Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi III DPR RI

  • Ketua Komisi III: Isu adanya partai cokelat pada Pilkada 2024 hoaks

    Ketua Komisi III: Isu adanya partai cokelat pada Pilkada 2024 hoaks

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan bahwa isu adanya keterlibatan “partai cokelat” yang dikonotasikan dengan aparat kepolisian pada Pilkada 2024 merupakan kabar bohong atau hoaks.

    “Apa yang disampaikan oleh segelintir orang terkait parcok (partai cokelat) dan lain sebagainya itu kami kategorikan sebagai hoaks,” kata Habiburokhman saat konferensi pers di Ruang Rapat Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/11)t.

    Menurut dia, tudingan adanya keterlibatan partai cokelat pada Pilkada 2024 secara logika tidak masuk akal sebab kompetisi pilkada tak melulu antara dua kubu.

    Melainkan, lanjut dia, partai politik (parpol) bisa berkoalisi berbeda dengan parpol lainnya untuk mencalonkan kandidat tertentu di setiap wilayah.

    “Jadi hampir tidak mungkin Kapolri yang menggunakan institusinya untuk kepentingan kubu tertentu karena pilkada itu bisa terjadi mix antarkubu partai-partai politik,” ujarnya.

    Dia pun mengingatkan kepada setiap anggota dewan untuk senantiasa mengeluarkan pernyataan dengan didasari oleh bukti yang kuat.

    Sebab, kata dia, meski pernyataan tersebut tak berimplikasi pada persoalan hukum, namun dapat berimplikasi pada persoalan etik anggota dewan yang menjadi kewenangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.

    “Kami minta sesama teman-teman anggota DPR walaupun kita bebas berpendapat, tapi harus didasarkan pada bukti-bukti yang kuat. Jangan hanya narasi-narasi karena ini isu yang akan bisa menjadi situasi tidak kondusif,” tuturnya.

    Dia menambahkan bahwa dirinya mendapatkan informasi anggota DPR RI yang ikut mengeluarkan pernyataan terkait isu keterlibatan partai cokelat pada Pilkada 2024 pun dilaporkan ke MKD DPR RI.

    Meski demikian, dia enggan untuk membuka siapa anggota DPR RI yang dilaporkan tersebut.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pekan Depan, DPR Panggil Kapolrestabes Semarang Soal Kasus Polisi Tembak Siswa

    Pekan Depan, DPR Panggil Kapolrestabes Semarang Soal Kasus Polisi Tembak Siswa

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan, DPR akan segera memanggil Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar terkait kasus tewasnya siswa SMK Gamma Rizkynata Oktafansy (17). Gamma tewas ditembak polisi yang merupakan anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang Aipda Robig Zaenudin (38). Menurut Habiburokhman, Kombes Irwan Anwar akan dipanggil pada Selasa (3/12/2024) pekan depan.

    “Iya, hari Selasa,” ujar Habiburokhman di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

    Habiburokhman mengatakan, dalam kesempatan yang sama, Komisi III DPR juga akan memanggil kapolda Sumatera Barat hingga kadiv Propam Polri terkait penembakan yang dilakukan oleh kabag Ops Polres Solok Selatan terhadap rekan kerjanya.

    Terkait kasus penembakan siswa oleh polisi di Semarang, Habiburokhman mengingatkan Kombes Irwan Anwar, tidak mengeluarkan pernyataan sembarangan. Apalagi, kata dia, langsung menuduh siswa yang ditembak polisi tersebut merupakan anggota gangster.

    “Saya ingatkan penegak hukum kita jangan sembarangan mengeluarkan pernyataan. Bahkan ini kan masih sedang proses juga,” tegas Habiburokhman.

    Menurut dia, tidak perlu membuat stigma-stigma tertentu terhadap masyarakat di tengah adanya tindakan kejahatan penembakan yang dilakukan oknum polisi. Apalagi, kata dia, menganggap tawuran melibatkan dua kelompok gengster.

    “Namanya tawuran, itu kan belum tentu gangster. Biasalah, anak-anak remaja tawuran kayak di dapil saya (Jakarta Timur), ya bukan biasa, sering terjadi. Namun, bukan berarti mereka gangster. Gangster itu kan kejahatan terorganisasi. Dia memang tujuan utama yang melakukan kejahatan dengan membantu kelompok,” pungkas Habiburokhman.

