Kementrian Lembaga: Komisi III DPR RI

  • Polisi Blokir Aset Judi Online Jaringan Internasional Sebesar Rp36,8 Miliar – Page 3

    Polisi Blokir Aset Judi Online Jaringan Internasional Sebesar Rp36,8 Miliar – Page 3

    Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan terus mengembangkan kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Sejauh ini, sebanyak 18 orang telah ditangkap terkait keterlibatan pegawai Komdigi. Sigit menyatakan bahwa pihaknya kini tengah fokus memburu bandar dari jaringan ini.

    “Oknum Komdigi, saat ini terus kita kembangkan. Kemarin kami menangkap pelaku di Malaysia, dan tadi malam kami bawa pulang. Saat ini sedang kita kembangkan lebih lanjut, mengarah ke oknum atau bandar yang masih kita dalami,” ujar Sigit dalam rapat bersama Komisi III DPR di Senayan, Jakarta, Senin 11 November 2024.

    Sigit juga menyinggung kasus menonjol lainnya, yaitu sindikat judi SLOT82-78 yang dikendalikan oleh warga negara China. Saat ini, polisi telah menyita aset senilai puluhan miliar rupiah terkait kasus ini.

    “Beberapa waktu ini kami telah melakukan penegakan hukum terhadap judi online. Salah satunya adalah kasus SLOT82-78, di mana kami mengungkap dua payment gateway, dengan total 10 tersangka dan aset yang kami sita mencapai Rp 83,9 miliar,” tambah Sigit.

     

  • Transaksi Kian Kompleks, RI Jadi Surga ‘Bandar’ Judi Online?

    Transaksi Kian Kompleks, RI Jadi Surga ‘Bandar’ Judi Online?

    Bisnis.com, JAKARTA — Polisi mengakui kesulitan untuk menumpas habis judi online alias judol karena kompleksitas transaksinya. 

    Saat ini, transaksi judi online yang tadinya menggunakan rekening telah beralih ke payment gateway seperti QRIS, e-Wallet, hingga e-Money.

    “Model alat pembayaran yang tadinya menggunakan rekening saat ini bergeser menggunakan payment gateway, QRIS, dan e-wallet dan sekarang juga bergeser menggunakan crypto,” ujar Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Senin kemarin.

    Model transaksi yang jauh lebih sederhana dan praktis karena berbasis daring, kemudian memiliki konsekuensi terhadap semakin menjamurnya judi online. Hampir semua kalangan menurut Kapolri terpapar praktik haram tersebut. Apalagi, baseline deposit untuk main judi online dipatok lebih rendah yang tadinya Rp100.000 menjadi Rp10.000.

    Adapun kendala lainnya, menurut Kapolri adalah server yang tadinya berada di dalam negeri, telah berpindah ke negara yang melegalkan praktik judi online, seperti Kamboja, Thailand, Filipina dan Tiongkok. 

    Sementara itu, modus peminjaman KTP masyarakat untuk membuka rekening yang bakal digunakan untuk judi online juga menjadi kendala lain dalam pemberantasan judi online ini.

    “Pola layering transaksi dengan melibatkan banyak rekening ada rekening yang mereka buka dari meminjam KTP masyarakat, dibayar dan kemudian ktp-nya dipinjam untuk membuka rekening dan mereka diberikan insentif,” jelasnya.

    Jumlah Kasus 

    Sementara itu, Kapolri mengungkapkan pihaknya telah menangkap 9.096 tersangka dalam kasus judi online.Dia menyampaikan, ribuan tersangka itu ditangkap dalam 6.386 perkara yang telah diungkap sejak 2020 hingga 2024. 

    “Dari mengungkap kasus [judi online] tersebut selama 2020-2024. 9096 tersangka kita amankan,” ujarnya dalam raker bersama Komisi III DPR RI, Senin (11/11/2024).

    Sigit menambahkan, pihaknya juga telah melakukan penindakan terhadap 5.991 rekening dan memblokir 68.108 situs judi online. Dalam paparan Kapolri itu juga terlihat bahwa lembaga penegak hukum RI ini telah berhasil menyita aset sebesar Rp861,8 miliar dalam periode 2020-2024.

    Ilustrasi judi online Perbesar

    Kendati demikian, jumlah Rp861,8 triliun tersebut relatif lebih rendah dibandingkan dengan potensi transaksi judi online. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sekarang berubah menjadi Komenteri Komunikasi dan Digital alias Komdigi pernah memperkirakan perputaran uang judi online mencapai Rp900 triliun pada 2024.

