Kementrian Lembaga: Komisi II DPR

  • Top 3: 1.967 CPNS 2024 Mengundurkan Diri Bikin Penasaran – Page 3

    Top 3: 1.967 CPNS 2024 Mengundurkan Diri Bikin Penasaran – Page 3

    Badan Kepegawaian Negara (BKN) melaporkan, ada sebanyak 1.967 orang lulusan seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2024 yang mengundurkan diri. Alasannya beragam, mulai dari hasil optimalisasi hingga merasa gaji sebagai PNS sedikit.

    Secara nasional, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, total semustinya ada 16.167 formasi CPNS 2024 yang kosong. Namun karena langkah optimalisasi, setidaknya hanya 12 persen dari jumlah tersebut yang tidak terisi.

    “Setelah diisi dengan optimalisasi ada 1.967 yang mengundurkan diri, 12 persen. Alhamdulillah masih ada 88 persen yang tadinya kosong menjadi terisi,” kata Zudan dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, Selasa, 22 April 2025.

    Adapun optimalisasi merupakan kebijakan yang dibuat oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), untuk memitigasi agar tidak terjadi kekosongan formasi. Dengan cara menarik peserta CPNS 2024 dengan nilai tertinggi mendekati kuota kelulusan, untuk mengisi formasi yang tak terisi.

    “Misalnya, di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Dikti ini sebagian besar dosen. Misalnya mendaftar pada dosen sosiologi di Universitas Negeri Jember. Formasinya 2, yang bersangkutan ranking 3 dan 4. Maka dia tidak lulus,” papar Zudan.

    “Kemudian di Universitas Nusa Cendana ada jurusan Sosiologi, yang melamar tidak ada. Maka 2 orang nilai terbaik secara sistem dikirim ke Nusa Cendana. Jadi menjadi lulus karena formasi di Universitas Nusa Cendana kosong,” terangnya.

    Berita selengkapnya baca di sini

  • OIKN Bingung soal Tersebarnya Tulisan Lorem Ipsum di Tugu Titik Nol IKN – Halaman all

    OIKN Bingung soal Tersebarnya Tulisan Lorem Ipsum di Tugu Titik Nol IKN – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengaku bingung dengan viralnya foto Tugu Titik Nol IKN di Kalimantan Timur yang memperlihatkan tulisan “lorem ipsum dolor sit amet” di tugu tersebut.

    Adapun maksud dari lorem ipsum itu merupakan teks contoh atau dummy text yang biasa digunakan dalam proses desain grafis, yang seharusnya ditampilkan secara publik.

    “Sebetulnya lokasi itu masih ditutup ya. Jadi, ini mudah-mudahan, apa namanya, tidak menjadi bagian dari, kita sendiri saja juga bingung. Ini kita belum buka. Kira-kira sederhananya seperti itu, belum kita buka,” ujar Sekretaris OIKN Bimo Adi Nursanthyasto usai rapat kerja bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

    Bimo menegaskan bahwa insiden ini akan menjadi pembelajaran bagi pihak OIKN dalam memperbaiki koordinasi ke depan.

    “Iya, ke depan nanti akan kita perbaiki untuk hal-hal seperti itu,” ujar dia.

    Sebelumnya, media sosial dihebohkan dengan tulisan yang tercantum di tugu Titik Nol Kilometer Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Pasalnya, tugu berwarna cokelat itu bertuliskan kalimat lorem ipsum dolor amet yang tercetak besar.

    Kalimat tersebut merupakan dummy text atau contoh teks di dunia percetakan.

    Potret tugu tersebut pun langsung beredar luas di media sosial, khususnya X pada (17/4/2025) lalu.

    Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga mengklarifikasi mengenai tulisan yang tercantum di tugu itu.

    Ia menyatakan, papan tugu itu seharusnya berisi penjelasan mengenai asal-usul dan sejarah pembangunan IKN.

    Lebih lanjut, Danis pun menjelaskan bahwa kesalahan penulisan itu akan segera diganti.

  • MenPAN RB: Hunian Dinas di IKN Khusus untuk ASN Sudah Berkeluarga – Halaman all

    MenPAN RB: Hunian Dinas di IKN Khusus untuk ASN Sudah Berkeluarga – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah memastikan bahwa aparatur sipil negara (ASN) yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN), khususnya mereka yang sudah berkeluarga, akan mendapatkan fasilitas hunian dinas secara penuh.

    Pemindahan ASN ke IKN ini dalam rangka proses pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan. 

