Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi II DPR

  • RUU Minerba: Kampus Batal Dapat Izin Tambang, Pengelola BUMN atau Swasta

    RUU Minerba: Kampus Batal Dapat Izin Tambang, Pengelola BUMN atau Swasta

    Bisnis.com, JAKARTA —  Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ahmad Doli Kurnia menjelaskan bahwa Revisi Undang-Undang tentang Mineral dan Batu Bara atau RUU Minerba batal mengatur soal perguruan tinggi (PT) sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan atau IUP. 

    Doli menjelaskan nantinya perguruan tinggi atau kampus tidak akan mendapatkan IUP atau IUPK, melainkan sebagai penerima manfaat dari pengelolaan tambang saja. 

    Sementara itu, nantinya pemerintah akan menunjuk Badan Usaha Milik Negara atau Daerah (BUMN/BUMD) maupun swasta untuk mengelola tambang. 

    “Jadi [kampus] penerima manfaatnya saja. Jadi IUP atau IUPK-nya itu nanti diserahkan kepada badan BUMN, BUMD atau badan swasta yang ditunjuk oleh pemerintah,” ujar Doli kepada wartawan, Senin (17/2/2025). 

    Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan nantinya pemerintah juga akan memetakan lebih lanjut perguruan tinggi mana yang akan dipilih sebagai penerima manfaat dari pengelolaan tambang dimaksud. Nantinya, akan ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. 

    Pemetaan juga akan dilakukan berdasarkan daerah maupun lokasi dari perguruan tinggi tersebut. 

    “Kemudian nanti siapa yang mengerjakan itu pilihannya tiga itu BUMN, BUMD atau badan swasta yang ditunjuk oleh pemerintah, yang kemudian nanti dikonekkan [dihubungkan, red] dengan perguruan tinggi yang akan kita bantuin,” jelasnya. 

    Adapun, Doli menjelaskan bahwa revisi UU Minerba ini mengatur pemberian IUP maupun IUPK tidak hanya secara lelang, namun juga pemberian secara prioritas. 

    Pemberian secara prioritas itu, terangnya, meliputi perguruan tinggi, organisasi masyarakat (ormas) serta usaha kecil dan menengah (UKM). Dia mengaku wacana agar kampus melalui badan usahanya ikut mengelola tambang batal karena banyaknya pendapat kontra dari kalangan masyarakat. 

    “Kan tadinya sempat ada diskusi kita boleh perguruan tingginya buat badan usaha juga, tapi dengan banyak masukan, kemudian berbagai pertimbangan supaya menjaga menjaga moralitas, independensi kampus dan segala macam itu, sekarang kita melalui tadi itu tiga institusi itu,” ungkap mantan Ketua Komisi II DPR itu. 

    Doli mengatakan bahwa RUU Minerba ini akan dibawa ke Sidang Paripurna besok, Selasa (18/2/2025). Aturan-aturan turunan secara rinci dari beleid itu nantinya akan dibuat dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) hingga Peraturan Menteri (Permen). 

    “[Pengambilan keputusan] tingkat I, besok diparipurnakan rencananya,” ujar politisi asal Sumatera Utara itu. 

  • Politisi PKS Menilai Wacana Pembentukan Koalisi Permanen di Pemilu 2029 Bagus, Harus Ada Kontrol – Halaman all

    Politisi PKS Menilai Wacana Pembentukan Koalisi Permanen di Pemilu 2029 Bagus, Harus Ada Kontrol – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera merespons soal ide pembentukan koalisi permanen di Pemilu 2029. Menurutnya, ide tersebut bagus, tetapi harus ada dasarnya.

    “Dasarnya ya memajukan Indonesia,” kata Mardani kepada wartawan, Senin (17/2/2024).

    Mardani mengatakan ada empat tugas bernegara yang diemban para pemangku kepentingan, yakni melindungi seluruh masyarakat, memajukan kepentingan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, hingga berperan mewujudkan ketertiban dunia.

    Dia ingin koalisi efektif untuk mewujudkan keempat hal tersebut. Pasalnya, Indonesia sudah lama terjebak dalam situasi negara berkembang.

    “Koalisi yang efektif dan punya tujuan menyejahterakan rakyat wajib didukung,” katanya.