    Jumlah itu naik hampir tiga kali lipat dibandingkan dengan 2023 yang sebesar Rp327 triliun menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 

    Pemerintah pada waktu itu menyatakan besarnya nilai transaksi di judi online karena masyarakat tergiur dengan iming-iming keuntungan besar yang ditawarkan platform judi online. 

    Menurutnya, pemberantasan judi online di Indonesia membutuhkan komitmen dan konsistensi yang perlu diterapkan oleh seluruh masyarakat termasuk pegawai Kementerian Kominfo. 

    Adapun data PPATK sampai dengan September 2024 lalu, jumlah transaksi mencurigakan yang terindikasi terkait perjudian mencapai 33.835 transaksi. Jumlah pada bulan September tersebut telah melampaui total transaksi mencurigakan kasus judi pada tahun 2022 dan 2023 yang masing-masing mencapai 11.222 dan 24.850.

    Secara persentase angka transaksi gelap terkait judi pada kuartal 3/2024 telah tumbuh sebanyak 36,2% dibanding tahun 2023 (full year) dan 201,6% dibanding tahun 2022 (full year).

    18 Tersangka Judi Online

    Sementara itu, Polda Metro Jaya telah menangkap 18 tersangka dalam kasus judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi.

    Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan 18 tersangka ini merupakan gabungan oknum Komdigi dan sipil.

    “Sampai saat ini terdapat 18 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Ade dalam keterangan tertulis, Senin (11/11/2024).

    Judi online Perbesar

    Ade merincikan, 10 dari 18 tersangka itu merupakan oknum pegawai Komdigi, sementara sisanya merupakan warga sipil. “10 pegawai Komdigi dan 8 sipil ya,” tambahnya.

    Sejauh ini, baru enam tersangka yang sudah diketahui identitasnya yaitu AK, AJ, A, DM, MN dan A. Khusus AK, AJ dan A disebut sebagai pengendali sindikat judi online yang bermarkas di kantor satelit yang berlokasi di Bekasi.

    Sementara, MN dan A merupakan buronan dalam kasus ini. Untuk MN sudah ditangkap, dari penangkapan itu polisi turut meringkus DM. Sementara, A hingga saat ini masih berstatus DPO.

  • 4 Fakta Penting dalam Kecelakaan Beruntun di Tol Cipularang

    4 Fakta Penting dalam Kecelakaan Beruntun di Tol Cipularang

    Bisnis.com, JAKARTA – Kecelakaan beruntun terjadi di jalan Tol Cipularang KM 92, Purwakarta, Jawa Barat pada Senin (11/11/2024).

    Setidaknya ada 17 kendaraan terlibat dalam kecelakaan dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia.

    “Jumlah korban satu meninggal dunia, kemudian delapan luka, tapi nanti terus akan dicek,” kata Akhmad Wiyagus usai mengikuti rapat kerja Polri dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, dikutip dari Antara.

    Berikut ini sederet fakta kecelakaan beruntun yang terjadi di Tol Cipularang:

    1. Diduga Rem Blong

    Kecelakaan beruntun tersebut melibatkan truk yang diduga mengalami rem blong hingga menyebabkan menabrak belasan kendaraan di depannya.

    “Sementara penyebab pasti kecelakaan belum diketahui, namun diduga itu diakibatkan karena rem blong. Jadi ada truk yang membawa muatan cukup berat rem nya blong sehingga menabrak kendaraan di depannya,” ujar Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abast kepada wartawan, Senin.

    2. Polisi Telah Mengamankan Sopir

    Polisi telah mengamankan sopir truk trailer berinisial R (43) dalam peristiwa kecelakaan beruntun di Tol Cipularang KM 92, Purwakarta, Jawa Barat.

    Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abast menjelaskan, sopir truk itu saat ini masih dilakukan perawatan intensif di rumah sakit setempat imbas dari kecelakaan tersebut.

    “Sopir saat ini sudah diamankan, karena mengalami luka dirawat di RS dan dalam pengawasan Polres Purwakarta,” ujarnya kepada wartawan, Senin (11/11/2024).

    3. Puluhan Korban, 1 Meninggal Dunia

    Jules menambahkan, bahwa saat ini keseluruhan korban kecelakaan Tol Cipularang sudah dilarikan di dua rumah sakit, yaitu RS Abdul Rozak dan RS Siloam.

    “Keseluruhan korban yang meninggal dan luka masih dalam perawatan di RS Abdul Rozak maupun Siloam,” tambahnya.

    Di sisi lain, Kapolres Purwakarta, AKBP Lilik Ardiansyah mengatakan bahwa total korban dalam peristiwa beruntun ini mencapai 29 orang.

    Perinciannya, satu meninggal dunia, empat luka berat dan 24 orang mengalami luka ringan.

