Kementrian Lembaga: Komisi II DPR

  • Basuki Ungkap Alasan Ali Berawi Cabut dari Otorita IKN

    Basuki Ungkap Alasan Ali Berawi Cabut dari Otorita IKN

    Jakarta

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono bicara tentang kabar pengunduran diri Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital (THD) OIKN Mohammed Ali Berawi dari jabatannya. Menurutnya, Ali tidak mengundurkan diri.

    “Anda pakai mundur, bukan beliau yang ngomong kalimat mundur itu,” kata Basuki, ditemui usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Basuki menjelaskan, karyawan Otorita IKN sendiri berasal dari berbagai instansi. Misalnya Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi, Agung Wicaksono yang berasal dari swasta serta Ali Berawi yang berasal dari institusi pendidikan.

    “Bisa ada yang dimutasi langsung, ada yang penugasan, sesuai dengan aturan dari BKN dan Kementerian PANRB. Ali Berawi ini adalah penugasan dari UI, sejak Maret tahun 2022,” jelasnya.

    Lalu pada 10 Januari 2025 kemarin, dirinya menerima surat dari Universitas Indonesia (UI) yang meminta agar Ali Berawi kembali mengajar di sana untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Hal inilah yang pada akhirnya membuat Ali tidak dapat lagi melanjutkan posisinya di Otorita IKN.

    “Tidak hanya beliau yang penugasan dari KL ada beberapa yang sudah kami, karena sudah selesai penugasannya, diambil. Ada satu juga direktur di kami diminta kembali oleh Kementerian Desa akan dipromosi disana karena penugasan, kalau mutasi sudah nggak bisa (kembali), tapi kalau penugasan any time, kalau organisasi yang membutuhkan, bisa diambil,” terang dia.

    Meski surat tersebut telah disetujuinya, namun hingga saat ini statusnya masih menjabat di Otorita IKN. Basuki meminta waktu untuk mendapatkan pengganti terlebih dulu sebelum Ali benar-benar kembali ke UI.

    “Saya bilang ‘tunggu, bapak tetap aktif sampai kami mendapatkan penggantinya’. ‘Ada usulan?’ saya bilang, saya tawar beliau, siapa yang bisa menggantikan bapak, open saja,” ujar Basuki.

    Saat ditanya apakah ia akan mengambil pengganti Ali dari jajaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengingat dulunya ia pernah menduduki posisi sebagai Menteri PUPR, Basuki menolaknya. Menurutnya, posisi Deputi THD tidak dapat diisi dari Kementerian PU.

    “Nggak, saya kira ini teknologi, orang PU saya kira nggak ada yang masuk. Saya minta Pak Ali Berawi, ada usulan nggak? Saya kan nggak ngerti,” kata dia.

    (kil/kil)

  • Anggaran OIKN Dipangkas Rp 1,15 Triliun, Basuki Minta Ditambah Rp 8,1 Triliun  – Halaman all

    Anggaran OIKN Dipangkas Rp 1,15 Triliun, Basuki Minta Ditambah Rp 8,1 Triliun  – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono menjelaskan, pihaknya mendapatkan efisiensi anggaran sebesar Rp 1,15 triliun untuk pagu anggaran tahun 2025.

    Pagu awal tahun 2025 yang diusulkan sebesar Rp 6,39 triliun. Dengan demikian, pagu anggaran OIKN menjadi sebesar Rp 5,24 triliun.

    “Kesepakatan efisiensi anggaran untuk dipa awal Otorita IKN efisiensinya sebesar Rp 1,15 triliun,” kata Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI pada Rabu (12/2/2025).

    Basuki sudah meminta tambahan anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp 8,1 triliun.

    Usulan ini sudah disampaikannya ke Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

    “Dari Rp48,4 triliun kami membutuhkan Rp14,4 triliun sudah ada di Dipa Rp6,3 triliun. Sehingga kami butuh Rp8,1 triliun. Ini sudah kami usulkan pada Menteri Keuangan dan pak Mensesneg dan besok kami diberi 2 hari untuk melengkapi dokumen sampai besok,” ujar Basuki.