    Anggota Komisi II DPR RI itu mengatakan kekuasaan yang berlebih cenderung bisa menghasilkan pemerintah yang korup. 

    “Mesti ada kekuatan yang mampu mengontrol. Media dan civil society perlu diberi kemudahan untuk memberikan kritik dan masukan,” tandas Mardani.

    Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin membocorkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto saat berkunjung ke kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat.

    Menurutnya, Prabowo ingin memperkuat koalisi yang berada dalam barisan pemerintahannya. 

    Bahkan, Ketua Umum Partai Gerindra itu ingin membuat koalisi permanen.

    “Intinya memperkuat koalisi. Kita, Pak Prabowo menawarkan koalisi permanen,” ujar Cak Imin seusai acara.

    Prabowo, kata Cak Imin, menyatakan bahwasanya persatuan merupakan kunci utama dari pemerintahan. Karenanya, Prabowo ingin adanya koalisi permanen.

    “Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama pemerintahan dan tentu PKB menyambut baik koalisi permanen. Menjadi perkuatan dari percepatan pembangunan,” jelasnya.

    Di sisi lain, Cak Imin menyebut koalisi permanen yang ingin dibentuk Prabowo tidak ada batasan waktu. Bisa saja, koalisi akan diteruskan hingga Pilpres 2029.

    “Ya sampai kapanpun, namanya permanen,” pungkasnya.

  • Mahfud tak persoalkan kebijakan efisiensi anggaran tapi perlu diatur

    Mahfud tak persoalkan kebijakan efisiensi anggaran tapi perlu diatur

    Menurut saya, tidak ada yang boleh mengatakan ini salah (efisiensi anggaran, red.), yang dilakukan Pak Prabowo juga benar. Tapi, harus dijelaskan kepada rakyat agar kegelisahan-kegelisahan bisa mereda dan target kapan situasi ini stabil. Itu menjadi

    Semarang (ANTARA) – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak termasuk bagian dari yang mempersoalkan efisiensi anggaran yang menjadi kebijakan pemerintahan saat ini, tapi hal itu disarankan untuk perlu diatur kembali agar tak ada kegelisahan.

    “Enggak. Artinya, urusan efisiensi (anggaran, red.) itu saya tidak menjadi bagian dari yang mempersoalkan itu, karena itu program pemerintah,” katanya, di Semarang, Sabtu.

    Mahfud pun mempersilakan pemerintah untuk menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, tetapi perlu diatur kembali dengan baik.

    “Silakan aja diatur kembali,” katanya, setelah menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (IKA UII) Yogyakarta Ke-6 Tahun 2025 dengan tema “Gerakan Nasional Alumni UII Untuk Membangun Negeri”.

    Saat ditanya soal pengangkatan staf khusus kementerian di tengah kebijakan efisiensi, ia mengatakan bahwa itu merupakan hak pemerintah dan tidak menyampaikan tanggapan lebih lanjut.

    Sebelumnya, Mahfud juga menyampaikan bahwa efisiensi anggaran yang digulirkan pemerintah Prabowo Subianto harus dijelaskan kepada publik agar tak menimbulkan kegelisahan.

    Menurut dia, efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah sudah benar, namun tetap membutuhkan penjelasan, serta target kapan situasi bisa kembali stabil.

    “Menurut saya, tidak ada yang boleh mengatakan ini salah (efisiensi anggaran, red.), yang dilakukan Pak Prabowo juga benar. Tapi, harus dijelaskan kepada rakyat agar kegelisahan-kegelisahan bisa mereda dan target kapan situasi ini stabil. Itu menjadi tugas presiden untuk menjelaskan,” kata Mahfud.

    Setelah menghadiri acara Cap Go Meh di Pancoran, Glodok, Jakarta Barat (12/2), ia menyatakan perlu dilakukan penjelasan dan pengaturan, mengingat adanya kegaduhan di masyarakat, termasuk pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan yang terjadi di beberapa instansi.

    “Ya biar diselesaikan lah, saya juga merasakan, mempertanyakan hal yang sama. Kegaduhan terjadi di mana-mana, kecemasan terjadi di mana-mana, terjadi di berbagai instansi pemerintah,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

    Mahfud pun menyoroti pengurangan anggaran yang jika ditujukan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi di sisi lain menimbulkan PHK karyawan.