    “Korban ada 29 orang. Perinciannya 1 MD, 4 LB dan 24 LR,” ujar Lilik.

    4. Besaran Santunan Jasa Raharja

    PT Jasa Raharja (Persero) memastikan seluruh korban kecelakaan beruntun di Jalan Tol Cikampek–Purwakarta–Padalarang (Cipularang) mendapatkan santunan.

    Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, menjelaskan bahwa korban meninggal dunia mendapat santunan sebesar Rp50 juta yang diserahkan kepada ahli waris sah.

    Sementara itu, bagi korban luka akan mendapat jaminan biaya perawatan maksimal Rp20 juta yang dibayarkan kepada rumah sakit tempat korban dirawat.

    “Santunan tersebut merupakan bentuk perlindungan dasar sebagai salah satu wujud kehadiran negara terhadap masyarakat,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Senin (11/11/2024).

  • Horor Truk Rem Blong Picu Tabrakan Cipularang hingga Mobil Bertumpukan

    Horor Truk Rem Blong Picu Tabrakan Cipularang hingga Mobil Bertumpukan

    Jakarta

    Kecelakaan beruntun melibatkan belasan kendaraan terjadi di Tol Cipularang Km 92, Jawa Barat, arah Jakarta. Benturan hebat truk dengan sejumlah mobil saat kecelakaan membuat kendaraan bertumpuk dan berujung maut.

    Kecelakaan maut tersebut terjadi di Km 92 Tol Cipularang arah Jakarta pada Senin (11/11) siang, belasan kendaraan terlibat bertumpuk di badan jalan. Beberapa orang terlihat sedang dievakuasi keluar kendaraan. Satu mobil berwarna hitam ringsek keluar jalur.

    “Benar ada TKP di KM 92,” kata Kapolres Purwakarta, AKBP Lilik Andriansyah, membenarkan peristiwa kecelakaan.

    Anggota kepolisian bersama petugas Jasa Marga dan instansi lainnya dikerahkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Arus lalu lintas Tol Cipularang sempat dialihkan dan ditutup sementara.

    “Sementara penyebab pasti kecelakaan belum diketahui, namun diduga itu diakibatkan karena rem blong,” kata Kabid Humas Polda Jabar, Jules Abraham Abbas, kepada wartawan soal dugaan awal, Senin (11/11).

    Kronologi kecelakaan, Jules mengatakan truk membawa muatan berat dengan kondisi rem blong di Tol Cipularang. Truk kemudian menabrak kendaraan di depannya hingga terjadi kecelakaan beruntun.

    Mobil Bertumpukan

    Berdasarkan video yang diterima, Senin (11/11), mobil-mobil minibus tampak bertumpuk-tumpuk. Di sebelah mobil yang bertumpuk itu, terlihat sebuah truk berwarna kuning terlibat kecelakaan.

    Dari mobil-mobil yang bertumpuk-tumpuk itu, tampak minibus hitam berada di atas mobil lainnya. Sejumlah minibus yang terlibat kecelakaan ringsek. Di lokasi terdengar teriakan warga yang menyebut terjadi kecelakaan beruntun.

    Kecelakaan beruntun di Tol Cipularang. (Dok. Istimewa)

    Sementara itu, di ruas tol jalur sebaliknya, tampak ada mobil yang keluar jalur dalam posisi terbalik. Sementara di batas lajur tol tampak mobil putih yang ringsek parah. Atap mobil tampak penyok.

    Berdasarkan laporan di lokasi kejadian, ada pengendara yang terjepit dalam kondisi selamat. Kapolres Purwakarta, AKBP Lilik Ardiansyah, mengatakan ada sejumlah korban terjepit berusaha dievakuasi.

    “Saat ini sedang dilakukan evakuasi korban karena ada beberapa korban yang terjepit di dalam kendaraan,” ujar Lilik kepada detikJabar.

    Lilik menyebut, korban yang berhasil dievakuasi selanjutnya di bawa ke dua rumah sakit untuk mendapat perawatan. “Untuk korban masih dilakukan evakuasi di TKP. Sebagian korban di bawa ke RS Abdul Rojak dan RS Siloam Purwakarta,” tandasnya.

    Kapolda Jawa Barat, Irjen Akhmad Wiyagus, mengatakan ada 17 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan beruntun di Tol Cipularang. Wiyagus mengatakan satu orang tewas dan delapan terluka.

    “Sementara ada 17 kendaraan yang terlibat di Km 92B dan jumlah korban satu meninggal dunia, kemudian delapan luka,” kata Wiyagus usai rapat bersama Komisi III DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (11/11).