    “Setiap pegawai ASN yang berkeluarga akan mendapat satu unit penghunian dinas. Jadi, satu ASN satu unit, itu yang dijanjikan waktu itu,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Rini Widyantini dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

    Namun, Rini mengungkapkan bahwa waktu pasti pemindahan ASN secara bertahap ke IKN masih menunggu kepastian dan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

    Proses tersebut juga menyesuaikan dengan kesiapan infrastruktur dan organisasi kementerian serta lembaga di ibu kota baru.

    Selain hunian dinas, pemerintah juga tengah menyiapkan skema tunjangan khusus bagi ASN yang menjadi gelombang pertama pemindahan. Kebijakan ini diharapkan mampu menjadi stimulan agar proses relokasi ke IKN berjalan lancar.

    “Pegawai ASN yang dipindah tahap pertama tentu perlu diberikan tunjangan khusus, untuk mendorong stimulan ASN yang lain siap pindah ke IKN,” jelas Rini.

    Pemindahan ASN ke IKN Tunggu Perintah Prabowo

    Sebelumnya, pemerintah memutuskan menunda pemindahan ASN ke IKN yang semula direncanakan berlangsung pada 2024. Penundaan ini disampaikan secara resmi kepada seluruh kementerian dan lembaga melalui surat yang ditandatangani MenPAN RB pada 24 Januari 2025.

    Penundaan dilakukan karena sejumlah kementerian dan lembaga masih menjalani proses penataan struktur organisasi, menyusul perubahan susunan kabinet dan penyesuaian fungsi antarinstansi.

    “Kami sudah menyampaikan surat penundaan kepada seluruh kementerian/lembaga dan pegawai ASN mengenai penundaan pemindahan ini melalui surat Menpan yang kami tandatangani pada tanggal 24 Januari 2025,” jelas Rini dalam rapat.

    Selain itu, pembangunan fasilitas perkantoran dan hunian di IKN juga masih terus dikebut, seiring dengan perubahan kebutuhan akibat penambahan atau pengurangan jumlah kementerian dan lembaga.

    Rini menambahkan, pemindahan ASN ke IKN menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto. Terlebih, peraturan presiden (perpres) terkait pemindahan IKN belum ditandatangani.

    “Adapun jadwal finalnya nanti akan kami belum mendapatkan arahan dari Bapak Presiden. Mengingat juga Perpres mengenai pemindahan sampai hari ini juga belum ditandatangani oleh bapak presiden,” pungkas Rini.

  • DPR Cecar Menpan-RB Soal Pemindahan ASN ke IKN: Jangan dari Jawa Saja

    DPR Cecar Menpan-RB Soal Pemindahan ASN ke IKN: Jangan dari Jawa Saja

    Jakarta, Beritasatu.com – Rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) menuai sorotan tajam dari DPR. Dalam rapat Komisi II DPR bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini, Selasa (22/4/2025), sejumlah anggota DPR mengkritisi kebijakan tersebut yang dinilai terlalu Jawa-sentris.

    Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Deddy Sitorus menegaskan agar pemindahan ASN ke IKN tidak hanya melibatkan pegawai dari Pulau Jawa, melainkan juga memberdayakan ASN dari wilayah Indonesia Timur.

    “Jangan dipindahin dari Jawa semua, Bu. Tolong lah. Kalau mereka belum siap, disiapkan, dilatih, diberdayakan. Kalau enggak, cuma pindahkan kantor,” tegas Deddy terkait pemindahan ASN ke IKN.

    Deddy juga meminta agar proses rekrutmen ASN di IKN tidak hanya berfokus pada Kalimantan Timur. Ia mengingatkan, pembangunan IKN dibiayai oleh seluruh rakyat Indonesia sehingga peluang untuk ASN seharusnya terbuka lebar bagi seluruh daerah, termasuk Kalimantan Utara, Selatan, Barat, dan Tengah.

    Sementara itu, Anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar Ahmad Irawan menyoroti penundaan pemindahan ASN yang dinilai tidak mengacu pada aturan hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk IKN.

    Menurut Irawan, alasan teknis, seperti kesiapan infrastruktur bisa diterima, tetapi alasan lain, seperti penambahan struktur kementerian dinilai tidak sejalan dengan rencana induk IKN yang sudah disusun. Ia meminta Kemenpan-RB dan BKN lebih proaktif dalam menjalankan amanat undang-undang, terutama terkait pemindahan ASN ke IKN.