    Diketahui, Komisi II DPR RI telah menyetujui efisiensi atau perubahan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 dari delapan mitra kerja komisi sebagai tindak lanjut instruksi Presiden RI Prabowo Subianto.

    Instruksi yang dimaksud adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Munas Alumni UII Digelar di Semarang, Sejumlah Tokoh Nasional Masuk Kandidat Ketum 2025-2030

    Munas Alumni UII Digelar di Semarang, Sejumlah Tokoh Nasional Masuk Kandidat Ketum 2025-2030

    Liputan6.com, Semarang – Tongkat estafet kepengurusan DPP Ikatan Keluarga Alumni UII (IKA UII) Periode 2019-2024 segera berpindah tangan. Gelaran Munas IKA UII ini digelar 14-15 Februari 2025 di Hotel Tentrem Semarang Jawa Tengah.

    Bertajuk “Gerakan Nasional Alumni UII untuk Membangun Negeri” Musyawarah Nasional IKA UII resmi dibuka oleh jajaran Pimpinan Pengurus DPP IKA UII, yaitu Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U., M.I.P., dan didampingi PJ Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M. Dalam rangkaian kegiatan yang dilandasi semangat kebersamaan ini nantinya dibagi dalam beberapa agenda sidang.

    Agenda utama adalah Laporan Pertanggungjawaban Pengurus DPP IKA UII 2019-2024 dan pemilihan Ketua Umum baru dengan masa jabatan 5 tahun mendatang.

    Acara Munas ini akan dihadiri oleh delegasi setiap DPW dan DPD IKA UII. Bindut Agus Dewanto, selaku Ketua Panitia Munas VI & Reuni IKA UII 2025 menekankan tujuan utama diselenggarakannya Munas ini adalah untuk forum silaturahmi, evaluasi dan eksistensi.

    “Persiapan panitia merupakan gerakan gotong royong antara kepengurusan pusat, wilayah, juga daerah. Kami berusaha menciptakan kegiatan yang rapi terencana baik demi kelancaran. Tak lupa, semuanya bertujuan demi keberlanjutan roda organisasi IKA UII.” ujarnya.

    Disampaikan juga apresiasi kepada seluruh undangan pemegang mandat dan juga alumni UII yang hadir. Tercatat sebanyak 365 orang berkesempatan membersamai acara pembukaan Munas IKA UII VI. Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H, M.H selaku Ketua DPP IKA UII menyampaikan kerja keras dam pencapaian periode kepengurusan 2019-2024 ini dilandasi semangat kebersamaan dan pengabdian yang nyata antara Alumni dan Rektorat juga Badan Wakaf.

    “Banyak hal tentunya yang sudah kita capai bersama-sama. Mulai dari terbentuknya kepengurusan IKA UII di semua wilayah, sampai dengan pelaksanaan program kerja yang manfaatnya dirasakan secara nyata oleh Masyarakat, khususnya alumni UII. Semua capaian tersebut, tentu berkat kerja keras dan semangat pengabdian kita semua. Berkat sinergi yang baik antara DPP, DPW, DPD dan IKA Prodi di seluruh Indonesia. Juga sinergi dengan kampus, yang direpresentasikan oleh rektorat dan badan wakaf. Bisa saya katakan, organisasi kealumnian kampus di seluruh Indonesia yang paling aktif dan dinamis selama lima tahun terakhir ini, adalah IKA UII,” ucapnya

    Besarnya organisasi IKA UII tak lepas dari semangat demokrasi yang dijaga sejak dulu. Proses pemilihan ketua baru nantinya diharapkan menjadi langkah pertama yang membawa kebaikan. Ikatan Keluarga Alumni UII (IKA UII) optimistis Munas ke-VI ini akan menjadi tolok ukur baru kepengurusan periode berikutnya untuk lebih baik lagi dalam melanjutkan tongkat estafet IKA UII.

    Manfaat yang diterima umat akan lebih menyebar dan juga terus terjaga silaturahmi bagi keluarga alumni IKA UII di seluruh tanah air. Dalam Munas Alumni UII akan digelar Pemilihan Ketua Umum IKA UII periode 2025-2030.