    Diberitakan, seorang pelajar anggota pasukan pengibar bendera (paskibra), Gamma Rizkynata Oktafandy tewas ditembak oknum polisi di kawasan Jalan Candi Penataran, Kalipancur, Kota Semarang pada Minggu (24/11/2024) dini hari. Dikabarkan, yang bersangkutan ditembak oknum polisi karena bersenggolan motor di jalan.

    Namun, Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar menyebut insiden penembakan terjadi karena ada dua gangster yang sedang tawuran. Gamma merupakan anggota salah satu gangster yang sedang berkelahi.

    Dikatakan, ada 12 anak yang terlibat empat di antaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dari dua kelompok yang berbeda, geng Seroja dan geng Tanggul Pojok.

    “Korban dari geng Tanggul Pojok yang saat kedua kelompok gangster ini melakukan tawuran. Kemudian muncul anggota polisi. Kemudian dilakukan upaya untuk melerai, ternyata anggota polisi diserang sehingga dilakukan tindakan tegas,” ungkap Kombes Pol Irwan Anwar.

    Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar mengungkapkan korban tertembak di bagian pinggul saat kejadian di kawasan Perumahan Paramount, Semarang Barat.

    Namun, pernyataan kapolres soal tawuran yang jadi pemicu siswa ditembak polisi tersebut belakangan dibantah oleh satpam kompleks Perumahan Paramount. Satpam perumahan tersebut membantah ada tawuran di dekat TKP.

  • Bamsoet ingatkan pentingnya resolusi konflik secara damai

    Bamsoet ingatkan pentingnya resolusi konflik secara damai

    “Contoh konkret dari pendekatan ini adalah pelaksanaan dialog antara pemerintah dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil di berbagai daerah yang rentan terhadap konflik, seperti di Papua dan Aceh. Dialog ini bertujuan untuk membangun pemahaman dan s

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan pendekatan damai dalam resolusi konflik sangat penting mengingat Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, etnis, dan agama yang sangat tinggi dan kerap menghadapi tantangan kompleks dalam dinamika politiknya.

    Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah potensi konflik antara berbagai kelompok etnis dan agama, radikalisme serta ekstremisme.

    Model resolusi konflik yang damai tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah jangka pendek, tetapi juga pada pembangunan hubungan sosial yang harmonis antara kelompok-kelompok yang berseteru.

    Hal itu disampaikannya saat memberikan kuliah “Politik Indonesia dan Tantangannya, Dalam Perspektif Damai Resolusi Konflik” di Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan (Unhan), secara daring, Jumat.

    “Contoh konkret dari pendekatan ini adalah pelaksanaan dialog antara pemerintah dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil di berbagai daerah yang rentan terhadap konflik, seperti di Papua dan Aceh. Dialog ini bertujuan untuk membangun pemahaman dan saling menghormati, sehingga dapat mengurangi ketegangan sosial,” kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Ketua MPR RI ke-16 dan Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, pendekatan damai dalam resolusi konflik memerlukan keterlibatan semua pihak yang terkena dampak.

    Semisal di Aceh, proses damai yang dimulai dengan MoU Helsinki pada tahun 2005 berhasil mengakhiri konflik bersenjata yang berlangsung selama hampir 30 tahun antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia.

    Pendekatan inklusif ini mengedepankan dialog dan menjalankan pembangunan ekonomi serta pendidikan yang inklusif di daerah tersebut, yang berujung pada stabilitas di Aceh.

    “Contoh lain adalah program yang dilaksanakan oleh Komnas HAM untuk mediasi konflik di Aceh pasca damai. Program ini berhasil mengurangi potensi bentrokan antara mantan kombatan dan masyarakat sipil dengan menciptakan forum komunikasi yang inklusif. Data menunjukkan bahwa sejak dimulainya program ini, tingkat kekerasan di Aceh menurun hingga 80 persen, menjadikan Aceh sebagai contoh sukses dalam penyelesaian konflik dengan metode damai,” kata Bamsoet.

    Dia juga memaparkan, politik identitas juga menjadi isu yang tidak kalah penting. Dalam beberapa tahun terakhir, konsumsi politik yang berfokus pada identitas etnis dan agama semakin menghasilkan polarisasi di tengah masyarakat.

    Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017, dengan label Anies dari muslim dan Ahok sebagai non-muslim, menunjukkan bagaimana isu identitas dapat memicu konflik dan memecah belah masyarakat.