  • Catat! ASN yang Pindah Perdana ke IKN Bakal Dapat Tunjangan Khusus

    Catat! ASN yang Pindah Perdana ke IKN Bakal Dapat Tunjangan Khusus

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) memastikan bakal memberikan tunjangan atau insentif khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pindah perdana ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

    Menteri PAN RB, Rini Widyanti menjelaskan bahwa wacana pemberian insentif itu diperlukan guna mendorong minat para ASN lain untuk turut pindah ke IKN.

    “Pegawai ASN yang dipindah pada tahap pertama tentunya perlu diberikan tunjangan khusus. Ini untuk mendorong ASN yang lain ikut bisa stimulan untuk mau pindah ke IKN,” kata Rini dalam RDP Bersama Komisi II DPR RI, Selasa (22/4/2025).

    Namun demikian, Rini belum dapat merinci kapan tepatnya pemindahan ASN gelombang perdana tersebut bakal dilakukan. Pasalnya, hingga saat ini pihaknya masih melakukan harmonisasi ulang lantaran terdapat perubahan Kementerian dan Lembaga (K/L) antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto.

    Rini menjelaskan, saat ini Kementerian PAN-RB tengah melakukan pendataan ulang dan menyeleksi kembali jajaran ASN yang bakal dipindahkan ke IKN. Menurutnya, proses ini selambat-lambatnya bakal rampung 2026. 

    Selain itu, Rini menyebut penundaan itu juga terjadi lantaran hingga saat ini belum ada regulasi final yang mengatur skema pemindahan ASN dari Jakarta ke IKN. 

    “Rencana pemindahan ASN ke IKN tentunya belum dapat dilaksanakan, adapun jadwal finalnya nanti akan kami belum mendapatkan arahan dari Bapak Presiden mengingat juga Perpres mengenai pemindahan sampai hari ini juga belum ditandatangani oleh Bapak Presiden,” tambahnya. 

    Mendukung rencana pemindahan ASN tersebut, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebut bakal segera merampungkan sebanyak 77 rumah susun (rusun) yang akan digunakan para ASN dan PNS pada 2028. 

    Deputi Sarana dan Prasarana OIKN, Danis H. Sumadilaga menjelaskan bahwa pada tahap perdana pemerintah bakal menyelesaikan sebanyak 47 tower dan ditargetkan rampung pada Juni 2025.

     “Sudah lebih dari 90% progresnya yang 47 tower itu dan Juni ini kita selesaikan,” pungkasnya.

  • Nasib RUU Pemilu Tunggu Hasil Rapat Pimpinan DPR

    Nasib RUU Pemilu Tunggu Hasil Rapat Pimpinan DPR

    GELORA.CO – Komisi II DPR hingga saat ini belum membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. Komisi yang menjadi mitra penyelenggara pemilu ini menunggu hasil keputusan pimpinan DPR melalui Rapat Pimpinan (Rapim).

    “Saya sudah bikin surat, saya sudah bikin pernyataan kepada pimpinan DPR sepenuhnya mengikuti arahan dan keputusan pimpinan DPR. Komisi II sepenuhnya mengikuti keputusan dan arahan pimpinan DPR,” kata Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa 22 April 2025. 

    Ditanya lebih jauh terkait pimpinan DPR belum memberikan jawaban apakah RUU Pemilu dibahas di Komisi II DPR atau Badan Legislasi (Baleg), Rifqinizamy enggan berspekulasi mengenai hal tersebut.

    “Ditanya ke pimpinan DPR, jangan tanya ke saya,” ujarnya. 

    Politikus Partai Nasdem ini menyerahkan sepenuhnya kepada Pimpinan DPR terkait nantinya pembahasan RUU Pemilu akan dibahas di Komisi II atau di Baleg. 

    “Tatib (Tata Tertib) itu memungkinkan diberikan ke mana saja. Jadi secara konvensi dalam berbagai macam sejarah pembentukan rancangan undang-undang pemilu, partai politik dan seterusnya pernah di Komisi II. Karena komisi kami ini memang yang diberikan kewenangan konstitusional untuk menjalankan tugas parlemen di bidang kepemiluan kan ya dan kami bermitra dengan seluruh penyelenggara pemilu dan pemerintah,” jelasnya. 