    Sejumlah tokoh yang bersaing memperebutkan kursi Ketua Umum itu antaralain Ari Yusuf Amir (Sekjen IKA UII, lawyer, eks ketua tim hukum AMIN), Suhartoyo (Ketua MK), Suparman Marzuki (Eks Ketua KY), Rifqinnizami Karsayuda (Ketua Komisi II DPR).

  • Mengintip Progres IKN Terbaru, Pembangunan Tahap 1 Tembus 98%

    Mengintip Progres IKN Terbaru, Pembangunan Tahap 1 Tembus 98%

    Jakarta –

    Pembangunan proyek infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih terus berjalan, di tengah langkah pemerintah melakukan efisiensi anggaran besar-besaran. Progres terbarunya per 12 Februari 2025, pembangunan IKN Tahap 1 telah mencapai 98,2%.

    Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, pembangunan IKN terbagi ke dalam tiga batch. Ketiga batch ini merupakan proyek dengan dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

    “Progres per 12 Februari 2025 sebagai berikut. Batch 1 98,2%, Batch 2 84,6%, dan Batch 3 36,1%,” kata Danis, saat dihubungi, Senin (13/1/2025).

    Lebih lanjut untuk progres pembangunan proyeknya, pertama ada hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pertahanan-Keamanan (Hankam). Danis mengatakan, progres secara menyeluruh telah mencapai rata-rata 93,1%. Lalu ada RUmah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) sebanyak 36 unit telah rampung 100%.

    “Selanjutnya, pembangunan empat kompleks Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) dengan rata-rata mencapai 96,4%. Lalu landasan pacu bandara IKN dengan progres mencapai 89,6%,” ujar Danis.

    Di samping itu, banyak bangunan-bangunan kantor pemerintahan yang telah rampung 100%. Bangunan tersebut antara lain Istana Negara dan Lapangan Upacara, ⁠Istana Garuda, ⁠Kantor Sekretariat Presiden (Setpres), hingga ⁠Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

    Sebagai informasi, sebelumnya Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono melaporkan, saat ini total sudah ada 27 tower hunian ASN-Hankam yang rampung. DItargetkan pada bulan Maret mendatang bisa rampung sepenuhnya 47 tower.

    “Akhir Februari akan ada 10 lagi selesai furnish. Akhir Maret 10 lagi, 47 hunian selesai semua,” ujar Basuki dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Sedangkan untuk Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM), Basuki mengatakan, saat ini jumlahnya ada 36 unit. Mengingat jumlah menteri bertambah menjadi 48 menteri di Kabinet Merah-Putih ini, pihaknya sedang mempertimbangkan untuk penambahan.

    Di samping itu, saat ini juga tengah dalam proses pembangunan untuk sarana ibadah dalam komplek peribadatan, mulai dari masjid, gereja, pura, hingga vihara. Untuk masjid sendiri, Basuki mengatakan saat ini progresnya mencapai 50%.

    Lalu infrastruktur lembaga eksekutif lainnya, mulai dari Istana dan Kantor Presiden hingga Istana Negara sudah rampung. Sedangkan Istana Wakil Presiden saat ini baru berprogres 40%.

    Di samping itu, Basuki menilai, proyek IKN masuk ke dalam salah satu proyek prioritas yang masuk ke dalam Asta CIta. Dengan demikian, meski dilakukan efisiensi anggaran, proyek tersebut masih akan tetap berjalan.

    “Seharusnya apa yang dialokasikan harus ada yang, itu kan as a matter of priority, apa yang diprioritaskan ya kan, swasembada pangan, jalan, IKN, karena IKN ini juga Asta Cita, ini tergantung,” kata Basuki, ditemui usai rapat.

    Presiden Prabowo Subianto juga telah merestui pemberian anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk pembangunan IKN 2025-2028. Hal ini berdasarkan pada hasil Rapat Terbatas (Ratas) tanggal 21 Januari 2025 dan 3 Februari 2025. Ia akan mengajukan agar Rp 8,1 triliun di antaranya bisa dicairkan segera untuk mendukung pembangunan di tahun ini.

    (kil/kil)

  • AHY Tak Ikut Silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Hambalang, Kenapa?

    AHY Tak Ikut Silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Hambalang, Kenapa?