    “Nanti kalau sudah da keputusan itu mudah-mudahan kami bisa melaporkan kembali, diizinkan untuk melaporkan kembali pada Komisi II ini,” imbuhnya.

    Basuki mengungkapkan, kebutuhan anggaran untuk pembangunan IKN tahun 2025-2028 sebesar Rp48,8 triliun. 

    Ia mengatakan, sebagian anggaran itu telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Jadi ke depan 2025 ini yang kami butuhkan adalah Rp14,4 triliun sebagian dari Rp48,8 triliun yang sudah disetujui oleh Bapak Presiden,” pungkasnya.

     

  • Mahfud: Pemerintah harus jelaskan soal efisiensi anggaran

    Mahfud: Pemerintah harus jelaskan soal efisiensi anggaran

    Menurut saya, tidak ada yang boleh mengatakan ini salah (efisiensi anggaran), yang dilakukan Pak Prabowo juga benar. Tapi, harus dijelaskan kepada rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan efisiensi anggaran yang digulirkan pemerintah Prabowo Subianto harus dijelaskan kepada publik agar tak menimbulkan kegelisahan.

    Dia menilai bahwa memang efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah sudah benar, namun tetap membutuhkan penjelasan serta target kapan situasi bisa kembali stabil.

    “Menurut saya, tidak ada yang boleh mengatakan ini salah (efisiensi anggaran), yang dilakukan Pak Prabowo juga benar. Tapi, harus dijelaskan kepada rakyat agar kegelisahan-kegelisahan bisa mereda dan target kapan situasi ini stabil. Itu menjadi tugas presiden untuk menjelaskan,” kata Mahfud usai menghadiri acara Cap Go Meh di Pancoran, Glodok, Jakarta Barat, Rabu.

    Hal itu perlu dilakukan mengingat adanya kegaduhan di masyarakat, termasuk pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan yang terjadi di beberapa instansi.

    “Ya biar diselesaikan lah, saya juga merasakan, mempertanyakan hal yang sama. Kegaduhan terjadi di mana-mana, kecemasan terjadi di mana-mana, terjadi di berbagai instansi pemerintah,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

    Mahfud pun menyoroti pengurangan anggaran yang jika ditujukan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi di sisi lain menimbulkan PHK karyawan.

    “Logika-logika penggunaan anggaran untuk keperluan lain juga menjadi pertanyaan. Misalnya, kalau untuk kasih makanan bergizi, tetapi di pihak lain ada PHK karena pengurangan (anggaran) kegiatan. Itu kan yang perlu dipikirkan,” ujarnya.

    Mahfud menegaskan bahwa pengurangan anggaran yang menimbulkan PHK karyawan bukan lagi wacana melainkan sudah terjadi, sehingga mesti segera diselesaikan.

    “(Efisiensi anggaran) sudah menimbulkan pengurangan kerja, bukan akan. Sekarang kan sudah terlihat. Tapi, kita harus percaya karena Pak Prabowo dipilih secara sah oleh konstitusi, maka dia juga kita berikan kesempatan untuk menyelesaikan dan mengatur ini sebaik-baiknya,” kata Mahfud.

    Diketahui, Komisi II DPR RI telah menyetujui efisiensi atau perubahan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 dari delapan mitra kerja komisi sebagai tindak lanjut instruksi Presiden RI Prabowo Subianto.

    Instruksi yang dimaksud adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggaran Otorita IKN Dipangkas Sebesar Rp1,15 Triliun dari Pagu Awal Rp6,3 Triliun

    Anggaran Otorita IKN Dipangkas Sebesar Rp1,15 Triliun dari Pagu Awal Rp6,3 Triliun

    PIKIRAN RAKYAT – Anggaran Otorita IKN tahun 2025 dilakukan efisiensi sebesar Rp1,15 triliun. Sebelum adanya efisiensi tersebut, pagu awal anggaran Otorita IKN sebesar Rp6.395.816.000.

    “Jadi yang tadi awalnya adalah Rp6.395.816.000 kemudian karena diefisiensikan, efisiensinya Rp1,153 triliun, sehingga pagu yang dapat digunakan menjadi Rp5.042 triliun tadi,” kata Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dalam rapat bersama Komisi II DPR, Rabu, 12 Februari 2025.