    Kabar terbaru, polisi mengatakan ada 23 korban dalam tabrakan beruntun 17 kendaraan di Km 92 Tol Cipularang. Dari jumlah itu, ada satu korban tewas.

    “23 total korban. Satu MD dan 22 luka-luka,” ujar Kapolres Purwakarta, AKBP Lilik Andriansyah.

    Tangkapan layar kecelakaan di Tol Cipularang KM 92, Senin (11/11/2024). (Dok. Istimewa)

  • Kapolri Blak-blakan soal Isu “Teror” ke Kejagung di Kasus Korupsi Timah

    Kapolri Blak-blakan soal Isu “Teror” ke Kejagung di Kasus Korupsi Timah

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo buka suara soal isu mobilisasi korps Bhayangkara ke Kejagung saat menangani kasus korupsi PT Timah Tbk. (TINS).

    Hal tersebut disampaikan Listyo saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2024).

    Awalnya, anggota Komisi III Fraksi Demokrat Benny Harman mempertanyakan soal isu mobilisasi dari Mabes Polri untuk “menekan” Kejaksaan RI saat menangani kasus timah.

    Padahal, kata Benny, seharusnya kepolisian justru mendukung Kejagung untuk memberantas korupsi dan menyelamatkan Sumber daya alam (ADN) timah di Bangka Belitung.

    “Pernyataannya adalah saat Kejaksaan Agung menangani kasus timah, Mabes Polri memobilisasi kekuatan untuk melawan Kejaksaan. Pertanyaan saya ada apa? Bukankah kepolisian harus berada dalam satu barisan untuk menyelamatkan SDA kita khususnya timah ini?” tanya Benny.

    Kemudian, Listyo mengatakan bahwa isu tersebut merupakan upaya untuk membenturkan kepolisian dengan Korps Adhyaksa. Dia juga menekankan isu tersebut kebetulan menyeruak saat penanganan kasus mega korupsi timah.

    “Bahwa pada saat penamganan timah kemudian ada mobilisasi, ini saya jawab pak. Menurut saya itu kebetulan saja pak dan kemudian ada berita yang di-framing,” kata Listyo.

    Namun demikian, Listyo menegaskan apabila ada anggotanya terlibat dalam kasus yang merugikan negara Rp300 triliun itu, maka dirinya meminta Kejagung untuk memproses anggotanya.

    “Tapi dalam hal ini saya sampaikan, kalau memang ada anggota saya yang terlibat dan tersangkut dalam peristiwa timah, Saya yang minta jaksa agung yang minta anggota saya diproses,” tambahnya.

    Dia juga mewanti-wanti kepada internal maupun pihak lainnya jangan macam-macam dalam kasus ini lantaran hal tersebut telah merugikan negara ratusan triliun. 

    “Jadi pak, itu hanya framing, saya tidak tahu. Tapi yang jelas itu bagian dari upaya membenturkan institusi. Dan kami dengan kejaksaan kompak dalam hal ini,” pungkasnya.

  • 7 Fakta KKB di Papua yang Diungkap Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam Rapat DPR

    7 Fakta KKB di Papua yang Diungkap Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam Rapat DPR

    Jakarta: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap data rinci terkait keberadaan dan aktivitas kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Data ini disampaikan Kapolri dalam rapat bersama Komisi III DPR RI pada Senin 11 November 2024. Berikut tujuh fakta terkait KKB berdasarkan pemaparan Kapolri:

    1. Terdapat 24 Jaringan KKB di Papua
    Kapolri Jenderal Listyo Sigit menyebutkan bahwa terdapat 24 jaringan KKB di Papua. Jaringan ini tersebar di sejumlah wilayah, terutama di daerah pegunungan. 

    “Kami laporkan bahwa sampai saat ini terdapat 24 jaringan KKB dengan total jumlah kekuatan 1.438 anggota,” kata Sigit.
    2. Jumlah Anggota KKB Mencapai 1.438 Orang
    Berdasarkan data yang diterima, total anggota dari 24 jaringan KKB di Papua mencapai 1.438 orang. Anggota-anggota ini aktif dalam berbagai aksi yang mengganggu keamanan dan ketertiban di wilayah Papua.

    Baca juga: Menelisik Makna Ayam yang Dibawa Pilot Susi Air Philip Mehrtens saat Prosesi Pembebasan

    3. Dilengkapi 361 Senjata Api
    Sigit mengungkapkan bahwa anggota KKB memiliki 361 senjata api yang tersebar di wilayah-wilayah rawan di Papua. “Mereka memiliki 361 senpi yang tersebar di 14 kabupaten, khususnya di wilayah pegunungan,” ujarnya.