    Bisnis.com, HAMBALANG – Partai Demokrat mengonfirmasi bahwa Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak dapat hadir dalam acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju yang diadakan di Hambalang, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025).

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf M Effendi memberikan penjelasan terkait ketidakhadiran AHY di Hambalang. 

    Menurut Dede, awalnya AHY berencana ikut serta dalam pertemuan tersebut. Namun, setelah mendapat kabar duka, AHY memutuskan untuk melayat.

    “Infonya masih belum fix, tetapi yang jelas, karena ini adalah Bendahara Umum, tentunya kita harus melakukan takziah. Jadi kemungkinan besar Mas AHY akan datang ke sana karena harus dimakamkan hari ini,” ujarnya kepada wartawan di Hambalang, Jumat (14/2/2025).

    Lebih lanjut, Dede meminta dukungan doa untuk bendahara umum tersebut, mengingat situasi yang sedang dihadapi.

    Terkait dengan kehadiran Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dede mengonfirmasi bahwa beliau sudah hadir di acara tersebut. “Pak SBY sudah masuk di dalam,” katanya.

    Untuk kehadiran elite Demokrat lainnya, Dede menyebutkan bahwa informasi lengkap mengenai siapa saja yang melayat belum diterima.

    “Kami belum mendapat info, tapi yang jelas tadi di grup mengatakan kalau Ketum (Ketua Umum) mungkin akan langsung ke sana,” pungkas Dede.

    Sekadar informasi, Bendahara Umum Partai Demokrat Renville Antonio dikabarkan meninggal dunia, Jumat (14/2/2025).

    Kabar duka itu menyebar dari pesan WhatsApp. Salah satunya yang didapat dari Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra.

    “Iya benar. Telah meninggal dunia, Bang Renville Antonio, Bendum Demokrat,” tulis Herzaky, Jumat (14/2/2025).

  • Anggota DPR minta OIKN-Kementerian PU bersinergi dalam tuntaskan IKN

    Anggota DPR minta OIKN-Kementerian PU bersinergi dalam tuntaskan IKN

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bersinergi dalam menuntaskan proyek IKN, karena masing-masing instansi itu mendapatkan anggaran untuk melaksanakan pembangunan.

    Menurut dia, Kementerian PU dan OIKN mempunyai tugas masing-masing dalam membangun proyek IKN. Dia menjelaskan Kementerian PU bertanggung jawab atas pembangunan jalan biasa dan jalan tol serta sarana dan prasarana IKN, sedangkan OIKN mendapat tugas membangun berbagai gedung di IKN.

    “Muncul persoalan sinergitas antara Kementerian PU dan OIKN. Maksud saya, kalau 2028 itu jalan tolnya belum jadi misalnya, apakah Gedung DPR harus jadi? Apakah mungkin gedung DPR belum jadi, tapi jalan tol sudah jadi?” kata Toha di Jakarta, Jumat.

    Berdasarkan rencana, dia mengungkapkan bahwa pada 2025-2028, pelaksanaan proyek IKN difokuskan pada pembangunan gedung legislatif dan yudikatif. Ditargetkan kompleks parlemen dan gedung yudikatif sudah rampung pada 2028.

    Untuk itu, menurut dia, OIKN dan Kementerian PU harus bersinergi dalam penentuan waktu pelaksanaan pembangunan serta memastikan ketersediaan anggaran. Misalnya, kata dia, jika jalan tol ditargetkan selesai pada 2028, maka Kementerian PU harus diberikan anggaran untuk menyelesaikan proyek tersebut.

    Adapun dampak dari efisiensi anggaran, Kementerian PU memangkas anggaran untuk IKN, dari pagu awal Rp60,6 triliun menjadi Rp14,87 triliun. Sedangkan OIKN sendiri mendapatkan anggaran yang semula Rp6,3 triliun menjadi Rp5,2 triliun, yang belum termasuk Rp 8,1 triliun untuk membangun gedung legislatif dan yudikatif.

    Selain itu, menurutnya, pemerintah harus betul-betul mengecek rekam jejak para investor. Sebab, banyak investor yang juga menjadi spekulan tanah dengan membeli tanah-tanah di sekitar IKN untuk dibuat perumahan.