    Dalam slide paparan yang ditampilkan Basuki, dirincikan besaran efisiensi anggaran Otorita IKN adalah senilai Rp1.153.509.000.000. Sementara untuk pagu anggaran yang dapat digunakan setelah dikurangi efisiensi adalah Rp5.042.049.473.000.

    Di sisi lain, Basuki menjelaskan bahwa Otorita IKN telah mendapatkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) awal sebelum ditekennya Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 2025.

    Dalam slide paparan dijelaskan bahwa kebutuhan anggaran Otorita IKN untuk pembangunan infrastuktur tahun 2025-2028 yang bersumber dari APBN, telah disetujui Presiden dalam rapat terbatas 21 Januari dan 3 Februari 2025. Anggaran yang disetujui adalah sebesar Rp48,8 triliun.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Efisiensi Anggaran, OIKN Pangkas Anggaran Rp1,15 Triliun

    Efisiensi Anggaran, OIKN Pangkas Anggaran Rp1,15 Triliun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada jajarannya untuk melakukan efesiensi anggaran, telah disikapi jajaran kementerian dan lembaga. Termasuk Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono membeberkan efisiensi yang dilakukan pihaknya untuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2025 sebesar Rp 1,15 triliun.

    Basuki berkata demikian saat rapat kerja (raker) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2). “Efisiensi anggaran untuk DIPA awal OIKN sebesar Rp 1,15 Triliun,” kata Basuki, Rabu.

    Eks Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu mengatakan efisiensi dilakukan terhadap mata anggaran perjalanan dinas, kajian, seminar, serta forum group discussion atau diskusi kelompok terpumpun.

    “Terutama, perjalanan dinas luar negri kegiatan-kegiatan seremonial dan untuk kegiatan ATK,” kata Basuki.

    Menurutnya, pagu awal yang disepakati untuk IKN awalnya mencapai Rp 6,395 triliun. Namun, efisiensi membuat dana lembaga menjadi Rp 5,242 Triliun.

    “Belanja pegawai adalah Rp 199 miliar, sehingga pagu yang dapat digunakan sebesar Rp 5,042 Triliun,” ungkap Basuki.

    Sebelumnya, terbit Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang ditegaskan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

    Aturan demikian berisikan tentang perintah kementerian dan lembaga mengefisiensi anggaran pada 2025. (fajar)

  • Ternyata Anggaran Otorita IKN Dipangkas Rp1,15 Triliun

    Ternyata Anggaran Otorita IKN Dipangkas Rp1,15 Triliun

    GELORA.CO -Otorita Ibu Kota Negara (IKN) melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp1,15 triliun untuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal.

    Efisiensi ini dilakukan kepada sejumlah pos anggaran, mulai dari perjalanan dinas, kajian, seminar, Focus Group Discussion (FGD), serta kegiatan seremonial hingga pengadaan alat tulis kantor (ATK).

    Demikian disampaikan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR membahas Instruksi Presiden (Inpres) 1/2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 Program kerja OIKN Tahun 2025, Rabu, 12 Februari 2025.

    “Dengan demikian, dari pagu awal sebesar Rp6,395 triliun dengan efisiensi Rp1,153 triliun, pagu yang akan dibelanjakan Dipa awal Otorita IKN tahun 2025 sebesar Rp5,242 triliun, belanja pegawai Rp199 miliar,” ungkap Basuki di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Dengan adanya efisiensi, maka pagu anggaran yang dapat digunakan untuk kegiatan lainnya menjadi Rp5,042 triliun.

    Basuki juga menambahkan, sebagian anggaran tersebut akan digunakan untuk pengelolaan sarana dan prasarana yang telah dibangun pada periode 2022-2024, serta mendanai paket-paket baru di Otorita IKN melalui Dipa awal.

    Ia juga menjelaskan, Presiden Prabowo telah menyetujui anggaran Otorita IKN sebesar Rp48,8 triliun pada 21 Januari 2025 dan akan dilaporkan lebih lanjut pada sesi kedua rapat.

