esposin, JAKARTA — Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan sudah menindak empat oknum anggota polisi yang melanggar terkait netralitas Pilkada 2024.

    Dia mengatakan empat oknum polisi itu terdiri dari dua anggota dari Polda Sulawesi Utara dan dua anggota dari Polda Sulawesi Selatan. Mereka, kata dia, melanggar Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang anggota Polri yang harus bersikap netral.

    Promosi
    Kembali Digelar, Bazar UMKM BRILiaN Berdayakan dan Perluas Pasar Pelaku Usaha

    “Apabila ada laporan-laporan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota silakan untuk diteruskan,” tutur Listyo saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/11/2024).

    Jika menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oknum anggota Polri, dia pun meminta agar dilaporkan kepada Propam Polri, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), atau kepada wadah-wadah pelaporan lainnya. Menurutnya wadah-wadah tersebut sudah disiapkan untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran.
     
    Dia mengatakan Polri sudah berkali-kali menyampaikan larangan kepada anggotanya agar tidak mengikuti politik praktis, sesuai yang diamanatkan dalam UU Polri. Menurut dia, Polri pun sudah mengeluarkan surat telegram mengenai kesepahaman dengan Bawaslu.

    Selain itu, dia mengatakan Polri pun terus mengingatkan kepada anggota Polri termasuk pejabat-pejabat di daerah terkait netralitas dalam pilkada.

    Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas meminta kepada Polri agar mengingatkan kepada para anggotanya di bawah untuk menjaga kondusifitas di tingkat bawah. Pasalnya, kata dia, saat ini suasana pilkada semakin memanas karena peredaran informasi di media sosial.

    “Di Jakarta ini media sosial itu harus Bapak pantau benar, karena memang gesekan ini di bawah sudah mulai kelihatan,” ujar Ilyas seperti dikabarkan Antara. 

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Budi Arie Buka Suara Jawab Tudingan Ruangan Stafsusnya Digeledah Kasus Judi Online: Fitnah yang Keji

    Budi Arie Buka Suara Jawab Tudingan Ruangan Stafsusnya Digeledah Kasus Judi Online: Fitnah yang Keji

    GELORA.CO  – Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi angkat bicara soal video yang beredar bernarasi penggeledahan di ruangan staf khusus (stafsus) mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

    Dikutip Tribun dari wawancara bersama Anggota DPR RI Fraksi PAN Uya Kuya, Budi Arie menjawab video yang viral di media sosial tersebut.

    “Hari ini heboh penggerebekan katanya di ruangan stafsus, tadi saya lihat di akun Instagramnya Ahmad Sahroni, langsung aja kita puterin,” kata Uya Kuya.

    Uya lalu mengutip unggahan video di akun Instagram Ahmad Sahroni.

    “Bener-bener gila, ruangan staf khusus Budi Arie menkominfo pelindung judi online digrebek polisi, telah ditemukan tumpukan uang yang jumlahnya sangat fantastis, serius nih bener ngga sih?” tulis Ahmad Sahroni.

    HIngga unggahan itu dibahas Uya sudah ada 7.400 netizen atau pengguna media sosial yang berkomentar.

    “Kenal ngga dengan ruangan ini?” tanya Uya.

    “Begini satu itu peristiwanya waktu Kejaksaan Agung menggrebek (kasus) Duta Palma, video itu ya. Duta Palma, itu kejaksaan agung, video itu menceritakan tentang ketika Kejaksaan Agung melakukan penggerebekan Duta Palma gitu loh,” kata Budi Arie.

    Dirinya meneysalkan ada tudingan yang bernarasi bahwa penggerebekan oleh sejumlah petugas berkemeja merah bertuliskan Pidsus itu dikaitkan dengan Stafsusnya.

    “Kenapa kok di capture seolah itu peristiwa penagkapan soal judi online dan apalagi dikaitka dengan stafsus saya,” kata Budi.

    “Selama saya jadi Menkominfo tidak ada stafsus saya yang terlibat judi online,” tambahnya.

    Budi Arie lalu menjabarkan daftar Staf Khusus Menkominfo yang membantunya saat dirinya menjabat.