    “Ke depan, peran pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan ruang dialog dan rekonsiliasi harus diperkuat. Edukasi mengenai toleransi dan nilai-nilai perdamaian harus menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan sejak dini. Hasil penelitian Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan generasi muda yang mendapatkan pendidikan mengenai toleransi, memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk terlibat dalam aktivitas sosial yang bersifat inklusif dan damai,” pungkasnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Sayembara Rp 8 Miliar Maruarar Sirait untuk Tangkap Harun Masiku, Habiburokhman: Kebebasan Berekspresi

    Sayembara Rp 8 Miliar Maruarar Sirait untuk Tangkap Harun Masiku, Habiburokhman: Kebebasan Berekspresi

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman memberikan dukungan terhadap langkah rekan separtainya, Maruarar Sirait, yang mengadakan sayembara berhadiah Rp 8 miliar untuk menangkap Harun Masiku, buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Menurut Habiburokhman, sayembara ini merupakan bagian dari kebebasan berekspresi masyarakat yang mendukung pemberantasan korupsi.

    “Soal sayembara, itu kan kebebasan berekspresi masyarakat yang cinta akan pemberantasan korupsi. Kami hormati niat tersebut,” ujar Habiburokhman di gedung DPR, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

    Habiburokhman juga bercanda dengan menyebut bahwa dirinya dan anggota Komisi III DPR dari Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, dapat memanfaatkan hadiah Rp 8 miliar untuk biaya kampanye dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2029.

    Lebih lanjut, Habiburokhman menegaskan inti dari sayembara yang dilakukan Maruarar adalah agar Harun Masiku segera ditangkap.

    “Semua pihak pasti berharap Harun Masiku segera ditangkap. Itu yang menjadi tujuan utama,” tegasnya.

    Meskipun demikian, Habiburokhman menghargai pendapat dari PDIP yang menilai langkah Maruarar Sirait sebagai tindakan yang dapat menistakan KPK. Menurutnya, pandangan tersebut merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang harus dihormati. “Kami hormati, silakan saja berpendapat,” ujar Habiburokhman.

    Maruarar Sirait, yang mengadakan sayembara untuk menangkap Harun Masiku, menyebut bahwa uang Rp 8 miliar tersebut merupakan tabungan pribadinya. Sayembara ini bertujuan untuk menunjukkan partisipasi publik dalam memastikan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum di Indonesia.

    “Saya ingin negara ini bebas dari orang yang kebal hukum. Tidak boleh ada yang terlepas meskipun sudah bertahun-tahun menjadi tersangka,” kata Maruarar saat ditemui di Stasiun Manggarai, Jakarta, pada Rabu (27/11/2024).

    KPK memberikan respons positif terhadap langkah Maruarar ini dan berharap sayembara tangkap Harun Masiku tersebut dapat mengundang minat masyarakat, sehingga Harun Masiku dapat segera tertangkap.

  • Kasus Polisi Tembak Siswa, DPR Geram karena Kapolrestabes Semarang Tak Angkat Telepon

    Kasus Polisi Tembak Siswa, DPR Geram karena Kapolrestabes Semarang Tak Angkat Telepon

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi III DPR Habiburokhman geram karena Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar tidak mengangkat telepon terkait kasus tewasnya Gamma Rizkynata Oktafansy (17). Gamma merupakan siswa yang ditembak oknum polisi di Semarang.

    Oknum polisi itu merupakan anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang bernama Aipda Robig Zaenudin (38).

    Kombes Irwan Anwar, kata Habiburokhman, tidak merespons dirinya saat dihubungi melalui telepon untuk mengklarifikasi kasus polisi tembak siswa tersebut.

    “Banyak sekali masyarakat mengatakan bahwa kapolresnya perlu mendapatkan evaluasi khusus. Kami sependapat juga ya, karena kapolresnya ini setelah kejadian saya telepon saja tidak angkat telpon,” ujar Habiburokhman di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

    Habiburokhman mengingatkan, DPR merupakan pengawas resmi atas kinerja lembaga aparat penegak hukum termasuk Polri. Oleh karena itu, kata dia, Polri dari pusat hingga daerah harus responsif dengan DPR untuk memberikan informasi-informasi atas kejadian luar biasa seperti polisi menembak siswa di Semarang.

    “Bagaimana mungkin kita sebagai pengawas resmi langsung, kita ingin mendapatkan informasi dari kapolresnya, tidak diindahkan oleh si kapolres ini. Padahal peristiwanya sangat luar biasa,” tandas dia.