    4. Daerah Rawan KKB Meliputi 10 Kabupaten
    Kapolri memetakan wilayah-wilayah yang dianggap sebagai daerah rawan aktivitas KKB. Beberapa daerah tersebut meliputi Intan Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Nduga, Puncak, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Paniai, Maybrat, dan Mimika. 

    “Daerah-daerah ini memiliki kerawanan tinggi khususnya jelang pilkada,” jelas Sigit.
    5. 217 Aksi KKB Sepanjang Tahun 2024
    Kapolri mencatat bahwa sepanjang tahun 2024, KKB telah melakukan 217 aksi yang mengganggu keamanan di Papua. Aksi-aksi ini menunjukkan tingkat gangguan yang cukup tinggi, terutama menjelang pemilihan kepala daerah di Papua.

    6. 104 Korban Akibat Aksi KKB
    Dari 217 aksi yang dilakukan KKB sepanjang tahun ini, telah tercatat 104 korban, dengan rincian 56 meninggal dunia dan 48 mengalami luka-luka. 

    “Data gangguan KKB selama 2024 ada 217 aksi dan 104 korban,” ungkapnya.
    7. KKB Bergerak Secara Politis
    Selain aktivitas bersenjata, Kapolri juga mengungkap bahwa ada empat kelompok KKB yang aktif dalam isu-isu politis, termasuk Komite Nasional Papua Barat (KNPB), United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), dan Gerakan Rakyat Papua Barat (GRPWP). 

    Kelompok-kelompok ini kerap mengangkat isu marginalisasi, diskriminasi, sejarah integrasi, pelanggaran HAM, hingga kegagalan pembangunan di Papua sebagai upaya menyuarakan kemerdekaan.

    “Ini sebagai upaya mereka untuk terus menyuarakan kemerdekaan di wilayah Papua,” tutur Sigit.

    Jakarta: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap data rinci terkait keberadaan dan aktivitas kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Data ini disampaikan Kapolri dalam rapat bersama Komisi III DPR RI pada Senin 11 November 2024. Berikut tujuh fakta terkait KKB berdasarkan pemaparan Kapolri:

    1. Terdapat 24 Jaringan KKB di Papua

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit menyebutkan bahwa terdapat 24 jaringan KKB di Papua. Jaringan ini tersebar di sejumlah wilayah, terutama di daerah pegunungan. 
     
    “Kami laporkan bahwa sampai saat ini terdapat 24 jaringan KKB dengan total jumlah kekuatan 1.438 anggota,” kata Sigit.

    2. Jumlah Anggota KKB Mencapai 1.438 Orang

    Berdasarkan data yang diterima, total anggota dari 24 jaringan KKB di Papua mencapai 1.438 orang. Anggota-anggota ini aktif dalam berbagai aksi yang mengganggu keamanan dan ketertiban di wilayah Papua.
     
    Baca juga: Menelisik Makna Ayam yang Dibawa Pilot Susi Air Philip Mehrtens saat Prosesi Pembebasan

    3. Dilengkapi 361 Senjata Api

    Sigit mengungkapkan bahwa anggota KKB memiliki 361 senjata api yang tersebar di wilayah-wilayah rawan di Papua. “Mereka memiliki 361 senpi yang tersebar di 14 kabupaten, khususnya di wilayah pegunungan,” ujarnya.

    4. Daerah Rawan KKB Meliputi 10 Kabupaten

    Kapolri memetakan wilayah-wilayah yang dianggap sebagai daerah rawan aktivitas KKB. Beberapa daerah tersebut meliputi Intan Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Nduga, Puncak, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Paniai, Maybrat, dan Mimika. 
    “Daerah-daerah ini memiliki kerawanan tinggi khususnya jelang pilkada,” jelas Sigit.

    5. 217 Aksi KKB Sepanjang Tahun 2024

    Kapolri mencatat bahwa sepanjang tahun 2024, KKB telah melakukan 217 aksi yang mengganggu keamanan di Papua. Aksi-aksi ini menunjukkan tingkat gangguan yang cukup tinggi, terutama menjelang pemilihan kepala daerah di Papua.

    6. 104 Korban Akibat Aksi KKB

    Dari 217 aksi yang dilakukan KKB sepanjang tahun ini, telah tercatat 104 korban, dengan rincian 56 meninggal dunia dan 48 mengalami luka-luka. 
     
    “Data gangguan KKB selama 2024 ada 217 aksi dan 104 korban,” ungkapnya.

    7. KKB Bergerak Secara Politis

    Selain aktivitas bersenjata, Kapolri juga mengungkap bahwa ada empat kelompok KKB yang aktif dalam isu-isu politis, termasuk Komite Nasional Papua Barat (KNPB), United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), dan Gerakan Rakyat Papua Barat (GRPWP). 
     