    “Nanti akan kami laporkan program untuk keseluruhan di tahun 2025. Kalau efisiensi dari Dipa awal Rp6,395 triliun menjadi Rp5,042 triliun,” pungkasnya

  • Basuki Sebut Ada Investasi Rp6,49 Triliun Siap Groundbreaking Tahap 9 di IKN

    Basuki Sebut Ada Investasi Rp6,49 Triliun Siap Groundbreaking Tahap 9 di IKN

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkap terdapat lima perusahaan yang siap memarkirkan modalnya di IKN pada groundbreaking investasi tahap 9 mendatang.

    Meski belum dapat memastikan kapan groundbreaking tahap 9 bakal digelar, Basuki membocorkan bahwa nilai investasi groundbreaking tahap 9 di IKN bakal tembus Rp6,49 triliun.

    “Ini adalah kalau tadi tentang APBN ini di tahun 2025 ada investasi swasta murni dan BUMN sebesar Rp6,49 triliun,” tuturnya dalam Rapat Kerja (Raker) Bersama Komisi II DPR RI, Rabu (12/2/2025).

    Lebih lanjut, kelima perusahaan yang bakal groundbreaking itu bergerak di sektor pendidikan, hotel, hunian, ritel dan perkantoran. 

    Bahkan, dari daftar lima perusahaan itu terdapat satu perusahaan asing asal Malaysia. Secara terperinci, berikut daftar perusahaan/lembaga groundbreaking tahap 9 di IKN: 

    1. Universitas Negeri Surabaya

    Universitas Negeri Surabaya berencana menanamkan modal senilai Rp150 miliar untuk pembangunan gedung kampus PSDKU seluas kurang lebih 1,19 hektare (Ha) di wilayah KIPP 1B

    2. PT Makmur Berkah Hotel

    Makmur berkah hotel bakal membangun hotel bintang lima internasional di lahan seluas 2,04 hektare (ha) di kawasan KIPP 1A pada 2025. Estimasi investasi yang bakal dikucurkan mencapai Rp950 miliar

    3. PT Citadel Group Indonesia

    Selanjutnya, komitmen investasi juga datang dari perusahaan asing asal Malaysia yang hendak membangun townhouse dan mixed use senilai Rp3,97 triliun. Proyek itu bakal dibangun di lahan seluas 2,17 Ha di KIPP 1A dan akan mulai dieksekusi pada 2025

     4. PT Vitka Delifood

    Vitka Delifood bakal membangun tenant food and beverage (F&B) berupa Rumah Makan Padang Sederhana dan Momoo Juice senilai Rp20 miliar di lahan seluas 0,35 Ha KIPP 1A

    5. PT Puri Persada Lampung

    Terakhir, yakni Puri Persada Lampung yang hendak membangun gedung perkantoran di lahan seluas 3 hektare (Ha) di kawasan KIPP 1A dengan nilai investasi Rp1,4 triliun. Rencananya, proyek ini bakal dimulai pada Juli 2026.

  • Pegawai OIKN Mulai Berkantor di IKN Maret 2025, Pembangunan Rampung

    Pegawai OIKN Mulai Berkantor di IKN Maret 2025, Pembangunan Rampung

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkap pembangunan kantor Otorita di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah rampung dibangun pada bulan ini. 

    Basuki menjelaskan, seiring dengan rampungnya kantor itu maka seluruh pegawai OIKN rencananya bakal mulai resmi berkantor di IKN pada Maret 2025.

    “Mulai Maret akan kami pindahkan semua [pegawai OIKN] ke sana [ke Kantor IKN] untuk fokus pada pembangunan IKN ke depan,” tegas Basuki dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, Rabu (12/2/2025).

    Pasalnya, tambah Basuki, saat ini kantor OIKN masih terpencar di 3 wilayah. Di antaranya, Jakarta, Balikpapan dan IKN. 

    Apabila kantor di IKN itu telah rampung sepenuhnya, maka seluruh pegawai rencananya bakal mulai difokuskan untuk dapat mulai bekerja di kantor yang sama.