    Apalagi, kata dia, kejadian tersebut telah mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan dua orang lainnya mengalami luka-luka. Lalu, kata dia, polisi menyebutkan kasus tersebut terkait dengan gangster.

    “Gangster seperti apa? Nah kami akan memanggil khusus si kapolres ini pada kesempatan yang secepat-cepatnya. Kenapa ini perlu kami angkat, kejadian yang di Semarang ini? Karena ini bisa memengaruhi citra Polri secara keseluruhan, seolah-olah ya polres tidak bisa menjaga situasi kondusif. Padahal kejadian itu di Semarang,” jelas dia.

    Lebih lanjut, Habiburokhman menegaskan kasus oknum polisi menembak siswa di Semarang sangat memprihatikan. Menurut dia, kasus ini perlu ditindak secara tegas dan diusut secara transparan sehingga tidak mencederai kinerja Polri secara keseluruhan termasuk keberhasilan Polri mengamankan Pilkada 2024.

    “Kejadian (kasus polisi tembak siswa) di Semarang ini benar-benar memprihatinkan ini, kinerja Polri ini perlu dievaluasi seperti apa. Jangan sampai nila setitik merusak susu sebelanga, itu pribahasanya. Apalagi kapolresnya ini susah sekali berkomunikasi,” pungkas Habiburokhman.
     

  • Sayembara Rp 8 Miliar Cari Harun Masiku, Gerindra: Itu Kebebasan Berekspresi Nasional 29 November 2024

    Sayembara Rp 8 Miliar Cari Harun Masiku, Gerindra: Itu Kebebasan Berekspresi Nasional 29 November 2024

    Sayembara Rp 8 Miliar Cari Harun Masiku, Gerindra: Itu Kebebasan Berekspresi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyatakan bahwa sayembara berhadiah yang digelar oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang juga politikus Partai Gerindra Maruarar Sirait, merupakan bentuk
    kebebasan berekspresi
    masyarakat.
    Sayembara ini menawarkan hadiah sebesar Rp8 miliar bagi siapa saja yang dapat menemukan buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
    Harun Masiku
    .
    “Soal sayembara tadi kan ada yang nanya, kan itu kebebasan berekspresi masyarakat yang cinta akan pemberantasan korupsi, yang ingin korupsi diberantas kita hormati,” ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Jumat (29/11/2024).
    Ketua Komisi III DPR ini menambahkan, sebelum Maruarar, telah ada beberapa sayembara serupa dengan berbagai hadiah, seperti iPhone dan umrah.
    Menanggapi kritik dari PDI-P yang menyebut bahwa sayembara Maruarar menistakan KPK, Habiburokhman menyatakan bahwa ia menghormati pendapat semua pihak.
    Namun demikian, ia juga mencatat bahwa banyak yang berharap Harun Masiku dapat segera ditangkap.
    “Lalu ada teman-teman PDI-P ngomong kan, itu menistakan KPK, itu juga bagian dari kebebasan berekspresi. Kita hormati ya, silakan,” tuturnya.
    Harun Masiku adalah tersangka dalam kasus dugaan suap penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024, yang telah berstatus buron selama hampir lima tahun.
    Maruarar sebelumnya menjelaskan bahwa tujuan sayembara ini adalah untuk melibatkan
    partisipasi publik
    dalam menemukan Harun Masiku.
    “Kita berharap negara ini tidak ada kebal hukum. Masa ada orang yang sudah bertahun-tahun tersangka, kok bisa bebas berkeliaran?” ungkap Maruarar saat ditemui di Stasiun Manggarai pada Rabu, 27 November 2024.
    Maruarar menekankan, sayembara ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa tidak ada individu yang kebal hukum di Indonesia, mengingat pencarian Harun Masiku yang tidak kunjung membuahkan hasil.
    “Orang itu kok hebat sekali sih? Berapa tahun enggak ketemu, enggak ada jejaknya. Nah, dengan sekarang kan isu ini terbuka lagi, hangat lagi. Tentu wartawan juga bisa cari bantuan, bisa dapat Rp 8 miliar loh, kalau bisa nangkap,” tambahnya.
    “Apa salahnya saya memberikan itu? Kan partisipasi publik, orang uang pribadi kok,” tutup Maruarar.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Apresiasi Pengamanan Pilkada 2024, Ketua Komisi III DPR Beri Nilai 9 Untuk Kapolri

    Apresiasi Pengamanan Pilkada 2024, Ketua Komisi III DPR Beri Nilai 9 Untuk Kapolri

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memberikan nilai 9 kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait kinerjanya mengamankan Pilkada 2024, termasuk saat hari pencoblosan.