    “Tapi juga pernah dibikin pansus kan? Jadi saya kira sepenuhnya kita serahkan kepada pimpinan. Ke mana dan kapan kita serahkan sepenuhnya kepada pimpinan DPR. Pimpinan DPR tentu memiliki helikopter view yang lebih dibanding kami di Komisi II DPR,” demikian Rifqinizamy.

  • DPR ke Menpan RB Soal ASN Pindah ke IKN: Jangan dari Jawa Semua – Page 3

    DPR ke Menpan RB Soal ASN Pindah ke IKN: Jangan dari Jawa Semua – Page 3

    Proses pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah mundur jauh dari target awal. Lantaran, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) masih menyesuaikan kebutuhan PNS di IKN, menyusul adanya restrukturisasi pemerintah oleh Presiden Prabowo Subianto di Kabinet Merah Putih. 

    Untuk itu, Menpan RB Rini Widyantini mengatakan, dirinya telah mengeluarkan surat bernomor B/380/M.SM.01.00/2025, terkait penundaan pemindahan ASN ke IKN. 

    Inti surat tersebut adalah pemindahan kementerian/lembaga dan ASN yang direncanakan 2024 belum dapat dilaksanakan. Mengingat terjadinya penataan organisasi dan tata kerja sebagian kementerian/lembaga pada Kabinet Merah Putih. Dan, kementerian/lembaga pada Kabinet Merah Putih tersebut sedang dalam tahap konsolidasi internal pada masing-masing instansinya,” jelasnya dalam rapat dengan Komisi II DPR RI, Selasa (22/4/2025).

    Selain itu, Rini melanjutkan, IKN hingga akhir 2025 juga masih melakukan penyesuaian gedung perkantoran dan unit hunian untuk ASN. Seiring adanya perubahan jumlah kementerian/lembaga di Kabinet Merah Putih.  

    “Jadwal finalnya kami belum mendapat arahan dari bapak Presiden, mengingat Perpres mengenai pemindahan sampai hari ini juga belum ditandatangani oleh bapak Presiden,” imbuh Rini. 

    Seiring berlangsungnya proses penataan organisasi dan tata kerja dari sejumlah kementerian/lembaga pada Kabinet Merah Putih, tentunya jumlah ASN yang akan hijrah ke ibu kota baru bakal turut dilakukan penyesuaian. 

    Rini mengutarakan, proses penyesuaian itu pastinya akan diikuti dengan penyelarasan dari sisi sumber daya manusia aparatur (SDMA), juga penataan aset kelembagaan sesuai postur Kabinet Merah Putih. 

    “Pada tahun 2026, kami akan melakukan penapisan ulang, dengan mempertimbangkan strategi pembangunan IKN terbaru agar proses pemindahan ini jadi relevan, terarah dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional,” ungkapnya. 

  • Otorita IKN Targetkan Kantor Pemerintah Rampung Juni 2025

    Otorita IKN Targetkan Kantor Pemerintah Rampung Juni 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Bimo Adi Nursanthyasto menjelaskan kesiapan perkantoran dan infrastruktur dasar kawasan IKN diperkirakan akan selesai pada Juni 2025 mendatang.

    Adapun, gedung-gedung yang dipersiapkan antara lain kawasan istana, gedung Kemenko I hingga Kemenko IV dan gedung Kemensetneg.

    “Kawasan IKN dirancang untuk menjadi pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi yang terintegrasi sehingga perlu dibangun ekosistem untuk menunjang kesiapan gedung perkantoran,” ujar Bimo dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Selasa (22/4/2025).

    Bimo pun menjelaskan keseluruhan kompleks untuk pemerintahan dapat menampung total 9.465 pegawai.

    “Secara keseluruhan seluruh kompleks dapat menampung Total 9.465 pegawai,”

    Berikut rincian kesiapan gedung yang diperkirakan akan rampung pada Juni 2025:

    1. Kawasan istana: istana negara, Istana Garuda, Bangunan Sekretariat Presiden sudah fungsional dilengkapi bangunan pendukungnya

    2. Kemenko I: 4 tower fungsional dengan kapasitas 1.286 orang

    Tower 1: 478 orang, Tower 2: 147 orang, Tower 3: 246 orang, Tower 4, 397 orang dilengkapi dengan 10 tenant aktif (2 minimarket, 4 tempat makan, 1 klinik, dan 1perbankan)

    3. Kemenko III: 4 tower fungsional dengan kapasitas 1.375 orang

    Tower 1: 536 orang, Tower 2: 203 orang, Tower 3: 216 orang, Tower 4: 420 orang dilengkapi dengan 4 tenant aktif (1 minimarket dan 3 tempat makan)

    4. Kemenko IV: 4 tower fungsional dengan kapasitas 1.232 orang

    Tower 1: 386 orang, Tower 2 190 orang, Tower 3: 386 orang, Tower 4: 270 orang.