    Kelompok-kelompok ini kerap mengangkat isu marginalisasi, diskriminasi, sejarah integrasi, pelanggaran HAM, hingga kegagalan pembangunan di Papua sebagai upaya menyuarakan kemerdekaan.
     
    “Ini sebagai upaya mereka untuk terus menyuarakan kemerdekaan di wilayah Papua,” tutur Sigit.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Kapolri: Pembentukan Kortastipidkor Tak Tumpang Tindih dengan KPK dan Kejagung

    Kapolri: Pembentukan Kortastipidkor Tak Tumpang Tindih dengan KPK dan Kejagung

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan pembentukan Kortastipidkor Polri tidak akan tumpang tindih dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung). 

    Hal tersebut disampaikan Listyo saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat Senin (11/11/2024).

    Awalnya, anggota Komisi III DPR RI Fraksi Nasdem, Rudianto Lallo mempertanyakan kepada Kapolri soal urgensi pembentukan Kortastipidkor saat ini. Dia juga menilai bahwa pembentukan Kortastipidkor ini menjadi “unik” lantaran Indonesia menjadi satu-satunya negara yang memiliki tiga lembaga penegak lan korupsi.

    “Soal pembentukan Kortastipikor pak, apa urgensi dibentuk unit Kortastipikor ini? Bukankah saat ini Polri sudah punya kewenangan krudensial untuk menangani pencegahan dan penindakan korupsi, atau seperti apa?” tanya Lallo, Senin (11/11/2024). 

    Kemudian, Listyo menekankan bahwa pembentukan Kortastipidkor Polri ini tidak akan tumpang tindih dengan lembaga penegak hukum lainnya.

    “Mohon izin pak, korupsi ini menjadi masalah yang extraordinary. Jadi 3 institusi ini berjalan pun, ini belum selesai pak, belum tuntas, sehingga menurut kami tidak tumpang tindih,” jawab Listyo.

    Dia menambahkan bahwa selama ini pemberantasan korupsi di Indonesia berjalan dengan baik lantaran pihaknya selalu berkolaborasi dengan KPK maupun Kejaksaan.

    Menurut Listyo, kehadiran tiga lembaga ini mampu menyelesaikan persoalan terkait rasuah di Tanah Air, sehingga penggunaan dan penerimaan negara akan lebih optimal.

    “Apa yang menjadi kebocoran negara terkait penggunaan negara ataupun penerimaan negara ini bisa kita tuntaskan. Ini penting untuk bisa meningkatkan devisa negara dan mendorong pertumbuhan 8 persen seperti yang diharapkan pemerintah,” pungkasnya.

  • Ditangkap, Dibebaskan, dan Diangkat Jadi Duta Anti-Judi Online: Kisah TikTokers Gunawan ‘Sadbor’

    Ditangkap, Dibebaskan, dan Diangkat Jadi Duta Anti-Judi Online: Kisah TikTokers Gunawan ‘Sadbor’

    Jakarta: TikTokers Gunawan, yang dikenal dengan nama Sadbor, resmi diangkat menjadi duta anti judi online oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Pengangkatan ini dilakukan setelah Gunawan sempat ditangkap dan ditahan oleh Polres Sukabumi terkait promosi judi online. Kini, penahanannya telah ditangguhkan, dan ia diberi tugas untuk ikut mengampanyekan gerakan anti judi.

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit menyampaikan bahwa penunjukan Gunawan sebagai duta anti judi online adalah langkah untuk menyadarkan dan memberi edukasi kepada masyarakat, terutama mereka yang belum memahami dampak negatif judi online. 

    “Sementara Gunawan Sadbor saat ini kita tangguhkan dan kita jadikan dia duta untuk anti judi online,” kata Sigit dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks DPR, Senin 11 November 2024.

    Baca juga: Denny Cagur Akui Pernah Diperiksa Terkait Judi Online: Totalnya Ada 27 Artis

    Proses Penangkapan Gunawan ‘Sadbor’
    Gunawan sebelumnya ditangkap dan ditahan oleh Polres Sukabumi setelah ditetapkan sebagai tersangka atas keterlibatannya dalam promosi judi online. Penangkapan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya kepolisian memberantas maraknya kasus promosi judi online melalui media sosial, khususnya yang melibatkan influencer dan selebritas digital.

    Kasus Gunawan menarik perhatian publik karena menyangkut figur TikTokers populer yang kerap berinteraksi dengan audiens muda. Namun, pada Jumat 8 November 2024, penahanan Gunawan ditangguhkan setelah keluarganya mengajukan permohonan dan disetujui oleh penyidik. 