    “Karena stafsus saya itu adalah Pak Sarwoto, Prof Widodo, Dedy Permadi Sugiarto dan Daniel Hutagalung ngga ada nama-nama lain gitu loh,” kata Budi.

    “Kenapa didefinisikan stafsus saya ini kan framing yang jahat, dan menurut saya fitnah yang keji, fitnah yang keji,” kata Budi Arie.

    Dibantah Kejaksaan Agung

    Kejaksaan Agung membantah telah menggeledah kantor staf khusus eks Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi terkait kasus judi online.

    Adapun kabar penggeledahan itu mencuat setelah Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengunggah video di akun instagramnya @ahmadsahroni88 pada hari ini Minggu (10/11/2024).

    Dalam unggahan itu terlihat beberapa orang yang mengenakan baju merah bertuliskan Pidsus yang kerap dipakai penyidik Kejagung tengah menggeledah suatu ruangan dan menyita barang bukti uang di sebuah lemari kotak.

    “Bener-bener Gila..!!*. Ruangan staf khusus Budi Ari (Menkominfo) pelindung judi online di grebek polisi, telah ditemukan tumpukan uang yang jumlahnya sangat fantastis,” demikian bunyi keterangan video tersebut.

    Selain itu dalam keterangan unggahan tersebut, Sahroni juga mempertanyakan mengenai informasi itu.

    “Serius nih berita beneran gak siy ??,” ujar Sahroni dalam unggahannya.

    Terkait hal ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar tegas membantah adanya kegiatan tersebut.

    Harli bahkan menegaskan pihaknya tidak pernah melakukan penggeledahan seperti yang disebut dalam video tersebut.

    “Gak benar, kita gak ada melakukan penggeledahan,” jelas Harli saat dikonfirmasi.

    Ia pun menjelaskan bahwa video tersebut diduga merupakan kegiatan penggeledahan yang pihaknya lakukan dalam perkara lain yang sebelumnya telah diungkap ke publik.

    “Sepertinya (kasus) Duta Palma yang sudah dirilis,” pungkasnya.

    Budi Arie dalam pusaran judi online

    Belakangan banyak pihak mendesak kepolisian untuk memeriksa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, terkait kasus judi online.

    Mereka menilai Budi Arie minimal mengetahui persoalan ini, lantaran dari 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang dijadikan tersangka, beberapa di antaranya disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Budi Arie.

    Namun, di sisi “Seberang” ada yang menilai Budi Arie korban justru persekongkolan bandar judi.

    Bermula dari Presiden Jokowi yang mengangkat Budi Arie Setiadi sebagai Menkominfo tanggal 17 Juli 2023 dengan tugas utama antara lain penyelesaian proyek mangkrak BTS 4G dan Pemberantasan Judol sesuai Tupoksi Kominfo.

     

    Mengenai pemberantasan judol di ranah digital, Kominfo membutuhkan sumber daya di bawah Direktorat Pengendalian Ditjen Aptika dalam jumlah yg memadai termasuk integritasnya.

    Berikut poin rangkuman dugaan Budi Arie korban justru persekongkolan bandar judi yang dihimpun dari sumber y Tribunnews.com

    “Ketika mulai bertugas pada 17 Juli 2023, Budi Arie mendapati kekurangan kuantitas dan  kualitas (termasuk dugaan  pihak- pihak di dalam Kominfo yg diduga terlibat melindungi judi online). Sehingga beberapa orang di rotasi tugasnya.”

    “Jumlah personil untuk mengawasi dan melakukan take down situs-situs judol sangat terbatas. Bahkan, sampai saat ini juga soal SDM masih jauh dari ideal karena keterbatasan alokasi anggaran.”

    “Untuk mengatasi kekurangan SDM dilakukanlah rekrutmen  petugas-petugas di bawah Direktur Pengendalian. Mereka diambil dari non pegawai Kominfo.”

    “Puluhan calon diseleksi oleh Direktorat Pengendalian. Tim awalnya hanya mampu melakukan takedown 10.000 situs per hari. Jelas jauh dari memadai untuk memenuhi target pemberantasan judi online.”

    “Dalam masa rekrutmen ini beberapa pihak banyak yg mengajukan diri. Saudara T menawarkan beberapa orang yang disebutnya sebagai hacker-hacker muda NKRI yg merah putih.”