    Menurut dia, modus yang dilakukan spekulan tanah yakni hanya membangun lima unit rumah dan berpura-pura menjadi investor, padahal mereka ingin menguasai tanah di IKN. Ketika ada investor lain yang ingin masuk, mereka akan terhalang dengan adanya spekulan yang mengaku sebagai investor itu.

    “Mohon cek investor. Kita jangan senang dulu dengan investor. Banyak investor yang spekulan juga. Mumpung tanahnya murah, mumpung diharapkan OIKN. Pemerintah supaya berhati-hati dan melihat track record investor,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Basuki Sebut Pelaku Usaha Penyewa Properti di IKN akan Bebas Pajak, Berapa Lama?

    Basuki Sebut Pelaku Usaha Penyewa Properti di IKN akan Bebas Pajak, Berapa Lama?

    PIKIRAN RAKYAT – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa pelaku usaha yang menyewa (tenant) properti di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur akan dibebaskan dari kewajiban pajak selama dua tahun.

    “Kalau ada yang berjiwa entrepreneur akan kami sangat bahagia kalau ada yang mau masuk di sini (IKN). Kalau yang di tenant ini, sementara ini satu dua tahun kami free-kan (pajaknya),” kata Basuki dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR sebagaimana keterangan di Jakarta, Kamis, 13 Februari 2025, seperti dikutip dari Antara.

    Dia mengungkapkan bahwa saat ini, sudah ada 42 tenant yang sudah beroperasi di IKN, baik di lantai dasar Rusun atau apartemen maupun di lantai dasar gedung Kementerian Koordinator, menawarkan ke pengunjung berbagai layanan.

    “Telah beroperasi 42 tenant baik di lantai dasar Rusun atau apartemen maupun di lantai dasar Kemenko,” ujar Basuki.

    Dia menyebutkan lantai dasar Kemenko di IKN dimanfaatkan sebagai area publik menyediakan minimarket, kafe, restoran, dan fasilitas lainnya untuk mendukung masyarakat beraktivitas.

    “Jadi di lantai dasar Kemenko kita pakai untuk arena publik yang ada kafe, minimarket, restoran dan lain sebagainya,” terang Basuki.

    Lebih lanjut, dia mengatakan jumlah tenant yang sudah mulai ke IKN sebanyak 48, diharapkan lebih banyak lagi pelaku usaha yang ikut serta mengembangkan kawasan tersebut. Kata Basuki, OIKN sangat menyambut baik apabila ada pelaku usaha dengan jiwa entrepreneur tertarik untuk membuka usaha di IKN.

    Menurutnya, pola pemberian keringanan pajak ini belajar dari pengalaman yang dilakukan oleh salah satu pusat perbelanjaan di daerah itu yaitu Balikpapan Superblock (BSB), memberi kemudahan pelaku usaha sehingga menarik mereka untuk mengisi tempat di pusat perbelanjaan tersebut.

    “Supaya orang bisa masuk. Saya belajar dari Superblock di Balipapan. Ternyata Superblock Balipapan pada saat minta tenant seperti Starbucks, itu dibayar Starbucks supaya dia mau masuk mengisi di Superblock Balipapan,” ucapnya.

    Dia mengaku ingin mencoba cara tersebut dengan skema membebaskan pajak bagi pelaku usaha maksimal selama dua tahun jika membuka tenant di IKN.

    Terlebih, mengingat kunjungan masyarakat ke IKN terus bertambah, pada Januari 2025 ada sekitar 60 ribu pengunjung. Dia menuturkan saat ini rumah makan padang juga sedang melakukan pembangunan.

    “Karena kunjungan masyarakat sangat besar sekali apalagi dengan Sabtu-Minggu. Kemarin Januari (2025), ada 60 ribu pengunjung yang datang ke IKN. kemarin 60 ribu itu per bulan. Ini sedang ada pembangunan rumah makan Padang, yang belum ada rumah makan Sunda,” kata Basuki.***(Siti Riyani Novrianti)

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Minta Maaf Usai Sebut PPPK Beban Negara, Taufan Pawe: Saya Keliru

    Minta Maaf Usai Sebut PPPK Beban Negara, Taufan Pawe: Saya Keliru

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Taufan Pawe, akhirnya meminta maaf usai pernyataannya yang menyebut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai “beban negara” menjadi bulan-bulanan publik.

    Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, Taufan mengakui bahwa frasa yang ia gunakan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Rabu (12/2/2025) tersebut adalah kekeliruan.

    Ia menyatakan kesiapannya menerima kritik sebagai bentuk pembelajaran.

    “Saya meminta maaf sedalam-dalamnya kepada masyarakat, khususnya honorer dan PPPK, atas pernyataan saya pada RDP Rabu kemarin, khususnya pada frasa ‘BEBAN NEGARA’ yang kemudian saya anggap keliru,” tulis Taufan, Kamis (13/2/2025).

    Ia mengaku mendapatkan banyak kritik dari masyarakat, baik melalui media sosial maupun pesan langsung via WhatsApp.

    Sebagai bentuk klarifikasi, Taufan juga membagikan poin-poin bahan rapat yang menurutnya dirangkum dari aspirasi masyarakat di berbagai daerah yang ia kunjungi.

    Dalam dokumen itu, ia menyoroti berbagai permasalahan dalam penerimaan PPPK, seperti ketidakadilan dalam seleksi, dugaan pengangkatan berdasarkan “pesanan khusus,” hingga beban fiskal bagi daerah.

    Meski demikian, Taufan menegaskan bahwa permintaan maafnya adalah bentuk kesadaran dan pembelajaran pribadi.

    “Saya kembali memohon maaf atas statement saya, semoga menjadi pembelajaran bagi saya pribadi,” tutup anak buah Bahlil Lahadalia di Partai Golkar ini.

    Pernyataan Taufan sebelumnya menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk pegiat media sosial dan pengamat kebijakan publik.

  • Wamendagri: Pemilu dan pilkada dorong sinkronisasi RPJMN dan RPJMD

    Wamendagri: Pemilu dan pilkada dorong sinkronisasi RPJMN dan RPJMD

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak merupakan upaya untuk mendorong sinkronisasi antara rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

    Wamendagri menilai upaya tersebut merupakan koordinasi pemerintahan yang diyakini akan berlangsung optimal.

    “Kalau kemudian pemilu dan pilkada berlangsung serentak, pemerintahannya akan serentak. Mulainya bareng. Mulainya bareng berarti koordinasinya enak. Karena jelas, nanti usul RPJMN, RPJMD, perubahan APBD, semuanya klop,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Bima tak memungkiri pelaksanaan Pemilu/Pilkada 2024 tetap membutuhkan evaluasi agar terjadi perbaikan yang menyeluruh.

    Pasalnya, dalam penerapannya, penyelenggaraan Pemilu 2024 masih terdapat sejumlah tantangan, salah satunya dinamika perbedaan pelaksanaan pelantikan.

    Hal ini dipicu oleh adanya sengketa pilkada yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK).

    Oleh karena itulah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi II DPR RI, dengan para pihak terkait membuat kebijakan bahwa pelantikan dua tahap.

    Pertama, secara serentak pada tanggal 20 Februari 2025. Kedua, dilakukan bertahap menyesuaikan hasil keputusan sidang sengketa pilkada oleh MK.

    “Poin yang kami sampaikan adalah prinsip keserentakan ini harus diluruskan ke semua pihak,” ujarnya.

    Di lain pihak, Bima menyebut selama ini ada usulan perbaikan dalam sistem pilkada di Indonesia. Hal itu seperti sistem pemilihan secara terbuka maupun tertutup. Keduanya memiliki landasan masing-masing.

    Berbagai usulan tersebut perlu dikaji dan disimulasikan secara luas dan komprehensif. Hal ini terutama berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan dari evaluasi yang dilakukan.

    Secara umum dia mendukung upaya untuk memperkuat demokrasi sebab sistem demokrasi memungkinkan terpilihnya pemimpin dari berbagai kalangan.

    Hal inilah yang perlu didukung untuk memperkuat sistem pemerintahan yang lebih baik.

    “Di titik ini mari kita isi ruang-ruang publik dengan wacana-wacana yang demokratis. Dengan wacana-wacana yang konstruktif, sehingga kita tidak terjebak hanya pilihan-pilihan sempit saja,” pungkas Bima.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025