    “Pak kapolri, Pak Sigit itu sudah luar biasa kerjanya. Saya sampaikan tadi secara keseluruhan, kalau mau dikasih nilai dari satu sampai sepuluh, saya berani kasih nilai sembilan,” ujar Habiburokhman saat konferensi pers di ruangan Komisi III DPR, gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

    Berdasarkan hasil laporan masyarakat dan monitoring aktif Komisi III DPR, kata Habiburokhman, Polri telah bekerja maksimal mulai dari persiapan hingga pencoblosan Pilkada 2024. Pada tahapan persiapan, Polri telah membantu distribusi logistik pilkada dan penyiapan TPS. Pada saat pemungutan suara, Polri juga mampu menjaga ketertiban dari tahapan pencoblosan hingga selesai hitung cepat.

    “Kami menyampaikan sekali lagi bahwa peran Polri sangat maksimal terkait pengamanan Pilkada 2024. Kami harus menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Pak Kapolri, Listyo Sigit, para kapolda, para kapolres, para kapolsek, para babinkamtibmas,” tegas dia.

    Hanya saja, kata Habiburokhman, Komisi III DPR mencatat setidaknya ada lima peristiwa menonjol terkait pengamanan Pilkada 2024. Pertama, kejadian di Puncak Jaya, Papua Tengah, yaitu bentrokan antara pendukung karena terjadi saling klaim kemenangan.

    “Kami terus pantau kejadian tersebut. Kami anggap respons Polri sudah tepat, yaitu melakukan pengamanan dengan tindakan yang tepat dan terukur,” tutur dia.

    Bentrokan karena saling klaim kemenangan antara paslon juga terjadi di Memberamo Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Jeneponto, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Kasus terakhir yang menonjol adalah penembakan pelajar di Semarang sehari menjelang pencoblosan Pilkada 2024.

    “Walaupun tidak terkait dengan pemilu, tetapi perlu menjadi catatan, yaitu penembakan terhadap pelajar sehari menjelang (pencoblosan) di Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Banyak sekali masyarakat mengatakan bahwa kapolres-nya perlu mendapatkan evaluasi khusus. Kami sependapat juga ya karena kapolresnya ini setelah kejadian saya telpon saja, tidak angkat telpon,” pungkas Habiburokhman.

  • Komisi III beberkan informasi terkait keamanan pilkada dan peran Polri

    Komisi III beberkan informasi terkait keamanan pilkada dan peran Polri

    Ada beberapa informasi yang kami dapatkan di sekretariat Komisi III, tepatnya ada lima informasi tentang kejadian yang cukup menonjol

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman membeberkan sejumlah informasi menonjol terkait kondisi keamanan Pilkada 2024 maupun kejadian aktual lainnya berkaitan dengan peran pengamanan Polri.

    “Ada beberapa informasi yang kami dapatkan di sekretariat Komisi III, tepatnya ada lima informasi tentang kejadian yang cukup menonjol,” kata Habiburokhman saat konferensi pers di Ruang Rapat Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Pertama, kata dia, bentrokan antarpendukung pasangan calon bupati-wakil bupati di Puncak Jaya, Papua Tengah, lantaran terjadi saling klaim kemenangan.

    “Kami terus pantau kejadian tersebut, dan kami anggap respons Polri sudah tepat, yaitu melakukan pengamanan dengan tindakan yang tepat dan terukur,” ujarnya.

    Kedua, lanjut dia, kericuhan yang dipicu oleh massa pendukung salah satu calon kepala daerah di Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan.

    Ketiga, tambah dia, bentrokan oleh dua kubu pendukung pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan.

    Keempat, ujarnya lagi, saling klaim kemenangan oleh dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh pada Pilkada 2024.

    “Adanya saling klaim kemenangan antara dua kontestan di mana proses rekapitulasi berjenjangnya saat ini sedang berjalan, dan masyarakat sangat meminta kami bersuara agar pihak keamanan, terutama Polri di sana, menjamin tidak terjadinya kecurangan dalam proses rekapitulasi yang berjenjang tersebut,” tuturnya.