    “Muncullah AK melalui T sebagai salah satu tenaga muda anti judol. Saudara AK memperlihatkan kemampuan sistem dan mesinnya bisa men take down 50.000 sampai 100.000 per hari. Sebenarnya ada beberapa nama lagi yang masuk tapi belakangan mereka mundur.”

    “Menteri Budi Arie tentu menerima usulan dari berbagai pihak yang pro pemberantasan judol. Sudara AK bukan tidak diterima di Kominfo tapi karena dia lulusan SMK  sehingga menjadi sulit untuk menetapkan penggajian-nya.”

    “T dikenal oleh Menteri Budi Arie sebagai aktivis politik”

    “Seluruh proses rekrutmen berikut administrasi ditangani Direktorat Pengendalian, termasuk untuk AK”

    “Tenaga pengawasan dan penindakan (take down) bekerja dan diawasi di bawah Direktorat Pengendalian, bukan di bawah Menteri Budi Arie.”

    “Kemudian, T dan  AK serta sejumlah PNS Kominfo diketahui menjadi operator bandar judi online. Mereka bahkan bekerja di kantor satelit di Bekasi untuk melindungi 1.000 situs judol dari take down Kominfo (kini Komdigi).”

    “Tidak ada kaitan aktivitas mereka melindungi situs judol dengan Menteri Budi Arie. Karena Menteri Budi Arie selama 15 bulan menjadi Menkominfo sangat konsisten memberantas Judi Online sesuai kewenangannya.”

    “Tidak ada perintah baik  lisan atau tertulis dari Menkominfo Budi Arie untuk melindungi Situs Judi Online. Jangankan melindungi 1000 situs judol bahkan 1 situs pun tidak ada, apalagi aliran dana.”

    “Menteri Budi Arie justru menjadi korban pengkhianatan yang dilakukan pegawai KOMDIGI. T pun ternyata ” bermain” tanpa sepengetahuan Direktur, Dirjen Aptika apalagi Menteri.”

    “Perintah untuk menumpas judol tidak dilaksanakan, malah mereka tergoda bersekongkol dengan bandar judol.”

    “Kini, nama Budi Arie dikait-kaitkan dan diframing  dengan aktivitas “haram” Toni”.

    Anggota DPR Desak Budi Arie Diperiksa

    Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI fraksi Golkar, Soedeson Tandra, mendesak kepolisian untuk memeriksa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, terkait kasus bisnis pemblokiran situs judi online di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi).

    Diketahui, Polda Metro Jaya menangkap 15 orang terkait penyalahgunaan wewenang pemblokiran situs judi online di Kemkomdigi yang sebelumnya bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dipimpin menteri Budi Aire Setiadi.

    Sebanyak 11 orang yang ditangkap polisi itu merupakan pegawai dan staf ahli Kemkomdigi.

    “Kami mendesak agar (mantan) menteri itu harus diperiksa. Mantan menteri Kominfo, ya harus diperiksa,” kata Tandra, saat dihubungi Tribunnews.com pada Jumat (8/11/2024).

    Tandra meminta aparat penegak hukum untuk menjunjung tinggi prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum.

    Apalagi, kata dia, dari 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang dijadikan tersangka, beberapa di antaranya disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Budi Arie.

    “Karena kan kalau kami dapat info dari media-media, kan itu orang dekatnya beliau (Budi Arie). Yang kedua, ada yang enggak lulus di dalam tes-tes itu kok diterima. Ini kan suatu pertanyaan besar,” ujar Tandra.

    Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam juga mencecar Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi soal kasus judi online yang menjerat pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Di mana, pegawai tersebut diduga merupakan orang dekat Budi Arie semasa menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

    Hal ini disampaikan Mufti dalam rapat kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Koperasi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    “Ternyata setelah usut punya usut ternyata banyak sekali orang yang terjerat yang mereka bergerak di bisnis judol ini ternyata orang-orang terdekat Pak Budi Arie di Kementerian Komdigi di periode sebelumnya,” kata Mufti.

    Mufti meminta Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) itu untuk mengklarifikasi dugaan tersebut.

    Sebab, kata dia, dampak judi online terhadap masyarakat sangat luar biasa, bahkan jiwa kemanusiaan hilang.