    “Jadi Gunawan alias Sadbor telah ditangguhkan penahanannya oleh penyidik. Dan penangguhan penahanan sejak hari Jumat (8/11),” kata Kasi Humas Polres Sukabumi Iptu Aah Saepul Rohman, Minggu 10 November 2024.
    Diangkat Menjadi Duta Anti Judi Online
    Keputusan untuk mengangkat Gunawan sebagai duta anti judi online diambil Kapolri Jenderal Listyo Sigit sebagai langkah responsif terhadap isu perbedaan perlakuan terhadap influencer yang terlibat kasus serupa. Menurut Sigit, pendekatan edukasi dan pemberdayaan kepada figur publik yang belum memahami dampak dari tindakannya bisa lebih efektif daripada hanya melalui penindakan hukum.

    “Intinya terhadap mereka yang belum paham kita sadarkan dan kemudian kita jadikan mereka duta untuk anti kampanye judi,” ujar Sigit. 

    “Sebaliknya mereka juga kita manfaatkan untuk mendalami dan mengembangkan siapa orang-orang yang ada di belakang mereka,” tambahnya.
    Pengembangan Kasus
    Dari hasil pengembangan, pihak kepolisian berhasil menangkap dua tersangka tambahan yang berperan sebagai pelaku marketing dan pemberi gift kepada Gunawan dalam kasus promosi judi online ini. 

    “Dari Gunawan Sadbor ini dikembangkan, kita menangkap dua tersangka selaku pelaku marketing pemberi gift kepada influencer tersebut,” kata Sigit.

    Jakarta: TikTokers Gunawan, yang dikenal dengan nama Sadbor, resmi diangkat menjadi duta anti judi online oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Pengangkatan ini dilakukan setelah Gunawan sempat ditangkap dan ditahan oleh Polres Sukabumi terkait promosi judi online. Kini, penahanannya telah ditangguhkan, dan ia diberi tugas untuk ikut mengampanyekan gerakan anti judi.
     
    Kapolri Jenderal Listyo Sigit menyampaikan bahwa penunjukan Gunawan sebagai duta anti judi online adalah langkah untuk menyadarkan dan memberi edukasi kepada masyarakat, terutama mereka yang belum memahami dampak negatif judi online. 
     
    “Sementara Gunawan Sadbor saat ini kita tangguhkan dan kita jadikan dia duta untuk anti judi online,” kata Sigit dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks DPR, Senin 11 November 2024.
    Baca juga: Denny Cagur Akui Pernah Diperiksa Terkait Judi Online: Totalnya Ada 27 Artis

    Proses Penangkapan Gunawan ‘Sadbor’

    Gunawan sebelumnya ditangkap dan ditahan oleh Polres Sukabumi setelah ditetapkan sebagai tersangka atas keterlibatannya dalam promosi judi online. Penangkapan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya kepolisian memberantas maraknya kasus promosi judi online melalui media sosial, khususnya yang melibatkan influencer dan selebritas digital.
     
    Kasus Gunawan menarik perhatian publik karena menyangkut figur TikTokers populer yang kerap berinteraksi dengan audiens muda. Namun, pada Jumat 8 November 2024, penahanan Gunawan ditangguhkan setelah keluarganya mengajukan permohonan dan disetujui oleh penyidik. 
     
    “Jadi Gunawan alias Sadbor telah ditangguhkan penahanannya oleh penyidik. Dan penangguhan penahanan sejak hari Jumat (8/11),” kata Kasi Humas Polres Sukabumi Iptu Aah Saepul Rohman, Minggu 10 November 2024.

    Diangkat Menjadi Duta Anti Judi Online

    Keputusan untuk mengangkat Gunawan sebagai duta anti judi online diambil Kapolri Jenderal Listyo Sigit sebagai langkah responsif terhadap isu perbedaan perlakuan terhadap influencer yang terlibat kasus serupa. Menurut Sigit, pendekatan edukasi dan pemberdayaan kepada figur publik yang belum memahami dampak dari tindakannya bisa lebih efektif daripada hanya melalui penindakan hukum.
     
    “Intinya terhadap mereka yang belum paham kita sadarkan dan kemudian kita jadikan mereka duta untuk anti kampanye judi,” ujar Sigit. 
     
    “Sebaliknya mereka juga kita manfaatkan untuk mendalami dan mengembangkan siapa orang-orang yang ada di belakang mereka,” tambahnya.

    Pengembangan Kasus

    Dari hasil pengembangan, pihak kepolisian berhasil menangkap dua tersangka tambahan yang berperan sebagai pelaku marketing dan pemberi gift kepada Gunawan dalam kasus promosi judi online ini. 
     