    5. Kemensetneg: 3 tower fungsional dengan kapasitas 5.572 orang

    Tower 1: 2.328 orang, Tower 2: 1.954 orang, Tower 3 kapasitas 1.290 orang.

    (haa/haa)

  • PAN Siap Dukung Lagi Prabowo di 2029, Demokrat Ngaku Belum Mikir soal Pilpres

    PAN Siap Dukung Lagi Prabowo di 2029, Demokrat Ngaku Belum Mikir soal Pilpres

    JAKARTA – Partai Demokrat menyatakan belum berpikir soal pencalonan presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2029. Sebab partai berlambang bintang mercy itu tengah fokus bekerja untuk menyukseskan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Dede Yusuf Macan Effendi menanggapi pernyataan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan yang menyatakan siap mendukung Prabowo kembali maju sebagai capres di Pilpres 2029.

    “Apa pun yang disampaikan oleh ketua umum partai lain, kami tidak berhak mengomentari. Karena pada dasarnya, kami kalau Demokrat tetap kita fokus kepada bekerja di dalam pemerintahan ini dengan sebaik-baiknya. Tentu dalam konteks ini adalah pemerintahan Bapak Prabowo dan Gibran. Kita bekerja dengan baik, artinya kita tidak pernah membicarakan apapun tentang 2029,” ujar Dede Yusuf di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 21 April.

    Dede mengatakan, Partai Demokrat masih berpikir bagaimana bisa menenangkan Pemilu 2029, minimal masuk dalam lima besar parpol dengan suara tertinggi. Sementara soal Pilpres, partai yang diketuai Agus Harimurti Yudhoyono ini belum secara spesifik membahas.

    “Yang kita pikirkan, yang saya sendiri tentunya dimandatkan sebagai Wakil Ketua Umum Demokrat adalah bagaimana memenangkan Partai Demokrat di 2029. Artinya kita juga pun ingin masuk ke dalam lima besar. Kalau Pak Zulhas juga menyampaikan hal yang sama, saya rasa sama. Semua partai pasti punya pemikiran yang sama,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR itu.

    Sejauh ini, lanjut Dede, Partai Demokrat tetap solid mendukung kelancaran pemerintahan Prabowo. Apalagi, saat ini Ketum AHY yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sedang bekerja keras di tengah tantangan global, di mana Indonesia juga terkena dampak perang tarif Amerika Serikat-China.

    “Yang kami tahu Ketua Umum kami, Pak AHY Menko Infrastruktur, saat ini sudah bekerja keras terus menerus baik itu sifatnya adalah memperbaiki tatanan-tatanan yang ada di dalam domainnya infrastruktur dan juga mendorong agar percepatan investasi masuk,” jelas Dede.

    “Kan kita melihat ya, dalam kondisi sekarang ini kondisi negara kita terkena dampak imbas daripada perang tarifnya Amerika. Tentu akan sulit sekali kita untuk bisa melakukan tanpa ada kesolidan antara partai-partai pendukung koalisi, terutama para menteri-menterinya bekerja sesuai dengan arahan Bapak Presiden,” sambungnya.

    “Karena ini untuk memenangkan perekonomian kita agar tidak terkena dampak yang lebih besar, maka mau tidak mau kita harus solid. Kita tidak boleh kita berbicara hal-hal yang sifatnya seperti kayak dualisme kepentingan,” imbuhnya.

    Dede meyakini, Partai Demokrat akan solid dengan pemerintahan Presiden Prabowo untuk melewati masa-masa sulit yang mungkin berlangsung dalam satu atau dua tahun ke depan.

    “Ini akan terasa sekali. Jadi kita harus solid, kita nggak boleh ada pemikiran-pemikiran lain selain bagaimana memperjuangkan Indonesia terutama dari sektor perekonomian ini membaik,” katanya.

    Dede juga memastikan bahwa menteri-menteri yang berasal dari Partai Demokrat terus berfokus untuk sektor pembangunan dan belum berbicara politik apapun. “Bahkan bicara revisi undang-undang pemilu pun, itu juga belum dibicarakan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan partainya siap mendukung Prabowo Subianto maju sebagai capres pada Pilpres 2029. Namun soal cawapres pendamping Prabowo nantinya, Zulhas mengatakan perlu dibicarakan lebih lanjut.