    “Mereka (pelaku judi online) bahkan membunuh istrinya, kemudian menjual anaknya, bunuh diri dan sebagainya,” ujar Mufti

  • TNI-Polri Sergap 30 Markas KKB, 19 Tewas

    TNI-Polri Sergap 30 Markas KKB, 19 Tewas

    Jakarta, Beritasatu.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Polri dan TNI telah menewaskan 19 anggota kelompok kriminal bersenjata (KBB) dalam Operasi Damai Cartenz 2024 di Papua. Aparat juga berhasil mengambil alih 30 markas KKB dan menyita delapan senjata api.

    Hal itu disampaikan Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat memaparkan kondisi kamtibmas di Papua dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024).

    “Kami juga mempersiapkan operasi terpusat damai cartenz untuk menghadapi kelompok KKB tersebut, ada 19 KKB yang kita lumpuhkan, kita proses 98 perkara, kita amankan delapan senjata api, 633 butir amunisi, tujuh magazin,” kata Listyo.

    Selain itu, aparat juga menyita 79 alat komunikasi yang digunakan oleh KKB selama Operasi Damai Cartenz 2024.

    Kapolri menyatakan Papua termasuk daerah rawan khususnya di Pilkada 2024, karena masih ada gangguan KKB. 

    Menurutnya ada 24 jaringan KKB di Papua dengan total jumlah kekuatan sekitar 1.438 anggota. “Mereka memiliki 361 senjata api yang tersebar pada 14 kabupaten, khususnya di wilayah pegunungan,” ujar Listyo.

    Listyo memaparkan ada 217 aksi gangguan KKB selama 2024, terdiri dari 39 penembakan, 38 kontak tembak, dan lainnya. Korban ada 104 orang, 56 di antaranya meninggal.

    “Kemudian ada kelompok KKB yang bergerak secara politik, mereka melakukan 205 aksi,” ujar Listyo.

    Menurutnya ada empat kelompok KKB yang bergerak secara politik di antaranya KNPB, ULMWP, dan GRPWP.

    “Berbagai aksi yang mereka lakukan mulai dari mengangkat isu marjinalisasi dan diskriminasi, sejarah integrasi dan status politik, pelanggaran HAM, dan kegagalan pembangunan di Papua,” kata Listyo.

    “Ini sebagai upaya mereka untuk terus menyuarakan kemerdekaan di wilayah Papua, ini tentunya menjadi tantangan bagi kita terkait dengan program-program untuk kesejahteraan Papua.” 

    Listyo menegaskan Polri mendukung pembentukan daerah otonomi baru di Papua. Polri sudah dapat persetujuan dari Kementerian PANRB untuk pembentukan dua polda baru yakni Polda Papua Tengah dan Polda Papua Barat Daya. 

    “Saat ini kami sedang memenuhi kebutuhan personel untuk polda tersebut, termasuk juga kesiapan sarana dan prasarana,” kata kapolri.

  • Kapolri Tindak 4 Anggota Polisi yang Terbukti Tidak Netral Selama Pilkada 2024

    Kapolri Tindak 4 Anggota Polisi yang Terbukti Tidak Netral Selama Pilkada 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan sebanyak empat anggota telah ditindak terkait netralitas Pilkada 2024.

    Hal tersebut disampaikan Listyo saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (11/11/2024).

    “Kami sudah menindak personil Polri yang melakukan pelanggaran terkait dengan netralitas [Pilkada 2024],” kata Listyo.

    Dia merincikan, empat personel itu berasal dari dua anggota Polda Sulawesi Selatan dan dua Sulawesi Utara.

    “Saat ini ada dua personil dari Sulut dan dua personil dari Sulsel,” tambahnya.

    Mantan Kabareskrim Polri ini juga meminta kepada seluruh pihak agar bisa melaporkan pelanggaran terkait netralitas yang dilakukan oknum kepolisian di wilayahnya masing-masing.

    Dari laporan itu, nantinya akan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait baik itu profesi dan pengamanan (Propam) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

    “Tentunya apabila ada laporan-laporan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota silakan untuk bisa diteruskan, apakah di Propam, apakah di Bawaslu ataukah wadah-wadah lain yang sudah disiapkan dalam rangka menindaklanjuti,” pungkasnya.