    “Kantor OIKN sudah selesai pada bulan ini, akan kami programkan seluruh kegiatan di IKN dan seluruh pegawai Otorita akan pindah ke IKN,” tegasnya.

    Untuk diketahui sebelumnya, pembangunan kantor OIKN dilakukan pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI yakni Joko Widodo (Jokowi) tepatnya pada 17 Januari 2024.

    Kantor OIKN tersebut akan dibangun di tanah seluas 28.000 meter persegi (m3) dan menelan biaya konstruksi senilai Rp509 miliar.

    Berdasarkan catatan Bisnis, gedung kantor OIKN terdiri atas gedung utama, gedung data center, dan infrastruktur kawasan dengan kapasitas mampu menampung 600 orang pada tahap pertama.

    Tak hanya dilengkapi dengan gedung data center, kantor OIKN tersebut nantinya juga akan dilengkapi dengan ruang command center serta urband gallery untuk memberikan pelayanan yang optimal dan profesional pada masyarakat.

  • Komisi II DPR Sahkan Anggaran Bawaslu Dipangkas Rp955 Miliar

    Komisi II DPR Sahkan Anggaran Bawaslu Dipangkas Rp955 Miliar

    GELORA.CO -Komisi II DPR mengesahkan pemangkasan anggaran tahun 2025 untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Pemangkasan anggaran Bawaslu dipastikan sama dengan yang didapat Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Adalah Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, yang mengesahkan pemangkasan anggaran Bawaslu dan sejumlah lembaga mitra kerja lainnya, di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025.

    Rifqi menyatakan, pemotongan anggaran Bawaslu untuk tahun 2025 tidak sampai 50 persen. Sama seperti pemangkasan anggaran KPU.

    “Efisiensi anggaran Bawaslu RI sebesar Rp955.000.000.000 (Rp955 miliar),” ujar RIfqi.

    Dia memaparkan, pada tahun lalu telah disepakati pagu anggaran Bawaslu untuk 2025 memang lebih besar, sebelum pemerintahan baru.

    “Pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar 2.416.945.124.000 (Rp2,416 triliun),” bebernya.

    Oleh karena itu, politikus Partai Nasdem itu memastikan, anggaran 2025 untuk Bawaslu masih berada di atas 50 persen.

    “(Anggaran Bawaslu tahun 2025) menjadi sebesar Rp1.461.945.124.000 (Rp 1,461 triliun),” demikian Rifqi

  • Kementerian PANRB sebut efisiensikan anggaran 2025 hingga 47,05 persen

    Kementerian PANRB sebut efisiensikan anggaran 2025 hingga 47,05 persen

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengatakan bahwa telah mengefisiensikan anggaran 2025 hingga 47,05 persen.

    “Efisiensi ini tentunya tidak termasuk belanja pegawai,” kata Menteri PANRB Rini Widyantini dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Rapat tersebut membahas efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

    Lebih lanjut, Rini menjelaskan bahwa mulanya pagu anggaran Kementerian PANRB pada 2025 mencapai Rp392.980.127.000.

    Kemudian, kata dia, Kementerian PANRB mengefisiensikan anggaran sebesar Rp184.900.000.000 atau 47,05 persen, sehingga anggaran 2025 menjadi Rp208.080.127.000.

    Ia menjelaskan bahwa program yang diefisiensi meliputi program dukungan manajemen, dan program kebijakan, pembinaan profesi, dan tata kelola aparatur sipil negara (ASN).

    Sementara itu, dia mengemukakan bahwa setelah dipotong dengan kebutuhan belanja pegawai, maka anggaran yang dapat digunakan untuk kebutuhan program adalah sebanyak Rp75.051.758.000.

    “Untuk memastikan efektivitas program, tentunya kami juga akan melakukan beberapa strategi, terutama untuk penerapan shared program maupun shared outcome dari lingkungan Kementerian PANRB,” ujarnya.

    Berdasarkan salindia dalam rapat tersebut, strategi Kementerian PANRB pasca-rekonstruksi anggaran belanja yang lain adalah penyesuaian pola kerja kedinasan, serta pemanfaatan sarana dan prasarana kerja secara lebih bijak.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025