    Terakhir, dia mengatakan bahwa Komisi III DPR RI menyoroti pula soal kasus penembakan yang dilakukan oleh oknum anggota Polrestabes Semarang kepada seorang siswa SMK di Semarang, Jawa Tengah.

    “Kami mendapat desakan dari masyarakat untuk menyampaikan kejadian, walaupun tidak terkait dengan pemilu, tetapi perlu menjadi catatan, yaitu penembakan terhadap pelajar sehari menjelang (pencoblosan) di Semarang, Provinsi Jawa Tengah,” katanya.

    Secara keseluruhan, dia pun mengapresiasi Polri yang telah berperan maksimal dalam pengamanan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Komisi III sebut Polri telah berperan maksimal amankan pilkada

    Komisi III sebut Polri telah berperan maksimal amankan pilkada

    Secara garis besar kami perlu sampaikan bahwa Polri benar-benar maksimal menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya terkait pengamanan pilkada

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan bahwa secara garis besar Polri telah berperan maksimal dalam pengamanan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.

    “Secara garis besar kami perlu sampaikan bahwa Polri benar-benar maksimal menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya terkait pengamanan pilkada,” kata Habiburokhman saat konferensi pers di Ruang Rapat Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Dia pun menyampaikan apresiasi atas peran maksimal seluruh personel Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

    “Apresiasi yang luar biasa kepada Pak Kapolri Listyo Sigit, para Kapolda, para Kapolres, para Kapolsek, para Bhabinkamtibmas,” ucapnya.

    Dia menuturkan peran maksimal Polri atas pengamanan Pilkada 2024 tersebut, mulai dari tahapan persiapan hingga pasca-pemungutan suara pada 27 November 2024.

    “Persiapan artinya membantu distribusi logistik, penyiapan TPS (tempat pemungutan suara), kemudian juga pelaksanaan pencoblosan, menjaga ketertiban terkait pencoblosan, sampai dengan selesainya penghitungan cepat di masing-masing daerah,” ujarnya.

    Dia pun menyatakan pihaknya membuka diri terhadap masukan masyarakat atas penyelenggaraan pengamanan Pilkada 2024 yang saat ini tengah memasuki tahapan proses penghitungan suara berjenjang.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Anggota Komisi III DPR Nilai Polri Belum saatnya Gabung dengan Kementerian

    Anggota Komisi III DPR Nilai Polri Belum saatnya Gabung dengan Kementerian

    GELORA.CO – Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menilai usulan untuk menempatkan institusi Polri menjadi di bawah kementerian belum relevan pada saat ini.

    Menurut dia, ada sejumlah faktor yang membuat hal itu belum relevan, di antaranya karena pembangunan hukum yang belum sempurna, budaya hukum yang lemah, ekonomi masyarakat yang masih sulit, serta tingkat pendidikan yang rendah.

    “Memang benar ada beberapa negara yang menempatkan kepolisian di bawah kementerian. Akan tetapi, di Indonesia belum bisa dilakukan, bahkan mungkin dalam beberapa tahun ke depan,” kata Nasir di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

    Dengan berbagai tantangan internal yang terjadi saat ini, menurut dia, menempatkan Polri di bawah kementerian dalam situasi ini justru akan memperburuk keadaan.

    Nasir menilai penempatan Korps Bhayangkara selaku institusi yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden adalah hal sudah tepat.

    Walaupun begitu, dia ingin agar Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung reformasi hukum dan pembaruan sistem hukum di Indonesia, terutama pada institusi Polri.

    Dia berpendapat bahwa peran Presiden sangat perlu untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan menghormati hak asasi manusia (HAM).

    “Presiden sangat diharapkan berada di garda depan untuk memimpin penegakan hukum yang tidak sewenang-wenang dan menghormati hak asasi manusia. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum,” kata dia.

    Selain itu, lanjut dia, pemberian sanksi tegas terhadap anggota Polri harus secara konsisten. Kepemimpinan di tubuh Polri harus menghadirkan kredibilitas serta kepercayaan masyarakat.

    “Kalau pimpinan mampu memberikan keteladanan, kami percaya anggota kepolisian yang berada di bawah kepemimpinan tersebut pasti akan loyal dan tidak berbuat aneh-aneh,” katanya.

    Sebelumnya, muncul usulan dari berbagai kalangan agar Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri atau TNI. Usulan itu disampaikan terkait dengan isu netralitas dan juga agar memperkuat keamanan nasional.