    “Dari Gunawan Sadbor ini dikembangkan, kita menangkap dua tersangka selaku pelaku marketing pemberi gift kepada influencer tersebut,” kata Sigit.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Kapolri Bakal Pidanakan Anak Buah yang Terlibat Judi Online

    Kapolri Bakal Pidanakan Anak Buah yang Terlibat Judi Online

    Jakarta, Beritasatu.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengingatkan kepada jajarannya untuk tidak membantu praktik judi online. Dia menegaskan tidak segan-segan memberikan sanksi dan memidana anggota yang terbukti terlibat judi online.

    “Demikian juga ke dalam, saya sudah sampaikan bahwa terhadap anggota-anggota yang masih main-main judi online. Saya sudah perintahkan untuk dilakukan penertiban, sanksi demikian juga yang terlibat menerima atau bahkan membekingi saya minta untuk diusut tuntas dan itu diproses pidana,” tuturnya kepada awak media seusai menghadiri rapat kerja bersama Komisi III DPR di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Senin (11/11/2024).

    Tindakan tegas Sigit ini merupakan bentuk komitmen Polri mendukung pemerintah membasmi praktik judi online. Menurutnya, Polri akan memperkuat kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta kementerian terkait.

    Dia menambahkan, Polri juga bekerja sama dengan perbankan. “Terkait dengan harta-harta mereka, kita bisa melakukan tracing dan apabila itu bisa kita dapatkan, bisa kita sita dan bisa kita serahkan ke negara,” tuturnya.

    Kendati demikian, Sigit berkeyakinan selain pihak berwenang yang bertindak, perlu juga ada kesadaran dari masyarakat terkait judi online. Harapannya, judi online dapat terselesaikan dari hulu hingga hilir.

    “Ini semua menjadi kerja yang bersama, baik di sisi pencegahan, penegakan hukum, dari sisi hal-hal lain, yang tentunya harus kita lakukan bersama kalau ingin pemberantasan judi online ini tuntas,” tegasnya.

  • Kalau Ada Polisi Terlibat Kasus Timah, Kejagung Silakan Proses

    Kalau Ada Polisi Terlibat Kasus Timah, Kejagung Silakan Proses

    Jakarta

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sempat ditanya soal isu penguntitan saat Kejagung mengusut kasus korupsi timah. Jenderal Sigit menegaskan tidak ada penguntitan yang dilakukan anggotanya dan mempersilakan Kejagung untuk memproses hukum jika ada yang terlibat.

    Pertanyaan soal kabar penguntitan pada pertengahan 2024 lalu itu disampaikan Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Benny K Harman, dalam rapat Komisi III DPR bersama Kapolri di gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024). Benny bertanya karena merasa belum mendapat jawaban.

    “Pertanyaan saya adalah pada saat Kejaksaan Agung menangani kasus timah, Mabes Polri memobilisasi kekuatan untuk melawan Kejaksaan. Pertanyaan saya, ada apa, Bapak? Bukankah institusi kepolisian harus berada dalam satu barisan untuk menyelamatkan sumber daya alam kita ini khususnya timah ini. Pertanyaan ini saya tanya ke mana-mana tidak dijawab dan perkenankan saya menyampaikan pertanyaan ini,” kata Benny.

    Dalam rapat itu, Jenderal Sigit langsung menanggapi penyampaian Benny. Kapolri mempersilakan Kejagung untuk memproses jika ada anggota Polri yang terlibat kasus timah.

    “Kemudian yang tadi disampaikan oleh Pak Benny bahwa pada saat penanganan timah kemudian ada mobilisasi ini saya jawab, Pak. Menurut saya, itu kebetulan saja, Pak. Dan kemudian ada berita yang di-framing tapi dalam hal ini saya sampaikan kalau memang ada anggota saya yang terlibat dan tersangkut dalam peristiwa timah, saya yang minta Kejaksaan Agung untuk anggota saya diproses,” kata Jenderal Sigit.

    Jenderal Sigit memastikan Polri terus bekerja sama dengan institusi lainnya dalam menegakkan hukum, khususnya kasus timah tersebut.

    Jenderal Sigit menepis isu pihaknya melawan Kejagung. Dia mengatakan Polri dan Kejagung kompak dalam menyelesaikan kasus tersebut.

    “Jadi kami juga ikut memantau penanganan itu ke depan betul bisa tuntas dan negara diuntungkan. Jadi selagi Pak itu hanya framing, saya tidak tahu tapi yang jelas itu bagian dari upaya untuk membenturkan institusi dan kami dengan Kejaksaan kompak dalam hal ini,”lanjutnya.

    (fca/idn)