    Hal tersebut disampaikan Zulhas dalam acara ‘Halalbihalal dan Pengumuman Susunan Kepengurusan DPP PAN’. Acara berlangsung di Rumah DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu, 20 April.

    “Saya juga sampaikan kepada Pak Prabowo yang penting, Pak, partai saya besar. Itu yang paling penting. Kalau capres silakan, kalau wapres kita bicara, iya kan, kita bicara, gitu. Jadi lihat kekuatan kita seperti ini yang terlihat saja saudara saksikan,” kata Zulhas.

  • Singgung Dedi Mulyadi, Politikus PDIP Semprot Wapres Gibran yang Baru Unggah Video Youtube

    Singgung Dedi Mulyadi, Politikus PDIP Semprot Wapres Gibran yang Baru Unggah Video Youtube

    TRIBUNJAKARTA.COM – Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus mengkritik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka karena membuat video dan diunggah ke Youtube.

    Anggota Komisi II DPR RI itu menilai Gibran tak perlu membuat video dan memintanya untuk bekerja saja.

    “Ya menurut saya sih jangan terlalu banyak bikin video lah ya. Kerja saja gitu lho,” kata Deddy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/4/2025), dikutip dari Kompas.com.

    Deddy khawatir Gibran malah melupakan tugas pokoknya sebagai wakil presiden jika terus-menerus membuat video.

    Ia juga menyinggung sosok Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menurutnya terlalu sibuk membuat video.

    Dedi memang kerap merekam kegiatannya saat bertemu masyarakat. Videonya diunggah ke Youtube maupun media sosial seperti Instagram.

    “Bikin video terus, enggak habis-habis. Nanti sama kaya Pak Dedi Mulyadi lagi,” kata Deddy.

    Monolog Gibran

    Mengutip Tribunnews, Gibran mengunggah video ke akun Youtube (@GibranTV) pada Sabtu (19/4/2025).

    Pada video itu, Gibran monolog membicarakan tentang bonus demografi.

    Namun, ternyata video berdurasi 6 menit 19 detik itu tampaknya tidak memperoleh respons positif dari warganet.

    Pasalnya, jumlah dislike lebih banyak ketimbang like yang diperoleh pada video tersebut.

    Berdasarkan pantauan Tribunnews.com pada Senin (21/4/2025) sekira pukul 12.10 WIB, total dislike mencapai 27 ribu.

    Sementara itu, total like atau jempol ke atas tak sampai separuhnya, yaitu hanya 2.400.

    Dalam video tersebut, Gibran membicarakan bonus demografi di Indonesia dalam rentang waktu 2030-2045.

    Banyaknya anak muda Indonesia tersebut membuat Gibran meminta agar momentum tersebut jangan dilewatkan.

    “Indonesia akan mendapatkan puncak bonus demografi di tahun 2030 sampai tahun 2045. Sebuah kondisi yang terjadi hanya satu kali dalam sejarah peradaban sebuah bangsa,” kata Gibran dalam video tersebut.

    Gibran menjelaskan bahwa penduduk usia produktif di suatu negara lebih besar, sehingga memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan arah kemajuan.

    “Ini adalah kesempatan emas untuk mengelola bonus demografi, agar tidak menjadi sekadar bonus,” kata dia.

    Gibran berkata bonus demografi bisa menjadi jawaban untuk masa depan Indonesia.

    Ia lantas memberikan contoh beberapa anak muda Indonesia yang sudah mulai menjadi jawaban dari tantangan yang ada.

    Pertama, film animasi Indonesia yang berjudul Jumbo, karya rumah produksi Visinema Pictures ternyata sudah ditonton oleh empat juta penonton.

    Kedua, Timnas U-17 Indonesia akhirnya untuk pertama kalinya berhasil lolos kualifikasi Piala Dunia 2025.

    “Film Jumbo ini karya animator muda Indonesia yang saat ini sudah mencapai 4 juta penonton. Serta akan ditayangkan di 17 negara, yakni Asia dan Eropa. Ini menjadi era baru industri animasi Indonesia,” tuturnya.

    “Timnas U17 kita untuk pertama kalinya lolos via kualifikasi ke Piala Dunia dan menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara. Ini adalah kekuatan kita sebagai generasi muda, kita harus selalu siap dan mempersiapkan diri,” tandasnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya